coverstatistik biru april1 - ppatk · volume 91/thn viii/2017 volume 36/thn iv/2013 maret 2013...

STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKANTI PENCUCIAN UANG &

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 IndonesiaTelp.: +62213850455; +62213853922Fax.: +62213856809; +62213856826e-mail: [email protected]: http://www.ppatk.go.id

PENDANAAN TERORISME

BULLETIN

SEPTEMBER2017

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

1 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2017)

bps

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1

Ringkasan Statistik 2

Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi

Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT) 14

D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17

E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19

F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

A. Hasil Analisis (HA) 26

B. Karakteristik

Terlapor HA 31

C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34

D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37

E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi

Kepada PJK/PBJ Terkait

Hasil Analisis 41

G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU 45

B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52

E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

Volume 91/Thn VIII/2017

September 2017

Volume 36/Thn IV/2013

Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

R i n g k a s a n E k s e k u t i f

Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia

Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Mengawali kuartal ketiga tahun 2017, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama September 2017 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 518,9 ribu LTKL, 238,8 ribu LTKT, 4,8 ribu LTKM, dan 4,2 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 48.440.566 laporan atau meningkat sebanyak 16,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2016. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di September 2017 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 5,2 persen. Penurunan tertinggi terjadi pada penerimaan LTKT dan LTKL, yakni masing-masing turun sebesar 6,0 persen dan 5,1 persen.

Terkait fungsi analisis, selama September 2017, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 33 HA, dengan 22 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 11 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 18 HA (54,5 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama September 2017, terdapat 3 penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat tetap sebanyak 96 HP, dengan rincian 39 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 31 HP ke Penyidik Kejaksaan, 27 HP ke Penyidik Kepolisian, 15 HP ke Penyidik DJP, 5 HP ke Penyidik DJBC, 5 HP ke Penyidik BNN, dan 4 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga September 2017 terdapat 106 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 144 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2017

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK

B u l l e t i n S t a t i s t i k

B u l e t i n S t a t i s t i k







ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME









RINGKASAN STAT I ST I K

L A P O R A N T R A N S A K S I

Periode Januari 2003 s.d. September 2017: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. September 2017

sebanyak 48.440.566 Laporan.

A. LTKM = 344.153 Laporan, bertambah 13,9 persen dibanding posisi Desember 2016. B. LTKT = 25.285.004 Laporan, bertambah 9,0 persen dibanding posisi Desember 2016. C. LTPBJ = 199.232 Laporan, bertambah 15,2 persen dibanding posisi Desember 2016. D. LPUT = 34.036 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan. E. LTKL = 22.578.141 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2017 (s.d. September 2017): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 6.912.487 Laporan

atau naik 3,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2016 (c-to-c).

A. LTKM = 41.977 Laporan, naik 16,6 persen (c-to-c). B. LTKT = 2.089.936 Laporan, naik 2,8 persen (c-to-c). C. LTPBJ = 26.226 Laporan, turun 18,4 persen (c-to-c). D. LPUT = 6.406 Laporan, turun 4,3 persen (c-to-c). E. LTKL = 4.747.942 Laporan, naik 4,2 persen (c-to-c).

September 2017: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 766.600 Laporan, atau turun 5,2 persen

dibandingkan Agustus 2017 (m-to-m), namun naik 2,0 persen dibandingkan September 2016 (y-on-y).

A. LTKM = 4.775 Laporan, turun 7,2 persen (m-to-m), namun naik 30,8 persen (y-on-y). B. LTKT = 238.762 Laporan, turun 6,0 persen (m-to-m), namun naik 5,0 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 4.170 Laporan, naik 45,0 persen (m-to-m), atau naik 20,1 persen (y-on-y). D. LPUT = 1 Laporan. E. LTKL = 518.892 Laporan, turun 5,1 persen (m-to-m), namun naik 0,4 persen (y-on-y).

H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N

Periode Januari 2003 s.d. September 2017: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

Januari 2003 s.d. September 2017 sebanyak 3.978 HA yang terkait dengan 11.920 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.012 HA yang terkait dengan 5.507 LTKM. - Inquiry = 1.966 HA yang terkait dengan 6.413 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.678 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 122 HA yang terkait dengan 369 LTKM. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 96 Laporan.

Tahun 2017 (s.d. September 2017): HA yang disampaikan ke Penyidik selama September 2017 sebanyak 274 HA

yang terkait dengan 2.142 LTKM.

A. HA - Proaktif = 90 HA yang terkait dengan 614 LTKM. - Inquiry = 184 HA yang terkait dengan 1.528 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 278 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 13 HA yang terkait dengan 98 LTKM. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 10 Laporan.


A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

(LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

Selama September 2017, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.775 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 239 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 7,2 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, namun naik 30,8 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama September 2016 (y-on-y).

Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. September 2017 mencapai sebanyak 344.153 LTKM atau bertambah 13,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2016.

Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. September 2017 tercatat sebanyak 280.229 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 419,6 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2017 (s.d. September 2017) tercatat sebanyak 354 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 56,2 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 43,8 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (48,0 persen), Jawa Barat (19,2 persen), dan Jawa Timur (6,4 persen).

Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 89,9 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada selama September 2017 adalah perorangan, sedangkan 10,1 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (63,1 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (36,9 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (66,8 persen).

Berdasarkan LTKM selama tahun 2017 (s.d. September 2017), diketahui bahwa hanya sebanyak 25,7 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 74,3 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (44,4 persen), Korupsi (22,8 persen), dan Terorisme (6,9 persen).

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.” Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”


Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif

s.d.

September-

2016

Jan-2016 s.d.

Des-2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif

s.d.

September-

2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36,309 97,542 1,866 18,638 25,507 2,834 2,792 23,579 146,628 182,937 141

Ø Bank Umum 36,022 96,352 1,803 18,070 24,815 2,805 2,769 23,190 144,357 180,379 102

¤ Bank Milik Negara 11,096 40,177 604 6,962 10,023 712 835 7,708 57,908 69,004 4

¤ Bank Swasta 12,540 46,303 928 8,999 11,770 1,912 1,715 13,478 71,551 84,091 51

¤ Bank Pembangunan Daerah 8,614 5,984 186 1,294 1,975 93 112 923 8,882 17,496 24

¤ Bank Asing 2,615 2,012 48 458 580 47 66 699 3,291 5,906 13

¤ Bank Campuran 1,157 1,876 37 357 467 41 41 382 2,725 3,882 10

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 1,190 63 568 692 29 23 389 2,271 2,558 39

Non Bank 27,615 92,042 1,785 17,359 23,161 2,311 1,983 18,398 133,601 161,216 213

Ø Pasar Modal 1,088 2,638 95 382 823 135 141 965 4,426 5,514 29

Ø Asuransi 2,939 17,592 262 2,398 3,369 668 414 3,740 24,701 27,640 34

Ø Dana Pensiun 1 0 0 0 13 1 0 3 16 17 1

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 36,962 298 5,499 6,324 351 312 2,173 45,459 46,894 30

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Asing

22,122 29,917 575 4,788 6,922 848 846 8,213 45,052 67,174 65

Ø Money Remittance/KUPU 30 4,711 459 3,673 4,756 252 208 2,711 12,178 12,208 37

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka

Komoditi

0 137 96 613 947 56 58 587 1,671 1,671 14

Ø Koperasi 0 85 0 2 2 0 0 1 88 88 1

Ø Penyelenggara E-Money 0 0 0 4 5 0 4 5 10 10 2

Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKM 63,924 189,584 3,651 35,997 48,668 5,145 4,775 41,977 280,229 344,153 354

Tahun 2017Jenis PJK Pelapor

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah Jan

2003 s.d.

September-

2017

Jumlah PJK

Pelapor 2017

(s.d.

September-

2017)

Tahun

2011-2015

Tahun 2016

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.September 2017 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 September 2017.

Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

8,579

10,600

1,316

488

404

336

656

3,659

2

6,735

6,674

1,804

248

13

41,515

1,387

1,568

1,077

327

145

36

136

367

0

179

2,765

4

0

0

7,991

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

Bank Milik Negara

Bank Swasta

Bank Pembangunan Daerah

Bank Asing

Bank Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

Pasar Modal

Asuransi

Dana Pensiun

Lembaga Pembiayaan/Leasing

Pedagang Valuta Asing

Money Remittance/KUPU

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

Pos dan Giro

Total

Sebelum berlakunya UU TPPU

Sesudah berlakunya UU TPPU


Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan September 2016 s.d. September 2017

3,651 3,511 4,744 4,416 4,793 4,917 5,298 3,857 4,738 4,427 4,027 5,145 4,775

-3.8

35.1 -6.98.5

2.67.7

-27.2

22.8 -6.6-9.0

27.8 -7.2

- 40. 0

- 30. 0

- 20. 0

- 10. 0

0. 0

10. 0

20. 0

30. 0

40. 0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17

2017

LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

*) Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah

pada bulan sebelumnya.

Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM

Menurut Jenis PJK Pelapor September 2017

Bank23,579 56%

Non Bank18,398 44%

Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang

Menyampaikan LTKM September 2017

Bank141 40%

Non Bank213 60%


Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM

Januari 2013 s.d. September 2017

157,087 196,775

253,508302,176

344,153

41,920 39,688 56,733 48,668 41,977

25.3%

28.8%

19.2%

13.9%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013

s.d. September 2017

Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan


41,92039,688

56,733

48,668

41,977

3,493 3,307 4,728 4,056 4,664

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. September 2017


Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK


41,92039,688

56,733

48,668

41,977

20,663

23,79026,567

25,50723,57921,257

15,898

30,166

23,161

18,398

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2013 2014 2015 2016 2017

Bank + Non Bank Bank Non Bank

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun

berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013

s.d.September 2017

Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan


3,493.3

3,307.3

4,727.8

4,055.7

4,664.1

0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0

2013

2014

2015

2016

2017

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. September 2017


Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi

s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.

September-2017m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nanggroe Aceh Darussalam 10 255 335 31 25 236 0.6 -19.4 150.0 -7.5

Sumatera Utara 109 1,356 1,784 179 267 1,512 3.6 49.2 145.0 11.5

Sumatera Barat 14 145 200 9 11 154 0.4 22.2 -21.4 6.2

Sumatera Selatan 81 946 1,174 70 61 1,027 2.4 -12.9 -24.7 8.6

Bengkulu 11 83 114 8 27 102 0.2 237.5 145.5 22.9

Jambi 26 238 295 34 21 195 0.5 -38.2 -19.2 -18.1

Riau 22 396 527 21 49 444 1.1 133.3 122.7 12.1

Kepulauan Riau 67 711 919 107 79 771 1.8 -26.2 17.9 8.4

Lampung 69 878 1,073 54 27 401 1.0 -50.0 -60.9 -54.3

Kep Bangka Belitung 4 106 125 4 5 53 0.1 25.0 25.0 -50.0

Banten 137 1,926 2,401 366 171 1,860 4.4 -53.3 24.8 -3.4

DKI Jakarta 2,008 17,929 24,558 2,232 2,232 20,135 48.0 0.0 11.2 12.3

Jawa Barat 476 3,868 5,419 1,111 1,072 8,068 19.2 -3.5 125.2 108.6

Jawa Tengah 62 1,221 1,596 163 131 1,170 2.8 -19.6 111.3 -4.2

Jawa Timur 218 2,940 3,852 394 260 2,677 6.4 -34.0 19.3 -8.9

DI Yogyakarta 36 425 536 48 43 435 1.0 -10.4 19.4 2.4

Bali 55 470 543 34 36 310 0.7 5.9 -34.5 -34.0

Nusa Tenggara Barat 48 163 242 8 9 118 0.3 12.5 -81.3 -27.6

Nusa Tenggara Timur 21 66 93 10 4 111 0.3 -60.0 -81.0 68.2

Maluku 1 81 87 4 2 32 0.1 -50.0 100.0 -60.5

Maluku Utara 2 23 26 3 1 14 0.0 -66.7 -50.0 -39.1

Kalimantan Barat 33 194 350 29 23 245 0.6 -20.7 -30.3 26.3

Kalimantan Timur 37 326 410 49 60 323 0.8 22.4 62.2 -0.9

Kalimantan Tengah 8 62 95 5 3 49 0.1 -40.0 -62.5 -21.0

Kalimantan Selatan 13 164 210 36 23 207 0.5 -36.1 76.9 26.2

Kalimantan Utara 4 11 15 2 2 27 0.1 0.0 -50.0 145.5

Sulawesi Utara 6 97 139 8 16 143 0.3 100.0 166.7 47.4

Sulawesi Selatan 37 577 820 78 65 713 1.7 -16.7 75.7 23.6

Sulawesi Tengah 10 66 110 11 10 98 0.2 -9.1 0.0 48.5

Sulawesi Tenggara 10 91 113 10 15 121 0.3 50.0 50.0 33.0

Sulawesi Barat 0 1 1 0 2 5 0.0 n.a. n.a. 400.0

Gorontalo 3 26 31 1 4 22 0.1 300.0 33.3 -15.4

Papua 12 153 472 23 17 176 0.4 -26.1 41.7 15.0

Papua Barat 1 3 3 3 2 23 0.1 -33.3 100.0 666.7

Total LTKM 3,651 35,997 48,668 5,145 4,775 41,977 100.0 -7.2 30.8 16.6

Propinsi Kantor PJK Pelapor

Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM% Distribusi

Kumulatif s.d.

September-2017

Perkembangan September-2017

(Dalam Persen)

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan - Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan

pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.


G

amb

ar 1

. Pe

me

taan

Pro

pin

si M

en

uru

t K

ateg

ori

Per

sen

tase

Ku

mu

lati

f LT

KM

Jan

uar

i 20

17

s.d

. Se

pte

mb

er

20

17

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Cat

atan

: J

um

lah

LTK

M d

ihit

un

g b

erd

asa

rka

n L

oka

si P

ela

po

ran

. Ju

mla

h L

TK

M t

ida

k M

ence

rmin

kan

Ter

jad

inya

Tin

da

k P

ida

na

.


Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 3,282 32,996 44,648 4,677 4,327 37,724 89.9 -7.5 31.8 14.3

Ø Laki-Laki 2,035 21,212 28,656 2,864 2,810 23,785 63.1 -1.9 38.1 12.1

Ø Perempuan 1,247 11,784 15,992 1,813 1,517 13,939 36.9 -16.3 21.7 18.3

Perusahaan/Korporasi 369 3,001 4,020 468 448 4,253 10.1 -4.3 21.4 41.7

Total LTKM 3,651 35,997 48,668 5,145 4,775 41,977 100.0 -7.2 30.8 16.6

Jenis Kategori Terlapor


Kumulatif s.d.

September-2017


(Dalam Persen)


Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pegawai Swasta 814 8,468 11,435 1,729 1,577 12,680 33.6 -8.8 93.7 49.7

Ø Pengusaha/Wiraswasta 885 10,194 13,494 1,042 924 8,343 22.1 -11.3 4.4 -18.2

Ø PNS (termasuk pensiunan) 358 3,136 4,531 382 445 3,297 8.7 16.5 24.3 5.1

Ø Ibu Rumah Tangga 255 2,100 2,873 330 276 2,473 6.6 -16.4 8.2 17.8

Ø Pelajar/Mahasiswa 133 1,357 1,835 177 179 1,873 5.0 1.1 34.6 38.0

Ø Pedagang 114 1,430 1,899 188 144 1,542 4.1 -23.4 26.3 7.8

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 72 697 1,014 84 98 910 2.4 16.7 36.1 30.6

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan)89 601 778 78 130 761 2.0 66.7 46.1 26.6

Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan

Pemerintah63 593 776 71 68 706 1.9 -4.2 7.9 19.1

Ø Profesional dan Konsultan 74 971 1,221 90 73 594 1.6 -18.9 -1.4 -38.8

Ø Pengajar dan Dosen 30 382 507 27 28 336 0.9 3.7 -6.7 -12.0

Ø Pengurus dan pegawai

yayasan/lembaga berbadan hukum

lainnya

44 131 193 30 25 202 0.5 -16.7 -43.2 54.2

Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga

dan Tenaga Keamanan30 109 170 11 7 123 0.3 -36.4 -76.7 12.8

Ø Petani dan Nelayan 29 121 168 18 10 122 0.3 -44.4 -65.5 0.8

Ø Pegawai Bank 11 177 200 13 12 82 0.2 -7.7 9.1 -53.7

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan

organisasi dan kelompok keagamaan1 37 50 5 1 28 0.1 -80.0 0.0 -24.3

Ø Pengurus Parpol 3 19 28 2 4 26 0.1 100.0 33.3 36.8

Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi

tidak berbadan hukum lainnya0 66 69 0 2 5 0.0 n.a. n.a. -92.4

Ø Pegawai Money Changer 0 3 4 0 0 2 0.0 n.a. n.a. -33.3

Ø Pengrajin 0 0 2 0 0 1 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tidak Teridentifikasi dll 277 2,404 3,401 400 324 3,618 9.6 -19.0 17.0 50.5

Total Terlapor Perseorangan 3,282 32,996 44,648 4,677 4,327 37,724 100.0 -7.5 31.8 14.3

Jenis Pekerjaan Utama

Terlapor Perseorangan


Kumulatif s.d.

September-2017


(Dalam Persen)


Tabel 5

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 779 7,839 10,422 1,254 1,132 9,714 25.8 -9.7 45.3 23.9

Ø Usia 30 - 40 tahun 902 9,601 12,892 1,358 1,183 10,702 28.4 -12.9 31.2 11.5

Ø Usia 40 - 50 tahun 817 8,345 11,361 1,040 1,054 8,857 23.5 1.3 29.0 6.1

Ø Usia 50 - 60 tahun 526 5,067 6,847 645 669 5,635 14.9 3.7 27.2 11.2

Ø Usia Diatas 60 tahun 220 1,754 2,538 331 247 2,338 6.2 -25.4 12.3 33.3

Ø Tidak Teridentifikasi 38 390 588 49 42 478 1.3 -14.3 10.5 22.6

Total Terlapor Perseorangan 3,282 32,996 44,648 4,677 4,327 37,724 100.0 -7.5 31.8 14.3

Kategori Umur

Terlapor Perseorangan


Kumulatif s.d.

September-2017


(Dalam Persen)


Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Terkait Tindak Pidana 980 10,071 13,164 1,113 1,313 10,779 25.7 18.0 34.0 7.0

Ø Penipuan 509 4,913 6,574 465 594 4,789 44.4 27.7 16.7 -2.5

Ø Korupsi 203 2,175 2,829 232 362 2,457 22.8 56.0 78.3 13.0

Ø Terorisme 35 217 340 118 64 739 6.9 -45.8 82.9 240.6

Ø Perjudian 8 822 883 100 29 713 6.6 -71.0 262.5 -13.3

Ø Di Bidang Perpajakan 35 263 387 22 70 382 3.5 218.2 100.0 45.2

Ø Penyuapan 26 235 320 52 68 357 3.3 30.8 161.5 51.9

Ø Di Bidang Perbankan 24 518 602 37 43 287 2.7 16.2 79.2 -44.6

Ø Narkotika 47 343 528 18 13 283 2.6 -27.8 -72.3 -17.5

Ø Di Bidang Kelautan 0 72 72 1 0 146 1.4 -100.0 n.a. 102.8

Ø Penggelapan 14 94 118 20 21 144 1.3 5.0 50.0 53.2

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 2 3 6 0 0 79 0.7 n.a. -100.0 2,533.3

Ø Di Bidang Kehutanan 0 7 7 1 0 51 0.5 -100.0 n.a. 628.6

Ø Perdagangan Manusia 51 58 63 1 0 33 0.3 -100.0 -100.0 -43.1

Ø Di Bidang Pasar Modal 1 4 5 1 0 10 0.1 -100.0 -100.0 150.0

Ø Pencurian 0 7 10 0 3 9 0.1 n.a. n.a. 28.6

Ø Penyelundupan Barang 0 4 4 1 2 8 0.1 100.0 n.a. 100.0

Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 0 0 1 1 6 0.1 0.0 n.a. n.a.

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 4 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Prostitusi 0 7 8 0 0 3 0.0 n.a. n.a. -57.1

Ø Psikotropika 4 6 6 0 2 3 0.0 n.a. -50.0 -50.0

Ø Di Bidang Asuransi 0 0 0 2 0 2 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Ø Pemalsuan Uang 3 5 6 1 0 2 0.0 -100.0 -100.0 -60.0

Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Penyelundupan Imigran 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Tindak pidana lain yang diancam

dengan pidana penjara 4 tahun atau

lebih

18 317 395 40 41 272 2.5 2.5 127.8 -14.2

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll2,671 25,926 35,504 4,032 3,462 31,198 74.3 -14.1 29.6 20.3

Total LTKM 3,651 35,997 48,668 5,145 4,775 41,977 100.0 -7.2 30.8 16.6

Dugaan Tindak Pidana Asal


Kumulatif s.d.

September-2017


(Dalam Persen)


B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.

Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama September 2017 sebanyak 238.762 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 11.938 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut turun 6,0 persen (m-to-m), namun tercatat lebih tinggi 5,0 persen jika dibandingkan jumlah pada September 2016 (y-on-y).

Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun 2017 (s.d. Juli) telah sebanyak 2,1 juta laporan dari 359 PJK.

Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. September 2017, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 23,2 juta LTKT.

Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,2 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,1 persen).

Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 100,0 persen atau sebanyak 14,6 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan

s.d. September 2017

22

7,4

06

22

9,0

53

23

5,4

23

26

0,3

76

25

6,9

85

20

1,9

65

21

7,6

42

15

8,8

48

28

8,8

90

20

1,0

81

27

1,8

57

25

3,9

06

23

8,7

62

0.7 2.810.6

-1.3

-21.47.8

-27.0

81.9-30.4

35.2 -6.6-6.0

- 40. 0

- 20. 0

0. 0

20. 0

40. 0

60. 0

80. 0

100. 0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000


2017

LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”


Tabel 7

Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif

s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif

s.d.

September-

2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 8,620,893 9,676,385 226,112 2,022,372 2,741,092 252,285 236,969 2,073,933 14,491,410 23,112,303 269

Ø Bank Umum 8,619,074 9,664,504 225,865 2,019,932 2,737,980 252,072 236,672 2,071,503 14,473,987 23,093,061 108

Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 11,881 247 2,440 3,112 213 297 2,430 17,423 19,242 161

Non Bank 10,530 40,088 1,294 10,012 16,144 1,621 1,793 16,003 72,235 82,765 108

Ø Pasar Modal 44 34 1 2 5 0 0 0 39 83 0

Ø Asuransi 165 863 0 4 4 0 0 186 1,053 1,218 2

Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 3 476 30 233 328 1 2 54 858 861 5

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Asing

9,972 34,752 1,220 9,175 14,862 1,546 1,749 14,908 64,522 74,494 91

Ø Money Remittance/KUPU 346 3,827 43 437 784 74 42 855 5,466 5,812 10

Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0

Ø Koperasi 0 3 0 84 84 0 0 0 87 87 0

Ø Pegadaian 0 130 0 77 77 0 0 0 207 207 0

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka

Komoditi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKT 8,631,423 9,716,473 227,406 2,032,384 2,757,236 253,906 238,762 2,089,936 14,563,645 23,195,068 377

Tahun 2016 Tahun 2017

Tahun 2011-

2015

Jumlah

PJK Pelapor

Tahun 2017

(s.d.

September-

2017)

Jumlah

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Jan

2003 s.d.

September-

2017

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT


14,270,06116,121,147

18,347,896

21,105,13223,195,068

2,022,920 1,851,086 2,226,749 2,757,236 2,089,936

13.0%

13.8%

15.0%

9.9%

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

18,000,000

21,000,000

24,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d.September 2017.


C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT)

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.

Selama September 2017, terdapat penambahan 1 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.

Dengan adanya penambahan LPUT selama September 2017 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. September 2017 tercatat sebanyak 27.630 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (56,9 persen) dan Batam (40,5 persen).

Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga September 2017, tercatat terjadi 297 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 18 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 46,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.

Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif

s.d.

September-

2016

Jan-2016 s.d.

Des-2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif

s.d.

September-

2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Batam 2,683 1,613 0 3,595 3,595 0 0 3,309 8,517 11,200

Ø Soekarno Hatta 2,866 6,430 0 2,954 3,556 3 0 2,861 12,847 15,713

Ø Bandung 3 4 0 0 0 0 0 4 8 11

Ø Tanjung Balai Karimun 0 34 0 2 2 0 0 17 53 53

Ø Tj. Pinang 97 15 0 2 2 0 1 3 20 117

Ø Ngurah Rai Denpasar 50 75 0 108 108 0 0 180 363 413

Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5

Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9

Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Ø Medan 3 1 0 1 1 0 0 3 5 8

Ø Balikpapan 0 2 0 1 1 0 0 4 7 7

Ø Pontianak 0 2 0 2 2 0 0 9 13 13

Ø Pekanbaru 0 2 0 0 0 0 0 6 8 8

Ø Semarang (Tj. Emas) 0 3 0 3 3 0 0 2 8 8

Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12

Ø Palembang 0 1 0 1 1 0 0 2 4 4

Ø Yogyakarta 0 4 0 0 0 0 0 3 7 7

Ø Mataram 0 4 0 0 1 0 0 2 7 7

Ø Entikong 0 1 0 2 3 0 0 0 4 4

Ø Kuala Namu 0 0 0 13 15 0 0 0 15 15

Ø Juanda 0 0 0 13 14 0 0 0 14 14

Total LPUT 5,711 8,209 0 6,697 7,304 3 1 6,406 21,919 27,630

Lokasi Pelaporan


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah Jan 2006 s.d.

September-2017Tahun 2011-

2015

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2016

Jumlah

Tahun 2017

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”


Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan


11,200

15,713

11

53

117

413

5

9

2

8

7

13

8

8

12

4

7

7

4

15

14

0 5,000 10,000 15,000 20,000

Batam

Soekarno Hatta

Bandung

Tanjung Balai Karimun

Tj. Pinang

Ngurah Rai Denpasar

Dumai

Teluk Bayur

Teluk Nibung

Medan

Balikpapan

Pontianak

Pekanbaru

Semarang (Tj. Emas)

Lombok

Palembang

Yogyakarta

Mataram

Entikong

Kuala Namu

Juanda

Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT


12,43213,902 13,920

21,224

27,630

3,461 1,470 18 7,304 6,406

11.8%0.1%

52.5%

30.2%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2013 2014 2015 2016 2017

Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006

- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. September 2017.


Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. September 2017

(1) (2) (3)

Ngurah Rai Denpasar 137 46.1%

Soekarno Hatta 59 19.9%

Batam 49 16.5%

Kuala Namu 10 3.4%

Pekan Baru 8 2.7%

Pontianak 8 2.7%

Medan 6 2.0%

Tarakan 4 1.3%

Dumai 3 1.0%

Bandung 3 1.0%

Tj. Pinang 2 0.7%

Teluk Bayur 2 0.7%

Tj. Balai Karimun 1 0.3%

Halim Perdana Kusumah 1 0.3%

Teluk Nibung 1 0.3%

Juanda 1 0.3%

Mataram 1 0.3%

Palembang 1 0.3%

Total Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai297 100.0%

%Lokasi Pelaporan

Jumlah

Jan-2006

s.d. September-

2017

Grafik 13

Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan


137

59

49

10

8

8

6

4

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

Ngurah Rai Denpasar

Soekarno Hatta

Batam

Kuala Namu

Pekan Baru

Pontianak

Medan

Tarakan

Dumai

Bandung

Tj. Pinang

Teluk Bayur

Tj. Balai Karimun

Halim Perdana Kusumah

Teluk Nibung

Juanda

Mataram

Palembang


D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa (PBJ)

Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.

Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama September 2017 tercatat bertambah sebanyak 4.170 Laporan, atau naik sebesar 45,0 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau lebih tinggi 20,1 persen dibandingkan jumlah pada September 2016.

Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga September 2017 telah mencapai 173.006 laporan yang berasal dari 363 PBJ.

Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. September 2017, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 105.269 laporan atau 60,8 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 63.321 laporan atau 36,6 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 3.549 laporan atau 2,1 persen, Balai Lelang sebanyak 801 laporan atau 0,5 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen.

Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)

Mei 2012 s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.

September-

2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Perusahaan Properti 63,199 1,963 21,736 27,430 1,355 2,125 14,640 105,269 206

Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 38,575 1,465 9,750 13,751 1,453 1,907 10,995 63,321 110

Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 2,678 20 569 616 37 60 255 3,549 4

Ø Balai Lelang 342 24 99 123 31 78 336 801 42

Ø Barang Seni / Antik 0 0 4 4 0 0 0 4 1

Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0

Total LTPBJ 104,856 3,472 32,158 41,924 2,876 4,170 26,226 173,006 363

Jumlah PBJ

Pelapor Mei

2012 s.d.

September-2017

Jenis Perusahaan

Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)

Tahun

2012-2015

Tahun 2016Jumlah LTPBJ

Mei 2012 s.d.

September-2017

Tahun 2017

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:

1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan

perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran

menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e-

wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan

simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang

perdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan

perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik;

atau 5. balai lelang.”


Grafik 14

Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. September 2017

206

110

4

42

1

105,269

63,321

3,549

801

4

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

Perusahaan Properti

Pedagang Kendaraan Bermotor

Perhiasan / logam mulia

Balai Lelang

Barang Seni / Antik

Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ

Grafik 15 Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ

Tahun 2017 (s.d. September 2017)

Perusahaan Properti14,640

56%

Pedagang Kendaraan Bermotor

10,99542%

Perhiasan /

logam mulia1295%

Balai Lelang3361%

Barang Seni / Antik

00%


E. Laporan Transaksi

Keuangan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

Hingga akhir September 2017 sebanyak 183 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 93 PJK Bank Umum dan 90 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,3 persen dari keseluruhan LTKL.

Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (29 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (38 persen), dan KUPU (33 persen).

Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. September 2017 sebanyak 22,6 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 501,7 ribu laporan atau sebanyak 25,1 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 13,5 juta Laporan atau 60,0 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 9,0 juta Laporan atau 40,0 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.590 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp1.180 juta untuk setiap LTKL Incoming.

UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Grafik 17 Jumlah LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK UMUM52.3%

NON BANK UMUM47.7%

Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK UMUM93

51%

NON BANK UMUM

90 49%


Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. September 2017

SWIFT29%

NON SWIFT38%

KUPU33%

Grafik 19

Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. September 2017

Outgoing

9,033,93940%

Incoming

13,544,20260%

Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. September 2017

Outgoing

14,366,719,349,584,500

47%

Incoming

15,986,908,287,252,400

53%


Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank

Periode September 2016 s.d. September 2017

212 209 219

177200

182

226

188209

182210 211 197

305 312320

271

325298

361

308336

298

358335

322

0

50

100

150

200

250

300

350

400


Ribu Laporan

Outgoing Incoming

Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode September 2016 s.d. September 2017

335 323 350

256 297263

363268

323267 325 343 334

371369

1,440

314 305279

374300 322

288

341 355 358

50

250

450

650

850

1,050

1,250

1,450


Triliun Rp

Outgoing

Incoming

Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank

Periode September 2016 s.d. September 2017

1,5821,543 1,596 1,446 1,485 1,446

1,6051,426

1,545 1,464 1,5461,620

1,696

1,2151,183

4,507

1,160938 936

1,038 975 957 967 952 1,0601,113

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0


Juta Rp/Laporan

Outgoing

Incoming


F. Laporan

Penundaan Transaksi

(LPT) Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan September 2017.

Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama September 2017 tercatat sebanyak 6 Laporan, atau lebih rendah sebesar 66,7 persen dibandingkan jumlah pada Agustus 2017 yang sebanyak 18 laporan.

Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga September 2017 tercatat sebanyak 2.816 laporan.

Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2017 (s.d. September 2017) dilakukan oleh PJK Bank (97,5 persen), terutama BPD (76,2 persen) dan Bank Negara (11,4 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (61,9 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (99,5 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (34,2 persen), Pegawai Swasta (18,8 persen), Ibu Rumahtangga (11,9 persen), dan Pelajar/Mahasiswa (11,4 persen).

Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama tahun 2017 (s.d. September 2017) bernilai dibawah Rp100 juta (93,6 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 93,1 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.

Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama tahun 2017 (s.d. September 2017) terjadi di Propinsi Sumatera Selatan (73,3 persen) dan DKI Jakarta (20,3 persen).

Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 55,9 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut

diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.


Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

September 2016 s.d. September 2017

2326

13 15

32

26 28 25

116

50

18

6

0

15

30

45

60


Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.

September-

2017

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bank 22 263 314 17 6 197 97.5 -64.7 -72.7 -25.1

Ø Bank Negara 12 171 201 0 0 23 11.4 n.a. -100.0 -86.5

Ø Bank Swasta 0 11 16 0 0 18 8.9 n.a. n.a. 63.6

Ø BPD 9 78 92 17 5 154 76.2 -70.6 -44.4 97.4

Ø Bank Asing 1 2 3 0 1 2 1.0 n.a. 0.0 0.0

Ø Bank Campuran 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Non Bank 1 17 20 1 0 5 2.5 -100.0 -100.0 -70.6

Ø Asuransi 1 17 20 1 0 5 2.5 -100.0 -100.0 -70.6

Ø Pasar Modal 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9


(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah LPT% Distribusi

Kumulatif s.d.

September-2017

Tabel 12

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil

s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.

September-

2017


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aspek Formil dan Aspek Materil

terpenuhi0 8 9 0 0 4 2.0 n.a. n.a. -50.0

Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek

Materil tidak terpenuhi23 270 322 11 5 188 93.1 -54.5 -78.3 -30.4

Aspek Formil tidak terpenuhi, namun

Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Aspek Formil dan Aspek Materil tidak

terpenuhi0 2 3 7 1 10 5.0 -85.7 n.a. 400.0

Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9

Pemenuhan Aspek Formil

dan Aspek Materil

Laporan Penundaan Transaksi


Kumulatif s.d.

September-2017


(Dalam Persen)

Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam

setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.



Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda

s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.

September-

2017


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Transfer 12 140 165 10 4 125 61.9 -60.0 -66.7 -10.7

Tarik/Setor Tunai 3 33 41 1 1 13 6.4 0.0 -66.7 -60.6

SMS/Mobile Banking 1 14 21 0 0 7 3.5 n.a. -100.0 -50.0

Internet Banking 0 0 1 0 0 3 1.5 n.a. n.a. n.a.

Polis Asuransi 1 11 13 0 0 2 1.0 n.a. -100.0 -81.8

Incoming Valas 1 3 4 0 0 1 0.5 n.a. -100.0 -66.7

Remittance 0 3 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Saham 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kirim Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Lainnya 3 35 39 0 1 34 16.8 n.a. -66.7 -2.9

Tidak Terisi 2 41 46 7 0 17 8.4 -100.0 -100.0 -58.5

Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9

Jenis Transaksi Yang Ditunda

Jumlah LPT % Distribusi

Kumulatif s.d.

September-2017


(Dalam Persen)


Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.

September-

2017


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 23 278 330 18 6 201 99.5 -66.7 -73.9 -27.7

Ø Pengusaha/Wiraswasta 14 93 120 6 2 69 34.2 -66.7 -85.7 -25.8

Ø Pegawai Swasta 5 60 66 3 2 38 18.8 -33.3 -60.0 -36.7

Ø Ibu Rumahtangga 2 34 38 6 0 24 11.9 -100.0 -100.0 -29.4

Ø Pelajar/Mahasiswa 1 37 46 1 1 23 11.4 0.0 0.0 -37.8

Ø Buruh 0 7 9 1 1 19 9.4 0.0 n.a. 171.4

Ø Pedagang 0 10 11 0 0 10 5.0 n.a. n.a. 0.0

Ø PNS 1 6 7 0 0 8 4.0 n.a. -100.0 33.3

Ø PEPS 0 4 4 1 0 4 2.0 -100.0 n.a. 0.0

Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) 0 1 1 0 0 2 1.0 n.a. n.a. 100.0

Ø Profesional 0 0 0 0 0 1 0.5 n.a. n.a. n.a.

Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Pengajar/Dosen 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Belum/Tidak Bekerja 0 3 4 0 0 1 0.5 n.a. n.a. -66.7

Ø Tidak Teridentifikasi 0 21 22 0 0 2 1.0 n.a. n.a. -90.5

Korporasi 0 2 4 0 0 1 0.5 n.a. n.a. -50.0

Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9

Jenis Terlapor dan

Pekerjaan Utama

Terlapor Perorangan


(Dalam Persen)Jumlah LPT % Distribusi

Kumulatif s.d.

September-2017


Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda

s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.

September-

2017


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Dibawah Rp100 juta 20 259 306 17 6 189 93.6 -64.7 -70.0 -27.0

Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 3 13 19 1 0 9 4.5 -100.0 -100.0 -30.8

Ø Diatas Rp1 miliar 0 8 9 0 0 4 2.0 n.a. n.a. -50.0

Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9


Kumulatif s.d.

September-2017

Kategori Nominal Transaksi


(Dalam Persen)


Tabel 16

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi

s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.

September-

2017


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

SUMSEL 9 79 92 17 5 148 73.3 -70.6 -44.4 87.3

DKI JAKARTA 5 126 147 1 1 41 20.3 0.0 -80.0 -67.5

JAWA BARAT 2 30 35 0 0 3 1.5 n.a. -100.0 -90.0

KALTIM 0 2 2 0 0 3 1.5 n.a. n.a. 50.0

NTB 0 0 0 0 0 2 1.0 n.a. n.a. n.a.

SULSEL 1 1 1 0 0 1 0.5 n.a. -100.0 0.0

PAPUA 0 0 0 0 0 1 0.5 n.a. n.a. n.a.

JAWA TIMUR 0 8 8 0 0 1 0.5 n.a. n.a. -87.5

SUMBAR 0 1 3 0 0 1 0.5 n.a. n.a. 0.0

BANTEN 1 10 13 0 0 1 0.5 n.a. -100.0 -90.0

KALSEL 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KALBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

RIAU 2 8 10 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

KALTENG 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

SULTRA 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

DIY 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

JAMBI 0 1 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

SUMUT 1 4 4 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

SULBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULTENG 0 1 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

BALI 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULUT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

NAD 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

JAWA TENGAH 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

NTT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KEP BABEL 1 1 1 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

MALUKU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KEPRI 1 1 2 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

LAMPUNG 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9


Kumulatif s.d.

September-2017


(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK

Penunda Transaksi

Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.

September-

2017


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pertimbangan (1) dan (2) 0 37 40 0 1 5 2.5 n.a. n.a. -86.5



Pertimbangan (1) saja 0 32 38 1 2 49 24.3 100.0 n.a. 53.1

Pertimbangan (2) saja 10 46 56 0 0 33 16.3 n.a. -100.0 -28.3

Pertimbangan (3) saja 0 14 14 0 0 2 1.0 n.a. n.a. -85.7

Tidak Teridentifikasi 13 148 183 17 3 113 55.9 -82.4 -76.9 -23.6

Total LPT 23 280 334 18 6 202 100.0 -66.7 -73.9 -27.9

Alasan Penundaan Transaksi


Kumulatif s.d.

September-2017


(Dalam Persen)

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak

pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.


A. Hasil Analisis (HA)

Selama September 2017, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 33 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 220 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 11 HA (33,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 84 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 22 HA (66,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 136 laporan.

Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah HA yang telah disampaikan PPATK kepada Penyidik selama tahun 2017 (s.d. September 2017) adalah sebanyak 274 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.142 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 90 HA (32,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 614 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 184 HA (67,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.528 laporan.

Setelah berlakunya UU TPPU s.d. September 2017, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 2.547 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.810 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 840 HA (33,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.656 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 1.707 HA (67,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 6.154 laporan.

Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. September 2017, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 3.978 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 11.920 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 2.012 HA (50,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 5.507 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 1.966 HA (49,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 6.413 laporan.

Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2017 (s.d. September 2017), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 131 HA (47,8 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut lebih rendah sebesar 14,9 persen dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2016 yang berjumlah sebanyak 154 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami penurunan sebesar 20,0 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2016.

PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2017 (s.d. September 2017), jumlah IHA yang telah disampaikan sebanyak 278 IHA.

ANALISIS & PEMERIKSAAN








UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”


Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif

s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif

s.d.

September-

2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PROAKTIF

Ø Hasil Analisis 1,172 647 14 73 103 12 11 90 840 2,012

Ø LTKM Terkait 2,851 1,939 14 73 103 52 84 614 2,656 5,507

INQUIRY**)

Ø Hasil Analisis 259 1,191 39 239 332 23 22 184 1,707 1,966

Ø LTKM Terkait 259 4,294 39 239 332 246 136 1,528 6,154 6,413

TOTAL

Ø Hasil Analisis 1,431 1,838 53 312 435 35 33 274 2,547 3,978

Ø LTKM Terkait 3,110 6,233 53 312 435 298 220 2,142 8,810 11,920

Tahun 2011-

2015

Tahun 2016

Jumlah

Jenis Hasil Analisis (HA)



2003 s.d.

September-

2017

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2017

Keterangan : - Cut off data per 30 September 2017. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan

sebagai HA.

Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik

Berdasarkan Jenis HA Januari 2013 s.d. September 2017

301

456

362

435

274

70 73

110 10390

231

383

252

332

184

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2013 2014 2015 2016 2017

HA per-Tahun Proaktif Inquiry


Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik


September-

2016

Kumulatif

s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif

s.d.

September-

2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø KEPOLISIAN SAJA 0 646 28 128 186 17 18 126 958 958Ø KEJAKSAAN SAJA 104 328 8 60 86 1 2 27 441 545Ø KPK SAJA 0 487 12 70 100 8 11 77 664 664Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 0 99 99Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 0 0 0 0 0 0 52 1,379Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 0 5 5

Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7Ø DITJEN PAJAK 0 162 5 45 52 6 0 32 246 246Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 12 0 1 2 1 0 5 19 19Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)0 36 0 8 9 2 2 7 52 52

JUMLAH HA 1,431 1,838 53 312 435 35 33 274 2,547 3,978

Penyidik

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

September-

2017Tahun 2011-

2015

Tahun 2016

Jumlah

Tahun 2017

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif

s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif

s.d.

September-

2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Korupsi; 580 945 23 154 221 12 18 131 1,297 1,877

Ø Penyuapan; 40 48 5 8 11 1 0 11 70 110

Ø Narkotika; 47 62 5 25 31 4 3 20 113 160

Ø Di bidang perbankan; 46 30 0 8 11 1 2 4 45 91

Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Kepabeanan; 9 18 0 1 2 1 0 4 24 33

Ø Terorisme/Pendanaan

Teorisme;

19 45 5 17 29 2 2 13 87 106

Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9

Ø Penggelapan; 42 59 3 4 5 2 1 12 76 118

Ø Penipuan; 419 224 7 42 54 4 6 31 309 728

Ø Pemalsuan uang; 5 5 0 0 0 0 0 0 5 10

Ø Perjudian; 17 35 0 5 5 0 0 1 41 58

Ø Prostitusi; 4 1 0 1 1 0 0 0 2 6

Ø Di bidang perpajakan; 7 151 5 40 46 6 0 32 229 236

Ø Di bidang kehutanan; 6 7 0 0 0 0 0 0 7 13

Ø Di bidang kelautan dan

perikanan;

0 0 0 0 0 1 0 2 2 2

Ø Perdagangan orang; 0 4 0 1 3 1 0 4 11 11Ø Pidana lain yang diancam dengan

penjara 4 tahun atau lebih0 25 0 1 1 0 0 5 31 31

Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 173 0 5 15 0 1 4 192 377

JUMLAH HA 1,431 1,838 53 312 435 35 33 274 2,547 3,978

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

September-

2017

Tahun 2016Dugaan Tindak Pidana Asal

JumlahTahun 2011-

2015

Tahun 2017


Tabel 21

Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Januari 2003 s.d. September 2017 (HA database)

Hasil

Analisis

LTKM

Terkait

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010 553 938

2011-2012 220 460

2013 35 44

2014 36 63

2015 1 1

2016 - -

2017

(s.d. September) - -

Jumlah 292 568

845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. September 2017

Tahun

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak

pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.

Grafik 26

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik


35 36

1 0 0

301

456

362

435

274

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2013 2014 2015 2016 2017

HA Database HA ke Penyidik


Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan

MoU dengan Lembaga/Instansi#)

Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif

s.d.

September-

2016

Jan-2016

s.d. Des-

2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif

s.d.

September-

2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Komisi Pemberantasan

Korupsi

378 45 3 24 36 8 2 39 120 498

Ø Badan Pengawas Pemilu 9 4 0 0 0 0 0 0 4 13

Ø Komisi Yudisial 5 20 1 2 3 1 0 1 24 29

Ø Tim Tas TIPIKOR

(Bubar Tgl 11/06/2007)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.

2012)

34 14 0 0 0 0 0 0 14 48

Ø Bank Indonesia 8 13 0 4 7 0 0 5 25 33

Ø Dirjen Pajak 47 43 2 48 49 4 2 19 111 158

Ø Kementerian Luar Negeri 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2

Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 13 1 2 2 0 1 1 16 29

Ø Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan

6 0 0 0 0 0 1 4 4 10

Ø Kementerian Keuangan 39 110 1 19 24 0 5 21 155 194

Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 1 0 4 5 0 0 1 7 8

Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 0 0 1 1 0 0 1 2 3

Ø Badan Narkotika Nasional 12 4 0 3 3 1 0 2 9 21

Ø Kementerian Hukum dan

HAM

1 20 0 0 0 0 0 1 21 22

Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

0 2 0 1 1 0 0 0 3 3

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

0 2 0 2 2 0 0 0 4 4

Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 13 0 4 5 1 0 3 21 21

Ø Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan RI

0 3 1 1 1 0 0 4 8 8

Ø Kementerian Kelautan dan

Perikanan RI

0 5 0 5 6 0 0 3 14 14

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian RI

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI

0 4 0 4 5 0 0 0 9 9

Ø Kementerian Agama RI 0 1 0 0 0 0 0 3 4 4

Ø Tentara Nasional Indonesia 0 2 1 13 13 2 1 8 23 23

Ø BNPB 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Pertahanan 0 0 0 5 7 0 0 1 8 8

Ø Bappenas 0 0 0 2 4 0 0 0 4 4

Ø Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

0 0 0 2 2 0 0 2 4 4

Ø Badan Kepegawaian Negara 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Kesehatan 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Agraria dan Tata

Ruang / Badan Pertanahan

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Badan Intelijen Negara 0 0 0 0 7 1 0 3 10 10

Ø Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Kementerian Perhubungan 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3

Ø Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal

0 0 0 0 0 0 0 3 3 3

Ø Kementerian Badan Usaha

Milik Negara RI

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi

0 0 0 0 0 3 6 19 19 19

Ø Badan Pengawasan Obat

Makanan

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø SKK Migas 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Lainnya 6 180 16 111 147 11 10 126 453 459

JUMLAH IHA 563 503 26 261 334 33 29 278 1,115 1,678

Tahun 2017

Tahun 2011-

2015

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

September-

2017

Tahun 2016Instansi

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum

dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.


B. Karakteristik Terlapor

Berdasarkan HA

Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2017

(s.d. September 2017) yang berjumlah sebanyak 90 HA,

mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan

(81,1 persen atau sebanyak 73 HA).

Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA

proaktif selama tahun 2017 (s.d. September 2017)

bernominal di atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 66,3 persen atau

sebanyak 59 HA.

Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian

besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di

Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 58,9 persen.

Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-

2016

Jan-2016 s.d.

Des-2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.

September-

2017


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 1 34 54 6 10 73 81.1 66.7 900.0 114.7

Ø Laki-Laki 1 32 48 6 8 61 67.8 33.3 700.0 90.6

Ø Perempuan 0 2 6 0 2 12 13.3 n.a. n.a. 500.0

Non Perorangan/Korporasi 13 39 49 6 1 17 18.9 -83.3 -92.3 -56.4

Total HA Proaktif 14 73 103 12 11 90 100.0 -8.3 -21.4 23.3

Kategori Terlapor

Jumlah HA % Distribusi

Kumulatif s.d.

September-

2017


(Dalam Persen)

Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA


Dibawah Rp1

Miliar21.321%

Rp1 Miliar - Rp2

Miliar2.22%

Rp2 Miliar - Rp3

Miliar5.6

Rp3 Miliar - Rp4

Miliar3.44%

Rp4 Miliar - Rp5

Miliar1.1

Di atas Rp 5

Miliar66.3

UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”


Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif

Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. September 2017

September-

2016

Kumulatif s.d.

September-

2016

Jan-2016 s.d.

Des-2016

Agustus-

2017

September-

2017

Kumulatif s.d.

September-

2017


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Utara 1 4 4 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Selatan 0 1 1 0 0 1 1.1 n.a. n.a. 0.0

Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Jambi 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Riau 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kepulauan Riau 0 0 0 0 1 4 4.4 n.a. n.a. n.a.

Lampung 0 0 0 1 0 1 1.1 -100.0 n.a. n.a.

Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Banten 0 1 1 2 0 2 2.2 -100.0 n.a. 100.0

DKI Jakarta 9 46 61 4 7 53 58.9 75.0 -22.2 15.2

Jawa Barat 0 4 7 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Jawa Tengah 0 1 3 2 0 6 6.7 -100.0 n.a. 500.0

Jawa Timur 0 3 5 1 0 2 2.2 -100.0 n.a. -33.3

DI Yogyakarta 1 2 2 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Bali 0 1 1 0 0 1 1.1 n.a. n.a. 0.0

coverstatistik biru april1 - ppatk · volume 91/thn viii/2017 volume 36/thn iv/2013 maret 2013...

Documents