css - vol 7 surakarta_final.doc

8/17/2019 CSS - Vol 7 Surakarta_Final.doc

1/45

STRATEGI SANITASI KOTA SURAKARTA2008 – 2010

Volume – 7

PARTISIPASI SEKTOR SWASTA DANLEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM

PEMBANGUNAN SANITASI

Kelomo! Ke"#$ S$%&'$(&Ko'$ Su"$!$"'$

2008

0


2/45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. L$'$" Bel$!$%)

Pengelolaan sanitasi saat ini harus menjadi prioritas karena permasalahan yang

ditimbulkan akibat dari pengelolaan yang kurang baik akan berdampak langsung

kepada derajat kesehatan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh

Pemerintah namun masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam mengatasi

persoalan pengelolaan sanitasi. Oleh karena itu masih dibutuhkan peran serta aktif

dari semua elemen masyarakat dalam pembangunan sanitasi, khususnya Sektor

Swasta dan Lembaga Non Pemerintah yang lain seperti Lembaga Swadaya

Masyarakat LSM! dan "operasi. #okumen Strategi Sanitasi "ota Surakarta $olume%&

ini memaparkan kajian dan strategi dalam Peningkatan Peran Serta Sektor Swasta

dan Lembaga Non Pemerintah dalam Sub%Sektor Persampahan dan Limbah 'air.

Salah satu aspek dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, perlu

diperhatikan adalah masalah persampahan dan penanganan limbah (air domestik

rumah tangga!. )pabila kualitas lingkungan terjaga dengan baik, derajat kesehatan

manusia akan meningkat pula. Oleh karena itu pemerintah maupun masyarakat

bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungannya agar tidak

membawa dampak buruk bagi penghuninya. #ampak tersebut notabene merupakan

efek samping dari akti*itas manusia sehari%hari, sehingga permasalahan yang

timbul biasanya adalah masalah sosial kesehatan masyarakat itu sendiri.

#erajat pengelolaan lingkungan sangat tergantung pada hal%hal sebagai

berikut+

a. ingkat sosial ekonomi masyarakat

b. ingkat pendidikan masyarakat

(. ingkat pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan

yang baik.

d. "ebijaksanaan pemerintah terkait keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan.

e. ingkat penggunaan sarana dan prasarana masyarakat, hal ini merupakan

salah satu sarana penting dalam men(apai serta meningkatkan sanitasi

1


3/45

lingkungan dengan tersedianya sistem pengelolaan sampah dan limbah (air

rumah tangga yang baik

-ntuk sub sektor persampahan #inas "ebersihan dan Pertamanan #"P! "ota

Surakarta telah membuat analisis komposisi sampah yang dibuang ke empat

Pembuangan )khir P)! seperti ditunjukan pada ambar /. Berdasarkan gra0k

komposisi sampah tersebut, apabila bagian sampah organik, kertas dan plastik bisa

ditangani dengan baik, maka minimal 123 permasalahan berkaitan dengan sampah

bisa diatasi. #engan demikian salah satu opsi strategi penanganan sampah yang

akan dirumuskan adalah memprioritaskan penanganan sampah jenis tersebut.

ambar /. "omposisi Sampah di P) Putri 'empo

Sumber: Dokumentasi Studi EHRA Kota Surakarta tahun 2006

-ntuk sub sektor limbah (air domestik, dari studi 456) diperoleh informasi saluran

jamban rumah tangga seperti pada diagram berikut.

ambar 7. 8enis Saluran 8amban 6umah angga

2


4/45

Sumber: Dokumentasi Studi EHRA Kota Surakarta tahun 2006

#ari gambaran hasil studi 4n*ironmental 5ealth 6isks )ssesment 456)! di atas,

terlihat bahwa sekitar /2.73 dari rumah tangga di Surakarta tidak memiliki toilet

atau akses pada M'", mereka buang air besar ditempat terbuka atau sungai.

"eberadaan fasilitas M'" 9 Sanimas merupakan alternatif solusi yang layak

ditindaklanjuti. ingkat utilisasi fasilitas sanitasi berbasis komunal yang ada saat ini

ternyata (ukup tinggi, baik oleh penduduk di sekitar fasilitas M'" 9 Sanimas dengan

membayar iuran bulanan! maupun oleh pengunjung insidental yang membayar

user fee!. Biaya pembangunan dan ketersediaan lahan merupakan kendala utama

bagi penyediaan fasilitas serupa di lokasi lain.

Namun demikian, berdasarkan penuturan dari Pengurus LSM yang membantu proses

pembangunan Sanimas, permasalahan yang relatif paling sulit adalah bukan

membangun Sanimas se(ara 0sik, tapi upaya untuk meraih partisipasi dan

kontribusi masyarakat serta meyakinkan mereka agar mau menggunakan dan

membayar setiap kali mereka menggunakan fasilitas tersebut. -paya untuk

meyakinkan masyarakat tersebut memakan waktu hampir : bulan.

Sistem pengelolaan sampah dan limbah (air domestik yang kurang baik dapat

menimbulkan permasalahan antara lain +

Mengganggu kebersihan dan keindahan kota

Limbah (air rumah tangga merupakan *ektor penyakit diare bakteri

Eschericia Colli!

Sampah juga dapat menjadi *ektor penyakit

Pen(emaran tanah oleh sampah dan limbah (air rumah tangga

Pen(emaran badan air permukaan sungai!

Melihat permasalahan yang mungkin terjadi akibat sistem pengelolaan sampah dan

limbah (air domestik yang kurang baik, maka perlu adanya peren(anaan sistem

pengelolaan sampah dan limbah (air domestik yang teren(ana dengan baik yang

tentunya akan melibatkan semua pihak%pihak terkait termasuk sektor swasta dan

lembaga non pemerintah.

1.2. M$!(u* *$% Tu#u$%

3


5/45

Maksud penyusunan 6en(ana Strategis Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non

Pemerintah dalam Pengelolaan Sanitasi "ota Surakarta ini yaitu untuk merumuskan

strategi pelibatan Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pengelolaan

persampahan dan limbah (air domestik "ota Surakarta.

ujuan dari penggalangan Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non

Pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah dan limbah (air domestik di

"ota Surakarta adalah+

1. Mendukung pelaksanaan misi Pemerintah "ota Surakarta yaitu+

a. 6e*italisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat

dalam semua bidang pembangunan serta perekatan kehidupan

bermasyarakat dengan komitmen (inta kota yang berlandaskan pada

nilai%nilai "ota Surakarta sebagai kota budaya

b. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi "ota Surakarta sebagai

pema(u tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing

tinggi serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan

yang akrab lingkungan

2. erpeliharanya kebersihan dan keindahan "ota Surakarta dengan membangun

sinergi antara unsur Pemerintah "ota Surakarta, seluruh komponen masyarakat

dan pengusaha swasta. #engan demikian semua pihak yang berkepentingan

dapat berperan se(ara proporsional dan terintegrasi.

1+,+ Pe%)e"'&$% *$% S$($"$%

#e0nisi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pengelolaan sampah

dan limbah (air domestik adalah semua pihak%pihak yang terkait dengan usaha

pengelolaan sampah dan limbah (air, ke(uali lembaga pemerintah Satuan "erja

Perangkat #aerah9#inas terkait!. Sedangkan sasaran dari perumusan strategi

pelibatan Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pengelolaan sampah

dan limbah (air domestik ini adalah menarik serta memberikan tugas dan fungsi

yang semestinya kepada sektor swasta dan lembaga non pemerintah. #alam

melakukan ini tentunya diperlukan analisa terhadap perlunya strategi dan umpan

balik feed back ! yang mungkin akan diberikan oleh pemerintah sebagai

penyelenggara dan penanggungjawab pengelolaan sampah dan limbah (air

domestik kepada Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah.

4


6/45

5


7/45

BAB II

SUB STRATEGI 1 – PERAN SERTA SWASTA DAN LEMBAGA NONPEMERINTAH DALAM SUB SEKTOR PERSAMPAHAN

2+1+ Ko%*&(& S$$' I%&

2+1+1+P$"'&(&$(& Se!'o" S-$('$ *$l$m Su./Se!'o" Pe"($m$$%

Partisipasi sektor swasta dalam bidang persampahan yang paling kelihatan di

Surakarta adalah mereka yang bergerak pada bisnis daur ulang sampah

inorganik . Mereka yang terlibat, mulai dari para pemulung, pedagang perantara

atau sering disebut pengepul dan pabrik daur ulang. 8aringan mereka sudah

terbangun dengan baik dan rapi, terutama untuk perdagangan jenis sampah

plastik, logam dan kertas. Para pelaku bisnis ini, baik skala indi*idu maupun

perusahaan, telah membentuk struktur mata rantai yang dinamis dan ;eksibel.

Volume S$m$ $%) D&*$u" Ul$%)

6ata%rata jumlah sampah yang diangkut ke P) men(apai

pemulung sekitar /23 atau sekitar


8/45

#i P), selain dari yang dikonsumsi oleh sapi, saat ini belum ada sampah organik

yang diproses. Sampah tersebut hanya teronggok dan jumlahnya bertambah

sebanyak :,>=2 ton per bulan, atau sekitar &23 dari total timbulan sampah "ota

Surakarta.

N&l$& E!o%om& S$m$ P&l&$% *& Ko'$ Su"$!$"'$

Bila menga(u pada data komposisi sampah pada ambar :, dari jumlah total

sampah : juta per bulan

7


9/45

• "ertas+ 6p /


10/45

sampah sudah memberikan kontribusi yang (ukup berarti dalam mengurangi

angka pengangguran di "ota Surakarta.

9


11/45

ambar :. Peta Penanganan Sampah di Surakarta Saat iniSumber: Studi SSD! Kota Surakarta" 2006

?

Sumber sampah: Rumah tangga, Pasar, Jalan, Industri

Surakarta

Jakarta

Surabaya

Kota lain?

Tempat

Pembuangan

Sementara TPS!

Tempat

Pembuangan

"khir TP"!

Putri #empo

$%% & '%%

Pemulung

Logam: 36

ton per bulan?

Kertas: 555

ton per

bulan?

Plasti: 732

ton per

bulan?

Penampung

limbah logam

' Pedagang dan

Pabrik Plastik

Penampunglimbah kertas

Penampung

limbah plastik

' Penyedia

Jasa Produksi

Pellet Plastik

1%$( sapi

mengonsumsi

900 ton per

bulan sampa!

organi

Jakarta

Kudus

Kota lain?

Jakarta

Surabaya

Kota lain?Jakarta )Surabaya )

lainnya?

?

"ampa! plasti impor untu mengisi tru

#ang tela! mengirim pellet plasti $40 % 100 ton& bulan'

5(500 ton per

bulan

6(100 tons per mont!

)iespor *ari "uraarta tanpa pemrosesan

)iespor *ari suraarta tanpa pemrosesan

10


12/45

2+1+2+Pe"m$($l$$% Te"!$&' P$"'&(&$(& Se!'o" S-$('$ *$%Lem.$)$ No% Peme"&%'$ D$l$m Pe%)elol$$% S$m$

Permasalahan dalam pengelolaan sampah terkait dengan partisipasi

Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah yang (ukup menonjol antara

lain+

Belum A*$ S&%e")& Po'e%(& P&$!/P&$! $%) Te"l&.$'

ambar : memperlihatkan peta penanganan sampah di "ota Surakarta saat

ini. Semua pihak yang terlibat Pemkot, Pengusaha Sektor Swasta dan

Lembaga Non Pemerintah! berjalan sendiri%sendiri sesuai dengan orientasi

kepentingan bisnisnya. 5ingga saat ini belum ada inisiatif dari pihak manapun

untuk menggalang sinergi antar semua pihak yang terlibat tersebut untuk

menangani sampah se(ara terpadu. #engan kondisi seperti ini (ukup sulit

untuk membenahi masalah persampahan se(ara tuntas.

T"$%(e" Deo Ku"$%) Be"u%)(& Se.$)$&m$%$ Me('&%$+

Salah satu akibat dari belum adanya sinergi antar semua pihak yang terlibat

dalam persampahan adalah kurang berfungsinya transfer depo sebagaimana

mestinya. "eberadaan transfer depo dimaksudkan untuk menghilangkan atau

meminimalkan timbunan sampah seperti yang terjadi di PS. #iharapkan agar

para pembawa gerobak sampah dari sumbernya datang ke transfer depo

sesuai jadwal yang telah diatur dan langsung mentransfer muatan gerobaknya

ke dalam truk pengangkut sampah untuk dibawa ke P).

@ang sering terjadi selama ini adalah para pembawa gerobak malah sengaja

untuk tidak datang sesuai jadwal. )lasannya adalah karena mereka belum

sempat memilah sampah9 barang bekas yang kemungkinan masih memiliki

nilai jual. #engan demikian hampir di tiap transfer depo masih selalu terjadi

timbunan sampah dan transfer depo tersebut masih berfungsi sebagai PS.

"ondisi ketertiban di transfer depo semakin parah ketika pasukan pemulung

ikut membongkar timbunan sampah se(ara tidak beraturan. #engan demikian

target keberadaan transfer depo menjadi tidak ter(apai.

Belum A*$ Pem&l$$% S$m$ *$"& Sum.e"%$

Salah satu masalah klasik tapi (ukup menonjol dalam persampahan adalah

masih berbaurnya sampah mulai dari sumbernya hingga di P). -paya

10


13/45

pemilahan sampah dari sumbernya merupakan isu yang (ukup sederhana,

tapi sepertinya sangat sulit untuk diimplementasikan. )pabila sampah "ota

Surakarta bisa dipilah seperti hasil analisis komposisi sampah pada ambar /.

dipastikan akan sangat membantu dalam menjaring partisipasi swasta untuk

mengelola sampah.

Belum A*$ U$$ D$u" Ul$%) S$m$ O")$%&!+

)pabila menga(u ke ambar /, peluang yang paling besar pengaruhnya

dalam mengatasi masalah sampah di Surakarta adalah memproses sampah

organik menjadi kompos. 5al ini (ukup beralasan bila mengingat hampir &23

dari :,>=2 ton per bulan sampah di Surakarta adalah sampah organik yangselama ini terbengkalai begitu saja, ke(uali yang dikonsumsi oleh kambing di

PS%PS dan oleh sapi di P). 5anya masalah berikutnya, paling tidak untuk

jangka pendek, belum ada pihak atau pasar yang kemungkinan mampu

menyerap hasil produksi kompos.

2+2+ Ko%*&(& 3$%) D&$"$!$%

#i "ota Surakarta pada dasarnya saat ini telah terbentuk berbagai inisiatif

partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam Sub Sektor

Persampahan yang tumbuh se(ara alami. Sektor Swasta yang sudah

berpartispasi adalah mereka yang memandang keberadaan sampah

merupakan peluang usaha. Sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan

yang (ukup menonjol berkenaan dengan partisipasi Sektor Swasta dan

Lembaga Non Pemerintah dalam Sub%Sektor Persampahan di "ota Surakarta

adalah+

• Belum ada sinergi potensi pihak%pihak yang terlibat

• Belum ada kerangka hukum yang jelas terkait dengan peran Sektor

Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam Sub%Sektor Persampahan

di "ota Surakarta

• Belum ada inisiatif untuk mengajak sektor swasta dan

masyarakat9rumah tangga melakukan pemilahan sampah dari

sumbernya

• Belum ada inisiatif melibatkan sektor swasta dan masyarakat se(ara

masal untuk mendaur ulang sampah organik.

11


14/45

Oleh karena itu kondisi yang diharapkan atas partisipasi Sektor Swasta dan

Lembaga Non Pemerintah ini adalah teratasinya semua permasalahan di atas.

Se(ara lebih gamblang bentuk partisipasi se(ara terintegrasi atas semua

stakeholders dapat dilihat pada diagram ambar ?. Berdasarkan diagram

tersebut, kondisi yang diharapkan adalah+

• Semua timbulan sampah dapat disalurkan dan dimanfaatkan se(ara

optimal. Masih ada bagian sampah yang harus dibuang ke P), tapi

merupakan residu yang porsinya ditekan sesedikit mungkin. )pabila

hal ini bisa di(apai, pembuangan sampah residu di P) bisa

memanfaatkan metode sanitar# land$ll atau lainnya yang lebih baik

dari o%en dum%ing.• )danya kerangka hukum yang jelas terkait dengan partisipasi Sektor

Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam Sub%Sektor Persampahan,

sehingga dapat men(iptakan peluang dan iklim usaha yang kondusif.

• Pemerintah "ota lebih banyak berperan sebagai regulator. "alau ada

peran sebagai operator lebih banyak pada akti*itas yang memang

merupakan kewajiban sektor publik. Bahkan akti*itas ini pun sedapat

mungkin disubkontrakkan kepada sektor swasta sehingga pihak

Pemerintah "ota (ukup menetapkan Standar Pelayanan Minimum SPM!

yang harus dipenuhi oleh subkontraktor tersebut. Beberapa jenis

pekerjaan yang sebaiknya disubkontrakkan antara lain+ penanganan

kebersihan area publik jalan umum, taman kota, dan lain%lain! dan

pengangkutan sampah dari PS9transfer depo ke P), dan lain%lain.

• )danya wahana atau tempat untuk pengembangan sentra industri!

daur ulang

• )danya informasi tentang nilai ekonomis sampah kepada seluruh

elemen masyarakat

• )danya promosi, asistensi, bimbingan, bantuan modal bagi pengusaha

yang berke(impung di sektor persampahan

12


15/45

ambar ?. #iagram Penanganan Sampah Se(ara erintergrasi yang #iharapkan di "ota SurakartaSumber: Dinas Kebersihan dan !ertamanan &DK!' Kota Surakarta" 2006

Konsumen Kompos:

)aera! Pertanian

+rgani

Petugas lapangan

ebersi!an ota:

,-Pega/ai

!arian )KP

,-Pemulung

Pasar

KomersialPeruma!an

alan *an asilitas mum

TP"

TPS

ontainer

a "ampa!

Para pengepulsampa!

unorganik

Para pengepul

limba! ertas

Pengusa!a *aurulang limba!

plasti

Penampung besar&

Pabri *aur ulang

Plasti:

aarta

"uraba#aangerang

Kota lain?

Penampung besar&Pabri *aur ulangertas:

aarta

Ku*usKota lain?

Sumber Sampah

nit pengola! sampa!

organi a*i ompos *i tiap

elura!an& eamatan

rea tanggung a/ab

"ubontrator ebersi!an ota

rea tanggung a/ab

Pengusa!a *aur ulang sampa!unorganik

rea tanggung a/ab K"& unit

pengola! sampa! organi *i tiap

elura!an& eamatan

P,,;


16/45

2+,+ L$%)!$/L$%)!$ Me%u#u Ko%*&(& 3$%) D&$"$!$%

Beberapa upaya dan langkah kegiatan untuk men(apai kondisi yang

diharapkan tersebut di atas adalah+

/. Melakukan identi0kasi hambatan utama yang terkait dengan kebijakan

dan regulasi, kelembagaan, keuangan, teknologi dan

kepedulian9kesadaran masyarakat.

7. Menyusun kerangka hukum yang terkait dengan pelibatan Sektor

Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pembangunan sanitasi.:. Melakukan identi0kasi peluang keterlibatan pihak Sektor Swasta dan

Lembaga Non Pemerintah yang sesuai dengan modalitas atau bentuk%

bentuk "erjasama Pemerintah dan Swasta "PS! yang berlaku.

?. Menyiapkan Peraturan #aerah+

a. @ang mengatur bagi semua penghasil sampah untuk membuang

sampah dengan memilah antara sampah anorganik dan organik.

b. Memberikan insentif bagi warga masyarakat yang melakukan

pemilahan sampahnya dan bagi sektor swasta atau lembaga non

pemerintah yang berkegiatan di sektor persampahan.

(.Mengatur sanksi yang jelas dan mudah dalam pelaksanaannya.

=. Menyusun SPM persampahan standar operasional!.

. Menyediakan lahan di P) yang sudah maksimal! untuk kegiatan daur

ulang, gudang, pasar barang bekas, beserta sarana dan prasarananya

listrik, P)M, jalan, dan lain%lain!. #apat disebut juga sentra industri

daur ulang sampah.

1. Membentuk dan mendorong kelompok atau organisasi kemasyarakatan

untuk berkegiatan di sektor persampahan seperti +

a. Membuat per(ontohan : 6 di tingkat lingkungan 6A!

b. "arang taruna membuat kompos, (ontoh+ 8oyontakan

14


17/45

(. )da LSM yang ikut membina ibu%ibu P"" membuat kompos.

/2. Bekerjasama dengan #"PO6) untuk mengenalkan pengolahan

sampah, apa yang bisa dimanfaatkan dari sampah, dampak buruk

sampah yang tidak ditangani dengan baik, di masing%masing

sekolahan.

//. Bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat dalam pengembangan

teknologi tepat guna L! dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya, langkah%langkah ini akan diauraikan lebih jelas dan rin(i dalam

Bab $ 6en(ana indak.

15


18/45

BAB III

SUB STRATEGI 2 – PERAN SERTA SEKTOR SWASTA DANLEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM SUB/SEKTOR LIMBAH

4AIR

,+1+ Ko%*&(& S$$' I%&

,+1+1+P$"'&(&$(& Se!'o" S-$('$ *$% Lem.$)$ No% Peme"&%'$Te"!$&' L&m.$ 4$&" Dome('&!

Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam hal ini Lembaga Swadaya

Masyarakat LSM! yang berpartisipasi dalam bisnis terkait limbah (air

domestik di Surakarta adalah+

• Perusahaan penguras se%tic tank

• Para tukang dan kontraktor yang membangun toilets, se%tic tank s atau

tangki septik!, dan para pemasok bahan9peralatannya seperti pipa plastik,

keramik, semen, batu%bata, dan lain%lain.

• LSM yang membantu proses pembangunan fasilitas Sanimas 9 M'"

• Pemilik A' umum

• Para kontraktor yang membangun perpipaan limbah (air domestik dan

sambungan rumah limbah (air domestik.

Pe"u($$$% Ku"$( Septic Tank

#i Surakarta, ada sekitar < perusahaan kuras tangki septik swasta plus P#)M.

8umlah total truk tangki ada sekitar /2 unit, masing%masing dioperasikan oleh

7 atau : orang personel. Mereka bekerja berdasarkan pesanan lewat telepon

dari konsumen yang mengalami kesulitan A' mampet. Biaya pengurasan

se%tic tank tergantung jarak konsumen mulai dari 6p &=.222 hingga 6p

:22.222 :2 km!. Salah satu perusahaan kuras se%tic tank biasa menerima

order rata%rata >2 tangki per bulan. Bila semua truk yang tersedia milik semua

perusahaan kuras se%tic tank memiliki utilisasi yang sama, maka berarti ada

sekitar >22 se%tic tank yang dikuras per bulan atau 1.7.222. ni berarti

bahwa rata%rata se%tic tank di Surakarta dikuras setiap >.= tahun. )ngka ini

(ukup masuk akal atau bahkan mungkin kenyataannya lebih rendah karena

16


19/45

perusahaan kuras se%tic tank juga melayani konsumen di luar "ota Surakarta.

#engan manggunakan angka%angka tersebut, dan asumsi bahwa *olume

sekali pengurasan sekitar 7 m:, maka dihasilkan /1.722 m: atau sekitar

/1.222 ton limbah tinja dihasilkan per tahun.

Masalah utama berkaitan dengan pengurasan se%tic tank adalah tempat

dimana pembuangan tinja dibuang. "esadaran perusahaan jasa penyedot tinja

untuk membuang tinja ke PL masih rendah dan biasanya dibuang ke sungai.

Tu!$%) *$% Ko%'"$!'o" $%) Mem.$%)u% To&le'5 Septic Tank *$%Sul&e"%$

ukang dan kontraktor yang membangun toilet 9 se%tic tank sebenarnyamerupakan pihak yang turut bertanggungjawab terhadap kebenaran

konstruksi se%tic tank di Surakarta. Namun demikian, belum ada pendataan

se(ara mendalam mengenai akti*itas, biaya dan pengetahuan teknis mereka.

Para tukang mendapatkan pengetahun dan keterampilan mengenai konsruksi

toilet9 se%tic tank pada umumnya dari pengalaman kerja learning b# doing!,

bukan dari pelatihan khusus. Berdasarkan keterangan dari salah seorang

tukang, estimasi biaya pembangunan se%tic tank dengan kapasitas : toilet

untuk melayani sekitar =2 orang adalah sebagai berikut+

• Biaya konstruksi bagian bawah+ 6p =.= juta 7 m: tangki septik dengan

lobang resapannya!

• Biaya konstruksi bagian atas 6p /.= juta C 6p 7.= juta 6p. per m 7

termasuk dinding dan atap, bergantung pada kualitas bahan dan jenis

ubin9lantai!.

#engan angka%angka tersebut, untuk membangun M'" yang bisa melayani =2

"" diluar lahan paling mahal akan menghabiskan biaya kira%kira 6p /= juta.

assumsi+ /.7= m7 per kamar toilet!.

LSM *$% Lem.$)$ No% Peme"&%'$ L$&% $%) Mem.$%)u% S$%&m$( 6M4K

)da beberapa LSM di "ota Surakarta telah banyak bekerja membantu dalam

pembangunan sanitasi, khususnya dalam bidang P)L terdesentralisasi dan

pemanfaatan biogas. Misalnya ada LSM yang sejak tahun /112 telah

membangun lebih dari :=2 instalasi system biogas kotoran hewan dan P)L

17


20/45

untuk ?2 pelanggan termasuk rumah sakit, hotel, dan masyarakat. LSM

tersebut juga telah membangun : unit Sanimas di Surakarta.

Sanimas yang paling baru yaitu Sanimas nsan 5arapan di Sangkrah, daerah

sekitar permukiman kumuh di pinggir jalan rel. Penampilannya sangat

istimewa dengan warna pink dan dilengkapi oleh unit instalasi biogas. )da =

kamar toilet, : kamar mandi, tempat (u(i pakaian dan terdapat kompor gas

yang memanfaatkan biogas. otal biaya pembangunan sekitar 6p :/>.=< juta

berasal dari sumbangan Pemerintah "ota Surakarta 6p />: juta!, Pemerintah

Pusat 6p /22 juta!, BO6#) 6p 7= juta!, dan masyarakat setempat 6p : juta

tunai dan jasa!.

Pendapatan operasional Sanimas diperoleh dari warga sekitar yang membayar

sebesar 6p =,222 per bulan, sewa per sekali pakai 6p 722 untuk toilet, dan 6p

:22 untuk mandi. Pelanggan dari luar warga membayar 6p :22 untuk toilet,

dan 6p =22 untuk mandi. Selain itu ada = "" yang mengambil air dengan

menyambung pipa dan membayar 6p 72,222 per bulan dan /2 "" mengambil

air dengan ember, 6p /22 per ember. )pabila sudah (ukup lama beroperasi

lebih dari / tahun! diperkirakan pendapatan dari pemakai ini akan men(apai

sekitar 6p 7.> juta per bulan.

ambar =.a. Sanimas nsan 5arapan C Sangkrah

Sumber: Dokumentasi SSD! Kota Surakarta" 2006

ambar =.b. M'" Bantuan Lions 'lub

Sumber: Dokumentasi SSD! Kota Surakarta" 2006

#engan penampilan yang menarik dan instalasi yang modern Sanimas ini

menghabiskan biaya pembangunan sebsar 6p :/>.=< juta. Sepertinya pada

saat pembangunan kurang memperhatikan aspek rasio biaya dan nilai

manfaat (alue anal#sis!. #engan dana sebesar itu seharusnya bisa

18


21/45

membangun beberapa unit Sanimas yang relatif lebih sederhana se(ara

fungsional hampir sama! tapi jumlahnya lebih banyak dan tersebar

dibeberapa tempat masyarakat miskin.

Sebagai pembanding untuk bahan analisis lebih

lanjut, tidak jauh dari Sanimas Sangkrah ini ada /

M'" yang dibangun oleh Lions 'lub dan

Pemerintah "ota Surakarta yang telah berusia

lebih dari /2 tahun. )da : kamar toilet dan

tempat (u(i pakaian. Penampilannya jauh lebih sederhana daripada yang di

Sangkrah, tapi masyarakat yang memanfaatkan tampak lebih banyak.Pendapatan yang diperoleh hampir sama yaitu dari iuran bulanan warga

sekitar 6p 72.222 C 6p 7=.222 per bulan per rumah

tangga! dan pembayaran dari konsumen luar. #engan penampilan sederhana

tersebut diperkirakan biaya konstruksinya tidak lebih dari 6p /= juta C 6p 72

juta.

Oe"$'o"( W4 Umum

Selain adanya Sanimas, ada beberapa

pemilik A' umum se(ara pribadi di tengah

perkotaan yang disewakan per kali

pemakaian. "onsumennya adalah mereka

yang lalu lalang dan se(ara insidental ingin

buang hajat. arif yang dipasang 6p /,222

per kali pakai. idak ada informasi yang

jelas ada berapa unit A' umum seperti ini

di "ota Surakarta.

Peta selengkapnya mengenai penanganan

limbah (air domestik dan partisipasi sektor

swasta di "ota Surakarta diperlihatkan

pada gambar


22/45

,+1+2+Pe"m$($l$$% Te"!$&' P$"'&(&$(& Se!'o" S-$('$ *$%Lem.$)$ No% Peme"&%'$6LSM Te"!$&' L&m.$ 4$&"

Dome('&!

Masalah utama berkaitan dengan pengurasan se%tic tank adalah tempat

dimana pembuangan tinja dibuang. "esadaran perusahaan jasa penyedot tinja

untuk membuang tinja ke PL masih rendah dan biasanya dibuang ke sungai.

5arus diakui (ukup sulit untuk menarik partisipasi sektor swasta dalam

penanganan limbah (air domestik, diluar dari yang saat ini ada. erutama

dalam penyediaan dan pengoperasian infrastruktur dijumpai adanya kendala

teknologi dan biaya yang sulit diatasi. Beragamnya teknologi dalam sanitasi

kadangkala menyebabkan mun(ulnya ketidak%(o(okkan antara kebutuhan

masyarakat dengan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu (arian

teknologi tertinggi yang ideal! masih (ukup mahal untuk diterapkan, bukan

hanya di Surakarta tapi juga di ndonesia pada umumnya. Sampai saat ini

untuk in*estasi sektor air limbah belum menjanjikan keuntungan, sehingga

pihak swasta untuk bekerjasama dalam pembangunan sanitasi khususnya

limbah (air domestik masihsulit.

20


23/45

ambar


24/45

,+2+ Ko%*&(& 3$%) D&$"$!$%

Solusi ideal atas permasalahan Sub Sektor Limbah 'air #omestik dalam suatu

kota adalah terhubungnya semua rumah tangga kedalam se.arage s#stem.

)kan tetapi, paling tidak untuk saat ini, solusi ini belum memungkinkan

diterapkan di "ota Surakarta mengingat biaya yang dibutuhkan belum

terjangkau. Mengingat solusi ini juga ke(il kemungkinan untuk bisa men(apai

full cost reco(er# akan sulit pula apabila mengharapkan partisipasi swasta

dalam sub%sektor ini.

arget yang (ukup realistis untuk partisipasi sektor swasta dan lembaga nonpemerintah dalam penanganan limbah (air domestik adalah dengan

mengidenti0kasi segmen%segmen akti*itas tertentu yang memiliki

karakteristik sebagai berikut+

• memberikan peluang terjadinya transaksi komersial memberikan laba!

• memberikan prospek berkembangnya *olume bisnis

• meminimasi biaya operasional

• menghasilkan manfaat non 0nansial, baik kepada masyarakat atau

kepada pengusaha swasta

• memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau

cor%orate social re%onsibilit# 'S6!.

Beberapa potensi kegiatan yang diharapkan bisa dikembangkan melalui

partisipasi pihak sektor swasta dan lembaga non pemerintah antara lain

adalah+

• "omposting limbah tinja se%tic tank dari perusahaan kuras digabung

dengan komposting sampah organikD

• Peningkatan *olume penggunaan hasil kuras se%tic tank di lahan

perkebunan jatiD

• Easilitas Sanimas yang didanai oleh swasta atau perorangan sehingga bisa

meningkatkan ser(ice co(erage bagi masyarakat yang masih belum

memanfaakan se.erage s#stem dan se%tic tank/

• Memperluas pasar fasilitas sanitasi onsite .

,+,+ L$%)!$/L$%)!$ Me%u#u Ko%*&(& 3$%) D&$"$!$%

22


25/45

Sama seperti Sub%Sektor Persampahan, beberapa upaya dan langkah kegiatan

untuk men(apai kondisi yang diharapkan tersebut di atas adalah+

/. Melakukan identi0kasi hambatan utama yang terkait dengan kebijakan

dan regulasi, kelembagaan, keuangan, teknologi dan

kepedulian9kesadaran masyarakat.

7. Menyusun kerangka hukum yang terkait dengan pelibatan Sektor

Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pembungunan sanitasi.

:. Melakukan identi0kasi peluang keterlibatan pihak Sektor Swasta danLembaga Non Pemerintah yang sesuai dengan modalitas atau bentuk%

bentuk "erjasama Pemerintah dan Swasta "PS! yang berlaku.

?. Menyusun strategi penanganan limbah (air pada kawasan industri.

=. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah (air domestik

dan pengelolaan Sanimas sehingga menambah (akupan pelayanan air

limbah sistem setempat &onsite s#stem!.


26/45

BAB IV

REN4ANA TINDAK UNTUK PENINGKATAN PERAN SERTASEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM

SUB/SEKTOR PERSAMPAHAN DAN LIMBAH 4AIR

+1+ Re%$%$ T&%*$! 92008 – 2010:

+1+1+ I*e%'&;!$(& H$m.$'$% U'$m$

una mengantisipasi agar kondisi yang diharapkan sebagaimana diuraikan di

atas bisa ter(apai perlu diidenti0kasi potensi hambatan yang mungkin timbul.

5al ini untuk merumuskan tindakan pre*entif yang sebaiknya dilakukan

sehingga hambatan tersebut bisa diatasi. Berikut ini adalah beberapa potensi

hambatan yang mungkin timbul tersebut.

+1+1+1+ Ke.$!$% *$% Re)ul$(&

/. Pengelolaan sampah termasuk bagian dari obyek yang diatur oleh Perpres


27/45

?. Belum ada model penanganan sanitasi sampah dan limbah (air domestik!

yang dilakukan se(ara lintas sektoral melibatkan beberapa dinas9

departemen!.

+1+1+,+ Keu$%)$%

/. Sebagian rumah tangga tidak mau membayar biaya pengelolaan sampah

dan limbah (air.

7. Belum diketahui potensi kemampuan keuangan swasta untuk diper(aya

berperan lebih besar dalam pendanaan persampahan dan limbah (air.

:. "ebutuhan dana untuk pengelolaan sampah dan limbah (air domestik

bersaing dengan kebutuhan dana untuk keperluan lain belum menjadikebutuhan utama!.

+1+1++ Te!%olo)&

/. Belum ada standar teknologi pemrosesan sampah yang ditetapkan se(ara

baku guna menghasilkan kompos yang berkualitas.

7. Belum adanya standardisasi kualitas kompos sehingga dapat

dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

:. Belum dilakukan pengkajian lumpur PL untuk dimanfaatkan menjadi

bahan baku pupuk organik.

+1+1+


28/45

Peraturan%peraturan yang berkaitan dengan partisipasi sektor swasta dan

lembaga non pemerintah dalam pembangunan sistem sanitasi belum ada

sehingga perlu segera dilakukan pembuatan peraturan yang berhubungan

dengan partisipasi sektor swasta dan lembaga non pemerintah untuk

pengembangan sanitasi.

1+ UU No+,2 '$u% 200 'e%'$%) Peme"&%'$$% D$e"$ 9UU Pem*$:

#isebutkan dalam Pasal /: dan /? -- Pemda bahwa salah satu urusan wajib

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pro*insi dan kabupaten9kota

adalah masalah penyediaan sarana dan prasarana umum.

#engan adanya konsep dan kebijakan desentralisasi ini, penyelenggaraan

prasarana dan sanitasi menjadi tanggung jawab Pemerintah #aerah yang dalam

hal ini ubernur9Aalikota9Bupati. #iharapkan dengan konsep ini, Pemerintah

#aerah Pemda! akan lebih mandiri dalam menangani dan mengelola

pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana umumnya.

Pasal /1= -- Pemda menyebutkan bahwa+

$1' #alam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah

dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan

pada pertimbangan e0siensi dan efekti0tas pelayanan publik, sinergi dan

saling menguntungkan.

$2' "erja sama sebagaimana dimaksud pada ayat /! dapat

diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur

dengan keputusan bersama.

$3' D$l$m e%e*&$$% el$$%$% u.l&!5 *$e"$ *$$'

.e!e"#$ ($m$ *e%)$% &$! !e'&)$+

$4' Ke"#$ ($m$ (e.$)$&m$%$ *&m$!(u* $*$ $$' 91:

*$% $$' 9,: $%) mem.e.$%& m$($"$!$' *$% *$e"$ $"u(

me%*$$'!$% e"(e'u#u$% DPRD+

Sebagaimana disebutkan dalam Butir : dan ? di atas bahwa untuk

kepentingan pelayanan publik, pemerintah daerah dapat bekerja sama

dengan pihak ketiga yang mana kerjasama tersebut harus mendapatkan

persetujuan #P6# bila membebani masyarakat dan daerah. K$l&m$'

26


29/45

=mem.e.$%& m$($"$!$' *$% *$e"$> '&*$! *el$(!$% *$l$m

e%#el$($% P$($l 1?< m$uu% *$l$m P$($l 2 9!: UU Pem*$+ De%)$%

*em&!&$% *$$' *&$(um(&!$% .$-$ e%)e"'&$% mem.e.$%&

m$($"$!$' *$% *$e"$5 $$.&l$ !e"#$($m$ 'e"(e.u' me%&m.ul!$%

em.e.$%$% '$"& $'$u .&$$ l$&%%$ $*$ m$($"$!$' *$% (e.$)$&

!o%(e!-e%(&5 m$!$ *&($"$'!$% $*$%$ e"(e'u#u$% DPRD.

"eputusan Menteri #alam Negeri dan Otonomi #aerah No.?: tahun 7222

tentang Pedoman "erjasama Perusahaan #aerah dengan Pihak "etiga

menyebutkan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengadaan

barang9jasa serta infrastruktur Penyelenggaraan dilakukan oleh #ireksiPerusahaan #aerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku setelah

mendapat persetujuan prinsip dari "epala #aerah.

2+ Pe"$'u"$% P"e(&*e% No+@7 '$u% 200< 'e%'$%) Ke"#$($m$

Peme"&%'$ *e%)$% B$*$% U($$ D$l$m e%e*&$$% I%"$('"u!'u"

9Pe""e( @76200


30/45

dilakukan melalui pelelangan umum untuk pengadaan badan usaha dalam

rangka perjanjian kerjasama dan lelang iFin auction! untuk pengadaan badan

usaha berdasarkan ijin pengusahaan.

Salah satu hal yang diatur dalam Perpres 9"PS9"49722:

tentang Prosedur dan ata 'ara Pelaksanaan "erjasama Pemerintah dan

Badan -saha Swasta #alam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Sub

Sektor )ir Minum dan atau Sanitasi.

"edua "eputusan ini merupakan peraturan pelaksana dari "eputusan PresidenNo.& tahun /11> tentang "erjasama Pemerintah dan Badan -saha Swasta

dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan nfrastruktur "epres No.&9/11>!.

De%)$% *&!elu$"!$%%$ Pe""e( No+@76200< m$!$ Ke"e( No+761??8

&%& 'el$ *&$.u' *$% *&%$'$!$% '&*$! .e"l$!u+ A!$% 'e'$& ($m$&

*e%)$% ($$' &%& e"$'u"$% el$!($%$ Pe""e( No+@76200< $%)

me%)$'u" e*om$% !e"#$($m$ (-$('$ *$% Peme"&%'$ *$l$m .&*$%)

e%)elol$$% $&" m&%um *$% ($%&'$(& .elum *&!elu$"!$% ole

De$"'eme% Pe!e"#$$% Umum+

28


31/45

U%'u! me%)&(& !e!o(o%)$% u!um *$l$m '&%)!$' e"$'u"$%

el$!($%$5 m$!$ Keu'u($% Me%'e"& K&m"$(-&l No+0?6KPTS62002

*$% Keu'u($% Ke$l$ B$*$% Pem.&%$$% Ko%('"u!(& *$% I%e('$(&

No+286KPTS6KE6200, m$(& 'e'$ .e"l$!u (e$%#$%) .elum

*&!elu$"!$%%$ !eu'u($% $%) .$"u *$% m$'e"& !eu'u($% &%& '&*$!

.e"'e%'$%)$% *e%)$% Pe""e( No+ @762009"PS9"49722: mengatur prosedur dan tata (ara yang

men(akup+

29


32/45

a. Bentuk%bentuk kerjasama Pemerintah Swasta "ontrak Pelayanan,

"ontrak Pengelolaan, "ontrak Sewa, "ontrak Bangun "elola )lih Milik dan

"ontrak "onsesi!

b. "erjasama Pemerintah Swasta Skala "e(il dengan taksiran biaya

in*estasi kurang dari =2 milliar rupiah.

-ntuk pelaksanaan prosedur dan tata (ara "PS dalam penyelenggaraan dan

atau pengelolaan sub%sektor air minum dan sanitasi dapat dibuat penyesuaian

berdasarkan kebijakan Pemerintah #aerah.

T$"& $($ Pel$$%$%

Masalah tarif merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan air

minum dan sanitasi. "arena dianggap penting, proyek pengembangan SP)M di

daerah mensyaratkan persetujuan #P6# dan untuk pengadaan badan

usahanya harus menggunakan proses pelelangan umum.

Seu.u%)$% *e%)$% $l &%&5 $($l @0 PP No+ 1@6200< me%#el$(!$%

me%)e%$& me!$%&(me *$l$m e%e'$$% '$"& #$($ el$$%$% $&'uC

$+ '$"& #$($ el$$%$% $%) *&(ele%))$"$!$% ole BUMD5

*&'e'$!$% ole !e$l$ *$e"$ .e"*$($"!$% u(ul$% *&"e!(&5

(e'el$ *&(e'u#u& ole De-$% Pe%)$-$(

.+ '$"& #$($ el$$%$% $%) *&(ele%))$"$!$% ole .$*$%

u($$ (-$('$5 *&'e'$!$% ole !e$l$ *$e"$ .e"*$($"!$%

e"#$%#&$% e%ele%))$"$$% SPAM+

-ntuk melaksanakan ketentuan Pasal PP No./


33/45

berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tarif ditetapkan berdasarkan

tingkat kemampuan pengguna.

&!$ '$"& *&'e'$!$% .e"*$($"!$% '&%)!$' !em$mu$% e%))u%$5

m$!$ Me%'e"&6 Ke$l$ Lem.$)$ 6 Ke$l$ D$e"$ mem.e"&!$%

!ome%($(& (e&%))$ *$$' *&e"ole '&%)!$' e%)em.$l&$%

!ome%($(& (e&%))$ *$$' *&e"ole '&%)!$' e%)em.$l&$% &%e('$(&

*$% !eu%'u%)$% $%) -$#$".

Ke(&mul$% K$#&$% A(e! Hu!um+

Berdasarkan kajian hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya perangkat hukum yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat sudah

dapat mengakomodasi keterlibatan sektor swasta, termasuk dalam

pengelolaan sistem sanitasi. 5al%hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam

tahap implementasi antara lain adalah+

/. "erja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga pihak swasta! bila

membebani masyarakat dan daerah mensyaratkan adanya persetujuan

#P6#. #apat diasumsikan bahwa pengertian membebani masyarakat dan

daerah adalah apabila kerjasama tersebut menimbulkan pembebanan tarif

atau biaya lainnya pada masyarakat dan daerah.

7. arif pelayanan ditetapkan se(ara berkala untuk memastikan tingkat

pengembalian in*estasi, yang meliputi penutupan biaya modal, biaya

operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.

#alam hal tarif tidak bisa ditetapkan, berdasarkan ketentuan tersebut di

atas, maka tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.

"onsekuensinya adalah jika tarif ditetapkan berdasarkan tingkatkemampuan pengguna, maka "epala #aerah wajib memberikan

kompensasi untuk menjamin diperolehnya tingkat pengembalian in*estasi

dan keuntungan yang wajar bagi sektor swasta yang bersangkutan.

:. "epala #aerah dapat menerbitkan peraturan daerah Perda! tersendiri

berkaitan dengan mekanisme implementasi sesuai dengan kondisi dan

kesiapan para pihak yang terlibat di masing%masing daerah.

31


34/45

+1+,+ I*e%'&;!$(& Pelu$%) P$"'&(&$(& Se!'o" S-$('$ *$%

Lem.$)$ No% Peme"&%'$

+1+,+1+ Mo*$l&'$(6Be%'u!/Be%'u! Ke"#$($m$ Peme"&%'$S-$('$ 9KPS:

Pada dasarnya ada lima alternatif bentuk "PS yang dapat dikembangkan

sesuai dengan kondisi dan konteks proyek yang akan di%"PS%kan. Bentuk "PS

se(ara umum adalah+

1: Ko%'"$! Pel$$%$% 9Service Contract :

"ontrak pelayanan adalah perjanjian kerjasama antara pemerintah

dengan mitra swasta dan9 atau masyarakat yang paling sederhana dan

terbatas. "esepakatan yang di(apai antara lain menyatakan bahwa

pihak swasta setuju untuk melaksankan fungsi pelayanan yang

terbatas dengan harga dan jangka waktu tertentu.

2: Ko%'"$! Se-$ 9Lease Contract :

"ontrak sewa adalah perjanjian kerjasama dimana pihak swasta

menyewa suatu sistem dari infrastruktur atau peralatan dari

pemerintah yang ada. Pihak swasta mengoperasikan sistem tersebut

dan menjual jasa ke pelanggan dan menarik biaya dari layanantersebut. Pihak swasta membayar sewa ke pemerintah dengan harga

yang lebih besar dari biaya akuisisi dan pembiayaan aset yang

disewakan.

,: Ko%'"$! Kelol$ 9Management Contract :

"ontrak manajemen adalah perjanjian antara pemerintah dengan pihak

swasta dan atau masyarakat dengan harga tertentu. )da kesepakatan

antara pemerintah dan swasta bahwa pihak swasta setuju untuk

melaksanakan manajemen perusahaan infrastruktur sarana

pemerintah yang berupa pengoperasian dan atau pemeliharaan

sebagian atau seluruh bagian fasilitas atau pelayanan untuk jangka

waktu tertentu.

: Build Operate Transfer 9BOT:

"erjasama ini dimulai pada saat pemerintah dan pihak swasta sepakat

bahwa pihak swasta akan menyediakan layanan dengan membangun

suatu fasilitas baru atau meningkatkan atau merehabilitasi fasilitas

32


35/45

yang ada, dan selanjutnya dioperasikan dan dikembalikan pada waktu

tertentu kepada pemerintah.


36/45

ambar &. #iagram Penanganan Sampah

Sumber: Studi SSD! Kota Surakarta" 2006

Berdasarkan gambar di atas, ada dua kelompok akti*itas yang harus dilakukan

agar terselenggara Sistem Pengelolaan Persampahan yang utuh. "edua

kelompok akti*itas tersebut adalah+

/. Pembangunan atau penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana

0sik infra struktur! sistem sanitasi persampahan. @ang termasuk

prasarana 0sik antara lain empat Pembuangan Sementara PS! berupa

lahan, bak sampah, transfer depo atau (ontainer dan empat Pembuangan

)khir P)!. Sedangkan kelengkapan sarana 0sik antara lain adalah+

a. erobak pengumpul sampah atau alat angkut sejenis dari sumber

sampah ke PS

b. Dum% ,ruck

(. Armroll

d. Com%actor

e. 1uldoer

f. 3heel loader

g. E4ca(ator

h. ,ruck

i. Container

j. imbangan sampah di P)

k. #an lain%lain.

34

TP"

R0 ) Kelurahan) inas Pasar) inas

Pertamanan) 2adan 3saha2adan 3saha

P"S"R

it

#K456SI"

7

a

"ampa!

a

"ampa!

Publi !ouseP6R35"8"9

J"7"9 ) "SI7IT"S

353

5

ong

"ampa!

a

"ampa!

TPS

#49T"I96

R

2adan 3saha

2"K S"5P"8

"um ber

"am pa!


37/45

7. Pelaksanaan pekerjaan operasional! sistem pengelolaan persampahan

sehari%hari yaitu+

a. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke

PS9 transfer depo

b. Pengangkutan sampah dari PS ke P)

(. Penanganan sampah di P).

#ari rangkaian akti*itas di atas, peluang yang paling mungkin adanya

partsisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah terdapat pada

bagian pelaksanaan pekerjaan operasional. -ntuk lebih jelas, modalitas yang

dapat digunakan untuk menggalang partsisipasi Sektor Swasta dan LembagaNon Pemerintah tersebut dituangkan dalam tabel berikut.

abel /. Peluang Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah

dalam Pengelolaan Sampah

No. Segmen )kti*itas Modalitas "erjasama/. Pengumpulan dan pengangkutan

sampah dari sumbernya sampah

ke PS9 transfer depo

• Pengadaan barang umum9 jasa

oleh pemerintah "eppres >2!

apabila pekerjaan merupakan

bagian dari tanggung jawab publik9

pemerintah, misalnya

pengumpulan dan pengangkutan

sampah yang berasal dari area

publik

• Easilitasi peralatan kepada

masyarakat dan sektor swasta

untuk pengumpulan dan

pengangkutan sampah yang

berasal dari area permukiman

• Pengembangan kapasitas kader

masyarakat dan sektor swasta

yang mengelola persampahan7. Pengangkutan sampah dari PS

ke P)

• Pengadaan barang umum9 jasa

oleh pemerintah "eppres >2!:. Penanganan sampah di P) • "PS yang diatur oleh Perpres


38/45

penyediaan infrastruktur?. Penanganan seluruh rangkaian

segmen kegiatan penanganan

sampah perkotaan mulai dari

pengumpulan sampai dengan

pengolahan di P)! oleh swasta

• "PS yang diatur oleh Perpres

29722: yang

mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang9jasa pemerintah. Namun

demikian akan tetap dieksplorasi kemungkinan menawarkan pembangunan

dan pengoperasian Sanimas dengan desain sederhana di daerah miskin dan

padat penduduk kepada swasta9 perorangan dengan membebankan tarif

tertentu kepada pemakainya.

+1++ Me"umu(!$% T$")e' *$% S'"$'e)& P$"'&(&$(& Se!'o"

S-$('$ *$% Lem.$)$ No% Peme"&%'$

+1++1+ T$")e' *$% S'"$'e)& Su. Se!'o" Pe"($m$$%

arget dalam menggalang partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non

Pemerintah guna mengatasi permasalahan sampah di "ota Surakarta adalah

terjalinnya sinergi semua pihak yang selama ini berkepentingan dengan

pengelolaan sampah perkotaan. Pihak%pihak tersebut yaitu+

/. -nsur pemerintah kota yang ditangani oleh #inas "ebersihan dan

Pertamanan #"P!

7. Para pengusaha yang sudah terlibat dalam akti*itas daur ulang, mulai dari

pemilik pabrik daur ulang yang ada di Surakarta, para pengepul dan

pemulung

:. Masyarakat di daerah permukiman pada tingkat 6A yang sudah

menjalankan akti*itas pengumpulan dan pengangkutan sampah dari

warga ke PS9 ransfer depo

36


39/45

?. "operasi atau Swasta lain yang bisa menyediakan jasa penyapuan9

pengumpulan dan pengangkutan sampah

=. 4lemen masyarakat termasuk LSM yang menjalankan akti*itas daur ulang

sampah organik bila ada!.

ndikator terjadinya sinergi adalah ter(iptanya hubungan kerja yang harmonis

antara pihak%pihak tersebut di atas, baik se(ara formal dalam ikatan hukum

maupun tidak terikat se(ara hukum yaitu+

/. erjadi satu kesinambungan pekerjaan penanganan sampah mulai dari

proses penyapuan, pengumpulan, pemilahan dan pengangkutan ke

PS9P) daerah publik!

7. erjadi satu kesinambungan pekerjaan penanganan sampah mulai dariproses pemilahan dari sumbernya dan pengumpulan oleh warga

masyarakat daerah permukiman! hingga pengangkutan ke PS dan ke

P)

:. Sampah terpilah sejak dari sumbernya, selama pengangkutan, di PS9

ransfer #epo dan di P)

?. ransfer #epo berfungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi

timbunan sampah

=. -nit9perusahaan atau koperasi pengumpul dan pengangkut sampah bisa

saling bekerja sama dengan elemen masyarakat dan atau para pengusaha

yang menangani daur ulang sampah

.=3 dari total

timbulan sampah!.

Strategi yang disusun dalam menggalang partisipasi Sektor Swasta dan

Lembaga Non Pemerintah dalam menangani sampah harus fokus kepada

permasalahan yang menonjol seperti diuraikan di atas. Oleh karena itu

strategi yang akan dijalankan adalah+

/. Menggalang komitmen dan sinergi pihak%pihak yang terlibat stakeholders!

yaitu meliputi lembaga legislatif, pengusaha swasta LSM dan masyarakat

7. Meyakinkan masyarakat9 rumah tangga melalui kampanye yang intensif

agar memiliki persepsi bahwa sampah bisa menjadi komoditi ekonomi

sehingga mau melakukan pemilahan sampah dari sumbernya

:. Menetapkan standar proses pembuatan dan kualitas kompos agar hasil

produksi kompos memenuhi standar kualitas kebutuhan pupuk organik

37


40/45

?. Merintis inisiatif pelibatan masyarakat se(ara masal untuk mendaur ulang

sampah organik menjadi kompos

=. #alam masa jangka pendek, menyerap hasil produksi kompos masyarakat

guna memberikan stimulus agar mereka mau terus menjalankan kegiatan

daur ulang sampah organik menjadi kompos


41/45

+1+


42/45


43/45

?. 4ksplorasi lebih lanjut mengenai kemungkinan pendanaan

pembangunan sanitasi berbasis komunal dengan desain sederhana

oleh pihak swasta9 perorangan.

=. Penyediaan lahan milik pemerintah "ota Surakarta di daerah padat

penduduk dan membuka peluang kepada pihak swasta9 perorangan

untuk membangun sistem sanitasi berbasis komunal dengan desain

sederhana dan murah.


44/45

"ebutuhan dana minimal sebagian! untuk penggalangan partisipasi

Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam pengelolaan sampah

harus ter(antum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

)PB#! "ota Surakarta. #ana tersebut terutama akan banyak dibutuhkan

untuk akti*itas antara lain+

• )d*okasi dan kampanye9 sosialisasi

• Ca%acit# building jajaran dinas terkait dan kader masyarakat

yang akan terlibat

• Penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab

publik.

+2+,+Te!%&(

5ingga saat ini belum ada standar baku pengelolaan sampah organik

menjadi kompos. Oleh karena itu Pemerintah "ota Surakarta dapat

memelopori penetapan standar proses produksi dan kualitas kompos

sehingga memenuhi berbagai kebutuhan komposisi unsur hara oleh

pihak (alon konsumen perkebunan dan pertanian!.

BAB V

PENUTUP

#alam rangka peningkatan partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non

Pemerintah dalam pembangunan sanitasi "ota Surakarta, Strategi Sanitasi

"ota di bidang partisipasi sektor swasta dan lembaga non pemerintah

merupakan sumber rujukan atau referensi pelibatan sektor swasta dan

lembaga non pemerintah. #engan demikian maka diharapkan kebijakan

pelaksanaan pembangunan sanitasi tidak hanya melibatkan S"P#9#inas

terkait melainkan juga mengedepankan pelibatan Sektor Swasta dan Lembaga

Non Pemerintah. #engan kata lain untuk pembangunan sanitasi "ota

Surakarta ke depan Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah diharapkan

42


45/45

mempunyai peranan yang jelas dan terintegrasi dengan Strategi Sanitasi "ota

Surakarta.

Saran dan sumbang pikiran dari semua pihak, stakeholder kota serta

para pemerhati sanitasi sangat kami harapkan dalam upaya penyempurnaan

data%data yang tersaji. #engan tersusunnya Strategi Sanitasi "ota $olume &

tentang Partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah dalam

pembangunan "ota Surakarta ini setidaknya akan memberi manfaat bagi

masyarakat "ota Surakarta dalam peningkatan dan pengembangan sanitasi.

#emikian Strategi Sanitasi "ota $olume & tentang Partisipasi Sektor Swasta

dan Lembaga Non Pemerintah dalam pembangunan sanitasi "ota Surakarta ini

kami sajikan, atas perhatian dan kebijakannya kami mengu(apkanterimakasih.

css - vol 7 surakarta_final.doc

Documents