cnc kp menjadi iup

37
11 Oktober 2012 Jakarta Convention Centre, Senayan - Jakarta Oleh : Nelyanti Siregar DirektoratPembinaan Pengusahaan Batubara PROSES DAN VERIFIKASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) CLEAN AND CLEAR (CNC)

Upload: rendy-montague

Post on 01-Dec-2015

737 views

Category:

Documents


19 download

DESCRIPTION

panduan untuk para praktisi hukum terutama di bidang pertambangan

TRANSCRIPT

11 Oktober 2012 Jakarta Convention Centre, Senayan - Jakarta

Oleh : Nelyanti Siregar

DirektoratPembinaan Pengusahaan Batubara

PROSES DAN VERIFIKASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

CLEAN AND CLEAR (CNC)

PEMROSESAN IUP CNC (Clean and Clear) I.

1. Latar Belakang

Kegiatan penataan IUP tersebut amat penting bagi optimalisasi target-target Pemerintah (penerimaan negara, pengelolaan lingkungan, peningkatan nilai tambah, usaha jasa, tenaga

kerja, dll)

Dalam rangka penataan seluruh IUP yang diterbitkan oleh Pemda, maka berdasarkan UU 4/2009 dilaksanakan rekonsiliasi nasional IUP, yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan

klasifikasi, sehingga akan dihasilkan sistem informasi IUP nasional yang komprehensif.

UU No 4/2009 telah mengakhiri skema kontrak/perjanjian dan untuk selanjutnya seluruh perizinan menggunakan pola Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri atas IUP Eksplorasi

dan IUP Operasi Produksi. Seluruh KP yang ada diwajibkan untuk dikonversi menjadi IUP.

Dengan terbitnya UU 22/1999 yang diamandemen menjadi UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), Pemda (Bupati/Walikota/Gubernur)/Pemerintah sesuai kewenangan dapat menerbitkan izin KP.

Maka dalam periode 2000-2009 terdapat banyak KP (kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

2. Dasar Hukum Pasal 112 Ayat (4) :

Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:

a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;

b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 112 Ayat (5)

Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

1. Sebagai dasar penetapan Wilayah Pertambangan.

2. Bahan koordinasi dengan instansi lain dalam penentuan tata ruang

sehingga dapat mengetahui tumpang tindih antara daerah, tumpang

tindih antar sektor, dan tumpang tindih antar pemegang IUP.

3. Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (iuran tetap, royalti,

penjualan hasil tambang) dari IUP.

4. Peluang untuk peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.

5. Mengetahui potensi produksi nasional mineral dan batubara

6. Dasar penentuan pemenuhan kebutuhan domestik (DMO)

7. Peningkatan kontribusi usaha jasa pertambangan nasional

8. Peningkatan kebutuhan sumber daya manusia

9. Pengelolaan lingkungan yang optimal

3. SASARAN/TUJUAN REKONSILIASI IUP

4. Persyaratan Penyesuaian KP menjadi IUP

A. Persyaratan Penyesuaian KP Menjadi IUP :

Surat pengantar dari Gubernur/Bupati/Walikota kepada Dirjen Minerba dengan menyebutkan perusahaan pemegang KP, dilampirkan dengan foto copy :

a. Laporan rencana kegiatan KP (PU, Eksplorasi dan Eksploitasi)

b. SK KP dari Gubernur, Bupati, Walikota (yang lama) lengkap dengan lampiran peta beserta koordinatnya.

c. Foto copy bukti pemenuhan kewajiban keuangan

B. Peningkatan KP PU ke KP Eksplorasi

Surat pengantar dari Gubernur/Bupati/Walikota kepada Dirjen Minerba dengan menyebutkan perusahaan pemegang KP serta jenis permohonan peningkatan tahap kegiatan dengan melampirkan :

a. Surat permohonan

b. SK KP dari Gubernur/Bupati/Walikota (yang lama) lengkap dengan lampirannya

c. Peta Wilayah dan Batas Koordinat

d. Foto copy bukti pemenuhan kewajiban keuangan dan pelaporan

e. Surat persetujuan laporan akhir tahap kegiatan KP (PU atau Eksplorasi)

f. Surat persetujuan laporan FS (untuk KP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi)

g. Surat persetujuan AMDAL/UKL/UPL (untuk KP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi)

h. Berkas persyaratan administrasi, finansial dan teknis

4. Persyaratan Penyesuaian KP menjadi IUP (lanjutan)

C. Permohonan Baru Yang Diterima Sebelum 12 Januari 2009 dan telah

mendapatkan Pencadangan Wilayah

Surat pengantar dari Gubernur/Bupati/Walikota kepada Dirjen Minerba dengan

menyebutkan perusahaan pemohon serta jenis permohonan KP, PKP2B, KK, SIPD

dengan melampirkan :

a. Surat permohonan dengan berkas permohonan pencadangan

b. Surat pencadangan wilayah

c. Peta wilayah dan batas koordinat

d. Foto copy bukti pemenuhan kewajiban keuangan (penempatan jaminan

kesungguhan)

e. Berkas persyaratan administrasi, finansial, teknis dan lingkungan

5. PROSES PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pada tanggal 3-6 Mei 2011 KESDM c.q Ditjen Minerba mengadakan Rekonsiliasi Nasional Data IUP

yang bertujuan untuk Penataan IUP yang diterbitkan Pemda seluruh Indonesia.

Pemda (Bupati/Walikota/Gubernur) menyampaikan seluruh IUP yang diterbitkan dilengkapi dengan

seluruh dokumen pendukungnya antara lain: SK IUP yang masih berlaku dengan lampiran peta dan

koordinat, tidak tumpang tindih, kewajiban keuangan, tidak masuk kawasan konservasi, dan

persetujuan AMDAL. Berdasarkan verifikasi dan klasifikasi, IUP dikelompokkan menjadi : IUP Clear

and Clean serta IUP Non Clean and Clear

REKONSILISASI NASIONAL DATA IUP

Diperoleh data IUP secara Nasional

Verifikasi dan Klasifikasi data IUP Nasional berdasarkan

dokumen yang disampaikan (Pengumuman 1 Juli 2011)

Clean and clear • Tidak bermasalah secara

administrasi • Tidak ada tumpang tindih

Non Clean and Clear • Bermasalah secara administrasi atau • Tumpang tindih

A. DIAGRAM ALIR PENATAAN IUP

5. PROSES PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lanjutan)

IUP Clear and Clean adalah IUP yang perizinannnya tidak bermasalah dan wilayahnya tidak

tumpang tindih sehingga dapat masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan.

IUP Non Clear and Clean adalah IUP yang perizinannya bermasalah dan/atau wilayahnya

tumpang tindih yang terinventarisasi terbagi atas 7 permasalahan.

7 permasalahan IUP Non Clear and Clean diselesaikan berdasarkan kategori permasalahan sehingga

setelah memenuhi syarat dapat menjadi IUP Non Clear and Clean

IUP Clean and clear IUP Non Clean and Clear 1. IUP terbit setelah 30 April 2010 2. Tumpang tindih sama komoditi 3. Tumpang tindih beda komoditi 4. Tumpang tindih lintas kewenangan 5. Dokumen pendukung tidak lengkap 6. Koordinat tidak sesuai dengan sk 7. KP yang belum penyesuaian menjadi IUP

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

A. DIAGRAM ALIR PENATAAN IUP (lanjutan)

Diselesaikan berdasarkan kategori permasalahan

5. PROSES PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lanjutan)

1. Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan

2. Bahan koordinasi dengan instansi lain dalam penentuan tata ruang sehingga dapat

mengetahui tumpang tindih antara daerah, tumpang tindih antar sektor, dan tumpang

tindih antar pemegang iup

3. Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (iuran tetap, royalti, penjualan hasil

tambang) dari izin usaha pertambangan

4. Peluang untuk peningkatan nilai tambah mineral dan batubara

5. Mengetahui produksi nasional mineral dan batubara

6. Dasar penentuan pemenuhan kebutuhan domestik (dmo)

7. Peningkatan kontribusi usaha jasa pertambangan nasional

8. Peningkatan kebutuhan sumber daya manusia

9. Pengelolaan lingkungan

B. KEGUNAAN DATA NASIONAL IUP

6. SOP VERIFIKASI IUP CNC

Kegiatan

PELAKU

DINAS/PERUSAHAAN DIRJEN MINERBA DIREKTUR

PEMBINAAN PENGUSAHAAN

MINERAL/BATUBARA

DIREKTUR PEMBINAAN

PROGRAM MINERBA

SEKRETARIS

DITJEN MINERBA

1. Pengajuan

2. Evaluasi

3. Persetujuan

1. Berkas yang diterima

Tata Usaha diteruskan

ke Dirjen Minerba

2. Dirjen Minerba

mendisposisikan berkas

pengajuan kepada Eselon II

/ Direktur terkait

(DBM/DBB/DBP)

Disposisi 1 Berkas

Pengumuman

2

4

5 Verifikasi

Dokumen

Perizinan

Verifikasi

Wilayah Izin Usaha

Pertambangan

Verifikasi

Legal

Perizinan

8

Disposisi

3

3. Direktur Mendisposisikan

berkas pengajuan

kepada Kasubdit Pelayanan Usaha

Mineral/Batubara

5. Subdit Perencanaan Wilayah dan Informasi

melakukan pencetakan peta dan verifikasi dari

segi kewilayahan, apakah wilayah IUP dalam

berkas pengajuan terdapat tumpang tindih,

pergeseran, perluasan, maupun peta tidak sama

dengan koordinat. Jika wilayah tidak tumpang tindih, bergeser,

perluasan, dan peta sesuai koordinat, Subdit

PWI akan meneruskan berkas beserta hasil

pencetakan peta ke Bagian Hukum (Setditjen

Minerba). Jika terdapat tumpang tindih,

perluasan/pergeseran, berkas akan

dikembalikan ke DBB/DBM

(Tanda tangan Kasubdit PWI)

6A. Bagian Hukum melakukan

evaluasi dari segi legal

drafting berkas yang diajukan

Jika memenuhi aspek hukum,

maka diteruskan ke Direktorat

Pembinaan Program jika tidak

memenuhi aspek hukum,

dikembalikan ke pelayanan

usaha. (6B)

8. Daftar IUP CNC untuk diumumkan

ditandatangani oleh

pejabat Eselon II dan Dirjen untuk selanjutnya

diumumkan di website

DJMB

7

5

(Tanda tangan Kabag Hukum)

(Tanda tangan Evaluator & Kasubdit

Pelayanan Usaha)

TIDAK

7. Direktorat Pembinaan Program

menyiapkan rekaptulasi IUP

C&C untuk diumumkan

Daftar

Pengumuman

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Thamrin Sihite

TIDAK 6B

6A

YA

Kembali ke Dinas /

Perusahaan

6B

4. Subdit Pelayanan Usaha

Mineral/Batubara nelakukan

evaluasi dan verifikasi dokumen perizinan, apabila berkas

pengajuan memenuhi

persyaratan maka berkas pengajuan diteruskan ke Subdit

Perencanaan Wilayah dan

Informasi (DBP)

6B. Subdit Pelayanan Usaha

Mineral/Batubara

melakukan koordinasi kembali dengan Dinas terkait

dan Pihak Perusahaan

mengenai permasalahan terkait proses cnc dengan

surat Dirjen

5. PERMASALAHAN IUP NON-CNC (lanjutan)

NO PERMASALAHAN IUP KETERANGAN DASAR HUKUM

1 Tumpang Tindih (TT) WIUP sama komoditi

Tumpang tindih sama komoditas tidak diperbolehkan

Kepmen ESDM 1603 tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah

2 Tumpang Tindih Beda Komoditi

Komoditas tambang lainnya bukan asosiasi mineral, pemegang IUP memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan

PP 23 Tahun 2010 Pasal 44, boleh namun dengan persyaratan

5. PERMASALAHAN IUP NON-CNC (Lanjutan)

NO PERMASALAHAN IUP KETERANGAN DASAR HUKUM

3 Tumpang Tindih Kewenangan Tumpang tindih pemberian IUP pada wilayah yang bukan wewenangnya (Bupati vs Bupati, Bupati vs Gubernur)

Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

4 Dokumen SK Pendukung tidak lengkap dan format SK tidak sesuai

SK IUP tidak dilengkapi persyaratan dan dokumen pendukung

PP 23 tahun 2010 pasal 23

5 Koordinat tidak sesuai dengan SK

Koordinat wilayah IUP harus sesuai dengan SK IUP

Kepmen ESDM 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah

6 KP, SIPD yang belum disesuaikan menjadi IUP

KP/SIPD/SIPR disesuaikan menjadi IUP/IPR sesuai ketentuan PP ini paling lambat 3 bulan sejak berlakunya PP ini (30 April 2010

PP 23 tahun 2010 Pasal 112

Status IUP per 31 Agustus 2012 IUP

MINERAL BATUBARA

JUMLAH

Eksplorasi OP Eksplorasi OP

IUP CNC 1.165 1.751 1.130 787 4.833

IUP NON CNC 1.709 2.175 1.352 527 5.763

SUB TOTAL 2.874 3.926 2.482 1.314

10.596

TOTAL 6.800 3.796

6. REKAPITULASI IUP

1. Rekonsiliasi penyelesaian tumpang tindih dilakukan dengan memberikan penjelasan dari Ditjen Minerba kepada penerbit izin disertai ilustrasi bahwa presiden akan menerbitkan inpres penyelesaian tumpang tindih pertambangan, dengan melibatkan:

2. Output yang dihasilkan setelah penjelasan oleh Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah adalah Berita Acara Penyerahan Data Tumpang tindih WIUP status pada saat pelaksanaan rekonsiliasi dan ditandatangani oleh Ditjen Minerba, Kemendagri dan BIG

3. Opsi penyelesaian tanggapan surat Gubernur/Bupati/Walikota atas rekonsiliasi:

Kepala Daerah menyelesaikan sesuai prosedur & ketentuan perundangan, dimana proses penyelesaian diketahui & disetujui oleh pemilik IUP akan dimasukkan dalam database di ditjen minerba

Kepala Daerah yang menyelesaikan secara sepihak tanpa diketahui oleh pihak yang bermasalah tidak dimasukkan dalam database di ditjen minerba

Apabila dalam waktu 1 bulan setelah rekonsiliasi tidak ada tanggapan atas penyelesaian tumpang tindih, IUP diusulkan untuk dibawa ke Aparat Penegak Hukum

15

a. Kementerian Dalam Negeri Saksi Ahli Batas Administrasi

b. Badan Informasi Geospasial Saksi Ahli Pemetaan

7. PROSES REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN

RENCANA REKONSILIASI IUP TAHAP II (tentative)

No Wilayah Tanggal Tempat

1 Kalimantan 18-19 September 2012 Lantai V Gd. Ditjen Minerba

2 Sulawesi 3-4 Oktober 2012 Lantai V Gd. Ditjen Minerba

3 Sumatera 16-17 Oktober 2012 Lantai V Gd. Ditjen Minerba

4 Papua – Maluku 30-31 Oktober 2012 Lantai V Gd. Ditjen Minerba

5 Jawa – Nusa Tenggara 13-14 November 2012 Lantai V Gd. Ditjen Minerba

7. PROSES REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lanjutan)

DitJen Mineral dan Batubara mengidentifikasi tumpang tindih IUP yang disebabkan permasalahan

batas administrasi/ perbedaan penggunaan peta dasar

Kementerian Dalam Negeri

mengevaluasi batas administrasi yang telah ditegaskan melalui Permendagri maupun yang belum ditegaskan

Badan Informasi Geospasial mengevaluasi penggunaan peta dasar yang dijadikan acuan oleh Pemda

dalam menyusun Peta wilayah IUP

Pembagian Tugas:

7. PROSES REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lanjutan)

REKONSILIASI Surat Pemda

Gub/Bupati/Walikota

Kategori I a. TT Sama Komoditas

b. TT Beda Komoditas

c. TT Batas Administrasi

d. Masalah Koordinat / Peta

e. Masalah Adm & Dokumen

f. SIPD / KP

Kategori II

Kasus Khusus Penyelesaian Kasus dengan

mengundang pihak terkait

TT Sama Komoditas

TT Beda Komoditas

TT Batas Adm Koordinat / Peta

Adm & Dokumen

SIPD / KP

1. Pengecekan

wilayah

perusahaan yg

TT (first come

first serve)

2. Konfirmasi ke

Pemda

3. Berita Acara

4. Revisi SK

1. Pengecekan

wilayah

perusahaan yg

TT (first come first serve)

2. Kesepakatan /

Rekomendasi

Para Pihak yang

tumpang Tindih

3. Konfirmasi ke

Pemda

4. Berita Acara

1. Pengecekan Wil

TT thp bts wil

administrasi

2. Konfirmasi

Kemendagri,

Pemda ttg tata

batas adm

3. Penegasan tata

batas

4. Berita Acara

5. Revisi SK

1. Tim teknis

melakukan

pengcekan

koordinat

2. Berita Acara

3. Revisi SK

Pemda dan

Perusahaan harus

melengkapi

dokumen

pendukung

1. Verifikasi data

KP/SIPD

2. Berita Acara

3. Bupati / Walikota

atau Gubernur

segera

menyesuaikan

SIPD / KP

menjadi bentuk

IUP

Untuk IUP nonCNC yang sudah disepakati tidak bisa

diselesaikan oleh Kategori I dan Kategori II diusulkan

dimasukan kedalam WPN selanjutnya dibuat Berita

Acara tentang permintaan untuk pencabutan SK dan

Usulan dimasukan ke dalam WPN

7. PROSES REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lanjutan)

KODEFIKASI IUP NON CNC (Permasalahan Administrasi)

KODE PERMASALAHAN

1 Pengajuan permohonan perpanjangan/peningkatan KP/IUP setelah masa berlaku KP/IUP berakhir

2 Pencadangan ditetapkan sebelum UU 4/2009 dan permohonan IUP dalam SKnya diajukan setelah UU 4/2009

3 Pada diktum mengingat dalam SK penyesuaian KP menjadi IUP masih tercantum UU 11/1967

4 Untuk Kab. KUtai Timur dan Kutai Kartanegara tidak ada pencadangan wilayah tapi di dalam Perda mewajibkan

adanya pengumuman setempat (PS), ternyata banyak PSnya terbit setelah UU 4/2009 dan telaahan staf

distamben setempat setelah UU 4/2009

5 Tidak ada KP Eksplorasi, langsung KP Eksploitasi untuk bahan galian mineral dan batubara

6 PT bukan perusahaan terbuka, memiliki beberapa IUP setelah terbitnya UU No 4/2009

7 Satu IUP memiliki 2 blok wilayah

8 Masa berlaku SK penyesuaian melebihi ketentuan UU 4/2009

9 Keabsahan dokumen :

- SK IUP terakhir belum dilegalisir (cap basah)

- SK IUP dilegalisir tapi tidak di tanda tangan dan diberi tanggal legalisir

10 Pengalihan IUP PT A ke PT B setelah UU 4/2009 dengan pemegang saham berubah total

7. PROSES REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lanjutan)

KODEFIKASI IUP NON CNC (Permasalahan Administrasi)

KODE PERMASALAHAN

11 Pengalihan IUP PT A ke PT B masih dalam tahap IUP Eksplorasi setelah UU 4/2009

12 Peningkatan sebagian IUP Eksplorasi menjadi IUP OP setelah UU 4/2009

13 Permohonan pencadangan wilayah diajukan sebelum UU 4/2009 pada wilayah rencana pnciutan

KK/PKP2B/KP/IUP yang masih aktif, sedangkan wilayah KK/PKP2B/IUP baru diciutkan setelah UU 4/2009

. IUP-nya diterbitkan sebelum/setelah penciutan WIUP KK/PKP2B/KP/IUP

14 IUP batuan bukan logam diterbitkan setelah UU 4/2009 dan telah mendapat rekomendasi dari Dirjen

Minerba sebelum April 2011

15 KP yang sampai dengan saat ini belum disesuaikan menjadi IUP

16 Permohonan penyesuaian ke IUP dan tanggal penetapan penyesuaian KP menjadi IUP setelah 30/4/2010

17 Penggabungan beberapa KP menjadi 1 IUP, namun pada judul SK IUP tidak dicantumkan Penggabungan.

Diktum pada SK IUP tidak menyebutkan SK KP yang digabung

18 Jangka waktu IUP yang akan diregistrasi pada DJMB telah berakhir

19 Nomor / Tanggal / Luas Wilayah penetapan SK berbeda dengan Nomor / Tanggal / Luas Wilayah pada

lampiran koordinat SK

20 Jangka Waktu penyesuaian KP Eksploitasi menjadi IUP OP tidak sama / lebih dari jangka waktu yang

diberikan pada saat KP Eksploitasi

7. PROSES REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lanjutan)

KODEFIKASI IUP NON CNC (Permasalahan Administrasi) lanjutan

KODE PERMASALAHAN

21 Pengalihan IUP Operasi Produksi dari PT A ke PT B setelah UU 4/2009

22 Dokumen tidak lengkap

23 Dokumen Ganda (SK dengan Nomor, Tanggal, dan Subjek yang sama) tetapi terdapat perbedaan tanggal.

24 KP Terbit Setelah UU N0. 4 Tahun 2009 (12 Jnuari 2009)

25 Wilayah IUP masuk ke Hutan Konservasi

26 Turun status tahapan dari IUP Operasi Produksi menjadi IUP Eksplorasi

27 Perubahan komoditas dari mineral logam menjadi batubara

7. PROSES REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lanjutan)

NO.

SOP PERIJINAN SOP WILAYAH SOP KLINIK

1. Evaluasi Dokumen untuk kode 1, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, dan 23 Sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian wilayah administrasi.

Evaluasi Dokumen untuk kode 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, dan 27 yang melanggar ketentuan yang berlaku.

2. Membuat berita acara perijinan yang dapat diselesaikan dan dokumen lengkap.

Membantu kelas perijinan dan klinik pengecekan peta wilayah.

Membuat berita acara penyelesaiannya untuk dapat diperoses atau tidak dapat proses.

SOP REKONSILIASI TAHAP II

7. PROSES REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lanjutan)

NO.

SOP PERIJINAN SOP WILAYAH SOP KLINIK

3. Membuat berita acara perijinan yang dapat diselesaikan. Namun dokumen pendukung belum lengkap.

Membuat berita acara wilayah administrasi yang dapat diselesaikan dengan pemerintah daerah.

Membuat berita acara penyelesaian berdasarkan surat keterangan kelas perijinan dan atau wilayah.

4. Membuat surat keterangan perijinan yang dapat diselesaikan. Terkait dengan tumpang tindih sama komoditas dan beda komoditas dengan kesepakatan berdasarkan perinsip first come, first serve. Ctt: Peta Wilayah terlampir

Menyerahkan berkas permasalahan batas wilayah yang tidak dapat diselesaikan di kelas wilayah ke kelas klinik.

SOP REKONSILIASI TAHAP II (lanjutan)

7. PROSES REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lanjutan)

Skema Ruangan Saat Rekonsiliasi Nasional Tahap II

7. PROSES REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lanjutan)

www.djmbp.esdm.go.id

PENETAPAN LOKASI PERTAMBANGAN II.

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Pasal 13:

Wilayah Pertambangan (WP) terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah

Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Pasal 2:

Wilayah Pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik

di permukaan tanah maupun di bawah tanah , yang berada di dalam wilayah daratan ataupun

wilayah laut untuk kegiatan pertambangan

3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 61:

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan

dinyatakan sebagai milik umum

WUP WIUP IUP

Radioaktif

Mineral

Logam

Mineral Bukan

Logam

Batuan

Batubara

Lelang

Permohonan

Lelang

Permohonan

IUP

Eksplorasi

IUP Operasi

Produksi

1 Pemohon 1 WIUP,

Kecuali Badan Usaha

yang telah terbukaDitetapkan oleh

Pemerintah sesuai

kewenangannya.

Kecuali radioaktif

Diberian oleh

Pemerintah sesuai

kewenangannya

Permohonan

WUP

Perm

ohon

an

Peserta :

1. Badan Usaha

2. Koperasi

3. Perseorangan

4. Perusahaan Firma dan

Perusahaan Komanditer

WIUP IUP

Ditetapkan oleh Menteri, Kecuali

Mineral radioaktif Menteri

mendapat rekomendasi instansi

ketenaganukliran

WUP didelineasi berdasarkan data-data:

a. Formasi Pembawa Mineral dan Batubara (Badan Geologi dan instansi peneliti lainnya)

b. Potensi Mineral dan Batubara (Badan Geologi dan instansi peneliti lainnya)

c. Potensi Mineral Radioaktif (BATAN)

d. Eksisting KK, PKP2B, IUP dan IPR (DJMB dan Pemda)

e. Tata Guna Kawasan Hutan (Kem. Kehutanan)

f. Rencana Tata Ruang Nasional (Kem. Pekerjaan Umum)

WUP ditentukan berdasarkan ketersediaan data formasi pembawa dan potensi mineral dan

batubara dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang dan

merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara

berkelanjutan

Untuk menjamin kepastian hukum, kegiatan pertambangan (KK, PKP2B dan IUP) harus berada

dalam WUP yang merupakan Kawasan Peruntukan Pertambangan sesuai dengan rencana tata

ruang.

2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sinkronisasi Kawasan Hutan dengan WUP, diharapkan tidak ada WUP pada kawasan konservasi

agar terdapat saling dukung kebijakan pemanfaatan lahan.

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

(WUP)

WILAYAH PERTAMBANGAN

RAKYAT (WPR)

WILAYAH PENCADANGAN NEGARA (WPN)

WIUP Eksplorasi

WIUP Operasi Produksi

WIUPK

WIPR

WIUP : Wilayah Izin Usaha Pertambangan

WUPK : Wilayah Usaha Pertambangan Khusus

WIUPK : Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

WIPR : Wilayah Izin Pertambangan Rakyat

WPN WUPK

WILAYAH PERTAMBANGAN Lingkup Wilayah Pertambangan

WILAYAH PERTAMBANGAN (WP)

DEPOSIT SUMBER DAYA MINERAL

DAN ENERGI

Potential area for mining

R U A N G

B A W A H

T A N A H

LAHAN PERMUKAAN

TANAH

31

WILAYAH PERTAMBANGAN (LANJUTAN)

Dasar Pemikiran Wilayah Pertambangan

DEPOSIT SUMBER DAYA MINERAL

DAN ENERGI

Potential area for mining

LAHAN PERMUKAAN

TANAH

32

bussiness prospect

for mining area

WILAYAH PERTAMBANGAN (LANJUTAN)

Dasar Pemikiran Wilayah Pertambangan (lanjutan)

R U A N G

B A W A H

T A N A H

TATA LAHAN

HUTAN KONSERVASI

Kws. HUTAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN

INDUSTRI PEMUKIMAN

WIUP

PKP2B

KK

WIPR

WIUPK

Batubara, Au,Cu,Al, Ni,Sn,Fe,

LAUT

33

DALAM RANGKA MEMPEROLEH PERLINDUNGAN/KEPASTIAN HUKUM

WUP; WPN; WPR; HARUS BERADA DI DALAM KPP

WILAYAH PERTAMBANGAN

WILAYAH PERTAMBANGAN (LANJUTAN)

TATA LAHAN

WILAYAH PERTAMBANGAN

HUTAN KONSERVASI

Kws. HUTAN

WPN

WUP

WPR WUP

PERTANIAN/ PERKEBUNAN

INDUSTRI PEMUKIMAN

WIUP

PKP2B

KK

WIPR

WIUPK

Batubara, Au,Cu,Al, Ni,Sn,Fe,

LAUT

WPN

34

DALAM RANGKA MEMPEROLEH PERLINDUNGAN/KEPASTIAN HUKUM

WUP; WPN; WPR; HARUS BERADA DI DALAM KPP

WILAYAH PERTAMBANGAN (LANJUTAN)

WUP

WIUP 3 WIUP 2 WIUP 1

WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi

Kriteria WUP:

• Berada di dalam formasi pembawa mineral atau batubara,

• Memiliki satu atau lebih jenis mineral,

• Terdiri dari satu atau lebih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP),

• Meliputi daerah eksisting perizinan usaha pertambangan (KK, KP, PKP2B, SIPD),

• Memiliki data dan informasi hasil penyelidikan umum dan/atau eksplorasi,

• Memiliki indikasi keterdapatan mineral dan/atau batubara yang prospek untuk diusahakan,

• Tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan,

• Tidak harus dalam satu poligon bersama (dapat terpisah-pisah), dan

• Tidak tumpang tindih dengan WPR dan WPN

WILAYAH PERTAMBANGAN (LANJUTAN)

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Kriteria WPR :

• mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat

di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

• mempunyai cadangan primer logam atau batubara

dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima)

meter;

• endapan teras, dataran banjir, endapan sungai purba,

dan mineral bukan logam serta batuan di pedataran

dan perbukitan;

• luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25

hektare;

• merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang

rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15

tahun; dan/atau

• Terdiri dari satu atau lebih Wilayah Izin Pertambangan

Rakyat (WIPR).

WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat

WPR

WIPR 3

WIPR 2

WIPR 1

36

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

WILAYAH PERTAMBANGAN (LANJUTAN)

Kriteria WPN :

• WPN tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan;

• Memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, logam dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi

• Mempunyai batas dengan koordinat geografis pada sistim lembar peta rupa bumi Indonesia skala 1:250.000 dari Bakosurtanal;

• Komoditi andalan meliputi batubara dan mineral logam: Sn, Fe, Au, Ni, Cu dan Al serta mineral lain yang dinyatakan strategis;

• Mempunyai potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

• Fungsi sebagai daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan;

• Daerah-daerah dan/atau pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain;

• Terdiri dari satu atau lebih Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);

• WIUPK dapat berada di dalam dan/atau di luar kawasan lindung.

37

WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

WUPK

WIUPK 3

WIUPK 2

WIUPK 1

WPN

Wilayah Pencadangan Negara (WPN)

WILAYAH PERTAMBANGAN (LANJUTAN)