daftar isi - kejaksaan.go.id edaran ja.pdf... · sebagaimana diatur dalam amandemen undang-undang...
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI
A. PENDAHULUAN ……………………………………………………….. 1
B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU ……………………….. 3
C. POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU ………...20
D. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU PEMILU ….... 25
E. ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU ……………...…48
F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P.)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU TENTANG
POLA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU ………………...49
G. PENUTUP ………………………………………………………………… 63
H. LAMPIRAN ………………………………………………………………… 64
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA PEMILU
A. PENDAHULUAN
Ibi societas ibi ius (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum).
Pendapat yang dikemukakan oleh Marcus Tilius Cicero (106-43 SM) tersebut
sampai sekarang tidak seorangpun dapat membantahnya. Tanpa hukum tidak
ada ketertiban dan tanpa ketertiban, manusia akan kehilangan pedoman.
Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai dua sumber kekuasaan
sebagaimana diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan pasal 1 ayat (3) yang menyatakan
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai tindak lanjut dari UUD 1945
tersebut, Undang-Undang telah menetapkan bahwa anggota DPR, DPD,
DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden, dipilih secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil, setiap lima tahun sekali.
Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat kali ini merupakan
pemilihan langsung yang ketiga setelah Pemilu 2004 itu, yang merupakan
sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan
Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berbeda dengan Pemilu 2009 yang lalu, Pemilu untuk anggota DPR,
DPD, dan DPRD Tahun 2014, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012, melengkapi
undang-undang di bidang politik yang telah ada sebelumnya yakni Undang-
undang Nomor 2 Tahun 20011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
2
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07
Tahun 2012, tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai dari Tahap Persiapan
Pemilu yang telah dilaksanakan sejak tanggal 9 Juni 2012 dan puncaknya
pada Tahap Pemungutan Suara yang berlangsung serentak pada tanggal 9
April 2014, serta berakhir pada Tahap Pengucapan Sumpah/ Janji anggota
DPR dan DPD yang telah dijadwalkan akan dilaksanakan pada Juli - Agustus
2014.
Berdasarkan pengalaman pada penyelenggaraan Pemilu tahun-tahun
sebelumnya, yang diperkirakan mengandung Kerawanan akan terjadinya
tindak pidana Pemilu, adalah pada tahap-tahap :
1. Pendaftaran pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih.
2. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
3. Kampanye.
4. Pemungutan suara dan penghitungan suara.
Peran Kejaksaan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, lebih
terfokus pada fungsi Kejaksaan sebagai penegak hukum, khususnya dalam
penanganan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu baik berupa pelanggaran
maupun kejahatan.
Kejaksaan sebagai salah satu institusi Penegak Hukum pada
hakekatnya memegang posisi sentral dalam menegakkan aturan hukum yang
terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tersebut dan peraturan-peraturan lain
yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, sangat
diperiukan kesiapan aparatur Kejaksaan, baik yang menyangkut teknis yuridis
khususnya penguasaan hukum materiil yaitu Undang-undang Pemilu dan
peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Pemilu, maupun dukungan dana
dan administrasi yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas
penuntutan dan eksekusi yang menjadi wewenang Kejaksaan.
Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disusun pedoman praktis
bagi para Kajati, Kajari. Kacabjari dan para Jaksa, dalam rangka penanganan
3
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
dan penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu serta tindak pidana lain yang
terkait dengan penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun
2014 dengan sistematika sebagai berikut :
A. Pendahuluan
B. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
C. Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu dalam UU Pemilu
E. Administrasi Perkara Tindak Pidana Pemilu
F. Penutup, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
G. Lampiran
B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU
Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012, tahapan
Penyelenggaraan Pemilu Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, pada pokoknya
meliputi kegiatan sebagai berikut :
No. Program/kegiatan Jadual Ket.
1 2 3 4
TAHAPAN PERSIAPAN
Penataan Organisasi
a. Penyusunan tata kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU
kabupaten/kota
9 Juni s/d 9 Agust 2012 Dilaksanakan oleh KPU
1.
b. Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan
tata kerja Sekretariat Jenderal
9 Juni s/d 9 Agust 2012 Dilaksanakan oleh KPU
4
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
KPU, Sekretariat KPU
provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan
Peraturan Presiden
c. Penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan KPU
9 Juni s/d 9 Agust 2012 Dilaksanakan oleh KPU
d. Pengisian jabatan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota
9 Juni s/d 9 Des 2012 Dilaksanakan oleh KPU
2. Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan
Agust 2012 s/d Mar 2014
Dilaksanakan oleh KPU
Pembentukan Badan Penyelenggara
a. Pembentukan PPK dan PPS/PPLN
Nov 2012 s/d Jan 2013
Dilaksanakan oleh KPU,KPU
Kabupaten /kota
b. Pembentukan KPPS /KPPSLN
9 Feb s/d 9 Mar 2014
Dilaksanakan oleh
PPS/PPLN
3.
c. Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN
Feb 2013 Dilaksanakan oleh
PPS/PPLN
4. Seleksi Anggota KPU provinsi dan Kabupaten/ Kota
Jan- Desember 2013 Dilaksanakan oleh KPU, dan KPU
Provinsi
5. Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di
Setiap Tingkatan
1 Juli 2012 s/d 28 Feb
2014
Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi,
KPU kabupaten /kota,
PPK, PPS dan PPLN
6. Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih
5
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
a. Penyusunan pedoman sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih
9 Juni s/d 31 Okt 2012 Dilaksanakan oleh KPU
b. Penyusunan modul sosialisasi dan pendidikan pemilih
9 Juni s/d 1 Okt 2012 Dilaksanakan oleh KPU
c. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih
Juni 2012 s/d Juni 2014
Dilaksanakan oleh KPU,KPU provinsi, dan KPU Kabupaten / kota
Pengelolaan data dan Informasi
a. Penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
9 Juni s/d 31 Des 2012
Dilaksanakan oleh KPU
b. Penyusunan dan pengembangan aplikasi SI KPU (Sistem Informasi KPU)
9 Juni 2012 s/d 9 Juni
2013
Dilaksanakan oleh KPU
c. Pengembangan WAN (Wide Area Network) Pemilu 2014 untuk pengelolaan data dan informasi.
9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013
Dilaksanakan oleh KPU
d. Revitalisasi LAN (Local Area Network) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013
Dilaksanakan oleh KPU
7.
e. Bimbingan teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU)
9 Juni 2012 s/d 28 Feb 2014
Dilaksanakan oleh KPU
8. Logistik
a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
9 Juni s/d 31 Des 2013 Dilaksanakan oleh KPU
b. Bimbingan teknis 1 Juli s/d 31 Des 2013 Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi,
KPU kabupaten /kota
c. Pengadaan dan pengelolaan logistik
1) Logistik Tahun 2013 9 Juni s/d 30 Nov 2013 Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU
provinsi, Set
6
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
KPU Kabupaten / Kota
2) Logistik Tahun 2014 1 Okt 2013 s/d 31 Mar 2014
Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU
provinsi, Set KPU Kabupaten / kota
d. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara:
Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU
provinsi, Set KPUkabupaten/kota
1) KPU provinsi 1 Feb s/d 31 Mar 2014 Menerima dari KPU
2) KPU kabupaten/kota 1 Feb s/d 31 Mar 2014 Menerima Dari KPU
dan KPU provinsi
3) PPK 1 Mar s/d 5 April 2014 Menerima dari KPU
kabupaten/kota
4) PPS 5 s/d 8 April 2014
5) KPPS 8 April 2014
e. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara di luar negeri:
1) PPLN dan KPPSLN 9 Mar s/d 8 April 2014 Dilaksanakan oleh KPU, Kemenlu dan
PPLN
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU
1. Perencanaan Program dan Anggaran.
a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu
9 Juni 2012 s/d 31 Des
2013
b. Penyusunan dokumen penganggaran (RKKL, DIPA, POK)
9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013
Dilaksanakan oleh KPU
7
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
c. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan
9 Juni s/d 9 Agust 2012
2. Penyusunan Peraturan KPU 9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013
Dilaksanakan oleh KPU
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
a. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran
9 s/d 11 Agust 2012
Dilaksanakan oleh KPU
b. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran
10 Agust s/d 7 Sept 2012
c. Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan
8 s/d 29 Sept 2012
Dilaksanakan oleh:
1. KPU
2. KPU Kabupaten/Kota
Untuk penerimaan
kelengkapan KTA
d. Verifikasi administrasi di KPU 11 Agust s/d 6 Okt 2012
e. Pemberitahuan hasil verifikasi Administrasi
7 s/d 8 Okt 2012
f. Perbaikan administrasi oleh partai politik 9 s/d 15 Okt 2012
g. Verifikasi administrasi hasil perbaikan 16 s/d 22 Okt 2012
h. Pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan kepada:
1) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
23 s/d 29 Okt 2012
2) Pimpinan partai politik tingkat pusat 23 s/d 29 Okt 2012
i. Verifikasi faktual di tingkat KPU
1) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat
30 Okt s/d 6 Nov 2012
2) Penyampaian hasil verifikasi 7 s/d 10 Nov 2012
3.
3) Perbaikan 11 s/d 17 Nov
8
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
2012
4) Verifikasi hasil perbaikan 18 s/d 24 Nov 2012
5) Penyusunan berita acara 25 s/d 27 Nov 2012
j. Verifikasi di tingkat KPU provinsi:
1) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi
30 Okt s/d 6 Nov 2012
2) Penyampaian hasil verifikasi 7 s/d 10 Nov 2012
3) Perbaikan 11 s/d 17 Nov 2012
4) Verifikasi hasil perbaikan 18 s/d 24 Nov 2012
5) Penyusunan berita acara:
a) Hasil verifikasi provinsi
b) Rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten/ kota
25 s/d 27 Nov 2012
22 s/d 25Des2012
6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU
26 s/d 28 Des 2012
Dilaksanakan oleh
KPU provinsi
k. Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/ kota:
1) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan
30 Okt s/d 24 Nov 2012
2) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan
25 s/d 26 Nov 2012
3) Perbaikan 27 Nov s/d 3 Des 2012
4) Verifikasi hasil perbaikan 4 s/d 17 Des 2012
5) Penyusunan berita acara 18 s/d 19 Des 2012
6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi
20 s/d 21 Des 2012
Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota
L Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan Penetapan partai politik peserta Pemilu
29 Des 2012 s/d 8 Jan 2013
Dilaksanakan oleh KPU
9
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
m. Pengumuman partai politik peserta Pemilu
9 s/d 11 Jan 2013
Dilaksanakan oleh KPU
n. Pengundian dan penetapan nomor unit partai politik
12 s/d 14 Jan 2013
Dilaksanakan oleh KPU
o. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara
12 Jan s/d 15 Mar 2013
Dilaksanakan oleh PT TUN
4. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
a. Penyerahan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta data WNI di luar negeri
9 Nov s/ d 9 Des 2012
Dilaksanakan oleh Mendagri, Gubemur, Bupati dan Walikota
serta Menteri Luar Negeri
b. Sinkronisasi data kependudukan dan data WNI di luar negeri
9 Des 2012 s/d 9 Feb 2013
Dilaksanakan oleh Pemerintah bersama KPU
c. Penyerahan DP4 kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
9 Feb 2013 Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
d. Konsolidasi DP4 10 s/d 24 Feb 2013
Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
e. Pencermaan DP4 dan DPT Pemilu terakhir
25 Feb s/d 10 Mar 2013
f. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
11 s/d 13 Mar 2013
Dilaksanakan oleh KPU
g. Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)
14 Mar s/d 9 Juni 2013
Dilaksanakan oleh Pantarlih
h. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
10Junis/d9Juli2013
Dilaksanakan oleh PPS
i. Penetapan DPS 10 Juli 2013 Dilaksanakan oleh PPS
j. Pengumuman DPS 11 s/d 24 Juli Dilaksanakan
10
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
2013 oleh PPS
k. Penyerahan salinan DPS kepada partai politik tingkat kecamalan
12 s/d 15Juli2013
Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
l. Masukan dan tanggapan masyarakat 11 Juli s/dl Agust 2013
m. Perbaikan dan penyusunan DPS 2 s/d 15 Agust 2013
Dilaksanakan oleh PPS
n. Penetapar. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
16 Agust 2013 Dilaksanakan oleh PPS
o. Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP
17 s/d 23 Agust 2013
Dilaksanakan oleh PPS
p. Perbaikan DPSHP 24 Agust s/d 6 Sept 2013
q. Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota
7 s/d 10 Sept 2013
Dilaksanakan oleh PPS melalui PPK
r. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kabupaten/kota
7 s/d 13 Sept 2013
Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota ]
s. Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS
14 s/d 20Sept 2013
Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
t. Penyerahan salinan DPT kepada partai politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan
14 s/d 20Sept 2013
Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
u. Pengumuman DPT 21 Sept 2013 s/d 9 Apri 2014
v. Rekapitulasi di KPU provinsi 24 Sept s/d 8 Okt 2013
Dilaksanakan oleh KPU provuisi
w. Rekapitulasi di KPU 9 s/d 23 Okt 2013
Dilaksanakan oleh KPU
5. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri
a. Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri
9 Feb s/d 9 Mei 2013
PPLN dibantu Pantarlfli
b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)
10 Mei s/d 9 Juni 2013
Dilaksartakan oleh PPLN
11
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
c Pengumuman DPSLN 10 s/d 24 ]uni 2013
Dilaksanakan oleh PPLN
d. Masukan dan tanggapan masyarakat 25 Juni s/d 16 Juli 2013
e. Perbaikan DPSLN 17 s/d 24 ]uli 2013
Dilaksanakan oleh PPLN
f. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)
25 Juli s/d 10 Agust 2013
Dilaksanakan oleh PPLN
g- Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia
11 s/d 25 Agust 2013
Dilaksanakan oleh PPLN
6. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan
a. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2)
10 Des 2012 s/d 15 Jan 2013
Dilaksanakan oleh KPU
b. Penataan daerah pemijhan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
7 s/d 21 Feb 2013
Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota
c. Rapat koordinasi dengan partai politik peserta Pemilu dan konsultasi publik
22 s/d 28 Feb 2013
Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
d. Penyerahan hasil penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU
1 s/d 2 Mar 2013 Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota
e. Penetapan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
1 s/d 9 Mar 2013 Dilaksanakan oleh KPU
7. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota
7.1. Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
a Pengumuman pendaftaran pencalonan 6 s/d 8 April 2013
b. Pendaftaran pencalonan 9 s/d 15 April
12
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
2013
7.2. Verifikasi Pencalonan Anggota DPD
a. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD
16 s/d 22 April 2013
Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
b. Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi
23 April 2013 Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
c- Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi
24 s/d 30 Apri. 2013
d. Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi
1 s/d 7 Mei 2013 Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
e. Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan
8 s/d 21 Mei 2013
Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
f- Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan kepada bakal calon anggota DPD
22 Mei 2013 Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
g- Perbaikan terhadap persyaratan dukungan
23 s/d 29 Mei 2013
h. Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan
30 Mei s/d 12 Juni 2013
Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
i. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada KPU
13 Juni 2013 Dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
j. Penelitian persyaratan calon anggota DPD
14 s/d 27 Juni 2013
Dilaksanakan oleh KPU
k. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD
28 s/d 30 Juni 2013
Dilaksanakan oleh KPU
L Pengumuman DCS anggota DPD 1 s/d 3 Juli 2013 Dilaksanakan oleh KPU
13
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
m. Masukan dan tanggapan masyarakat 4 s/d 13 Juli 2013
n. Permintaan klarifikasi kepada calon anggota DPD
14 s/d 16 Juli 2013 Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi
o. Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU
17 s/d 23 Juli 2013 Dilaksanakan oleh KPU
p. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD '
24 s/d 26 Juli 2013 Dilaksanakan oleh KPU
q. Pengumuman DCT anggota DPD 27 Juli 2013 Dilaksanakan oleh KPU
7.3. Venfikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
a. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan ~ bakal calon:
16 s/d 29 April 2013
Dilaksanakan oleh:
1) Anggota DPR 1) KPU
2) Anggota DPRD provinsi 2) KPU provinsi
3) Anggota DPRD kabupaten/kota 3) KPU
kabupaten/kota
b. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu
30 April 2013 Dilaksanakan oleh 1 KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
c. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
1 s/d 7 Mei 2013 Dilaksanakan oleh 1 partai politik di masing-masing tingkatan
d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
8 s/d 14 Mei 2013
Dilaksanakan oleh 1 KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
e. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
12 s/d 25Juni 2013
Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan
14
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
KPU kabupaten/kota
f. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan
26 s/d 30 Juni2013
Dilaksanakan oleh 1 KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
g. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
1 s/d 10 Juli 2013
h. Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
11 s/d 17 Juli 2013
Dilaksanakan oleh 1 partai politik di masing-masing tingkatan
i. Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
18 Juli 2013
j. Pemberitahuan pengganti DCS 19 s/d 20 Juli 2013
k. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
21 s/d 27 Juli 2013
L Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota
27 s/d 29 ]uli 2013
Dilaksanakan oleh Partai politik di masing-masing tingkatan
m. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
30 Juli s/d 3 Agst 2013
Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
n. Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota
4 Agust 2013 Diumumkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya
o. Sengketa Tata Usaha Negara 4 Agust s/d 7
15
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
Okt 2013
8. Kampanye
a. Persiapan Kampanye
1) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye
15 s/d 29 Des 2012
KPU/KPU provinsi/ KPU kabupaten/ kota berkoordinasi dengan Pemerintah/ Pemerintah Daerah
2) Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
11 Jan s/d 11 Feb 2013
Ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
3) Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
2 Feb s/d 2 Mar 2014
Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Sesuai Tingkatannya
4) Koordinasi dengan lembaga terkait (KPl, KPID, Dewan Pers, Polri).
12 Feb s/d 12 Mar 2014
KPU dan KPU provinsi
5) Penyusunan Jadual Kampanye Rapat Umum dengan peserta Pemilu;
12Febs/dl2Mar2014
Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
b. Pelaksanaan Kampanye
1) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga.
11 Jan 2013 s/d 5 April 2014
Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014
2) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik.
16 Mar s/d 5 April 2014
Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014
3) Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan public melalui KPU,
10 s/d 24 April 2014
Dilaksanakan Oleh Partai Politik Peserta
16
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
Pemilu dan Calon Anggota DPD
4) Audit dana kampanye 25 April s/d 25 Mei 2014
Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik
5) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
26s/d27Mei 2014
6) Penyampaian hasil audit dana kampanve oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu
28 Mei s/d 3 Juni 2014
Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dai KPU kabupaten/kota
7) Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye
4 s/d 13 Juni 2014
9. Masa Tenang 6 s/d 8 April 2014
Pembersihan alat peraga kampanye oleh masing-masing peserta Pemilu 2014
10. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10.1 Persiapan menjelang pemungutan suara :
a. Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/ elektronik
1 s/d 28 Feb 2014
Dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota (termasuk beberapa kecamatan)
b. Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah
5 s/d 31 Mai 2014
Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS
c. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN
Sebelum 6 April 2014
Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
17
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
d. PenyiapanTPS/TPSLN 8 April 2014 Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
10.2 Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS
9 April 2014 Dilaksanakan oleh KPPS
b. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS
9 April 2014 Dilaksanakan oleh KPPS
c. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS
9 April 2014 Dilaksanakan oleh KPPS
d. Pemungutan Suara di TPSLN 30 Mar-6 April 2014
Dilaksanakan oleh KPPSLN disesuaikan hari libur kerja pada negara yang bersangkutan
e. Penghitungan Suara di TPSLN 9 April 2014 Dilaksanakan oleh KPPSLN
f. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN
9 April 2014 Dilaksanakan oleh KPPSLN
g. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN
9 April 2014 Dilaksanakan oleh KPPSLN
11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN
10 s/d 15 April 2014
Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di pre/PPLN
10 s/d 15 April 2014
Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan
1) Di PPS kepada PPK 12 s/d 15 April 2C14
Dilaksanakan oleh PPS
2) Di PPLN kepada KEMENLU 12 s/d 17 April 2C14
Dilaksanakan oleh PPLN
3) Dari KEMENLU kepada KPU 18 April 2014 Dilaksanakan oleh KEMENLU
18
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
d. Rekapirulasi hasil penghitungan suara di PPK
13 s/d 17 April 2014 [
dilaksanakan oleh PPK
e. Pengumuman salinan serKfikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.
14 s/d 17 April 2014 I
dilaksanakan oleh PPK
f. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota
15 s/d 19 April 2014 I
dilaksanakan oleh PPK
g. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota
19 s/d 21 April 2014
dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
h. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota
20 s/d 22 April 2014
Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
i. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi
20 s/d 22 April 2014
Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
j. Rekapirulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi
22 s/d 24 April 2014
Dilaksanakan oleh KPU provinsi
k. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi
23 s/d 25 April 2014
Dilaksanakan oleh oleh
KPU provinsi
L Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemiij Anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU
24 s/d 28 April 2014
Dilaksanakan oleh KPU provinsi
m. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat Nasional
26 April s/d6Mei2014
Dilaksanakan oleh KPU
n. Penetapan rekapitulasi hasi: penghitungan perolehan suara Partai polirik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD.
6 s/d 7 Mei 2014 Dilaksanakan oleh KPU
12. Penetapan hasil pemilu secara nasional 7 s/d 9 Mei 2014 Dilaksanakan oleh KPU
13. Penetapan partai politik memenuhi ambang batas
7 s/d 9 Mei 2014 Dilaksanakan oleh KPU
14. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih
a. Tingkat nasional
19
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPRserta DPD
11 s/d 17 Mei 2014
Ditetapkan oleh KPU
2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPR, dan DPD
12 s/d 18 Mei 2014
Ditetapkan oleh PU K
b. Tingkat provinsi
1) Penetapan Pemlehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD provinsi
11 s/d 13 Mei 2014
Ditetapkan oleh KPU provinsi
2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD provinsi
12 s/d 18 Mei 2014
Ditetapkan oleh KPU provinsi
c. Tingkat kabupaten/kota
1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota
11 s/d 13 Mei 2014
Ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota
2) Femberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/ kota
12 s/d 18 Mei 2014
Ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota
15. Peresmian Keanggotaan
a. DPRD kabupaten/kota Juni - Juli 2014 Oleh Gubemur atas nama Presiden Rl*
b. DPRD provinsi Juni-Juli2014 Oleh Mendagri atas nama Presiden RI*
c. DPR dan DPD Agust - Sep 2014
Oleh Presiden RI
16. Pengucapan Sumpah/Janji
Pengucapan sumpah/janji anggota :
a. DPRD kabupaten/kota Juli-Agust 2014
Oleh Sekretariat DPRD kabupaten/kota
b. DPRD provinsi
Agust - Sept 2014
Oleh Sekretariat DPRD provinsi
c. DPR dan DPD 10 Okt 2014 Oleh Sekretariat Jenderal DPR
20
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
TAHAPAN PENYELESAIAN
1. Perselisihan Hasil Pemilu
Pengajuan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi
12 s/d 14 Mei 2014
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu
1 Okt s/d 1 Nov 2014
a. KPU kabupaten/ kota Juli 2014
2.
b. KPU provinsi Agust 2014 Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota
3. Penyusunan Dokumentasi 9 April s/d 31 Agust 2014
Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi. KPU kabupaten/kota
4. Pengelolaan Arsip 1 Sept 2014 s/d 1 Okl 2019
Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota
5. Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara ad hoc
9 Juni 2014 Dilakukan sesuai dengan ringkatannya
6. Penyusunan Laporan Keuangan 1 Juli s/d 31 Des 2014
Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota
.
C. POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
Dalam pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tindak pidana Pemilu adalah
tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak
pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah menetapkan hukum acara
yang diberlakukan secara khusus dalam menyelesaikan perkara tindak pidana
21
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
Pemilu, dengan memberikan batasan waktu penyidikan pra penuntutan serta
penuntutan yang lebih singkat dibandingkan dengan KUHAP.
Untuk menindak lanjuti hal tersebut, para Kajati/Kajari agar menunjuk
Jaksa khusus untuk menangani perkara tindak pidana pemilu. Jaksa yang
menangani perkara tindak pidana Pemilu intuk sementara waktu agar tidak
dibebani menangani perkara lain. Penunjukan Jaksa Khusus Pemilu tersebut
agar mempertimbangkan kemampuan teknis, integritas dan profesionalisme
Jaksa yang akan ditunjuk.
Selain adanya penunjukan Jaksa yang khusus untuk enangani perkara
pelanggaran pidana Pemilu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah sistem
registrasi dan administrasi perkara yang harus diatur secara khusus/tersendiri
untuk mengimbangi kecepatan penanganan perkara tindak pidana Pemilu,
sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman ini.
Pimpinan telah menetapkan bahwa perkara tindak pidana pemilu
merupakan perkara penting yang level pengendaliannya ada pada Kepala
Kejaksaan Tinggi, namun pelaporannya harus disampaikan kepada Jaksa
Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
Dalam hal di daerah Propinsi, Kabupaten atau Kota dibentuk Sentra
GAKKUMDU yang melibatkan Kejaksaan, agar Kajati menugaskan Aspidum
atau Jaksa lain dalam Sentra GAKKUMDU Propinsi, sedangkan untuk Sentra
GAKKUMDU Kabupaten/Kota, agar Kajari menugaskan Kasi Pidum, Kacabjari
atau Jaksa lain. Jaksa yang ditunjuk dalam Sentra GAKKUMDU agar dipilih
Jaksa yang memiliki kemampuan teknis, integritas dan Profesionalisme yang
baik.
Pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu pada dasarnya
dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagai berikut:
1. Tahap Pra Penuntutan
1.1. Pada saat Kajati/Kajari/Kacabjari menerima pemberitahuan
dimulainya penyidikan perkara tindak pidana Pemilu, agar
Kajati/Kajari/Kacabjari segera menunjuk Jaksa Khusus Pemilu yang
telah ditetapkan, untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan
22
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
penyelesaian perkara pelanggaran pidana Pemilu, dengan
mempergunakan formulir P-16P sebagaimana terlampir dalam
pedoman ini. Tembusan formulir P-16P tersebut agar disampaikan
secara langsung kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum.
Jaksa Khusus Pemilu yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan
penyidikan dengan formulir P-16P, sekaligus menjadi Jaksa
Penuntut Umum yang menyelesaikan perkara ke pengadilan,
sehingga dengan digunakannya formulir P-16P, tidak perlu lagi
menerbitkan formulir P-16A.
Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Jaksa Khusus Pemilu
agar tidak dibebani dengan tugas-tugas lainnya.
1.2. Jaksa Khusus Pemilu yang ditunjuk (Jaksa P-16P) sejak menerima
SPDP secara aktif melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk
kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara.
1.3 Sesuai ketentuan Pasal 261 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012, hasil
penyidikan dan berkas perkara tindak pidana Pemilu, harus sudah
selesai dan disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum
paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyidik menerima laporan
adanya pelanggaran pidana Pemilu dari Bawaslu, Panwaslu
Propmsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.
1.4 Pada saat Jaksa P-16P telah menerima penyerahan berkas perkara
tahap pertama, agar segera melakukan penelitian kelengkapan
formil maupun kelengkapan materil, dengan memperhatikan
ketentuan 261 UU No. 8 Tahun 2012.
1.5 Penelitian terhadap berkas perkara dilakukan dalam waktu 3 (tiga)
hari sesudah berkas perkara tahap pertama diterima, dan apabila
berdasarkan hasil penelitian ternyata berkas perkara belum lengkap,
berkas perkara tersebut harus dikembalikan paling lama 3 (tiga) hari
sesudah berkas perkara diterima dari penyidik disertai petunjuk
23
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
untuk melengkapinya (vide Pasal 261 ayat (2) UU no. 8 Tahun
2012).
1.6 Mengingat pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi oleh
penyidik dibatasi paling lama 3 (tiga) hari, maka untuk
mempersingkat administrasi, agar pemberitahuan berkas perkara
belum lengkap digabungkan dengan pengembalian berkas pekara
untuk dilengkapi. Untuk itu maka pengembalian berkas perkara
tersebut agar menggunakan formulir P-18P sebagaimana terlampir
dalam pedoman ini.
1.7 Penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara yang
telah dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum tersebut kepada
Kejaksaan dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah berkas perkara
tersebut diterima kembali [vide Pasal 261 ayat (3) UU No. 8 Tahun
2012].
1.8 Apabila berdasarkan hasil penelitian tersebut sudah memenuhi
persyaratan, agar diberitahukan kepada penyidik dengan
mempergunakan formulir P-21P sebagaimana terlampir, dalam
waktu 3 (tiga) hari sesudah berkas perkara tersebut diterima kembali
dari penyidik.
1.9 Sebelum P-21P diterbitkan, agar Jaksa Penuntut Umum yang
ditunjuk menyiapkan rencana dakwaan terhadap perkara tindak
pidana Pemilu tersebut terlebih dahulu.
1.10 Apabila tindak pidana Pemilu tersebut dilakukan oleh pejabat
pemerintah atau tokoh masyarakat, agar segera dilaporkan ke Jaksa
Agung Rl cq JAM PIDUM.
2. Tahap Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi
2.1. Setelah penyerahan berkas perkara tahap kedua diterima, Jaksa
Penuntut Umum yang telah ditunjuk dengan formulir P-16P secara
otomatis merupakan Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan
perkara tindak pidana Pemilu tersebut, sehingga tidak perlu lagi
diterbitkan formulir P-16A.
24
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
2.2. Pelimpahan perkara tindak pidana Pemilu ke pengadilan negeri
dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penyerahan tahap II
diterima dari penyidik (vide pasal 261 ayat (4) UU No. 8 Tahun
2012).
2.3. Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012, yang
memberikan batasan waktu bagi pengadilan negeri untuk
memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu
paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara,
supaya para Kajari berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan untuk
menetapkan hari persidangan.
2.4. Untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakhadiran terdakwa dan
para saksi, agar dilakukan koordinasi dengan penyidik untuk dapat
menghadapkan terdakwa dan para saksi di depan persidangan pada
hari yang telah ditentukan.
2.5. Pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana Pemilu
dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sesuai Surat Edaran Jaksa
Agung R.I. Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember
2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana
Umum, kecuali terhadap perkara tindak pidana pemilu tertentu yang
menarik perhatian masyarakat yang diatensi oleh Pimpinan, maka
pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau
Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum.
2.6. Terhadap putusan perkara tindak pidana Pemilu yang akan diajukan
banding, agar permohonan banding diajukan paling lambat 3 (tiga)
hari sesudah putusan dibacakan bersamaan dengan penyerahan
memori banding, untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan Hakim
yang menyidangkan perkaranya agar petikan putusan dapat diterima
segera sesudah dibacakan di depan persidangan.
2.7. Putusan pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum tetap 3
(tiga) hari sesudah dibacakan bila terpidana menerima putusan, dan
25
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
bila banding, maka putusan banding merupakan putusan akhir yang
mempunyai kekuatan hukum mengikat serta harus dilaksanakan.
2.8. Putusan pengadilan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah
putusan tersebut diterima oleh Jaksa [vide Pasal 264 ayat (2) UU
Pemilu].
2.9. Untuk melaksanakan putusan pengadilan, bila dipandang perlu
Kepala Kejaksaan Negeri dapat meminta bantuan aparat kepolisian
untuk menghadapkan terpidana kepada Jaksa.
Pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran Pemilu sebagaimana
tersebut di atas, harus dilaporkan secara berjenjang, dengan tembusan
dikirimkan secara langsung kepada Jaksa Agung Rl cq Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum pada kesempatan pertama.
D. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMILU
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam Bab XII
Ketentuan Pidana, yang dibedakan atas kategori Pelanggaran yaitu mulai dari
pasal 273 hingga pasal 291 dan kategori Kejahatan yaitu mulai dari pasal 292
hingga pasal 321.
Mengingat UU Pemilu adalah hukum yang bersifat khusus (lex
specialis) maka agar dalam penerapan deliknya tidak menggunakan undang-
undang lain, seperti KUHP.
Untuk memudahkan para Jaksa dalam penerapan pasal-pasal pidana
Pemilu tersebut, dapat dipergunakan matrik pasal dan unsur-unsur tindak
pidana Pemilu sebagaimana di bawah ini :
1. Pelanggaran :
26
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
No. Pasal Kualifikasi Delik Unsur Tindak Pidana Sanksi
1 2 3 4 5
1. 273 Dengan sengaja
memberi
keterangan tidak
benar untuk
pengisian daftar
Pemilih
Setiap orang;
dengan sengaja;
memberikan keterangan
yang tidak benar
mengenai diri sendiri
atau diri orang lain;
tentang suatu hal yang
diperlukan untuk
pengisian daftar Pemilih.
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp.12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
2. 274 Dengan sengaja
tidak
memperbaiki
daftar pemilih
sementara
Setiap anggota PPS atau
PPLN;
dengan sengaja;
tidak memperbaiki daftar
pemilih sementara ;
setelah mendapat
masukan dari
masyarakat dan Peserta
Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
36 ayat (6), Pasal 37
ayat (2), dan Pasal 43
ayat (5).
pidana kurungan
paling lama 6
(enam) bulan
dan denda
paling banyak
Rp 6.000.000,-
(enam juta
rupiah)
3. 275 Mengacaukan
jalannya
Kampanye
Setiap orang;
mengacaukan,
menghalangi, atau
mengganggu;
jalannya Kampanye
Pemilu.
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
4. 276 Dengan sengaja Setiap orang; pidana kurungan
27
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
melakukan
Kampanye di luar
jadwal
dengan sengaja;
melakukan Kampanye
Pemilu;
di luar jadwal yang telah
ditetapkan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota untuk
setiap Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (2)
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
5. 277 melanggar
larangan
kampanye
mengikutsertakan
pejabat tertentu
Setiap pelaksana
Kampanye Pemilu;
melanggar larangan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (2)
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
6. 278 Larangan bagi
Pegawai Negeri
Sipil dan militer
sebagai
pelaksana
kampanye
Setiap pegawai negeri
sipil, anggota Tentara
Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
kepala desa, dan
perangkat desa;
melanggar larangan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (3)
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
7. 279
ayat
(1)
Dengan sengaja
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan
Kampanye
Pelaksana kampanye,
peserta kampanye, dan
petugas kampanye;
dengan sengaja;
mengakibatkan
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
28
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
terganggunya
pelaksanaan Kampanye
Pemilu di tingkat desa
atau nama
lain/kelurahan.
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
8. 279
ayat
(2)
Karena kelalaian
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan
Kampanye
Pelaksana kampanye,
peserta kampanye, dan
petugas kampanye;
karena kelalaiannya;
mengakibatkan
terganggunya
pelaksanaan Kampanye
Pemilu di tingkat desa
atau nama
lain/kelurahan.
pidana kurungan
paling lama 6
(enam) bulan
dan denda
paling banyak
Rp6.000.000,00
(enam juta
rupiah)
9. 280 Dengan sengaja
memberikan
keterangan tidak
benar dalam
laporan dana
Kampanye
Peserta Pemilu;
dengan sengaja;
memberikan keterangan
tidak benar;
dalam laporan dana
Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 134 ayat (1)
dan ayat (2) serta Pasal
135 ayat (1) dan ayat (2)
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
10. 281 majikan/atasan
yang tidak
memberikan
kesempatan
kepada
pekerja/karyawan
untuk
memberikan
Seorang majikan/atasan;
tidak memberikan
kesempatan;
kepada seorang
pekerja/karyawan;
untuk memberikan
suaranya pada hari
pemungutan suara,
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
29
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
suaranya kecuali dengan alasan
bahwa pekerjaan
tersebut tidak bisa
ditinggalkan.
11. 282 dengan sengaja
tidak memberikan
surat suara
pengganti dan
tidak mencatat
surat suara yang
rusak
Setiap anggota
KPPS/KPPSLN;
dengan sengaja;
tidak memberikan surat
suara pengganti hanya 1
(satu) kali kepada
Pemilih yang menerima
surat suara yang rusak
dan tidak mencatat surat
suara yang rusak dalam
berita acara
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 156 ayat (2)
dan Pasal 164 ayat (2).
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,0
0 (dua belas juta
rupiah)
12. 283 dengan sengaja
memberitahukan
pilihan Pemilih
kepada orang lain
Setiap orang;
membantu Pemilih;
dengan sengaja;
memberitahukan pilihan
Pemilih kepada orang
lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
157 ayat (2).
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
13. 284 dengan sengaja
tidak
melaksanakan
pemungutan
suara ulang
Setiap anggota KPPS;
dengan sengaja;
tidak melaksanakan
keputusan KPU
Kabupaten/Kota untuk
pemungutan suara ulang
di TPS.
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
30
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
rupiah)
14. 285 dengan sengaja
tidak membuat
berita acara
pemungutan dan
penghitungan
suara serta
sertifikat hasil
penghitungan
suara
Setiap anggota
KPPS/KPPSLN;
dengan sengaja;
tidak membuat dan
menandatangani berita
acara kegiatan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 155 ayat (3)
dan Pasal 163 ayat (3)
dan/atau tidak
menandatangani berita
acara pemungutan dan
penghitungan suara serta
sertifikat hasil
penghitungan suara
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 181 ayat (3)
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
15. 286 karena
kelalaiannya
menyebabkan
rusak atau
hilangnya berita
acara
pemungutan dan
penghitungan
suara dan/atau
sertifikat hasil
penghitungan
suara
Setiap orang;
karena kelalaiannya;
menyebabkan rusak atau
hilangnya berita acara
pemungutan dan
penghitungan suara
dan/atau sertifikat hasil
penghitungan suara
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 181 ayat
(4).
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
16. 287 karena
kelalaiannya
mengakibatkan
Anggota KPU, KPU
Provinsi, KPU;
Kabupaten/Kota, PPK,
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
31
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
hilang atau
berubahnya
berita acara
rekapitulasi hasil
penghitungan
perolehan suara
dan PPS;
karena kelalaiannya;
mengakibatkan hilang
atau berubahnya berita
acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan
suara dan/atau sertifikat
rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan
suara.
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
17. 288 dengan sengaja
tidak memberikan
salinan berita
acara
pemungutan dan
penghitungan
suara, serta
sertifikat hasil
penghitungan
suara
Setiap anggota
KPPS/KPPSLN;
dengan sengaja;
tidak memberikan salinan
1 (satu) eksemplar berita
acara pemungutan dan
penghitungan suara,
serta sertifikat hasil
penghitungan suara
kepada saksi Peserta
Pemilu, Pengawas
Pemilu
Lapangan/Pengawas
Pemilu Luar Negeri,
PPS/PPLN, dan PPK
melalui PPS
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 182 ayat (2)
dan ayat (3).
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
32
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
18. 289
ayat
(1)
Panwaslu
Lapangan tidak
mengawasi
penyerahan kotak
suara dan tidak
melaporkan
kepada Panwaslu
Kecamatan
Setiap Pengawas Pemilu
Lapangan;
tidak mengawasi
penyerahan kotak suara
tersegel dari PPS kepada
PPK dan tidak
melaporkan kepada
Panwaslu Kecamatan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 182 ayat
(6).
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
19. 289
ayat
(2)
Panwaslu
Kecamatan tidak
mengawasi
penyerahan kotak
suara dan tidak
melaporkan
kepada Panwaslu
Kabupaten/Kota
Setiap Panwaslu
Kecamatan;
tidak mengawasi
penyerahan kotak suara
tersegel dari PPK kepada
KPU Kabupaten/Kota
dan tidak melaporkan
kepada Panwaslu
Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 182 ayat
(7).
kurungan paling
lama 1 (satu)
tahun dan denda
paling banyak
Rp12.000.000,0
0 (dua belas juta
rupiah)
20. 290 anggota PPS
yang tidak
mengumumkan
salinan sertifikat
hasil
penghitungan
suara
Setiap anggota PPS;
tidak mengumumkan
salinan sertifikat hasil
penghitungan suara dari
seluruh TPS di wilayah
kerjanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
183.
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
21. 291 mengumumkan
hasil survei atau
Setiap orang;
mengumumkan hasil
pidana kurungan
paling lama 1
33
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
jajak pendapat
tentang Pemilu
dalam Masa
Tenang
survei atau jajak
pendapat tentang
Pemilu;
dalam Masa Tenang
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 247 ayat
(2).
(satu) tahun dan
denda paling
banyak
Rp12.000.000,-
(dua belas juta
rupiah)
2. Kejahatan :
No. Pasal Kualifikasi Delik Unsur Tindak Pidana Sanksi
1 2 3 4 5 1. 292 dengan sengaja
menyebabkan
orang lain
kehilangan hak
pilihnya
Setiap orang;
dengan sengaja;
menyebabkan orang lain
kehilangan hak pilihnya.
penjara paling
lama 2 (dua)
tahun dan
denda paling
banyak Rp.
24.000.000,-
(dua puluh
empat juta
rupiah)
2. 293 dengan
kekerasan,
ancaman
kekerasan, atau
menggunakan
kekuasaan
menghalangi
seseorang untuk
terdaftar sebagai
Pemilih
Setiap orang;
dengan kekerasan,
dengan ancaman
kekerasan, atau dengan
menggunakan
kekuasaan yang ada
padanya pada saat
pendaftaran Pemilih;
menghalangi seseorang
untuk terdaftar sebagai
Pemilih dalam Pemilu
menurut Undang-Undang
pidana penjara
paling lama 3
(tiga) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
36.000.000,-
(tiga puluh
enam juta
rupiah)
34
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
ini.
3. 294 anggota KPU,
PPK, PPS, dan
PPLN yang tidak
menindaklanjuti
temuan Bawaslu
dalam
pemutakhiran
data, penyusunan
dan
pengumuman
daftar pemilih
sementara.
Setiap anggota KPU,
KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, dan PPLN;
tidak menindaklanjuti
temuan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu
Lapangan dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri;
dalam melakukan
pemutakhiran data
Pemilih, penyusunan dan
pengumuman daftar
pemilih sementara,
perbaikan dan
pengumuman daftar
pemilih sementara hasil
perbaikan, penetapan
dan pengumuman daftar
pemilih tetap, daftar
pemilih tambahan, daftar
pemilih khusus, dan
rekapitulasi daftar pemilih
tetap;
merugikan Warga
Negara Indonesia yang
memiliki hak pilih
sebagaimana dimaksud
pidana penjara
paling lama 3
(tiga) tahun dan
denda paling
banyak
Rp36.000.000,-
(tiga puluh
enam juta
rupiah)
35
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
dalam Pasal 50 ayat (2).
4. 295 anggota KPU
yang sengaja
tidak memberikan
salinan daftar
pemilih tetap
Setiap anggota KPU
Kabupaten/Kota;
sengaja;
tidak memberikan salinan
daftar pemilih tetap;
kepada Partai Politik
Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (5).
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
24.000.000,-
(dua puluh
empat juta
rupiah)
5. 296 anggota KPU
yang tidak
menindaklanjuti
temuan Bawaslu
dalam
pelaksanaan
verifikasi partai
politik calon
Peserta Pemilu
Setiap anggota KPU,
KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota;
tidak menindaklanjuti
temuan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan
Panwaslu
Kabupaten/Kota;
dalam pelaksanaan
verifikasi partai politik
calon Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3);
dan/atau pelaksanaan
verifikasi kelengkapan
administrasi bakal calon
anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (3)
dan dalam Pasal 71 ayat
(3).
pidana penjara
paling lama 3
(tiga) tahun dan
denda paling
banyak Rp
36.000.000,-
(tiga puluh
enam juta
rupiah)
36
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
6. 297 sengaja
melakukan
perbuatan curang
untuk
menyesatkan
seseorang untuk
memperoleh
dukungan bagi
pencalonan
anggota DPD
Setiap orang;
dengan sengaja;
melakukan perbuatan
curang untuk
menyesatkan seseorang,
dengan memaksa,
dengan menjanjikan atau
dengan memberikan
uang atau materi lainnya;
untuk memperoleh
dukungan bagi
pencalonan anggota
DPD dalam Pemilu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.
pidana penjara
paling lama 3
(tiga) tahun dan
denda paling
banyak Rp
36.000.000,-
(tiga puluh
enam juta
rupiah)
7. 298 sengaja membuat
atau memakai
surat atau
dokumen palsu
untuk menjadi
bakal calon
anggota DPR,
DPD, DPRD
provinsi, DPRD
kabupaten/kota
atau calon
Peserta Pemilu
Setiap orang;
dengan sengaja;
membuat surat atau
dokumen palsu;
dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh
orang memakai, atau;
setiap orang;
dengan sengaja;
memakai surat atau
dokumen palsu;
untuk menjadi bakal
calon anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi,
DPRD kabupaten/kota
atau calon Peserta
Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
pidana penjara
paling lama 6
(enam) tahun
dan denda
paling banyak
Rp 72.000.000,-
(tujuh puluh dua
juta rupiah)
37
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
64 dan dalam Pasal 74.
8. 299 dengan sengaja
melanggar
larangan
pelaksanaan
Kampanye
Pemilu
Setiap pelaksana,
peserta, dan petugas
Kampanye Pemilu;
dengan sengaja;
melanggar larangan
pelaksanaan Kampanye
Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
86 ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, huruf
e, huruf f, huruf g, huruf
h, atau huruf i.
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp
24.000.000,-
(dua puluh
empat juta
rupiah)
9. 300 Larangan bagi
Pejabat yang ikut
serta sebagai
pelaksana
Kampanye
Pemilu
Setiap Ketua/Wakil
Ketua/ketua muda/hakim
agung/hakim konstitusi,
hakim pada semua
badan peradilan,
Ketua/Wakil Ketua dan
anggota Badan
Pemeriksa Keuangan,
Gubernur, Deputi
Gubernur Senior, dan
deputi gubernur Bank
Indonesia serta direksi,
komisaris, dewan
pengawas, dan karyawan
badan usaha milik
negara/badan usaha
milik daerah;
melanggar larangan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (3).
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp
24.000.000,-
(dua puluh
empat juta
rupiah)
38
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
10. 301
ayat
(1)
pelaksana
Kampanye
Pemilu yang
dengan sengaja
memberikan
imbalan kepada
peserta
Kampanye
Pemilu
Setiap pelaksana
Kampanye Pemilu;
dengan sengaja;
menjanjikan atau
memberikan uang atau
materi lainnya;
sebagai imbalan kepada
peserta Kampanye
Pemilu secara langsung
ataupun tidak langsung
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89.
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
24.000.000,-
(dua puluh
empat juta
rupiah)
11. 301
ayat
(2)
dengan sengaja
pada Masa
Tenang
memberikan
imbalan kepada
Pemilih
Setiap pelaksana,
peserta, dan/atau
petugas Kampanye
Pemilu;
dengan sengaja;
pada Masa Tenang;
menjanjikan atau
memberikan imbalan
uang atau materi lainnya;
kepada Pemilih secara
langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
84.
pidana penjara
paling lama 4
(empat) tahun
dan denda
paling banyak
Rp.48.000.000,-
(empat puluh
delapan juta
rupiah)
12. 301
ayat
(3)
dengan sengaja
menjanjikan atau
memberikan
sesuatu kepada
Pemilih untuk
tidak memilih
Peserta Pemilu
Setiap orang;
dengan sengaja;
pada hari pemungutan
suara;
menjanjikan atau
memberikan uang atau
materi lainnya kepada
pidana penjara
paling lama 3
(tiga) tahun dan
denda paling
banyak
Rp.36.000.000,-
(tiga puluh
39
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
tertentu
Pemilih;
untuk tidak
menggunakan hak
pilihnya atau memilih
Peserta Pemilu tertentu.
enam juta
rupiah)
13. 302
ayat
(1)
Anggota KPU
yang terbukti
dengan sengaja
melakukan tindak
pidana Pemilu
dalam
pelaksanaan
Kampanye
Pemilu
Anggota KPU, KPU
Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota,
Sekretaris Jenderal KPU,
pegawai Sekretariat
Jenderal KPU, sekretaris
KPU Provinsi, pegawai
sekretariat KPU Provinsi,
sekretaris KPU
Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota;
yang terbukti dengan
sengaja;
melakukan tindak pidana
Pemilu;
dalam pelaksanaan
Kampanye Pemilu.
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
24.000.000,-
(dua puluh
empat juta
rupiah)
14. 302
ayat
(2)
Anggota KPU
yang terbukti
karena
kelalaiannya
melakukan tindak
pidana Pemilu
dalam
pelaksanaan
Kampanye
Pemilu
Anggota KPU, KPU
Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota,
Sekretaris Jenderal KPU,
pegawai Sekretariat
Jenderal KPU, sekretaris
KPU Provinsi, pegawai
sekretariat KPU Provinsi,
sekretaris KPU
Kabupaten/Kota, dan
pidana penjara
paling lama 1
(satu) tahun 6
(enam) bulan
dan denda
paling banyak
Rp18.000.000,0
0 (delapan
belas juta
rupiah)
40
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota;
yang terbukti karena
kelalaiannya;
melakukan tindak pidana
Pemilu;
dalam pelaksanaan
Kampanye Pemilu.
15. 303
ayat
(1)
memberikan dana
Kampanye
Pemilu melebihi
batas yang
ditentukan
Setiap orang, kelompok,
perusahan, dan/atau
badan usaha
nonpemerintah;
memberikan dana
Kampanye Pemilu
melebihi batas yang
ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
131 ayat (1) dan ayat (2).
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak
Rp.5.000.000.0
00,- (lima miliar
rupiah)
16. 303
ayat
(2)
Peserta Pemilu
yang
menggunakan
kelebihan
sumbangan, tidak
melaporkan
kelebihan
sumbangan,
dan/atau tidak
menyerahkan
kelebihan
sumbangan
kepada kas
negara
Setiap Peserta Pemilu;
menggunakan kelebihan
sumbangan;
tidak melaporkan
kelebihan sumbangan
kepada KPU, dan/atau
tidak menyerahkan
kelebihan sumbangan
kepada kas negara
paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah masa
Kampanye Pemilu
berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
131 ayat (4).
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak
Rp.5.000.000.0
00,-(lima miliar
rupiah)
41
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
17. 304
ayat
(1)
memberikan dana
Kampanye
Pemilu melebihi
batas yang
ditentukan
Setiap orang, kelompok,
perusahan, dan/atau
badan usaha
nonpemerintah;
memberikan dana
Kampanye Pemilu;
melebihi batas yang
ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
133 ayat (1) dan ayat (2).
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
500.000.000,-
(lima ratus juta
rupiah)
18. 304
ayat
(2)
Peserta Pemilu
calon anggota
DPD yang
menggunakan
kelebihan
sumbangan, tidak
melaporkan
kelebihan
sumbangan,
dan/atau tidak
menyerahkan
kelebihan
sumbangan
kepada kas
negara
Setiap Peserta Pemilu;
menggunakan kelebihan
sumbangan;
tidak melaporkan
kelebihan sumbangan
kepada KPU, dan/atau
tidak menyerahkan
kelebihan sumbangan
kepada kas negara
paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah masa
Kampanye Pemilu
berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
133 ayat (4).
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
500.000.000,-
(lima ratus juta
rupiah)
19. 305 Peserta Pemilu
yang menerima
sumbangan dana
Kampanye
Pemilu dari pihak
asing,
penyumbang
yang tidak jelas
Peserta Pemilu;
terbukti menerima
sumbangan dana
Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 139.
pidana penjara
paling lama 3
(tiga) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
36.000.000,00
(tiga puluh
enam juta
42
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
atau pemerintah rupiah)
20. 306 sengaja
mencetak surat
suara melebihi
jumlah yang
ditetapkan
Setiap perusahaan
pencetak surat suara;
dengan sengaja;
mencetak surat suara
melebihi jumlah yang
ditetapkan oleh KPU;
untuk kepentingan
tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
146 ayat (1).
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
5.000.000.000,-
(lima miliar
rupiah)
21. 307 tidak menjaga
kerahasiaan,
keamanan, dan
keutuhan surat
suara
Setiap perusahaan
pencetak surat suara;
tidak menjaga
kerahasiaan, keamanan,
dan keutuhan surat suara
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 146 ayat
(2).
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
5.000.000.000,-
(lima miliar
rupiah)
22. 308 dengan sengaja
menghalangi
seseorang untuk
memilih atau
menggagalkan
pemungutan
suara
Setiap orang;
dengan sengaja;
menggunakan
kekerasan, dan/atau
menghalangi seseorang;
yang akan melakukan
haknya untuk memilih,
melakukan kegiatan yang
menimbulkan gangguan
ketertiban dan
ketenteraman
pelaksanaan
pemungutan suara;
atau menggagalkan
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
24.000.000,-
(dua puluh
empat juta
rupiah)
43
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
pemungutan suara.
23. 309 dengan sengaja
menyebabkan
suara menjadi
tidak bernilai atau
menyebabkan
tambahan suara
atau perolehan
suara menjadi
berkurang
Setiap orang;
dengan sengaja;
melakukan perbuatan
yang menyebabkan
suara seorang Pemilih
menjadi tidak bernilai
atau menyebabkan
Peserta Pemilu tertentu
mendapat tambahan
suara;
atau perolehan suara
Peserta Pemilu menjadi
berkurang.
penjara paling
lama 4 (empat)
tahun dan
denda paling
banyak Rp.
48.000.000,-
(empat puluh
delapan juta
rupiah)
24. 310 dengan sengaja
mengaku dirinya
sebagai orang
lain dan/atau
memberikan
suaranya lebih
dari 1 (satu) kali
di 1 (satu) TPS
atau lebih
Setiap orang;
dengan sengaja;
pada saat pemungutan
suara;
mengaku dirinya sebagai
orang lain dan/atau
memberikan suaranya
lebih dari 1 (satu) kali di
1 (satu) TPS atau lebih
pidana penjara
paling lama 1
(satu) tahun 6
(enam) bulan
dan denda
paling banyak
Rp.18.000.000,-
(delapan belas
juta rupiah)
25. 311 dengan sengaja
merusak atau
menghilangkan
hasil pemungutan
suara
Setiap orang;
dengan sengaja;
merusak atau
menghilangkan hasil
pemungutan suara yang
sudah disegel.
pidana penjara
paling lama 3
(tiga) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
36.000.000,-
(tiga puluh
enam juta
rupiah)
26. 312 sengaja Setiap orang; pidana penjara
44
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
mengubah,
merusak,
dan/atau
menghilangkan
berita acara
pemungutan dan
penghitungan
suara
dengan sengaja;
mengubah, merusak,
dan/atau menghilangkan
berita acara pemungutan
dan penghitungan suara
dan/atau sertifikat hasil
penghitungan suara
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 181 ayat
(4).
paling lama 3
(tiga) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
36.000.000,-
(tiga puluh
enam juta
rupiah)
27. 313 dengan sengaja
merusak,
mengganggu,
atau mendistorsi
sistem informasi
penghitungan
suara hasil
Pemilu
Setiap orang;
dengan sengaja;
merusak, mengganggu,
atau mendistorsi sistem
informasi penghitungan
suara hasil Pemilu.
pidana penjara
paling lama 3
(tiga) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
36.000.000,-
(tiga puluh
enam juta
rupiah)
28. 314 tidak menjaga,
mengamankan
keutuhan kotak
suara.
Setiap anggota
KPPS/KPPSLN;
tidak menjaga,
mengamankan keutuhan
kotak suara, dan
menyerahkan kotak
suara tersegel yang
berisi surat suara, berita
acara pemungutan
suara, dan sertifikat hasil
penghitungan suara
kepada PPS atau kepada
PPLN bagi KPPSLN;
pada hari yang sama
pidana penjara
paling lama 1
(satu) tahun 6
(enam) bulan
dan denda
paling banyak
Rp.18.000.000,-
(delapan belas
juta rupiah)
45
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 182 ayat (4)
dan ayat (5).
29. 315 PPS yang tidak
menyerahkan
kotak suara
tersegel
PPS;
tidak menyerahkan kotak
suara tersegel, berita
acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan
suara, dan sertifikat
rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan
suara Partai Politik
Peserta Pemilu dan
suara calon anggota
DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota di tingkat
PPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
187 kepada PPK.
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
24.000.000,-
(dua puluh
empat juta
rupiah)
30. 316 PPK yang tidak
menyerahkan
kotak suara
tersegel
PPK;
tidak menyerahkan kotak
suara tersegel, berita
acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan
suara, dan sertifikat
rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan
suara Partai Politik
Peserta Pemilu dan
suara calon anggota
DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
24.000.000,-
(dua puluh
empat juta
rupiah)
46
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
kabupaten/kota di tingkat
PPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
191 kepada KPU
Kabupaten/Kota.
31. 317
ayat
(1)
Pelaksana
kegiatan
penghitungan
cepat yang tidak
memberitahukan
bahwa prakiraan
hasil
penghitungan
cepat bukan
merupakan hasil
resmi Pemilu
Pelaksana kegiatan
penghitungan cepat;
melakukan penghitungan
cepat;
tidak memberitahukan
bahwa prakiraan hasil
penghitungan cepat
bukan merupakan hasil
resmi Pemilu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 247 ayat
(4).
pidana penjara
paling lama 1
(satu) tahun 6
(enam) bulan
dan denda
paling banyak
Rp.18.000.000,-
(delapan belas
juta rupiah)
32. 317
ayat
(2)
Pelaksana
kegiatan
penghitungan
cepat yang
mengumumkan
prakiraan hasil
penghitungan
cepat sebelum 2
(dua) jam setelah
selesainya
pemungutan
suara
Pelaksana kegiatan
penghitungan cepat;
mengumumkan prakiraan
hasil penghitungan cepat
sebelum 2 (dua) jam
setelah selesainya
pemungutan suara di
wilayah Indonesia bagian
barat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
247 ayat (5).
pidana penjara
paling lama 1
(satu) tahun 6
(enam) bulan
dan denda
paling banyak
Rp.18.000.000,-
(delapan belas
juta rupiah)
33. 318 anggota KPU
yang tidak
melaksanakan
putusan
Setiap anggota KPU,
KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota;
tidak melaksanakan
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
47
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
pengadilan yang
telah memperoleh
kekuatan hukum
tetap
putusan pengadilan yang
telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 265 ayat
(2).
banyak Rp.
24.000.000,-
(dua puluh
empat juta
rupiah)
34. 319 KPU tidak
menetapkan
perolehan hasil
Pemilu
KPU;
tidak menetapkan
perolehan hasil Pemilu
anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota
secara nasional
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 205 ayat
(2).
pidana penjara
paling lama 5
(lima) tahun
dan denda
paling banyak
Rp.
60.000.000,-
(enam puluh
juta rupiah)
35. 320 anggota Bawaslu
yang dengan
sengaja tidak
menindaklanjuti
temuan dan/atau
laporan
pelanggaran
Pemilu
Setiap anggota Bawaslu,
Bawaslu Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan,
dan/atau Pengawas
Pemilu
Lapangan/Pengawas
Pemilu Luar Negeri;
dengan sengaja;
tidak menindaklanjuti
temuan dan/atau laporan
pelanggaran Pemilu;
yang dilakukan oleh
anggota KPU, KPU
Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK,
pidana penjara
paling lama 2
(dua) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
24.000.000,-
(dua puluh
empat juta
rupiah)
48
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
PPS/PPLN, dan/atau
KPPS/KPPSLN dalam
setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu.
36. 321 Pemberatan Dalam hal penyelenggara
Pemilu melakukan tindak
pidana Pemilu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 273, Pasal
275, Pasal 276, Pasal 283,
Pasal 286, Pasal 291, Pasal
292, Pasal 293, Pasal 297,
Pasal 298, Pasal 301 ayat
(3), Pasal 303 ayat (1),
Pasal 304 ayat (1), Pasal
308, Pasal 309, Pasal 310,
Pasal 311, Pasal 312, Pasal
313
pidana bagi
yang
bersangkutan
ditambah 1/3
(satu pertiga)
dari ketentuan
pidana yang
ditetapkan
dalam pasal-
pasal tersebut.
E. ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
Sesuai dengan ketentuan hukum acara yang khusus diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD, maka perlu ditetapkan sistem registrasi dan administrasi perkara tindak
pidana Pemilu yang lebih singkat, cepat namun tetap memperhatikan aspek
legalitas dan kepastian hukum.
Untuk administrasi perkara selain dicatat dalam register umum perkara
sebagaimana diatur dalam KEPJA Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1
Nopember 2001, agar dicatat juga secara tersendiri dengan menggunakan
Register Perkara sebagaimana terlampir dalam Pedoman ini.
49
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan
pedoman administrasi perkara tindak pidana Pemilu untuk digunakan dalam
penyelesaian penanganan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana
terlampir.
F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P.) SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU TENTANG POLA PENANGANAN TINDAK PIDANA
PEMILU
BAB I
PENDAHULUAN
A. UMUM
a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama antara
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Repubhk Indonesia,
dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu, maka dipandang
perlu untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) Penanganan Tindak
Pidana Pemilu sehingga Tindak Pidana Pemilu dapat ditangani secara cepat
dan tuntas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Standar operasional prosedur (SOP) merupakan penjabaran tentang pedoman
pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu khususnya menjelaskan
tentang tata cara melaksanakan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu baik
dalam Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
maupun Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
c. Dengan adanya petunjuk yang tertuang dalam SOP ini diharapkan dapat
meningkatkan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu sehingga
tercapai penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana
serta tidak memihak.
50
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
1. Dasar
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4924);
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5246);
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5316);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
51
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4865);
h. Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik
Indonesia nomor: 01/NKB/BAWASLU/I/2013 ; Nomor : B/02/1/2013;
Nomor : KEP-005/A/JA/01/2013 tanggal 16 Maret 2013 tentang Sentra
Penegakan Hukum Terpadu.
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
1) menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama tentang Sentra Penegakan
Hukum Terpadu;
2) memastikan penanganan Tindak Pidana Pemilu terlaksana secara efisien dan
efektif, konsisten, standar dan sistematis;
3) adanya sinergisme antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan Tindak
Pidana Pemilu.
b. Tujuan
1) Tercapainya sinergisme penanganan Tindak Pidana Pemilu antara
Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan
Republik Indonesia;
2) Sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penyamaan
pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu secara terpadu
dan terkoordinasi;
52
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
3) Terlaksananya penanganan Tindak Pidana Pemilu secara efisien dan
efektif, konsisten, standar dan sistematis.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembuatan SOP in, meliputi penengertian tugas pokok adminstrasi
Tindak Pidana Pemilu, Dasar Tindak Pidana Pemilu, managemen penanganan
Tindak Pidana Pemilu.
B. PENGERTIAN
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya dsingkat Bawaslu Provinsi
adalah badan yang dibentuk oleh BawasIu yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
4. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu
Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini.
6. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
53
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia
yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan
yang diatur dalam undang-undang ini.
10. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
11. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
12. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
13. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam
penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
14. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang didapat secara
langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan
terjadinya Tindak Pidana Pemilu.
15. Laporan Pelanggaran Pemilu adalah laporan yang disampaikan secara
tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak
pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu
tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemilu.
16. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra
Gakkumdu adalah forum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu
54
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan
Republik Indonesia yang bertugas menangani Tindak Pidana Pemilu.
BAB II
PELAKSANAAN
1. Kedudukan Sentra Gakkumdu
a. Sentra Gakkumdu terdiri atas :
1) Sentra Gakkumdu pusat;
2) Sentra Cakkumdu provlnsi, aan
3) Sentra Gakkumdu kabupaten/kota
b. Sentra Gakkumdu pusat berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu Republik
Indonesia.
c. Sentra Gakkumdu provinsi berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu
Provinsi.
d. Sentra Gakkumdu kabupaten/kota berkedudukan di Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten/Kota.
2. Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu pusat terdiri atas :
a. Pembina :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. Jaksa Agung Republik Indonesia.
b. Ketua :
1. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
2. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
dan
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
c. Anggota :
1. pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan
penindakan pelanggaran;
55
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
2. penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri; dan
3. jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
3. Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu provinsi terdiri atas:
a. Pembina:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
2. Kepala Kepolisian Daerah; dan
3. Kepala Kejaksaan Tinggi.
b. Ketua:
1. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
2. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda; dan
3. Asisten Tindak Pidana Umum.
c. Anggota:
1. pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan
penindakan pelanggaran;
2. penyidik pada Direktorat Reserse dan Kriminal Umum; dan
3. jaksa pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.
4. Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Pembina:
1. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
2. Kepala Kepolisian Resor/ta/tabes/tro;
3. Kepala Kejaksaan Negeri.
b. Ketua:
1. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
2. Kepala satuan Reserse dan Kriminal Polres/ta/tabes/tro; dan
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.
c. Anggota :
1. Pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan
penindakan pelanggaran;
2. penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres/ta/tabes/tro; dan
56
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
3. jaksa pada Seksi Tindak Pidana Umum. (dalam keadaan tertentu, maka
dapat ditunjuk jaksa dari seksi lain)
5. Anggota sebagaimana pada huruf c adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
yang ditunjuk oleh Pembina.
6. Sekretariat Sentra Gakkumdu berada di:
a. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu;
b. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi; dan
c. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.
7. Tugas dan Fungsi Sentra Gakkumdu
a. Tugas
1) Sentra Gakkumdu pusat melaksanakan tugas sebagai berikut :
a) melakukan koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses
penanganan Tindak Pidana Pemilu;
b) melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu yang terjadi
di luar negeri;
c) melakukan pelatihan serta bimbingan teknis terhadap Sentra Gakkumdu
provinsi dan Kabupaten /Kota; dan
d) melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu provinsi
dan Kabupaten/Kota.
2) Sentra Gakkumdu provinsi melaksanakan tugas sebagai berikut:
a) melakukan koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses
penanganan Tindak Pidana Pemilu;
b) melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten
/Kota; dan
c) menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu
kepada Sentra Gakkumdu Pusat.
57
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
3) Sentra Gakkumdu kabupaten/kota melaksanakan tugas sebagai berikut:
a) melakukan koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses
penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
b) menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu
kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.
b. Fungsi
Sentra Gakkumdu berfungsi :
1) sebagai forum koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses
penanganan Tindak Pidana Pemilu;
2) pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
3) sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilu;
4) pertukaran data dan/atau informasi;
5) peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana
Pemilu; dan
6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan
Tindak Pidana Pemilu.
8. Staf Sekretariat Sentra Gakkumdu merupakan pegawai yang ditunjuk oleh Kepala
Sekretariat Pengawas Pemilu paling sedikit 2 (dua) orang pada masing-masing
Sentra Gakkumdu.
58
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
BAB III
PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU
A. Penerimaan Laporan atau Temuan
1. Laporan yang diduga mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilu
diterima oleh Pengawas Pemilu dengan menggunakan Formulir yang diatur
dalam Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penerimaan Laporan dan
Penanganan Pelanggaran;
2. Temuan hasil Pengawas Pemilu yang diduga mengandung unsur dugaan
tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Bidang Penindakan Pelanggaran
dengan menggunakan Formulir yang diatur dalam Peraturan Bawaslu
tentang Tata Cara Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran;
3. Pengawas Pemilu menyampaikan Temuan atau Laporan sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 kepada Sentra Gakkumdu pada hari
yang sama saat menerima Laporan atau penerusan Temuan tersebut;
4. Pengawas Pemilu menyampaikan Temuan atau Laporan kepada Ketua
Sentra Gakkumdu dengan menggunakan Formulir SG-1 yang dilampiri
dengan Formulir Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu.
5. Formulir SG-1 memuat Penyampaian adanya laporan atau Temuan
sekaligus sebagai undangan kepada Ketua dan Anggota Sentra Gakkumdu
untuk membahas laporan atau temuan tersebut.
6. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas setelah menerima Laporan atau
Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu, disamping melakukan kegiatan
sebagaimana tersebut di atas, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi
dengan Anggota Sentra Gakkumdu dengan cara berkomunikasi melalui
media komunikasi yang ada (misalnya telepon/sms/dll).
B. Pembahasan Sentra Gakkumdu
1) Dalam setiap Pembahasan Sentra Gakkumdu, Pengawas Pemilu bertugas
sebagai Pimpinan di Sentra Gakkumdu.
59
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
2) Pimpinan membuka Pembahasan dan menyampaikan materi Laporan
atau Temuan dugaan tindak pidana Pemilu.
3) Peserta dalam Pembahasan menyampaikan tanggapan terkait:
1) keterpenuhan syarat formal dan syarat materiil Laporan atau Temuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu yakni sebagai
berikut:
(a) Syarat formal yang meliputi :
(1) pihak yang berhak melaporkan;
(2) waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
(3) keabsanan Laporan Pelanggaran yang mencakup :
i. kesesuaian tandatangan dalam formulir Laporan
Pelanggaran dengan Kartu identitas; dan
ii. tanggal dan waktu.
(b) Syarat material yang meliputi :
(1) identitas Pelapor;
(2) nama dan alamat terlapor;
(3) peristiwa dan uraian kejadian
(4) waktu dan tempat kejadian;
(5) saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
(6) barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
(7) cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan (khusus
untuk Pemilu Kada).
2) Hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu dituangkan dalam Berita Acara
Pembahasan Sentra Gakkumdu yang berisi:
a) -> SESUAIKAN DENGAN FORM
b) Kesimpulan dan Rekomendasi kepada Pengawas Pemilu.
3) Kesimpulan Sentra Gakkumdu dapat berupa:
a) Laporan atau Temuan bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu;
b) Laporan atau Temuan merupakan Tindak Pidana Pemilu;
60
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
c) Laporan atau Temuan merupakan Tindak Pidana Pemilu akan
tetapi masih perlu untuk dilengkapi pemenuhan syarat formil
dan/atau syarat materiil.
4) Rekomendasi Sentra Gakkumdu terhadap:
a) Laporan atau Temuan yang bukan merupakan Tindak Pidana
Pemilu, maka Sentra Gakkumdu merekomendasikan kepada
Pengawas Pemilu untuk menghentikan Laporan atau Temuan;
b) Laporan atau Temuan yang merupakan Tindak Pidana Pemilu,
maka Sentra Gakkumdu menyarankan kepada Pengawas Pemilu
untuk melakukan kajian dengan mempersiapkan langkah-langkah
antara lain sebagai berikut:
(1) Menentukan calon saksi atau ahli maupun terlapor yang akan
diklarifikasi;
(2) Mempersiapkan materi atau pertanyaan dalam klarifikasi;
(3) Mengidentifikasi dan/atau mengumpulkan calon barang bukti;
(4) Meneruskan hasil kajian tersebut kepada Penyidik Kepolisian
Negara R.I. dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak
diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan;
(5) Penerusan laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu
sebagaimana dimaksud pada point (4) tersebut di atas tidak
melebihi 5 (lima) hari waktu penanganan pelanggaran pemilu.
c) Laporan atau Temuan yang merupakan Tindak Pidana Pemilu
akan tetapi masih perlu untuk dilengkapi pemenuhan syarat formil
dan/atau syarat materiil, maka Sentra Gakkumdu
merekomendasikan kepada Pengawas Pemilu untuk melengkapi
syarat formil dan/atau meteriil serta melakukan kajian dengan
mempersiapkan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :
1) Menentukan calon saksi atau ahli maupun terlapor yang
akan diklarifikasi;
61
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
2) Mempersiapkan materi dan/atau pertanyaan dalam
klarifikasi dan/atau mengumpulkan calon barang bukti;
3) Mengidentifikasi dan/atau mengumpulkan calon barang
bukti;
4) Hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu disampaikan kepada
Pembina Sentra Gakkumdu pada masing-masing tingkatan.
5) Dalam proses pengkajian pengawas pemilu mengalami
hambatan, dapat berkoordinasi dengan sentra Gakkumdu.
6) Atas permintaan dari pengawas pemilu terhadap Sentra
Gakkumdu, maka sentra Gakkumdu memberikan bantuan
kepada pengawas pemilu.
7) Unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu
dapat memberikan masukan kepada Pengawas Pemilu
dalam rangka persiapan klarifikasi yang akan dilakukan
Pengawas Pemilu.
C. Koordinasi di Sentra Gakkumdu
a) Petugas Sekretariat Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota
menerima Surat Penyampaian Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana
Pemilu dan mencatat dalam buku registrasi penerimaan penyampaian
Temuan atau Laporan.
b) Petugas Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota memberikan tanda
terima penerimaan penyampaian Temuan atau Laporan kepada Pengawas
Pemilu;
c) Petugas Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota memberikan
salinan berkas Temuan atau Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang
disampaikan oleh Pengawas Pemilu dalam 3 (Tiga) rangkap kepada Ketua
dan Anggota Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota, pada hari
yang sama pada saat penerimaan penyampaian Temuan atau Laporan dari
Pengawas Pemillu.
62
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
d) Anggota Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota (dapat dihadiri oleh
Ketua Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota melakukan
pembahasan (Pembahasan) terhadap penyampaian Temuan atau Laporan
dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diterima oleh Pengawas Pemilu;
e) Dalam waktu 1 x 24 jam, Sentra Gakkumdu harus memberikan Saran Sentra
Gakkumdu kepada Pengawas Pemilu.
a. Langkah Sentra Gakkumdu Dalam Menindaklanjuti Temuan atau Laporan
Dugaan Tindak Pidana Pemilu
1) Membahas Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu dalam
Pembahasan di sentra Gakkumdu yang meliputi :
a) memeriksa syarat formal dan syarat materiil laporan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bawaslu.
b) menentukan tempat dan waktu terjadinya peristiwa.
c) Menentukan pasal yang diterapkan.
d) pemenuhan unsur-unsur tindak pidana Pemilu.
e) menentukan pelaku, saksi, dan alat bukti lainnya.
2) Merumuskan pembahasan di dalam formulir Berita Acara Kajian Sentra
Gakkumdu untuk menjadi saran kepada Pengawas Pemilu yang
dituangkan dalam Formulir SG-2, yang ditanda tangani oleh seluruh
Anggota Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota yang hadir dan
memenuhi unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Kejaksaan Republik Indonesia;
3) Saran sentra Gakkumdu ditembuskan kepada Ketua Sentra Gakkumdu
Pusat dan Pembina Sentra Gakkumdu pada tingkat provinsi,
kabupaten/kota;
4) Unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu dapat
memberikan masukan kepada Pengawas Pemilu dalam rangka persiapan
klarifikasi yang akan dilakukan Pengawas Pemilu.
63
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
b. Tindak Lanjut Pengawas Pemilu Terhadap Saran Sentra Gakkumdu
Pengawas Pemilu menindaklanjuti Saran Sentra Gakkumdu berdasarkan
mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bawaslu.
1) Saran Sentra Gakkumdu harus dipertimbangkan oleh Pengawas Pemilu
dalam melakukan kajian.
2) Proses perumusan Saran Sentra Gakkumdu dibuat dalam Risalah Rapat
perumusan.
3) Peran Sentra Gakkumdu tidak pada sisi administrasi, tetapi pada substansi
penanganan tindak pidana Pemilu.
G. PENUTUP
Uraian di atas terdiri dari Pola Pananganan Perkara Tindak Pidana
Pemilu yang bersumber dari UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana dan UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu serta Kesepakatan
Bersama antara Jaksa Agung Rl, Kepala Kepolisian Negara Rl, Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan
Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif tahun 2014.
Dengan mempedomani Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana
Pemilu, diharapkan penyelesaian perkara Pemilu dapat berlangsung cepat
sederhana dan biaya murah. Organisasi penegakan hukumnya di dalam
Sentra Gakkumdu sebagai organisasi yang khusus menangani Tindak Pidana
Pemilu tahun 2014 dapat bergerak cepat dan akurat dalam menangani perkara
Pemilu.
Harapan kita dengan mempedomani uraian di atas, Tindak Pidana
Pemilu yang terjadi dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
64
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
H. LAMPIRAN Formulir Model SG‐1
SURAT PENYAMPAIAN TEMUAN ATAU LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU
..................., ………………………….20XX Kepada Yth. No. Terpadu : ……………………….. Ketua Sentra Penegakan Hukum Sifat : ……………………….. (Sentra Gakkumdu) Lampiran : ………………………. Pusat/Provinsi
Kabupaten/Kota Di………………………….
1. Dasar : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah/Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;*)
c. Nota Kesepakatan Bersama tentang Sentra Gakkumdu (LENGKAP); d. Laporan atau Temuan Nomor : ………. Tanggal ……………..
2. Diberitahukan kepada Ketua Sentra Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*) bahwa Pengawas Pemilu menerima Laporan atau Temuan sesuai dengan Nomor :…. Tanggal……,dengan Pelapor atas nama…….. dan Terlapor atas nama……… tentang dugaan Tindak Pidana Pemilu, (dengan jenis perbuatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal………….
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat Kami mengundang Ketua dan Anggota Sentra Gakkumdu untuk hadir dalam Rapat Pembahasan yang akan dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Pukul : Tempat :
3. Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. KETUA PENGAWAS PEMILU**) NAMA JELAS ……………………………………. Tembusan : a. Pembina Sentra Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*)
*) Coret yang tidak perlu **) sesuai dengan nama lembaga
65
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
BERITA ACARA PEMBAHASAN NO : ….. TANGGAL 04-05-2013 DAN LP NOMOR : ……… YANG DITANGANI OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU
Formulir Model SG‐2
I. DASAR :
1. Laporan Polisi Nomor ;
2. Laporan Polisi Nomor;
II. PIMPINAN, PEMAPAR DAN PESERTA GELAR PERKARA
1. Pimpinan Gelar:
2. Pemapar:
3. Peserta Gelar
III. WAKTU DAN TEMPAT
1. Hari : …….
2. Tanggal : ………
3. Pukul : ………
4. Tempat : ………
IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA
1. Gelar perkara dibuka oleh pimpinan gelar perkara (jabatan: ketua) atas dasar
Nota Dinas Nomor : tanggal 19 Februari 2013 perihal undangan gelar perkara,
yang dilaksanakan adalah gelar perkara :
a. Laporan Polisi Nomor:
b. Laporan Polisi Nomor:.
2. Materi Paparan :
a. Posisi kasus
b. Proses Penyidikan :
1) Pemeriksaan saksi ada ….orang :
2) Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana;
3) Pemeriksaan Tersangka.
66
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
V. GELAR PERKARA PENYAMPAIAN DARI PELAPOR, DAN TANGGAPAN / PENDAPAT PARA PESERTA GELAR
1. (Pelapor)
a. kami sudah menerima SP2HP dari penyidik;
b. Perkara ini dilaporkan pada tanggal 14 Mei 2012;
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. KESIMPULAN :
a. Laporan Polisi Nomor
dapat disimpulkan :
2. REKOMENDASI :
a. Terhadap Laporan Polisi Nomor :
VII. PENUTUP
Demikianlah laporan hasil gelar ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan
sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya.
Mengetahui, Jakarta, Februari 2013
PIMPINAN GELAR PERKARA NOTULEN
KEJAKSAAN
REGISTER PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
TAHAP PRA PENUNTUTAN
HASIL PENELITIAN NOMOR TANGGAL
PENERIMAAN
SPDP
IDENTITAS
LENGKAP
TERSANGKA
PASAL YANG
DISANGKAKAN
PENYERAHAN
TAHAP 1 P-18P P-21P
PENYERAHAN
TAHAP II
KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
68
KEJAKSAAN
REGISTER PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
TAHAP PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI
PUTUSAN
PN
BANDING NOMOR PENYERAHAN
TAHAP II
IDENTITAS
TERDAKWA
PASAL
DAKWAAN DAN
PELIMPAHAN
KE PN
TUNTUTAN
PIDANA
PUTUSAN
PT
EKSEKUSI KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
69
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
KEJAKSAAN
REGISTER BARANG BUKTI
PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
NOMOR
URUT
NOMOR REGISTER
PERKARA
TERDAKWA JENIS DAN JUMLAH
BARANG BUKTI
PUTUSAN DAN PELAKSANAAN
EKSEKUSI
1 2 3 4 5
KEJAKSAAN P16P
SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN DAN
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
NOMOR : PRINT : ……………………………………… KEPALA KEJAKSAAN ………………………………….
Dasar : 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Penyidik Polda/Polwil/Polres/Polsek…………….yang diterima Kejaksaan pada tanggal …………………..atas nama tersangka : Nama lengkap : Tempat lahir : Umur/tgl. Lahir : Jenis kelamin : Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Tempat tinggal : Agama : Pekerjaan : Pendidikan : Yang diduga melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal……………8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pertimbangan : 1. Bahwa dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara Tindak Pidana Pemilu, dipandang perlu untuk menugaskan seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, meneliti hasil penyidikan, melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara pidana.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah.
MEMERINTAHKAN
Kepada : 1. Nama : Pangkat : NIP/NRP : Jabatan :
2. Nama :
71
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
Pangkat : NIP/NRP : Jabatan :
Untuk : 1. Mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan koordinasi dengan penyidik sejak diterimanya P-16P.
2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka tersebut.
3. Melakukan penelitian penghentian penyidikan dari penyidik. 4. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan. 5. Melaksanakan penghentian penuntutan. 6. Melaksanakan penetapan hakim khusus pelanggaran pidana
Pemilu/Ketua Pengadilan Negeri. 7. Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim khusus
Pemilu / Ketua Pengadilan Negeri. 8. Melakukan upaya hukum banding. 9. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. 10. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan
perintah ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara tindak pidana Pemiiu yang bersangkutan.
Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
KEPALA KEJAKSAAN……………………
Pangkat/NIP/NRP
72
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
KEJAKSAAN TINGGI / NEGERI P-18P
Nomor : ………………………………………………. Sifat : Lampiran : Perihal : Pengembalian berkas
perkara tindak pidana Pemilu atas nama tersangka ……….. untuk dilengkapi
Kepada Yth. Kepala Kepolisian Daerah/Wilayah/ Resort/Sektor…………………….. di- …………………………………..
Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara tindak pidana
Pemilu atas nama tersangka …………………………………
Nomor…………………tanggal……………….yang kami terima pada
tanggal ……………….., setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan
ketentuan Pasal 253 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap.
Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami kembalikan
berkas perkara atas nama tersangka tersebut untuk saudara lengkapi
dengan petunjuk sebagai berikut :
1. Kelengkapan Formiil
Bahwa dalam berkas perkara masih terdapat kekurangan
kelengkapan formil sebagai berikut :
a ...........................................................
b ...........................................................
c ..........................................................
d. Dst.
Agar kelengkapan tersebut dilengkapi.
2. Kelengkapan Mateiil
a. Bahwa tersangka disangka melakukan tindak pidana Pemilu
melanggar pasal…………………………...dengan unsur-unsur
sebagai berikut :
- ………
- ………
- Dst.
73
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara, masih
terdapat unsur-unsur pasal yang disangkakan yang belum terpenuhi
yaitu :
- Unsur ...................................
- Unsur ...................................
- Dst.
c. Berkenaan dengan hal tersebut, agar penyidik melengkapi berkas
perkara untuk membuktikan / mengungkapkan perbuatan yang
dipersangkakan terhadap tersangka dengan cara :
- Melakukan pemeriksaan saksi-saksi;
- Melakukan pemeriksaan ahli;
- Melakukan pemeriksaan surat;
- Melakukan pemeriksaan tersangka;
- Melakukan penyitaan barang bukti;
Sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012, berkas perkara tersebut sudah harus disampaikan
kembali kepada kami dengan petunjuk yang telah dipenuhi, paling lama 3
(tiga) hari seterimanya berkas perkara.
Demikian untuk dilaksanakan.
An. KEPALA KEJAKSAAN........................
ASPIDUM / KASI PIDUM / KACABJARI
Selaku Penuntut Umum,
Pangkat / NIP / NRP
Tembusan: 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi / Negeri................... 2. Yth. Kapolri / Kapolda / Kapolwil / Kapolres 3. Arsip.
74
Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
KEJAKSAAN TINGGI / NEGERI P-21P
Nomor : ……………………………………… Sifat : Lampiran : Perihal :
Pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana Pemilu atas nama tersangka………………….. sudah lengkap.
Kepada Yth. Kepala Kepolisian Daerah/Wilayah/ Resort/Sektor…………………….. di- …………………………………..
Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara tindak pidana
Pemilu atas nama tersangka……………. Nomor……….tanggal………..
yang kami terima pada tanggal………….setelah kami lakukan penelitian
ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,
supaya saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang
bukti kepada kami dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sesudah surat
ini diterima, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi
persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan.
Demikian untuk dilaksanakan.
An. KEPALA KEJAKSAAN........................
ASPIDUM / KASI PIDUM / KACABJARI
Selaku Penuntut Umum,
Pangkat / NIP / NRP
Tembusan: 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi / Negeri................... 2. Yth. Kapolri / Kapolda / Kapolwil / Kapolres 3. Arsip.
SURAT EDARAN
NOMOR : SE-012/A/JA/04/2013
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
Pengalaman dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, sejak tahun 1955
telah menyelenggarakan Pemilihan Umum sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang terakhir adalah
Pemilihan Umum Tahun 2009. Setiap kali Pemilu yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima)
tahun tersebut selalu ditandai dengan terjadinya perubahan kebijakan regulasi yakni
penggantian undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang
didalamnya juga terjadi perubahan terhadap rumusan, kualifikasi, serta unsur-unsur tindak
pidana Pemilu.
Dari pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka menghadapi Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, kebijakan legislasi yang baru dikeluarkan yakni
dengan penggantian undang-undang Pemilu dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD tersebut diatas, beberapa perubahan pokok antara lain yang terkait
dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu, persyaratan dan pendaftaran partai politik menjadi
Peserta Pemilu, penggunaan hak memilih, penyusunan daftar Pemilih, kampanye Pemilu,
pemungutan suara, penetapan calon terpilih, penanganan laporan pelanggaran Pemilu dan
tindak pidana Pemilu.
Berhubung karena tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 telah berlangsung tahap demi tahapan, maka kepada
para Kajati, Aspidum, Kajari dan Kacabjari di seluruh Indonesia diminta agar mencermati
pedoman dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu Tahun 2014, sebagai berikut :
-2-
1. Adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menjadi Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012, antara lain terkait dengan proses dan acara penyelesaian
perkara tindak pidana Pemilu.
1.1 Proses dan Acara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu diatur dalam Pasal :
260 – 266.
- Terkait dengan Proses dan Acara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilu :
a. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jaksa khusus menangani
perkara tindak pidana Pemilu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Jaksa Agung RI. Oleh karena itu penunjukkan jaksa khusus menangani
perkara tindak pidana Pemilu diserahkan kepada Kajati setempat untuk
menetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi (sesuai
petunjuk dalam Surat JAMPIDUM Nomor : B-1086/E/Ejp/04/2013 tanggal
12 April 2013);
b. Batas waktu yang singkat berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan
dan peradilan tindak pidana Pemilu, menuntut kesigapan Jaksa Penuntut
Umum untuk melakukan koordinasi yang efektif baik dengan penyidik,
pengadilan maupun terhadap BAWASLU/PANWASLU setempat;
c. Penegasan bahwa Putusan Banding adalah putusan terakhir dan mengikat
serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan
Kembali;
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mengatur tentang acara khusus
pelimpahan perkara tindak pidana Pemilu ke Pengadilan, sehingga
mengacu kepada ketentuan dalam KUHAP, maka pelimpahan perkara
tindak pidana Pemilu ke Pengadilan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan
Biasa atau Acara Pemeriksaan Singkat. Pelimpahan perkara tindak pidana
Pemilu dengan secara singkat dilakukan bila perkara yang bersangkutan
sifatnya sederhana dan mudah pembuktiannya.
Terkait dengan hal tersebut maka BAWASLU, Kepolisian RI dan
Kejaksaan RI telah menerbitkan Nota Kesepakatan Bersama tentang Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sebagai forum koordinasi
bersama komponen BAWASLU/PANWASLU, Kepolisian dan Kejaksaan di
tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota (sebagaimana yang telah
dikirimkan kepada Saudara melalui Surat JAMPIDUM Nomor : B-1086/
E/Ejp/04/2013 tanggal 12 April 2013) dalam menangani perkara tindak
pidana Pemilu, para jaksa agar berpedoman pada Standar Operasional
Prosedur Sentra GAKKUMDU yang disusun bersama antara BAWASLU,
Polri dan Kejaksaan Agung.
-3-
1.2 Terkait dengan Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pemilu diatur di dalam Pasal :
273 – 321.
a. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak lagi menganut ancaman pidana minimal
maksimal, tetapi menganut ancaman pidana kumulatif, yakni : pidana badan
dan pidana denda;
b. Ketentuan pidana tindak pidana Pemilu yang baru ini memisahkan antara
kategori PELANGGARAN dengan kategori KEJAHATAN.
- Kategori Pelanggaran : terdiri dari 19 pasal, yakni dari Pasal 273 – 291
tidak dapat dilakukan tindakan penahanan.
- Kategori Kejahatan : dari 30 (tiga puluh) pasal kategori kejahatan (Pasal
292 – 321), ada 2 (dua) pasal yang memungkinkan
tersangka dapat ditahan karena ancaman pidananya
6 (enam) tahun dan 5 (lima) tahun, yakni dalam
Pasal 298 dan Pasal 319.
2. Untuk menuntun dan memudahkan para Jaksa Penuntut Umum dalam menangani
perkara tindak pidana Pemilu, berikut disampaikan buku pedoman penanganan perkara
tindak pidana Pemilu yang telah disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur
Sentra GAKKUMDU yang disusun bersama BAWASLU, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI
maupun ketentuan pidana beserta unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Jaksa Agung RI ini.
3. Penuntutan perkara tindak pidana Pemilu dilaksanakan dengan tetap mempedomani
Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan
Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, dan terhadap perkara tindak pidana Pemilu yang
menarik perhatian masyarakat dan atau diatensi oleh Pimpinan, maka pengendalian dan
pelaporannya sesuai dengan mekanisme PK-Ting sebagaimana yang digariskan dalam
Surat JAMPIDUM Nomor : B-16/E/Ejp/03/2002 tanggal 11 Maret 2002.
4. Pengalaman di dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu pada penyelenggaraan
Pemilu sebelumnya, memang tidak bisa dihindari adanya permasalahan-permasalahan
dan kendala teknis yang dihadapi. Permasalahan dan kendala yang dihadapi ada yang
bisa dikoordinasikan secara nasional, melalui kesepakatan teknis diantara penegak
hukum di tingkat Pusat dan BAWASLU, namun ada permasalahan yang sifatnya di
tingkat daerah tertentu (lokal), sehingga penyelesaian permasalahan tingkat daerah
tertentu dilakukan kesepakatan antara penegak hukum tingkat daerah yang
bersangkutan, baik di level Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota melalui
semangat koordinasi secara efektif.
Demikian untuk dilaksanakan dan diindahkan.