contoh anggaran dasar bem
TRANSCRIPT
ANGGARAN DASAR
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
POLITEKNIK PRATAMA MULIA SURAKARTA INDONESIA
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD & ART)
MUKADIMAH
Atas rindho Allah SWT, Politeknik Pratama Mulia telah berhasil mempertahankan
existensinya sebagai wadah yang bergelut dalam bidang pendidikan, maka sudah sepantasnya
bagi seluruh civitas akademika POLITAMA Mendukung dan mengisi wadah tersebut demi
terciptanya mahasiswa yang cerdas, adil dan makmur dan siap mengabdi terhadap negera
republik Indonesia dan menjujung tinggi norma-norma pancasila, hukum dan agama.
Sebagai bagian dari civitas akademika Politeknik Pratama Mulia, maka mahasiswa sebagai
generasi muda yang terdidik dan terstruktur dalam organisasi internal kampus Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Pratama Mulia memiliki kewajiban dan berperan
aktif dalam mewujudkan cita-cita kampus secara ideal, dengan menjalin tali persaudaraan
yang erat dalam masyarakat kampus Politeknik Pratama Mulia.
Politeknik Pratama Mulia sebagai wadah dari generasi muda terdidik yang sadar akan hak
dan kewajibannya sebagai organisasi internal kampus berusaha memberikan dharma
bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran demi terwujudnya masyarakat kampus
yang cerdas, adil dan makmur.
Demi terwujudnya cita-cita tersebut, maka diperlukan usaha-usaha secara teratur, terencana
dan penuh kebijaksanaan. Atas rindho Allah subhanahu wata’ala kami mahasiswa
POLITAMA yang tergabung dalam suatu organisasi internal kampus Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Politeknik Pratama Mulia dengan pedoman berbentuk Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1
Pengertian BEM dan AD/ART
1. BEM merupakan suatu organisasi kemahasiswaan di tingkat sekolah tinggi yang
diselenggarakan, oleh, dan untuk mahasiswa, guna melaksanakan kegiatan ekstra
kulikuler di bidang pemberdayaan mahasiswa, informasi dan komunikasi, kerohanian,
bakat dan minat, sosial kemasyarakatan dan untuk selanjutnya disebut BEM .
2. AD/ART BEM singkatan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
merupakan suatu pedoman dasar penyelenggaraan yang dipakai sebagai acuan untuk
merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan non-
struktural sesuai dengan tujuan BEM Politeknik Pratama Mulia Surakarta.
Pasal 2
Asas
1. BEM Politeknik Pratama Mulia berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan ajaran agama.
2. Landasan dasar operasional BEM Politeknik Pratama Mulia adalah AD/ART BEM,
Statuta Politeknik Pratama Mulia dan peraturan lain yang terkait serta kebijakan dari
lembaga.
Pasal 3
Tujuan
1. Menampung dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
2. Membentuk dan meningkatkan sumber daya mahasiswa yang berkwalitas.
3. Mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis,melindungi hak-hak dan perjuangan
mahasiswa serta menjaga kredibilitas dan integritas STMIK Neumann dalam tatanan
kehidupan kampus yang beradap,berahlak mulia serta mandiri.
Pasal 4
Fungsi, Tugas dan Wewenang
1. Fungsi BEM
1. Menampung dan Menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi.
2. Sebagai mediator antara mahasiswa dan pihak Sekolah Tinggi.
2. Tugas BEM
1. Melaksanakan kegiatan Kemahasiswaan sesuai dengan AD/RT dan
2. Bartanggung jawab kepada Pudir III atas pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan.
3. Menugaskan dan menegur UKM Mahasiswa atas pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi.
4. Mengetahui dan mengkordinasi segala kegiatan keluar yang menyangkut BEM
dan atribut Mahasiswa Politeknik Pratama Mulia
3. Wewenang BEM.
1. Memilih,mengangkat dan memberhetikan kelengkapan organisasinya.
2. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
Politeknik Pratama Mulia
Pasal 5
Kepengurusan, Syarat-syarat BEM dan Masa Bakti
1. Kepengurusan BEM
1. BEM Dipimpin oleh Presiden Mahasiswa.
2. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dipilih oleh seluruh mahasiswa
Politeknik Pratama Mulia
3. Presiden Mahasiswa menyusun dan memilih kelengkapan kepengurusannya.
4. Dalam menjalankan tugasnya Presiden Mahasiswa dibantu oleh wakil
Presiden, 2 Sekretaris, 2 Bendahara dan Ketua-Ketua UKM.
2. Syarat-syarat Presiden Mahasiswa
1. Tidak menjabat sebagai ketua badan pengurus pada organisasi intra kampus
maupun organisasi masyarakat orsospol.
2. Tidak sedang menjalani cuti akademik, skorsing ataupun Drop out (DO)
3. Tidak merangkap mahasiswa pada perguruan tinggi lain.
4. Untuk D-3 minimal semester II (dua) dan maksimal semester IV (Empat)
3. Masa Bakti
1. Berlaku selama dua tahun dan tidak dapat dipilih kembali pada priode
berikutnya kecuali semester IV hanya berlaku satu tahun .
2. Apabila Presiden Mahasiswa berhalangan tetap, maka Presiden Mahasiswa
digantikan oleh wakil Presiden Mahasiswa melalui sidang KPUK.
Pasal 6
Syarat-syarat pengurus BEM
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Berwawasan Organisasi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memiliki moral dan integritas yang tinggi
4. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap organisasi
Pasal 7
Pengisian kekosongan Kepengurusan BEM
Dalam hal kekosongan jabatan, Presiden Mahasiswa segera melapor kepada lembaga dan
Wakil Ketua III untuk diisi kembali.
Pasal 8
Persidangan BEM
Frekuensi dan tata cara pelaksanaan persidangan BEM
1. Sidang pimpinan BEM sekurang-kurangnya 1x dalam dua minggu
2. Sidang pengurus BEM diadakan sekurang-kurangnya 1x dalam 1 bulan.
3. Dalam berlangsungnya sidang dianggap sah bila dihadiri 2/3 ditambah satu dari
jumlah anggota.
4. Bila undangan pertama tidak memenuhi kuorum maka sidang atas undangan kedua
dianggap sah untuk mengambil keputusan.
5. Bila ada kepentingan yang dianggap perlu, maka diadakan Sidang Istimewa
Pasal 9
Cara Pengambilan keputusan BEM
1. Keputusan persidangan BEM dianggap sah bila telah memenuhi suara 2/3 dari jumlah
yang hadir dalam sidang.
2. Bila dalam sidang, pengambilan keputusan tidak dicapai suatu mufakat dan voting,
maka pengambilan suatu keputusan diambil melalui persetujuan Wakil Ketua III.
Pasal 10
Penyelenggaraan Kegiatan
Penyelenggaraan kegiatan BEM dilaksanakan atas dasar program kerja yang disusun oleh
pengurus BEM bersama Wakil Ketua III.
Pasal 11
Tata Kerja
Dalam melaksanakan tugas, setiap pengurus BEM wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integritas, dan sinkronisasi, baik dilingkungan kampus maupun lingkungan di luar kampus.
Pasal 12
Syarat-syarat keanggotaan
1. Mempunyai integritas, kepribadian, dan budi pekerti.
2. Telah lulus dalam mengikuti Orientasi Studi atau kegiatan sejenis di Politeknik
Pratama Mulia
3. Harus memenuhi syarat kemahasiswaan yang berlaku di Politeknik Pratama Mulia
4. Sanggup mengikuti program kegiatan yang telah ditentukan oleh BEM.
Pasal 13
Hak dan Kewajiban Anggota
1. Hak Anggota
2. Setiap anggota berhak dalam mengikuti kegiatan mahasiswa serta memanfaatkan
fasilitas oleh lembaga kemahasiswaan.
3. Setiap anggota berhak dipilih dan memilih.
4. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat melalui lembaga kemahasiswaan yang
ada.
5. Setiap anggota berhak membela diri melalui BEM
6. Setiap anggota berhak membayar iuran seperti yang telah ditentukan.
7. Kewajiban Anggota
8. Setiap anggota wajib menaati AD/ART serta peraturan - peraturan yang telah
ditetapkan oleh Politeknik Pratama Mulia.
9. Setiap anggota wajib ikut aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
10. Setiap anggota wajib menjaga ketertiban, keserasian, dan keamanan lingkungan.
11. Setiap anggota wajib ikut aktif dalam membangun dan menjaga nama baik Politeknik
Pratama Mulia.
12. Setiap anggota wajib membina persatuan dan persaudaraan di lingkungan mahasiswa.
13. Setiap anggota wajib membayar iuran seperti yang telah ditentukan.
Pasal 14
Hilangnya Keanggotaan
Keanggotaaan BEM dianggap hilang apabila:
1. Meninggal dunia
2. Berhenti menjadi mahasiswa
3. Dipecat sebagai mahasiswa
Pasal 15
Keuangan
Sumber keuangan/ perbendaharaan BEM diperoleh dari:
1. Iuran wajib keluarga mahasiswa yang ditentukan setiap tahun akademik
2. Bantuan yang diperoleh dari lembaga, atau yayasan
3. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan STMIK Neumann,
serta tidak melanggar peraturan yang ada.
Pasal 8
Pembentukan UKM dan Komisi
1. Sudah mempunyai struktur dan kepengurusan yang jelas.
2. Komisi A (Bidang Pemberdayaan Mahasiswa)
3. Komisi B ( Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi)
4. Komisi C (Bidang Kerohanian)
5. Komisi D ( Bidang Bakat dan Minat)
6. Komisi E (Bidang Sosial kemasyarakatan)
7. Setiap UKM memiliki anggota terdaftar minimal 10 (sepuluh) Orang.
8. Berdasarkan sidang BEM dinyatakan sah keberadaannya dan mendapat rekomendasi
dari pihak ketua STMIK Neumann.
Pasal 9
Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang
1. Kedudukan UKM
UKM adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa yang memiliki minat dan
bakat yang sama yang berkedudukan di tingkat Sekolah Tinggi.
1. Fungsi UKM
Sebagai wadah dan sarana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di bidang
minat dan bakat yang sama.
1. Tugas
2. Menyusun,merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang sesuai
dengan AD/ART.
3. Bertangguzng jawab kepada BEM atas pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan.
4. Wewenang
5. Memilih,mengangkat dan memberhentikan anggota dan kepengurusannya.
6. Menarik utusannya di BEM berdasarkan aspirasi anggota UKM.
Pasal 10
Kepengurusan Syarat-syarat Ketua UKM dan Masa Bakti
1. Kepengurusan UKM
2. UKM dipimpin oleh seorang ketua.
3. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris, bendehara dan anggota-
anggotanya.
4. Syarat-syarat ketua UKM
5. Tidak menjabat sebagai badan pengurus pada organisasi intra kampus lainya,maupun
organisasi masyarakat maupun orsospol.
6. Tidak sedang menjalani cuti akademik,skorsing ataupun Drop out (DO).
7. Tidak merangkap sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi lain.
8. Tidak menjabat sebagai pegawai negri sipil ,TNI,dan Polri.
9. Bersedia tidak menyelesaikan study pada mas jabatannya.
10. Masa Bakti
11. Berlaku selama dua tahun dan tidak dapat dipilih kembali pada priode berikutnya.
Pasal 11
Pembentukan HMJ dan Komisi
1. Kedudukan HMJ/PS
2. Himpunan mahasiswa Jurusan/Program Studi adalah lembaga dari organisasi
kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat jurusan/program studi.
3. Fungsi
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat jurusan yang berkaitan
dengan bidang akademis dan keilmuan.
5. Memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi
6. Sebagai mediator antara mahasiswa Jurusan/Program Studi dengan Jurusan/Program
Studi
7. Tugas
8. Menyusun,merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang sesuai
dengan AD/ART.
9. Bertanggung jawab kepada BEM atas pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan
10. Wewenang
11. Memilih,mengangkat dan memberhentikan pengurus organisasinya
12. Menarik utusannya di BEM berdasarkan aspirasi mahasiswa jurusan.
Pasal 12
Kepengurusan, Syarat-syarat Ketua HMJ/PS dan Masa Bakti
1. Kepengurusan HMJ/PS
2. Ketua HMJ/PS dan wakil Ketua HMJ dipilih oleh seluruh mahasiswa yang ada
ditingkat jurusan/PS
3. Ketua HMJ/PS menyusun,mengangkat dan memberhentikan kelengkapan
organisasinya.
4. Dalam menjalankan tugasnya Ketua HMJ/PS dibantu oleh sekretaris dan Koordinator-
kordinator bidang.
5. Syarat-syarat ketua HMJ/PS
6. tidak menjabat sebagai badan penugurus pada organisasi intrakampus lainya maupun
organisasi masyarakat atau orospol.
7. Tidak sedang menjalani cuti akademik,skorsing ataupun Drop Out (DO)
8. Tidak merangkap mahasiswa pada perguruan tinggi lain .
9. Tidak menjabat sebagi pegawai negri sipil,militer dan polri
10. Bersedia tidak menyelesaikan study pada masa jabatannya.
1. Masa bakti
2. Berlaku selama dua tahun dan tidak dapat dipilih kembali pada priode berikutnya
3. Apabila ketua HMJ/PS berhalangan tetap maka ketua HMJ/PS digantikan oleh Wakil
ketua HMJ/PS berdasarkan sidang BEM.
Pasal 13
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kampus
1. KPUK adalah penyelenggara pemilu sekaligus majelis konsultasi mahasiswa.
2. KPUK adalah anggota yang memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman
organisasi, dan dapat dipilih kembali maksimal 2(dua) kali untuk dua periode
kepengurusan.
3. Anggota KPUK terdiri dari 10 orang yang ditetapkan pada Musyawarah BEM, HMJ
dan Organisasi Internal Kampus .
4. Masa jabatan KPUK berakhir sampai terbentuk KPUK baru.
Pasal 17
1. Tugas KPUK
2. Melaksanaan Pemilu Presiden BEM.
3. Memberikan usul-usul kepada pengurus BEM untuk melancarkan pelaksanaan
ketetapan-ketetapan pemilu baik diminta atau tidak diminta.
4. Menyiapkan materi pemilu.
5. Memberikan laporan hasil pemilu presiden BEM kepada lembaga STMIK Kristen
Neumann Indonesia
Pasal 18
Syarat Perubahan
1. Perubahan AD/ART hanya dapat dilaksanakan dalam sidang BEM yang dihadiri oleh
lembaga, Wakil Ketua III serta anggota BEM dari perwakilan Mahasiswa.
2. Kuorum untuk sidang tersebut sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah hadir.
4. Apabila sudah menyimpang jauh dengan tujuan yang akan dicapai oleh BEM atau
sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi.
Ditetapkan : di Medan
Pada
tanggal : 01 Agustus 2008
STMIK–Kristen
Neumann Indonesia
Ketua,
Prof. Dr.
Timbangen Sembiring, M. Sc.
................................................................................................................................................
ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA (ART) BEM STKIP SUBANG Mei 7, 2008
Posted by Nugraha Perdi in Organisasi.
Tags: Add new tag, Organisasi
trackback
ANGGARAN DASAR
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP SUBANG
BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
MUKADIMAH
Sesungguhnya Tuhan telah mewahyukan ajaran yang haq sebagai pertanda ke-Maha Adil-
anNya untuk mengatur sekaligus menunjukan arah yang benar kepada umat manusia agar
senatiasa berjalan sesuai dengan fitrahnya yang hanif demi terwujudnya kebahagiaan hidup
didunia dan diakhirat.
Atas berkat Kasih Tuhan Yang Maha Pemurah, STKIP Subang telah berhasil
mempertahankan existensinya sebagai wadah yang bergelut dalam bidang pendidikan, maka
sudah sepantasnya bagi seluruh civitas akademika STKIP Subang mendukung dan mengisi
wadah tersebut demi terciptanya masyarakat yang cerdas, adil dan makmur.
Sebagai bagian dari civitas akademika STKIP Subang, maka mahasiswa sebagai generasi
muda yang terdidik dan terstruktur dalam organisasi internal kampus Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) STKIP Subangmemiliki kewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan
cita-cita kampus secara ideal, dengan menjalin tali persaudaraan yang erat dalam masyarakat
kampus STKIP Subang.
BEM STKIP Subang sebagai wadah dari generasi muda terdidik yang sadar akan hak dan
kewajibannyasebagai organisasi internal kampus berusaha memberikan dharma bhaktinya
untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran demi terwujudnya masyarakat kampus yang cerdas,
adil dan makmur.
Demi terwujudnya cita-cita tersebut, maka diperlukan usaha-usaha secara teratur, terencana
dan penuh kebijaksanaan. Atas nama Tuhan Yang Maha Pengasih kami mahasiswa STKIP
Subang yang tergabung dalam suatu organisasi internal kampus Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) STKIP Subang bergerak dengan pedoman berbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga sebagai berikut :
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT
KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Subang, disingkat BEM STKIP Subang.
Pasal 2
Waktu dan Tempat Kedudukan
BEM STKIP Subang didirikan di Kampus STKIP Subang pada Tahun 1999 M.
BAB II
AZAS
Pasal 3
BEM STKIP Subang berazaskan Pancasila.
BAB III
TUJUAN, USAHA DAN SIFAT
Pasal 4
Tujuan
Terbinanya mahasiswa akademis, profesional, religious dan bertanggungjawab.
Pasal 5
Usaha
a) Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya
b) Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan
masyarakat.
c) Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk
menopang pembangunan nasional.
d) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan identitas dan azas organisasi serta berguna untuk
mencapai tujuan.
Pasal 6
Sifat
BEM STKIP Subang bersifat kemitraan.
BAB IV
STATUS, FUNGSI, DAN PERAN
Pasal 7
Status
BEM STKIP Subang adalah organisasi mahasiswa
Pasal 8
Fungsi
BEM STKIP Subang berfungsi sebagai organisasi kader.
Pasal 9
Peran
BEM STKIP Subang berperan sebagai organisasi pendidikan dan sosial.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 10
a) Yang dapat menjadi anggota BEM adalah mahasiswa STKIP yang terdaftar dalam
database kampus STKIP Subang.
b) Anggota HMI terdiri dari :
- Anggota Biasa
- Anggota Istimewa
- Anggota Kehormatan
BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 11
Kekuasaan
Kekuasaan dipegang oleh Pemilihan Umum (Pemilu).
Pasal 12
Kepemimpinan
a) Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Presiden BEM.
b) Untuk Membantu tugas Pengurus BEM, dibentuk Himpunan Mahasiswa Jurusan dan
Organisasi Internal kampus.
Pasal 13
Majelis Konsultasi
Ditingkat Pengurus BEM dibentuk KPU Kampus.
BAB VII
PERBENDAHARAAN
Pasal 14
Harta benda BEM diperoleh dari:
a) iuran dan dana anggota.
b) Usaha-usaha yang sah dan halal.
BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 15
Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh
Musyawarah Luar Biasa.
Pasal 16
Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjelasan Anggaran Dasar dimuat
dalam Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar BEM.
Pasal 17
Pengesahan
Pengesahan Anggaran Dasar BEM ditetapkan pada Musyawarah di Subang, tanggal 5
September 2005 yang diperbaharui pada
Musyawarah Mahasiswa di Subang, tanggal 6 Februari 2006,
Musyawarah mahasiswa di Subang, tanggal 30 September 2007.
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP SUBANG
BAB I
KEANGGOTAAN
BAGIAN I
ANGGOTA
Pasal 1
Anggota Biasa
Adalah anggota yang terdaftar sebagai pengurus BEM
Pasal 2
Anggota Istimewa
Adalah orang yang berjasa kepada BEM yang ditetapkan oleh pengurus BEM.
Pasal 3
Adalah orang yang telah tamat study di STKIP Subang (Alumni)
BAGIAN II
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN
Pasal 4
a) Setiap mahasiswa STKIP Subang yang ingin menjadi anggota, harus mengajukan
permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti dan menjalankan
Anggaran Dasar/Rumah Tangga serta Pedoman-Pedoman Pokok lainnya kepada Pengurus
BEM.
BAGIAN III
MASA KEANGGOTAAN
Pasal 5
a) Masa keanggotaan terhitung sejak dikeluarkanya Surat Keputusan menjadi Pengurus
BEM dan berakhir dengan ketentuan Maksimum 2 (dua) tahun.
b) Anggota yang habis masa keanggotaannya karena:
1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Diberhentikan atau dipecat
BAGIAN IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Hak Anggota
a) Anggota biasa mempunyai hak bicara
b) Anggota biasa disamping mempunyai hak sebagaimana pada ayat (a), dapat mengikuti
aktifitas organisasi, juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.
c) Anggota kehormatan dapat mengajukan saran/usul dan pertanyaaan kepada pengurus
secara lisan atau tertulis
Pasal 7
Kewajiban Anggota
a) Membayar uang pangkal dan iuran anggota
b) Menjaga nama baik organisasi
c) Berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMI
d) Bagi anggota kehormatan tidak berlaku ayat (a)
BAGIAN V
SANKSI
Pasal 8
Sanksi Organisasi terdiri dari Skorsing dan
pemecatan
a) Skorsing dikenakan pada anggota yang melanggar
b) Pemecatan dikenakan pada anggota yang :
- Menjadi pengurus parpol atau underbownya
- Merusak nama baik BEM.
c) Anggota yang diskors atau dipecat dapat melakukan pembelaan dalam forum yang
ditunjuk untuk itu
d) Mengenai skorsing/pemecatan dan tata cara pembelaan, diatur dalam ketentuan/peraturan
sendiri
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
A. STRUKTUR KEKUASAAN
BAGIAN I
PEMILU
Pasal 9
Status
a) Pemilu memegang kekuasaan tertinggi organisasi
b) Pemilu diadakan 1 (satu) tahun sekali
c) Dalam keadaan luar biasa, dapat diselenggarakan musyawarah luar biasa atas inisiatif
sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah HMJ.
Pasal 10
Tata Tertib
a) Peserta pemilu terdiri dari mahasiswa STKIP Subang.
b) Anggota kehormatan merupakan peserta peninjau.
c) Peserta pemilu mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peninjau hanya
mempunyai hak bicara.
d) Jumlah peserta pemilu ditetapkan dalam pleno KPU Kampus.
e) KPU Kampus terdiri dari perwakilan HMJ dan Organisasi internal.
B. STRUKTUR PIMPINAN
BAGIAN II
BEM
Pasal 11
Status
a) Pengurus BEM adalah Badan/Insatansi kepemimpinan tertinggi organisasi internal
kampus.
b) Masa jabatan Pengurus BEM adalah satu tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima
jabatan dari Pengurus BEM demisioner.
Pasal 12
Personalia Pengurus BEM
a) Formasi Pengurus BEM sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris
Jenderal dan Bendahara Umum.
b) Yang dapat menjadi Presiden BEM adalah anggota biasa yang pernah menjadi Pengurus
BEM, dengan kriteria sebagai berikut :
1. Bertaqwa kepada Alloh SWT.
2. Menjalankan shalat lima waktu, bisa membaca Al Qur’an dan memahami Nilai Dasar
Organisasi.
3. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART.
4. Sehat secara jasmani maupun rohani.
5. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis
yakni karya tulis ilmiah.
6. Pada saat dicalonkan sebagai Presiden BEM belum berusia 30 tahun.
7. Tidak pernah tercatat melakuakan tindakan kriminal di kepoliasian dan kejaksaan.
c) Personalia Pengurus BEM harus memenuhi kriteria sebagai berikut
1. Bertaqwa kepada Alloh SWT.
2. Menjalankan shalat lima waktu, bisa membaca Al Qur’an dan memahami Nilai Dasar
Organisasi.
3. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART.
4. Pernah menjadi Pengurus HMJ dan organisasi internal kampus STKIP Subang.
5. Tidak menjadi personalia Pengurus BEM untuk periode ketiga kalinya.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Berusia maksimal 30 tahun.
d) Apabila Presiden BEM tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih
Pejabat Presiden BEM oleh Musyawarah Luar Biasa.
Pasal 13
Tugas dan Wewenang
a) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan pemilu.
b) Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan Organisasi
kepada pengurus BEM.
c) Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester kegiatan selama periode berlangsung.
d) Menyelenggarakan pemilu pada akhir periode.
e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Pleno KPU
Kampus.
f) Mengesahkan Pengurus HMJ dan Organisasi Internal Kampus..
g) Dapat menskorsing, memecat dan merehabilitasi secara langsung terhadap
anggota/pengurus.
BAGIAN III
HMJ DAN ORGANISASI INTERNAL
Pasal 14
Status
a) Pengurus HMJ dan Organisasi Internal kampus merupakan satu kesatuan organisasi yang
dibentuk di kampus STKIP Subang.
b) Masa jabatan Pengurus selama 1 tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatn dari
pengurus demisioner.
Pasal 15
Personalia Pengurus HMJ dan Organisasi Internal
a) Formasi Pengurus HMJ dan Organisasi Internal kampus sekurang-kurangnya terdiri dari
Ketua Umum, Sekretaris Umum,, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum
b) Yang dapat menjadi Ketua Umum HMJ dan organisasi internal kampus adalah anggota
biasa yang pernah menjadi dengan kriteria sebagai berikut :
1. Bertaqwa kepada Alloh SWT.
2. Menjalankan shalat lima waktu, bisa membaca Al Qur’an dan memahami Nilai Dasar
Organisasi.
3. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART.
4. Sehat secara jasmani maupun rohani.
5. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis
yakni karya tulis ilmiah.
6. Pada saat dicalonkan sebagai Ketua belum berusia 30 tahun.
7. Tidak pernah tercatat melakuakan tindakan kriminal di kepoliasian dan kejaksaan.
c) Personalia PengurusHMj dan Organisasi internal kampus harus memenuhi kriteria
sebagai berikut
1. Bertaqwa kepada Alloh SWT.
2. Menjalankan shalat lima waktu, bisa membaca Al Qur’an dan memahami Nilai Dasar
Organisasi.
3. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Berusia maksimal 30 tahun.
d) Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas/non aktif maka dapat dipilih calon-calon
Pejabat Ketua oleh musyawarah mahasiswa jurusan yang terkait.
C. MAJELIS KONSULTASI
BAGIAN IV
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAMPUS (KPUK)
Pasal 16
Status, Keanggotaan dan Masa Jabatan
a) KPUK adalah penyelenggara pemilu sekaligus majelis konsultasi mahasiswa.
b) KPUK adalah anggota yang memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman organisasi,
dan dapat dipilih kembali maksimal 2(dua) kali untuk dua periode kepengurusan.
c) Anggota KPUK terdiri dari 15 orang yang ditetapkan pada Musyawarah BEM, HMJ dan
Organisasi Internal Kampus
d) Masa jabatan KPUK berakhir sampai terbentuk KPUK baru.
PASAL 17
Tugas KPUK
a) Melaksanaan Pemilu Presiden BEM.
b) Memberikan usul-usul kepada pengurus BEM untuk melancarkan pelaksanaan ketetapan-
ketetapan pemilu baik diminta atau tidak diminta.
c) Menyiapkan materi pemilu.
d) Memberikan laporan hasil pemilu presiden BEM kepada lembaga STKIP Subang.
D. ALUMNI STKIP SUBANG
Pasal 18
a) Alumni adalah anggota kehormatan BEM.
b) BEM dan Alumni memiliki hubungan historis, aspiratif dan bersifat kekeluargaan.
E. KEUANGAN
Pasal 19
a) Besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus BEM.
BAB III
LAMBANG
Pasal 20
Lambang dan atribut-atribut organisasi lainnya diatur dan ditetapkan oleh Pleno BEM dan
mengenai penjelasan lambang dan atribut lainya diartikan secara umum yaitu suatu sifat dan
bentuk dari kemitraan mahasiswa terhadap lembaga dan sebagai mitra yang harus menjadi
obor dalam dunia pendidikan.
Lambang :
BAB IV
PERUBAHAN AD/ART
Pasal 21
a) Perubahan AD/ART hanya dilakukan oleh Musyawarah Luar biasa.
b) Rencana perubahan AD/ART disampaikan kepada BEM selambat-lambatnya sebulan
sebelum pemilu.