ck_versi 25 april

Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Jombang

BAB I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM

Dalam usahanya untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan

hidup di Kabupaten Jombang pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap

berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman di

Kabupaten Jombang. Salah satu aspek yang penting dalam menjaga kualitas lingkungan

adalah dengan menjaga kondisi sanitasi Kabupaten.

Profil sanitasi Kabupaten sebagai gambaran kondisi sanitasi di Kabupaten Jombang

ditinjau dalam berbagai aspek yaitu kesehatan lingkungan, kesehatan dan pola hidup

masyarakat, kuantitas dan kualitas air, limbah cair rumah tangga, limbah padat

(sampah), drainase lingkungan, pencemaran udara, limbah industri dan penanganan

limbah medis. Aspek aspek tersebut merupakan gambaran kondisi riil yang saat ini

sedang berjalan di Kabupaten Jombang. Sedangkan untuk peta kondisi Sanitasi di

Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Gambar 1.

Manajemen Pemeliharaan Aset Keciptakaryaan 1



PEMERINTAH

KABUPATEN JOMBANG

STRATEGI SANITASI

KABUPATEN JOMBANGTAHUN 2010

JUDUL PETA : KONDISI SANITASI KABUPATEN JOMBANG

K A B U P A T E N J O M B A N G

KETERANGAN :

TIDAK BERESIKO

RESIKO RENDAH

RESIKO SEDANG

RESIKO TINGGI


BAB II

STRATEGI PENGELOLAAN SANITASI DI KAB.JOMBANG

2.1 VISI & MISI SANITASI KABUPATEN JOMBANG

Konsep awal penyusunan draft Strategi Sanitasi Kabupaten Jombang Tahun 2010

dicantumkan dalam Visi Sanitasi Kabupaten Jombang :

“Terwujudnya Sanitasi Kabupaten Jombang Yang Terpadu dan Berkelanjutan Berbasis

Masyarakat”

Visi di atas merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai di tahun 2015 secara

mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar kepentingan

yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sanitasi di

Kabupaten Jombang.

Visi ini selanjutnya dirumuskan dalam beberapa misi sebagai terjemahan lebih lanjut

arti visi yang telah ditetapkan untuk dapat mengidentifikasi arah kerangka kerja

Strategi Sanitasi Kabupaten Jombang 2010.

Adapun misi pembangunan sanitasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta (dunia usaha) dalam pengelolaan

sanitasi.

2. Meningkatkan upaya penyehatan lingkungan pemukiman melalui program perilaku

hidup bersih dan sehat.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.

4. Meningkatkan sosialisasi sanitasi yang memadai di masyarakat.

5. Meningkatkan cakupan layanan air bersih dan sanitasi (Air Limbah, Drainase

Lingkungan dan Persampahan)

6. Meningkatkan cakupan layanan kebersihan di lokasi pasar.



7. Mengintegrasikan budaya hidup bersih dan sehat dalam kurikulum sekolah.

8. Menanamkan budaya hidup bersih dan sehat sejak dini.

2.2 KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI SEKTOR SANITASI KABUPATEN

Secara umum layanan air limbah di Indonesia, penduduk yang BAB di WC milik

keluarga baru 60,29%, 13,59% di toilet bersama, 6,17% di toilet umum, dan 19,96% BAB

di tempat terbuka. Kebijakan Program Air Limbah di Indonesia mengacu pada Peraturan

Menteri PU No 16/PRT/M/2008.

Kebijakan 1 : Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem

onsite maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan

masyarakat.

Kebijakan 2 : Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta

dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan 3 : Pengembangan perangkat peraturan perundangan

penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan 4 : Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil

pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan 5 : Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan

pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.

2.3 Strategi Sektor Sanitasi Kabupaten

Sanitasi lingkungan, mencakup prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri dari

Tempat Penampungan Sampah (TPS) Sementara, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sampah, serta pengolahan limbah cair dan padat.

1) Sistem Jaringan Persampahan

Sistem jaringan persampahan di Kabupaten Jombang meliputi:

a) Penempatan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan

akhir sampah dengan sistem pelayanannya bersifat pembagian wilayah pelayanan



b) Tempat penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan

dan pusat kegiatan pelayanan;

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas

pemilahan sampah.

Persampahan di Kabupaten Jombang terdiri atas sampah rumah tangga; sampah

sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Rencana pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Jombang meliputi:

penempatan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan

akhir sampah dengan sistem pelayanannya bersifat pembagian wilayah pelayanan;

tempat penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan

dan pusat kegiatan pelayanan;

pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan

fasilitas pemilahan sampah.

Perencanaan sistem persampahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Perencanaan harus sudah memperhitungkan limbah sampah yang akan terjadi baik

pada masa sekarang maupun masa yang akan datang;

Harus direncanakan fasilitas pembuangan sampah pada tapak yang direncanakan;

Pembuangan sampah ke TPA harus dapat segera dilakukan tanpa menimbulkan

bahaya sanitasi lingkungan, dan masing-masing persil menyediakan TPS berupa

tempat-tempat sampah sebagai tempat pembuangan sampah sementara;

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat pembuangan sampah terakhir

ke suatu tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggal

Rencana sistem jaringan persampahan juga didukung dengan adanya pengembangan

tempat pembuangan sampah sementara (TPS) secara terpusat pada tiap unit-unit

lingkungan.



Rencana sistem persampahan, khususnya lokasi tempat pembuangan akhir sebagai

pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebaiknya terdapat

di luar pusat perkotaan dan sistem pelayanannya bersifat pembagian wilayah

pelayanan. Rencana pengembangan lokasi TPA di Kabupaten Jombang terdapat di

Kabuh, Wonosalam dan Diwek. Dalam pembangunan TPA maka kriteria yang harus

dipenuhi antara lain :

1. Kondisi geologi

a. Tidak berlokasi di zona holocene fault; serta

b. Tidak boleh di zona bahaya geologi.

2. Kondisi hidrogeologi

a. Tidak boleh mempunyai muka air tanah < 3 m;

b. Tidak boleh keluasan tanah lebih besar 10- 6cm/det;

c. Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir

aliran; serta

d. Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas,

maka harus diadakan masukkan teknologi.

3. Kemiringan zona harus kurang dari 20 %.

4. Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode

ulang 25 tahun.

5. Harus memenuhi syarat AMDAL yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan

perundang - undangan yang berlaku

6. Teknologi penanganannya ramah lingkungan

7. Untuk menghindari perembesan lindi terhadap air tanah perlu dilakukan:

8. Pemilahan sampah yang dilaksanakan pada sumber sampah

9. Efisiensi dalam pengangkutan sampah

10. Teknologi pengolahan sampah yang mengacu pada : prioritas kepada pengolahan

sampah organik seperti proses Bio fertilized, memaksimalkan sistem 3 R (reuse,

recycle, reduce)

11. Pengolahan sampah menjadi sumber energi baru perlu dikembangkan

12. Posisi sanitary landfill harus dibawah air tanah karena dapat menimbulkan polusi

air yang menyebabkan bau, uap zat kimia beracun, bahan organik dan anorganik

beracun serta bibit penyakit



13. Pembangunan perumahan yang membangun 80 rumah harus menyediakan tempat

pembuangan sampah sementara (TPS), alat pengumpul, sedangkan pengangkutan

dan pembuangan akhir sampah bergabung dengan yang sudah ada.

2) Sistem Drainase

Sistem drainase adalah sistem buangan air hujan dalam suatu wilayah sedemikian

rupa sehingga tidak terjadi genangan yang dapat menyebabkan banjir. Sistem drainase

dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan prinsip gravitasi bumi untuk mengalirkan

air dari tempat yagn lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Persoalan lancar atau

tidaknya suatu sistem drainase menjadi sangat berarti dalam suatu lingkungan

perkotaan, khususnya dilingkungan padat terutama di areal-areal pusat aktifitas

kegiatan manusia. Titik kunci dari perencanaan sistem jaringan drainase ini adalah

lancar tidaknya aliran air hujan yang mengalir di permukaan tanah.

Perencanaan sistem drainase tergantung dari beberapa hal antara lain; besarnya

curah hujan rata-rata yang diterima oleh satu satuan kawasan; besar kecilnya daya

serap air oleh permukaan tanah. Hal ini tergantung dari koefisien serap permukaan

yang sangat tergantung dari jenis material penutup permukaan; luasnya bidang

penyerapan air hujan.

Semakin sulit air diserap oleh suatu permukaan, maka semakin banyak volume yang

harus dialirkan melalui sistem pembuangan (drainse), demikian pula sebaliknya. Dan hal

ini sangat menentukan dimensi pipa yang digunakan sebagai sarana pembuangan.

Dengan meningkatnya beberapa fungsi ruang di perkotaan yang menyebabkan

terjadinya perubahan kawasan yang belum terbangun menjadi terbangun, perlu

diimbangi dengan perencanaan sistem drainse yang baik. Sistem ini akan mengalirkan

buangan air hujan dari kawasan terbangun ke jaringan drainase perkotaan melalui gaya

gravitasi.

Sistem jaringan drainase meliputi:

Sistem jaringan drainase meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan

tersier;



Sistem jaringan drainase disesuaikan dengan sistem drainase tanah yang ada dan

tingkat peresapan air kedalam penampang/profil tanah, serta arah aliran

memanfaatkan topografi wilayah;

Pemeliharaan kelestarian sungai-sungai sebagai sistem drainase primer, melalui

kegiatan normalisasi sungai-sungai dan konservasi sempadan sungai.

Rencana pengembangan sistem pematusan di Kabupaten Jombang di utamakan

pada jalan arteri dan kolektor primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan

dan pada pusat permukiman permukiman. Selain itu juga pengembangan jaringan

drainase juga terdapat pada kecamatan Mojowarno yang merupakan lokasi rawan

banjir di Kabupaten Jombang yaitu desa Mojoduwur, Japanan, dan Penggaron.

Sistem jaringan pematusan di Kabupaten Jombang terdiri dari sistem jaringan

drainase primer yang terdapat pada 44 aliran kali yang melewati Kabupaten Jombang.

3) Sistem Jaringan Limbah

Rencana Sistem jaringan limbah di Kabupaten Jombang terdiri dari sistem jaringan

limbah rumah tangga dan sistem jaringan limbah industri. Rencana sistem jaringan

limbah rumah tangga dan industri di buat secara terpisah dari sistem pematusan dan di

dukung dengan pengadaan sarana penunjang pengolah limbah domestik seperti truk

penguras lumpur tinja dan pengolah lumpur tinja. Rencana pengolahan limbah hasil

industri secara terpadu di kawasan industri dengan perencanaan pemasangan pipa

pengolahan limbah industri di kawasan industri besar.

Sistem jaringan limbah di Kabupaten Jombang meliputi:

Penggunaan septik-tank dan peresapan dilakukan dengan memperhatikan desain

peresapan;

Pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar wajib

menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan memerlukan

pengorganisasian (sistem Off-Site); dan

Penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan fasilitas

umum.



Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air

kotor/limbah, perlu dikembangkan penanganan sistem pembuangan air limbah

terpusat. Jenis penanganan air limbah tersebut meliputi :

1. Penanganan air limbah sistem setempat (on–site)

Penanganan air limbah sistem setempat (on–site) yaitu penanganan air limbah

di lokasi setempat untuk melayani perorangan atau sekelompok warga yang dikelola

oleh warga setempat dengan penggunaan teknologi tepat guna/sederhana.

2. Penanganan air limbah sistem terpusat (off-site)

Penanganan air limbah sistem terpusat (off-site) yaitu penanganan air limbah

untuk melayani sejumlah penduduk yang dikelola oleh suatu lembaga dengan

penggunaan teknologi tinggi.

Sistem pembuangan air kotor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Dirancang dengan baik, meliputi penampungan dan pembuangan yang segera dari

tinja manusia dan limbah industri, agar tidak menimbulkan penyebaran penyakit,

kimia, dan fisis.

Perencanaan sistem harus memperhatikan kondisi dan karakter tapak, serta harus

dibuat di atas rencana letak topografi dari tapak.

Rencana pengelolaan prasarana air limbah terdiri dari:

a) Mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi

wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat;

b) Pengadaan dan mengoptimalkan pelayanan sistem terpusat pada kawasan-

kawasan yang sudah dilayani sistem tersebut;

c) Pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel,

restoran dan rumah tangga.

2.4 TUJUAN, SASARAN, SANITASI KABUPATEN DAN ARAH PENTAHAPAN PENCAPAIAN

a) Peningkatan pelayanan pengelolaan limbah cair

Air limbah yang dimaksud disini adalah air limbah permukiman (municipal

wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari

sisa air mandi, cuci, dapur, dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air



limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan

Berbahaya (Limbah B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak

menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping

sangat berisiko dapat juga menimbulkan berbagai penyakit seperti,

diare,typhus,kolera dan lain – lain. Pengelolaan air limbah permukiman pada saat

ini terdiri atas dua sistem, yaitu sistem on-site dan sistem of-site, maksud dari

kedua sistem tersebut adalah :

a) Sistem off-site atau pengelolaan air limbah terpusat adalah sistem penanganan

air limbah domestik melalui jaringan pengumpul yang diteruskan ke Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL).

b) Sistem on-site atau pengelolaan air limbah setempat adalah sistem

penanganan air limbah domestik yang dilakukan secara individual dan/atau

komunal dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan

yang pengelolaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber.

Kondisi pengolahan air limbah di Kabupaten Jombang saat ini lebih bersifat on-

site sistem walaupun itu hanya terbatas pada kawasan-kawasan perkotaan,

sedangkan untuk kawasan perdesaan untuk pengelolaan air limbah masih belum

tertata secara baik, kondisi ini disebabkan fasilitas MCK yang cukup terbatas.

b) Peningkatan pelayanan pengelolaan limbah sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang sangat baik, kondisi ini dapat

dibuktikan dengan dianugerahkannya penghargaan Adipura khususnya bidang

persampahan di Kabupaten Jombang, selain daripada itu dijadikannya sistem

pengelolaan persampahan yang ada saat ini sebagai pilot project bagi

Kabupaten/Kota lainnya. Target yang dicanangkan tidaklah muluk-muluk tetapi

cukup sukses dalam pelaksanaannya, target tersebut antara lain :

Pengurangan sampah semaksimal mungkin yang dimulai dari sumbernya;

Peningkatan peran aktif masyarakat dan usaha/swasta sebagai mitra

pengelolaan;

Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan setiap

periode.



Sedangkan untuk sasaran yang ingin terus dicapai dan ditingkatkan adalah :

Peningkatan cakupan pelayanan sehingga dapat mencapai 60% - 75%;

Pengurangan kuatintas sampah menjadi sebesar 20% - 10%;

Tercapainya kualitas pengelolaan TPA menjadi controlled landfill serta

menghindari pengoperasian TPA secara open dumping.

Untuk tetap dapat meningkatkan apa yang telah dicapai Kabupaten Jombang

dalam hal persampahan, maka dibutuhkan program-program yang dapat terus

menunjang pengelolaan persampahan agar dapat menuju sistem pengelolaan yang

jauh lebih baik. Pogram-program untuk tetap mendukung sistem pengelolaan

persampahan tersebut antara lain adalah :

1. Program Pembinaan Sistem Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengembangan Perencanaan Pengelolaan Persampahan

3. Program Pengurangan Timbulan Sampah

4. Program Perluasan Cakupan Pelayanan Persampahan

5. Program Peningkatan Kualitas Sistem Pengolahan Akhir Sampah

6. Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Terpadu Mendukung Perlindungan

Sumber Daya Air

7. Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Swasta Meningkatkan

Sistem Pengelolaan Persampahan

8. Program Pembangunan Kapasitas Pendanaan Pengelolaan Persampahan

9. Program Promosi Sistem Pengelolaan Sampah

10. Program Pengembangan Inovasi Teknologi Sistem Pengelolaan Persampahan

c) Peningkatan pengelolaan saluran drainase lingkungan

Target yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan sistem drainase

yang sudah ada adalah terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah sehingga

mampu meningkatkan fungsi saluran drainase lebih efektif sebagai pematus air

hujan dan mengurangi wilayah genangan permanen dan temporer hingga 75% dari

kondisi saat ini. Sehingga dengan berfungsinya saluran drainase dengan baik dapat

menciptakan lingkungan yang aman, baik terhadap genangan maupun luapan

sungai, banjir kiriman serta hujan lokal.



Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten

Jombang adalah saluran drainase dapat memenuhi kebutuhan pelayanan minimal

drainase bagi kawasan hunian dan kota serta dapat juga memenuhi kebutuhan

pengembangan Kabupaten Jombang (development need) dalam usaha menunjang

terciptanya skenario pengembangan Kabupaten Jombang menjadi suatu kawasan

andalan dan juga menunjang sektor unggulan. Gambar 23 & Gambar 24 Sampah

yang dapat mengurangi fungsi saluran drainase di Kabupaten Jombang.

Sebelum melangkah lebih jauh berkaitan dengan program saluran drainase,

alangkah baiknya bila dipahami terlebih dahulu mengenai sistem jaringan drainase.

Sistem jaringan drainase itu sendiri terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu :

1) Sistem Jaringan Drainase Major

Sistem drainase utama atau drainase makro (Major Drainage) yaitu sistem

saluran yang menampung serta mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan

air hujan (Catchmen Area).

2) Sistem Jaringan Drainase Minor

Sistem drainase minor/mikro adalah sistem saluran dan bangunan pelengkap

drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan

dimana sebagian besar di dalam wilayah kota.

Maka berdasarkan kedua sistem jaringan darainase tersebut diusulkan

program-program sebagai berikut :

a. Mengeringkan bagian wilayah kota yang acapkali menjadi daerah genangan

sehingga tidak menimbulkan dampak negatif;

b. Membebaskan suatu wilayah terutama kawasan permukiman yang padat dari

genangan air, erosi dan banjir;

c. Mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat secepatnya

dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan air limpasan untuk meresap

terlebih dahulu ke dalam tanah (konservasi air);

d. Mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk

persediaan dan kehidupan akuatik.



d) Pembangunan penyediaan air minum

Tujuan program penyediaan air bersih adalah meningkatkan pelayanan air

bersih di perdesaan maupun perkotaan, khususnya bagi masyarakat miskin yang tinggal

di kawasan rawan air disamping itu untuk meningkatkan keikutsertaan swasta dalam

investasi pembangunan air bersih di perkotaan. Adapun program air bersih di

Kabupaten Jombang adalah untuk menyediakan prasarana dan sarana air bersih untuk

desa miskin dan rawan air serta daerah-daerah yang direncanakan untuk

dikembangkan.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Kabupaten Jombang berkaitan

dengan sumber daya alam (air permukaan dan air bawah tanah), maka target yang

ingin dicapai adalah pemanfaatan secara maksimal SDA yang ada tanpa

mengesampingkan faktor kestabilan lingkungan. Sedangkan sasaran yang ingin

dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan masayarakat akan air bersih di seluruh

kawasan administrasi Kabupaten Jombang walaupun dengan sistem

bertahap/prioritas.

Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan air minum di Kabupaten Jombang

pada tahun 2007 sebesar + 2027,95 liter/detik dan 2027 sebesar + 3013,42

liter/detik. Untuk itu diperlukan langkah-langkah starategis dalam upaya

penyediaan pelayanan air bersih di Kabupaten Jombang, meliputi:

a. Untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk, maka diperlukan

peningkatan pelayanan jaringan yang ada dengan pembuatan jaringan baru,

khususnya di kawasan permukiman serta rehabilitasi jaringan yang telah ada.

Selain itu juga pengembangan sumber air bersih agar meningkatkan produksi

dan pengendalian tingkat kebocoran;

b. Penyediaan air bersih dengan menggunakan pelayanan PDAM harus tetap

memperhatikan sistem kompleks yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu:

sistem sumber, sistem transmisi, sistem distribusi;

c. Untuk penyediaan air bersih yang tidak dapat dijangkau oleh pelayanan, maka

strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan dan

menambah jaringan air bersih;

d. Untuk dapat mempertahankan ketersediaan sumber air di Kabupaten

Jombang, maka perlu dilakukan konservasi air dengan cara meningkatkan



pemanfaatan air permukaan, meningkatkan efisiensi air irigasi dan menjaga

kualitas air sesuai dengan peruntukannya.

Untuk menunjang program tersebut di atas diperlukan beberapa komponen

yang dituangkan dalam rencana pengembangan sektor air bersih Kabupaten

Jombang. Komponen-komponen tersebut akan digunakan sebagai dasar

pengembangan sistem penyediaan air bersih Kabupaten Jombang di masa

mendatang. Komponen tersebut adalah sebagai berikut :

a) Penambahan kapasitas produksi

Dalam upaya peningkatan pelayanan kebutuhan air bersih Kabupaten Jombang

yang dapat dilakukan adalah dengan pengoptimalan debit sumber air, yaitu

dengan melakukan peningkatan debit sumber air yang ada di Kabupaten

Jombang.

b) Rencana Pengembangan Transmisi/Distribusi

Rencana pengembangan transmisi atau distribusi bertujuan untuk peningkatan

pelayanan air bersih di Kabupaten Jombang. Berdasarkan peruntukan lahan,

pelayanan jaringan air bersih diprioritaskan pada daerah permukiman yang

saat ini masih belum berkembang, namun direncanakan sebagai kawasan

permukiman.

Jaringan transmisi dan distribusi primer mencakup perpipaan sepanjang jalan

arteri primer dan jalan kolektor primer dengan variasi diameter antara 750-

1000 mm. Pipa transmisi ini terpasang dari bangunan intake sampai ke daerah

pelayanan. Selanjutnya akan dibangun ground reservoar atau menara air yang

akan menjadi stasiun pengendali distribusi untuk setiap zona pelayanan.

c) Pemeliharaan dan perbaikan pipa

Pemeliharaan dan perbaikan pipa dilakukan untuk pengendalian tingkat

kehilangan air. Upaya yang dilakukan berupa perbaikan dan pemeliharaan pipa

jaringan distribusi pada jaringan pipa yang sudah rusak, hal ini dilakukan dalam

upaya mengantisipasi aliran air yang tidak lancar yang diakibatkan adanya

udara dalam pipa sehingga berpengaruh terhadap tekanan air dalam pipa.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan debit yang didistribusikan berkurang.



Upaya yang dapat dilakukan yaitu mengeluarkan udara dalam pipa melalui

bran kran (BR) yang ada dalam sistem perpipaan.

d) Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan mutu dan

standart pelayanan air bersih.

Peningkatan pelayanan merupakan langkah yang ditempuh oleh pihak PDAM

dalam memperlancar hubungan yang baik antara pelanggan dengan produsen.

Selain itu yang seharusnya dilakukan oleh PDAM yaitu meningkatkan mutu dan

kualitas air bersih yang diproduksi, hal ini semata-mata hanya untuk

memuaskan para pelanggan.

e) Pembuatan Master Plan Air Minum

Rencana program air minum yang merupakan daerah miskin dan rawan air

agar dapat tetap terpenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduknya melalui

rencana pipanisasi jaringan air bersih.

Kabupaten Jombang dilintasi oleh alur sungai Brantas, oleh sebab itu

diusulkan sesuai satuan wilayah sungai yang ada saat ini bahwa kabupaten/kota di

Jawa Timur lebih banyak memanfaatkan sungai untuk sumber air bersih, serta

pertimbangan ekologis untuk menyesuaikan dengan konsep one river one plan,

sehingga meskipun sumber air dieksploitasi tetap harus disesuaikan dengan daya

dukungnya.

e) Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Masyarakat miskin di wilayah pedesaan dan perkotaan memiliki akses yang

rendah terhadap pemanfaatan sanitasi, sementara penggunaan sumber air

permukaan yang tercemar masih terus berlanjut. Lebih dari 30 tahun, akses

terhadap sanitasi di pedesaan tidak berubah. Berdasarkan Joint Monitoring

Program WHO - UNICEF, akses terhadap sanitasi di pedesaan tetap pada angka

38%. Dengan laju perkembangan seperti ini Indonesia tidak akan berhasil mencapai

target Millenium Development Goals (MDGs) untuk sanitasi. Menurut SUSENAS

2004, akses masyarakat terhadap sarana sanitasi mencapai 53%, tetapi hanya

seperempat dari fasilitas sanitasi tersebut yang memenuhi standar dan

menggunakan septic tank. Selebihnya buangan disalurkan ke sawah, kolam, danau,

sungai atau laut.



Dalam rangka mendorong peningkatan akses sanitasi dan peningkatan

perilaku hygiene yang berkesinambungan untuk mencapai target Millenium

Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, juga sebagai implementasi dari

kebijakan dan strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Kepmenkes No.

852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat). Bill and Melinda Gates Foundation memberikan hibah melalui Water

and Satitation Program East Asia and Pasific (WSP-EAP) yang tertuang dalam Total

Sanitation and Sanitation Marketing Project (TSSM) atau Sanitasi Total dan

Pemasaran Sanitasi (StoPS). TSSM/StoPS dilaksanakan di Propinsi Jawa Timur

mencakup 29 Kabupaten selama 3 tahun sejak 2007-2009.

Pelaksanaan Program StoPS di Kabupaten Jombang menentukan 21 wilayah

kecamatan di 84 Desa di 184 Dusun. Berikut adalah hasil kegiatan program StoPS

di Kabupaten Jombang sampai dengan Juli 2010 :

Lokasi sasaran program StoPS 21 Kecamatan, 84 Desa dan 184 Dusun

Komunitas ODF : 83 komunitas

Komunitas Next ODF : 14 komunitas

Total KK yang mendapat pemicuan : 42.468 KK

KK akses ke jamban Improve : 28.046 KK (66,03%)

KK akses ke jamban sharing : 4.124 KK (9,71%)

KK akses ke jamban Unimprove : 3.814 KK (8,98%)

KK BAB sembarangan (OD) : 6.486 KK (15,27%)

Total investasi swadaya masyarakat : ± Rp. 1.361.500.000,-

Prosentase capaian program :

Akses jamban sehat dari 29.788 KK (66,03%) ke 32.170 KK (75,74%), ada

peningkatan sebesar 2.869 KK (9,71%)

Akses ke jamban sehat dan OD dari 12.680 KK (29,85%) ke 10.298 KK (15,27%),

ada penurunan sebesar 2.382 KK (14,58%)

Gambaran masyarakat Kabupaten Jombang masa depan yang ingin dicapai

oleh segenap komponen masyarakat melalui program Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat ( STBM ) adalah “STBM yang berkualitas menuju masyarakat jombang



mandiri hidup sehat”. Dengan harapan memberikan dampak nyata terhadap

Kabupaten Jombang, yaitu :

1. Sungai bersih dari tempat BAB

2. Setiap sekolah tersedia tempat cuci tangan dan tempat sampah

3. Setiap orang akses ke jamban sehat sehingga lingkungan sehat

4. Semua tempat – tempat umum tersedia jamban sehat

Program STBM akan tercapai sesuai visinya apabila terdapat peran serta yang

baik dari masyarakat secara mandiri dengan didukung oleh peran serta swasta

serta fasilitasi dan regulasi dari pemerintah.

Dengan keterbatasan resources pemerintah dan swasta, maka peningkatan

peran serta dapat dicapai dengan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan

akses informasi, akses sarana dan perubahan perilaku menuju hidup sehat sehingga

secara mandiri masyarakat dapat menyelesaikan masalah kesehatan sendiri.

Masyarakat ditumbuhkan rasa butuh (demand) terhadap jamban sehat

sampai pada sanitasi total (cuci tangan dengan sabun, air bersih, sampah,

penanganan makanan yang benar). Dan diharapkan perilaku sehat tersebut

merupakan bagian dari kehidupan sehari – hari masyarakat. Bentuk dari kegiatan

tersebut adalah :

1. Menyediakan akses informasi STBM melalui sosialisasi dan pemberian informasi

dengan menggunakan media cetak dan elektronik.

2. Membangkitkan kesadaran serta semangat untuk melaksanakan program

dengan pemicuan dikomunikasikan secara terencana dengan baik.

3. Masyarakat biasa menggunakan jamban sehat untuk BAB.

4. Masyarakat mampu sebagai pemimpin dalam membahas masalah-masalah

kesehatan.

5. Menumbuhkan perilaku sehat dan tidak kembali ke perilaku yang tidak sehat

karena sadar bukan paksaan di masyarakat.

Program STBM akan berhasil apabila didukung oleh kelembagaan yang solid.

Kelembagaan tersebut merupakan tugas pokok untuk mengelola dengan menyusun

perencanaan, melaksanakan program, melakukan monitoring dan evaluasi serta

menindak lanjuti setiap permasalahan dalam proses manajemen tersebut.



Kelembagaan ini perlu dituangkan dalam suatu surat keputusan dan yang lebih

penting lembaga tersebut mempunyai komitmen yang kuat terhadap keberhasilan

program STBM diterapkan.

Sistem kelembagaan STBM yang sudah terbentuk dapat berfungsi secara

optimal dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai dusun. Bentuk

kegiatannya adalah sebagai berikut :

1) Sudah ada aturan tertulis di tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan dusun

yang dapat mengikat orang – orang yang ada dalam SK tersebut dan telah

diterapkan baik dalam lembaga tersebut maupun yang mengikat masyarakat.

2) Adanya perencanaan kegiatan program di setiap lembaga STBM yang telah

terbentuk.

3) Ada kewajiban masing – masing Satuan kerja untuk memberikan kontribusi

positif yang dituangkan dalam rencana anggaran dan dilaksanakan dalam

bentuk DPA disetiap tahun anggaran

4) Adanya pengembangan dari kelembagaan STBM sampai ke pihak swasta

Tujuan umum dari program STBM ini adalah tercapainya open defecation free

(ODF) kabupaten tahun 2014, sedangakan tujuan khususnya adalah:

1) Terbentuknya struktur lembaga

2) Adanya komitmen pendanaan yang konsisten dan berkelanjutan

3) Tersusunnya rencana strategi

4) Terlaksananya kegiatan STBM secara bertahap menuju ODF 2014



BAB III

PENGELOLAAN SANITASI DI TINGKAT DESA, KECAMATAN & KABUPATEN

3.1 Kebijakan Daerah dan Kelembagaan

Dalam rangka mendukung perwujudan pelaksanaan sektor sanitasi di Kabupaten Jombang

dibutuhkan dukungan kebijakan daerah dan kapasitas kelembagaan. Kondisi kebijakan daerah

dan kelembagaan daerah sangat dibutuhkan sehingga program sanitasi dapat dilaksanakan

secara lebih optimal, efektif dan efisien serta terjamin keterlanjutannya. Dalam

pelaksanaan/implementasi sektor sanitasi di Kabupaten Jombang melibatkan banyak komponen

kelembagaan sehingga terjalin suatu koordinasi serta sinkronisasi program/kegiatan di sektor

sanitasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga.

Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sanitasi dibentuk tim kerja yang

saling berkoordinasi dan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam lingkup

Pemerintah Kabupaten Jombang, yaitu sebagai berikut:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam tim ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga yang

bertugas sebagai:

Lembaga koordinasi bagi pelaksanaan program sektor sanitasi. Dalam pelaksanaannya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengarahkan program dan kegiatan yang

dilakukan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan

yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam tim ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan

lembaga yang bertugas sebagai:

Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang

pemerintahan desa dan kelurahan, penguatan kelembagaan dan partisipasi

masyarakat, pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat; Perencanaan program dan kegiatan dengan menyiapkan

pengolahan dan penelaahan bahan dan data sesuai dengan ketetapan yang berlaku

dan pemberian pertimbangan pelaksanaan pembinaan tehnis di bidang

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;



Pelaksanaan Fasilitasi, penyelenggaraan bantuan dibidang penguatan kelembagaan

dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan aparatur pemerintahan desa dan

ekonomi masyarakat;

Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian bahan dan data untuk penyusunan

pedoman, program pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

Pelaksanaan program gerakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Pertamanan dan Kebersihan.

Dalam tim ini Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Pertamanan dan Kebersihan.merupakan

lembaga yang bertugas sebagai:

Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka

penetapan kebijakan teknis di bidang cipta karya, tata ruang, Kebersihan dan

Pertamanan;

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan

Pertamanan;

Perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana

dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan dibidang cipta karya,

tata ruang, kebersihan dan pertamanan;

Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan dan penyuluhan di bidang cipta

karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;

Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan

dan pertamanan;

Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di

bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Dalam tim ini Dinas PU Bina Marga dan Pengairanmerupakan lembaga yang bertugas

sebagai:

Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka

penetapan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan umum Bina Marga dan Pengairan;

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Marga dan Pengairan;

Perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana

dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan dibidang Bina Marga dan

Pengairan;



Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan dan penyuluhan di bidang Bina Marga

dan Pengairan;

Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Bina Marga dan Pengairan;

Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di

bidang Bina Marga dan Pengairan;

Dinas Kesehatan

Dalam tim ini Dinas Kesehatan merupakan lembaga yang bertugas sebagai:

Penyusunan, dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka

penetapan kebijakan teknis bidang kesehatan;

Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan

norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan

kemampuan potensi di bidang kesehatan meliputi bidang bina kesehatan, bidang

kesehatan masyarakat dan bidang pengembangan sumberdaya kesehatan;

Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana

bidang kesehatan sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan

pemerintah.

Perumusan kebijakan, Pelaksanaan dan Pembinaan teknis bidang kesehatan.

Pembinaan dan pengembangan aparatur bidang kesehatan.

Pengawasan dan pengendalian teknis bidang kesehatan

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar

Dalam tim ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar merupakan lembaga yang

bertugas sebagai:

Penyusunan rumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan

kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;

Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan

perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;

Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang perindustrian,

perdagangan dan pasar;

Pelaksanaan kegiatan program dengan menyiapkan perumusan, pengolahan dan

penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;



Pelaksanaan pembinaan, dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan

lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang

perindustrian, perdagangan dan pasar;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian program

sektoral di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;

Pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset Dinas;

Pembinaan di bidang administrasi dan penjabaran kebijakan operasional dan teknis

yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;

3.2 Keuangan

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan adanya kesinambungan

perolehan pendapatan daerah. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan di

daerah harus mampu mengoiptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah untuk

semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakatnya tanpa harus menambah beban bagi

masyarakat. Untuk itu dalam lima tahun ke depan, harus ditetapkan suatu arah kebijakan

yang jelas terhadap pengelolaan pendapatan daerah.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Jombang untuk lima tahun yang

akan datang adalah :

1. Mobilisasi sumber-sumber PAD lebih difokuskan pada upaya untuk peningkatan

retribusi dan pajak daerah yang proporsional dengan memperhatikan pada aspek

keadilan.

2. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan daerah secara optimal sesuai

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengupayakan peningkatan konstribusi dari masing-masing bagian pendapatan daerah

sehingga kebutuhan pendanaan Pemerintah Daerah dapat dipenuhi secara tepat dan

cukup

4. Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan penerimaan

pendapatan daerah.

Arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Jombang untuk lima tahun yang

akan datang adalah :



1. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan public, di samping tetap

menjaga eksistensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang

diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

2. Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada bidang-bidang Urusan Wajib dan Urusan

Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah.

3. Meningkatkan aloksai anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa

pelayanan pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan

perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta

pelayanan social.

4. Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan

nilai tukar petani melalui fasilitas usaha/industri olahan baik skala rumah tangga

menengah dan besar.

5. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung

terarah kepada masyarakat (khususnya belanja barang) menjadi belanja yang langsung

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (yakni belanja modal dan bantuan social).

6. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (performance-based budgeting).

3.3 Komunikasi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan

program-program pembangunan sanitasi ditetapkan strategi sebagai berikut:

Upaya peningkatan kesadaran dalam perubahan perilaku sanitasi di Kabupaten Jombang

memerlukan strategi komunikasi yang komprehensif dan sistematis yang mengarah pada

kesadaran semua pemangku kepentingan untuk merubah sikap. Maka dalam upaya

perubahan perilaku tersebut dibutuhkan suatu strategi yang tepat sasaran dalam hal ini

segmentasi atau target audiensnya spesifik sertasudah melalui proses panjajagan (assemen)

sebelumnya. Unsur berikutnya adalah efektif, yaitu mampu menggerakkan audiens untuk

melakukan perilaku sanitasi secara sukarela. Untuk itu beberapa unsur penting perencanaan

strategi komunikasi penting untuk dipahami sebagai berikut:

o Masyarakat yang terdiri dari kelompok sasaran dan publik

Masyarakat kelompok sasaran atau yang terkena dampak langsung dari program SSK

antara lain terdiri dari masyarakat di wilayah prioritas. Di Kabupaten Jombang

keterlibatan kelompok preferensi yaitu kelompok individu mempunyai pengaruh baik



tokoh masyarakat, tokoh agama maupun aparat setempat menjadi sangat penting.

Klasifikasi masyarakat bisa lebih dispesifikan pada kaum perempuan, bapak-bapak,

remaja, anak-anak dan sebagainya.

Sedangkan publik adalah semua unsur yang mewakili kepentingan publik, baik institusi

publik, LSM, organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam hal ini

mass media yang juga berfungsi sebagai pembentuk opini publik. Semua unsur yang

diprioritaskan sebagai target audiens adalah yang langsung mempunyai posisi strategis

pada kelompok sasaran.

o Pengambil keputusan (Eksekutif dan DPRD)

Semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mendukung

implementasi SSK, termasuk dalam hal ini eksekutif dengan jajaran pemerintah dan

SKPD terkait . Tidak kalah pentingnya adalah wakil rakyat atau DPRD yang menjadi

penentu dari sisi penganggaran dan legalitas di sektor sanitasi.

o Sektor Swasta

Swasta dalam hal ini adalah semua usaha atau industri di bidang produk dan jasa yang

berkaitan dengan pemasalahan di sektor sanitasi secara langsung. Maupun mereka yang

strategis untuk dilibatkan mengingat pada era sekarang ini telah terjadi pergeseran nilai

di dunia bisnis dengan mengedepankan social values (corporate social responsibility).

Sehingga hal ini perlu ditangkap bahwa bisnis dan nirlaba berpeluang berdampingan

secara sinergis dalam penanganan sanitasi di Kabupaten Jombang.

o Media Massa

Media massa selama ini lebih sebagai bentuk order dan membayar penayangan.

Idealnya dikembangkan bentuk kemitraan dengan media massa, dimulai dengan

kunjungan ke mass media sambil mengangkat isu sanitasi dan program Pokja Sanitasi,

mengadakan workshop atau kegiatan media gathering dan media dialog. Menjadikan

mass media sebagai subyek jauh lebih strategis untuk bersama-sama membangun

wacana melalui mass media yang mempunyai kekuatan untuk mengubah opini publik.

Kerjasama yang telah dibina dengan radio lokal dan media cetak bisa dikembangkan

kepada radio komunitas yang telah ada.

3.4 Keterlibatan Pelaku Bisnis



Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan peran dan keterlibatan pelaku bisnis dalam

program pelaksanaan sanitasi antara lain:

o Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi partsipasi sektor swasta dengan berbagai

modalitas.

o Memperluas area kerja pihak swasta yang bergerak dalam bidang penyedia jasa

pengelolaan kebersihan dan sejenisnya sehingga proses pemeliharaan kebersihan di

seluruh Kabupaten Jombang diarahkan ditangani oleh perusahaan swasta.

o Menetapkan Perda yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

kebersihan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan sektor sanitasi untuk

dijadikan sebagai lampiran kontrak kerja dengan para subkontraktor pemeliharaan

kebersihan.

o Memberdayakan berbagai inisiatif sektor swasta dan masyarakat yang sudah muncul

dengan sendirinya.

o Memberdayakan dan mereplikasi KSM Pengelola Instalasi Pengomposan divseluruh

kelurahan di Kota Blitiar sehingga tiap kelurahan akan mengatasi sendiri-sendiri secara

swadaya masalah penanganan sampah organiknya dengan benar. Dengan demikian

sampah yang dibuang ke TPA akan sangat minim karena hanya berupa residu yang tidak

bisa lagi didaur ulang secara sederhana.

o Mendorong terbangunnya sinergi antara pihak-pihak: Pemerintah Kabupaten Jombang,

perusahaan-perusahaan sub kontraktor penyedia jasa yang berhubungan dengan sektor

sanitasi. Pemerintah Kabupaten Jombang dapat memfasilitasi hubungan bisnis antara

subkontraktor penyedia jasa yang berhubungan dengan sektor sanitasi supaya mereka

menjalin sinergi dengan tetap menjaga orientasi kepentingan bisnis masing-masing.

Untuk langkah awal, bisa diwujudkan dengan kesediaan pihak swasta yang bergerak

dalam bidang penyedia jasa yang berhubungan dengan sektor sanitasi.

o Membuka akses pasar komoditas hasil pengolahan dari sektor sanitasi dalam skala

besar.

o Memfasilitasi hubungan bisnis antara subkontraktor penyedia jasa yang berhubungan

dengan sektor sanitasi dengan tetap menjaga orientasi kepentingan bisnis masing-

masing.

3.5 Partisipasi Masyarakat dan Jender

Untuk mencapai sasaran meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam proses

pelaksanaan program sanitasi ditetapkan strategi sebagai berikut:



Dalam setiap kegiatan kampanye PHBS dan program sanitasi lainnya dimasukkan unsur

pesan maupun tema untuk menggali keterlibatan laki-laki dan perempuan, termasuk

dalam hal pembuatan material dan media komunikasi terus mengangkat isu gender dan

kesetaraan sosial, termasuk dalam hal ini mass media. Termasuk dalam hal ini konsisten

mengangkat isu gender dan kesetaraan sosial dalam setiap program sanitasi baik dalam

sosialiasisasi maupun advokasi dengan pertanyaan sistimatis siapa yang terlibat,

bagaimana, dimana, kapan dan apa efeknya. Laki-laki, perempuan, atau kedua-duanya.

Perempuan dan lak-laki miskin juga dilibatkan. Hal seperti ini akan membantu

membawa trend dan aspek gender dan kemiskinan menjadi sesuatu hal yang terbiasa

untuk dipikirkan dalam setiap kegiatan.

Memberdayakan atau memperkuat organisasi perempuan yang telah ada misalnya PKK,

Kader Posyandu, Dharma Wanita, LSM perempuan dan SKPD terkait untuk

meningkatkan kemampuan mereka pengelolaan sanitasi. Termasuk dalam hal ini

penyadaran kritis melalui peningkatan pendidikan dan pengetahuan perempuan

tentang sanitasi sehingga akses dan peranan mereka dapat diperkuat dan terus

ditingkatkan. Partisipasi akan konsisten apabila nantinya mengarah pada forum dan

gerakan perempuan peduli sanitasi Kabupaten Jombang misalnya.

3.6 Manajemen Pengelolaan Aset di tingkat Desa atau Kelurahan dengan Kelembagaan

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SBLM)

Kelembagaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat berdasarkan tugas dan tanggung

jawabnya bisa dibagi menjadi 2 yaitu Panitia Pembangunan dan Badan Pengelola.

Kelembagaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SBLM) di masyarakat disebut

Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM.

Panitia Pembangunan akan bertanggungjawab mulai dari persiapan sampai konstruksi

selesai. Tugas-tugas yang harus dilakukan antara lain: megumpulkan iuran pembangunan,

belanja material, pelaksanaan konstruksi. Tugas panitia pembangunan akan selesai ketika

pekerjaan konstruksi selesai dan bangunan sudah diserahkan.

Badan pengelola akan bertanggungjawab pada pasca konstruksi untuk pengoperasian dan

perawatan instalasi pengolahan limbah termasuk pemipaan. Tugas-tugasnya antara lain :

mengumpulkan iuran pengguna,pengoperasian dan perawatan akan diserahkan kepada

Badan Pengelola.



Kelembagaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SBLM) terdiri atas Ketua,

sekretaris, bendahara, seksi pelaksana harian, seksi teknis, seksi pengoperasian dan

perawatan

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Prioritas program dan tahun pelaksanaan ditentukan berdasarkan kebutuhan di

lapangan dan disusun dengan pertimbangan kemampuan teknis pelaksanaan dan

anggaran yang diperlukan. Tingkat kesulitan dalam hal pembebasan lahan merupakan

unsur penting yang harus menjadi perhatian pemerintah kota, mengingat hal ini dapat

menimbulkan resistensi masyarakat yang pada akhirnya dapat menghambat

pembangunan dan tidak tercapainya target yang ditentukan. Program sosialisasi dan

pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas dalam penanganan dan harus

mendapat dukungan penuh dalam hal pelaksanaan dan anggaran. Program fisik tidak

mungkin dilaksanakan tanpa adanya dukungan masyarakat dan pemahaman yang

mendalam akan pentingnya dan manfaat pembangunan yang dilaksanakan.



Pemerintah Kabupaten Jombang belum memperhitungkan aspek cost recovery

sektor sanitasi, terutama layanan pengelolaan sampah dan layanan air limbah, yang

penting untuk menjaga kelangsungan pengelolaannya ke depan. Saat ini pemerintah

Kabupaten Jombang sudah menarik retribusi untuk layanan persampahan, namun

belum ada untuk air limbah.

Untuk menjaga kelangsungan pengelolaaan dan meningkatkan prasarana publik

terutama layanan sanitasi, maka perlu disusun beberapa rencana induk, antara lain :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan

retribusi dengan melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi, meningkatkan

pengawasan penerimaan dan sosialisasi.

2. Meningkatkan penerimaan dari retribusi layanan persampahan, antara lain dengan

memperluas cakupan pelayanan dan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten

Jombang untuk pembayaran retribusinya.

3. Mempelajari kemungkinan potensi penerimaan dari retribusi air limbah dan

rencana pelaksanaannya, serta menyiapkan peraturan daerah tentang retribusi air

limbah.

4. Kabupaten Jombang mempunyai kemampuan meminjam yang bagus. Karena

sektor sanitasi termasuk sektor yang bersifat cost recovery, maka untuk mendanai

program ini investasi bisa menggunakan dana pinjaman, baik dari bank pemerintah

maupun swasta, pinjaman luar negeri dan dalam negeri, apabila dana yang tersedia

tidak mencukupi.

Kondisi pengolahan air limbah di Kabupaten Jombang saat ini lebih bersifat on-

site sistem walaupun itu hanya terbatas pada kawasan-kawasan perkotaan, sedangkan

untuk kawasan perdesaan untuk pengelolaan air limbah masih belum tertata secara

baik, kondisi ini disebabkan fasilitas MCK yang cukup terbatas. Disebabkan minimnya

data yang berkaitan dengan sarana air limbah, maka yang akan dilakukan adalah

proyeksi kebutuhan sarana MCK umum berdasarkan SPM dan MDG’s di Kabupaten

Jombang.








1. Program Pembinaan Sistem Pengelolaan Persampahan.

2. Program Pengembangan Perencanaan Pengelolaan Persampahan.

3. Program Pengurangan Timbulan Sampah.

4. Program Perluasan Cakupan Pelayanan Persampahan.

5. Program Peningkatan Kualitas Sistem Pengolahan Akhir Sampah.


Sumber Daya Air.

7. Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Swasta Meningkatkan Sistem

Pengelolaan Persampahan.

8. Program Pembangunan Kapasitas Pendanaan Pengelolaan Persampahan.

9. Program Promosi Sistem Pengelolaan Sampah.

10. Program Pengembangan Inovasi Teknologi Sistem Pengelolaan Persampahan.

Cuaca yang tidak menentu pada akhir-akhir ini adalah pengaruh dari pemanasan

global, sehingga hujan sulit diprediksi dan relatif terjadi dengan curah yang tinggi

namun frekwensi tidak menentu, sehingga dampaknya juga terjadi genangan air di

saluran drainase yang memang kondisinya 40 % penuh dengan lumpur dan gulma dan

secara tidak langsung menjadi media yang sangat nyaman untuk berkembangnya

penyakit demam berdarah.

Selain itu dengan adanya fenomena pemanasan global dengan paradigma

mitigasinya adalah bukan segera membuang air hujan tetapi bagaimana air hujan bisa

dengan cepat diresapkan kedalam tanah, hal ini untuk lebih meningkatkan deposit air

tanah yang kian tahun terasa semakin berkurang depositnya. Sebagai solusinya adalah

perlu adanya resapan air kedalam tanah dengan media sumur resapan.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi Berkaitan dengan Air Limbah



Air limbah yang dimaksud disini adalah air limbah permukiman (municipal

wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari

sisa air mandi, cuci, dapur, dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air

limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan

Berbahaya (Limbah B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak

menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping

sangat berisiko dapat juga menimbulkan berbagai penyakit seperti, diare, typhus,

kolera dan lain – lain.

Kondisi pengolahan air limbah di Kabupaten Jombang saat ini lebih bersifat

on-site sistem walaupun itu hanya terbatas pada kawasan-kawasan perkotaan,

sedangkan untuk kawasan perdesaan untuk pengelolaan air limbah masih belum

tertata secara baik, kondisi ini disebabkan fasilitas MCK yang cukup terbatas.

Disebabkan minimnya data yang berkaitan dengan sarana air limbah, maka yang

akan dilakukan adalah proyeksi kebutuhan sarana MCK umum berdasarkan SPM dan

MDG’s di Kabupaten Jombang.

Rekomendasi Berkaitan dengan Persampahan

Meningkatnya timbulan sampah terjadi seiringan dengan pertambahan

jumlah penduduk setiap tahunnya di Kabupaten Jombang. Menurunnya daya

tampung dan daya dukung lingkungan hidup disebabkan desakan jumlah penduduk

dan sulitnya untuk mencari lokasi penampungan sampah sementara (TPS) dan

tempat pembuangan akhir(TPA) yang terdiri dari 3 alternatif lokasi, apalagi ditunjang

masih rendahnya masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah secara

pengurangan, penggunaan, pendaur ulang sampah yang dikenal dengan 3R.

Meningkatnya penyumbang gas rumah kaca (GRK) terutama dari timbulan

sampah, disebabkan lambatnya pengangkutan (6 truck/amrol) dan /atau

pemrosesan sampah sehingga gas methan (CH4) terbang ke atmosfer sehingga

berkoloni dengan pembentuk gas rumah kaca lainnya di atmosfer. Kondisi sistem

pengelolaan sampah ini tidak didukung/ditunjang dengan peralatan pengangkut

sampah yang sudah lanjut usia sehingga sering rusak(khususnya peralatan di TPA)

hal ini menyebabkan biaya untuk pemeliharaan cukup tinggi.








1. Program Pembinaan Sistem Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengembangan Perencanaan Pengelolaan Persampahan

3. Program Pengurangan Timbulan Sampah

4. Program Perluasan Cakupan Pelayanan Persampahan

5. Program Peningkatan Kualitas Sistem Pengolahan Akhir Sampah


Sumber Daya Air

7. Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Swasta Meningkatkan Sistem

Pengelolaan Persampahan

8. Program Pembangunan Kapasitas Pendanaan Pengelolaan Persampahan

9. Program Promosi Sistem Pengelolaan Sampah

10. Program Pengembangan Inovasi Teknologi Sistem Pengelolaan Persampahan

Rekomendasi Berkaitan dengan Drainase

Cuaca yang tidak menentu pada akhir-akhir ini adalah pengaruh dari

pemanasan global, sehingga hujan sulit diprediksi dan relatif terjadi dengan curah

yang tinggi namun frekwensi tidak menentu, sehingga dampaknya juga terjadi

genangan air di saluran drainase yang memang kondisinya 40 % penuh dengan

lumpur dan gulma dan secara tidak langsung menjadi media yang sangat nyaman

untuk berkembangnya penyakit demam berdarah.

Sedangkan di wilayah perkotaan Jombang dengan semakin meningkatnya

perkembangan kawasan permukiman mengakibatkan sering terjadinya genangan di

beberapa lokasi dengan luasan mencapai 7.111 meter, yang meliputi wilayah

Kelurahan Kepatihan, Jombang, Desa Sambong Dukuh, Desa Pulu Lor, Kelurahan

Kaliwungu, Desa Tambakrejo dan Desa Mojongapit. Terbatasnya dana untuk

pemeliharaan saluran drainase hampir bisa dikatakan bahwa hampir 5 tahun



kebelakang belum pernah ada pemeliharaan saluran drainase, sehingga membuat

banyak saluran yang rusak.

Selain itu dengan adanya fenomena pemanasan global dengan paradigma

mitigasinya adalah bukan segera membuang air hujan tetapi bagaimana air hujan

bisa dengan cepat diresapkan kedalam tanah, hal ini untuk lebih meningkatkan

deposit air tanah yang kian tahun terasa semakin berkurang depositnya. Sebagai

solusinya adalah perlu adanya resapan air kedalam tanah dengan media sumur

resapan.

Berkaitan dengan program saluran drainase, alangkah baiknya bila dipahami

terlebih dahulu mengenai sistem jaringan drainase. Sistem jaringan drainase itu

sendiri terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu :

a) Sistem Jaringan Drainase Major

Sistem drainase utama atau drainase makro (Major Drainage) yaitu sistem

saluran yang menampung serta mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air

hujan (Catchmen Area).

b) Sistem Jaringan Drainase Minor

Sistem drainase minor/mikro adalah sistem saluran dan bangunan pelengkap

drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan

dimana sebagian besar di dalam wilayah kota.

Berdasarkan kedua sistem jaringan darainase tersebut maka diusulkan

program-program sebagai berikut :

a. Mengeringkan bagian wilayah kota yang acapkali menjadi daerah genangan

sehingga tidak menimbulkan dampak negatif;

b. Membebaskan suatu wilayah terutama kawasan permukiman yang padat dari

genangan air, erosi dan banjir;

c. Mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat secepatnya dengan

terlebih dahulu memberikan kesempatan air limpasan untuk meresap terlebih

dahulu ke dalam tanah (konservasi air);

d. Mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk

persediaan dan kehidupan akuatik.

Rekomendasi Berkaitan Dengan Pengembangan Air Minum



Program penyediaan air bersih bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air

bersih di perdesaan maupun perkotaan, khususnya bagi masyarakat miskin yang

tinggal di kawasan rawan air. Disamping itu juga untuk meningkatkan keikutsertaan

swasta dalam investasi pembangunan air bersih di perkotaan. Adapun program air

bersih di Kabupaten Jombang adalah untuk menyediakan prasarana dan sarana air

bersih untuk desa miskin dan rawan air serta daerah-daerah yang direncanakan

untuk dikembangkan.

Pelayanan air bersih untuk wilayah Kabupaten Jombang, dilayani oleh PDAM

dan ada juga yang masih menggunakan sumur. Untuk air bersih yang dilayani oleh

PDAM terdapat di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Diwek, Bareng, Mojoagung,

Peterongan, Jombang, Ploso dan Kabuh.

Kebutuhan air bersih sebagai salah satu kebutuhan pokok penduduk

Kabupaten Jombang tentunya akan meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah

penduduk. Kebutuhan pelayanan air bersih ini secara umum didasarkan pada

beberapa hal terutama yang menunjang fungsi kesehatan, sosial dan ekonomi.

Setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan prasarana air minum yang

memenuhi syarat. Maka dari itu diperlukan suatu pengembangan air bersih secara

bertahap di Kabupaten Jombang dengan tujuan meningkatkan pelayanan untuk

kebutuhan penduduknya. Langkah-langkah starategis dalam upaya penyediaan

pelayanan air bersih di Kabupaten Jombang, meliputi:

a. Untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk, maka diperlukan peningkatan

pelayanan jaringan yang ada dengan pembuatan jaringan baru, khususnya di

kawasan permukiman serta rehabilitasi jaringan yang telah ada. Selain itu juga

pengembangan sumber air bersih agar meningkatkan produksi dan pengendalian

tingkat kebocoran;

b. Penyediaan air bersih dengan menggunakan pelayanan PDAM harus tetap

memperhatikan sistem kompleks yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu:

sistem sumber, sistem transmisi, sistem distribusi;

c. Untuk penyediaan air bersih yang tidak dapat dijangkau oleh pelayanan, maka

strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan dan menambah

jaringan air bersih;



d. Untuk dapat mempertahankan ketersediaan sumber air di Kabupaten Jombang,

maka perlu dilakukan konservasi air dengan cara meningkatkan pemanfaatan air

permukaan, meningkatkan efisiensi air irigasi dan menjaga kualitas air sesuai

dengan peruntukannya


ck_versi 25 april

Documents