cic pih-bagan (sari kuliah)
TRANSCRIPT
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 1 of 25
Makhluk Individu Manusia
Makhluk Sosial
Zoon Politicon (Aristoteles)
Manusia yang dasarnya merupakan makhluk yang
suka bermasyarakat
Kepentingan Kepentingan
H U K U M
Kepentingan Kepentingan
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
SEJARAH PENGERTIAN PENGANTAR ILMU HUKUM
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 2 of 25
Abad 19 – Jerman – Encyclopedie In Die Rechtswissenschaft (Himpunan Pengetahuan Tentang Hukum Secara Mendalam
1896 – dikodifikasikan di Jerman “ Einfuhrung In Die Rechtswissenschaft (PIH)
1920 – di Belanda “ Inleiding Tot De Rechtswetenschap “
1924 – di RHS (Hindia Belanda) “ Inleiding Tot de Rechtswetenschap”
1946 – di UGM “PIH”
1950 – di UI “PIH”
1957 – di Unpad “PIH”
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
PIH DAN PTHI
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 3 of 25
PIH = mata kuliah dasar (basis
leervak) sebagai pandangan umum secara
ringkas mengenai seluruh ilmu
pengetahuan hukum, mengenai kedudukan
ilmu hukum.
PTHI = Mempelajari hukum positif di Indonesia. Adalah mata kuliah
yang merujuk kepada hukum Indonesia yang
sebenarnya.
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
D E F I N I S I H U K U M
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 4 of 25
Hukum Sulit
Didefinisikan
Apeldoorn – adalah tidak mungkin memberikan definisi apakah hukum itu, karena sangat sulit dan tidak mungkin mengatakannya sesuai dengan kenyataan
Lemaire – Hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapangan hidup, menyebabkan orang tidak mungkin membuat sesuatu definisi tentang hukum yang memuaskan umum
MR. Dr. Kisch –Oleh karena hukum itu tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh pancaindera, maka sukarlah untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang memuaskan umum
Immanuel Kant – Sampai sekarang masih dicari definisi tentang pengertian hukum (Nooh Sucnen Die Juristen Eine Definition Zu Ihrem Begriffe Von Recht), karena hukum itu banyak (luas) seginya dan meliputi segala macam hal, maka tidak mungkin orang membuat definisi apa sebenarnya hukum itu
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 5 of 25
Grotius: Hukum adl. Peraturan tentang perbuatan moral yg menjamin keadilan
Thomas Hobes : Dalam hukum selalu dipergunakan kata yg tepat serta dilandasi oleh kebenaran & petunjuk di atas yg lainnya
Prof.Mr.Dr. Cornellius Van Vollenhoven : Hukum adl. Sesuatu gejala dlm pergaulan hidup yg bergolak secara terus menerus dlm keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dg gejala-gejala lainnya.
Phillip S. Jeanes MA. :adl. Suatu bentuk ketetapan u/ pedoman tingkah laku masy. Yg mempunyai sifat memaksa & diterapkan thd masy, suatu negara.
Van Kahn : serumpun peraturan yg bersifat memaksa yg diadakan u/ mengatur & melindungi kepentingan orang dlm. masyarakat.
Carl Von Savigny : “Das volk des rechta ist nicht das volk des gesetzes” = hk.itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama masy.itu sendiri
A.H.Post : “Est gibt kein volk der erde, weiches nicht die anfange eines rechtes bessase”= tdk ada suatu bangsa yg memp.hknya sendiri.jd tdk ada hukum dunia
Dr.E. Utrecht,SH. : himpunan petunjuk hidup (perintah & larangan) yg mengatur tata tertib dlm suatu masyarakat yg bersangkutan, dan seharusnya ditaati o/ anggota masy yg bersangkutan, o/ karena itu pelanggaran petunjuk hidup tsb dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H.,LLM. : tidak hanya keseluruhan asas-asas dan kedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi lembaga-lembaganya (institution) dan proses yang mewujudkan berlakunya kaedah-kaedah itu dalam mesyarakat sebagai suatu kenyataan
Sudirman Kartohadiprojo: pikiran / anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia
Aristoteles: Hukum khusus adl hukum yg ditemukan & diterapkan suatu masy. Tertentu, hukum yang universal adl. Hukum alam
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 6 of 25
MACAM HUKUM
Ius Constitutum:Hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini/hukum yg berlaku pada waktu tertentu
Ius Constituendum:Hukum yang diinginkan /hukum yang akan datang
Dasar Yang Membedakan Hukum Positif Suatu Bangsa
Bahan-bahan HukumA) IDIIL : 1. Kesusilaan (zedelijke element) 2. Pemikiran (redelijke element)B) RIIL : 1. Alam 2. Manusia 3. Tradisi
Situasi dan kondisi suatu bangsa :a) Pandangan Hidupb) Sifat-sifat bangsa Ituc)Lingkungan Hidupd)Kebudayaan
Adanya perbedaan dasar-dasar pokok pemikiran a) Individualismeb) Kolektivisme
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Tujuan hukum
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 7 of 25
Apeldoorn : Untuk mengatur pergaulan hidup secara damai dan adil
Bellefroid : Isi hukum harus ditentukan menurut azas keadilan dan faedah
Van Kahn : Hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu gugat
Aristoteles : Hukum mempunyai tugas suci yaitu memberi kepada tiap orang apa yang berhak diterimanya.Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (Etische Theorie)
Bentham : Hukum bertujuan mewujudkan semata-mata yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya (Utilities Theorie)
Utrecht : Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia
FUNGSI HUKUM ADALAH SEBAGAI ALAT PERWUJUDAN TUJUAN HUKUMAlat Ketertiban dan keteraturan masyarakatSarana u/ mewujudkan keadilan sosial lahir dan batinAlat penggerak pembangunanAlat kritisSarana menyelesaikan pertikaian
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 8 of 25
1.Peraturan Tingkah Laku Manusia
2. Diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Bersifat Memaksa
4. Sanksi bagi pelanggar adalah tegas
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 9 of 25
TEORI ETHISTeori Keadilan DistributifTeori Keadilan Komutatif
TEORI GABUNGANBellefroid, Van Kand, Mochtar Kusumaatmaja
UTILITY Jeremy Bentham—The Greatest Happiness For The Greatest Number
KEPASTIAN
HUKUM
1. Pengertian yang berarti dalam hal-hal yang kongkret, kedua pihak yang berselisih atau yang berperkara dapat menentukan kedudukan mereka
2. Keamanan hukum, yakni mengandung perlindungan bagi kedua pihak yang berselisih terhadap tindakan pejabat hukum yang sewenang-wenang dan memang ternyata kedua muka itu (pejabat hukum dengan yang berperkara) adlah hubungan yang sangat erat.
Van Apeldoorn : Recht Zekerheid – Kepastian Hukum—Dengan lampaunya waktu, seseorang dapat memperoleh hak,atau memperoleh sesuatu, atau melepaskannya dari suatu perikatan atau VERKINTENNIS
TUGAS HUKUM
1)Menjamin kepastian dalam berhubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan.2)Mengawasi (polisionil) supaya dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigen Richting)
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat.Adalah petujuk hidup tentang bagaimana orang harus berlaku/ bertindak di dalam kehidupan masyarakat
AGAMA KESUSILAAN KESOPANAN HUKUM
TUJUANUmat manusia, penyempurnaan manusia, mencegah
manusia menjadi jahat
Pelaku yang kongkret, ketertiban masyarakat, menghindari jatuhnya
korban
SASARANAturan yang ditujukan pada batin
Aturan yang ditujukan pada
perbuatan kongkret (lahiriah)
ASAL-USUL Dari TUHANDari diri sendiri
(batin/suara hati)Kekuasaan luar yang memaksa
(sikap lahir)
SANKSI Dari TUHANDari diri sendiri
(batin/suara hati)Dari masyarakat
secara tidak resmiDari ,asyarakat secara resmi
ISI MEMBERI KEWAJIBAN Memberi Kewajiban dan hak
1. Saling memperkuat—Larangan yang dibuat oleh norma kesopanan, didukung oleh norma lainnya
2. Saling isi mengisi—Norma hukum sanksinya berat, sedangkan lainnya tidak. Tapi norma hukum ada juga yang tidak ada sanksinya (pasal 105 KUHP)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 10 of 25
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 11 of 25
VAN KAND :Hubungan manusia yang terjadi karena adanya kepentingan bersama sehingga ada hubungan hukum atau hubungan kemasyarakatan yang pada satu pihak menimbulkan hak, dan pada pihak lain menimbulkan kewajiban, atau sebaliknya.KepercayaanKegunaanKeadilan
Das Sollen : Peraturan yg seharusnya
Das Sein : Peraturan yg ada saat ini
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 12 of 25
A. Kepercayaan Pada Kekuasaan Yang Lebih Tinggi
Kekuasaan langsung
Kekuasaan Tidak Langsung
A. Teori Lingkungan Berlakunya Hukum (Sphere Of Validity) Maksud : Untuk Siapa Hukum Dibuat ? Terdiri dari : a. Personal Sphere – Untuk Siapa Hukum Itu Dibuat ?
b. Material Sphere – Apa yang diatur ? c. Temporial Sphere – Waktu d. Territorial Sphere – Tempat / Untuk Wilayah Mana ?
Teori Hans Kelsen
Gurndorn:Proklamasi ’45,Pembukaan,UUD ‘45
Tussennorm:Tap MPR,UU,Perpu
Cassusnorm:PP/UU,Kepres,Inpres
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 13 of 25
B. KegunaanAdalah tujuannya mencari suatu kemanfaatan
dan akhirnya menimbulkan suatu hukum harta benda
Suatu tata hukum yang tidak menghiraukan
kegunaan adalah mengatur kepentingan yang tidak lain
adalah daripada pengharapan pemenuhan kebutuhan
hidup. Keadilan mengendalikan sifat mementingkan diri
sendiri di seluruh lapangan hukum yang memperlemah
tuntutan dari golongan-golongan yang lebih
berperasaan.
Vvlis : majikan harus melindungi buruhnya
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 14 of 25
1. Apakah sebabnya orang menaati hukum, atau apakah sebabnya dalam kenyataan Hukum mendapat penerimaan dalam masyarakat ?
Pertanyaan ini bersifat filosofis, artinya jawaban
dari Pertanyaan ini bersifat spekulatif. Dalam
kenyataannya hukum mendapat penerimaan dari
masyarakat dengan berbagai macam alasan :
Yuridis Politik ; Karena hukum dibuat oleh penguasaSosiologis ; Karena diajarkan sejak kecilPsikologis ; TakutEkonomis ; Lebih menguntungkan bila ditaatiFilosophis ; sesuai dengan rasa keadilan
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 15 of 25
2. Apakah sebabnya orang harus menaati hukum? Atau apakah dasar yang mengikat sehingga orang
dengan sukarela harus menaati hukum?
TEORI KEDAULATAN TUHAN(Awal abad 13-15 M) bahwa, norma hukum dan agama tidak terpisahkan. Hingga akhirnya THOMAS AQUINO (1225-1274) membedakan hukum ke dalam 4 kategori :
LEX ETERNA ; Hukum yang merupakan ratio Tuhan
LEX NATURALIS ; Hukum alam yang bagian dari Lex Eterna
LEX DIVINA ; Hukum Ketuhanan Positif
HUKUM POSITIF ; Hukum buatan manusia
TEORI PERJANJIAN MASYARAKATPactum Subyectionis = Telah berjanji akan mematuhi HUKUMHomo Homini Lupus Bellium Omnum Contra Omnes (Thomas Hobbes) = Siapa yang kuat dia yang menang, (Thomas Hobbes) = Siapa yang kuat dia yang menang, manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya.Pactum Unionis = Perjanjian antar individu
TEORI KEDAULATAN NEGARA
Thomas Hobbes (1588-1679) ‘Pactum Subyectonis’ Hak rakyat telah diserahkan SELURUHNYA kepada pemerintah – John Locke (1632-1704) dalam Pactum Subyectonis tidak seluruh hak rakyat diberikan, ada HAM yg berupa hak hidup, hak merdeka, dan hak milik yang harus dilindungi Raja dan dijamin dalam UU—JJ.Roseau (1724-1824) setelah adanya penyerahan hak kepada Raja, maka hak tsb diberikan kembali kepada rakyat dengan nama hak sipil, maka dia disebut dengan BAPAK KEDAULATAN RAKYAT.-- John Justin (1970-1895) dan Hans Kelsen memisahkan antara hukum, moral dan agama.
TEORI KEDAULATAN HUKUMHans Krabbe dan Kranenburg – Hukum mengikat karena bersumber dan sesuai dengan perasaan hukum manusia
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 16 of 25
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 17 of 25
Teori Hukum Alam : Hukum adalah teori/rumusan akal tentang keadilan-keadilan yang mutlak adalah dari TUHAN
Aliran Positivisme : Hukum adalah perintah penguasa (Common Law Given)Sejarah Carl Von Savigny – Hukum tidak dibuat,melainkan berkembang bersama masyarakat -- Hukum adat berkembang bersama masyarakat “das recht wird nicht gemacht aber is und wirt mit dem volke”—Hukum adalah rumusan pengalaman—Volgeist –Customary Law. Kebiasaan UU dianggap ratio Seripta.Kodifikasi = Pembukuan Hukum, pengkitaban, pencatatan hukum dalam satu kitab sejenis dengan sistematis dan dianggap lengkap.Hukum tumbuh bersama masyarakat, misalnya : code penal, code civil, code du commerce, Code Napoleon Bonaparte (prancis)
Paham Realis : Hukum adalah sesuatu yang digunakan dan sesuatu yang ditetapkan hakim (Prof. Subekti)--Yurisprudensi
Paham Markisme : Hukum adalah perbuatan yang digunakan kelas penguasa yang merasa kuat
Mazhab Unpad : Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja—melibatkan kaedah dan lembaga-lembaga
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Merupakan jawaban atas Pertanyaan dari manakah kita dapat melihat hukum atau dari manakah kita bisa mencari bentuk-bentuk
perwujudan hukum
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 18 of 25
Undang-Undang : 1. Formal – sempit, c/o : APBN 2. Materiil – luas, c/o : Perda (tdk hrs meliputi
seluruh lapisan masyarakat, namun mewakilinya) 3. Formal + Materiil – Legis, eksekutif
Kebiasaan dan Adat :Kebiasaan = terus menerus, dirasakan sebagai kewajiban (Openio Necetatis), tidak turun temurun dan tidak suci; Adat : turun temurun, suci, sakral
Traktat/Perjanjian antar Negara :Pacta Sunt Servanda = Setiap perjanjian harus ditaati; macam traktat : Bilateral, Multilateral, Kolektif/Terbuka. Fase : Konsep, persetujuan,disahkan,dipergunakan dan dilaksanakan.
Yurisprudensi :Keputusan hakim tertinggi dan diikuti oleh hakim yang berada di bawahnya. Pasal 22 AB, Pasal 14 UU No 14 Tahun 1940, pada intinya mengatakan :
“Bilamana seorang Hakim menolak suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan UU yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka hakim itu dapat dituntut, karena penolakan untuk mengadili.
Doktrin/Ilmu Pengetahuan :Pendapat para ahli hukum, c/o : Batas Laut Territorial adalah 3 mil, lalu diikuti oleh negara-negara lainnya.
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 19 of 25
SejarahfalsafahSosiologisekonomiAgamaHukum itu sendiri
1. Proklamasi Kemerdekaan2. Evolusi3. Coup d’etat (kudeta)yang berhasil4. Takluknya suatu negara terhadap negara lain
AHLI_AHLINYA NIE !!!Bellefroid – UU dalam arti luas = Kebiasaan, traktat, yurisprudensiEdward Jenk’s dalam bukunya “The New yurisprudence” menyebutkan 3 bentuk hukum , yaitu : UU (Statutory), Pengadilan (yudiciary), Doktrin (Literary) W. Burck Harot, 3 sumber hukum adalah : UU, Traktat, dan yurisprudensi.
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 20 of 25
LEGISME == Montesque, J.J. Roseau, George Jellinek, Hans Nawiasky, Hans Kasans, Rudolf, Van Jhering. Aliran hukum yang mendewakan hukum tertulis / UU. Aliran ini berpendapat bahwa, tidak ada hukum kecuali UU, hukum kebiasaan hanya ada bila diperbolehkan oleh UU.
BEGRIFJURISPRUDENCE == masih bersumber legisme. memiliki daya meluaskan hukum dengan syarat perluasan itu normatif/dogmatif. Sehingga hukum merupkan kaedah yang dapat dimengerti secara logis—BRINTZ = ME.MEYERS. Konstruksi Hukum : Abstraksi/Analogi, Determinasi/Penghalusan, Argumentasi/Contrary—mendewakan ratio/pikiran,meluaskan UU secara sempit
FEIRECHTSHULE/INTERESSENJURISPRUDENZ : Eugen Erich, O.Bullow, E.Stampe, E.Fuchs.UU bukanlah satu-satunya sumber hukum, karena hukum dan fungsionaris hukum lainnya memiliki kebebasan untuk menentukan hukum, menyimpang dari UU dalam membuat suatu keputusan—FREISSENRONESSEN—namun memberikan kebebasan terlalu banyak dan menimbulkan kesewenang-wenangan.
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 21 of 25
SOSIOLOGISCHE RECHT SCHULE :A.Auburtin, Gurvitca, Valkhof, Hamaker, Hymans. Bertujuan menahan dan menolak kemungkinan kesewenang-wenangan dari hakim, seiringan dengan adanya FREISERNESSEN. Kebebasan harus terbatas UU.Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkanthd asas-asas keadilan, kesadaran dan perasaan hukum yang hidup bersama masyarakat VOLKGEIST (Het Recht Der Werkelykheit).—Adanya penyesuaian dan kesadaran masyarakat.
OPEN SYSTEM VAN HET RECHT : Pelopor = Paul Scholten, penganut = Hans Kelsen, Adolf Maker.—Berusaha mendahulukan persoalan UU Hakim dan hukum pada kedudukan yang lebih tepat. Oleh karena itu, hukum bukan saja merupakan him.kaidah tetapi juga himpunan tindakan badan perUUan hakim/administrasi negara dan setiap orang penegak hukum yang berkepentingan.
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
(GELDINGS THEORY)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 22 of 25
A. Berlakunya Secara Yuridis
1. Hans Kelsen – Penentuan berdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatannya.(teori Stufenbau)
2. W. Zevenborgen – Kaedah tersebut menurut cara yang telah ditentukan.
3. J.H.A. Logemann/1954 – Kaedah hukum mengingat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
B. Berlakunya Secara Sosiologis
1. Teori Kekuasaan – berlaku apabila dipaksakan oleh penguasa, Ranburgh—tidak setuju atas konsep ini, Menurutnya kekuasaan tersebut harusnya didasarkan pada pengakuan, baik secara sukarela maupun tidak
2. Teori Pengakuan – Kelakuan kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka.
C. BERLAKUNYA SECARA FILOSOFIS/FILSAFAT – Bahwa kaedah tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Misalnya Pancasila, mencapai mayarakat adil dan makmur.
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 23 of 25
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Artinya UU hanya berlaku bagi peristiwa yang disebut dalam UU tersebut dan terjadi setelah UU itu berlaku.
Lex Spesialis derogate lex generalis—yang diutamakan adalah yang berlaku khusus
Lex posteriore derogate lex priorie, dengan demikian, secara otomatis UU yang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.
Makna asas ini adalah :1. Ada kemungkinan bahwa isi UU menyimpang UUD2. Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji material
terhadap UU tersebut, artinya isi UU tersebut tidak boleh diuji apskah bertentangan dengan UUD atau dan dengan keadilan atau tidak. Hak tersebut hanya dimiliki oleh pembuat UU tersebut. Hak Uji Formil : hak untuk menyelidiki UU tersebut apakah waktu dibentuknya UU tersebut sesuai dengan acara yang sah, tetap dimiliki oleh hakim\.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 24 of 25
Bahan Ujian Akhir PIH Semester IFakultas Hukum Universitas Padjajaran
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005Campus in Compact – Pengantar Ilmu Hukum
Page 25 of 25
Adalah cara atau tekhnik yang merupakan wewenang hakim dalam upaya menjelaskan UU, u/ mencari arti
maupun makna dan tujuan dari UU tersebut. (Prof Yudha Bakti,S.H.)
1. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal) – Penjelasan UU menurut susunan kata-kata atau menjelaskan pengertian yang terkandung dalam kata-kata dan kalimat tersebut kurang jelas dalam mengutarakan kehendak UU tersebut.
2. Penafsiran Sahih/Otentik/Resmi – Penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk UU.
3. Penafsiran Sistematis/Logis – Penafsiran UU atau pasal-pasalnya dalam hubungan keseluruhan, antara pasal UU yang satu dengan yang lainnyaNullum Delictum Noellapoenasene Previra Lege Punale = Tidak ada hukum sebelum ada UU yang berlaku diambil yang menguntungkan terdakwa.
4. Penafsiran Sejarah/Historis – a) Penafsiran Sejarah UU, b) Penafsiran Sejarah Hukumnya. WET HISTORIS – Penetapan Suatu Ketentuan PerUUan
5. Penafsiran Sosiologis/Teologis – Menafsirkan dengan maksud dan tujuan apa yang dibuatnya UU tersebut Sesuai atau tidaknya dengan kehendak masy.
6. Penafsiran Perpanjangan Hukum/ ekstensi – mencari persamaan dan perbedaan diantara 2 macam system hukum. Memperluas arti kata dlm peraturan
8. Penafsiran Restriktif – Mempersempit arti yg tdp dalam peraturan dalam UU tsb
7. Penafsiran Futuristik – Membayangkan ke masa depan
9. Penafsiran Nasional – menilik sesuai atau tidaknya dengan system hukum yang berlaku