clearance, analisa komponen pembangunan (materi 2)
TRANSCRIPT
CLEARANCE USULAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN
PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - 2012
DASAR HUKUM PELAKSANAAN CLEARANCE DASAR HUKUM PELAKSANAAN CLEARANCE PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
BAB. 4 : Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran.4.2 : Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Secara umum pengalokasian anggaran untuk pembangunan/ renovasi bangunan gedung negara, berpedoman kepada Permen PU nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Dasar perhitungan alokasi adalah perhitungan biaya pembangunan/ renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga :
DASAR HUKUM PELAKSANAAN CLEARANCE PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Dalam rangka optimasi pembangunan bangunan gedung negara, K/L yang akan melaksanakan pembangunan baru bangunan gedung negara, selain harus melengkapi perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat , juga harus melengkapinya dengan dokumen clearance (persetujuan prinsip) dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara, K/L/ harus melengkapi dengan dokumen perhitungan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.
CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (1)
Clearance atas pengadaan tanah dan pembangunan gedung adalah persetujuan prinsip yang diberikan oleh KemenPU, KemenPAN&RB, dan BPKP, yang menyatakan boleh tidaknya (go or not) dilanjutkan proses alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pembangunan gedung.
Clearance atas pengadaan tanah dan pembangunan gedung adalah persetujuan prinsip yang diberikan oleh KemenPU, KemenPAN&RB, dan BPKP, yang menyatakan boleh tidaknya (go or not) dilanjutkan proses alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pembangunan gedung.
Clearance bertujuan untuk membatasi alokasi anggaran pengadaan tanah dan pembangunan gedung , yang hanya dapat dialokasikan/ dilaksanakan sepanjang sangat diperlukan (urgent) dengan besaran, luasan, dan fasilitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku (azas kepatutan dan kepantasan)
Clearance bertujuan untuk membatasi alokasi anggaran pengadaan tanah dan pembangunan gedung , yang hanya dapat dialokasikan/ dilaksanakan sepanjang sangat diperlukan (urgent) dengan besaran, luasan, dan fasilitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku (azas kepatutan dan kepantasan)
4
Clearance yang diberikan oleh KemenPU *), KemenPAN&RB, dan BPKP akan dijadikan salah satu dokumen pendukung untuk pengalokasian anggaran K/L TA 2012, dan menjadi salah satu syarat untuk memproses usul pembukaan blokir (apabila masih diblokir).
Clearance yang diberikan oleh KemenPU *), KemenPAN&RB, dan BPKP akan dijadikan salah satu dokumen pendukung untuk pengalokasian anggaran K/L TA 2012, dan menjadi salah satu syarat untuk memproses usul pembukaan blokir (apabila masih diblokir).
*) Disamping memberikan clearance, Kementerian PU tetap memberikan analisis perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung, sesuai ketentuan yang selama ini telah berlaku (termasuk setelah ditetapkannya Perpres Nomor 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara). Analisis perhitungan kebutuhan biaya Satker daerah juga dapat menggunakan perhitungan Dinas Cipta Karya setempat.
CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (2)
5
Kegiatan Yang Termasuk Kriteria Dibatasi, sesuai surat edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/2011, yaitu:1.Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor, mess/wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan, gedung parkir pegawai, gedung diklat pegawai dan asrama pegawai ;2.Pembangunan/pembelian gedung kantor, mess/wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan, gedung parkir pegawai, gedung diklat pegawai dan asrama pegawai.
Kegiatan Yang Termasuk Kriteria Dibatasi, sesuai surat edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/2011, yaitu:1.Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor, mess/wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan, gedung parkir pegawai, gedung diklat pegawai dan asrama pegawai ;2.Pembangunan/pembelian gedung kantor, mess/wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan, gedung parkir pegawai, gedung diklat pegawai dan asrama pegawai.
KEGIATAN YANG PERLU DI CLEARANCE
CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (3)
6
1. Rehab, renovasi gedung dan pembangunan gedung lanjutan
2. Gedung yang terkait dengan pelayanan masyarakat seperti Gedung Sekolah, Puskesmas, Pelayanan Kesehatan, Pos Jaga, Gudang, Gedung Parkir, Gedung diklat, Kandang, Tempat Pelelangan Ikan, Gedung yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemda (gudang beras, rumah potong hewan), dan sejenisnya
3. Rumah tahanan, LAPAS, transmigrasi, rumah singgah, rusunawa, rusunami, dan sejenisnya
4. Laboratorium, selasar, pos satpam/jaga, bengkel/workshop, menara pengawas, gedung promosi, gedung arsip, dan sejenisnya
5. Data center
1. Rehab, renovasi gedung dan pembangunan gedung lanjutan
2. Gedung yang terkait dengan pelayanan masyarakat seperti Gedung Sekolah, Puskesmas, Pelayanan Kesehatan, Pos Jaga, Gudang, Gedung Parkir, Gedung diklat, Kandang, Tempat Pelelangan Ikan, Gedung yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemda (gudang beras, rumah potong hewan), dan sejenisnya
3. Rumah tahanan, LAPAS, transmigrasi, rumah singgah, rusunawa, rusunami, dan sejenisnya
4. Laboratorium, selasar, pos satpam/jaga, bengkel/workshop, menara pengawas, gedung promosi, gedung arsip, dan sejenisnya
5. Data center
KEGIATAN YANG TIDAK MEMERLUKAN CLEARANCE
CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (4)
7
DATA KEGIATA
N K/L YANG PERLU
CLEARANCE
KEMENPAN& RB
DESK PENELAAHAN BERSAMA (DJA)
DESK PENELAAHAN BERSAMA (DJA)
CLEARANCE (Catatan
Penelaahan Desk
Bersama)
K/L MENGUSULKAN REVISI RKA-KL
UNTUK PEMBUKAAN
BLOKIR (*)
TINDAK LANJUT CLEARANCE DENGAN DESK BERSAMA
8
Penelaahan dilakukan bersama, dijadwalkan secara terpusat, dengan menggunakan data/dokumen yang dilengkapi K/L (tidak ada kunjungan lokasi)
Penelaahan dilakukan bersama, dijadwalkan secara terpusat, dengan menggunakan data/dokumen yang dilengkapi K/L (tidak ada kunjungan lokasi)
ASPEK DATA/DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN K/L
Penilaian secara umum terkait urgensi pengadaan tanah dan/atau pengadaan/pembelian gedung dalam rangka efisiensi (analisis manfaat dan biaya, misalnya dengan membandingkan biaya pengadaan dengan biaya sewa/kontrak, dengan mempertimbangkan organisasi yang bersifat adhoc/sementara
TOR Analisis manfaat dan biaya secara
ringkas/sederhana Bukti Kepemilikan Tanah NJOP dari lingkungan sekitar sebagai
pembanding harga rencana pengadaan tanah
Surat Keterangan peruntukan dari instansi yang berwenang (bukan cagar budaya, DAS sejenisnya)
Kontrak perjanjian sewa atau penggunaan gedung milik instansi lain (jika masih menyewa).
ASPEK PENILAIAN CLEARANCE TA 2012 (1)
1.BPKP
9
ASPEK DATA/DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN K/L
Kebutuhan ruang kerja yang efisien dan efektif disesuaikan dengan perkembangan struktur organisasi, tupoksi, dan jumlah pegawai
Data pegawai Data asset tanah dan bangunan Data struktur organisasi unit/satker
yang mengadakan gedung/tanah Indikator Kinerja Utama Outcome dari hasil pembangunan
gedung dan/atau pengadaan tanah
ASPEK PENILAIAN CLEARANCE TA 2012 (2)
2.KEMENPAN&RB
10
ASPEK DATA/DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN K/L
1. Kesesuaian dengan RTRW2. Kebutuhan Luas Tanah dan
Bangunan3. Perkiraan Kebutuhan Biaya
pembangunan BGN (analisis perhitungan kebutuhan biaya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan clearance)
A. Informasi tentang lahan :1. Peta lokasi 2. Dokumen Kepemilikan/Sertifikat
Tanah 3. Surat Keterangan Rencana
Kota/KabupatenB. Informasi tentang Bangunan
1. Struktur organisasi pengguna bangunan
2. Jumlah personel pengguna bangunan dengan proyeksi 5 tahun ke depan
3. TOR/Dokumen perencanaan/spesifikasi bangunan
ASPEK PENILAIAN CLEARANCE TA 2012 (3)
3.KEMENPU
11
ANALISIS KOMPONEN BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN BARU
SISTEMATIKA KEBUTUHAN LUAS BANGUNAN DAN BIAYA UNTUK PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KAPASITAS BANGUNAN :
1. STRUKTUR ORGANISASI
2. JUMLAH PERSONIL
3. FASILITAS PENUNJANG
ORGANISASI RUANG, BESARAN RUANG = LUAS
TOTAL BANGUNAN
BIAYA PEKERJAAN STANDAR
BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR
HARGA SATUAN BANGUNAN PER M2
TOTAL BIAYA YANG DIPERLUKAN
1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK
2. BIAYA PERENCANAAN
3. BIAYA PENGAWASAN/ MK
4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
ANALISIS
PERHITUNGAN BATAS MAKSIMAL PERENCANAAN BANGUNAN
NO URAIAN SATUAN BESARAN
1 LUAS LAHAN M2 2,500.00
2 KOEFESIEN DASAR BANGUNAN (KDB) % 40%
3 KOEFESIEN LANTAI BANGUNAN (KLB) % 2.00
4 GARIS SEMPADAN (GSB) dari jalan M2 10.00
5 LUAS TAPAK BANGUNAN MAKSIMAL M2 1,000.00
6 LUAS LANTAI GEDUNG MAKSIMAL M2 5,000.00
7 KETINGGIAN BANGUNAN (20M2) LT 4.00
Nomor Surat Permohonan :
Tanggal :
I. DATA UMUM PEMOHON *)
I.1 Kementerian / Lembaga :
I.2 Nama :
I.3 Jabatan :
I.4 Satker / Satminkal :
I.5 Alamat :
II. DATA UMUM BANGUNAN *)
II.1 Nama Bangunan :
II.2 Lokasi Bangunan :
II.3 Luas Tanah :
II.4 Luas Lahan yang telah terbangun :
III. DATA KETERANGAN RENCANA KOTA *) terlampir tidak terlampir
III.1 KLB :
III.2 KDB : %
III.3 Ketinggian Maksimum : lantai
IV. TABEL STRUKTUR ORGANISASI PENGGUNA GEDUNG *)
No
1 Menteri / Ketua Lembaga
2 Wakil Menteri
3 Eselon IA / Anggota Dewan
4 Eselon IB
5 Eselon IIA
6 Eselon IIB
7 Eselon IIIA
8 Eselon IIIB
9 Eselon IV
10 Staff
V. TABEL KEBUTUHAN RUANG-RUANG KHUSUS / PELAYANAN MASYARAKAT *)
No.
A Ruang Utama1………2………
B Ruang Penunjang1……
C Ruang Fasilitas Lainnya
1……………….
VI. KETERANGAN / INFORMASI LAIN-LAIN **)
Catatan :
*) Wajib diisi
**) Tidak wajib diisi
( )
Lampiran Surat
KELENGKAPAN DATA CLEARENCE
Jakarta, ………………… 2011
Pemohon,
Jumlah Personil Keterangan
Nama Ruang
ttd + cap
Struktur Organisasi Pengguna Gedung (terlampir)
Jabatan
KeteranganLuasan
(m2)
FORM KELENGKAPAN DATA K/L PEMOHON CLEARANCE
Standar Luas BGN
Gedung Kantor Klasifikasi Tidak Sederhana
seluas 10 m2/personil
Gedung Kantor Klasifikasi Sederhana
seluas 9.6 m2/personil
Ruang Khusus atau Rg. Pelayanan
Masyarakat dihitung tersendiri
Rincian Standar Luas Ruang Terlampir
Gedung KantorGedung Kantor
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTORA. RUANG UTAMA
R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGUR.
ISTIRAHAT
R. SEKRET R. STAF R. SIMPAN R. TOILETJML STAF
CATATAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 28.00 40.00 40.00 60.00 20.00 15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8
2 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 2
3 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5
4 16.00 14.00 20.00 9.00 5.00 7.00 4.40 5.00 3.00 83.40 2
5 14.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 4.40 3.00 3.00 74.40 2
6 14.00 12.00 10.00 6.00 5.00 5.00 4.40 3.00 3.00 62.40 2
7 12.00 6.00 3.00 3.00 24.00 0
8 12.00 6.00 3.00 21.00 0
9 8.00 8.80 2.00 18.80 4
B. RUANG PENUNJANG
1 140 m2 Kapasitas 100 orang
2 90 m2 Kapasitas 75 orang
3 40 m2 Kapasitas 30 orang
4 Ruang Studio 4 m2/ orang Pemakai 10% dari staf
5 Ruang Arsip 0.4 m2/ orang Pemakai seluruh staf
6 2 m2/ 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf
7 Musholla 0.8 m2/ orang Pemakai 20% dari jumlah personel
C. SIRKULASI 25% X (JUMLAH A + B)
Keterangan:-
-
-
JABATAN
LUAS RUANG (m2)KETERANGAN
R. KERJA
R. PENUNJANG JABATANR. PELAYANAN
JABATANJML
R. Toilet bersama
1 12
Menteri/ Ketua Lembaga
R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan
berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/
personel, sesuai dengan tingkat jabatan
Eselon IA/ Anggota Dewan
Eselon IB
Eselon IIA
Eselon IIB
Eselon IIIA
Eselon IV
JENIS RUANG LUAS KETERANGAN
1 2 3
Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.
Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.
Wakil Menteri K/L
Ruang Rapat Utama Kementrian
Ruang Rapat Utama Es. I
Ruang Rapat Utama Es. II
WC/ Toilet
Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.
Eselon IIIB
TIPE PENGGUNA
LUAS (m2)
BANGUNAN
TANAH
KHUSUS Menteri 400 1.000
Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
A Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal
250 600
Pejabat yang setingkat
Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan
B Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro 120 350
Pejabat yang setingkat
Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e
C Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang 70 200
Pejabat yang setingkat
Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/c
D Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang 50 120
Pejabat yang setingkat
Pegawai Negeri Sipil Gol. III
E Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II 36 100
STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
Keterangan:1.Untuk:
- Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus, kecuali luas tanah 2000m2.
- Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A, kecuali luas tanah 1000m2.- Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu Besar/Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.2.Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk:
- DKI Jakarta : 20 %- Ibukota Provinsi : 30 %- Ibukota Kabupaten/Kota : 40 %- Pedesaan : 50 %
3.Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah susun, luas per unit bangunannya diperhitungkan dengan mengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B). Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basemen dan/atau halaman.
Keterangan:1.Untuk:
- Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus, kecuali luas tanah 2000m2.
- Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A, kecuali luas tanah 1000m2.- Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu Besar/Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.2.Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk:
- DKI Jakarta : 20 %- Ibukota Provinsi : 30 %- Ibukota Kabupaten/Kota : 40 %- Pedesaan : 50 %
3.Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah susun, luas per unit bangunannya diperhitungkan dengan mengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B). Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basemen dan/atau halaman.
PERKIRAAN JUMLAH PEGAWAI MINIMAL 5 TAHUN KEDEPAN
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Pegawai
PERKIRAAN BESARAN RUANG
(m2)PER-
ESELONJML
A. RUANG UTAMA
1 Menteri/ Ketua Lembaga 1 247.00 247 m2 8 8 9
2 Wakil Menteri K/L 1 90.00 90 m2 5 5 6
3 Eselon IA/ Anggota Dewan 8 117.00 936 m2 5 40 48
4 Eselon IB 5 83.40 417 m2 2 10 15
5 Eselon IIA 48 74.40 3,571 m2 2 96 144
6 Eselon IIB 0 62.40 - m2 2 - -
7 Eselon IIIA 216 24.00 5,184 m2 1 216 432
8 Eselon IIIB 0 21.00 - m2 0 - -
9 Eselon IV 432 18.80 8,122 m2 4 1,728 2,160
10 Satpam/ staff outsourcing - 2.20 462 m2 210 210
JUMLAH - A 711 19,029 m2 2,313 3,024 7.87
KETERANGANSTAFJML
TOTAL
DILENGKAPI DENGAN STRUKTUR
ORGANISASI, JMLH PEGAWAI DIPREDIKSI MINIMAL SD 5 TAHUN
KEDEPAN
JML STAF/ ESELON SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN INSTANSI
DIHITUNG BERDASARKAN
RENCANA PENERIMAAN /
PENSIUN PEGAWAI
NO JABATAN/ NAMA RUANG ESELON
SATUAN RUANG JMLH BESARAN
RUANG
PERSONEL
NO URAIANTAHUN
KETERANGAN2016
CONTOH
B. RUANG PENUNJANG
1R. Rapat Utama Kementerian
1 ruang 140.00 140.00 m2
2 R, Rapat Utama Es. I 9 ruang 90.00 810.00 m2
3 R. Rapat Utama Es. II 48 ruang 36.00 1,728.00 m2 1.2m2/org,…@30 org
4 Wc/Toilet 2,961.00 org 0.08 236.88 m2 2 m2/ 25 org
5 R. arsip 2,313.00 org 0.40 925.20 m2 0.4 m2/org (staf)
6 R.Ibadah/ Mushola 604.80 org 0.80 483.84 m20.8 m2/org (20% x personel)
7 R. Studio/ Workshop 231.30 org 4.00 925.20 m2 4 m2/org (10%xstaf)
JUMLAH - B - 5,249.12 m2
JUMLAH - A+ B 24,277.92 m2
Sirkulasi x total luas lantai 25% 6,069.48 m2
TOTAL LUAS RUANG/ LANTAI 30,347.40 m2
LUAS RATA-RATA PERORANG DARI TOTAL LUAS BANGUNAN 10.04 m2 termasuk r.rpt w amen
JUMLAH LUAS
1
2
m225% m2
m2m2
m2
KEB. PARKIR MOBIL: 1 MOBIL/ 100 Orang (DKI Jakarta)
DIBULATKAN 30,340
SIRKULASI
LUAS RUANG PENUNJANG
LUAS TOTAL RUANG/LANTAI
- LUAS FASILITAS LAINNYA
- -
30,347
C. RUANG FASILITAS LAIN SESUAI DENGAN TUPOKSI
NAMA RUANG TOTAL LUAS
25
Analisis Nomor : 3LAMPIRAN SURAT Nomor :
Tanggal :
ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARANAMA BANGUNAN : GEDUNG - ATAHUN DIBANGUN : 2011JUMLAH TINGKAT : 3 Lantai LEMBAGA :LUAS TOTAL LANTAI BANGUNAN : 20,000.00 m2 PEMAKAI :LUAS LANTAI BASEMENT : 2,500.00 m2 ALAMAT :KOEFISIEN TINGKAT BGN 1.12
:KLASIFIKASI BANGUNAN : Tidak Sederhana
I. DASAR ANALISIS1.
2. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) TA 2012 = 3 000 000Rp
II. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDARA. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar = Koefisien Tingkat Bangunan x HSBGN
Biaya Satuan Pekerjaan Standar = 1.120 x Rp 3,000,000 =
B. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan StandarBiaya Pekerjaan Standar = 20,000.00 x Rp 3,360,000
=
III. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR
A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar
max.
1. Alat Pengkondisi Udara 20% 100 20.00 2. Elevator/Escalator 12% 100 9.00 3. Tata Suara (Sound System) 6% 100 6.00 4. Telepon/PABX 6% 100 5.00 5. Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 11% 100 5.00 6. Elektrikal 12% 100 5.00 7. Sistem Proteksi Kebakaran 12% 100 5.00 8. Penangkal Petir Khusus 5% 100 5.00 9. Instalasi Pengolahan Air Limbah 4% 100 2.00
10. Interior (Termasuk furniture) 25% 100 2.00 11. Gas Pembakaran 2% 100 2.00 12. Gas Medis 4% 100 4.00 13. Pencegahan Bahaya Rayap 3% 100 3.00 14. Pondasi Dalam 12% 100 10.00 15. Fasilitas Penyandang Cacat 8% 100 5.00 16. Sarana/Prasarana Lingkungan 8% 100 5.00
93.00
Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar 93.00 % x 1.120 x Rp 3,000,000 =Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar 20,000.00 x Rp 3,124,800 =
3% 5.00% 3% 5.00%
3 124 800Rp 62 496 000 000Rp
2% 4.00% 1% 3.00% 7% 10.00%
2% 2.00% 15% 2.00% 1% 2.00%
7% 5.00% 7% 5.00% 2% 5.00%
3% 6.00% 3% 5.00% 6% 5.00%
BOBOTTERBANGUN
NILAI (%)
min.
10% 20.00% 8% 9.00%
67 200 000 000Rp
NO. URAIAN PEKERJAANTERHADAP SELURUH
BANGUNAN DISULKAN
FUNGSI BANGUNAN/ RUANG KANTOR
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Berdasarkan pedoman satuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 yang dikeluarkan oleh Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
3 360 000Rp
CONTOH !!!analisis 2012
< 4 LT;4-8 LT;> 8 LT; atauKHUSUS/GREEN
26
B. Analisis Biaya Pekerjaan Basement
NOBOBOT
(%)NILAI (%)
120 13.39
C. Analisis Biaya Peningkatan Mutu
KOMPONEN PEKERJAAN max.
1 Lantai 30% 201,600,000 0.30
2 Dinding 30% 403,200,000 0.60
604,800,000 0.90
JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%) max. 107.29
D. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar =2. Biaya Pekerjaan Basement = 3. Biaya Peningkatan Mutu = +
=IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK
1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR =2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR = +
=Dibulatkan =
V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN 1. =2. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI =3. BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI =4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN = +
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN =
1. ……………………………..
2. ……………………………..
Catatan :
Ajuan biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan fisik dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan.
KASUBDIT PEMBINAAN PENGELOLAANGEDUNG DAN RUMAH NEGARA
A/N. TIM PELAKSANA KOORDINASI PENGELOLAAN TEKNISTINGKAT PUSAT DAN DKI JAKARTA
IR. J. WAHYU KUSUMOSUSANTO, MUM
NIP. 110053282
TERBILANG : seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
MENGETAHUI : DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
BIAYA KONSTRUKSI FISIK 139 301 000 000Rp 3 709 000 000Rp
17 000 000Rp 709 000 000Rp
143 736 000 000Rp
67 200 000 000Rp 72 100 800 000Rp
139 300 800 000Rp 139 301 000 000Rp
JUMLAH
150
62 496 000 000Rp 9 000 000 000Rp 604 800 000Rp
72 100 800 000Rp
10% 15% 30% 10.00
10% 15% 30% 20.00
NOPEKERJAAN PROSENTASE PENINGKATAN MUTU BOBOT YANG
DITINGKATKAN (%)BIAYA (Rp.)
NILAI (%)BOBOT KOMPONEN min. DIUSULKAN
PEKERJAANLUAS (M2)
HSBGN (Rp.)
BIAYA (Rp.)
Basement (per m2)……1(satu) lapis;..(>1 lapis, hitung tersendiri) 2,500.00 3,000,000 9,000,000,000
1. Keputusan Presiden RI No. 42 th. 2002:
Pasal 14 ayat 4 butir d:Harga satuan pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan oleh kabupaten/kota.
2. Permen PU No. 45/PRT/M/2007. Ped. Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Bab IV bagian B:Standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung Negara ditetapkan secara berkala untuk setiap Kab./Kota oleh Bupati/ setempat
DASAR HUKUM PENETAPAN DASAR HUKUM PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN HARGA SATUAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA GEDUNG NEGARA
Pembiayaan Pembiayaan Pembangunan BGN:Pembangunan BGN:
Biaya Pembangunan BGN:Biaya Pembangunan BGN: Biaya Pekerjaan Standar (per m2 biaya Biaya Pekerjaan Standar (per m2 biaya Konstruksi FisikKonstruksi Fisik)) Biaya Pekerjaan Non StandarBiaya Pekerjaan Non Standar
Standar Harga Satuan Tertinggi per M2:Standar Harga Satuan Tertinggi per M2: Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana, Tidak Sederhana, dan KhususStandar Harga BGN Klasifikasi Sederhana, Tidak Sederhana, dan Khusus Standar Harga Bangunan Rumah NegaraStandar Harga Bangunan Rumah Negara Ditetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun berdasarkan Ditetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun berdasarkan
spesifikasi teknis dan klasifikasi BGNspesifikasi teknis dan klasifikasi BGN
Prosentase Komponen Biaya Pembangunan:Prosentase Komponen Biaya Pembangunan:Diperhitungkan dariDiperhitungkan dari Bangunan SederhanaBangunan Sederhana Bangunan Tidak sederhanaBangunan Tidak sederhana Bangunan KhususBangunan Khusus
Biaya Konstruksi FisikBiaya Konstruksi Fisik
Pembiayaan Pekerjaan Non-StandarPembiayaan Pekerjaan Non-Standar Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar
yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis Setempat;
Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate;
Total nilai biaya pekerjaan non-standar maksimum sebesar dari total biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada
Jenis PekerjaanAlat Pengkondisian UdaraElevator/escalatorTata suara (Sound System)Telepon dan PABXInstalasi IT (Informasi dan Teknologi)Elektrikal Sistem Proteksi KebakaranPenangkal petir khususInstalasi Pengolahan Air LimbahInterior (termasuk Furniture)Gas PembakaranGas MedisPencegahan Bahaya RayapPondasi dalamFasilitas penyandang cacatSarana/prasarana lingkunganBasement (per m2)Peningkatan mutu
Biaya10-20% dari X
8-12% dari X3-6% dari X3-6% dari X
6-11% dari X7-12% dari X7-12% dari X
2-5% dari X2-4% dari X
15-25% dari X1-2% dari X2-4% dari X1-3% dari X
7-12% dari X3-8% dari X3-8% dari X120% dari Y
15-30% dari Z
150%
HASIL CLEARANCE DARI KEMEN PU
1. LUAS BANGUNAN YANG DUTUHKAN
2. PERKIRAAN BIAYA YANG DIBUTUHKAN, TERDIRI DARI :
a. BIAYA KONSTRUKSI FISIK
b. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI
c. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI/
MANAJEMEN KONSTRUKSI
d. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
ANALISIS KOMPONEN BANGUNAN UNTUK PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG
SISTEMATIKA PERHITUNGAN TINGKAT KERUSAKAN SISTEMATIKA PERHITUNGAN TINGKAT KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG NEGARABANGUNAN GEDUNG NEGARA
EXISTING BANGUNAN :
IDENTIFIKASI TINGKAT KERUSAKAN UNTUK
MASING-MASING KOMPONEN.
KLASIFIKASI TINGKAT KERUSAKAN :
1.RINGAN
2.SEDANG
3.BERAT
HARGA SATUAN BANGUNAN PER M2
TOTAL BIAYA YANG DIPERLUKAN
1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK
2. BIAYA PERENCANAAN
3. BIAYA PENGAWASAN/ MK
4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
BIAYA PEKERJAAN STANDAR
BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR
ANALISIS
LINGKUP PERAWATAN BANGUNAN GEDUNGLINGKUP PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG
Pekerjaan perawatan meliputi perbaikan dan/atau Pekerjaan perawatan meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan penggantian bagian bangunan, komponen, bahan
bangunan, dan/atau prasarana dan sarana bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung, dengan mempertimbangkan bangunan gedung, dengan mempertimbangkan
dokumendokumen pelaksanaan konstruksi. pelaksanaan konstruksi.
PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG TERDIRI DARI :
• Rehabilitasi Memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud
menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah.
• Renovasi Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud
menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya
• Restorasi Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud
menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah
ANALISA TINGKAT KERUSAKAN
1. Kerusakan ringan– Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada
komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.
– Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
2. Kerusakan sedang
• Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.
• Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
3. Kerusakan berat
i. Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
ii. Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
4. Perawatan Khusus
• Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti kegiatan renovasi atau restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah),
• besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi Teknis setempat.
No Kategori Kerusakan
Kriteria Kerusakan Uraian Kelayakan
IRoboh/Rusak Total/Rusak Berat
Bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktural rusak
Tingkat Kerusakan antara 45 s/d 65 % atau diatas 65 %
1. Bangunan roboh total2. Atap jatuh 3. Balok, kolom, plat lantai patah4. Dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh/roboh5. Sebagian besar langit-langit runtuh6. Instalasi listrik rusak total
II Rusak Sedang
Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non struktural rusak
Tingkat Kerusakan antara 30 s/d 45 %
1. Bangunan masih berdiri2. Sebagian rangka atap patah3. Balok kolom sebagian patah4. Sebagian kecil dinding, kusen pintu/ jendela runtuh/roboh5. Sebagian langit-langit lepas6. Sebagian besar instalasi listrik rusak / terputus
IIIRusak Ringan
Kelas A
Bangunan masih berdiri, Sebagian komponen non-struktural & arsitektural rusak
Tingkat Kerusakan antara 5 s/d 30 %
1. Sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas
2. Retak-retak pada plesteran kolom, balok, dan dinding tembok/dinding papan pecah/rusak
3. Penutup lantai lepas/terkelupas4. Sebagian instalasi rusak
Tingkat kerusakan 20 < s/d 30 %
Kelas B
1. Sebagian kecil penutup atap lepas2. Sebagian kecil retak-retak pada plesteran
kolom, tembok dan plesteran, serta dinding papan terlepas
3. Sebagian plesteran terkelupas4. Sebagian kecil instalasi rusak
Tingkat kerusakan 10 % s/d 20 %
Kelas C
1. Retak-retak kecil pada dinding tembok2. Sebagian plesteran terkelupas3. sebagian kecil daun pintu / jendela dan
engsel rusak
Tingkat kerusakan < 10 %
KRITERIA KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNGKRITERIA KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG
K A T E G O R I R U S A K B E R A T
TINDAKAN YANG DIANJURKAN• BERSIHKAN LOKASI DAN BANGUN
KEMBALI
• BANGUNAN ROBOH TOTAL• ATAP JATUH• BALOK, KOLOM, DAN / ATAU ATAP
PATAH• SEBAGIAN BESAR LANGIT-LANGIT
RUNTUH• INSTALASI LISTRIK RUSAK TOTAL• PINTU / JENDELA RUSAK TOTAL
KOLOM PATAH
K A T E G O R I R U S A K S E D A N G
TINDAKAN YANG DIANJURKAN
• BANGUNAN HARUS DIKOSONGKAN
• BANGUNAN DAPAT DIRUBUHKAN ATAU DILAKUKAN RESTORASI DAN PERKUATAN SECARA MENYELURUH SEBELUM DIHUNI KEMBALI
SEBAGIAN RANGKA ATAP PATAH
PINTU/ JENDELA RUSAK
SEBAGIAN KECIL LANGIT-LANGIT LEPAS
BALOK KOLOM SEBAGIAN PATAH
SEBAGIAN INSTALASI LISTRIK RUSAK / TERPUTUS
K A T E G O R I R U S A K R I N G A N
TINDAKAN YANG DIANJURKAN
• BANGUNAN TIDAK PERLU DIKOSONGKAN, BOLEH DIHUNI KEMBALI SETELAH DILAKUKAN RESTORASI DAN PERKUATAN
• PERBAIKAN YANG BERSIFAT ARSITEKTUR AGAR DAYA BANGUNAN TERPELIHARA
RETAK-RETAK PADA BALOK SEBAGIAN INSTALASI RUSAK PENUTUP ATAP LEPAS
RETAK-RETAK PADA KOLOM
43
Analisis Nomor : 3LAMPIRAN SURAT Nomor :
Tanggal :
ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NAMA BANGUNAN : GEDUNG - BTAHUN DIBANGUN : 2011JUMLAH TINGKAT : 2 Lantai LEMBAGA :LUAS TOTAL LANTAI BANGUNAN : m2 PEMAKAI :LUAS LANTAI BASEMENT : m2 ALAMAT :KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN : 1.09
:KLASIFIKASI BANGUNAN : Tidak Sederhana
I. DASAR ANALISIS1.
2. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) TA 2012 = 3 000 000Rp
II. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR
A. Analisis Kerusakan Komponen Pekerjaan Standar
NO. URAIAN PEKERJAANTERHADAP SELURUH
BANGUNAN
BOBOT (%)
NILAI (%)
1. PONDASI PONDASI 10.00% 30.00 3.00 2. STRUKTUR KOLOM, BALOK & RING BALK 27.00% - -
PLESTERAN 2.00% - - 3. ATAP RANGKA ATAP 8.00% 10.00 0.80
PENUTUP ATAP 2.00% 20.00 0.40 4. LANGIT-LANGIT RANGKA LANGIT-LANGIT 3.50% 10.00 0.35
PENUTUP LANGIT-LANGIT 4.50% 35.00 1.58 5. DINDING BATU BATA/ PARTISI 4.50% - -
PLESTERAN 1.75% - - KACA 1.25% 35.00 0.44 PINTU 1.00% 20.00 0.20 KOSEN 1.50% - -
6. LANTAI PENUTUP LANTAI 10.00% - - 7. UTILITAS INSTALASI LISTRIK 5.00% - -
INSTALASI AIR 1.50% - - DRAINASE LIMBAH 1.50% - -
8. FINISHING FINISHING STRUKTUR (CAT) 1.00% - - FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT) 4.00% - - FINISHING DINDING 6.00% - - FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT) 4.00% - -
100.00% 6.77
Jenis Peraw atan = PERAWATAN RINGAN RINGAN < 30%B.
= Prosentase Tingkat Kerusakan x Koef. Lantai x HSBGN SEDANG > 30% - 45%
= 6.77% x 1.090 x 0.00 x Rp 3,000,000 = BERAT > 45% - 65%Biaya Pembongkaran = 0.00% x Rp. 221,379 = + KHUSUS > 65 %Biaya Satuan Pekerjaan Standar =
C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan StandarBiaya Pekerjaan Standar = 450 x Rp 221,379 =
450 -
Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
JUMLAH NILAI TINGKAT KERUSAKAN PEKERJAAN STANDAR (%)
Biaya Komponen Pekerjaan Standar
99 620 550Rp
0Rp 221 379Rp
100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
221 379Rp
50.00%
BOBOTMAKSIMUM
15.00% 30.00%
100.00% 30.00% 75.00%
100.00% 100.00%
FUNGSI BANGUNAN/ RUANG KANTOR
Berdasarkan pedoman satuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 yang dikeluarkan oleh Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
44
III. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN NON STANDAR
A. Analisis Kerusakan Komponen Pekerjaan Non Standar
NO.TERHADAP SELURUH
BANGUNAN
BOBOT (%)
NILAI (%)
1. Alat Pengkondisi Udara 20.00% 5.00 1.00 2. Elevator/Escalator 12.00% 45.00 5.40 3. Tata Suara (Sound System) 6.00% 10.00 0.60 4. Telepon/PABX 6.00% - - 5. Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 11.00% - - 6. Elektrikal 12.00% - - 7. Sistem Proteksi Kebakaran 12.00% 10.00 1.20 8. Penangkal Petir Khusus 5.00% - - 9. Instalasi Pengolahan Air Limbah 4.00% - - 10. Interior (Termasuk furniture) 25.00% - - 11. Gas Pembakaran 2.00% - - 12. Gas Medis 4.00% - - 13. Pencegahan Bahaya Rayap 3.00% - - 14. Pondasi Dalam 12.00% - - 15. Fasilitas Penyandang Cacat 8.00% 2.00 0.16 16. Sarana/Prasarana Lingkungan 8.00% 5.00 0.40
JUMLAH NILAI TINGKAT KERUSAKAN PEKERJAAN NON STANDAR (%) 8.76
Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar 8.76% x 1.090 x 0.00 x Rp 3,000,000 =Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar 450 x Rp 286,452 =
B. Analisis Biaya Pekerjaan Basement
NO PEKERJAANLUAS (m2)
BIAYA (Rp.)
BIAYA PERBAIKAN
(Rp.)
Basement (per m2) 0 0 0
C. Analisis Biaya Peningkatan Mutu
max.
1 Lantai 30% 0
2 Dinding 30% 0
0
D. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar =2. Biaya Pekerjaan Basement =3. Biaya Peningkatan Mutu = +
IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR =
2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR = +
=
Dibulatkan =
V. BIAYA PEKERJAAN PERAWATAN1. =2. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI =3. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI =4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN = +
TOTAL BIAYA PERAWATAN =
1. ……………………………..
2. ……………………………..
BOBOT KERUSAKAN
(%)
10
HSBGN (Rp.)
3,000,000
100.00%
286 452Rp
100.00% 100.00%
NIP. 110053282Catatan :Biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan fisik dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan.
MENGETAHUI : DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KASUBDIT PEMBINAAN PENGELOLAANGEDUNG DAN RUMAH NEGARA
A/N. TIM PELAKSANA KOORDINASI PENGELOLAAN TEKNISTINGKAT PUSAT DAN DKI JAKARTA
128 903 400Rp
IR. J. WAHYU KUSUMOSUSANTO, MUM
TERBILANG : tiga ratus satu juta rupiah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KOEFESIEN BASEMENT (%)
120
14 000 000Rp 37 000 000Rp
-
301 000 000Rp
128 903 400Rp 0Rp 0Rp
128 903 400Rp
229 000 000Rp 21 000 000Rp
128 903 400Rp
BIAYA PERBAIKAN
(RP.)DIUSULKAN
30%
15% 20% 20
min.
15%
NOPROSENTASE PENINGKATAN MUTU
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
KOMPONEN PEKERJAAN
URAIAN PEKERJAANBOBOT
MAKSIMUM
100.00%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
BIAYA KONSTRUKSI FISIK
BOBOT YANG DITINGKATKAN (%)
100
NILAI KERUSAKAN
(%)
-
99 620 550Rp
228 523 950Rp
229 000 000Rp
Pemeliharaan & Perawatan:
• Umur bangunan : 50 tahun, depresiasi 2%/tahun, salvage value minimum 20%.
• Perawatan : tergantung tingkat kerusakan, ringan (30%), sedang (45%), atau berat (65%).
• Penentuan tingkat kerusakan dengan rekomendasi Instansi Teknis PU.
• Pemeliharaan per-m2/tahun BGN sebesar 2% dari harga standar per-m2 tertinggi yang berlaku.
HASIL ANALISIS BIAYA DARI KEMEN PU
1. TINGKAT KERUSAKAN
2. PERKIRAAN BIAYA YANG DIBUTUHKAN, TERDIRI DARI :
a. BIAYA KONSTRUKSI FISIK
b. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI
c. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI/
MANAJEMEN KONSTRUKSI
d. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
TERIMA KASIH