daftar isi...kajian li ngkungan hidup strategis (klhs) (lembara n negara republik indonesia tahun...
TRANSCRIPT
-
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................i
DAFTAR TABEL ................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.1.1 Pengertian Renja ............................................................................................................... 1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja ......................................................................................... 1
1.1.3 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ................ 1
1.1.4 Tindak Lanjut Proses Penyusunan RAPBD ..................................................... 2
1.2 Landasan Hukum...................................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................ 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ............. 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah ......................................................... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ....................................... 24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah ...................................................................................................... 28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.............................................. 34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...................................... 54
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................ 54
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ........................................ 55
3.3 Program dan Kegiatan ............................................................................. 57
3.3.1 Faktor-faktor Pertimbangan ....................................................................................... 57
3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan ....................................................................... 57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .............. 69
BAB V PENUTUP ............................................................................................................. 72
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan .................................................................... 72
5.2 Rencana Tindaklanjut .............................................................................. 72
-
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra sampai dengan Tahun 2018 ...................................................... 8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dishut Provinsi Jawa Timur .............. 27
Tabel 2.3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur ....................................................................................................... 30
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi
Jawa Timur .............................................................................................. 35
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur ......................................................... 52
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dishut Provinsi Jawa Timur Tahun 2019........... 56
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 ..................................... 59
Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah ................................................................... 70
-
1 | B a b I
BAB I PE NDAHUL UA N PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.1.1 Pengertian Renja
Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat
Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun
yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan atau Rencana
Strategis (Renstra) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
1.1.2 Proses Penyusunan Renja
Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra
Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan
Misi Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah (PD) disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
1.1.3 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan RKPD. Renja PD akan lebih
komprehensif apabila juga mempedomani Renja Kementerian/ Lembaga (K/L).
Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta
didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Renja PD merupakan salah satu instrumen
dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) PD.
-
2 | B a b I
1.1.4 Tindak Lanjut Proses Penyusunan RAPBD
Pada akhirnya Renja PD digunakan sebagai dasar/ pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD untuk penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun
2019, yakni:
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438).
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
-
3 | B a b I
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4207) jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
-
4 | B a b I
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoenesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003
Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukkan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
-
5 | B a b I
Provinsi Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 81);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94).
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Provinsi Tahun 2012 – 2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Nomor 50 Seri E).
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
Nomor 45 Seri E).
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 48 Seri E).
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 109, Seri E).
34. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 Nomor 32 Seri E).
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya Renja PD adalah untuk menyediakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai
implementasi penjabaran RKPD dan Renstra PD.
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja PD adalah sebagai pedoman:
1) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan unit kerja melaksanakan
penjabaran strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
daerah yang termaktub dalam Renstra PD;
2) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan unit kerja dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi kinerja; serta
3) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan unit kerja dalam penyusunan
RKA PD.
-
6 | B a b I
1.4 Sistematika Penulisan
Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan, dan
1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
-
7 | B a b I I
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANG KAT DAER AH TAHUN LALU HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja
instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak
memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang
direncanakan sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target
kinerja program/ kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Evaluasi Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan 2018
didasarkan dan merujuk pada Perubahan RPJMD Provinsi Timur Tahun 2014-2019, RKPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014-2019.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan pencapaian Renstra Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2018 adalah sebagaimana tabel
berikut:
-
8 | B a b I I
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2017 dan 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Pertama Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan Kehutanan 4 100 Dinas Kehutanan 4 100 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100 100 100 100 100,00 100 100 100,00
4 100 1 19 Keg. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%)
100 100 100 100 100,00 100 100 100,00
4 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)
100 100 100 100 100,00 100 100 100,00
4 100 2 12 Keg. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang tersedia (Paket)
10 4 2 2 100,00 2 8 80,00
4 100 2 31 Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara (Paket)
10 4 2 2 100,00 2 8 80,00
4 100 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi (%)
100 100 100 100 100,00 100 100 100,00
4 100 7 2 Keg. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (lap)
10 4 2 2 100,00 2 8 80,00
PERUBAHAN RENSTRA DISHUT PROV. JATIM
-
9 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Pertama Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
4 100 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (%)
100 100 100 100 100,00 100 100 100,00
4 100 8 1 Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dok)
25 10 5 5 100,00 5 20 80,00
4 100 8 2 Keg. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen Pelaporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program/ Kegiatan (dok)
15 6 3 3 100,00 3 12 80,00
4 100 8 3 Keg. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah bandwith yang terpakai (Mbps)
40 8
4 100 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Produksi kayu hutan negara (m3)
2.000.000 726.563 400.000 326.131 81,53
Produksi getah pinus (ton)
150.000 62.799 30.000 32.531 108,43
Produksi daun kayu putih (ton)
70.000 38.076 14.000 20.158 143,98
Produksi getah damar (ton)
1.000 291 200 170 85,00
Produksi porang (ton) 10.000 3.297 2.000 2.868 143,40 4 100 15 009 Keg. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Jumlah dokumen informasi dan pembangunan kehutanan (dok)
15 6 3 100,00
MULAI TAHUN 2016 DIALIHKAN KE DISKOMINFO PROV. JATIM
PERUBAHAN RENSTRA DISHUT PROV. JATIM
PERUBAHAN RENSTRA DISHUT PROV. JATIM
-
10 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Pertama Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
4 100 15 012 Keg. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
Jumlah Pameran Kehutanan (kali)
10 6 - -
4 100 15 014 Keg. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan, Pengembangan Usaha Hutan Rakyat)
Luas pengembangan hutan rakyat (ha)
375 150 75 75 100,00
Luas pengembangan lahan di bawah tegakan (ha)
300 120 60 60 100,00
4 100 15 017 Keg. Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan
Jumlah pemegang izin yang tertib mengikuti penatausahaan hasil hutan (unit)
1375 550 275 275 100,00
4 100 15 019 Keg. APP Bidang Kehutanan Jumlah laporan APP Bidang Kehutanan (lap)
10 4 2 2 100,00 2 8 80,00
4 100 15 021 Keg. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui PHBM
Jumlah laporan pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui PHBM (lap)
10 4 2 2 100,00
4 100 15 039 Keg. Fasilitasi Ekolabeling Hutan Rakyat
Jumlah FMU yg terfasilitasi VLK (FMU)
10 4 2 2 100,00
4 100 15 050 Keg. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan
Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan MDH (lap)
10 4 2 2 100,00
4 100 15 053 Keg. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok
Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan & pengembangan kelembagaan kelompok (lap)
10 4 2 2 100,00
PERUBAHAN RENSTRA DISHUT PROV. JATIM
-
11 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Pertama Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
4 100 15 061 Keg. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Mendukung Manajemen Dan Pemasaran Pasca Produk Hasil Hutan Masyarakat Sekitar Hutan
Jumlah laporan lokakarya (lap)
20 9 4 4 100,00
4 100 15 064 Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan
Jumlah laporan pemberdayaan dan pengembangan perbenihan tanaman hutan (lap)
15 6 3 3 100,00
4 100 15 065 Keg. Pembinaan Dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan
Jumlah laporan pengendalian produksi hasil hutan (lap)
10 4 2 2 100,00
4 100 15 066 Keg. Penata Usahaan Hasil Hutan Dan Pengawasan Pungutan Iuran Kehutanan
Jumlah laporan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan (lap)
15 6 3 3 100,00
4 100 15 067 Keg. Pembinaan Dan Pengawasan Industri Hasil Hutan
Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan (lap)
15 6 3 3 100,00
4 100 15 069 Keg. Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan
Jumlah laporan peningkatan SDM Kehutanan (lap)
10 4 2 2 100,00
4 100 15 071 Keg. Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Kemitraan) A A
Jumlah Kelompok Pelaku Aneka Usaha Kehutanan (klp)
10 4 2 2 100,00
PERUBAHAN RENSTRA DISHUT PROV. JATIM
-
12 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Pertama Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
4 100 15 072 Pengelolaan Hutan Wilayah I Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat (Btg)
28.500 28.500 100,00
4 100 15 073 Pengelolaan Hutan Wilayah II Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat (Btg)
114.000 114.000 100,00
4 100 15 074 Pengelolaan Hutan Wilayah III
Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat (Btg)
28.500 28.500 100,00
4 100 15 075 Pengelolaan Hutan Wilayah IV
Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat (Btg)
68.000 68.000 100,00
4 100 15 076 Pengelolaan Hutan Wilayah V
Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat (Btg)
237.500 237.500 100,00
4 100 15 077 Pengelolaan Hutan Wilayah VI
Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat (Btg)
177.000 177.000 100,00
4 100 15 078 Pengelolaan Hutan Wilayah VII
Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat (Btg)
331.000 331.000 100,00
4 100 15 079 Pengelolaan Hutan Wilayah VIII
Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat (Btg)
108.000 108.000 100,00
4 100 15 080 Pengelolaan Hutan Wilayah IX
Jumlah Bibit Tanaman Hutan Rakyat (Btg)
85.500 85.500 100,00
4 100 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Reboisasi Kawasan Tahura R Soerjo (ha)
2.250 1.050 15 15 100,00
4
100
17
009
Keg. Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo
Jumlah Pemeliharaan Bibit Persemaian (btg)
500.000 140.000 - - -
Intensitas Penanggulangan dan Pengamanan Gangguan Hutan (kali)
50 30 20 20 100,00
4 100 17 035 Keg. Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan(DAK)
Luas Rehabilitasi Hutan (ha)
2.250 1.050 - - -
PERUBAHAN RENSTRA DISHUT PROV. JATIM
-
13 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Pertama Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
4 100 17 071 Keg. Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan
Jumlah Laporan Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan (lap)
15 6 3 3 100,00
4 100 17 072 Keg. Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Perlindungan Hutan (lap)
15 6 3 3 100,00
4 100 17 073 Keg. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hutan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Konservasi Ekosistem SDH (lap)
15 6 3 3 100,00
4 100 23 Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
Rehabilitasi Kawasan Hutan
50.000 34.986 10.000 10.300 103,00
4 100 23 003 Keg. Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi di Dalam dan Luar Hutan
Jumlah Laporan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (lap)
5 2 1 1 100,00
4 100 23 004 Keg. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Jumlah Laporan Peningkatan Peranserta Masyarakat (lap)
5 2 1 1 100,00
4 100 23 005 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di Sekitar Sumber Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan Pantai)
Luas Areal Rehabilitasi (ha)
250 100 50 50 100,00
(Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, 2018) Keterangan:
Perubahan Nomenklatur Program, Kegiatan & Indikator Kinerja dalam Perubahan Pertama Renstra tahun 2014-2019 sebagai konsekuensi perubahan SOTK
PERUBAHAN RENSTRA DISHUT PROV. JATIM
-
14 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Kedua
Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan Kehutanan 4 10 Dinas Kehutanan 4 10 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor (%)
100 100 100 100 100,00 100 100 100,00
19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%)
100 100 100 100 100,00 100 100 100,00
4 10 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)
100 100 100 100 100,00 100 100 100,00
12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (paket)
2 2 1 1 100,00 1 2 100,00
31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara (paket)
2 2 1 1 100,00 1 2 100,00
4 10 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi (%)
100 100 100 100 100,00 100 100 100,00
001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Jumlah Konsultasi (kali) 12 2 2 2 100,00 6 8 66,66
002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal (org)
40 5 5 5 100,00 10 15 37,50
A K H I R
P E R U B A H A N I
R E N S T R A
-
15 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Kedua
Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM (org)
340 170 170 120 70,59 170 290 85,29
4 10 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (%)
100 100 100 100 100,00 100 100 100,00
001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dok)
14 6 6 7 116,66 7 14 100,00
002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun (dok)
12 6 6 6 100,00 6 12 100,00
003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah update database perangkat daerah (paket)
6 3 3 3 100,00 3 6 100,00
004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun (dok)
2 1 1 1 100,00 1 2 100,00
4 10 32 Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan Tanaman Hutan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan
Jumlah bibit tanaman hutan yang bersertifikat (btg)
2.000.000 1.046.470 1.000.000 1.046.470 104,64 1.000.000 2.046.470 102,32
002 Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan
Jumlah Dokumen Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan (dok)
4 2 1 1 100,00 2 3 75,00
A K H I R
P E R U B A H A N I
R E N S T R A
-
16 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Kedua
Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
004 Inventarisasi Sumber Benih Tanaman Hutan
Jumlah Dokumen Sumber Benih Tanaman Hutan yang Diinventarisasi (dok)
2 1 1 1 100,00 1 2 100,00
4 10 33 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Jumlah IPHHK yang berizin (unit)
1148 1084 1083 1084 100,09 1184 1184 100,00
Jumlah Kelompok yg Memiliki Sertifikasi SVLK/ PHBML (klp)
67 65 65 65 100,00 67 67 100,00
001 Penatausahaan dan Pengawasan Pungutan Iuran Kehutanan
Jumlah Rekonsiliasi PSDH (kali)
8 4 4 4 100,00 4 8 100,00
002 Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan
Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan (dok)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
003 Ekolabeling Hutan Rakyat Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi VLK/ PHBML (klp)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
004 Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan
Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan (dok)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
4 10 34 Program Pemanfaatan Potensi dan Pemantauan Peredaran Hasil Hutan
Jumlah Kayu Beredar di Jawa Timur yang Diukur
4.024.000 2.284.240 2.012.000 2.284.240 113,53 2.012.000 4.296.240 106,76
001 Pemantauan Peredaran Hasil Hutan
Jumlah Pemegang Izin Industri yang Tertib Mengikuti Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) (unit)
275 300 275 300 109,09 300 575 209,09
A K H I R
P E R U B A H A N I
R E N S T R A
-
17 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Kedua
Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
4 10 35 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang Dimonitoring (ha)
20.000 10.300 10.000 10.300 103,00 10.000 20.300 101,50
Jumlah Kelompok Kelas Utama (klp)
6 2 3 2 66,67 3 5 83,33
001 Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kehutanan
Jumlah Kelompok yang Meningkat Kelas Kelembagaannya (klp)
60 8 5 8 160,00 5 10 16,66
002 Perhutanan Sosial Jumlah Kelompok yang Memiliki Usaha Produktif (klp)
22 3 3 3 100,00 3 6 27,27
003 APP Bidang Kehutanan Jumlah Kelompok Penerima Hibah (klp)
40 8 5 8 160,00 4 12 40,00
004 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah Bibit yang Ditanam di Areal Rehabilitasi (btg)
15.400 3.000 3.000 3.000 100,00 3.000 6.000 38,96
4 10 36 Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan
Jenis Data Potensi dan Rencana Kehutanan (jenis)
2 2 2 2 100,00 2 2 100,00
Luas Tutupan Kawasan Hutan dan Areal Hutan Rakyat (ha)
1.764.343 2.015.213 1.737.843 1.996.741 114,90 1.764.343 1.764.343 100,00
001 Pemantauan Kawasan Hutan dan Pengendalian Perubahan Iklim
Jumlah Dokumen Pemantauan Kawasan Hutan dan Pengendalian Perubahan Iklim (dok)
6 1 1 1 100,00 3 4 66,66
002 Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Hutan
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kehutanan (dok)
4 1 1 1 100,00 2 3 75,00
A K H I R
P E R U B A H A N I
R E N S T R A
-
18 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Kedua
Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
003 Penyusunan Data Statistik dan Informasi Bidang Kehutanan
Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Kehutanan (dok)
6 1 1 1 100,00 2 3 50,00
4 10 37 Program Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam
Jumlah Gangguan Keamanan Hutan (kejadian)
605 264 620 264 234,84 605 605 100,00
Luas Lahan Hutan akibat Tukar Menukar (TMKH) dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) (ha)
300 296 150 296 197,64 150 446 148,66
001 Perlindungan Hutan Jumlah Dokumen Perlindungan Hutan (dok)
6 3 3 3 100,00 4 7 116,66
002 Konservasi dan Wisata Alam Jumlah Kader Konservasi Alam (KKA) dan Kader Pecinta Alam (KPA) yang Mengikuti Pembinaan (org)
200 75 75 75 100,00 75 150 75,00
003 Pemantapan dan Perpetaan Kawasan Hutan
Jumlah Peta Penggunaan/ Pemanfaatan Kawasan Hutan yang Dibuat (peta)
6 3 3 3 100,00 3 6 100,00
4 10 38 Program Pengelolaan Hutan Kewilayahan
Luas Pengembangan Hutan Rakyat (ha)
6.000 2.178 3.000 2.178 72,60 3.000 5.178 86,30
001 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah I
Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik (btg)
57.000 11.400 11.400 11.400 100,00 70.000 81.400 142,80
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja (dok)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
002 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah II
Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik (btg)
228.000 45.600 45.600 45.600 100,00 60.000 105.600 46,31
A K H I R
P E R U B A H A N I
R E N S T R A
-
19 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Kedua
Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja (dok)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
003 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah III
Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik (btg)
62.000 12.400 12.400 12.400 100,00 10.000 22.400 36,12
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja (dok)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
004 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IV
Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik (btg)
156.000 60.000 60.000 60.000 100,00 87.700 147.700 94,67
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja (dok)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
005 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah V
Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik (btg)
490.000 150.000 150.000 150.000 100,00 30.000 180.000 36,73
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja (dok)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
006 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VI
Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik (btg)
354.000 70.800 70.800 70.800 100,00 70.800 141.600 40,00
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja (dok)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
007 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VII
Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik (btg)
677.000 186.400 186.400 186.400 100,00 60.000 246.400 36,00
A K H I R
P E R U B A H A N I
R E N S T R A
-
20 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Kedua
Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja (dok)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
008 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VIII
Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik (btg)
216.000 82.500 82.500 82.500 100,00 82.500 165.000 76,38
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja (dok)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
009 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IX
Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik (btg)
186.000 34.200 34.200 34.200 100,00 60.000 94.200 50,64
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja (dok)
4 2 2 2 100,00 2 4 100,00
010 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah I
Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan (ha)
1080 540 540 540 100,00 540 1080 100,00
011 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah II
Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan (ha)
4420 2210 2210 2210 100,00 164 2374 100,00
012 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah III
Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan (ha)
700 350 350 350 100,00 100 450 100,00
013 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah IV
Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan (ha)
1120 560 560 560 100,00 257 817 100,00
014 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah V
Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan (ha)
308 154 154 154 100,00 258 412 100,00
015 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VI
Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan (ha)
15 15 100,00
016 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VII
Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan (ha)
300 300 100,00
A K H I R
P E R U B A H A N I
R E N S T R A
TIDAK MENDAPATKAN DAK
-
21 | B a b I I
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Perubahan Kedua
Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2014-2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2019)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
017 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VIII
Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan (ha)
100 50 50 50 100,00 155 205 100,00
018 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah IX
Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan (ha)
1840 920 920 920 100,00 920 1840 100,00
019 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IX
Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik (btg)
135.000 34.200 34.200 25,33
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja (dok)
2 2 2 100,00
029 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah IX
Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan (ha)
50 50 100,00
4 10 39 Program Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Kawasan Tahura R Soerjo
Luas Kawasan Hutan Tahura R Soerjo yang Dikonservasi (ha)
27.868,3 27.868,3 27.868,3 27.868,3 100,00 27.868,3 27.868,3 100,00
001 Pemanfaatan Potensi Kawasan Tahura R Soerjo
Jumlah Sarana Prasarana Tahura R. Soerjo yang Diperbaiki (unit)
6 7 7 7 100,00 7 14 233,33
002 Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Tahura R Soerjo
Intensitas Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Gangguan Keamanan Hutan yang Dilakukan sesuai SOP (kali)
196 98 98 98 100,00 114 196 108,16
003 Pengelolaan Taman Hutan Raya (DAK)
Luas Kawasan Tahura Raden Soerjo yang direhabilitasi (kali)
7 7 100,00
Jumlah prasarana terbangun (unit)
19 19 100,00
AKHIR
PER-UBAHAN
I
RENSTRA
KEGIATAN BARU TAHUN
2019 (PERUBAHAN II RENSTRA)
-
22 | B a b I I
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut:
1. Dari 7 program yang dilaksanakan pada tahun 2017, terdapat 1 progam yang target
kinerjanya tidak tercapai, yakni: Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan,
khususnya untuk indikator Jumlah Produksi Kayu Hutan Negara dan Jumlah Produksi
Getah Damar.
Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program yakni jumlah tanaman yang
memiliki status layak panen kuantitasnya sedikit. Hal ini juga dipengaruhi oleh upaya
Manajemen Hutan Lestari (aspek penanaman) Perum Perhutani tidak berjalan dengan
optimal. Jumlah tegakan yang ditebang/ panen tidak seimbang dengan keberhasilan
jumlah bibit yang ditanam.
2. Dari 40 kegiatan, 32 diantaranya dirubah nomenklatur dan/atau indikatornya serta
digabung/merge, sejalan dengan Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019 yang dimulai pada tahun 2018. Kegiatan tersebut, meliputi:
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.
3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan,
Pengembangan Hutan Rakyat).
4. Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui PHBM.
6. Fasilitasi Ekolabeling Hutan Rakyat.
7. Dikmas Produktif dalam Mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan.
8. Peningkatan & Pengembangan Kelembagaan Kelompok.
9. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Mendukung Manajemen dan
Pemasaran Pascaproduk Hasil Hutan Masyarakat Sekitar Hutan.
10. Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan.
11. Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan.
12. Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Pungutan Iuran Kehutanan.
13. Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan.
14. Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan.
15. Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan
Kemitraan).
16. Pengelolaan Hutan Wilayah I.
17. Pengelolaan Hutan Wilayah II.
18. Pengelolaan Hutan Wilayah III.
19. Pengelolaan Hutan Wilayah IV.
20. Pengelolaan Hutan Wilayah V.
21. Pengelolaan Hutan Wilayah VI.
22. Pengelolaan Hutan Wilayah VII.
23. Pengelolaan Hutan Wilayah VIII.
24. Pengelolaan Hutan Wilayah IX.
-
23 | B a b I I
25. Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R Soerjo.
26. Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DAK).
27. Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan.
28. Perlindungan Hutan.
29. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hutan.
30. Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi di dalam dan
luar Kawasan Hutan.
31. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
32. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di Sekitar Sumber Mata Air, Penghijauan
Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan Pantai).
Faktor-faktor penyebab dilakukannya perubahan, adalah:
a. Penyesuaian tupoksi kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai
implikasi dari implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
dan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah terkait penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) serta Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur;
b. Penyesuaian indikator kinerja dengan indikator kinerja yang baru yang dinilai lebih
sesuai dari sebelumnya, sekaligus untuk mempertajam capaian kinerja yang
diharapkan.
3. Terdapat 1 kegiatan yang pada tahun 2016-2017 dialihkan pengelolaannya ke Dinas
Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur yaitu Kegiatan Penyusunan,
Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data, dalam
kaitannya dengan Sewa Fiber Optik untuk penguatan jaringan internet lingkup
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2018 kegiatan tersebut
dimunculkan kembali untuk menunjang pelaksanaan e-planning, e-budgeting, dan e-
musrenbang di lingkup Perangkat Daerah.
4. Setelah adanya Perubahan Kedua Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019, jumlah program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
menjadi : 12 program dan 49 kegiatan.
5. Realisasi program/ kegiatan tahun 2018 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan sebanyak : 2 program dan 1 kegiatan.
6. Realisasi program/ kegiatan tahun 2018 yang telah memenuhi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan sebanyak : 7 program dan 41 kegiatan.
7. Realisasi program/ kegiatan tahun 2018 yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran
yang direncanakan sebanyak : 6 program dan 4 kegiatan.
8. Terdapat program/ kegiatan yang realisasi kinerjanya tidak memenuhi target/
memenuhi target/ melebihi target dikarenakan memiliki lebih dari 1 indikator kinerja.
9. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD yakni :
-
24 | B a b I I
a) Adanya program/ kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerjanya, salah satu
faktor utamanya adalah penetapan target kinerja program Renstra yang tidak
berbanding lurus/ proporsional dengan target kinerja program yang tertera
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pagu anggaran program yang tertera dalam
RPJMD dan Renstra PD sangat jauh berbeda dengan pagu anggaran belanja pada DPA
PD.
b) Pengalokasian anggaran belanja untuk kebutuhan belanja lainnya yang juga tidak
kalah pentingnya, yakni pengadaan sarana/ prasarana bagi UPT Pengelolaan Hutan
Kewilayahan (PHW) yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur. Tidak
menyeluruhnya aset Pemerintah Kabupaten/ Kota (instansi kehutanan di
kabupaten/ kota) yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan sehingga
berimplikasi pada pencapaian target kinerja program/ kegiatan.
10. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yakni:
a) Penentuan pagu anggaran program pada dokumen RPJMD dan Renstra PD yang
lebih realistis/ tidak jauh berbeda dengan anggaran belanja pada DPA.
b) Penentuan target kinerja program/ kegiatan yang proporsional mengikuti pagu
anggaran yang realistis. Jika memungkinkan, target kinerja program bersifat
fleksibel (bergantung pada anggaran belanja DPA PD).
c) Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur
dalam kaitannya dengan pembahasan penetapan pagu anggaran program/ kegiatan
beserta target kinerjanya.
d) Penyusunan sistem informasi (perencanaan, penganggaran dan pelaporan) yang
terintegrasi dan komprehensif.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pada periode Renstra 2014-2019 Dinas Kehutanan melakukan 2 kali perubahan
Renstra, yakni tahun 2016 dan tahun 2018. Perubahan pertama dilakukan karena implikasi
dari pelaksanaan UU 23 Tahun 2014. Segala urusan pemerintahan yang terkait dengan
kehutanan di kabupaten/ kota harus dialihkan kewenangannya pada Pemerintah Provinsi.
Dalam hal ini akhirnya, Dinas Kehutanan membentuk 9 unit kerja baru yakni Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yang menampung ASN dari Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk
menjalankan urusan kehutanan di kabupaten/ kota. Perubahan kedua dilakukan sebagai
tindak lanjut adanya Evaluasi Kelembagaan/ Organisasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI
sehubungan dengan amanat Permendagri RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukkan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk
membentuk Cabang Dinas pada instansi pemerintah yang urusannya diotonomikan kepada
Daearah Provinsi.
-
25 | B a b I I
Dalam kaitannya dengan pencapaian target kinerja, pada periode Renstra Tahun
2014-2019 pascaperubahan, indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
didasarkan atas 3 hal, yakni 1) Permendagri 86 Tahun 2017 (Indikator Kinerja Nasional), 2)
Perubahan RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Indikator Kinerja Daerah), dan 3)
Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Indikator
Kinerja Utama). Perubahan Renstra itu sendiri dilakukan selain karena implikasi dari
kebijakan nasional juga merupakan sebuah langkah untuk mempertegas falsafah/ azas
pembangunan hutan, yakni Azas Manfaat dan Azas Lestari. Manfaat berarti hutan dan
kehutanan mampu memberikan kontribusi, baik pada aspek ekonomi, aspek sosial, maupun
aspek ekologis. Lestari bermakna hutan dan kehutanan mampu menunjukkan eksistensinya
sebagai Sumber Daya Alam yang dari waktu ke waktu terus mendampingi berlangsungnya
peradaban manusia di bumi ini. Dengan demikian indikator kinerja Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur menjadi:
A. Indikator Kinerja Nasional (Permendagri 86 Tahun 2017).
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%).
2. Kerusakan Kawasan Hutan (%).
3. Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati
Terhadap Total Luas Kawasan Hutan.
B. Indikator Kinerja Daerah (IKD – Perubahan RPJMD Jawa Timur 2014-2019).
4. Persentase Kontribusi Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap
PDRB (%).
5. Indeks Tutupan Hutan.
C. Indikator Kinerja Utama (IKU – Perubahan Renstra PD 2014-2019)
6. Nilai Produksi Hutan dan Penebangan Kayu (Rp juta).
7. Persentase Tutupan Hutan (%).
Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan tersebut secara
efektif dimulai pada tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai
langkah antisipasi akan adanya penyusunan RPJMD Jawa Timur yang baru oleh Gubernur
Jawa Timur Terpilih Periode 2019-2024 dan Renstra PD Periode 2019-2024 yang
menempatkan tahun 2020 sebagai titik awal pembangunan Jawa Timur 5 tahun kedepan.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan kehutanan Jawa Timur
yang didasarkan pada Perubahan II Renstra PD 2014-2019 khususnya tahun 2018,
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara umum, Persentase ketercapaian/ keterlampauan indikator kinerja
pembangunan kehutanan tahun 2018 adalah sebesar 71,42%. Satu indikator
tercapai targetnya dan 5 indikator terlampaui targetnya.
2. Terdapat 2 indikator kinerja yang tidak terpenuhi, yakni Rehabilitasi Hutan dan
Lahan Kritis (%) dan Kerusakan Kawasan Hutan (%). Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kritis Tahun 2018 adalah sebesar 98,23%, kurang 1,77% dari target kinerja.
Kerusakan Kawasan Hutan ditergetkan tidak lebih dari 0,5%. Pada kenyataanya
-
26 | B a b I I
terjadi kerusakan kawasan hutan sebesar 0,51%. Penyebab tidak tercapainya target
rehabilitasi hutan dan lahan serta terjadinya kerusakan hutan di Jawa Timur yakni
tindakan pencurian/ pelanggaran hukum kehutanan.
3. Berkaca pada nomor 2, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur bersama Perum
Perhutani -selaku pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung- dan juga
Kementerian Kehutanan -selaku pengelola kawasan konservasi- akan meningkatkan
upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan kehutanan, melakukan
pengamanan serta perlindungan hutan yang intensif untuk menekan laju kerusakan
hutan. Salah satu rencana aksi yang nantinya dijalankan yakni penambahan sarana
dan prasarana pengamanan, perlindungan hutan serta peningkatan kuantitas dan
kuantitas tenaga pengamanan hutan/ Polisi Kehutanan (Polhut).
4. Dari 7 indikator tersebut, 2 diantaranya akan disempurnakan/ disesuaikan menjadi
indikator baru yang nantinya dapat mengakomodasi cita-cita/ mendukung
pencapaian target pembangunan daerah Jawa Timur pada periode pembangunan
2019-2024. Kedua indikator tersebut adalah:
a) Persentase Kontribusi Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap
PDRB (%) disesuaikan menjadi Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori
Kehutanan dan Penebangan kayu (PDRB ADHK) (%).
b) Nilai Produksi Hutan dan Penebangan Kayu (Rp Juta) disesuaikan menjadi
Persentase Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan (PDRB ADHB) (%).
5. Sedangkan 5 indikator kinerja yang lain masih dipertahankan karena dinilai masih
cukup relevan untuk menggambarkan indikasi keberhasilan pembangunan
kehutanan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, selain juga
sebagian diantaranya merupakan indikator kinerja nasional (amanat Permendagri
86 Tahun 2017).
Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagaimana analisis
diatas disajikan pada tabel berikut:
-
27 | B a b I I
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dishut Provinsi Jawa Timur
No
Realisasi Capaian
Perangkat Daerah
Tahun ke
2018 2019 2020 2018 2019 2020
0 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
(%)
100,00 100,00 0,27 98,23 100,00 0,27 Dilanjutkan pada Renstra 2019-
2024 dengan catatan.
0 Kerusakan kawasan hutan (%) 0,50 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 Dilanjutkan pada Renstra 2019-
2024.
0 Rasio luas kawasan lindung untuk
menjaga kelestarian
keanekaragaman hayati terhadap
total luas kawasan hutan
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 Dilanjutkan pada Renstra 2019-
2024.
X Persentase kontribusi sub
kategori kehutanan dan
penebangan kayu terhadap
PDRB (%)
0,40 0,40 0,45 0,40 Th 2020 adalah periode Renstra
baru (2019-2024) dg IKD yg baru -
akan diganti dengan indikator yang
baru
X Indeks tutupan hutan 55,35 55,86 55,89 55,47 55,86 55,89 Dilanjutkan pada Renstra 2019-
2024.
1 Nilai produksi hutan
dan penebangan kayu
(Rp .000.000)
7.486.775 7.486.775 9.938.000 7.486.775 Th 2020 adalah periode Renstra
baru (2019-2024) dg IKU yg baru -
akan diganti dengan indikator yang
baru
2 Persentase tutupan
hutan (%)
35,81 36,36 36,40 35,94 36,36 36,40 Dilanjutkan pada Renstra 2019-
2024.
Catatan/ Keterangan:
NO 0 Indikator Kinerja Nasional/ Permendagri 86 Tahun 2017 hal 229
NO X Indikator Kinerja Daerah Perubahan RPJMD 2014-2019
NO 1 Indikator Kinerja Utama Perubahan II RENSTRA 2014-2019
NO 2 Indikator Kinerja Utama Perubahan II RENSTRA 2014-2019
Tahun 2018 adalah tahun awal dimulainya Perubahan II Renstra 2014-2019
Tahun 2020 untuk Rehabilitasi Hutan & Lahan Kritis menggunakan kriteria Sangat Kritis (SK) dan Kritis (K)
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun keProyeksi
Catatan Analisis
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat
Daerah
SPM / Standar Nasional
(Permendagri 86 Th 2017)
IKK / Indikator Kinerja
Daerah
-
28 | B a b I I
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan data capaian kinerja sebagaimana tertera dalam Tabel 2.2 tingkat
capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dapat dikategorikan baik.
Tingkat capaian kinerja sebesar 71,42% pada tahun 2018 artinya melebihi separuh dari
seluruh indikasi keberhasilan kinerja yang ditetapkan. Dalam konteks pelayanan Perangkat
Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selalu berupaya untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada semua pihak, khususnya kepada masyarakat Jawa Timur
berupa kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusi terhadap kelestarian
lingkungan Jawa Timur. Terhadap pertumbuhan ekonomi, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur mempu memberikan kontribusinya sebesar 0,45% pada struktur PDRB Jawa Timur
dengan nilai total produksi Rp.9.938.000.000.000,00. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),
kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur berada pada ranah hulu (hutan dan
penebangan kayu). Sektor kehutanan adalah sektor yang sangat strategis dalam perannya
menggerakkan ekonomi suatu daerah melalui industri kehutanan, pertanian, perkebunan
dan juga ekowisata. Namun demikian, seluruhnya tidak secara otomatis diakui sebagai
kontribusi sektor kehutanan. Sedangkan terhadap lingkungan, peran hutan adalah sebagai
tiang penyangga ekosistem. Kondisi hutan yang baik/ sehat yang diindikasikan dengan
penutupan hutan yang tinggi menjadi salah satu parameter sehatnya ekosistem dan
lingkungan. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengupayakan penutupan lahan hutan
di Jawa Timur selalu berada di atas 35%. Tidak mudah untuk mempertahankan keberadaan
hutan di suatu daerah. Tekanan pembangunan dan beragam kepentingan-kepentingan
lainnya ikut menyumbang terjadinya pengurangan luasan tutupan hutan, baik yang berada
di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Namun demikian, Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya untuk meningkatkan luas tutupan
hutan dalam rangka meningkatkan Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang pada akhirnya dapat
memberikan kontribusi yang maksimal bagi lingkungan hidup (Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup/IKLH).
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang kehutanan,
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dihadapkan pada permasalahan dan hambatan yang
tidak mudah dan beragam. Permasalahan dan hambatan tersebut diantaranya:
1. Sistem manajemen hutan lestari belum komprehensif.
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di bidang kehutanan belum diimplementasikan
secara optimal.
3. Tekanan kepentingan di luar sektor kehutanan sangat tinggi.
4. Keberpihakan terhadap kepentingan/ persoalan lingkungan belum nyata.
Dengan beragam dan besarnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur sudah barang tentu memberikan pengaruh/ dampak
terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian target program nasional/
internasional seperti SDGs (Sustainable Development Goals)-Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)-. Indikator kinerja Dinas Kehutanan No. ”0” sangat berpengaruh/
-
29 | B a b I I
berdampak terhadap pencapaian target program nasional karena merupakan amanat dari
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Indikator No. ”X” terkait erat dengan pencapaian visi
dan misi kepala daerah karena merupakan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Sedangkan
indikator Indeks Tutupan Hutan merupakan ratifikasi dari program internasional yakni
SDGs.
Selain menghadapi permasalahan dan hambatan, pada sisi yang lain Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga menghadapi tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan kehutanan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain:
1. Tambahan personil/ pegawai yang menangani kehutanan dari Pemerintah Kabupaten/
Kota sejumlah 700 ASN.
2. Menggeliatnya upaya/ gaya hidup (lifestyle) kembali ke alam (back to nature).
3. Keterlibatan akademisi (institusi pendidikan) dan masyarakat (organisasi masyarakat)
dalam pembangunan kehutanan.
4. Dukungan dunia internasional untuk pengelolaan hutan lestari dan upaya-upaya
mitigasi terhadap perubahan iklim cukup kuat.
5. Potensi sumberdaya hutan yang masih cukup tinggi.
6. Bergairahnya kegiatan traveling/ perjalanan yang dilakukan masyarakat, baik domestik
maupun mancanegara ke berbagai destinasi, khususnya destinasi wisata alam (berbasis
lansekap).
7. Perkembangan teknologi informasi yang sangat masif.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah,
mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk
semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan (kehutanan) yang
transparan, partisipatif dan akuntabel. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selaku
koordinator pembangunan kehutanan di Jawa Timur dalam melaksanakan amanat
peraturan perundang-undangan dimaksud perlu menyusun Renja secara matang sehingga
program/ kegiatan serta rencana aksi yang telah disiapkan dapat terselenggara secara
optimal.
Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan permasalahan dan
isu-isu strategis tugas dan fungsi masing-masing unit kerja perangkat daerah yang sedang
berkembang, antara lain:
-
30 | B a b I I
Tabel 2.3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
NO MASALAH POKOK
MASALAH AKAR MASALAH FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BIDANG / UNIT KERJA PENANGGUNNGJAWAB
1 2 3 4 5 6
1 Belum optimalnya
daya dukung hutan terhadap pertumbuhan ekonomi
Belum optimalnya
pengelolaan nilai tambah hutan produksi dan hutan rakyat
Belum optimalnya produksi hasil hutan
Terus menurunnya produksi hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara
BIDANG PHPL ➢ Seksi Pengelolaan Hutan Produksi
➢ Seksi Industi Hasil Hutan ➢ Seksi Tertib Peredaran dan Iuran
Hasil Hutan Belum menyeluruhnya ekolabeling hutan rakyat
Nilai tambah yang diperoleh masyarakat akan hasil hutan masih rendah
Belum optimalnya pengawasan industri
hasil hutan
Belum seluruhnya keberadaan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Jawa Timur memiliki
izin usaha industri
Belum optimalnya Penatausahaan Hasil Hutan (PuHH)
Perlunya menjamin hak-hak negara terpenuhi terkait produksi hasil hutan
Perlunya menjamin kepastian hukum atas pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
Belum optimalnya
pelaksanaan
penatausahaan
hasil hutan
Belum optimalnya layanan pengelolaan
hasil hutan
Belum terpenuhinya kebutuhan bahan baku kayu dari wilayah Jawa Timur untuk industri
pengolahan kayu di Jawa Timur
UPT PPHH ➢ Sub Bag. Tata Usaha
➢ Seksi PPHH Wilayah I ➢ Seksi PPHH Wilayah II
A
A A
-
31 | B a b I I
NO MASALAH POKOK
MASALAH AKAR MASALAH FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BIDANG / UNIT KERJA PENANGGUNNGJAWAB
1 2 3 4 5 6
2 Belum optimalnya daya dukung hutan
terhadap ekosistem
Belum optimalnya tata kelola hutan dan pemantauan
kawasan hutan
Belum sesuainya penggunaan kawasan hutan dengan arahan fungsinya
A
Masih banyak ditemukan pemegang IPPKH yang belum memenuhi kewajiban dalam Pinjam Pakai dan Tukar Menukar Kawasan Hutan
BIDANG PK ➢ Seksi Tata Kelola Kehutanan ➢ Seksi Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan
➢ Seksi Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Belum optimalnya
inventarisasi potensi hutan A
Belum lengkap dan komprehensifnya data potensi
sumber daya hutan
Belum mantapnya pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
Masih adanya tumpang tindih status/ kepemilikan lahan dimana terdapat kawasan hutan yang bersertifikat hak milik/ perorangan sehingga menimbulkan konflik (masalah tenurial)
Belum optimalnya konservasi sumber daya hutan dan
ekosistem serta tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan
Belum optimalnya upaya pengendalian perubahan iklim A
Jumlah kejadian kebakaran hutan akibat ulah manusia yang masih saja terjadi
BIDANG KSDHE ➢ Seksi Pengendalian Perubahan
Iklim ➢ Seksi Perlindungan Hutan ➢ Seksi Konservasi dan Wisata Alam Belum optimalnya upaya
perlindungan hutan
Jumlah gangguan keamanan hutan (pencurian
hasil hutan) dan bencana alam (banjir, tanah longsor dan kekeringan) masih saja terjadi
Belum optimalnya upaya konservasi dan pengelolaan wisata alam
Masih sedikitnya objek wisata alam yang dikelola secara profesional Belum optimalnya pengelolaan jasa lingkungan
A
-
32 | B a b I I
NO MASALAH POKOK
MASALAH AKAR MASALAH FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BIDANG / UNIT KERJA PENANGGUNNGJAWAB
1 2 3 4 5 6
Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial (PS)
Belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan A
Degradasi hutan yang masih saja berlangsung
BIDANG PDAS-PS ➢ Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan ➢ Seksi Kelembagaan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia ➢ Seksi Perhutanan Sosial
Belum optimalnya peningkatan kelas
kelembagaan kelompok tani hutan A
Belum mantapnya kelembagaan kelompok tani hutan
Belum optimalnya upaya perhutanan sosial
Terbatasnya akses legal masyarakat desa hutan dalam pemanfaatan hutan Minimalnya sosialisasi dan pendampingan pengajuan PS (KulinKK/ IPHPS)
Masih sedikitnya usaha produktif masyarakat di bidang kehutanan yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan A
Belum optimalnya pemanfaatan potensi perbenihan tanaman hutan
Belum optimalnya sertifikasi perbenihan tanaman hutan
Masih minimalnya penggunaan jumlah bibit tanaman hutan bersertifikat
UPT PTH ➢ Sub Bag. Tata Usaha ➢ Seksi Sumber Benih Tanaman
Hutan ➢ Seksi Sertifikasi Perbenihan
Tanaman Hutan Belum optimalnya upaya pengelolaan sumber
benih tanaman hutan
Masih sedikitnya jumlah sumber benih tanaman hutan berkualitas
-
33 | B a b I I
NO MASALAH POKOK
MASALAH AKAR MASALAH FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BIDANG / UNIT KERJA PENANGGUNNGJAWAB
1 2 3 4 5 6
Belum optimalnya upaya perlindungan
dan pengawetan Kawasan Tahura serta Pemberdayaan Masyarakat
Tahura Raden Soerjo
Belum optimalnya upaya perencanaan, pemanfaatan potensi dan pengembangan Kawasan
Tahura Raden Soerjo
Masih sedikitnya jumlah sarana dan prasarana wisata Tahura Raden Soerjo
UPT TAHURA RADEN SOERJO ➢ Sub Bag. Tata Usaha ➢ Seksi Perencanaan, Pengembangan
dan Pemanfaatan
➢ Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
Belum optimalnya perlindungan dan pengawetan kawasan
serta pemberdayaan masyarakat Tahura Raden Soerjo
Belum mantapnya kondisi kawasan Tahura Raden Soerjo dari kerusakan (kebakaran, perburuan dan pemanfaatan HHBK Ilegal)
Belum
optimalnya pengelolaan hutan kewilayahan
Belum optimalnya
rehabilitasi hutan dan pemberdayaan masyarakat A
Masih luasnya lahan kritis di luar kawasan hutan
CDK WILAYAH (Pacitan, Madiun,
Trenggalek, Malang, Nganjuk, Bojonegoro, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Sumenep) ➢ Sub Bag. Tata Usaha ➢ Seksi Rehabilitasi Lahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
➢ Seksi Tata Kelola Usaha Kehutanan
Belum optimalnya tata
kelola usaha kehutanan
Belum optimalnya pertumbuhan industri
kehutanan Belum optimalnya pendataan produksi Hutan Rakyat Belum optimalnya pengembangan Aneka Usaha
Kehutanan
-
34 | B a b I I
Isu strategis pembangunan kehutanan kurun waktu 2019-2024 ditentukan oleh
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui Metode FGD (Focussed Group Discussion)
dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman dalam merumuskan atau
memahami isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah berdasarkan
permasalahan-permasalahan yang ada. Metode FGD digunakan untuk memilih kategori isu
atau kecenderungan dalam 5 tahun mendatang dan untuk menentukan agenda setting
penyelesaian isu.
Berdasarkan uraian permasalahan yang tertera dalam tabel di atas, dapat
disimpulkan, isu-isu strategis kehutanan Jawa Timur adalah sbb:
1. Belum Optimalnya Kontribusi Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu dalam
Mendukung Pertumbuhan PDRB.
2. Belum Optimalnya Kontribusi Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu dalam
Mendukung Peningkatan Kualitas Ekosistem.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2020 dilakukan dengan
cara membandingkan antara Ranwal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat
Daerah. Proses ini dilakukan sebagai sebuah upaya peninjauan kembali terhadap Ranwal
RKPD yang sebelumnya telah disusun. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam rentang waktu
antara tahapan Ranwal sampai dengan Rankhir (Rancangan Akhir), pergeseran/
penyesuaian rencana kerja (anggaran dan target kinerja) sangat memungkinkan terjadi.
Data dan informasi yang lebih lengkap berdasarkan hasil evaluasi yang lebih komprehensif
sangat memungkinkan dijadikan landasan untuk melakukan penyesuaian/ perubahan
target kinerja maupun rencana anggaran.
Berdasarkan Tabel 2.4 di bawah ini diperoleh informasi sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan antara Ranwal dan Hasil Analisis Kebutuhan pada total pagu
anggaran yang akhirnya berdampak pada pagu anggaran kegiatan.
2. Pagu anggaran Hasil Analisis Kebutuhan lebih tinggi daripada pagu anggaran Ranwal.
Dinas Kehutanan sangat memerlukan pendanaan untuk peningkatan sarana dan
prasarana kantor serta pendanaan untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
3. Target indikator kinerja program maupun kegiatan yang didanai oleh APBD tidak
berubah. Sementara itu, target kinerja kegiatan DAK belum ditentukan, mengingat
pengalokasian anggaran dan sasaran DAK merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
melalui Kementerian LHK.
4. Tidak terdapat perbedaan/ perubahan pada rumusan/ nomenklatur program dan
kegiatan pada Ranwal maupun Hasil Analisis Kebutuhan.
-
35 | B a b I I
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Program Pelayanan
Kesekretariatan Dinas Kehutanan
Persentase indikator program yang tercapai (%)
80 9.600.000 Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kehutanan
Persentase indikator program yang tercapai (%)
80 11.051.288 -
Persentase realisasi anggaran (%)
90 Persentase realisasi anggaran (%)
90
Indeks profesionalitas ASN (idx)
0,84 Indeks profesionalitas ASN (idx)
0,84
1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Sidoarjo Jumlah dokumen (dok) 10 1.500.000 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Sidoarjo Jumlah dokumen (dok) 10 900.000
2 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Sidoarjo Jumlah laporan (lap) 17 5.600.000 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Sidoarjo Jumlah laporan (lap) 17 162.000
3 Kegiatan Ketetausahaan dan Kepegawaian
Sidoarjo Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (dok)
6 2.500.000 Kegiatan Ketetausahaan dan Kepegawaian
Sidoarjo Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (dok)
6 9.989.288
B. Program Tata kelola Hutan
Produksi Lestari Persentase peningkatan
produksi hasil hutan (%) 2 1.700.000 Program Tata kelola Hutan
Produksi Lestari Persentase peningkatan
produksi hasil hutan (%) 2 2.200.000
4 Kegiatan Tata Kelola Hutan Produksi dan Ekolabeling Hutan Rakyat
Sidoarjo Jumlah pengelola hutan yang terakses informasi kelestarian hutan produksi / rakyat (unit)
25 800.000 Kegiatan Tata Kelola Hutan Produksi dan Ekolabeling Hutan Rakyat
Sidoarjo Jumlah pengelola hutan yang terakses informasi kelestarian hutan produksi / rakyat (unit)
25 924.000
Jumlah kelompok masyarakat bersertifikat Legalitas Kayu / SLK (klp)
2 Jumlah kelompok masyarakat bersertifikat Legalitas Kayu / SLK (klp)
2
5 Kegiatan Penertiban Peredaran dan Iuran Hasil Hutan
Sidoarjo Jumlah produksi hasil hutan kayu terbayar PNBP (m3)
450.000 450.000 Kegiatan Penertiban Peredaran dan Iuran Hasil Hutan
Sidoarjo Jumlah produksi hasil hutan kayu terbayar PNBP (m3)
450.000 638.000
Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu terbayar PNBP (ton)
130.000 Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu terbayar PNBP (ton)
130.000
Jumlah unit melaksanakan tertib penatausahaan hasil hutan (unit)
500 Jumlah unit melaksanakan tertib penatausahaan hasil hutan (unit)
500
-
36 | B a b I I
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiat