contract drafting
DESCRIPTION
pptTRANSCRIPT
CONTRACT DRAFTING(PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN)CONTRACT DRAFTING(PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN)
PAULUS J.S.
PROGRAM MAGISTER HUKUMUNIKA SOEGIJAPRANATASEMARANG
PAULUS J.S.
PROGRAM MAGISTER HUKUMUNIKA SOEGIJAPRANATASEMARANG
contract drafting - paulus j.s. 2
PENGANTAR
A. URAIAN SINGKAT
Dalam stasi ini akan dibahas tentang maksud, metoda serta teknik pembuatan perjanjian (kontrak), sebagai pemahaman dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus perjanjian secara efektif dan efisien, melalui pembuatan surat-surat (akta-akta) perjanjian (kontrak).
contract drafting - paulus j.s. 3
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran contract drafting, peserta diharapkan :
1. dapat memahami dasar-dasar pengelolaan kasus perjanjian melalui pembuatan akta perjanjian
(kontrak) yang berkekuatan hukum.
2. mampu melakukan analisis atas fakta, relasi dan kejadian-kejadian dalam kasus-kasus perjanjian.
3. mampu melakukan analisis atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada tiap kasus perjanjian (kontrak).
4. mampu menyusun naskah perjanjian (kontrak) menurut teknik pembuatan akta perjanjian
(kontrak).
contract drafting - paulus j.s. 4
C. SUMBER HUKUM POSITIF INDONESIA
1. undang-undang,
2. kebiasaan, 3. traktat, 4. jurisprudensi, dan5. doktrin.
contract drafting - paulus j.s. 5
D. PEMBEDAAN HUKUM INDONESIA
1. Secara umum Hukum Indonesia dapat dibedakan antara :
a. hukum yang tumbuh, contoh :
- hukum adat, dan - hukum (temuan) hakim.
b. hukum yang dikonstruksi. contoh :
- hukum perundang-undangan.
2. Hukum yang dikonstruksi dibedakan dalam :a. hukum perundang-undangan, dan
b. hukum di luar perundang-undangan.
contract drafting - paulus j.s. 6
LANJUTAN PEMBEDAAN HUJKUMLANJUTAN PEMBEDAAN HUJKUM
BENTUK DAN JENIS HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
I. Peraturan
a. Undang-Undang Dasar (UUD);b. Undang-undang (UU) / Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (PERPU);c. Peraturan Pemerintah (PP);d. Peraturan Presiden (PERPRES);e. Peraturan Daerah (PERDA);
1. Peraturan Daerah Propinsi, 2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
3. Peraturan Desa.
II. Keputusan (Beschikking)a. Keputusan Presiden (Keppres),b. Keputusan Gubernur,c. Keputusan Bupati/Walikota.
contract drafting - paulus j.s. 7
BENTUK HUKUM DI LUAR PERUNDANG-UNDANGAN
• Timbul karena perjanjian.
• Mengikat karena asas pacta sunt servanda.
I. Peraturan lembaga/institusicontoh :
a. anggaran dasar badan hukum;b. peraturan kepegawaian yayasan;c. statuta perguruan tinggi atau rumah sakit.
II. Keputusan eksekutif lembaga/institusicontoh :
a. keputusan pengangkatan direktur rumah sakit atau rektor,b. keputusan pemberian izin cuti hamil.
III. Kontrak (perjanjian)contoh :
a. kontrak kerja,b. perjanjian kerja-sama bagi hasil.
contract drafting - paulus j.s. 8
PEMBENTUKAN HUKUM
Dari sudut pandang pembentuk hukum Hukum timbul sebagai rancangan dari situasi kehidupan
faktual tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Hukum yang dibentuk bukan merupakan suatu tujuan,
melainkan sekedar sarana untuk mencapai suatu tujuan non-yuridikal yang diproyeksikan dari suatu kehidupan faktual.
Teknik Penyusunan HukumBagaimana merumuskan peraturan hukum atau mengatur peristiwa atau perilaku manusia untuk waktu yang akan datang (masa depan)
contract drafting - paulus j.s. 9
Pembentuk Hukum
A. Pembentuk hukum perundang-undangan.
1. pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang (legislatif).
2. pemegang kekuasaan pelaksana (eksekutif)
B. Pembentuk hukum di luar perundang-undangan.
- subyek hukum :
1. orang perorangan. a. pribadi; b. himpunan.
2. badan hukum. a. negara; b. daerah;
c. lembaga ekonomi; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 1010
TERMINOLOGI
Salah satu sumber hukum di luar perundang-undangan, baik dalam lingkup Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, adalah Perjanjian (Kontrak). Dasar mengikat : pacta sunt servanda
Pasal 1338 KUH. Perdata Menurut terminologi Hukum Nasional,
istilah Kontrak (Perjanjian) mencakup pengertian perjanjian yang dibuat secara lisan maupun yang dibuat secara tertulis.
Dalam pengertian masyarakat umum, istilah Kontrak lebih dimaknai sebagai perjanjian tertulis.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 1111
• Tertulis artinya dibuat dengan tulisan.• Tulisan (surat/akta)
tiap pembawa tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dan yang dengan mana suatu
buah pikiran dapat dinyatakan.• Pembedaan Tulisan
• AktaTulisan yang khusus dibuat untuk
dijadikan alat bukti atas hal-hal yang tersebut didalamnya.
• Bukan AktaTulisan, baik ditandatangani atau tidak,
yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum dan yang sengaja dibuat tidak dengan maksud untuk dipakai
sebagai alat bukti.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 1212
• Pembedaan AktaMenurut bentuk
• Akta otentikAkta yang dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUH. Perdata).
• Akta di bawah tanganAkta yang ditandatangani dan yang
dibuat (tanpa perantaraan pejabat umum) dengan maksud untuk dipakai sebagai bukti dari suatu perbuatan hukum
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 1313
Pembedaan akta otentik• Menurut macam
1. Akta pejabat (ambtelijke-acte) : akta yang dibuat oleh pejabat umum.misal :
• akta-akta catatan sipil• akta berita acara (proces verbaal) notariil.
2. Akta partai (partij-acte) :akta yang dibuat oleh pihak(-pihak) yang bersangkutan dihadapan pejabat umum.misal :
• akta pendirian badan hukum.• akta perjanjian notariil pada umumnya.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 1414
• Menurut jenis1. Akta sepihak
akta yang memuat tindakan, pernyataan atau keterangan dari seseorang sebagai satu-
satunya pembuat akta.misal :
• akta pengakuan hutang.• akta (pemberian) kuasa.• akta informed consent.
2. Akta banyak pihak (transaksional)akta yang memuat tindakan, pernyataan atau keterangan lebih dari satu orang pembuat akta.misal :
• akta pendirian badan (hukum).• akta-akta perjanjian pada umumnya.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 1515
FUNGSI AKTA
Fungsi umum :a. sebagai sumber hukum.
b. sebagai alat bukti. Fungsi khusus :
a. sebagai syarat formal bagi realisasi perbuatan atau keadaan hukum.
b. sebagai alat peredam potensi sengketa suatu kasus perjanjian.
c. sebagai laporan (sebagian) hasil pengelolaan masalah perjanjian.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 1616
MAKSUD PEMBUATAN AKTA KONTRAK
Maksud utama dari pembuatan akta kontrak adalah untuk mewujudkan perjanjian yang direncanakan, dan sekaligus meminimalkan potensi sengketa yang terkandung dalam perjanjian tersebut.
contract drafting - paulus j.s. 17
METODA PEMBUATAN AKTA KONTRAK
Metoda yang dipakai dalam pembuatan akta kontrak adalah metoda yuridis otonom, dalam arti :
bagaimana mengelola masalah perjanjian melalui pembuatan akta(-akta), yang berisi pranata-pranata hukum yang berperan
mewujudkan kebutuhan dan kehendak yang sah pembuat perjanjian, oleh pembuat perjanjian sendiri, yang bersesuaian dengan-dan tidak dilarang oleh hukum positif.
contract drafting - paulus j.s. 18
ASAS KEBEBASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAKBERKONTRAK
Hukum Perikatan mengenal asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUH. Perdata).
antara lain kebebasan untuk :
a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. menentukan bentuk perjanjian;
c. menentukan bentuk akta perjanjian.
contract drafting - paulus j.s. 19
PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK
Dalam beberapa hal kebebasan berkontrak dibatasi oleh pembentuk undang-undang, antara lain :
1. perjanjian perburuhan harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2. perjanjian perdamaian harus dibuat dalam bentuk tertulis.
3. perjanjian jual-beli tanah harus dibuat dalam bentuk akta otentik berupa akta PPAT.
Berbagai macam alasan yang dipakai untuk mendasari pembatasan tersebut; umumnya berkait dengan bidang Hukum Administrasi.
contract drafting - paulus j.s. 20
Tindakan-tindakan untuk mencapai maksud pembuatan kontrak
1. Melakukan Pembentukkan Konsepsi, dengan cara :a. menyusun kasus posisi (kerangka kasus) melalui
identifikasi, seleksi serta penataan fakta, relasi, kejadian serta kepentingan-kepentingan.
b. melakukan kualifikasi yuridis atas kerangka kasus.c. melakukan legal audit.d. melakukan analisis dan interpretasi peraturan
hukum.e. melakukan legal opinion.f. perumusan argumentasi-argumentasi yuridis dan
teknikal.g. pengoragnisasian akta.
2. Memformulasi Akta Kontrak menurut teknik pembuatan akta.
contract drafting - paulus j.s. 21
MASALAH KASUS KONTRAK
Seorang Direktur Rumah Sakit swasta, RS. XY, berniat membeli beberapa bidang tanah di sekitar RS. XY tersebut untuk perluasan lahan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
Niat tersebut telah diketahui umum. Suatu hari datang kepadanya seseorang yang mengaku pemilik
atas tanah—yang terletak persis disamping lahan RS. XY tersebut—guna menawarkan tanah miliknya, berupa tanah milik bersama, yang berstatus Hak Milik, dengan harga yang wajar untuk tanah HM di wilayah itu.
Menurut keterangan pemilik tanah tersebut, hasil penjualan tanah itu akan segera dipakai untuk membayar kekurangan beaya perawatan istrinya—yang sedang dalam keadaan koma lebih dari dua bulan—di RSCM Jakarta.
Kesulitan utama yang dihadapi Direktur tersebut adalah belum diprerolehnya izin lokasi baru bagi perluasan lahan RS. XY.
Saran apa yang dapat anda berikan kepada Direktur RS. XY andaikata anda adalah Konsultan Hukum dari RS. XY tersebut.
contract drafting - paulus j.s. 22
Prinsip-prinsip pembuatan Akta Kontrak
1. prinsip kebebasan berkontrak.
ada kebebasan pembuat akta untuk menentukan obyek, isi dan persyaratan kontrak.
2. prinsip itikad baik.
a. tidak boleh ada kecurangan dalam negosiasi. b. tidak boleh ada paksaan psikis dalam negosiasi. c. tidak boleh ada ketidakwajaran.
3. prinsip keadilan.
harus ada keseimbangan tanggungjawab antara para pihak.
4. prinsip ekonomis.
berusaha meminimalkan beaya pembuatan akta.
5. prinsip executabel (executable).
membawakan keabsahan dan dapat dilaksanakan
contract drafting - paulus j.s. 23
TEKNIK PEMBUATAN AKTA KONTRAKTEKNIK PEMBUATAN AKTA KONTRAK
STRUKTUR AKTA (SURAT) KONTRAKSuatu akta kontrak (perjanjian) hampir selalu tersusun atas unsur-unsur sebagai berikut :
1. awal akta.a. kepala akta.b. keterangan tentang
penandatangan akta (komparisi)
c. praemisse.2. badan akta.3. akhir (penutup) akta.
STRUKTUR AKTA (SURAT) KONTRAKSuatu akta kontrak (perjanjian) hampir selalu tersusun atas unsur-unsur sebagai berikut :
1. awal akta.a. kepala akta.b. keterangan tentang
penandatangan akta (komparisi)
c. praemisse.2. badan akta.3. akhir (penutup) akta.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 2424
KEPALA AKTA
Formulasi
Kepala akta pada akta otentik yang berujud akta partai (partij-acte) tersusun atas unsur-unsur :
1. judul akta.
2. nomor akta.
3. penanggalan akta.
4. nama pejabat umum dihadapan siapa akta dibuat.
5. surat keputusan pengangkatan pejabat umum.
6. tempat kedudukan kantor pejabat umum.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 2525
• Contoh :
PENDIRIAN YAYASAN ABECE
Nomor : 17
---Pada hari ini, hari Kamis tanggal sepuluh (10) Januari duaribu--------- delapan (2008), pukul empat belas (14.00) Waktu Indonesia Bagian----- Barat (WIB), menghadap kepada saya, KOEKOE BIMA Sarjana---------- Hukum, Magister Kenotariatan, yang berdasar Surat Keputusan---------- Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia------------ bertanggal 12 (duabelas) Juli 2003 (duaribu tiga)------------------------------ nomor : C-518.HT.03.01-Th.2003, sebagai Notaris di Semarang,--------- dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan----- yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini,-------- yaitu :---------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 2626
• Tatanan kepala akta di bawah tangan
Mengacu pada tatanan kepala akta otentik, dengan beberapa perkecualian, yaitu :
1. pencantuman nomor akta (fakultatif).2. pencantuman penanggalan akta (alternatif/pilihan).
yaitu : pada awal akta atau pada akhir akta.3. tempat pembuatan akta (alternatif/pilihan).
yaitu : pada awal akta atau pada akhir akta.4. pencantuman unsur-unsur pejabat umum, ditiadakan.
• Contoh :Dengan nomor dan tanpa penanggalan akta.
SURAT KUASANomor : 007/Dirut/A/X/2007
Yang bertandatangan di bawah ini :……………………………………………………………………………..
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 2727
Dengan nomor dan dengan penanggalan akta.
PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 009/YPS/VII/07.
Nomor : C.1/10/PD/2007.
Pada hari ini, hari …………… tanggal ………………………………..
dibuat perjanjian antara :
…………………………………………………………………………….
Dengan nomor, penanggalan dan tempat pembuatan akta.
KONTRAK PEMASOKAN BARANG SEDIAAN
Nomor : 009/YPS/VII/07.
Nomor : C.1/10/PD/2007.
Pada hari ini, hari …………… tanggal ………………………………..
di …………………… telah ditandatangani perjanjian antara :
………………………………………………………………………........
contract drafting - paulus j.s. 28
Pertanyaan berkait masalah kontrak
Anda telah diangkat oleh Pengurus Yayasan Rumah Sakit X, sebagai Direktur Utama Rumah Sakit X, sebuah RS. Swasta bergengsi.
a. Dapatkah Anda, karena jabatan Anda, membeli sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) untuk perluasan lahan RS yang anda pimpin itu ?
b. Bolehkah untuk keperluan jual-beli tanah HGB dimaksud Anda memberi kuasa kepada salah satu anggota Direksi Rumah Sakit X tersebut ?
c. Apabila di belakang hari timbul sengketa hukum berkait dengan keabsahan jual-beli tanah HGB dimaksud, siapakah yang harus bertanggungjawab atas gugatan penggugat ?
Alasan apa yang dapat anda berikan untuk jawaban Anda ?
Pertanyaan berkait masalah kontrak
Anda telah diangkat oleh Pengurus Yayasan Rumah Sakit X, sebagai Direktur Utama Rumah Sakit X, sebuah RS. Swasta bergengsi.
a. Dapatkah Anda, karena jabatan Anda, membeli sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) untuk perluasan lahan RS yang anda pimpin itu ?
b. Bolehkah untuk keperluan jual-beli tanah HGB dimaksud Anda memberi kuasa kepada salah satu anggota Direksi Rumah Sakit X tersebut ?
c. Apabila di belakang hari timbul sengketa hukum berkait dengan keabsahan jual-beli tanah HGB dimaksud, siapakah yang harus bertanggungjawab atas gugatan penggugat ?
Alasan apa yang dapat anda berikan untuk jawaban Anda ?
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 2929
KOMPARISI
Pengertian
• Komparisi (Belanda: comparitie, Latin: compareo), yaitu : kehadiran pihak-pihak pada suatu perbuatan hukum yang direncanakan, atau pada suatu tindakan peradilan.
• Dalam pembuatan akta otentik, orang yang menghadap pada pejabat untuk membuat akta disebut dengan istilah penghadap atau comparant.
• Dari aspek pembuatan akta kontrak, komparisi bermakna sebagai suatu keterangan dalam akta, tentang orang yang hadir dalam pertemuan untuk menyusun dan menandatangani akta, dan dari keterangan mana dapat diketahui siapa yang menjadi pihak (subyek) dalam perjanjian.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 3030
Formulasi komparisi
Komparisi adalah deskripsi tentang kapasitas comparant (penandatangan akta) dalam pembuatan akta (kontrak), yang tersusun atas komponen-komponen sebagai berikut :• Bertindak untuk diri sendiri.
a. identitas comparant.b. kualifikasi tindakan comparant.
tanpa/dengan bantuan, izin atau persetujuan.
c. frase sebutan pihak• Bertindak sebagai wakil pihak.
a. identitas comparant.b. basis kewenangan comparant.c. identitas pihak yang diwakili.d. frase sebutan pihak.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 3131
Identitas comparant
• Unsur-unsur identitas
Identitas comparant, baik pada akta otentik maupun akta di bawah tangan, tersusun atas unsur-unsur :
1. addressing / sebutan (jika diperlukan). 2. nama (berikut semua dan segala gelar). 3. umur (jika diperlukan). 4. kewarganegaraan (jika diperlukan). 5. pekerjaan, profesi atau kedudukan dalam masyarakat. 6. domisili (tempat tinggal menurut hukum)
• Contoh penulisan :Nn. R.A. Kartini, S.Ked., umur 26 (duapuluh enam) tahun, warganegara Indonesia, dokter, bertempat tinggal di Semarang (Jln. Ronggowarsito No. 100).
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 3232
Basis kewenangan comparant
Kewenangan comparant untuk bertindak sebagai wakil pihak dapat berupa :
• kuasa mewakili.sumber : perjanjian (kontrak).
• perwakilan.sumber :
a. hukum atau perundang-undangan.
kekuasaan orangtua. perwalian.
pengampuan.
b. peraturan/anggaran dasar badan.
ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan kewenangan comparant, berkaitan dengan kualifikasi tindakan comparant.
dasar pendirian atau keberadaan badan yang diiwakili.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 3333
Contoh-contoh model penulisan
Kuasa mewakili :
……………… (identitas comparant) …..…………
berdasar surat kuasa di bawah tangan, yang bermeterai cukup, bertanggal 2 Pebruari 2007, selaku kuasa dari-dan karena itu untuk dan atas nama ………………………………………………...
…………..…….. (identitas pihak) ….……………..
……………… (frasa sebutan pihak) ……………..
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 3434
Perwakilan bersumber hukum :
• Kekuasaan orangtua.
……………… (identitas comparant) …..………… bertindak selaku orangtua yang hidup terlama dan karena demikian menurut hukum pemegang kekuasaan orangtua dari-dan karena itu untuk-dan atas nama serta sah mewakili anak lelaki belum dewasda, yaitu ……………………………..
…………….…… (identitas pihak) ………………..
…………….... (frasa sebutan pihak) ……………..
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 3535
Perwakilan bersumber anggaran dasar badan• Contoh
Model 1
………………… (identitas comparant) ………….…………dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut, dan karena demikian untuk-dan atas nama Direksi dari-dan berdasar ketentuan Pasal 11 Anggara Dasar perseroan terbatas tersebut, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 6 Juni 2006 (Tambahan No. 747), sah mewakili ………………...………………….… (identitas pihak) ………………………........................... (frasa sebutan pihak) ……………………
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 3636
Contoh
Model 2
.............................. (identitas pihak) ………….……….…..
dalam hal ini diwakili oleh …………………………………..
…………………. (identitas comparant) ……………………
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari-dan sebagai demikian untuk-dan atas nama Direksi dari-dan berdasar ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar perseroan tersebut, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 6 Juni 2006 (Tambahan No.747);
…………….…… (frasa sebutan pihak) ……………………
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 3737
Identitas pihak yang diwakili
1. Orang perorangan
Identitas pihak tersusun sama seperti susunan identitas comparant.
2. Badan atau badan hukum (persona ficta)
Identitas pihak tersusun atas unsur-unsur : a. bentuk organisasi badan; b. nama badan; c. tempat kedudukan badan.
Contoh model penulisan........................... (basis kewenangan comparant) ………………....…
sah mewakili perseroan terbatas P.T. TIRTA PERWITA GANGGA, berkedudujan di Semarang (Jln. Pemuda No. 147).
…………………...….. (frasa sebutan pihak) …………………………...
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 3838
Frasa sebutan pihak
• Maksud utama sebutan pihak adalah untuk menghindari pengulangan penulisan nama pihak dalam akta.
• Berbagai cara memberikan sebutan kepada pihak, antara lain berdasar :
1. urutan penulisan dalam komparisi. 2. kedudukan pihak dalam perjanjian.
3. bentuk organisasi pihak. 4. bentuk bidang usaha pihak.
• Contoh penulisan :
1. ……………………………………………………………...……….
- Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA;
2. ……………………………………………………………………….
- Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut : “Universitas”
contract drafting - paulus j.s. 39
Tugas Kelompok
membuat narasi komparisi(kasus sudah disiapkan)
Tugas Kelompok
membuat narasi komparisi(kasus sudah disiapkan)
contract drafting - paulus j.s. 40
PRAEMISSEPRAEMISSE
• Praemisse adalah keterangan atau pernyataan dalam suatu akta tentang substansi transaksi para pihak, yang transaksi mana pengaturannya akan dimuat dalam akta tersebut.
• Praemisse mempunyai fungsi mirip konsiderans dalam hukum perundang-undangan.
• Tidak semua akta memakai praemisse, pada umumnya hanya dimuat pada akta-akta (kontrak) yang dipandang rumit.
• Praemisse adalah keterangan atau pernyataan dalam suatu akta tentang substansi transaksi para pihak, yang transaksi mana pengaturannya akan dimuat dalam akta tersebut.
• Praemisse mempunyai fungsi mirip konsiderans dalam hukum perundang-undangan.
• Tidak semua akta memakai praemisse, pada umumnya hanya dimuat pada akta-akta (kontrak) yang dipandang rumit.
4141contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
BADAN AKTA
• Muatan :
• Badan akta merupakan inti dari akta (surat) perjanjian (kontrak).
• Badan akta berisi ketentuan-ketentuan (pranata) hukum khusus yang dibentuk oleh-dan akan mengikat bagi pembuatnya (pacta sunt servanda).
4242contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
• Formulasi isi akta :• Pembuatan isi akta yang baik membutuhkan :
a. pemahaman yang cukup tentang substansi transaksi para pihak. b. imajinasi antisipatif atas akibat-akibat hukum dari pelaksanaan hak dan kewajiban para
pihak.• Teknik penyusunan isi akta yang baik akan mampu :
a. mencegah berbagai masalah interpretasi, dan b. meredam potensi sengketa perjanjian.
• Teknik penyusunan isi akta merupakan salah satu sarana untuk lewat kaidah-kaidah (norma-norma) yang ditetapkan oleh para pihak untuk membawa masing-masing pihak pada tujuan tertentu yang dikehendaki.
4343contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Struktur pranata hukum dalam badan aktaMuatan dalam badan akta tersusun atas beberapa kelompok ketentuan (pranata) hukum, dari yang terbesar sampai yang terkecil, yaitu :1. Bab : BAB III
KOMPENSASI2. Bagian : Bagian Kedua
Jaminan3. Paragraf : Paragraf 4
Sanksi4. Pasal : Pasal 105. Ayat : (1) ………………………………………..
(2) ………………………………………..
4444contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Penulisan ketentuan (aturan) hukum
• Sebagai salah satu bentuk hukum yang dikonstruksi, penulisan rumusan ketentuan (pranata) hukum dalam akta kontrak, juga harus memperhatikan struktur dan jenis kaidah (norma) hukum dalam peraturan perundang-undangan.
• Ketentuan (pranata) hukum merupakan Ketentuan (pranata) hukum merupakan konkretisasi konkretisasi kaidah atau norma hukumkaidah atau norma hukum yang dinyatakan dalam yang dinyatakan dalam bentuk rumusan pasal-pasal yang menyebabkan bentuk rumusan pasal-pasal yang menyebabkan kkaidah atau norma hukum itu dapat dikenali, dipahami aidah atau norma hukum itu dapat dikenali, dipahami dan diterapkan secara langsung untuk mengaturdan diterapkan secara langsung untuk mengatur
pperilaku tertentu. erilaku tertentu.
4545contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Struktur dasar kaidah (norma) hukum
Kaidah (norma) hukum memiliki struktur dasar yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :
a. subyek kaidah (norma) : subyek hukum sasaran b. obyek kaidah (norma) : peristiwa atau perilaku yang hendak diatur c. operator kaidah (norma) : cara obyek kaidah (norma)
diatur. d. kondisi kaidah (norma) : kondisi atau keadaan yang harus dipenuhi
4646contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Contoh :Contoh : Pasal 11
Pada setiap event yang diikuti oleh Pihak Kedua, Pada setiap event yang diikuti oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama dilarang memberikan layanan teknis Pihak Pertama dilarang memberikan layanan teknis kepada peserta event lain selain kepada Pihak Keduakepada peserta event lain selain kepada Pihak Kedua
Unsur-unsur kaidahUnsur-unsur kaidah
Kondisi kaidah Kondisi kaidah : : pada setiap event yang diikuti pada setiap event yang diikuti oleh Pihak Kedua.oleh Pihak Kedua.
Subyek kaidahSubyek kaidah :: Pihak Pertama.Pihak Pertama.
Operator kaidahOperator kaidah :: dilarang.dilarang.
Obyek kaidahObyek kaidah :: memberikan layanan teknis memberikan layanan teknis kepada peserta lain selain kepada peserta lain selain kepada Pihak Kedua.kepada Pihak Kedua.
4747contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
• Jenis kaidah (norma) hukum
1. Kaidah (norma) perilakua. kaidah perintah
kewajiban untuk melakukan sesuatub. kaidah larangan
kewajiban untuk tidak melakukan sesuatuc. kaidah dispensasi
pengecualian atas perintahd. kaidah izin
pengecualian atas larangan 2. Kaidah (norma) kewenangan
kewenangan untuk mengatur perilaku3. Kaidah (norma) sanksi
reaksi yuridis atas pelanggaran4. Kaidah (norma) kualifikasi
syarat untuk melakukan sesuatu atau sebaliknya5. Kaidah (norma) peralihan
penyesuai berhubung ada aturan baru
4848contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Sifat kaidah hukum
• Menurut sifatnya, kaidah (norma) hukum dapat digolongkan dalam :
1. umum – abstrak2. umum – konkrit 3. individual – abstrak4. individual – konkrit
• Kombinasi pemakaian masing-masing sifat kaidah (norma) itu, umumnya tergantung pada :
a. tingkatan peraturan hukum yang bersangkutan dalam atau sesuai dengan hirarki perundang- undangan, atau
b. substansi ketentuan/aturan hukum dalam mana kaidah (norma) hukum itu dimuat.
4949contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Contoh-contoh
Individual – konkrit :
(1) Pihak Kedua wajib menyerahkan jumlah kekurangan uang harga jual-beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2), kepada-dan di rumah tempat tinggal Pihak Pertama, yaitu Rumah Jalan Merdeka Raya No. 4 kota Salatiga.
(2)………………………………………………………………………..
Individual—abstrak :(1) 1) Pada setiap event yang diikuti oleh Pihak Pertama, Pihak Pada setiap event yang diikuti oleh Pihak Pertama, Pihak
Kedua dilarang memberikan layanan teknis kepada peserta Kedua dilarang memberikan layanan teknis kepada peserta event lain selain kepada Pihak Pertama.event lain selain kepada Pihak Pertama.
(2)(2)………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...
5050contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Kategori rumusan isi aktaPranata-pranata hukum yang merupakan isi akta perjanjian, pada umumnya dapat dikategorikan dalam :
1. ketentuan-ketentuan essensial (substansial).
ketentuan-ketentuan yang lebih mengatur tentang obyek-obyek transaksi (causa);
misal :• jual beli : tentang benda dan harga• sewa menyewa : tentang bezit dan harga• tukar menukar : tentang benda dan benda• pinjam pakai : tentang benda dan beaya
2. ketentuan pendukung daya kerja kontrak (alternatif).
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang-dan pelaksana hak-dan kewajiban para pihak.
5151contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Contoh-contoh
Ketentuan essensial (substansial)(1) Sewa menyewa ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun lamanya,
terhitung mulai tanggal duapuluh tiga (23) Januari tahun duaribu tujuh (2007) dan karena itu menjadi berakhir pada tanggal duapuluh tiga (23) Januari tahun duaribu sembilan (2009).
(2) …………………………………………………………………………
Ketentuan alternatif(1) …………………………………………………………………………
(2) Jika Pihak Kedua lalai membayar bunga hutang tepat pada waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), maka lewatnya waktu itu saja sudah merupakan bukti yang cukup untuk
kelalaiannya itu, dan karena itu atas besar bunga yang belum terbayar tersebut Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh prosen).
5252contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Isi akta dalam formulir Perjanjian Baku
Perjanjian Baku adalah perjanjian yang dibuat dengan memakai syarat-syarat perjanjian yang telah dibakukan.
pada umumnya, tertuang dalam bentuk formulir. pada umumnya, formulasi isi akta (syarat-syarat) dalam
perjanjian baku ditentukan secara sepihak oleh produsen. pada umumnya, dalam perjanjian baku posisi tawar konsumen
lebih rendah dari posisi produsen.
Perancang akta perjanjian baku harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan (fairness) dan kewajaran (reasonableness).
Penetapan klausul eksonerasi diusahakan jangan sampaidianggap bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau melanggar HAM
5353contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Bahasa hukum penulisan isi/kaedah Bahasa hukum penulisan isi/kaedah dalam Badan Aktadalam Badan Akta
Mengacu pada Lampiran UMengacu pada Lampiran UUU No. 10 Tahun 2004 tentang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerPembentukan Peraturan Peruundang-undangan. ndang-undangan.
contract drafting - paulus j.s. 54
TUGAS KELOMPOK
Membuat narasi ketentuan-ketentuan (pranata) hukum alternatif suatu akta kontrak *, yang masing-masing berisikan : 1. kaidah (norma) perintah; 2. kaidah (norma) izin; 3. kaidah (norma) dispensasi; 4. kaidah (norma) kualifikasi; dan 5. kaidah (norma) sanksi.
TUGAS KELOMPOK
Membuat narasi ketentuan-ketentuan (pranata) hukum alternatif suatu akta kontrak *, yang masing-masing berisikan : 1. kaidah (norma) perintah; 2. kaidah (norma) izin; 3. kaidah (norma) dispensasi; 4. kaidah (norma) kualifikasi; dan 5. kaidah (norma) sanksi.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 5555
PENUTUP AKTA
Ada berbagai model formulasi penutup akta tergantung pada :• Bentuk akta• Model formulasi kepala akta
Unsur-unsur penutup akta :
1. identitas saksi (jika ada saksi yang diperlukan)
2. penanggalan akta (alternatif)
3. tempat pembuatan akta (alternatif)
4. meterai
5. tandatangan comparant
6. tandatangan saksi (jika ada saksi yang diperlukan)
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 5656
Identitas saksiCara penulisan identitas saksi sama seperti cara penulisan identitas comparant.
Meterai Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Suatu akta (surat) yang walaupun telah memenuhi
syarat-syarat material dan/atau formal yang ditentukan, tetapi tidak bermeterai, dianggap tidak memiliki kekuatan bukti.
Pemakaian kertas meterai, meterai tempel atau mesin teraan meterai (taxograf), hanya merupakan urusan pelunasan pajak atas dokumen.
Pasal 1 jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 1985 dan SK. Menkeu No. 104/KMK.04/1986 tanggal 22 Pebruari 1986.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 5757
Prinsip-prinsip pemakaian meterai tempel
1. meterai tempel dalam keadaan tidak rusak.2. meterai tempel dilekatkan pada kertas, di tempat
dimana tandatangan akan dibubuhkan.3. pembubuhan tandatangan dilakukan dengan menempatkan sebagian dari tandatangan berada pada
meterai dan sebagian yang lain pada kertas dokumen.4. atas beberapa lembar meterai yang senilai dengan/atau satu lembar meterai tempel yang diwajibkan, hanya boleh dibubuhi satu tandatangan.5. meterai tempel dapat di[pakai untuk memenuhi kekurangan besar bea meterai yang terutang karena penggunaan kertas meterai (kertas zegel).
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 5858
Tandatangan
• Tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi penjelasan tentang pengertian tandatangan.
• Beberapa pasal NR (Stbl. 1860 : 3) yang memuat tentang syarat penandatanganan akta memberi petunjuk, bahwa yang dimaksud dengan tandatangan adalah : tandatangan nama.
• Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 6 Mei 1910, memutus, bahwa : persyaratan penandatanganan hanya terpenuhi dengan membubuhkan nama yang dipakai oleh penandatangan, dengan atau tanpa menambahkan nama kecilnya.
Kesimpulan :
Tandatangan adalah tulisan tentang nama.
contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s. 5959
Contoh model penutup akta di bawah tangan
- Demikianlah surat perjanjian ini dibuat di …………..……………. dalam ganda 2 (dua), masing-masing—bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama—untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan disaksikan oleh : 1. …………………………………………………………….……………. 2. …………………………………………………………………….……. pada hari ………….… tanggal ………..………………………………..
Pihak Kedua Pihak Pertama
………..………………… ……………………..….Saksi-saksi :
…………………............. ……….……………….
60contract drafting - paulus j.s.
LAMPIRAN AKTA
Isi Akta pada dasarnya merupakan sekumpulan dari konkretisasi kaidah hukum yang oleh para pembuatnya disepakati akan diberlakukan dalam pelaksanaan transaksi yang diatur dalam akta tersebut.
Hal-hal lain yang tidak bersifat pembawa kaidah (norma) hukum, seperti gambar, desain dan spesifikasi mesin atau hal lain semacam itu, selayaknya tidak dimuat sebagai isi akta, tetapi dimuat dalam Lampiran Akta.
61contract drafting - paulus j.s.
Frasa penunjuk lampiran Jika Akta membutuhkan Lampiran, agar keterikatan
antara lampiran dengan akta (induk), maka perlu dibuatkan frasa penunjuk lampiran (baik dalam bagian praemisse, dalam bagian badan akta atau jika perlu juga pada lampiran tersebut), seperti yang dikenal dalam teknik penyusunan peraturan hukum perundang-undangan.
Contoh
………………………………...... sebagaimana termuat dalam Gambar Situasi, yang dilampirkan pada-dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat (akta) perjanjian ini.
6262contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
LEGALISASISuatu akta di bawah tangan yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dapat dilegalisasi (dilegalisir) oleh notaris atau pejabat umum lain yang ditunjuk oleh undang-undang.Pengertian :Legalisasi adalah suatu pernyataan bertanggal tentang :
• Telah dikenal atau diperkenalkannya penandatangan atau pembubuh cap jempol;
• Telah dijelaskan isi akta kepada penandatangan atau pembubuh cap jempol;
• Pembubuhan tandatangan atau cap jempol dilakukan dihadapan pejabat umum.
Sesuai UU No. 30 tahun 2004 (UUJN) disebut : pengesahan. Sumber :
1. Pasal 1874 dan Pasal 1874a KUH. Perdata.2. Ordonansi Stbl. 1916 No. 46 jo. 43.3. Pasal 286 dan Pasal 287 R.Bg. (Stbl. 1927 No. 227).
6363contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Contoh LegalisasiContoh Legalisasi
Nomor : 123/X/10Melihat dan mengesahkan tandatangan dari :-------------------------------------1. Tuan AMIN, lahir di Ungaran tanggal satu (1) Januari seribu-------------
sembilanratus limapuluh satu (1951), Warganegara Republik------------ Indonesia, pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Ungaran (Jalan--- Gatot Subroto Nomor 23), pemegang Kartu Tanda Penduduk------------ Republik Indonesia Nomor : 11.4055.010151.0001; dan--------------------
2. Nyonya BUDIATI, lahir di Semarang tanggal dua (2) Pebruari seribu--- sembilanratus enampuluh dua (1962), Warganegara Republik----------- Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Ambarawa (Jalan--- Mgr. Sugijopranoto Nomor 37), pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Republik Indonesia Nomor : 11.4083.020262.0002;-------------------------
pada tanggal empatbelas (14) Oktober duaribu sepuluh (2010), oleh------- saya CANDRADEWI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-- Ungaran.------------------------------------------------------------------------------------- Notaris di Ungaran
CANDRADEWI, S.H., M.Kn.
6464contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
PENANDAAN
Selain dilegalisasi (Selain dilegalisasi (dilegalisirdilegalisir), atas akta di bawah tangan yang ), atas akta di bawah tangan yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol, dapat juga ditandai ditandatangani atau dibubuhi cap jempol, dapat juga ditandai ((gewaarmerkgewaarmerk) oleh notaris atau pejabat umum yang ditunjuk oleh ) oleh notaris atau pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang.undang-undang.Pengertian :Pengertian :Penandaan (Penandaan (waarmerkingwaarmerking) adalah suatu keterangan dari pejabat ) adalah suatu keterangan dari pejabat umum yang berwenang, bahwa :umum yang berwenang, bahwa :
• akta ditandai;akta ditandai;
• tanggal pencatatan akta dalam buku register (daftar) pejabat. tanggal pencatatan akta dalam buku register (daftar) pejabat. Sumber : Sumber : Pasal 2 ayat (2) Ordonansi Stbl. 1916 jo. 43.Pasal 2 ayat (2) Ordonansi Stbl. 1916 jo. 43. Berbeda dengan legalisasi, penandaan dilakukan setelah surat Berbeda dengan legalisasi, penandaan dilakukan setelah surat
(akta) dibubuhi tandatangan atau cap jempol, dan hanya berguna (akta) dibubuhi tandatangan atau cap jempol, dan hanya berguna untuk dijadikan alat bukti terhadap pihak ketiga mengenai untuk dijadikan alat bukti terhadap pihak ketiga mengenai penanggalan surat.penanggalan surat.
Menurut UU No. 30 tahun 2004 (UUJN) diberi istilah : dibukukan dan/atau didaftarkan.
6565contract drafting - paulus j.s.contract drafting - paulus j.s.
Contoh PenandaanContoh Penandaan
Nomor : 789/IX/09Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini,----- hari Senin, tanggal sebelas (11) September- duaribu sembilan (2009), oleh saya SEVIA-- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,------ Notaris di Semarang.-------------------------------
Notaris di Semarang,
SEVIA, S.H., M.Kn.
contract drafting - paulus j.s. 66
KESIMPULAN
• Pengenalan anatomi akta membantu mempermudah penyusunan akta kontrak. ANATOMI SURAT KONTRAK.doc
• Untuk dapat menyusun komparisi yang baik dan benar, diperlukan penguasaan atas hukum badan pribadi, hukum perkawinan dan keluarga dan hukum persona ficta.
• Pemahaman atas seluruh aspek teknis dari substansi transaksi, penguasaan asas dan aturan-aturan hukum perjanjian, serta tingginya daya imajinasi antisipatif akan akibat-akibat hukum dari pelaksanaan transaksi, sangat menentukan nilai dari akta yang dihasilkan.
• Prinsip-prinsip penulisan hukum (legal writing) sangat membantu dalam merumuskan ketentuan (pranata) hukum dalam isi akta untuk meminimalkan potensi sengketa berkaitan dengan masalah penafsiran (interpretasi).
• Asas keadilan dan kewajaran sangat perlu diperhatikan oleh pembuat naskah (formulir) perjanjian (kontrak) baku.
contract drafting - paulus j.s. 67
TUGAS AKHIRTUGAS AKHIR
TUGAS : Menyelesaikan akta kontrak ANATOMI SURAT KONTRAK.doc
SIFAT : MandiriPENYERAHAN : paling lama 2 (dua) minggu setelah
masa ujian selesai
Catatan hasil copy paste tidak dinilai
TUGAS : Menyelesaikan akta kontrak ANATOMI SURAT KONTRAK.doc
SIFAT : MandiriPENYERAHAN : paling lama 2 (dua) minggu setelah
masa ujian selesai
Catatan hasil copy paste tidak dinilai
contract drafting - paulus j.s. 68
REFERENSI
Algra, N.E. en H.R.W. Gokkel (Edit.), 1983, Fockema Andreae’s Rechtsgeleerd Handwoordenboek (Kamus Istilah hukum Fockema Andreae : Belanda : Indonesia), Saleh Adiwinata, A. Teloeki, dan H. Boerhanoeddin St. Batoeah (Penterj.), Binacipta, Bandung.
Hartono Soerjopratiknjo, 1982, Perwakilan Berdasar Kehendak, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Komar Andasasmita, 1982, Notaris II, Sumur Bandung, Bandung.Ko Tjay Sing, (tanpa tahun), Hukum Perdata Jilid II : Hukum Keluarga,
Etikad Baik, Semarang.Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan, 1997, Keterampilan Perancangan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Normin S. Pakpahan dkk. (Penyunt.), 1997, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, Proyek ELIPS, Jakarta.
contract drafting - paulus j.s. 69
Paulus J. Soepratignja, 2007, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
Peter Mahmud Marzuki, Paramita Prananingtyas, Ningrum Natasya Sirait (Edit.), 1998, Hukum Kontrak Indonesia, Proyek ELIPS, Jakarta.
Purwosutjipto, H.M.N., 1980, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Persekutuan Perusahaan, Djambatan, Jakarta.
Ranuhandoko, I.P.M., 2000, Terminologi Hukum : Inggris – Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Scholten, Paul., 1993, Mr. C. Asser’s Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlandsch Burgerlijk Recht : Algemeen Deel (Mr. D. Asser, Penuntun Dalam Menpelajari Hukum Perdata Belanda : Bagian Umum), Cetakan Kedua, Siti Soemarti Hartono (Penterj.), Sudikno Mertokusumo (Penyunt.), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Soedjono Dirdjosisworo, 2002, Memorandum Hukum, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
contract drafting - paulus j.s. 70
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia : Disusun Menurut Sistem Engelbrecht, 1992, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar Baru – van Hoeve (Penyus.), PT. Ichtiar Baru – van Hoeve, Jakarta.
Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.