PEMBUKAAN DAN PENGANKATAN PIMPINAN CABANG

-------------------------------- P E N D I R I A N ------------------------------------ LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT ( LKM ) -------------------------------------- CIHALIMUN ------------------------------------------------------------------- Nomor : 11. ----------------------------------- Pada hari ini, hari Sabtu tanggal duabelas bulan September tahun dua ribu sembilan ( 12 9 2009 ).--------------------------------------------------------------- Menghadap kepada saya, ONI SETIAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh tiga bulan Januari tahun dua ribu sembilan ( 23 1 2009 ) nomor : AHU-73.AH.02.01 TH. 2009 diangkat sebagai Notaris di Kabupaten Brebes, yang berkedudukan di Brebes, dengan dihadiri para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---------------------------------------------1. Tuan EDY SUTIONO, S. Pd, lahir di Brebes tanggal duapuluh lima bulan Oktober tahun seribu sembilanratus enampuluh dua ( 25 10 1962 ), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bandungsari, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, -------------------------------------------------------------------------------- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 0142/00229/172001 .------------- Dalam Jabatannya selaku Ketua. -------------------------------------------------2. Tuan SAEFULOH, lahir di Brebes tanggal empat bulan Desember tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan ( 4 12 1969 ), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bandungsari, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, --------------- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 0769/01218/172001. --------- Dalam Jabatannya selaku Sekretaris. --------------------------------------------3. Tuan LUKMAN MUNAWAR, lahir di Brebes tanggal tigabelas bulan Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh dua ( 13 5 1962 ), pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Bandungsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, --------------------------------------------------------------------------------pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3329171305620001. --------- Dalam Jabatannya selaku Bendahara. -------------------------------------------Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----------------------------------

Para penghadap tersebut di atas, dengan ini menerangkan telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) dengan ketentuan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------- Pasal 1. -------------------------------------------------------- BENTUK, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------a. Organisasi Masyarakat Warga ini berbentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat di singkat LKM. ------------------------------------------------------b. Organisasi Masyarakat Warga ini bernama Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN yang berkedudukan di Desa Bandungsari, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 2. -------------------------------------------------------- PENDIRIAN DAN WAKTU PELAKSANAAN ----------------Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) ini didirikan oleh masyarakat warga Desa Bandungsari, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, melalui Forum Rembug Warga untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 3. -------------------------------------------------------------------------- ASAS DAN DASAR --------------------------------1.Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) ini berasaskan pada nilai-nilai KeTuhanan, Kemanusiaan, Kebersamaan dan Kesetaraan, Keadilan, Kejujuran, Keterbukaan dengan menjunjung tinggi Asas dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----------------------------------------------------2.Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) ini berdasarkan pada prinsip-prinsip trust and respect, partisipatif, inklusif, deliberatif, transparansi, demokrasi dan desentralisasi, musyawarah mufakat, akuntabel, responsible. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 4. ------------------------------------------------------------------------- SIFAT ORGANISASI -------------------------------Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) ini bersifat independent dan otonom. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pasal 5. ------------------------------------------------------------------------------- M A K S U D -------------------------------------Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) ini dimaksudkan sebagai wadah masyarakat warga dalam menggalang kebersamaan seluruh warga dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak secara mandiri, terpadu, berkelanjutan dan berkesinambungan. ------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 6. ------------------------------------------------------------------------------ T U J U A N -------------------------------------Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) ini bertujuan agar masyarakat warga memiliki : ------------------------------------------------------------------------1. Organisasi masyarakat warga ( civil society organization ) yang merdeka dan memiliki posisi serta kekuatan runding yang setara dengan para pelaku pembangunan di daerah. ------------------------------------------------------------2. Organisasi masyarakat warga yang dapat menampung aspirasi dan kebutuhan sarana prasarana lingkungan/social/ekonomi masyarakat warga dalam kerangka ikut serta dalam menentukan kebijakan publik. -------------3. Sistem pengambilan keputusan masyarakat warga sesuai dengan norma kemasyarakatan dan kearifan lokal. -----------------------------------------------4. Sistem kerjasama yang terlembaga antara masyarakat warga melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) dengan masyarakat yang peduli serta pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman sebagai perwujudan semangat kebersamaan dalam rangka menuju kemandirian. -------------------------------5. Sistem dan mekanisme perencanaan, pertanggungjawaban, dan pengembang-an kelembagaan masyarakat warga ( civil society organization ). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 7. ---------------------------------------

------------------------------------- USAHA USAHA --------------------------------Usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang termaktub pada pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut : -----------------------------1. Menyelenggarakan perencanaan sumber daya, dan pengawasan program pembangunan secara partisipatoris. ----------------------------------------------2. Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat warga. -----------------------3. Membuka akses warga miskin ke sumber daya lain yang dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat miskin untuk upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman. ---------------------4. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dalam upaya menunjang penciptaan peluang usaha baru, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. ------5. Membangun jejaring kerja dengan pihak luar dalam rangka penguatan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman. ------------------------------------------------------------------------6. Pengelolaan sumber daya, sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman serta sumber daya alam bagi peningkatan kegiatan ekonomi atau komponen lain yang disepakati masyarakat. ------------------------------------------------------------------------ Pasal 8. ---------------------------------------------------------------------- MASYARAKAT WARGA --------------------------1. Masyarakat Warga yang tergabung dalam Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN adalah seluruh warga masyarakat baik sebagai orang perorang maupun kelompok yang berkedudukan di Desa Bandungsari, Kecamatan Banjarharjo, kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah. ---------------------------------------------------------------------------------2. Masyarakat warga sebagai orang perorang maupun kelompok disebut sebagai anggota masyarakat warga. ------------------------------------------------3. Ketentuan lain tentang anggota masyarakat warga diatur dalam Aturan Rumah Tangga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 9. ---------------------------------------------------- KEKUASAAN DAN KEWENANGAN TERTINGGI ------------1. Kekuasaan dan kewenangan tertinggi berada di tangan masyarakat warga Desa Bandungsari, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah. -------------------------------------------------------------------------2. Kekuasaan dan kewenangan tertinggi dijalankan melalui Permusyawaratan Warga. --------------------------------------------------------------------------------3. Keputusankeputusan yang ditetapkan dalam permusyawatan warga dimandat-kan kepada Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN . --------------------------------------------------------------------------------- Pasal 10. -------------------------------------

---------- PIMPINAN DAN ANGGOTA PIMPINAN ORGANISASI --------1. Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN adalah penerima mandat masyarakat warga melalui permusyawaratan warga untuk mengkoor-dinir gerakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman secara sukarela. ---2. Anggota Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN sebanyak beberapa orang, yang dipilih secara langsung tanpa melalui proses pencalonan dan/ataupun kampanye dan ditetapkan oleh musyawarah warga untuk masa bakti 5 ( lima ) tahun. ------------------3. Seluruh Anggota Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN memiliki Kedudukan, hak, wewenang, tugas dan kewajiban yang sama serta mengembangkan pola kepemimpinan kolektif kolegial dalam memimpin gerakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman. ------------------------------------4. Salah seorang Anggota Pimpinan dapat ditetapkan menjadi Koordinator Pimpinan untuk menjalankan fungsi koordinasi kepemimpinan oleh Anggota Pimpinan melalui mekanisme penetapan yang berlaku. ------------5. Salah seorang Anggota Pimpinan dapat ditetapkan menjadi Sekretaris untuk menjalankan fungsi Administrasi dan kesekretariatan oleh Anggota Pimpinan melalui mekanisme penetapan yang berlaku. -----------------------6. Tugas, kewajiban, hak dan wewenang pimpinan Organisasi diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga. --------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 11. --------------------------------------

---- PERGANTIAN dan PEMILIHAN PIMPINAN KOLEKTIF LKM ----1. Pergantian Anggota Pimpinan dilakukan melalui Permusyawaratan Warga yang membicarakan agenda tersebut. ---------------------------------------------2. Anggota Pimpinan lama tetap menjalankan segala tugas dan kewajiban yang telah dimandatkan oleh Permusyawaratan Warga yang membicarakan agenda pergantian Anggota Pimpinan sampai melakukan serah terima jabatan dengan Anggota Pimpinan baru. -----------------------------------------3. Pergantian antar waktu Anggota Pimpinan merupakan pergantian sebahagian atau seluruh Anggota Pimpinan yang dapat dilakukan tanpa menunggu habisnya masa tugas Anggota Pimpinan dan dilakukan melalui mekanisme Permusyawaratan Warga yang khusus membicarakan agenda tersebut. -------------------------------------------------------------------------------4. Tata cara dan mekanisme pergantian dan pemilihan Anggota Pimpinan diatur dalam Aturan Rumah Tangga. -------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 12. ----------------------------------------

------------------ GUGUS TUGAS DAN UNSUR PEMBANTU -----------------

----------------------------- PIMPINAN ORGANISASI -----------------------------1. Unit Pengelola Keuangan ( UPK ), adalah gugus tugas dari Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN yang bekerja secara profesional dan purna waktu serta berfungsi dan bertanggung Jawab melakukan pengelolaan keuangan yang disalurkan lewat Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN . -------------------------------------------------------------------2. Unit Kerja Air Minum dan Sanitasi ( AMPL ), adalah gugus tugas dari Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN yang berfungsi dan bertanggungjawab atas penata-kelolaan kegiatan penyediaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi untuk meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. ---------------------------------------3. Unit Kerja Kesehatan dan Higiene ( HH ), adalah gugus tugas Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN yang berfungsi dan bertanggungjawab atas penata-kelolaan kegiatan kesehatan dan higiene di masyarakat dan sekolah untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. ----------------------------------------------------------------------------4. Tata cara pembentukan dan mekanisme kerja masing-masing unsur pembantu organisasi diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga. ------------------------------------------------ Pasal 13. --------------------------------------------------------- KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT -----------------1. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah suatu kelompok warga yang telah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu yang beranggotakan masyarakat warga tertentu yang dibangun atas azas, prinsip, maksud dan tujuan serta dapat mengajukan usulan untuk memperoleh fasilitas dana bantuan langsung masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan azas, prinsip, maksud, tujuan dan usaha-usaha Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN . Ketentuan lebih lanjut tentang Kelompok Swadaya Masyarakat diatur dalam Aturan Rumah Tangga ( ART ). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pasal 14. ---------------------------------------

------ SISTEM DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN ------1. Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN dilakukan melalui Musyawarah Warga dan Rapat Anggota Pimpinan. -------------------2. Permusyawaratan Warga dan Rapat Anggota Pimpinan dapat berlangsung dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asal yang berkepentingan telah diundang baik melalui undangan tertulis maupun undangan terbuka. -3. Keputusan musyawarah dilakukan melalui mekanisme rembug warga berjenjang dan diusahakan diambil dengan suara bulat, dan apabila dipandang perlu dapat diadakan pemungutan suara dengan keputusan mengacu pada suara terbanyak. ----------------------------------------------------4. Keputusan musyawarah dan rembug warga berjenjang yang menyangkut pergantian dan pemilihan Anggota Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN mengikuti ketentuan quorum yang berlaku. ---------------------------------------------------5. Keputusan Permusyawaratan Warga tetap berlaku hingga dibatalkan oleh dan atau bertentangan dengan keputusan yang di atasnya atau keputusan yang lebih tinggi. --------------------------------------------------------------------6. Keputusan Rapat Anggota Pimpinan tetap berlaku hingga dibatalkan oleh dan atau bertentangan dengan keputusan di atasnya atau keputusan yang lebih tinggi serta tidak dapat membatalkan keputusan-keputusan yang diambil dalam Permusyawaratan Warga. --------------------------------------------------------------------------------- Pasal 15. ----------------------------------------------------------------- PERMUSYAWARATAN WARGA ----------------------1. Permusyawaratan warga merupakan forum pengambilan keputusan dan kebijakan tertinggi Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN yang terdiri dari Permusyawaratan Umum Warga, Permusyawaratan Tahunan Warga dan Permusyawaratan Istimewa Warga dan masing-masing dilalui dengan mekanisme rembug warga berjenjang. ----------------------------------------------------------------------------2. Permusyawaratan Umum Warga, adalah permusyawaratan warga tertinggi dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang diadakan sekurang kurangnya 1 ( satu ) tahun sekali atas undangan Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN . 3. Permusyawaratan Tahunan Warga, adalah permusyawaratan warga tertinggi sesudah permusyawaratan umum warga yang merupakan forum konsultasi gerakan penanggulangan kemiskinan dan diadakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali atas undangan Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN . ---------------------4. Permusyawaratan Istimewa Warga, adalah forum pengambilan keputusan warga tertinggi yang memiliki kewenangan yang dapat disetarakan dengan kewenangan permusyawaratan umum kecuali menetapkan perubahan pokok dalam Aturan Dasar yang berlaku dan dilakukan dalam situasi dan kondisi khusus. ----------------------------------------------------------------------------- Pasal 16. ------------------------------------------------------------------- RAPAT ANGGOTA PIMPINAN -----------------------1. Rapat Anggota Pimpinan merupakan forum pengambilan keputusan dan atau menetapkan kebijakan-kebijakan Anggota Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN dalam operasional pelaksanaan gerakan Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman yang terdiri dari Rapat Tahunan dan Rapat Koordinasi Rutin Anggota Pimpinan. --------------------------------2. Rapat Tahunan, adalah rapat yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun satu kali yang diikuti oleh seluruh Anggota Pimpinan dan seluruh Gugus Tugas dan Unsur Pembantu Pimpinan atas undangan Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN untuk evaluasi dan pembahasan perkembangan kegiatan tahun sebelumnya serta menetapkan rancangan Program Kerja Tahunan termasuk pembahasan usulan kegiatan KSM/masyarakat. ------------------------------------------------3. Rapat Koordinasi Rutin Anggota Pimpinan, adalah rapat rutin yang diadakan sekurang-kurangnya 1 bulan sekali oleh Anggota Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN guna membahas kemajuan dan perkembangan kegiatan serta menetapkan rencana kegiatan bulanan yang akan dilaksanakan oleh unit-unit pengelola kegiatan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 17. ----------------------------------------

---------------------------- KEKAYAAN ORGANISASI ----------------------------1. Kekayaan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN adalah hak milik seluruh warga masyarakat yang pemanfaatannya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi usaha gerakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman di Desa Bandungsari, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah. -------------------------------------------------------------------------2. Kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN baik berupa kekayaan tetap, kekayaan lancar maupun kekayaan yang tidak berwujud. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 18. ---------------------------------------

-------------- SUMBER - SUMBER KEKAYAAN ORGANISASI -------------Sumber kekayaan LKM CIHALIMUN diperoleh dari : ----------------------1. Bantuan atau sumbangan dari warga masyarakat yang diberikan secara sukarela ; ------------------------------------------------------------------------------2. Bantuan atau sumbangan dari penyandang dana secara perorangan maupun lembaga yang diberikan dengan tanpa ada ikatan apapun ; -------------------3. Bantuan atau sumbangan dari pihak pemerintah yang diberikan dengan tanpa ikatan yang merugikan Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN dalam bentuk bantuan langsung pemerintah kepada masyarakat. --------------------------------------------------------------------------4. Hasilhasil usaha organisasi yang sah dan tidak melawan hukum serta ditetap-kan oleh ketetapan Permusyawaratan Warga. ------------------------------------------------------------------- Pasal 19. ------------------------------------------PENGELOLA DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN ORGANISASI--1. Pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pasal 18 dan 19 diamanatkan kepada Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN melalui UPK ( Unit Pengelola Keuangan ) untuk dikelola secara professional, tertib dan transparan dan harus dipertanggung jawabkan kepada seluruh warga masyarakat Desa Bandungsari, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. ----------------------------------------------------2. Pemanfaatan seluruh kekayaan sebesar-besarnya dimanfaatkan sebagai fasilitas Dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) baik bersifat hibah dan ataupun bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) / masyarakat yang melakukan usaha-usaha yang mendukung maksud dan tujuan Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN . --3. Besaran biaya operasional yang diperkenankan diambil dari kekayaan yang bersumber dari hasil-hasil usaha organisasi ditetapkan oleh Ketetapan Permusyawaratan Warga yang membicarakan agenda tersebut.----------------4. Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan dan pertanggungjawaban pemanfaatan kekayaan organisasi di atur dalam Aturan Rumah Tangga.---------------------------------------------- Pasal 20. ------------------------------------------------------------------- PENGADUAN MASYARAKAT ------------------------1. Pihak pemeduli baik pemerintah maupun non-pemerintah dapat membangun Unit-Unit Pengaduan Masyarakat yang bekerja masing-masing secara independen dalam suatu jejaring pengaduan masyarakat.-----2. Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN wajib bekerjasama dengan TPM/Kader Masyarakat dan semua pihak pemeduli baik pemerintah maupun non-pemerintah membangun simpul-simpul jaringan pengaduan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan dan prinsip-prinsip utama kemanusiaan dan kemasyarakatan.-------------------------------------------------3. Unit pengaduan masyarakat merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan khususnya gerakan penanggulangan kemis-kinan dan pembangunan lingkungan permukiman berfungsi untuk menerima pengaduan dan keluhan yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan oleh perorangan atau kelompok masyarakat. --------------------4. Masing-masing unit pengaduan masyarakat wajib melakukan pengelolaan pengaduan meliputi : ----------------------------------------------------------------a. Pencatatan pada saat menerima pengaduan dan keluhan guna memudah-kan dalam penanganan penyelesaian pengaduan, -------------b. Melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pengaduan yang diterima sebagai data pendukung guna memudahkan dalam penanganan penyele-saian pengaduan, --------------------------------------c. Melakukan penyelesaian pengaduan dari masyarakat dengan cara musya-warah dan mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai dapat melibatkan campur tangan pihak ketiga melalui cara arbitrase dan hukum. -----------------------------------------------------------5.Tata cara maupun mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat dan jejaring pengaduan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengaduan Masyarakat yang dirumuskan bersama-sama antara Anggota Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN dengan pihak pemeduli. ----------------------------------------------------------------------------- Pasal 21. ----------------------------------------

----------------------------- ATURAN RUMAH TANGGA -------------------------1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Aturan Dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga. -------------------------------------------------------------2. Aturan Rumah Tangga Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Aturan Dasar ini dan disahkan oleh Permusyawaratan Warga. ----------------------------------------------- Pasal 22. ---------------------------------------

-------------------------- PERUBAHAN ATURAN DASAR -----------------------1. Aturan Dasar hanya dapat dirubah oleh Permusyawaratan Umum Warga dan perubahannya adalah sah apabila diputuskan dengan suara bulat atau sedikit-nya 2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah Peserta Permusyawaratan Umum warga yang hadir untuk membicarakan agenda tersebut. ------------2. Jika dikehendaki adanya perubahan Aturan Dasar, selama Aturan Dasar baru belum dapat diputuskan maka Aturan Dasar lama masih dinyatakan berlaku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 23. ----------------------------------------------------------------- PEMBUBARAN ORGANISASI -------------------------1. Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN hanya dapat dibubarkan oleh keputusan Permusyawaratan Umum Warga dengan didahului proses Referendum Masyarakat Warga. -----------------------------2. Pembubaran hanya dapat dilakukan jika Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN dinilai tidak lagi memadai sebagai wadah masyarakat warga dalam menggalang kebersamaan seluruh warga dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak bagi usaha gerakan penanggulangan kemiskinan secara mandiri, terpadu dan berkelanjutan. ---3. Jika Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) CIHALIMUN dinyatakan bubar, seluruh kekayaan diserahkan kembali kepada masyarakat melalui Negara untuk kepentingan usaha penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman. --------------------------------------------------------------- Pasal 24. ------------------------------------------------------------- KETENTUAN-KETENTUAN LAIN ------------------------

a. Hal-hal yang dalam Anggaran Dasar ini, dalam Anggaran Rumah Tangga atau oleh rapat anggota tidak cukup atau belum diatur, akan diputuskan atau ditetapkan oleh badan pengurus. ---------------------------------------------

b. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Badan Pengurus, maka untuk pertama kali telah di tunjuk dan diangkat sebagai : --------------------------------------------

Ketua ------------------: Tuan EDY SUTIYONO, S. Pd. ------------------Sekretaris-------------: Tuan SAEFULOH. ---------------------------------

Bendahara -----------: Tuan LUKMAN MUNAWAR. ------------------------------------------------------------ Pasal 25. ---------------------------------------

-------------------------------------- P E N U T U P ------------------------------------Mengenai pendirian lembaga ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal menurut hukum ( domisili ) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes. ----------------------------------------------------------------------------------- AKTA INI --------------------------------------Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Brebes pada hari dan tanggal seperti tersebut pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh ; ---------------------------

Tuan NUR SYAEFUDIN, Ahli Madya, lahir di Brebes, tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ( 24 12 1973 ), beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 168, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan ---------------------------------

Tuan MOHAMMAD HAFAZ SYAH, Sarjana Ekonomi, lahir di Brebes, tanggal tujuhbelas bulan Maret tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh lima (17 - 3 - 1975 ) beralamat di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes,-----------------------------------------------------------------------

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris , sebagai para saksi. ---------------------- akta ini sesudahnya saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para ---saksi, maka pada seketika itu juga lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----------------------------------------------------------

-Dilangsungkan dengan tanpa renvooi. -----------------------------------------------

-Minit Akta ini telah ditandatangani ---------------sebagaimana mestinya. ------------------------------Diberikan sebagai salinan yang sama -------------- bunyinya. ----------------------------------------------

Notaris di Brebes

ONI SETIAWAN, SH, M.Kn