daftar isi iii. alokasi kekayaan dan dana investasi iv...

18
DP-KWI PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK (TKDP YANG BAIK) Halaman 1 PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku Tanggal: 29 Mei 2008 DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN II. MAKSUD DAN TUJUAN III. ALOKASI KEKAYAAN DAN DANA INVESTASI A. Alokasi Kekayaan B. Alokasi Dana Investasi IV. ARAHAN INVESTASI DAN RENCANA INVESTASI A. Arahan Investasi B. Rencana Investasi V. ORGANISASI DAN TATA KERJA INVESTASI A. Organisasi & Tata Kerja B. Kewenangan Otorisasi & Tanggungjawab C. Pengambilan Keputusan VI. PENGELOLAAN INVESTASI A. Jenis Investasi B. Sasaran Hasil Investasi C. Kebijakan Masingmasing Jenis Investasi D. Batasan Investasi E. Penilaian Investasi F. Pengelolaan Pihak Ketiga G. Laporan Investasi H. Tranparansi Pengelolaan Investasi

Upload: trinhkiet

Post on 03-Mar-2019

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 1

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN II. MAKSUD DAN TUJUAN III. ALOKASI KEKAYAAN DAN DANA INVESTASI

A. Alokasi Kekayaan B. Alokasi Dana Investasi

IV. ARAHAN INVESTASI DAN RENCANA INVESTASI

A. Arahan Investasi B. Rencana Investasi V. ORGANISASI DAN TATA KERJA INVESTASI

A. Organisasi & Tata Kerja B. Kewenangan Otorisasi & Tanggungjawab C. Pengambilan Keputusan

VI. PENGELOLAAN INVESTASI

A. Jenis Investasi B. Sasaran Hasil Investasi C. Kebijakan Masing–masing Jenis Investasi D. Batasan Investasi E. Penilaian Investasi F. Pengelolaan Pihak Ketiga G. Laporan Investasi H. Tranparansi Pengelolaan Investasi

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 2

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

I. PENDAHULUAN

Undang – Undang nomor 11 tahun 1992 menyatakan bahwa, Dana Pensiun adalah suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Sebagai badan hukum yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan dana milik peserta, maka Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia setiap saat harus dapat menyediakan dana untuk pembayaran manfaat pensiun. Oleh karena itu, Dana Pensiun memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan dana tersebut melalui kegiatan investasi. Agar kegiatan investasi tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar, maka dibutuhkanlah tata kerja yang baik yaitu pedoman Investasi bagi Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.

Pedoman Investasi dimaksud dibuat dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku bagi Dana Pensiun di Indonesia, yaitu :

Undang – undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (lembaran negara tahun 1992 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya.

Arahan Investasi dari Pendiri atau Pemberi Kerja.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 511/KMK.06/2002 tanggal 04 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2346/LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun dan Format Standar Laporan Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja dari Program Pensiun Manfaat Pasti.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN INVESTASI

Maksud Pedoman Investasi Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia adalah sebagai pedoman Dana Pensiun KWI dalam mengelola suatu investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun tujuan dari pedoman investasi adalah agar pelaksanaan pengelolaan investasi Dana pensiun dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku bagi Dana Pensiun.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 3

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

III. ALOKASI KEKAYAAN DAN DANA INVESTASI Sebagaimana diketahui bahwa sebagai Dana Pensiun yang mengelola Manfaat Pasti, Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia setiap saat harus dapat menyediakan dana untuk melaksanakan kewajibannya kepada kepentingan Peserta atau Pensiunan yaitu Pembayaran Manfaat Pensiun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dana Pensiun harus dapat mengalokasikan kekayaannya dan Dana Investasi secara baik, cermat dan tepat, sehingga apabila dibutuhkan dana pada suatu waktu, maka Dana Pensiun selalu siap untuk melaksanakan kewajibannya. A. Alokasi Kekayaan Dana Pensiun

Kekayaan Dana Pensiun terdiri dari :

1) Kekayaan yang dikelompokkan sebagai kekayaan Investasi 2) Kekayaan yang dikelompokkan sebagai bukan kekayaan Investasi, yang

termasuk didalamnya adalah : Kas dan Bank, Piutang menurut UU Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya, Peralatan Kantor dan lainnya, Peralatan Komputer dan Biaya Dibayar dimuka.

B. Alokasi Dana Investasi

Sesuai dengan sumber dan kebutuhannya, maka alokasi Dana Investasi terbagi menjadi dua (2) yaitu, Dana Investasi Liquid dan Un-Liquid.

Pada hakekatnya alokasi dana investasi yang terjadi pada Dana Pensiun penggunaannya sesuai dengan sumber dan kebutuhan tersebut diatas, namun demikian dalam hal tertentu, sumber dana investasi un-liquid bisa saja dipergunakan untuk membiayai sumber dana liquid atau untuk membiayai kebutuhan cashflow Dana Pensiun.

Sehingga, alokasi Dana Investasi sangat erat kaitannya dengan kebutuhan Dana yang harus dipenuhi oleh Dana Pensiun, yaitu diperuntukkan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Namun demikian peruntukkan alokasi dana investasi tersebut lebih mengutamakan kebutuhan dana saat itu, sehingga alokasi dana investasi jangka panjang bisa saja digunakan untuk alokasi dana investasi jangka pendek karena adanya kebutuhan yang cepat.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 4

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

IV. ARAHAN INVESTASI DAN RENCANA INVESTASI

A. Arahan Investasi

Arahan Investasi merupakan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi.

Arahan Investasi tersebut, antara lain memuat hal – hal berikut : o Batasan Investasi dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan. o Kekayaan Dana Pensiun dan dasar penilaian investasi Dana Pensiun. o Sasaran Hasil Investasi dan Obyek Investasi yang dilarang o Kewajiban Pengurus dan Dewan Pengawas terhadap Investasi. o Penggunaan Pihak Ketiga atau Tenaga Ahli dalam pengelolaan investasi.

B. Rencana Investasi

Rencana Investasi adalah suatu rencana atas investasi dalam satu tahun yang meliputi : o Komposisi jenis investasi o Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing – masing jenis investasi, dan o Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi

dimaksud.

Rencana investasi sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran Arahan Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip – prinsip penyebaran resiko dan keputusan investasi yang obyektif yang semata – mata untuk kepentingan Peserta, Dana Pensiun dan atau Pemberi Kerja.

Rencana Investasi sebagaimana dimaksud hanya akan berlaku setelah paling kurang mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

V. ORGANISASI DAN TATA KERJA INVESTASI

A. Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Investasi merupakan salah satu Divisi atau bidang yang ada dalam struktur organisasi Dana Pensiun, yang langsung dikepalai oleh Ketua Pengurus Dana Pensiun KWI.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 5

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

B. Kewenangan, Otorisasi dan Tanggungjawab

Kewenangan, Otorisasi dan Tanggung jawab terhadap pengelolaan investasi sepenuhnya berada dibawah Pengurus Dana Pensiun.

C. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan investasi, dimulai dengan adanya usulan baik dari Pengurus Dana Pensiun maupun dari Divisi Investasi. Setiap usulan yang masuk, dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sebagai referensi dalam lampiran Nota usulan atau Nota Dinas yang dibuat oleh Divisi Investasi.

Berdasarkan Nota Dinas tersebut, Pengurus dapat memberikan persetujuan atau menolak usulan sebagaimana dimaksud. Usulan yang disetujui diberikan disposisi kepada Divisi Investasi untuk diproses lebih lanjut, dan usulan yang ditolak diberikan disposisi untuk di file. Apabila Investasi sebagaimana dimaksud dalam Nota Dinas memerlukan persetujuan Dewan Pengawas, maka disposisinya untuk dibuatkan Nota Dinas ke Dewan Pengawas. Apabila tidak memerlukan persetujuan Dewan Pengawas, maka cukup dengan surat pemberitahuan biasa dari Pengurus ke Dewan Pengawas.

VI. PENGELOLAAN INVESTASI A. Jenis Investasi

Sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 511/KMK.06/2002 tanggal 04 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun dan Keputusan Ketua Badan Perwakilan Pendiri Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia bertanggal 01 Maret 2004 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia, maka Jenis Investasi Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia yang diperkenankan adalah :

1. Deposito Berjangka pada Bank. 2. Deposito On Call pada Bank. 3. Sertifikat Deposito pada Bank. 4. Saham yang tercatat di Bursa Efek. 5. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek. 6. Penempatan Langsung pada Saham yang diterbitkan oleh Badan Hukum

yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. 7. Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan oleh Badan Hukum yang didirikan

berdasarkan hukum Indonesia. 8. Tanah di Indonesia. 9. Bangunan di Indonesia.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 6

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

10. Tanah dan Bangunan di Indonesia. 11. Unit Penyertaan Reksadana sebagaimana dimaksud Undang2 tentang

Pasar Modal. 12. Sertifikat Bank Indonesia, dan atau

13. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

B. Sasaran Hasil Investasi Tingkat hasil investasi kekayaan Dana Pensiun harus tercapai minimal sebesar

rata – rata tingkat bunga deposito berjangka tertinggi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berlaku sekurang – kurangnya pada 4 (empat) Bank Milik Negara, yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT. BNI 1946 (Persero) Tbk., PT. BRI (Persero) Tbk., dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

C. Kebijakan Masing – masing Jenis Investasi

Kebijakan Investasi pada masing – masing jenis investasi Dana Pensiun dalam rangka penyebaran resiko yang dilakukan adalah sbb :

1. Deposito Berjangka, DOC dan Sertifikat Deposito pada Bank.

a. Kebijakan Penempatan :

1. Investasi tersebut harus dilakukan dengan analisa yang optimal tentang kinerja dari bank tempat investasi.

2. Memiliki tingkat kesehatan sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. 3. Pemilik Bank atau pemegang saham Bank yang bersangkutan telah

dikenal oleh Publik dan memiliki reputasi yang cukup baik. 4. Credit Aquacy Ratio ( CAR ) yang dimiliki minimal sesuai dengan

batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 5. Memiliki tingkat penjaminan yang cukup baik sesuai aturan dari

Bank Indonesia. 6. Tingkat Bunga/discount rate yang ditawarkan menguntungkan Dana

Pensiun. 7. Jumlah investasi tidak melebihi Batas maksimal dari Arahan

Investasi dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 511/KMK.06/2002 tanggal 04 Desember 2002.

b. Kebijakan Pelepasan :

1. Kebutuhan cash flow perusahaan segera. 2. Jangka waktu investasi telah jatuh tempo. 3. Penurunan tingkat suku bunga Bank. 4. Investasi lain lebih menguntungkan. 5. Jumlah investasi melebihi dari batasan arahan pendiri dan

keputusan Menteri Keuangan tentang investasi Dana Pensiun.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 7

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

2. Saham yang tercatat di Bursa Efek.

a. Kebijakan Penempatan :

1. Investasi pada saham dilakukan secara selektif atas saham blue chip yang diperdagangkan di Bursa Efek, marketable dan likuid.

2. Dapat memberikan keuntungan bagi Dana Pensiun. 3. Kondisi saham yang diinvestasikan dapat dibandingkan dengan

investasi lain yang menguntungkan. b. Kebijakan Pelepasan :

1. Dilakukan, apabila kondisi harga pasar saham sangat menguntungkan bagi Dana Pensiun bila dijual saat itu.

2. Saham mengalami penurunan harga dan diperkirakan akan terus turun hingga mencapai 15% dari harga pembelian/perolehan. Persetujuan penjualan tersebut dilakukan oleh salah seorang Pengurus/Direksi.

3. Kebutuhan cash flow perusahaan. 4. Jumlah saham yang dimiliki telah melebihi dari Arahan Investasi

dan Keputusan Menteri Keuangan R.I nomor 511/KMK.06/2002 tanggal 04 Desember 2002.

c. Kebijakan Peraturan :

1. Nominal limit transaksi perdagangan Saham Swakelola berpedoman pada Arahan Investasi.

2. Transaksi Saham dimaksud termasuk dalam LQ 45 yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta setiap harinya.

3. Maksimum Jumlah transaksi saham setiap harinya adalah 10 saham perusahaan.

4. Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali bila instrumen derivatif tersebut diperoleh sebagai instrumen yang melekat pada Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek.

5. Instrumen derivatif yang melekat pada Saham sebagaimana dimaksud dapat dijual secara terpisah dari Saham yang bersangkutan.

3. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek.

a. Kebijakan Penempatan : 1. Investasi Obligasi dilakukan dengan analisa kinerja terhadap

perusahaan penerbit obligasi.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 8

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

2. Obligasi yang diinvestasikan merupakan Obligasi yang siap untuk dijual kembali, marketable dan likuid.

3. Obligasi yang diinvestasikan dapat memberikan keuntungan bagi Dana Pensiun, atau tingkat bunga yang akan diterima lebih baik daripada investasi lainnya.

4. Rating Obligasi yang dimaksud sekurang-kurangnya BBB. 5. Latar belakang atau Kepemilikan dan nilai asset perusahaan yang

menerbitkan Obligasi dapat diketahui dengan baik. 6. Tingkat penjaminan dan Wali Amanat Obligasi diyakini dengan

jelas. b. Kebijakan Pelepasan :

1. Investasi Obligasi dilakukan karena telah jatuh tempo. 2. Nilai jual Obligasi lebih menguntungkan bila dijual saat itu. 3. Adanya Investasi lain yang lebih menguntungkan. 4. Pemilikan Obligasi telah melampaui batasan arahan investasi dan

Keputusan Menteri Keuangan R.I nomor 511/KMK.06/2004 tanggal 04 Desember 2002.

c. Kebijakan Peraturan :

1. Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali bila instrumen derivatif tersebut diperoleh sebagai instrumen yang melekat pada Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek.

2. Instrumen derivatif yang melekat pada Obligasi yang sebagaimana dimaksud dapat dijual secara terpisah dari Obligasi yang bersangkutan.

4. Penempatan Langsung pada Saham atau Surat Pengakuan Utang

(SPU) a. Kebijakan Penempatan :

1. Penempatan Langsung pada Saham atau Surat Pengakuan Utang dilakukan dengan analisa bisnis yang memadai dari perusahaan dimaksud.

2. Ikut serta dalam kepemilikan Penempatan Langsung pada Saham guna memperoleh Deviden.

3. Dapat memberikan hasil atau keuntungan bagi Dana Pensiun. 4. Dalam rangka penyebaran resiko bagi Dana Pensun.

b. Kebijakan Pelepasan :

1. Dilakukan karena berdasarkan analisa laporan keuangan secara berturut – turut, Penempatan Saham tersebut tidak dapat memberikan hasil.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 9

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

2. Kondisi Perusahaan sudah tidak berjalan lagi sebagaimana layaknya atau perusahaan mengalami tanda – tanda kepailitan atau bangkrut.

3. Surat Pengakuan Utang telah Jatuh Tempo. 4. Perusahaan yang menerbitkan Surat Pengakuan Utang mengalami

gagal bayar. 5. Penempatan Langsung dan Surat Pengakuan Utang telah melebihi

batasan dari Arahan Investasi Pendiri dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 511/KMK.06/2002 tanggal 04 Desember 2002.

c. Kebijakan Peraturan :

1. Surat Pengakuan Utang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun

dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Surat Pengakuan Utang dijamin oleh Penerbitnya dengan kekayaan

sekurang-kurangnya 100% dari nilai Utang. 3. Perusahaan yang menerbitkan 3 (tiga) tahun berturut-turut

menghasilkan keuntungan. 4. Penempatan Langsung pada Saham atau Surat Pengakuan Utang

hanya dapat ditempatkan pada saham yang diterbitkan oleh Badan Hukum yang bukan merupakan Pendiri, Mitra Pendiri.

5. Saham atau Surat Pengakuan Utang tersebut tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri, Mitra Pendiri.

6. Penempatan Langsung pada Saham atau Surat Pengakuan Utang sebagaimana dimaksud tidak boleh melebihi 20% dari Total Investasi Dana Pensiun.

7. Total Penempatan Langsung pada saham dan atau Surat Pengakuan Utang pada Satu Pihak tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari totan investasi Dana Pensiun.

8. Investasi Penempatan Langsung pada Saham atau Surat Pengakuan Utang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas (AR).

9. Investasi pada Surat Pengakuan Utang khususnya untuk Floating Rate Note (FRN) dan Medium Term Note (MTN) baik rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh Bank yang sehat dengan rating sekurang – kurangnya BBB, dan diupayakan untuk mendapat hasil yang paling menguntungkan Dana Pensiun.

10. Investasi pada valuta asing harus dilakukan dengan analisis yang cermat dan pertimbangan yang matang.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 10

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

5. Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan.

a. Kebijakan Penempatan : 1. Adanya pengalihan Utang Piutang dari pihak ke tiga (3) kepada

Dana Pensiun. 2. Dalam rangka penyebaran resiko bagi Dana Pensun. 3. Terbukanya peluang investasi untuk jangka panjang.

b. Kebijakan Pelepasan :

1. Investasi pada tanah, bangunan, tanah dan bangunan dilakukan karena nilai penghasilan dari investasi tersebut lebih kecil dari investasi lainnya.

2. Adanya Investasi lain yang lebih menguntungkan. 3. Kondisi tanah yang kurang bagus sehingga menurunkan nilai jual

tanah atau tanah tersebut tidak menguntungkan. 4. Jumlah investasi, telah melewati batas Arahan Investasi Pendiri dan

Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 511/KMK.06/2002 tanggal 04 Desember 2002.

c. Kebijakan Peraturan :

1. Investasi tanah harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun.

2. Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan dan atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

3. Transaksi dimaksud angka 2 (dua) harus didasarkan pada perjanjian yang sah dihadapan notaris.

4. Investasi dimaksud tidak dalam keadaan yang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

5. Investasi dimaksud harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas (AR).

6. Investasi pada tanah, bangunan, tanah dan bangunan tidak boleh

melebihi 15% (lima belas persen) dari total investasi Dana Pensiun. 7. Kelebihan Investasi sebesar 15% tersebut dapat diperhitungkan

sebagai investasi sepanjang penempatan seluruh investasi pada tanah, bangunan, tanah dan bangunan telah dilakukan sebelum ditetapkannya UU Dana Pensiun tahun 1992.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 11

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

d. Kebijakan Sewa : 1. Kebijakan sewa atas investasi pada tanah, bangunan, tanah dan

bangunan tidak dapat dilakukan kepada ? (a - c, UU DP) : a. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri. b. Badan Usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang

atau badan yang terdiri : Pendiri, Pengurus, Mitra Pendiri, Penerima Titipan atau serikat kerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.

c. Pejabat atau Direktur dari badan sebagaimana huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

d. Pihak ketiga baik perseorangan maupun lembaga. 2. Penyewaan tanah, bangunan, tanah dan bangunan atau harta tetap

lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak – pihak sebagaimana butir 1.a – c dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

3. Kebijakan sewa dimaksud dilakukan dengan ikatan perjanjian dihadapan notaris (dinotarialkan).

4. Penetapan harga sewa dapat pula didasarkan pada harga khusus ditambah Pajak Pertambahan Nilai dan dikurangi Pajak Penghasilan apabila minat sewanya menurun/tidak potensial.

6. Unit Penyertaan Reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang –

undang tentang Pasar Modal.

a. Kebijakan Penempatan : 1. Investasi dimaksud, dilakukan dengan analisa bisnis yang memadai

dan kinerja yang dicapai oleh perusahaan yang menawarkan. 2. Adanya peluang investasi yang lebih baik dari investasi tersebut. 3. Tingkat penghasilan dan bunga yang lebih baik dibandingkan

dengan investasi lainnya. 4. Jangka waktu penghasilan yang relatif lebih cepat dibandingkan

investasi lainnya. b. Kebijakan Pelepasan :

1. Investasi dilakukan karena Nilai Aktiva Bersih (NAB)-nya mengalami penurunan berturut – turut.

2. Nilai penghasilan dari investasi tersebut lebih kecil dari investasi lainnya.

3. Jangka waktu perjanjian telah jatuh tempo. 4. Kinerja perusahaan Investasi (Fund Manajer) tersebut tidak

menguntungkan bagi Dana Pensiun. 5. Kebutuhan cashflow Dana Pensiun.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 12

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

c. Kebijakan Peraturan : 1. Penunjukan fund Manager harus mendapat persetujuan dari Dewan

Pengawas. 2. Jumlah Maksimum yang ditempatkan adalah 15% (limabelas

persen) dari total Investasi Dana Pensiun.

7. Sertifikat Bank Indonesia, dan atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

a. Kebijakan Penempatan :

1. Investasi pada SBI dan atau Surat Berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah dilakukan karena tingkat suku bunga yang ditawarkan cukup kompetitif dengan investasi lainnya.

2. Investasi sebagaimana dimaksud lebih aman dan lebih terjamin dibandingkan investasi lainnya.

3. Jangka waktu yang ditawarkan relatif lebih cepat dan menguntungkan dibandingkan investasi lainnya.

4. Dalam rangka penyebaran resiko investasi. b. Kebijakan Pelepasan :

1. Investasi tersebut jangka waktunya telah jatuh tempo.

2. Kebutuhan cashflow Dana Pensiun.

3. Terdapat Investasi lain yang lebih menguntungkan bagi Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.

c. Kebijakan Peraturan

1. Penempatan pada Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat melebihi 20% dari total investasi.

2. Jumlah Maksimum yang ditempatkan adalah 50% dari total Investasi Dana Pensiun.

8. Lain - Lain

a. Dana Pensiun dilarang menempatkan kekayaannya pada tanah dan bangunan di luar negeri setelah ditetapkannya Undang –undang Dana Pensiun.

b. Pendiri Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia wajib menyampaikan rencana dan jangka waktu penyesuaian terhadap investasi tanah, bangunan, tanah dan bangunan kepada Menteri.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 13

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

c. Rencana dan jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf b, harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau Rapat Umum Pemegang Saham atau yang setara dengan itu .

d. Batasan investasi Dana Pensiun ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.

e. Penunjukan Fund Manajer atau Manajer Investasi dalam rangka pengelolaan investasi Saham bursa dan/atau Unit Penyertaan Reksadana, harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

f. Jumlah seluruh investasi sebagaimana angka 1 s.d 7 diatas, pada satu pihak tidak boleh melebihi 20% dari total investasi Dana Pensiun.

g. Seluruh Investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada :

1. Semua pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

2. Penempatan Langsung pada Saham atau Surat Pengakuan Utang. 3. Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan.

Tidak boleh melebihi 20% dari total investasi Dana Pensiun.

h. Obyek – obyek investasi yang dilarang adalah :

1. Investasi baru pada tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan diluar negeri.

2. Penempatan Sertifikat Deposito pada Bank selain Bank Umum dan Bank Devisa.

3. Melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali bila instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada Saham atau Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek.

D. Batasan Investasi

Batasan Investasi Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia ditetapkan oleh Pendiri berupa Arahan Investasi yang berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 511/KMK.06/2002 tanggal 04 Desember 2002 yang batas maksimumnya adalah sebagai berikut :

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 14

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

Batasan Maximum Investasi

Jenis Investasi Arahan Investasi Kep.Menteri No. 511/KMK.06/2006

1. Deposito Berjangka 90 % -

2. Deposito On Call 20 % -

3. Sertifikat Deposito 10 % -

4. Saham Tercatat di Bursa 50 % -

5. Obligasi Tercatat di Bursa 50 % -

6. Penempatan Langsung Saham 10 %

7. Surat Pengakuan Utang 10 %

8. Tanah Di Indonesia 9. Bangunan Di Indonesia 10. Tanah & Bangunan

15 %

11. Unit Penyertaan Reksadana 30 % -

12. Sertifikat Bank Indonesia 10 % -

13. Surat Berharga Yang diterbit- kan oleh Pemerintah R.I

50 %

E. Penilaian Investasi Dana Pensiun

1. Deposito berjangka dan deposito on call berdasar nilai nominal 2. Sertifikat deposito dan surat pengakuan utang berdasar nilai tunai 3. Saham yang tercatat di Bursa Efek berdasar nilai pasar. 4. Obligasi yang tercatat dibursa efek berdasar :

a. Nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.

b. Nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.

5. Penempatan langsung pada saham berdasar :

a. Metode ekuitas atau nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang.

b. Pemilihan dasar penilaian tersebut terlebih dahulu harus disetujui oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas dan diberlakukan dengan memperhatikan prinsip konsistensi.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 15

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

6. Tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang.

7. Unit penyertaan reksadana berdasar nilai aktiva bersih. 8. Sertifikat Bank Indonesia berdasar nilai tunai. 9. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah R.I., berdasar :

a. Nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo.

b. Nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.

c. Nilai tunai, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.

F. Pengelolaan Pihak Ketiga

1. Persyaratan

Dana Pensiun dapat mengalihkan pengelolaan investasi kepada lembaga keuangan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan – ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat sebagai berikut : a. Memiliki ijin untuk bertindak sebagai manajer investasi dari instansi

yang berwenang. b. Memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan investasi. c. Mampu mengelola portofolio investasi sesuai ketentuan perundang –

undangan di bidang investasi Dana Pensiun. d. Pengalihan pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud adalah

dalam bentuk pengelolaan portofolio investasi kolektif yang dibentuk dari investasi yang dikelola Dana Pensiun.

e. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan. f. Perjanjian dan pelaksanaan penitipan kekayaan Dana Pensiun dibuat

dan ditandatangani oleh Pengurus dan Penerima Titipan. g. Isi perjanjian harus sesuai ketentuan Undang – undang Dana Pensiun

dan Peraturan pelaksanaannya dan sekurang – kurangnya memuat hal – hal : 1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan. 2. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun. 3. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan

menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan (oleh Menteri atau akuntan dan aktuaris yang ditunjuk Menteri atau Dewan Pengawas).

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 16

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

4. Perubahan perjanjian atau penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

2. Tanggung Jawab Penerima Titipan

a. Mengamankan kekayaan yang dititipkan sesuai ketentuan Undang –

undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. b. Mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah

dari kekayaan Penerima Titipan. c. Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan hanya

dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus. d. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Penerima Titipan dan

dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.

G. Laporan Investasi Dana Pensiun

Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri, Pendiri dan Dewan Pengawas berikut ini (KMK 511,Ps.19, 26) : 1. Laporan Investasi semester I dan II serta laporan investasi hasil audit.

a. Laporan Investasi semester I & II disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir semester.

b. Laporan Investasi hasil audit disampaikan paling lambat 5 bulan setelah akhir tahun.

2. Laporan investasi sebagaimana dimaksud harus memuat sekurang -kurangnya : a. Pernyataan Pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi terhadap

1. Ketentuan perundangan yang mengatur investasi. 2. Arahan investasi Pendiri.

b. Laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi. Analisa mengenai kegiatan investasi.

c. Isi dan susunan laporan investasi sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

3. Pemilihan akuntan publik atas laporan investasi Dana Pensiun setiap tahun

buku. a. Dalam rangka pemeriksaan atas laporan investasi, Dewan Pengawas

dilarang menunjuk akuntan publik yang sama dalam hal : 1 Akuntan publik tersebut telah melakukan pemeriksaan atas laporan

investasi selama 3 (tiga) kali periode pemeriksaan berturut – turut; atau

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 17

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

2 Akuntan publik dimaksud dinyatakan oleh asosiasi akuntan atau Menteri telah melanggar standar praktik akuntan publik yang berlaku di Indonesia.

b. Kantor akuntan publik yang sama tidak dapat ditunjuk kembali bila telah melakukan pemeriksaan lebih dari 5 kali berturut – turut.

4. Sanksi Administratif dikenakan kepada Pendiri dalam hal penyampaian

laporan terlambat dilakukan yaitu : a. Rp. 300.000,00 (tigaratusribu rupiah) per hari keterlambatan sejak hari

pertama setelah batas akhir masa penyampaian laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik, dan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

b. Menteri dapat mengenakan sanksi kepada Dana Pensiun atau Pendiri

bila melanggar Keputusan Menteri No.511/KMK.06/2002 termasuk mengganti pengurus dan atau pelaksana tugas pengurus, atau mewajibkan pengurus untuk menghentikan pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan.

H. Transparansi Pengelolaan Investasi

1. Pengurus Dana Pensiun wajib mengumumkan kepada Peserta :

a. Ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik, paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud huruf G.1.b.

b. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas kinerja investasi untuk

satu tahun buku.

2. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.

DP-KWI

PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

(TKDP YANG BAIK) Halaman 18

PEDOMAN INVESTASI Mulai Berlaku

Tanggal:

29 Mei 2008

Jakarta, 29 Mei 2008

PENGURUS Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia

Pater Cl. Schreurs, CICM ............................................................... Ketua Maria Paula Simatupang-Bonang ........................................................... Wakil Ketua Vabianus Ruruk Pagasing ................................................................. Sekretaris Pater Paulinus M. Simbolon, OFMCap .................................................................. Anggota