daftar isi - banten€¦ · daftar isi iii laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2019 ......
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI
iii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP Provinsi Banten
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................ i
DAFTAR ISI ...................................................................................... iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1
1.1. Latar Belakang .............................................................. 1
1.2. Tugas dan Wewenang.................................................... 2
1.3. Peran Strategis Organisasi .............................................. 3
1.4. Profil Organisasi ............................................................ 4
1.5. Isu Strategis ................................................................. 5
1.6. Sistematika Pelaporan .................................................... 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................. 8
2.1. Rencana Strategis .......................................................... 8
2.1.1. Visi .................................................................. 9
2.1.2. Misi .................................................................. 9
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis ............................ 10
2.2. Rencana Kinerja ............................................................ 12
2.3. Perjanjian Kinerja .......................................................... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................... 15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 ......................... 15
3.3 Realisasi Anggaran ........................................................ 27
BAB IV PENUTUP .......................................................................... 32
4.1. Kesimpulan ................................................................... 32
4.2. Saran ........................................................................... 32
IKHTISAR EKSEKUTIF
iv Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019| DPMPTSP Provinsi Banten
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga sebagai perwujudan good
governance dan kebijakan yang transparan. Selain itu Laporan Kinerja ini merupakan
wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi Gubernur Banten periode 2017-2022,
sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019
Di dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2017-
2022 mengacu pada sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. DPMPTSP
Provinsi Banten telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan 6 (enam) sasaran
program yang akan dicapai dalam tahun 2019, dengan indikator kinerja yang
diaplikasikan untuk sasaran strategis sebanyak 3 (tiga) dan sasaran program sebanyak
sebanyak 6 (enam) indikator.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja tahun 2019, semuanya dilaksanakan dengan baik, namun terdapat
capaian yang dibawah 100%. Pada sasaran strategis terbentuknya sistem promosi
penanaman modal yang modern dan komprehensif dengan indikator kinerja jumlah
realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Banten, capaian target nilai realisasi
penanaman modal yaitu sebesar Rp48,73 triliun atau 80,15% dari target yang telah
ditetapkan yaitu sebesar Rp60,80 triliun, yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar
Rp20,71 triliun dan realisasi PMA sebesar Rp28,02 triliun.
Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dengan
indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Investor, hasil survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan sebesar 88,45 atau 103,79 % dari target
85,22. Sedangkan pada sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif,
dan efisien dengan indikator Laporan Kinerja Instansi Pemerintah belum ada realisasinya.
Penghargaan yang diraih oleh DPMPTSP Provinsi Banten selama Tahun 2019
adalah Sertifikat Penghargaan dari Gubernur Banten atas Pelaksanaan Kinerja Kegiatan
Terbaik, Kategori Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Triwulan II Tahun 2019.
Berdasarkan capaian kinerja tahun 2019 dari masing-masing indikator yang
ditetapkan dalam Rencanga Strategis DPMPTSP Provinsi Banten 2017-2022, tantangan
dan kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain:
1. Masih adanya disparitas terhadap penyebaran pelaksanaan penanaman modal di
Kabupaten/Kota, belum tersebarnya investasi di seluruh wilayah Provinsi Banten
IKHTISAR EKSEKUTIF
v Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019| DPMPTSP Provinsi Banten
menjadi hal perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih
banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Banten bagian selatan serta
fokus pada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata diharapkan menjadi solusi
agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh wilayah Banten;
2. Meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Banten sehingga
kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu
perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi
sehingga nilai realisasi investasi di Banten akan meningkat;
3. Masih lemahnya koordinasi DPMPTSP Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota dan
OPD/Dinas Teknis, hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara
DPMPTSP Provinsi Banten dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi Banten, maupun juga dengan OPD/Dinas Teknis terkait pelayanan
perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
4. Pemenuhan sumber daya manusia dari kapasitas dan kualitas dalam rangka
menunjang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Banten untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
BAB I PENDAHULUAN
1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Akuntabilitas sangatlah penting dalam mencapai good governance. Salah satu
bentuk akuntabilitas pemerintahan diwujudkan dalam penyusunan pelaporan kinerja.
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi
setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai
tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur
dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukurakn kinerja.
Sejalan dengan itu dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), maka sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tugas dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan secara akuntabel
sebagai alat pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun.
Aturan teknis mengenai laporan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas
Laporan Kinerja.
Lebih jauh, hasil kinerja penanaman modal DPMPTSP Provinsi Banten yang telah
tercantum berdasarkan Renstra perlu dievaluasi pencapaiannya. DPMPTSP Provinsi
Banten sebagai entitas pelaporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja
tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja
DPMPTSP Provinsi Banten yang dapat digunakan sebagai komunikasi
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan laporan
kinerja dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja
pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab
serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
BAB I PENDAHULUAN
2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah
dalam rangka perwujudan good governance.
Adapun laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Banten Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran kinerja investasi dan
perizinan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen
perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai
pencapaian sasaran renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan
penjelasan yang memadai atas kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja
dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, laporan kinerja Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Tahun 2018 yang menjadi laporan
kemajuan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan telah disusun dan
dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:
1. Mendorong Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Banten untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Banten yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif
dalam mendorong terciptanya iklim usaha di Banten yang kondusif bagi penanaman
modal serta mempercepat peningkatan penanaman modal;
3. Menjadikan evaluasi dan masukan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kinerja OPD guna
membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
1.2. Tugas dan Wewenang
Berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Banten, dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah. Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unit kerja di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten yang menangani bidang Penanaman Modal mempunyai tugas
pokok membantu Gubernur Banten melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewengan Pemerintah Provinsi di bidang penanaman modal serta tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten mempunyai fungsi :
BAB I PENDAHULUAN
3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi;
b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi;
c. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi;
d. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu:
1) Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota;
2) Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
menjadi kewenangan Daerah provinsi;
e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi;
f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang
terintergrasi pada tingkat Daerah provinsi;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan
fungsinya.
1.3. Peran Strategis Organisasi
Sektor penanaman modal tidak dapat dipungkiri bahwa perannya sangat
dibutuhkan untuk menggerakkan laju perekonomian. Pengembangan kegiatan
penanaman modal tidak saja ditujukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap
pertumbuhan ekonomi, melainkan juga diarahkan untuk dapat menjawab tantangan
persoalan-persoalan mendasar, seperti pengembangan sektor strategis dan komoditas
unggulan, reindustrialisasi, pemerataan penanaman modal, serta penurunan angka
pengangguran dan kemiskinan. Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan
iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah.
Sementara itu, tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke depan
membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana
internasional, khususnya penanaman modal langsung.
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan penanaman modal
mempunyai peran penting di dalam memacu pertumbuhan ekonomi regional
Banten. Salah satu faktor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah melalui
“pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha“ yang kondusif sebagaimana
tercantum dalam salah satu dari sebelas prioritas nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.
Ada 2 (dua) hal pokok yang menjadi perhatian pengembangan iklim penanaman
modal dan iklim usaha. Pertama, sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya
BAB I PENDAHULUAN
4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
untuk menggerakkan laju perekonomian. Pengembangan kegiatan penanaman modal
tidak saja ditujukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi,
melainkan juga diarahkan untuk menjawab tantangan persoalan-persoalan mendasar
seperti pengembangan sektor strategis dan komoditas unggulan serta pemerataan
penanaman modal. Kedua, tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima
tahun kedepan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam bidang
penanaman modal.
Untuk mencapai target penanaman modal yang diharapkan, maka dibutuhkan
prioritas kegiatan yang terfokus pada peningkatan kualitas promosi dan kerjasama,
pelayanan penanaman modal yang prima dan peningkatan kualitas pengendalian
penanaman modal.
Dengan demikian dalam mengembangkan iklim penanaman modal dan iklim
usaha, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
terus berusaha untuk merencanakan dengan lebih baik program-program dan
kegiatannya tentunya tetap mengacu kepada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017–
2022 maupun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Banten 2017–2022.
1.4. Profil Organisasi
DPMPTSP Provinsi Banten pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten,
selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.
BKPMD Provinsi Banten diubah menjadi BKPMPT Provinsi Banten berdasarkan Peraturan
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang merupakan unsur pendukung tugas
Gubernur di bidang penanaman modal. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten mengganti
nama BKPMPT Provinsi Banten menjadi DPMPTSP Provinsi Banten.
Adapun susunan organisasi DPMPTSP Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan :
1. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD, membawahkan:
BAB I PENDAHULUAN
5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
1. Seksi Promosi Penanaman Modal;
2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi;
3. Seksi Pembinaan BUMD.
d. Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahkan:
1. Seksi Potensi Investasi;
2. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
3. Seksi Sistem Informasi.
e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahkan:
1. Seksi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal;
2. Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
3. Seksi Pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan.
f. Bidang Pelayanan, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Perizinan;
2. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
3. Seksi Pelaporan dan Pengaduan.
g. Jabatan Fungsional.
1.5. Isu Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-
tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat
strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat
dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan DPMPTSP Provinsi
Banten senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna
layanan. Oleh sebab itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan
eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Banten adalah
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi DPMPTSP dimasa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal
tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
Arah dan strategi kebijakan pengembangan Penanaman Modal akan sangat
dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan
strategis eksternal DPMPTSP. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun
BAB I PENDAHULUAN
6 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan aktivitas penanaman
modal perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat
dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan penanaman modal sesuai
keadaan potensi ekonomis yang ada.
Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat
disampaikan isu-isu strategis Penanaman Modal di Provinsi Banten ditinjau dari gambaran
pelayanan dinas dalam sasaran jangka menengah pada Renstra DPMPTSP. Berikut
adalah struktur isu strategis di lingkungan urusan Penanaman Modal Provinsi Banten :
1. Belum optimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat;
2. Realisasi investasi PMA yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi PMDN;
3. Gap yang tinggi antara minat investas dan realisasi investasi;
4. Potensi/Peluang Investasi belum siap ditawarkan;
5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan utuk menyerahkan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM);
6. Investasi masih terpusat di wilayah Banten Utara;
7. Belum optimalnya BUMD dalam menjalin kemitraan dengan UMKM.
1.6. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan.
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek stategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued)
yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II Perencanaan Kinerja.
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019.
BAB III Akuntabilitas Kinerja.
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi dan diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB I PENDAHULUAN
7 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB IV Penutup.
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Tahun 2017-2022
Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan
penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan
berpedoman pada rancangan awal RPJMD, selanjutnya Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun rancangan RPJMD
dengan menggunakan rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah
merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan
dan penetapan RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa
Renstra Perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, serta disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat
indikatif. Selanjutnya DPMPTSP Provinsi Banten sebagai OPD berkewajiban
untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima
tahun.
Sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017–2022 isu-isu
strategis bidang penanaman modal, adalah:
1. Belum optimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat;
2. Realisasi investasi PMA yang lebih menonjol dibandingkan dengan
investasi PMDN;
3. Gap yang tinggi antara minat investas dan realisasi investasi;
4. Potensi/Peluang Investasi belum siap ditawarkan;
5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan utuk menyerahkan Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
6. Investasi masih terpusat di wilayah Banten Utara;
7. Belum optimalnya BUMD dalam menjalin kemitraan dengan UMKM.
8 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1.1. Visi
Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai
tujuan dalam rangka melaksanakan pembangunan, maka Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten melaksanakan Visi
Gubernur Banten, yaitu:
“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan
Berakhlaqul Karimah”
Sejalan dengan citra Banten sebagai gerbang investasi Indonesia, maka makna
penting pada visi tersebut adalah bahwa Banten akan menjadi tempat yang
sangat tepat bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamankan
dan mengembangkan modalnya di indonesia. Banten merupakan pilihan lokasi
yang sangat strategis karena para investor akan mendapatkan kemudahan
bersama, jaminan keamanan, ketersediaan infrastruktur dan energi, serta
akses distribusi dan logistik dengan berbagai macam pilihan peluang sektor
bisnis yang akan menguntungkan.Lebih jauh, maksud dari visi diatas adalah
suatu harapan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayan
Terpadu Provinsi Banten selama lima tahun bisa berbuat sesuai dengan tugas
dan fungsi serta kewenanganya untuk mensinergikan segenap komponen
pembangunan guna mendorong peran strategis investasi dalam rangka
meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten.
Rencana keinginan atau hasrat dari para investor asing maupun dalam
negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia utamanya adalah di
Provinsi Banten, mengingat kondisi, potensi dan permasalahanya serta
kemungkinan pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Banten akan
lebih menguntungkan. Selanjutnya bahwa Provinsi Banten menjadi salah satu
Provinsi di Indonesia dalam kebijakan nasional yang diprioritaskan sebagai
pusat pertumbuhan industri didukung oleh Potensi investasi sektor primer
berbasis industri unggulan Banten sesuai konsep Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta adanya daya dukung
infrastruktur dan penyediaan lahan investasi.
2.1.2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004).
9 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
mendukung Misi Kelima dan Pertama Gubernur Banten, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
Misi ini untuk mewujudkan peningkatan perekonomian banten melalui
kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi,
pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap
pengangguran dan kemiskinan.
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Misi ini untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang
berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan
sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani
masyarakat
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis
Sesuai dengan visi dan misi Gubernur Banten, tujuan yang ingin
dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten, adalah sebagai beriktut :
1. Meningkatnya daya tarik dan daya saing penanaman modal di Provinsi
Banten;
2. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah
dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur
berintegritas, berkompensi serta melayani masyarakat.
Untuk melihat konsistensi antara misi dan tujuan yang disertai dengan
indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.1.Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan
Misi Tujuan Indikator
Meningkatkan kualitaspertumbuhan dan pemerataanekonomi
Meningkatnya daya tarikdan daya saingpenanaman
modal di Provinsi Banten
1. Jumlah realisasiinvestasi (PMA + PMDN)
2. Indeks KepuasanPelayanan Investor
Menciptakan tata kelolapemerintahan yang baik (goodgovernance)
Terwujudnyakelembagaanpemerintahan daerahyang berakhlakulkarimah dengan efektif,efisien, transparan,akuntabel, dan sumberdaya aparaturberintegritas,berkompensi sertamelayani masyarakat
Capaian Laporan KinerjaPemerintah Provinsi Banten
10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan di atas adalah
sebagai berikut :
1. Terbentuknya sistem promosi penanaman modal yang modern dan
komprehensif;
2. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
Selanjutnya untuk melihat konsistensi antara tujuan dan sasaran
beserta indikator outcome, dapat dilihat dalam target berikut :
Tabel 2.2
Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran
TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR
Meningkatnya daya
tarik dan daya saing
penanaman
modal di Provinsi
Banten
1. Jumlah realisasi
investasi (PMA + PMDN)
2. Indeks Kepuasan
Pelayanan Investor
Terbentuknya sistem
promosi penanaman
modal yang modern
dan komprehensif
1. Nilai Realisasi
Investasi PMDN
2. Nilai Realisasi
Investasi PMA
3. Rasio
pemanfaatan
Informasi
Penanaman
Modal
4. Cakupan
Potensi
Investasi yang
terealisasi
5. Presentase
Realisasi
Perizinan sesuai
standar
pelayanan
Terwujudnya Capaian Laporan Kinerja Tercapainya kinerja Nilai IKM
11 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang berakhlakul
karimah dengan efektif,
efisien, transparan,
akuntabel, dan sumber
daya aparatur
berintegritas,berkompet
ensi serta melayani
masyarakat
Pemerintah Provinsi
Banten
penyelenggaraan
pemerintah yang
berkualitas
2.2 Rencana Kinerja
Rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Banten yang termuat dalam Rencana Strategis sebagai berikut :
Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Sasaran DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2019
N
O
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGE
T
1Meningkatnya daya tarikdan daya saingpenanaman modal diProvinsi Banten
Terbentuknyasistem promosipenanamanmodal yangmodern dankomprehensif
1. Jumlah realisasiinvestasi (PMA +PMDN)
2. Indeks KepuasanPelayanan Investor
60,80
85,22
2Terwujudnyakelembagaanpemerintahan daerahyang berakhlakulkarimah dengan efektif,efisien, transparan,akuntabel, dan sumberdaya aparaturberintegritas,berkompetensi sertamelayani masyarakat
Tercapainyakinerjapenyelenggaraan pemerintahyang berkualitas
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
BB
12 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Tabel 2.4
Rencana Kinerja Outcome DPMPTSP Provinsi Banten Tahun
2018
N
O
Program SASARAN INDIKATOR TARGE
T
1Program PengelolaanData dan SistemInformasi PenanamanModal
Tersedianya datadan informasipotensi dan profilpenanaman modalyang update
Rasio pemanfaatanInformasi PenanamanModal
100 %
2Program PelayananPerizinan PenamanModal
Terimplementasikannya perijinan yangdiperoleh olehpenanam modalsecara proporsionaldan sesuai denganperuntukannya
Realisasi Perizinansesuai StandarPelayanan
100 %
3Program PengendalianPenanaman Modal
Cakupan potensiinvestasi yangterealisasi
17,09 %
4Program PeningkatanIklim, Promosi, danKerjasama Investasi
Nilai Realisasi PMA
Nilai Realisasi PMDN
47 T
13,8 T
5Program Tata KelolaPemerintahan
Tercapainya kinerjapenyelenggaraanpemerintah yangberkualitas
Nilai indeks kepuasanmasyarakat
3,0
2.3. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani
Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019 yang merupakan bentuk perjanjian dari
Kepala DPMPTSP Provinsi Banten kepada Gubernur Banten. Perkin merupakan
pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Perkin DPMPTSP Provinsi Banten tahun 2019 sajikan pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.5.Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2019
13 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
No SasaranStrategis
IndikatorKinerjaUtama
Target Program/KegiatanPagu
Anggaran
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Terbentuknya
sistem promosipenanamanmodal yangmodern dankomprehensif
Jumlahrealisasiinvestasi(PMA +PMDN)
Rp.60,80Triliun
Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi- Penyelenggaraan
Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi
- Pembinaan BUMD dan Kerjasama Penanaman Modal
2.832.575.910
Program
Pengelolaan Data
dan Sistem
Informasi
Penanaman Modal
- Pengembangan data
potensi penanaman
modal daerah
- Perencanaan dan
pengembangan
Penanaman modal
daerah- Pengembangan
Sistem informasi penanaman modal daerah
1.358.073.050
ProgramPengendalianPenanaman Modal- Pemantauan
Realisasi Penanaman Modal
- Pembinaan Penanaman Modal
- Pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan
1.504.193.000
2. PengoptimalanpenerapanNSPK secaraproporsional
Indeks Kepuasan Pelayanan Investor
85,22 % Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal- Pelayanan Perizinan- Pelayanan Non
Perizinan- Pelaporan dan
Pengaduan Pelayanan Perizinan
760.151.250
3. Tercapainyakinerjapenyelenggaraan pemerintahyangberkualitas
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
BB Program Tata Kelola Pemerintahan- Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
- Perencanaan, Evaluasi dan
3.860.331.790
14 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
No SasaranStrategis
IndikatorKinerjaUtama
Target Program/KegiatanPagu
Anggaran
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)Pelaporan
- Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- Peningkatan Kapasitas Aparatur
-Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
- Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
- Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
15 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja
diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang
dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama
adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju
perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja
adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana
salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana
sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam
penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh
masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019
Pengukuran capaian kinerja organisasi tahun 2019 merupakan bagian
dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan DPMPTSP Provinsi Banten.
Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja strategis. Pengukuran target
kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian IKU
DPMPTSP Provinsi Banten tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel
berikut ini:
15 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
Tabel 3.1Indikator Kinerja DPMPTSP mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Indikator Kinerja Utama)
NO INDIKATORKondisi Target Capaian Setiap Tahun Capaian
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jumlah Realisasi Investasi PMA + PMDN (triliun)
52,30 56,40 60,80 65,00 69,30 73,90 48,73
2 Indeks Kepuasan Pelayanan Investor (%) 82,16 83,62 85,22 86,85 88,52 90,23 88,45
3 Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
CC B BB BB BB A B
Dari 3 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU)
DPMPTSP Provinsi Banten pada Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama realisasi
investasi PMA dan PMDN berdasarkan Laporan Kinerja Penanaman Modal
(LKPM) pada tahun 2019 sebesar Rp. 48,73 Triliun dari target tahun 2019
sebesar Rp. 60,80 Triliun atau 80,15%, angka tersebut diperoleh dari jumlah
realisasi investasi PMA sebesar Rp. 28,02 Triliun dan jumlah realisasi investasi
PMDN sebesar Rp. 20,71 Triliun. Indikator Jumlah Realisasi Investasi
menunjukkan capaian 80 %. Tingkat ketercapaian ini mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 100,21 %.
Sedangkan indeks kepuasan pelayanan investor yang dihitung berdasarkan
hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2019 sebesar 88,45 dari target
capaian tahun 2019 sebesar 85,22 atau capainnya sebesar 103,79 %. Tingkat
ketercapaian ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai
85,09.
Indikator Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun
2019 mendapat point B.
Capaian indikator kinerja program Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi
Banten sesuai dengan sasaran strategis dalam renstra dapat dilihat dalam
tabel berikut:
Tabel 3.2
Kinerja dan Realisasi Program Tahun 2019
NO INDIKATORKondisi Target Realisasi
2017 2018 2019 2019
16 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Skala)
2,6 3,40 3,00 3,54
2 Nilai Realisasi PMDN (Triliun) 12,40 18,64 13,80 20,71
3 Nilai Realisasi PMA (Triliun) 39,90 37,88 47,00 28,02
4Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (%)
75,00 100 100 100
5Cakupan Potensi Investasi Yang Terealisasi (%)
16,96 26,13 17,09 26,13
6 Realisasi Perizinan Sesuai Standar (%) 100 100 100 100
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang
menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan
dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan
berdasarkan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Banten :
A. Jumlah Realisasi Investasi PMA + PMDN (triliun)
Penanaman modal baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bermanfaat untuk mempercepat
investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di
Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Capaian Investasi PMA dan PMDN
NO INDIKATOR
CAPAIAN 2019 TARGETAKHIR
RENSTRA(2022)
CAPAIAN2019
TERHADAP
2018 (%)2017 2018 TARGET
REALISASI %
1 Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (triliun rupiah)
52,30 56,52
60,80 48,73 80,15 73,90 -13,78
Indikator Kinerja Utama meningkatnya realisasi penanaman modal
dengan jumlah nilai investasi di Provinsi Banten dari target sebesar Rp.
60,80 Trilyun dapat terealisasi sebesar Rp. 48,73 Trilyun sehingga
realisasi pencapaian targetnya sebesar 80,15 %. Jika dibandingkan
dengan realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Banten Tahun 2018
mengalami penurunan sebesar 13,78 % yaitu dari realisasi sebesar Rp.
17 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
56,52 Trilyun pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 48,73
Trilyun pada Tahun 2019.
Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) untuk periode tahun 2019 mencapai Rp.
48,73 Triliun, turun sebesar 13,78 % dibandingkan tahun 2018 sebesar
Rp. 56,52 Triliun.
Dibandingkan dengan target realisasi investasi RPJMD sebesar Rp. 60,80
triliun, investasi tahun 2019 tercapai sebesar 80,15 %. Sedangkan
target realisasi investasi nasional sebesar Rp. 71,9 triliun, investasi
tahun 2019 tercapai sebesar 67,7 %.
Tabel 3.4
Realisasi Investasi berdasarkan Jumlah Proyek, PMA dan PMDN Tahun 2019.
NO JENIS INFORMASITAHUN LAJU
PERTUMBUHAN(%) 2018 2019
1.Jumlah Total Proyek 4.159 4.948 18,97
a. PMA (proyek) 3015 2.559 -15,12
b. PMDN (proyek) 1144 2.389 108,83
2Jumlah Total Investasi PMA danPMDN (Rp. Triliun)
56,52 48,73 -13,78
a. PMA (Rp. Triliun) 37,88 28,02 -26,03
b. PMDN (Rp. Triliun) 18,64 20,71 11,11
Jumlah proyek (lapangan usaha) PMA/PMDN tahun 2019 sebanyak 4.948
proyek/usaha. Terjadi peningkatan jumlah proyek sebesar 18,97 %
dibandingkan dengan jumlah proyek pada tahun 2018 sebanyak 4.159
proyek/usaha. Jumlah proyek PMA tahun 2019 mengalami penurunan sebesar
15,12 %, atau 2.559 Proyek dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 3.015
proyek, sementara PMDN pada tahun 2019 menyumbang peningkatan jumlah
proyek sebesar 108,83 %, atau 2.389 Proyek dibanding tahun 2018 yang
mencapai 1.144 Proyek.
Total realisasi investasi PMDN tahun 2019 mencapai Rp. 20,71 Triliun
menunjukkan peningkatan sebesar 11,11 %, dibandingkan tahun 2018 sebesar
Rp. 18,64 Triliun. Sedangkan total realisasi investasi PMA tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 28,02 triliun, turun 26,03 % dibandingkan realisasi investasi PMA
tahun 2018 sebesar Rp. 37,88 Triliun.
18 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
Selama tahun 2019 realisasi investasi di Kabupaten/Kota sebagai berikut :
1. Selama tahun 2019 realisasi investasi di Kabupaten Tangerang sebesar Rp
15,40 triliun, turun 27,80 % dari realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp.
21,33 Triliun;
2. Kota Tangerang sebesar Rp 7,97 triliun meningkat 90,02 % dari realisasi
investasi tahun 2018 sebesar Rp. 4,19 Triliun;
3. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 2,21 triliun turun 23,96 % dari realisasi
investasi tahun 2018 sebesar Rp. 2,90 Triliun;
4. Kabupaten Serang sebesar Rp 6,85 triliun meningkat 14,78 % dari realisasi
investasi tahun 2018 sebesar Rp. 5,97 Triliun;
5. Kota Serang sebesar Rp 5,54 triliun, turun 20,94 % dari realisasi investasi
tahun 2018 sebesar Rp. 7,01 Triliun;
6. Kota Cilegon sebesar Rp 8,41 triliun, turun 41,13 % dari realisasi investasi
tahun 2018 sebesar Rp. 14,29 Triliun;
7. Kabupaten Lebak sebesar Rp 2,19 triliun, meningkat 443,98% dari realisasi
investasi tahun 2018 sebesar Rp. 0,40 Triliun;
8. Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 0,13 triliun, menurun 66,51 % dari
realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp. 0,40 Triliun.
Tabel 3.5
Realisasi Investasi Kabupaten/Kota Tahun 2019.
KABUPATEN/KOTAPMA
(Juta Rupiah)PMDN
(Juta Rupiah)TOTAL
(Juta Rupiah)
Banten 28.022.675 20.708.397 48.731.072Kabupaten Lebak 2.185.450 11.693 2.197.143 Kabupaten Pandeglang
522 135.872 136.394
Kabupaten Serang 4.549.123 2.307.431 6.856.554 Kabupaten Tangerang
7.746.748 7.656.675 15.403.423
Kota Cilegon 4.328.694 4.085.442 8.414.136 Kota Serang 5.483.741 58.880 5.542.621 Kota Tangerang 3.038.082 4.932.711 7.970.793 Kota Tangerang Selatan
690.315 1.519.693 2.210.007
Jika realisasi investasi dilihat berdasarkan lokasi, realisasi investasi terbesar
terdapat di Kabupaten Tangerang dengan rasio sebesar 31,61 % dari total
nilai realisasi investasi di Provinsi Banten disusul dengan Kota Cilegon, Kota
19 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan,
Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.
Adapun catatan khusus kami terhadap realisasi investasi tahun 2019
adalah :
1. Bahwa realisasi tahun 2019 ini merupakan cerminan dari upaya tahun
sebelumnya;
2. Kebijakan BKPM RI untuk pemerataan investasi di luar pulau Jawa;
3. Pengaruh ekonomi global terhadap minat investasi di Indonesia.
Beberapa alasan yang menyebabkan realisasi investasi di Provinsi Banten
meningkat setiap tahunnya untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
diantaranya selain lokasi yang strategis sebagai penyangga DKI Jakarta
sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Provinsi Banten juga memiliki
jumlah dan luas kawasan industri yang memadai dan layak untuk investasi,
dengan jumlah total kawasan industri sebanyak 20 buah kawasan industri
dengan luas kurang lebih 7000 Ha sehingga investor tertarik untuk
menanamkan modalnya di Provinsi Banten karena banyaknya kemudahan
yang didapat jika berinvestasi di kawasan industri. Dari 20 buah kawasan
industri di Provinsi Banten terdapat beberapa Kawasan yang telah masuk ke
dalam program KLIK dari BKPM. KLIK (Kawasan Industri Langsung
Konstruksi) adalah fasilitas kemudahan yang diberikan BKPM, KLIK sejatinya
adalah sebuah fasilitas dimana investor bisa terus melangsungkan
persiapan usahanya berupa pembangunan konstruksi begitu mendapatkan
izin prinsip meski belum memiliki izin lain seperti Izin Mendirikan Bangunan,
Izin Lingkungan-amdal, UKL/UPL, dan berbagai izin pelaksanaan daerah.
Dengan catatan, selama memulai konstruksi, investor diwajibkan tetap
mengurus izin-izin tersebut. Izin-izin yang belum dimiliki tersebut wajib
diselesaikan sebelum seluruh pembangunan konstruksi untuk kegiatan
berproduksi selesai. Setelah izin dan konstruksi selesai, pihak investor baru
diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksi dan mulai berbisnis
Realisasi investasi tahun 2019 untuk PMDN tercapai karena adanya
kemudahan dalam penanaman modal dalam bentuk: berbagai kemudahan
pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman
modal, pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah,
penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan
sarana dan prasarana.
20 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
Tercapainya realisasi investasi untuk PMDN pada tahun 2019 juga ditunjang
dengan pelaksanaan kegiatan pada bidang pengendalian yang berjalan
dengan baik yang antara melaksanakan kegiatan: pembinaan ketentuan
pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan PMA/PMDN, pemantauan
pelaksanaan penanaman modal khususnya bagi proyek penanaman modal
yang masih dalam tahap konstruksi sampai dengan produksi, pengawasan
ketentuan pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan PMA/PMDN,
fasilitasi pemecahan permasalahan pelaksanaan penanaman modal bagi
perusahaan PMA/PMDN yang memiliki hambatan maupun masalah dalam
merealisasikan penanaman modalnya, helpdesk/konsultasi tata cara dan
pengendalian pelaksanaan penanaman modal secara per perusahaan baik
bagi para penanam modal maupun aparatur Kabupaten/Kota, koordinasi tim
pendataan dengan Kabupaten/Kota khususnya unit yang melaksanakan
pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
Sementara untuk realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dari target Rp. 47
Triliun hanya terealisasi Rp. 28,02 T atau sebesar 59,62 %. Hal ini
disebabkan hal-hal sebagai berikut :
1. Belum maksimalnya penyelesaian masalah pada proyek besar,
diantaranya :
a. PT. Indo Raya Tenaga, dengan rencana investasi Rp. 32,36 Trililun
baru terealisasi sekitar Rp. 714 miliar, karena adanya keluhan dari
masyarakat;
b. PT. Multimas Nabati Asahan, dengan rencana investasi Rp. 8,3 Triliun
belum ada realiasi, karena belum adanya regulasi izin usaha
kawasan industri, dan infrastruktur/akses jalan di Bojonegara yang
belum maksimal;
c. PT. Mina Trasindo Totabuan, dengan rencana investasi Rp. 1,7 Triliun
belum ada realisasi, karena terkendala dengan rekomendasi dari
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
2. Permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya realisasi investasi,
antara lain :
a. Gangguan/jaminan keamanan;
b. Keluhan masyarakat;
c. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
d. Ketenagakerjaan;
e. Pengelolaan lingkungan/limbah.
21 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk percepatan realisasi investasi
melaui perbaikan iklim investasi yang diarahkan pada:
1. Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan perizinan :
a. Mengintensifkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
b. Meningkatkan kompetensi aparatur, khususnya untuk meningkatkan
pelayanan dan operasional Online Single Submission (OSS);
c. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait.
2. Pengendalian penanaman modal dan pemberian fasilitas penanaman
modal :
a. Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap
proyek penanaman modal;
b. Membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor.
B. Indeks Kepuasan Pelayanan Investor
Survey kepuasaan masyarat dilakukan untuk memperoleh angka indeks
kepuasan masyarakat. Angka Indeks ini berguna sebagai barometer
pelayanan yang dilakukan Dinas PMPTSP. Nilai Indeks hasil survey kepuasan
masyarakat berguna untuk peningkatan mutu pelayanan yang sudah
dilakukan oleh Dinas Terkait. Prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi,
responsivitas dan partisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah dilakukan guna memenuhi tuntutan untuk
mewujudkan good governance.
Survey kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur kinerja pelayanan
publik. Kinerja tersebut tercermin dari indek kepuasan masyarakat.
Terdapat hubungan yang linier antara IKM hasil survey dengan kualitas
pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Hubungan linier tersebut
menunjukkan bahwa semakin tinggi IKM maka kinerja pelayanan publik
akan semakin meningkat. Secara kualitatif prinsip-prinsip akuntabilitas,
transparansi, responsivitas, dan partisipasi dalam setiap kegiatan yang
diselenggarakan DPMPTSP semakin tinggi, predikat nilai yang diperoleh
sangat baik
Terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan,
pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.6
Rencana dan realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan
perijinan
22 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
No IndikatorCapaia
n 2018
2019Capaian 2019
Terhadap
2018
Target Realisa
si
%
Realisa
si
1
IndeksKepuasanPelayanan Investor
85,09 85,22 88,45 103,79 3,95 %
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
yang merupakan salah satu institusi pelayanan tentunya berkewajiban
untuk melakukan penilaian kepuasan pelanggannya. Tingkat kepuasan
pelanggan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, evaluasi dan
perumusan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan pelayanan dan
kepuasan pelanggan. Pengukuran kepuasan dilaksanakan melalui metode
survey wawancara terhadap para pemohon perizinan di DPMPTSP. Adapun
indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu
kepada standar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.
Terdapat 15 (lima belas) unsur yang dinilai di dalam survey ini yang
meliputi:
1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanannya;
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan Di unit;
3. Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan;
4. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan;
5. Kesesuaian Produk Pelayanan Antara Yang Tercantum Dalam Standar
Pelayanan Dengan Hasil Yang Diberikan ;
6. Kompetensi/Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan;
7. Perilaku Petugas Dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan;
8. Kualitas Sarana dan Prasarana;
9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan;
10.Keamanan Pelayanan dengan Sistem Online;
11.Efisiensi Pelayanan Online;
12.Kemudahan Sistem Pelayanan Online;
13.Kenyamanan Pelayanan dengan Sistem Online;
23 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
14.Pemahaman Tentang Teknologi Pelayanan Online;
15.Efektivitas Pelayanan Online.
Secara tidak langsung IKM mencerminkan konduite dari dinas DPMPTSP,
semakin baik angka IKM semakin baik pula konduite DPMPTSP, artinya
tanggapan masyarakat yang dilakukan DPMPTSP semakin baik. Untuk
melihat konsistensi kinerja pelayanan DPMPTSP dapat dilihat dari data
perkembangan IKM setiap tahun.
Grafik 1
Trend Perkembangan Nilai IKM DPMPTSP dari Tahun 2010-2019
Perkembangan IKM berdasarkan gambar tersebut di atas menunjukkan
bahwa pada tahun 2010 pada level 73,83 meningkat menjadi 74,79 di
tahun 2011, tetapi pada tahun 2012 menurun menjadi 74,28, meningkat
kembali pada tahun 2013 menjadi 76,01 pada tahun 2014 meningkat
drastis menjadi 81,07 dan meningkat kembali menjadi 82,14 pada tahun
2016 smt 1, dan pada tahun 2016 smt 2 terus meningkat menjadi 82,17.
Ditahun 2017 smt 1 meningkat lagi menjadi 82,39 dan pada tahun 2017
semester 2 meningkat menjadi 84,93. Tetapi pada tahun 2018 semester 1
meningkat menjadi 85,09. Penurunan terjadi pada semester 2 tahun 2018
menjadi 82,25, meningkat kembali tahun 2019 semester 1 menjadi 83,22
dan kembali mengalami peningkatan pada semester 2 tahun 2019 menjadi
88,45. Gerakan kurva IKM menunjukkan bahwa pencapain pada huruf mutu
tertinggi yaitu A tidaklah mudah hal ini dapt dilihat dari gerakan kurva IKM
yang landai. Upaya –upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk
24 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
memperoleh nilai A membutuhkan waktu 10 tahun, selama rentang waktu
tersebut setiap kekurangan dari unsur menjadi bahan untuk perbaikan.
Berdasarkan analisis IKM secara keseluruhan pada tahun 2019 bobotnya
indeksnya 83,22. Angka Indeks tersebut memberikan penjelasan bahwa
kondisi pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Banten pada semester 1 tahun
2019 (periode Januari sampai dengan Juli 2019) termasuk dalam kategori
Baik. Kondisi ini menunjukkan kinerja Dinas PMPTSP dalam melakukan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh
menunjukkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP
dirasakan sudah memenuhi harapan masyarakat, dan setelah dilakukan
survey di semester 2 mengalami peningkatan dengan IKM 88,45 ( huruf
mutu A).
Nilai IKM DPMPTSP Provinsi Banten pada tahun 2019 melampui dari target
yang telah ditetapkan dalam rencana strategsi DPMPTSP 2017-2022. Faktor
yang mempengaruhi keberhasilan capaian tersebut antara lain :
1. Adanya komitmen dari semua pegawai di DPMPTSP Provinsi Banten;
2. Kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan perizinan;
3. Pelayanan perizinan secara online melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Elektronik Terbuka.
Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan
perizinan antara lain :
1. Masyarakat belum memahami persyaratan pada suatu jenis izin;
2. Masih terdapat izin yang tidak sesuai dengan waktu yang terdapat pada
SOP yang disebabkan keterlambatan OPD teknis dalam memverifikasi ke
lapangan;
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang
pelayanan perizinan;
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain :
1. Meningkatkan kembali sosialisasi persyaratan dengan jenis pelayanan
kepada masyarakat dengan melaksanakan pembuatan banner, spanduk,
media masa elektronik ataupun kegiatan sosialisasi yang dilaksankan
OPD teknis dengan mitra kerja atau asosiasi sektoral;
25 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
2. Pengarahan dan Perbaikan kembali kinerja Petugas Pelayanan dan
petugas teknis agar lebih rensponsif lagi dalam memberikan pelayanan;
3. Mengoptimalkan, melengkapi dan memperbaiki kembali Sarana dan
Prasarana hingga dapat memberikan kenyamanan yang lebih lagi
kepada masyarakat.
C. Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja
yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Target dan realisasi capaian Laporan Kinerja DPMPTSP Provinsi Banten
Tahun 2019 tercantum dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.7
Target dan Realisasi Capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO INDIKATOR CAPAIAN 20182019
TARGET REALISASI1 Capaian Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
B BB B
Capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2019
mendapat Nilai B dari target BB, sama dengan capaian tahun 2018.
Capaian indikator ini didapat antara lain dengan cara melakukan perbaikan
sistem perencanaan yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen
Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL).
D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pernyataan Kinerja
Pada tahun 2019 program dan kegiatan yang menunjang pencapaian
indikator kinerja DPMPTSP sebanyak 5 program dan 19 kegiatan. Adapun
capaian dari setiap program tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi
Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp.2.832.575.910,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
2.710.070.970,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:
a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal melalui Media Massa
sebanyak 3 kegiatan;
26 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
b. Partisipasi Bisnis Forum dan Pameran di Dalam Negeri sebanyak 5
kegiatan;
c. Pelaksanaan Banten Investment Gathering;
d. Pengadaan Alat dan Bahan Promosi sebanyak 3 jenis;
e. Penyusunan Branding Investasi Provinsi Banten;
f. Fasilitasi Kerjasama BUMD Provinsi Banten;
g. Forum Peningkatan Jaringan antar BUMD Provinsi Banten;
h. Pengembangan BUMD Provinsi Banten.
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 1.358.073.050,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
1.322.823.000,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:
a. Pengelolaan Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal
b. Pemutakhiran Data Potensi dan Peluang Penanaman Modal dengan
Kabupaten/Kota
c. Press Release Realisasi Penanaman Modal
d. Partisipasi Musyawarah Koordinasi Teknis(MUKORNIS)
e. Forum Perencanaan dan Pengembangan Investasi Daerah (Focus Group
Discussion/FGD)
f. Penyusunan Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Investasi
g. Pengelolaan Website
h. Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik
i. Desain Pengembangan Sistem Informasi
3. Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal
Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 760.151.250,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
738.755.190,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:
a. Pelayanan Perizinan
b. Sosialisasi Pelayanan Perizinan
c. Penyusunan ISO 9001
d. Forum Sinergitas PTSP Provinsi Banten
e. Koordinasi PTSP Provinsi Banten
f. Penyusunan Profil PTSP
g. Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
h. Penyelenggaraan Bintek SDM PTSP Se-Provinsi Banten
i. Fasilitasi Evaluasi Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK)
j. Peningkatan Informasi PTSP
k. Penyediaan Bahan Cetak Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan
27 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
l. Penyusunan Laporan Perizinan dan Non Perizinan
m. Pengumpulan Data Pelaporan Realisasi Perizinan dan Non Perizninan
Kabupaten/Kota se Provinsi Banten
n. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Program Pengendalian Penanaman Modal
Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 1.504.193.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
1.316.094.601,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:
a. Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Penanaman Modal
b. Rakor Percepatan Realisasi Penanaman Modal
c. Penanganan Permasalahan Investasi
d. Pembinaan Dunia Usaha dan Non Dunia Usaha
e. Pemberian Penghargaan Penanaman Modal
f. Kompilasi Peraturan Penanaman Modal
g. Pengawasan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan
h. Pengawasan Perizinan
Capaian outcome dari masing-masing program di atas sebagaimana tabel di
bawah ini
Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi Belanja
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
Program
IndikatorKinerja Program
RPJMD(Outcome)
Target RealisasiCapaian
TingkatCapaian
2019 2019 2019
Program Tata Kelola Pemerintahan
Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 3 3,54 118,00
Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi
Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp.Triliun)
13,8 20,71 150,07
Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp. Triliun)
47 28,02 59,62
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (%)
100 100 100,00
Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal
Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (%)
100 100 100,00
Program Pengendalian Penanaman Modal
Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (%)
17,09 26,136 152,93
3.2. Realisasi Anggaran
28 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
Selain pertanggungjawaban kinerja program, maka perlu kiranya dilihat
sejauh mana penganggaran untuk pelaksanaan program tersebut. Kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2019, yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019. Secara garis besar anggaran
tersebut dipergunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja
langsung, dengan realisasi sebagai berikut:
Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Belanja
Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
Jenis Belanja Plafon Realisasi Persen
P- APBD 2019 2019 (%)(Rp) (Rp)
Belanja Tidak Langsung 18.720.000.000 17.385.343.766 92,87
1. Belanja Pegawai 18.720.000.000 17.385.343.766 92,87
Belanja Langsung 10.315.325.000 9.656.485.894 93,61
1. Belanja Pegawai 8.500.000 7.650.000 90,00
2. Belanja Barang dan Jasa 10.210.175.000 9.552.185.894 93,56
3. Belanja Modal 96.650.000 96.650.000 96,29
Total 29.035.325.000 27.041.829.660 93,13
Dari aspek keuangan, kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Provinsi Banten sudah baik. Hal ini diindikasikan oleh tingkat serapan anggaran
keseluruhan sebesar 93,13% dengan rincian serapan per komponen belanja
yaitu belanja tidak langsung sebesar 92,87 % dan belanja langsung sebesar
93,61%. Kedepan diharapkan serapan anggaran dapat disesuaikan dengan
rencana anggaran kas yang sudah disusun dalam program dan kegiatan.
Selanjutnya capaian realisasi anggaran belanja langsung berdasarkan
program dapat dilihat dalam tabel berikut:
29 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Berdasarkan
Program dan Kegiatan Tahun 2019
No Program/Kegiatan Anggaran(Rp)
Realisasi(Rp)
%
A Tata Kelola Pemerintahan3.860.331.790
3.568.742.133
92,45
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca
10.000.000 10.000.000 100
2 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
94.154.840 92.796.170 98,56
3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
96.650.000 96.650.000 100,00
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
619.500.000 526.959.500 85,06
5 Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran
2.289.018.000 2.100.862.668 91,78
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur
42.800.000 34.900.000 81,54
7 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
668.049.000 667.414.795 99,91
8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan
30.159.950 29.159.000 96,68
9 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
10.000.000 10.000.000 100
B Program Peningkatan Iklim,Promosi dan Kerjasama Investasi
2.832.575.910
2.710.070.970
95,68
1 Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
2.091.593.660 2.013.640.760 96,27
2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi
397.206.000 373.680.710 94,08
3 Pembinaan BUMD dan Kerjasama Penanaman Modal
343.776.250 322.749.500 93,88
CProgram Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
1.358.073.050 1.322.823.000 97,40
1 Pengembangan Data Potensi Penanaman Modal Daerah
530.941.000 523.388.000 98,58
2 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
484.566.800 464.256.500 95,81
3 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah
342.565.250 335.178.500 97,84
DProgram Pelayanan Perizinan Penaman Modal
760.151.250 738.755.190 97,19
30 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
1 Pelayanan Perizinan 183.246.000 174.459.240 95,20
2 Pelayanan Non Perizinan 327.601.000 325.816.000 99,463 Pelaporan dan Pengaduan
Pelayanan Perizinan249.304.250 238.479.950 95,66
No Program/Kegiatan Anggaran(Rp) Realisasi (Rp) %E Program Pengendalian
Penanaman Modal1.504.193.000 1.316.094.601 93,34
1 Pemantauan Realisasi Penanaman Modal
513.665.000 479.450.800 93,34
2 Pembinaan Penanaman Modal 387.728.000 376.399.000 97,083 Pengawasan Penanaman
Modal dan Perizinan602.800.000 460.244.801 76,35
Secara keseluruhan, serapan anggaran pada program dan kegiatan
belanja langsung sudah baik berdasarkan akumulasi serapan anggaran pada
tahun 2019 mencapai 93,61 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika
dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar
pada program/kegiatan di Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman
Modal (97,19 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di
Tata Kelola Pemerintah (92,45%).
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator
yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/
input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk
mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu
juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk
mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum
menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat
bahwa seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil
daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum,
pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien
karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan namun
realisasi capaian kinerjanya lebih besar dari yang ditargetkan.
31 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB IV PENUTUP
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Provinsi Banten
Tahun 2019 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk
mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan
proses pencapaiannya yang berkaitan dengan amanat yang diterima. Amanat
yang dimaksud adalah janji DPMPTSP Provinsi Banten yang tertuang dalam
Perkin Kepala DPMPTSP Provinsi Banten. Untuk itu diharapkan agar laporan ini
dapat menjadi bahan masukan dan mendorong DPMPTSP Provinsi Banten, agar
berusaha sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan lembaga yang
dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan kompetensi sumber daya
manusia /aparatur, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan
wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta
dalam rangka perwujudan good governance.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis DPMPTSP Provinsi Banten
tahun anggaran 2019 relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut
terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah
ditetapkan, dengan rincian telah melebihi target, mencapai target 100.
Capaian–capaian indikator kinerja tersebut berkontribusi secara langsung
terhadap pencapaian sasaran strategis dan sekaligus mendukung terwujudnya
misi yang tercantum dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2017 –
2022. Walaupun demikian, DPMPTSP Provinsi Banten tidak akan berpuas diri
dengan keberhasilan tersebut. Karena di masa yang akan datang, masih
banyak tantangan yang akan dihadapi. Secara umum keseluruhan capaian
kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi
DPMPTSP Provinsi Banten untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di
masa-masa mendatang.
4.2. Saran
1. LKjIP DPMPTSP Provinsi Banten tahun 2019 perlu dijadikan sebagai
salah-satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan
program di tahun mendatang agar meningkatkan kualitas dan
manfaat program/kegiatan pemerintah untuk kesejahteraan
masyarakat.
32 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN
BAB IV PENUTUP
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari
capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor,
antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan
amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maka Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten telah
membuat laporan tentang kinerja yang telah dicapai selama
setahun.
4. Berdasarkan pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran
pencapaian sasaran, rata-rata capaian kinerja Dinas penanaman
modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
memperoleh nilai 100 %.
5. Langkah – langkah yang perlu diambil untuk mengatasi
permasalahan – permasalahan yang dihadapi dan peningkatan
kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat
dirumuskan hal-hal sebagai berikut:
a. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM) tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam
menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat
terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
b. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di
instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam
penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi
pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan
monitoring dan evaluasi capaian Perkin.
c. LKjIP tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai
bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode
yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai
kebijakan yang diperlukan.
33 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019| DPMPTSP PROVINSI BANTEN