daftar isi kata pengantar i daftar isi ii bab i...
TRANSCRIPT
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR IDAFTAR ISI IiBAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 11.2 Landasan Hukum 41.3 Maksud dan Tujuan 81.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 112.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 112.2 Sumberdaya SKPD 182.3 Kinerja Pelayanan SKPD 192.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD20
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 223.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Terpilih
25
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota
32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis
34
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 38BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN44
4.1 Visi dan Misi SKPD 444.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 444.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 45
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF
49
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD
63
BAB VII. PENUTUP 66Lampiran 67
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, bahwa penyusunan
revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun
2014-2019 telah dapat kami selesaikan.
Pembuatan Rencana Strategis 2014-2019 yang mengalami revisi pada
beberapa substansinya ini merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan
Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan
menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
khususnya dalam pembangunan di bidang kehutanan.
Renstra-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
diharapkan dapat dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan di
Jawa Timur oleh semua pihak yang terkait, sehingga dapat mewujudkan visi
dan misi pembangunan di bidang kehutanan untuk kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat Jawa Timur.
Demikian revisi Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk menjadi
acuan dalam penyelenggaraan program-program pembangunan dibidang
kehutanan di Provinsi Jawa Timur
Surabaya, Juni 2015KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TIMUR,
Ir. GATOT SOEBEKTIONO, MSPembina Utama Muda
NIP. 19550824 198203 1 011
Renstra Dishut 2014-2019 Page 1
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Hutan merupakan sumberdaya alam yang harus dikelola/ ditata secara
terencana dan terukur. Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan perlu
dilakukan dengan sangat profesional agar hutan mampu memberikan
manfaat nyata bagi kehidupan, seperti manfaat ekonomi, sosial dan
lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
hutan haruslah dilaksanakan secara bijaksana. Dalam upaya pemanfaatan
sumberdaya hutan perlu dipertimbangkan manfaat ekonomi, sosial dan
lingkungan yang seimbang, dinamis dan berkesinambungan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di luar kawasan
hutan, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.
Keberadaan kawasan hutan di Jawa Timur, sampai dengan saat ini
masih belum dapat mencapai ketentuan minimal luas kawasan hutan
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu 30% dari luas daratan. Sampai
dengan saat ini, luas kawasan hutan di Jawa Timur masih sekitar +
1.361.146 ha atau + 28,38% %. Untuk dapat mencapai fungsi luas kawasan
hutan dimaksud maka diperlukan upaya pengelolaan, perlindungan dan
pengamanan hutan yang lebih intensif serta perencanaan yang mantap dan
sinergis.
Di luar kawasan hutan, ada area hutan yang juga merupakan aset
utama dalam pembangunan kehutanan di Jawa Timur. Area hutan tersebut
dimiliki oleh masyarakat / dibebannkan hak milik yang pengelolaannya
dilakukan oleh masyarakat sendiri. Area tersebut adalah Hutan Rakyat
(HR). Menurut definisi dan criteria Departemen Kehutanan (sekarang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang termasuk hutan
rakyat yaitu pekarangan, tegalan, dan hutan (yang dimiliki oleh pribadi).
Renstra Dishut 2014-2019 Page 2
Pengelolaan hutan yang terpadu dengan selalu menjaga kelestarian
hutan dan manfaatnya merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam kegiatan pengelolaan hutan, aspek
perencanaan memegang kunci keberhasilan dan efektifitas serta efisiensi
pengelolaan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Dalam
rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut maka perlu dibuat
perencanaan teknis untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam
mewujudkan visi dan misi kehutanan kedepan sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah.
Dalam pembangunan dan pengelolaan hutan terdapat istilah Unit
Pengelolaan Hutan yang wilayah pengelolaannya berbasis pada Daerah
Aliran Sungai (DAS). Untuk wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat 4 (empat)
wilayah pengelolan yaitu DAS Solo, DAS Brantas, DAS Sampean dan DAS
Blega Saroka. Di dalam pengelolaan DAS terdapat hubungan yang saling
mempengaruhi antara masyarakat di wilayah hulu/ catchment area dan
masyarakat di wilayah hilir DAS serta lintas pemerintah Kabupaten/ Kota
dalam wilayah DAS. Dampak keberhasilan pembangunan dan pengelolaan
hutan dan lahan di hulu DAS akan sangat berpengaruh terhadap kondisi di
hilir DAS yang bersangkutan, demikian juga kondisi sebaliknya. Sehingga
diperlukan komitmen yang tinggi antara Pemerintah (Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/ Kota), stakeholder dan masyarakat, dalam pengelolaan hutan
secara lestari.
Perlu diketahui bahwa kerusakan hutan yang terjadi selama ini adalah
akibat dari fenomena alam maupun gangguan dari pihak yang tidak
bertanggungjawab, yang mengakibatkan kaidah Pengelolaan Hutan Lestari
(PHL) belum dapat terlaksana, pembalakan liar (ilegal logging), kebakaran
Renstra Dishut 2014-2019 Page 3
hutan, serta pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan
non kehutanan. Untuk mengantisipasi kerusakan kawasan hutan tersebut,
maka pemerintah dan masyarakat harus segera mempercepat
pembangunan hutan melalui upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan.
Sudah selayaknya untuk kedepan harus menjadi atensi untuk meningkatkan
penanganannya sehingga kerusakan yang terjadi dapat diminimalisir.
Terwujudnya upaya pengelolaan hutan secara lestari, merupakan
tanggungjawab bersama antara pemerintah (Pusat dan Daerah),
masyarakat serta stakeholders. Di era reformasi seperti sekarang ini,
semangat otonomi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk
membangun daerahnya, hendaknya tetap memperhatikan daya dukung
sumber daya hutan dan lahan yang ada sehingga hutan tetap dapat
dimanfaatkan secara optimal, lestari, dan berkeadilan. Disamping itu,
pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan juga perlu diarahkan untuk
upaya pemberdayaan dan pengembangan perekonomian masyarakat di
sekitar kawasan hutan yang selama ini masih sangat tergantung pada
aktivitas eksploitasi sumber daya hutan yang kurang memperhatikan
kelestariannya (konvensional).
Dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan hutan dan
lahan, ketersediaan data dan informasi yang akurat sangat dibutuhkan
sebagai bahan masukan dalam penentuan rumusan kebijaksanaan, sasaran,
program dan kegiatan yang memuat tujuan dan atau terget yang jelas,
faktual dan realistis, dana pembiayaan serta tetap mengacu pada
kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan
Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
pasal 13, rencana pengelolaan hutan dilakukan dengan:
Renstra Dishut 2014-2019 Page 4
a. Mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun
kabupaten/ kota, dan
b. Memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta
kondisi lingkungan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.28/Menhut-
II/2006 pada Bab II Azas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bagian
Kedua Ruang Lingkup Pasal 6 huruf (d, e, f) disebutkan bahwa Rencana
Kehutanan Provinsi terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan
Jangka Pendek (Renja/ RKT). Dalam upaya melaksanakan amanah tersebut
maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis
Pembangunan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan yang merupakan
perwujudan rencana jangka menengah yang mengacu pada:
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 27 /Menhut-II/Tahun 2006,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun
2006-2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur yang berlaku.
3. Renstra Kementerian Negara / Kementerian Kehutanan.
Dengan demikian, Rencana Strategik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019 nantinya diharapkan dapat dipedomani dan
diimplementasikan oleh para pengelola kawasan dan stakeholder dalam
pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis
Dinas Kehutanan mengacu pada :
1. Undang Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Timur Juncto Undang Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Mengadakan Perubahan dalam Undang Undang Tahun 1950 Nomor 2
Renstra Dishut 2014-2019 Page 5
dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tahun
1950);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 No. 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang: Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2324);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indnesia Nomor 4725);
Renstra Dishut 2014-2019 Page 6
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indnesia
Nomor 3838 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan
Umum Kehutanan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2004 tentang Hutan Kota
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4814 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207) jo Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4814 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah
Renstra Dishut 2014-2019 Page 7
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 96, Tambahan
Lembaran negara Nomor 4737 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4814 );
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11
Tahun 1989 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Daerah Tingkat I
Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban
dan Pengendalian Hutan Produksi di Jawa Timur;
25. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah;
Renstra Dishut 2014-2019 Page 8
26. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Rehabiltasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031;
30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tanggal
20 Mei 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas Sekretariat, Bidang , Sub bagian dan Seksi Dinas
Kehutanan Provnsi Jawa Timur (Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 Nomor 2 seri D);
32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur.
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013 tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012 – 2032.
1.3. Maksud dan Tujuan
Melalui perencanaan strategis ini diharapkan dapat dirumuskan
tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan Jawa Timur yang lebih
specific, measurable, acceptable, realistic, time bound (SMART) yang
konsisten dengan visi dan misi program kepala daerah terpilih dengan tetap
memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan, sasaran pembangunan
kehutanan secara regional dan nasional, kerangka waktu, kemampuan
Renstra Dishut 2014-2019 Page 9
daerah sehingga dapat dibangun kesepahaman dari seluruh pemangku
kepentingan demi pembangunan daerah Jawa Timur yang lebih produktif,
efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.
Rencana Strategis SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
2014-2019 ini secara lebih spesifik ditujukan untuk menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi, transparansi, dan sinergitas pembangunan, baik
antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk
menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Jawa Timur
khususnya di sub sektor kehutanan.
Pada tahap berikutnya Rencana Strategis ini akan dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) / Renja yang memuat rancangan
anggaran kegiatan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan, jadwal
pelaksanaan kegiatan, dan penanggungjawab program / kegiatan
pembanguan kehutanan tahun yang bersangkutan.
Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan hutan dan lahan di
Provinsi Jawa Timur selama lima tahun kedepan, sehingga memudahkan
dalam mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan
kehutanan.
Adapun tujuannya adalah agar pelaksanaan pembangunan dan
pengelolaan hutan dan lahan di Provinsi Jawa Timur dapat dicapai sesuai
dengan target yang telah direncanakan, sesuai dengan visi misi
pembangunan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019 terbagi dalam 7 BAB, dengan sistematika sbb :
Renstra Dishut 2014-2019 Page 10
1. BAB I. Pendahuluan;
Yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,
dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD;
Yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD,
Sumberdaya SKPD, dan Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan
Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
3. BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
Yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan
Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta
Penentuan Isu-Isu Strategis.
4. BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
Yang memuat Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan SKPD.
5. BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
6. BAB VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD.
7. BAB VII. Penutup.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 11
BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, yang merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Kehutanan, mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kehutanan mempunyai
fungsi (Pasal 35 ayat (3), butir a-e) sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kehutanan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubenur.
Adapun susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Planologi Kehutanan (PK);
4. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam (PKHKA);
5. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS);
6. Bidang Bina Produksi Kehutanan (BPK);
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang terdiri atas:
a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peredaran Hasil Hutan;
b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura R.Soerjo;
c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Tanaman Hutan.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 12
Adapun gambaran secara umum masing-masing fungsi organisasi
adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat, mempunyai tugas :
Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan
program, keuangan, dan hubungan masyarakat dan protokol.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud, Sekretaris
mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan
protokol;
f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
i. Pelaksanaan monitorinng dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Bidang Planologi Kehutanan (PK) mempunyai tugas :
Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, publikasi dan
kerjasama bidang kehutanan serta informasi kehutanan, inventarisasi
dan rencana kehutanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pembangunan kehutanan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang PK
mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan, pengolahan dan mensistimatisasikan data sebagai
bahan penyusunan perencanaan;
Renstra Dishut 2014-2019 Page 13
b. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan
serta anggaran rutin dan pembangunan;
c. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan
rencana pengelolaan hutan jangka menengah dan jangka panjang;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian seluruh
kegiatan kehutanan;
e. Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
f. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial)
tingkat Provinsi;
g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kehutanan;
h. Pelaksanaan pengawasan bidang kehutanan;
i. Pelaksanaan publikasi dan kerjasama program kehutanan;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam (PKHKA)
mempunyai tugas :
Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordnasikan kegiatan
pemantapan kawasan hutan dan konservasi alam.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang PKHKA mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukkan,
perubahan status, fungsi, pengelolaan dan penggunaan kawasan
hutan serta penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan
lindung;
b. Pelaksanaan pemberian pertimbangaan teknis, pengesahan,
koordinasi dan pengawasana pelaksanaan penataan batas luar dan
pemetaan areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi, hutan
lindung dan hutan konservasi;
c. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan
pengesahan rencana tahunan (jangka pendek) pengelolaan dan
Renstra Dishut 2014-2019 Page 14
pemanfaatan hutan lindung dan hutan konservasi serta cagar alam,
suaka margasatwa, taman nasional, wisata alam dan taman buru;
d. Pelaksanaan pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan dan
pemungutan hasil hutan kayu yang tidak dilindungi dan pemanfaatan
jasa lingkungan;
e. Pelaksanaan pengawasan pemberian pertimbangan teknis
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi,
pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta kegiatan
lembaga konservasi;
f. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perlindungan
hutan dan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan;
g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat
di dalam dan di sekitar hutan lindung dan hutan konservasi serta
generasi muda pencita alam;
h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
penatagunaan, perlindungan dan pemanfaatan hutan;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) mempunyai
tugas:
Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang RLPS mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan dan penyusunan pedoman pengurusan erosi,
sedimentasi, produktifitas lahan pada DAS lintas Kabupaten/Kota,
rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
b. Penyelenggaraan dan penyusunan pedoman pengawasan kegiatan
aneka usaha kehutanan sekaligus pembinaan penguatan
kelembagaannya;
Renstra Dishut 2014-2019 Page 15
c. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi
hutan produksi dan hutan lindung, system silvikultur, perbenihan dan
pupuk serta perhutanan sosial;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Bina Produksi Kehutanan (BPK) mempunyai tugas :
Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bina
Produksi Kehutanan.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang BPK mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan penerapan azas kelestarian dalam pengelolaan hutan
produksi;
b. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produksi hasil hutan yang
berasal dari hutan negara;
c. Pelaksanaan pengendalaian dan pembinaan produksi hasil hutan
yang berasal dari hutan hak;
d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil hutan dan
realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan;
e. Pelaksanaan pertimbangan teknis rencana pengelolaan hutan, ijin
pemanfaatan hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan kayu;
f. Pelaksanaan pengawasan alat dan mesin di bidang kehutanan;
g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan menyusun
laporan penatausahaan hasil hutan serta penerimaan pungutan iuran
kehutanan;
h. Pelaksanaan pembinaan model unit usaha hasil hutan;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 16
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peredaran Hasil Hutan (UPTD PHH)
mempunyai tugas :
Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengawasan dan
pengendalian peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan
masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPTD PHH, mempunyai
fungsi :
a. Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan;
b. Pemeriksaan dokumen penataan hasil hutan dan fisik hasil hutan di
industri pengolahan hasil hutan, tempat penimbunan kayu,
pelabuhan dan gudang penampungan;
c. Pelaksanaan pelayanan penataanusahaan hasil hutan Industri
Pengolahan Hasil Hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan
gudang penampungan;
d. Penerbitan dokumen angkutan hasil hutan;
e. Pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis penatausahaan hasil
hutan kepada industri pengolahan kayu dan masyarakat;
f. Pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran
hasil hutan, berkoordinasi dengan instansi terkait;
g. Pelaksanaan ketatausahaan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya R. Soerjo UPTD Tahura R
Soerjo), mempunyai tugas:
Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta tugas
ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPTD Tahura R. Soerjo
mempunyai fungsi :
Renstra Dishut 2014-2019 Page 17
a. Penyusunan program pengembangan taman hutan raya;
b. Pelaksanaan pemangkuan, perlindungan, pengawetan, pelestarian
dan pemanfaatan kawasan taman hutan raya serta ekosistemnya;
c. Pelaksanaan promosi dan informasi potensi Taman Hutan Raya;
d. Pelaksanaan pengamanan kawasan hutan raya;
e. Pelaksanaan pembinaan wisata alam kawasan hutan raya;
f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan Taman Hutan
Raya;
g. Pelaksanaan ketatausahaan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD PTH),
mempunyai tugas :
Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang
perbenihan tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan
masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPTD PTH mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber benih
tanaman hutan serta identifikasi dan inventarisasi sumber benih
tanaman hutan;
b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengada dan/atau
penangkar serta pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan serta
pembangunan sumber benih;
c. Pembinaan sertifikasi dan/atau bibit tanaman hutan;
d. Pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman
hutan;
e. Penetapan standar produksi benih dan/atau bibit tanaman hutan;
f. Pembinaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan;
Renstra Dishut 2014-2019 Page 18
g. Peningkatan kualitas perbenihan tanaman hutan;
h. Pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2.2. Sumberdaya SKPD
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, dalam
pelaksanaan tugasnya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur didukung
adanya UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yaitu UPTD Peredaran
Hasil Hutan, UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo di Malang, dan
UPTD Perbenihan Tanaman Hutan.
Pada saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur beserta UPTD Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur didukung oleh pegawai sebanyak 388 orang dengan rincian
sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun
2013
No. Unit Kerja
Jumlah Pegawai
Jabatan
Jumlah Struktural Staf CPNS PTT
1. Dinas Kehutanan
Prov. Jatim
19 77 - 6 102
2. UPTD Peredaran Hasil
Hutan
4 77 - 26 107
3. UPTD Tahura R.
Soerjo
4 27 23 103 157
4. UPTD Perbenihan
Tanaman Hutan
4 16 - 2 22
Jumlah 31 197 23 137 388
Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jatim, Desember 2013.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 19
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diemban
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa indikator kinerja
yang dijadikan patokan dalam keberhasilan kegiatan pembangunan
kehutanan di Jawa Timur.
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2013
No Indikator
Kinerja
Satuan Tahun Ket
2009 2010 2011 2012 2013
1. Luas
Lahan
Kritis Luar
Kawasan
Ha 453.769 407.088 297.086 195.796 146.847
2. Luas
Lahan
Kritis
Tahura
Ha 2.393 2.093 3.675 2.883 1.947
3. Luas
Hutan
Rakyat
Ha 612.021 636.199 659.414 681.365 683.500
4. Produksi
Hutan
Rakyat
M3 1.317.572 1.740.120 2.282.319 2.509.523 2.760.475
Luas lahan kritis diluar kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur
menunjukkan kecenderungan menurun dari periode 2009-2013. Dan
sempat terjadi penurunan drastis pada Tahun 2006 menuju 2007, namun
berangsur-angsur dapat diturunkan melalui kegiatan rehabilitasi lahan.
Selama kurun waktu 2009-2013 luasan lahan kritis diluar kawasan hutan
mengalami penurunan sebesar 306.922 ha atau sebesar 32,36 %.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 20
Kawasan hutan yang pengelolaannya langsung dilakukan oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah Taman Hutan Raya (Tahura) R.
Soerjo seluas 27.868,30 Ha, yang meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota
(Kabupaten : Malang, Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Kediri, dan Kota
Batu). Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo secara terus menerus
dilakukan oleh UPT Tahura R. Soerjo. Selain melakukan penanaman pada
kawasan yang kritis, juga dilakukan dilakukan melalui penyebaran benih
pada kawasan kritis yang sulit dijangkau. Sepanjang periode 2009-2013
luas lahan kritis di Tahura R. Soerjo mengalami penurunan seluas 450 Ha
atau sebesar 18,80%, namun pada Tahun 2011 terjadi lonjakan
dikarenakan terjadinya kebakaran di kawasan Tahura R Soerjo.
Permintaan bahan baku kayu untuk industri perkayuan di Jawa
Timur setiap tahun mengalami peningkatan volumenya. Besarnya
permintaan kayu tersebut tidak cukup apabila hanya dipenuhi dari kayu
yang masuk dari luar jawa. Solusi yang dilakukan adalah dengan
pengembangan luasan hutan rakyat/hutan hak. Selama periode 2009-
2013 perkembangan luas hutan rakyat di Jawa Timur mengalami kenaikan
sebanyak 71.479 Ha atau sebesar 10,45%.
Perkembangan ketersediaan bahan baku kayu untuk industri
perkayuan di Jawa Timur yang berasal dari kayu rakyat ternyata
berbanding lurus dengan peningkatan luasan hutan rakyat yang ada.
Selama kurun waktu 2009-2013 perkembangan produksi kayu hutan
rakyat mengalami peningkatan sebesar 1.442.903 m3 atau meningkat
sebesar 52.27%.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Yang menjadi tantangan dalam pelayanan SKPD yaitu :
- Kebutuhan perbaikan sistem manajemen hutan lestari.
- Kebutuhan penelitian untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang kehutanan.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 21
- Masih tingginya penduduk miskin di sekitar kawasan hutan.
- Kurang optimalnya kontribusi PDRB sektor kehutanan.
- Degradasi sumberdaya hutan akibat tekanan sosial ekonomi masih
terjadi.
- Pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal masih terjadi.
- Sulitnya untuk mengubah paradigma manajemen berbasis kinerja.
- Terbatasnya sarana prasarana pendukung.
- Terbatasnya SDM kehutanan baik kualitas maupun kuantitas.
Sedangkan yang menjadi peluang dalam pelayanan SKPD Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur adalah :
- Tingginya permintaan pasar terhadap hasil sumber daya hutan.
- Menggeliatnya upaya kembali ke alam (back to nature).
- Keterlibatan dari perguruan tinggi dan masyarakat dalam
pembangunan kehutanan.
- Dukungan dunia internasional untuk pengelolaan hutan lestari.
- Ketergantungan terhadap sumber daya hutan tinggi.
- Potensi sumberdaya hutan cukup tinggi.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 22
BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 395/Kpts-
II/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, kawasan hutan di wilayah
Provinsi Jawa Timur seluas 1.361.146 Ha. Pengelolaan kawasan hutan
dilakukan oleh beberapa institusi yakni Perum Perhutani Devisi Regional II
Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Balai Besar KSDA dan
Balai Taman Nasional, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh
masing-masing institusi tersebut. Kawasan hutan sebagai kawasan
penyangga dan pengatur kondisi hidroorologis di Jawa Timur, banyak
dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang bersifat internal
maupun eksternal, yaitu adanya kepentingan lain untuk memanfaatkan
kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan non kehutanan.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan dan kehutanan
di Jawa Timur adalah :
1. Belum kompetitifnya kualitas sumber daya manusia, menyebabkan
rendahnya kinerja kelembagaan dalam pengelolaan hutan dan lahan
dan belum mencukupinya sarana dan prasarana.
2. Belum optimalnya dukungan sistem perencanaan, sistem informasi,
inventarisasi, pengolahan data, penelitian dan pengembangan bidang
kehutanan serta jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam
pembangunan kehutanan.
3. Belum optimalnya dukungan regulasi dalam pemantapan kawasan hutan,
menjadi salah satu penyebab sering terjadinya sengketa agraria
kehutanan. Terdapat banyak kasus sengketa masalah agraria kehutanan
Renstra Dishut 2014-2019 Page 23
yaitu kasus-kasus penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan non kehutanan. Untuk itu disamping sangat diperlukannya
perangkat peraturan perundangan yang mendukung, juga perlunya
upaya secara intensif dalam penyelesaian sengketa agraria sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Penetapan dan pengukuhan alih fungsi hutan produksi menjadi hutan
lindung hasil reskoring.
Selama ini masih dijumpai adanya penggunaan lahan kawasan hutan
yang tidak sesuai dengan fungsinya, artinya masih dijumpai penggunaan
kawasan hutan sebagai kawasan hutan produksi, padahal kondisi
eksisting di lapangan masuk kedalam kriteria kawasan lindung. Untuk
keperluan penataan fungsi dan landasan hukum, dipandang perlu untuk
segera dilakukan penetapan dan pengukuhan kawasan hutan produksi
menjadi kawasan hutan lindung berdasarkan hasil rescoring yang telah
dilakukan pada tahun 2008 yang mengacu pada Perda Provinsi Jawa
Timur Nomor 6 Tahun 2005, tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan
Produksi di Provinsi Jawa Timur.
5. Tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu untuk
industri kayu, meubel dan industri rumah tangga.
Hingga saat ini kebutuhan bahan baku kayu untuk Jawa Timur cukup
besar dan makin meningkat dan yang menjadi kendala saat ini belum /
tidak dapat dipenuhi dari wilayah Jawa Timur sendiri, sehingga masih
mengandalkan pasokan dari luar Jawa. Di sisi lain terdapat potensi lahan
yang cukup produktif untuk pengusahaan hutan rakyat yang dapat
dikembangkan untuk memenuhi kekurangan pasokan bahan baku kayu,
yang selama ini masih belum ditangani secara profesional.
6. Masih lemahnya inventarisasi industri primer kehutanan. Data sebaran
dan jumlah industri primer kehutanan yang ada di Jawa Timur masih
belum akurat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan
pembinaan dan bimbingan teknis dan adminsitratif tata usaha kayu.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 24
7. Tingkat kerusakan dan degradasi hutan dan lahan yang masih cukup
tinggi, sehingga hutan dan lahan belum dapat berfungsi dengan optimal,
baik sebagai unsur produksi, unsur penyangga dan pengatur kondisi
hidroorologis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Dampak yang
ditimbulkan adalah bencana banjir yang secara rutin tahunan menimpa
wilayah Jawa Timur, demikian pula dengan kejadian tanah longsor, dan
kebakaran hutan di musim kemarau.
8. Belum terpadunya program pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu
dan hilir DAS, menyebabkan daya dukung hutan dan lahan bagi
pelestarian ekosistem dan sumber daya air belum optimal.
Kualitas pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu DAS sangat
berpengaruh pada kondisi hutan dan lahan di daerah hilir DAS. Yang
terjadi selama ini masih belum adanya keterpaduan program
pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu dan daerah hilir DAS.
Daerah hilir sering menjadi korban akibat pengelolaan hutan dan lahan
di daerah hulu yang kurang optimal, sementara di sisi lain kurang
optimalnya pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu, sebagai akibat
kekurangan pendanaan untuk merehabilitasi kawasan hutan dan lahan
yang rusak.
9. Belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
sekitar hutan sebagai salah satu ikon pembangunan kehutanan dalam
pengelolaan hutan di Jawa Timur.
Keberadaan dan kelestarian sumber daya hutan sangat dipengaruhi oleh
tingkat sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, yang selama ini
sangat bergantung pada sumber daya hutan sebagai salah satu sumber
pendapatan. Pembagian peran serta masyarakat dalam pengamanan dan
perlindungan hutan, melalui pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan sangat besar pengaruhnya terhadap
kelestarian sumber daya hutan itu sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya
di lapangan, kemampuan kelompok tani hutan sebagai pelaksana
Renstra Dishut 2014-2019 Page 25
program dalam mengakses kemudahan yang diberikan oleh pihak
pemangku kawasan hutan masih sangat terbatas.
10. Belum optimalnya peran UPTD Dinas Kehutanan (UPTD Peredaran Hasil
Hutan, UPTD Tahura R. Soerjo, dan UPTD Perbenihan Tanaman Hutan).
Optimalisasi peran UPTD sangat strategis dalam rangka peningkatan
pelayanan publik khususnya dalam pengendalian peredaran hasil hutan,
pelestarian kawasan hutan, maupun dalam menggali potensi penerimaan
daerah.
11. Belum optimalnya pengelolaan kawasan pelestarian alam Tahura R.
Soerjo, sehingga Tahura R. Soerjo belum mampu berfungsi sebagaimana
mestinya yaitu sebagai sumber plasma nutfah dan perlindungan bagi
daerah penyangga. Seringnya terjadi kebakaran hutan, lebih banyak
disebabkan karena kelalaian ataupun unsur kesengajaan manusia, baik
pengunjung maupun pendaki kawasan dan juga para pemburu satwa
liar, yang sering kali ilegal/ tak berijin untuk memasuki kawasan Tahura
R. Soerjo.
12. Rusaknya ekosistem mangrove wilayah pesisir pantai, mengakibatkan
menurunnya kualitas ekosistem wilayah pesisir pantai yang
mengakibatkan menurunnya produktifitas nelayan pantai, meningkatnya
abrasi wilayah pantai dan meningkatnya intrusi air laut ke daratan.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi pembangunan Jawa Timur tahun 2014-2019 adalah “ Jawa
Timur lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri dan
berdaya saing ”.
Dengan penjelasan sebagai berikut :
Jawa Timur Lebih Sejahtera
Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur,
yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual
Renstra Dishut 2014-2019 Page 26
atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh
dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses
pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata
kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan
damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan,
papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas
mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu
diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia
yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas.
Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi
dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.
Jawa Timur Lebih Berkeadilan
Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang,
bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang.
Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya
kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat
mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya
dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan
untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar,
diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka
yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang
menikmati secara berkeadilan.
Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan
merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen
masyarakat yang lemah atau termarjinalisasi, agar yang lemah tidak
menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang
kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan
tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 27
Jawa Timur Lebih Mandiri
Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat
membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan
kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah
dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun
kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi
mengembangkan kemampuan “Berdikari” (Berdiri di atas Kaki Sendiri),
dan secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan
struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik,
hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam
politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan
Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jawa Timur Lebih Berdaya Saing
Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa
Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (comparative
advantage), tetapi terutama keunggulan kompetitif (competitive
advantage), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen
produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas
sumber daya manusiausaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),
khususnya menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015.
Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan
upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budayalokal
menghadapi ASEAN Socio-Cultural Communitypada 2015, agar tidak
tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun
budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang
merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus
dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa
menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu
Renstra Dishut 2014-2019 Page 28
berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang
merupakan kearifan lokal (local wisdom) harus pula dipelihara, diperkuat,
dan dikembangkan sebagaibasispembangunan, yang pada gilirannya
dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan.
Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (indigenous or local
knowledge), atau kecerdasan lokal (local genius), yang menjadi dasar
identitas budaya (cultural identity).
Jawa Timur Lebih Berakhlak
Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual
maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena
kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam
jurang kehancuran.Akhlak merupakan budipekerti,perangai, tabiat, atau
moralitasluhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai
ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan
kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial,
toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi
perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya
harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Visi terwujudnya “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,
Berdaya Saing, dan Berakhlak”, berlangsung dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jawa
Timur juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi
kemajuan,serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara
keseluruhan. Jawa Timur untuk Indonesia.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019
tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 adalah “ Makin
Renstra Dishut 2014-2019 Page 29
mandiri dan sejahtera bersama wong cilik”, yang diarahkan
terutama untuk hal-hal sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,mandiri, dan
berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
Misi tersebut merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan
kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur
bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.
“Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang membingkai lima
misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut,menunjukkan
sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan visi,
misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada
elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya
mewujudkan “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya
Saing, dan Berakhlak” tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk
bagi wong cilik, atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara
sosial ekonomi.
Wong cilik yang dimaksud disini adalah mereka yang mengalami
ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized);
terdevaluasi (devalued); mengalami keterampasan (deprivation); serta
pembungkaman (silencing) dalam proses pembangunan, yang secara
sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah,
sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data
Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.
Kelima misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Renstra Dishut 2014-2019 Page 30
Misi pertama; untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi
semua, melalui peningkatanperluasan lapangan kerja, dan peningkatan
pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses
masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses
terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.
Misi kedua; untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi
bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan
kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan
industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan
UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan
ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar
negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro,
peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri
pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni
budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri,
luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan
kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan
kesejahteraan rakyat.
Misi ketiga; untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan
melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang
wilayah provinsi yang berkelanjutan.
Misi keempat; untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean
government), serta profesionalisme pelayanan publik.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 31
Misi kelima; untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial
masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk
di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta
harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus
merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai
bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial,
dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat,
serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia.
Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan
tidak boleh terpinggirkan dari proses dan hasil pembangunan. Yang
dimaksud “rakyat” dan wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa
Timur 2014-2019 ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan
(powerless) akibat termarginalisasi (marginalized), terdevaluasi
(devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta
pembungkaman (silencing), yaitu mereka yang karena berbagai alasan
terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk
mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan,
terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kontribusi Jawa Timur
dalam menurunkan kemiskinan rata-rata tiap tahun mengalami kenaikan,
dan tercatat sampai dengan akhir Maret 2013 sebesar 35 %. Hal ini
sangat dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
yang meningkat tiap tahunnya, dan pada Tahun 2012 sebesar 7,27 %
lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (6,23 %). Yang mana
struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari
pendapat asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri, karena itu sudah
selayaknya pembangunan Jawa Timur didasarkan pada misi “ Makin
mandiri dan sejahtera bersama wong cilik ” .
Renstra Dishut 2014-2019 Page 32
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan,
maka aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan
harus dibuka lebar-lebar dengan berbagai program dan kegiatan yang
pro-pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, sehingga masyarakat
akan memperoleh maanfaat secara ekonomi dengan tetap menjaga
kelestarian sumber daya hutan. Di samping itu, melalui APBD yang
berpihak kepada masyarakat marginal atau “Wong Cilik” harus diarahkan
untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Pengalokasian anggaran APBD SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
yang berpihak kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan, diyakini telah
memenuhi tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah
daerah yaitu alokasi, distribusi dan stabilitas. Unsur distribusi, sebagai
wujud pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa hutan akan
sangat berarti dalam upaya pengentasan kemiskinan. Demikian pula unsur
stabilitas, akan dapat dicapai, ketika perekonomian masyarakat di sekitar
hutan menjadi lebih baik dengan kemudahan yang mereka peroleh dalam
pengelolaan hutan, dengan terbukanya kesempatan kerja, dan
berkembangnya perokonomian masyarakat desa hutan, maka masyarakat
dengan sendirinya akan ikut berperan serta dalam menjaga keberadaan
hutan.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian
Kehutanan Tahun 2014-2019, yaitu “ Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan
Masyarakat Yang Berkeadilan ”. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka
ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan
informasi kehutanan.
2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk
memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 33
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi
sumberdaya alam.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran
sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi,
ekonomi dan sosial DAS.
5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta
kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan
hutan secara optimal.
6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan
Kementerian Kehutanan.
Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian
Kehutanan 2014-2019 serta Visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019
mempunyai keterkaitan yang erat. Kedua Rencana Strategis tersebut
sangat menekankan pada terwujudnya masyarakat yang makmur/
sejahtera.
Masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan adalah potret dari
masyarakat “Wong Cilik” yang selama ini termarginalisasi, sehingga
kondisi sosial ekonomi mereka jauh dari berkecukupan. Banyak dari
mereka yang menggantungkan sumber penghasilannya dari keberadaan
sumber daya hutan, baik sebagai petani pesanggem, maupun pencari
daun Jati dan perencek kayu bakar. Selama ini akses mereka terhadap
sumber daya hutan, sangat kurang karena keterbatasan akses yang
mereka terima dari pengelola hutan atau pemangku kawasan yaitu Perum
Perhutani.
Sasaran orientasi pembangunan kehutanan di Jawa Timur yang
dijalankan melalui misi Kementerian Kehutanan dan misi Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, merupakan suatu sinergi dari misi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Makin Mandiri dan sejahtera
bersama wong cilik. Karena didalamnya terdapat upaya-upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan yang secara sosial
Renstra Dishut 2014-2019 Page 34
ekonomi adalah sekelompok wong cilik yang perlu mendapatkan
perhatian lebih dari pemerintah.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Provinsi Jawa Timur terletak pada 111˚0’ hingga 114˚4’ Bujur
Timur, dan 7˚12’ hingga 8˚48’ Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi
Jawa Timur mencapai 47.963 km², terbagi ke dalam 29 kabupaten, 9
kota, dan 658 kecamatan dengan 8.497 desa/kelurahan (2.400 kelurahan
dan 6.097 desa).
Secara umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar,
yaitu Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah
Provinsi Jawa Timur, dan wilayah Kepulauan Madura yang sekitar 10%
dari luas wilayah Jawa Timur.
Panjang bentangan Barat-Timur sekitar 400 kilometer dan lebar
bentangan Utara-Selatan di bagian Barat sekitar 200 kilometer, sedangkan
di bagian Timur lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah
pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat
Madura, sementara Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah
Utara Jawa. Di sebelah Timur Madura terdapat gugusan pulau, paling
Timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling Utara adalah Kepulauan
Masalembu. Di bagian Selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan
Pulau Sempu.
Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga wilayah dataran,
yakni dataran tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi merupakan
daerah dengan ketinggian rata-rata di atas 100 meter dari permukaan laut
(Magetan, Trenggalek, Blitar, Malang, Batu, Bondowoso). Dataran sedang
mempunyai ketinggian 45-100 meter di atas permukaan laut (Ponorogo,
Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Madiun, Ngawi).
Renstra Dishut 2014-2019 Page 35
Kabupaten/kota (20) sisanya berada di daerah dataran rendah, yakni
dengan ketinggian di bawah 45 meter dari permukaan laut.
Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan kota
yang letaknya paling rendah, yaitu sekitar 2 meter di atas permukaan laut.
Sedangkan kota yang letaknya paling tinggi dari permukaan laut adalah
Malang, dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.
Secara fisiografis, Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam
tiga zona : zona Selatan-Barat (plato), merupakan pegunungan yang
memiliki potensi tambang cukup besar; zona tengah (gunung berapi),
merupakan daerah relatif subur terdiri dari dataran rendah dan dataran
tinggi (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso); dan zona Utara
dan Madura (lipatan), merupakan daerah relatif kurang subur (pantai,
dataran rendah dan pegunungan). Di bagian utara (dari Bojonegoro,
Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) ini terdapat Pegunungan Kapur
Utara dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus.
Pada bagian tengah wilayah Jawa Timur terbentang rangkaian
pegunungan berapi: Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung
Lawu (3.265 meter). Di sebelah selatan Nganjuk terdapat Gunung Wilis
(2.169 meter) dan Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah
terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno
(3.239 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Anjasmoro
(2.277 meter), Gunung Wayang (2.198 meter), Gunung Kawi (2.681
meter), dan Gunung Kelud (1.731 meter). Pegunungan tersebut terletak di
sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang,
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.
Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.192 meter)
dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang
disebut Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di bagian Timur
terdapat dua kelompok pegunungan: Pegunungan Iyang dengan
puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter), dan Pegunungan Ijen dengan
Renstra Dishut 2014-2019 Page 36
puncaknya Gunung Raung (3.332 meter). Pada bagian Selatan terdapat
rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai Selatan Pacitan,
Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur
Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Seribu di
Yogyakarta.
Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290
km), dan Bengawan Solo. Sungai Brantas memiiki mata air di daerah
Malang. Sesampai di Mojokerto, Sungai Brantas pecah menjadi dua: Kali
Mas dan Kali Porong, keduanya bermuara di Selat Madura. Sementara di
Madura sendiri terdapat Sub DAS Blega dan Sub DAS Saroka. Bengawan
Solo berasal dari Jawa Tengah, akhirnya bermuara di Gresik, disamping
Bengawan Solo terdapat dua sungai yang melewati atau bermuara di
Gresik yaitu Kali Lamong dan Kali Brantas. Di lereng Gunung Lawu di
dekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Telaga Sarangan, sebuah
danau alami. Bendungan utama di Jawa Timur antara lain Bendungan
Sutami dan Bendungan Selorejo, yang digunakan untuk irigasi,
pemeliharaan ikan, dan pariwisata. Telaga Sarangan, Waduk Sutami, dan
Bendungan Selorejo perlu mendapat perhatian terutama dari sedimentasi
dan pendangkalan.
Secara umum perkembangan struktur ruang Jawa Timur mengarah
pada dominasi kawasan perkotaan yang mempengaruhi perekonomian
wilayah pedesaan. Fenomena urbanisasi dan aglomerasi wilayah terus
berkembang mengarah ke hierarki perkotaan lebih besar, sehingga
primacy kota metropolitan semakin tinggi dibandingkan tingkatan kota-
kota lainnya.
Untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang
cenderung terus membesar, dan berpotensi mendorong perkembangan
mega-urban tersebut, serta menyeimbangkan perkembangan perkotaan,
dan mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan
serasi dengan kawasan pedesaan sesuai daya dukung, serta prinsip-
Renstra Dishut 2014-2019 Page 37
prinsip pembangunan berkelanjutan, maka struktur ruang wilayah dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur dibagi
menjadi sembilan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), berdasarkan
kecenderungan pergerakan manusia, barang dan jasa, serta karakteristika
wilayah. Orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa di Jawa Timur
cenderung memusat pada titik-titik tertentu, dan mengarah pada wilayah
yang telah terlebih dahulu berkembang.
Orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa perlu ditunjang
prasarana wilayah. Gambaran kondisi eksisting prasarana wilayah yang
menopang struktur ruang dan kecenderungan pergerakan barang dan jasa
itu di samping telah diuraikan dalam sub-bab kondisi prasarana wilayah,
dapat pula digambarkan sebagai berikut: kecenderungan aktivitas
manusia di Provinsi Jawa Timur dapat pula dilihat dari penggunaan lahan -
yang mencerminkan seberapa besar pemanfaatan ruang digunakan
menopang kegiatan tertentu, sekaligus mencerminkan seberapa besar
potensi/pola ruang yang harus dilindungi dan/atau dapat dibudidayakan.
Pola ruang wilayah Jawa Timur sampai dengan tahun 2012 terbagi
atas 11,49% kawasan lindung, dan 88,51% kawasan budidaya. Potensi
kawasan budidaya yang sangat besar ini perlu dikelola dan diarahkan
pada pencapaian pemanfaatan ruang wilayah yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan. Keamanan dapat diterjemahkan sebagai
pemanfaatan ruang yang terbebas dari kerawanan bencana; kenyamanan
berarti masih dalam batas daya dukungnya; produktif berarti
menghasilkan nilai ekonomi; dan berkelanjutan berarti keseimbangan
aspek sosial dan lingkungan hidup.
Kewajiban penyediaan hutan seluas minimal 30 % sebagaimana
diamanahkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, secara
khusus belum terpenuhi mengingat kondisi Pulau Jawa secara umum
didominasi kawasan budidaya. Sehingga untuk memenuhi fungsi
perlindungan dan pembangunan dipenuhi melalui pengelolaan kawasan
Renstra Dishut 2014-2019 Page 38
hutan produksi maupun hutan rakyat secara berkelanjutan. Luas kawasan
hutan di Jawa Timur berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor
395/Menhut-II/2011 seluas 1.361.146 Ha (28,38%) dan apabila ditambah
dengan luas hutan rakyat, maka dapat melebihi 30 % dari luas daratan
wilayah Jawa Timur.
Sementara itu luas kawasan hutan yang besarnya mencapai +
28,38 %, memiliki potensi yang cukup besar dalam memberikan kontribusi
bagi pengembangan produksi komuditas tanaman pangan melalui
intensifikasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanpa merubah fungsi
kawasan hutan. Di sisi lain, keberadaan kawasan hutan, juga sangat
bermanfaat dalam memelihara keseimbangan ekosistem dan kondisi
hidroorologis Daerah Aliran Sungai.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, sub Bagian dan Seksi
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Nomor 53
Tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan berdasarkan kewenangan sesuai
yang diatur dalam PP 38 Tahun 2007, maka isu-isu strategis yang ada
direspon oleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui
tupoksinya yang dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Bidang Planologi Kehutanan
1. Kegiatan inventarisasi, dan mengestimasi data hasil inventarisasi
hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya skala DAS lintas
Kabupaten/Kota.
2. Menyiapkan informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan
sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam
melaksanakan investasi.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 39
3. Mengembangkan jejaring informasi dan kerjasama dengan
Kementerian Kehutanan maupun antar intansi tingkat Provinsi yang
membidangi kehutanan dalam rangka peningkatan kerjasama
dengan Kementerian Kehutanan maupun antar Provinsi, dan dalam
rangka meningkatkan investasi dibidang kehutanan di Jawa timur
serta peningkatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta jasa
lingkungan.
4. Melakukan promosi intensif untuk menarik investor melalui pameran
dan publikasi kegiatan pembangunan kehutanan.
5. Meningkatkan pengelolaan hutan melalui penelitian dan
pengembangan kehutanan dengan kerjasama Badan penelitian dan
pengembangan daerah, dan lembaga penelitian perguruan tinggi dan
Balitbang Kementerian Kehutanan.
B. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam
1. Pemantapan dan Penataan batas kawasan hutan. Keberadaan dan
kepastian status kawasan hutan sangat berpengaruh terhadap upaya
pengelolaan hutan lestari di Jawa Timur, oleh karena itu diperlukan
suatu upaya untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan,
melalui pemantapan dan penataan batas kawasan hutan dengan
memperhatikan aspek konservasi, sosial dan budaya, ekonomi serta
partisipasi masyarakat.
2. Melakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data potensi
maupun daya dukung kawasan ekosistem dan penyusunan NSDH
(Neraca Sumber Daya Hutan).
3. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan hutan dari bahaya
kebakaran dan perambahan/ pendudukan (enclave) hutan.
4. Penyelesaian sengketa agraria kehutanan. Permasalahan sengketa
agraria kehutanan yang dipergunakan untuk kepentingan
pembangunan non kehutanan, perlu diselesaikan dengan bijaksana,
Renstra Dishut 2014-2019 Page 40
sehingga statusnya menjadi ”clear and clean” sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
5. Penegakan hukum bagi pelaku Illegal logging dan pemanfaatan
hutan melebihi ambang batas kemampuan regenerasi sumber daya
hutan serta ekosistemnya.
6. Pelestarian flora dan fauna endemik Provinsi Jawa Timur sebagai
simbol dan icon Provinsi Jawa Timur untuk peduli, melindungi dan
mengkonservasi.
7. Sinkronisasi perundang-undangan dan peraturan daerah tentang
peredaran dan pemanfaatan satwa dan tanaman langka maupun
endemik untuk kelestarian.
C. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
1. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yaitu
tanah kosong pada kawasan hutan dan rehabilitasi lahan kritis di
luar kawasan hutan, sehingga diharapkan pada tahun 2019 Jawa
Timur menjadi lebih hijau.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar
sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis, dan
pemberdayaan dan pembinaan kelompok LMDH dan kelompok tani
hutan.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan DAS terpadu dan lintas sektoral,
guna mengantisipasi terjadinya bencana alam banjir maupun tanah
longsor.
4. Peningkatan kepedulian, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat
bagi upaya pelestarian sumber daya hutan dan pelestarian
lingkungan, sehingga diharapkan mampu mengamankan dan
mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan usaha melalui pola agribisnis dan bekerja
sama dengan berbagai pihak (pihak ke-III) guna keberhasilan usaha.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 41
D. Bidang Bina Produksi Kehutanan
1. Fasilitasi sertifikasi ekolabeling hutan Hak/Hutan rakyat.
Di wilayah Jawa Timur terdapat areal hutan rakyat yang
memiliki potensi produksi sekitar 2,4 – 3,2 jt m3/th, dan diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemenuhan kebutuhan
bahan baku industri perkayuan di Jawa Timur, yang diprediksikan
setiap tahunnya membutuhkan bahan baku kayu sebesar 5,3 Juta
m3/th.
Melalui sertifikasi ekolabeling hutan rakyat ini diharapkan
dapat memberikan peningkatan nilai tambah (value added) melalui
naiknya harga kayu produksi hutan rakyat.
2. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri primer 569 unit
yang meliputi industri (316 unit dibawah 2000, 88 unit 2000-6000
m3/th dan 88 unit diatas 6000 m3/th) :
a. Pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian.
b. Pengolahan kayu bulat menjadi serpihan kayu (wood chip),
veneer, kayu lapis (plywood), Laminated veneer.
3. Pembinaan tata usaha kayu dan tertib peredaran hasil hutan untuk
memenuhi jaminan pasokan bahan baku industri yang berkelanjutan
bagi industri pengolahan kayu sebagai inti/industri dengan
plasma/petani hutan rakyat sebagai pemasok bahan baku.
4. Pembinaan dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP bidang
Kehutanan, meliputi ; PSDH dan retribusi hasil hutan. Potensi
penerimaan PSDH di Jawa Timur setiap tahun berkisar pada besaran
angka 36 milyard, dimana dari jumlah sebesar itu Provinsi Jawa
Timur akan mendapatkan sharing bagi hasil sebesar 16 %.
5. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di sekitar hutan produksi
dan hutan lindung yang tersebar pada lebih dari 1961 desa dengan
jumlah penduduk sebesar 8.556.777 jiwa, sebagai salah usaha
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi
Renstra Dishut 2014-2019 Page 42
pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan komoditas umbi-
umbian seperti Porang, aneka usaha kehutanani dan kegiatan
wanafarma.
6. Sertifikasi pengelolaan lestari bagi produk-produk hasil hutan yang
akan di ekspor keluar negeri, untuk itu di perlukan adanya sosialisasi
dan pembinaan ekolabelling bagi pengelola hutan, termasuk
didalamnya hutan rakyat.
E. UPTD Peredaran Hasil Hutan
1. Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) dari hasil retribusi
peredaran hasil hutan, pengujian hasil kayu dan pelayanan dokumen
pengangkutan.
2. Intensifikasi peningkatan pelayanan publik bagi industri pengolahan
kayu khususnya pelayanan perijinan dan pemeriksaan.
3. Pembinaan dan penatausahaan hasil hutan di 9 kab/kota dengan
sasaran industri pengolahan hasil hutan sebanyak 171 (IPKH/IPKL)
dan gudang penampungan.
4. Peningkatan SDM penatausahaan kayu dalam melaksanakan tugas
untuk mewujudkan pelayan publik yang optimal dan prima.
5. Regulasi peraturan daerah yang tidak efektif dan tidak sesuai dan
menghambat kelancaran pelayanan peredaran hasil hutan.
F. UPTD Tahura R.Soerjo
1. Rehabilitasi lahan di dalam kawasan pelestarian alam Tahura
R.Soerjo melalui percepatan rehabilitasi tanah kosong maupun bekas
kebakaran, dengan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi Jawa
Timur.
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber mata air yang berasal dan berada
pada kawasan pelestarian alam Tahura R. Soerjo, melalui regulasi
peraturan daerah.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 43
3. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam
mengelola dan melestarikan kawasan pelestarian alam Tahura
R. Soerjo di 43 desa penyangga di sekitar kawasan hutan Tahura
R. Soerjo.
4. Menekan gangguan keamanan kawasan pelestarian alam dari illegal
loging dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun
kesengajaan.
5. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan bambu yang
memilikii potensi tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di sekitar desa.
6. Pengembangan Kawasan Tuhara R Soerjo sebagai kawasan
pelestarian plasma nutfah, hidroorologi, pendidikan dan kawasan
OWA (Objek Wisata Alam) dalam rangka meningkatkan PAD.
G. UPTD Perbenihan Tanaman Hutan
1. Banyak sumber benih yang tidak aktif/ tidak berfungsi lagi, termasuk
di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Devisi
Regional Jawa Timur.
2. Rendahnya minat para pengelola untuk mengaktifkan produktifitas
sumber benih.
3. Belum banyak digunakannya benih berkualitas/ unggul di lapangan.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 44
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga berkontribusi dalam
mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Timur terpilih dalam upaya
peningkatan kemakmuran serta kemajuan masyarakat Jawa Timur yang
telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Jawa Timur Tahun 2014-2019 terutama pada misi yang kedua
dan ketiga yaitu : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,
mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan
industrialisasi; dan Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan
penataan ruang.
Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang optimal, lestari
dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur bagi sebesar-besarnya
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan visi
pembangunan kehutanan Jawa Timur yang tertuang dalam renstra Dinas
Kehutanan yaitu :
“Terwujudnya kelestarian hutan untuk kesejahteraan
masyarakat”.
Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur yaitu :
“Optimalisasi pengelolaan hutan lestari”
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
selama periode 2014-2019 adalah :
1. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan.
2. Meningkatkan perlindungan, pengamanan, dan konservasi kawasan
hutan.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 45
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran
pembangunan kehutanan sebagai berikut :
1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan.
2. Meningkatnya perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan
hutan.
Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan tersebut
didasarkan pada indikator dibawah ini :
1. Prosentase Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang berizin.
2. Luas pengembangan hutan rakyat.
3. Prosentase penurunan luas kebakaran hutan.
4. Prosentase penurunan pencurian hasil hutan.
5. Luas kawasan Tahura R Soerjo yang dikonservasi.
6. Luas kawasan hutan yang dikonservasi.
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Untuk mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan
kehutanan Jawa Timur Tahun 2014-2019, dilakukan melalui dua strategi
pokok pembangunan:
1. Perluasan areal hutan rakyat, pemanfaatan lahan di bawah tegakan
sekitar hutan melalui pengembangan usaha non kayu di kawasan
hutan.
2. Peningkatan pengamanan hutan melalui operasi gabungan dan
pengamanan swakarsa masyarakat serta upaya rehabilitasi dan
rekonstruksi lingkungan hidup khususnya kawasan hutan.
Pembangunan kehutanan yang berpusat pada masyarakat desa
disekitar hutan menempatkan individu sebagai subyek pelaku yang
menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya disekitar hutan dan
lahan. Pembangunan kehutanan yang berpusat pada masyarakat desa
hutan melalui penguatan kelembagaan yang ada, merupakan bentuk
penghargaan atas kehendak dan kepentingan masyarakat setempat
Renstra Dishut 2014-2019 Page 46
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan, prakarsa, kreativitas,
serta kearifan lokal. Prakarsa, kreativitas masyarakat desa hutan, dan
kearifan lokal merupakan sumber daya pembangunan kehutanan utama,
yang diarahkan pada upaya pencapaian kesejahteraan material dan
spiritual masyarakat desa sekitar hutan.
Adapun arah kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terdiri
atas :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :
- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :
a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah,
yaitu:
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah, meliputi :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan.
b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan
Anggaran.
c. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Data.
5. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, meliputi :
a. Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan Jawa Timur.
b. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.
c. Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di Bawah
Tegakan.
d. Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan.
e. APP Bidang Kehutanan.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 47
f. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM).
g. Fasilitasi Ekolabeling Htan Rakyat.
h. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Mendukung
Pelatihan Masyarakat Desa Hutan.
i. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok.
j. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam mendukung
manajemen dan Pemasaran Pasca Produk Hasil Hutan Masyarakat
Sekitar Hutan.
k. Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman
Hutan.
l. Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan.
m. Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Pungutan Iuran
Kehutanan.
n. Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan.
o. Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan.
p. Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha
Kehutanan dan Kemitraan).
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan, meliputi :
a. Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo.
b. Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DAK).
c. Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan
d. Perlindungan Hutan
e. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hutan.
7. Program Rehabilitasi Sumberdaya Hutan, meliputi :
a. Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi
di Dalam dan Luar Hutan.
b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan
Lahan.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 48
c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di sekitar Sumber Air,
Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan Pantai).
Renstra Dishut 2014-2019 Page 49
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan dalam
dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur telah menyusun program dan kegiatan pembangunan
dalam pengelolaan hutan dan lahan tahun 2014-2019 sebagai berikut:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
Dengan kegiatan :
- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan berupa :
- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
Kegiatan berupa :
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan.
Kegiatan berupa :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan.
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran.
- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Data.
5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
Kegiatan berupa :
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 50
- Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di Bawah
Tegakan.
- Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan.
- APP Bidang Kehutanan.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM).
- Fasilitasi Ekolabeling Hutan Rakyat.
- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Mendukung
Pelatihan Masyarakat Desa Hutan.
- Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok.
- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Mendukung Manajemen dan
Pemasaran Pasca Produk Hasil Hutan Masyarakat Sekitar Hutan.
- Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan.
- Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan.
- Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Pungutan Iuran Kehutanan.
- Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan.
- Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan.
- Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha
Kehutanan dan Kemitraan).
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
Kegiatan berupa :
- Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo.
- Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DAK).
- Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan.
- Perlindungan Hutan.
- Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hutan.
7. Program rehabilitasi sumberdaya hutan
Kegiatan berupa :
- Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi di
Dalam dan Luar Hutan.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 51
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan
Lahan.
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di sekitar Sumber Air,
Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan Pantai).
Untuk mengimplementasikan program sebagaimana dimaksud diatas
diperlukan adanya target dan pendanaan indikatif dalam rencana lima tahun
ke depan, hal tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagaimana dibawah ini.
Renstra Dishut 2014-2019 Page 52
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 - 2019
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD (Tahun 2019)
Unit Kerja SKPD
penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun 1 (Tahun 2014)
Tahun 2 (Tahun 2015) Tahun 3 (Tahun 2016)
Tahun 4 (Tahun 2017) Tahun 5 (Tahun 2018)
Target Rp.
Target Rp.
Target Rp.
Target Rp.
Target Rp.
Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program Pelayanan administrasi perkantoran
2.091.303.0
00
2.000.000.0
00
2.060.000.0
00
2.121.800.0
00
2.185.454.0
00
2.251.017.6
20
Dinas Kehutanan Prov Jatim
Jatim
Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur thd Pelayanan SKPD
100 % 100 100 100 100 100 100
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2.000.000.0
00
2.060.000.0
00
2.121.800.0
00
2.185.454.0
00
2.251.017.6
20
Durasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran
12 bulan 12 12 12 12 12 12
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.551.600.8
00
2.023.700.0
00
2.084.411.0
00
2.146.943.3
30
2.211.351.6
30
2.277.692.1
79
Prosentase sarana dan prasarana apparatur yang layak fungsi (%)
100 % 100 100 100 100 100 100
Renstra Dishut 2014-2019 Page 53
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
600.000.000
618.000.000 636.540.000
655.636.000 675.305.286
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
2 unit 1 1 1 1 1 1
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
450.000.000
463.500.000 477.405.000
491.727.150 506.478.965
Durasi pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana
12 bulan 12 12 12 12 12 12
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana
500.000.000
515.000.000 530.450.000
546.363.500 562.754.405
Jumlah peralatan dan kelengkapan prasarana yang tersedia
1 unit 1 1 1 1 1 1
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana
473.700.000
487.911.000 502.548.330
517.624.780 533.153.523
Durasi pemeliharaan peralatan dan kelengkapan prasarna
12 bulan 12 12 12 12 12 12
Program Peningkatan kapasitas kelambaga an pemerin tah daerah
180.000.00
0
456.800.00
0
470.504.000
484.619.12
0
499.157.694
514.132.424
% Kelembagaan yg tepat fungsi
100 % 100 100 100 100 100 100
Renstra Dishut 2014-2019 Page 54
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
456.800.000
470.504.000 484.619.120
499.157.694 514.132.424
Jumlah peserta kegiatan Intensifikasi PAD Dishutprov Jatim
200 orang
200 200 200 200 200 200
Program penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan
3.310.000.0
00
3.641.000.0
00
4.005.100.0
00
4.405.610.0
00
4.846.171.0
00
Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (%)
100 % 100 100 100 100 100 100
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.000.000.000
2.200.000.000
2.420.000.000
2.662.000.000
2.928.200.000
Jumlah dokumen perencanaan SKPD
3 dokumen
3 3 3 3 3 3
Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana dan Program
1.130.000.000
1.243.000.000
1.367.300.000
1.504.030.000
1.654.433.000
Jumlah dokumen pelaporan hasil pelaksanaan rencana program/ kegiatan
3 dokumen
3 3 3 3 3 3
Renstra Dishut 2014-2019 Page 55
Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
180.000.000
198.000.000 217.800.000
239.580.000 263.538.000
Durasi sewa fiber optik
12 bulan 12 12 12 12 12 12
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
20.459.224.
500
22.179.500.
000
24.711.085.
000
27.505.237.
550
30.288.496.
676
33.440.063.
777
Prosentase peningkatan jumlah industry primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang berizin (%)
2 % 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Luas pengembangan hutan rakyat (Ha)
2.000 Ha 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.000.000.000
1.100.000.000
1.210.000.000
1.381.000.000
1.564.100.000
Jenis dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan
3 jenis 3 3 3 3 3 3
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
1.000.000.000
1.100.000.000
1.210.000.000
1.381.000.000
1.564.100.000
Jumlah lokasi kerjasama MPU Bidang Kehutanan
5 Provinsi
5 5 5 5 5 5
Renstra Dishut 2014-2019 Page 56
Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan
1.110.000.000
1.221.000.000
1.343.100.000
1.577.410.000
1.625.151.000
Luas pengembangan hutan rakyat
75 Ha 75 75 75 75 75 75
Luas pengembangan lahan di bawah tegakan
60 Ha 60 60 60 60 60 60
Kegiatan Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan
5.100.000.000
5.610.000.000
6.439.042.550
6.788.100.000
7.716.910.000
Jumlah pemegang izin yang tertib mengikuti penatausahaan hasil hutan
250 perusaha
an
250 275 300 350 400 460
Kegiatan APP Bidang Kehutanan
2.130.000.000
2.343.000.000
2.577.300.000
2.985.030.000
3.118.533.000
Jumlah lokasi kegiatan APP Bidang Kehutanan
9 Kab 9 9 9 9 9 9
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
1.000.000.000
1.100.000.000
1.210.000.000
1.381.000.000
1.564.100.000
Jumlah kelompok peserta peningkatan partisipasi masyarakat melalui PHBM
1 klp 1 1 1 1 1 1
Renstra Dishut 2014-2019 Page 57
Kegiatan Fasilitasi Ecolabelling Hutan Rakyat
1.300.000.000
1.430.000.000
1.673.000.000
1.730.300.000
1.953.330.000
Jumlah lokasi kegiatan pemantapan ekolabeling hutan rakyat
6 Kab 6 6 6 6 6 6
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan
825.000.000
907.500.000 998.250.000
1.098.075.000
1.307.882.500
Jumlah peserta pelatihan MDH
180 orang
180 180 180 180 180 180
Jumlah peserta kegiatan pendalaman wacana
60 orang 60 60 60 60 60 60
Kegiatan Peningkatan dan pengembang an kelembaga an kelompok
1.100.000.000
1.210.000.000
1.381.000.000
1.564.100.000
1.610.510.000
Jumlah peserta kegiatan pembinaan kelembagaan kelompok tani hutan
100 orang
120 120 120 120 120 120
Renstra Dishut 2014-2019 Page 58
Kegiatan Pendidikan Kemasyara katan Produktif dalam mendukung Manajemen & Pemasar an Pasca produk Hasil Hutan Masyarakat Sekitar Hutan
1.450.000.000
1.745.000.000
1.754.500.000
1.929.950.000
2.122.945.000
Jumlah peserta lokakarya
1000 orang
1000 1000 1000 1000 1000 1000
Kegiatan Pemberdayaaan dan pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan
1.600.000.000
1.923.635.000
1.936.000.000
2.347.182.176
2.409.617.827
Jumlah sosialisasi perbenihan tanaman hutan
1 kali 3 3 3 3 3 3
Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan
969.500.000
1.066.450.000
1.273.095.000
1.290.404.500
1.469.444.950
Jumlah peserta kegiatan monitoring pelaporan produksi hasil hutan
100 orang
100 150 150 150 150 150
Kegiatan Penatausaha an Hasil Hutan dan Pengawasan Pungutan Iuran Kehutanan
1.150.000.000
1.265.000.000
1.491.500.000
1.530.650.000
1.733.715.000
Renstra Dishut 2014-2019 Page 59
Jumlah peserta rekonsiliasi PSDH dan DBH
300 orang
300 350 350 350 350 350
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan
750.000.000
825.000.000 1.007.500.000
998.250.000 1.098.075.000
Jumlah peserta bimtek kebijakan industry hasil hutan
300 orang
300 300 300 300 300 300
Kegiatan Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka pengelolaan hutan
800.000.000
880.000.000 968.000.000
1.064.800.000
1.271.280.000
Jumlah peserta kegiatan peningkatan kualitas SDM kehutanan
200 200 200 200 200 200
Kegiatan Pengembang an Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Kemitraan)
895.000.000
984.500.000 1.082.950.000
1.191.245.000
1.410.369.500
Jumlah kelompok pelaku aneka usaha kehutanan
2 Klp 2 2 2 2 2 2
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
5.849.070.550
12.200.000.000
13.420.000.000
14.762.000.000
16.538.200.000
18.412.020.000
Renstra Dishut 2014-2019 Page 60
Luas Tahura R Soerjo yang dikonservasi (Ha)
300 Ha 300 450 450 450 450 450
Prosentase penurunan luas kebakaran hutan (%)
15 % 15 15 15 15 15 15
Prosentase penurunan gangguan keamanan hutan (%)
10 % 10 10 10 10 10 10
Kegiatan Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura
6.200.000.000
6.820.000.000
7.502.000.000
8.252.200.000
9.427.420.000
Jumlah bibit persemaian
160.000 160.000
160.000
165.000
190.000
190.000
190.000
Jumlah durasi pengamanan, pengendalian dan penanggulangan gangguan keamanan hutan
20 kali 20 20 20 20 20 20
Kegiatan Operasi perlindungan dan pengamanan hutan (DAK)
Jumlah sarana dan prasarana Obyek Wisata Alam (OWA)
2 paket 2 2 2 2 2 2
Kegiatan Pendamping an pelaksanaan kegiatan operasi perlindungan dan pengamanan hutan (DAK)
Renstra Dishut 2014-2019 Page 61
Jenis sarana komunikasi dan informasi
2 jenis 2 2 2 2 2 2
Kegiatan Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan
2.000.000.000
2.200.000.000
2.420.000.000
2.762.000.000
2.928.200.000
Jumlah peserta koordinasi penggunaan kawasan hutan
150 orang
150 150 150 150 150 150
Kegiatan Perlindungan hutan
1.650.000.000
1.815.000.000
1.996.500.000
2.296.150.000
2.515.765.000
Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran
300 orang
300 300 300 300 300 300
Kegiatan Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hutan
2.350.000.000
2.585.000.000
2.843.500.000
3.227.850.000
3.540.635.000
Jumlah peserta penyuluhan masyarakat desa penyangga kawasan hutan
250 orang
250 250 250 250 250 250
Program Rehabilitasi Sumberdaya Hutan
3.000.000.0
00
3.300.000.0
00
3.630.000.0
00
3.993.000.0
00
4.392.300.0
00
Luas kawasan hutan yang dikonservasi (Ha)
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Renstra Dishut 2014-2019 Page 62
Pengawasan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi di dalam dan di luar kawasan hutan
320.000.000
352.000.000 387.200.000
425.920.000 468.512.000
Luas lahan produktif hasil rehabilitasi
30 Ha 30 50 50 50 50 50
Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
200.000.000
220.000.000 242.000.000
266.200.000 292.820.000
Jumlah peserta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
100 orang
100 100 100 100 100 100
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di Sekitar Sumber Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan Pantai)
750.000.000
825.000.000 907.500.000
998.250.000 1.098.075.000
Luas areal rehabilitasi
50 50 50 50 50 50 50
Renstra Dishut 2014-2019 Page 63
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Strategis SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Departemen Kehutanan Tahun 2006-2025 dan mempertimbangkan
kesinambungan program-program pembangunan kehutanan nasional dan
regional. Di samping itu Rencana Strategis SKPD Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014-2019 juga mempertimbangkan arah pembangunan
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Jawa Timur 2005–2025 serta Rencana Awal Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
Sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yang berisi sasaran, arah
kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan
penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi
tolok ukur kinerja kepala daerah. Oleh karena itu pula dijadikan acuan bagi
penyusunan Rencana Strategi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019, dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
2014-2019 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya,
yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional yang tertuang dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005. Juga
mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program
pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019
Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 juga mempertimbangkan
Renstra Dishut 2014-2019 Page 64
arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya
sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, serta
mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 2005–2025.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
2014-2019 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok,
menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.
Periodesasi RPJMD Provinsi Jawa Timur ini disesuaikan masa jabatan
Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih, yakni 2014-2019 di mana masa jabatan
tersebut dihitung sejak tanggal pelantikan Kepala/Wakil Kepala Daerah (12
Februari 2014).
Pembangunan Kehutanan di Jawa Timur ditujukan untuk mendukung
pembangunan secara umum di Provinsi Jawa Timur. Indikator Kinerja Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
ditampilkan dalam tabel berikut :
Renstra Dishut 2014-2019 Page 65
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Target
Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan
Prosentase peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berizin (%)
% 748 unit
2,6 19
2,6 19
2,6 20
2,6 20
2,6 21
13% 847 unit
Luas pengembangan hutan rakyat (Ha)
684.000 Ha 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 709.000 Ha
Peningkatan pengamanan hutan melalui operasi gabungan dan pengamanan swakarsa masyarakat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup khususnya kawasan hutan
Prosentase penurunan luas kebakaran hutan (%)
% 10.876 Ha
15 1.700
15 1.400
15 1.200
15 1.000
15 1.000
56% 4.576 Ha
Prosentase penurunan pencurian hasil hutan (%)
% 1.212 kasus
10 122
10 109
10 99
10 89
10 80
41% 713 kasus
Luas Tahura R Soerjo yang dikonservasi (Ha)
300 Ha 450 450 450 450 450 2.550 Ha
Luas kawasan hutan yang dikonservasi (Ha)
10.000 Ha 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 Ha
Renstra Dishut 2014-2019 Page 66
Renstra Dishut 2014-2019 Page 66
BAB VII.
PENUTUP
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka sasaran
utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019 adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, menciptakan
lapangan kerja dan mampu mengurangi pengangguran terbuka dengan
didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga.
Untuk mencapai sasaran tersebut maka prioritas dan arah kebijakan
dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan provinsi Jawa Timur ditujukan pada
upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan, perlindungan dan
konservasi serta rehabilitasi sumber daya hutan dengan didasarkan pada
perencanaan pembangunan kehutanan yang mantap.
Strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan pada prinsipnya untuk memperkuat visi
Jawa Timur. Upaya yang dilakukan melalui cara :
1. Perluasan areal hutan rakyat, pemanfaatan lahan di bawah tegakan sekitar
hutan melalui pengembangan usaha non kayu di kawasan hutan.
2. Peningkatan pengamanan hutan melalui operasi gabungan dan pengamanan
swakarsa masyarakat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan
hidup khususnya kawasan hutan.
Demikian Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019 ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk lima tahun
kedepan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.
SEMESTER I SEMESTER ISEMESTER II SEMESTER II
1 Meningkatnya pemeliharaan batas Panjang tata batas kawasan hutan 45 Km 45 Km 45 Km 45 Km Bid. PKHKAkawasan hutan
2 Meningkatnya keamanan hutan dan - Jumlah Penurunan kebakaran hutan1550 kasus 7526 kasus 1025 Kasus 6.621 kasus Bid. PKHKAtertib peredaran hasil hutan 5976 kasus 6501 Kasus
3 Meningkatnya tertib pelaporan data - Produksi kayu hutan di Jatim 1.800.000 M3 2.800.000 M3 847.075 M3 1.477.075,83 M3 Bid. BPKproduksi hasil hutan 1.000.000 M3 630.367,17 M3
SUMBER DATAPENANGGUNG
JAWABNo.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
TARGET
JUMLAH
REALISASI
JUMLAHSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
- Kayu masuk melalui pelabuhan 170.000 M3 1.150.000 M3 935.200 M3 1.506.053,01 M3980.000 M3 570.853,01 M3
4 Meningkatnya pelaksanaan - Luas areal rehabilitasi - - Bid. RLPSrehabilitasi lahan kritis 72000 Ha 101.081 Ha
- Luas Lahan Kritis 125.000 Ha 90.005,20 Ha100.086,2 Ha 106.000 Ha
- Kelestarian sumber benih 10 Unit 10 Unit15 Unit 15 Unit
5 Meningkatnya rehabilitasi kawasan Luas rehabilitasi kawasan Tahura UPT TahuraTahura R.Soerjo R.Soerjo:
- Reboisasi - 500 Ha -500 Ha 500 Ha 500 Ha
- Pengkayaan - -400 Ha 400 Ha 400 Ha 400 Ha
- Penyebaran benih - -500 Ha 500 Ha 500 Ha 500 Ha
25 unit 25 unit
72.000 Ha 101.081 Ha
225.086,20 Ha 196.005,2 Ha
SEMESTER I SEMESTER ISEMESTER II SEMESTER II
SUMBER DATAPENANGGUNG
JAWABNo. TARGET
JUMLAH
REALISASI
JUMLAHSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
6 Meningkatnya keragaman data dan Data dan informasi sumberdaya 2 Judul 4 Judul 2 Judul 4 Judul Bid. Planologiinformasi sumber daya hutan (SDH) hutan 2 Judul 2 Judul
Surabaya, Februari 2013KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Ir. GATOT SOEBEKTIONO, MSPembina Utama Muda
NIP. 19550824 198203 1 011NIP. 19550824 198203 1 011
KETERANGAN
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
KETERANGAN
VISI :
MISI : Mewujudkan pelestarian fungsi hutan dan pemantapan kawasan hutan, untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur
1. Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan2. Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan3. Meningkatnya pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan4. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan5. Meningkatnya pengelolaan Tahura R.Soerjo6. Meningkatkan database kehutanan melalui inventarisasi kehutanan dan perluasan jejaring kerjasama dengan seluruh stakeholder
TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Kehutanan
FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur
Misi 1 : Mewujudkan pemantapan status dan fungsi kawasan hutan serta perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan
MATRIKS RENCANA STRATEGISDINAS KEHUTANAN PROV. JAWA TIMUR
TAHUN 2009 - 2014
Terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
TUJUAN:
Tujuan 1.1
Hal 5 dari 26
Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan
Indikator Kinerja Tujuan: - Panjang tata batas kawasan Tahura (Km) Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Km belum ada 50 50 45 selesai selesai
KEBIJAKAN PROGRAM /KEGIATAN
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 belum ada 50 50 45 selesai selesai Peningkatanpemeliharaan bataskawasan hutan.
Pemanfaatan PotensiSumber Daya Hutan
Keg :Perencanaan,pemantauan danpemantapan statuskawasan, perlindunganhutan dan penggunaankawasan hutan
NOSASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA
PERHITUNGAN
Bid. PKHKA
THN DASAR2009
TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBERDATA/
PENJAB
Meningkatnya Pemeliharaan bataskawasan hutan
2014
Panjang tata bataskawasan Tahura
Panjang tata batas (Km)
URAIAN INDIKATOR KINERJAUTAMA
2010 2011
2 3 4
20132012
Misi 1
Tujuan 1.1
Mewujudkan pemantapan status dan fungsi kawasan hutan serta perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan
Hal 5 dari 26
Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan
- Jumlah penurunan kebakaran hutan 2009 2010 2011 2012 2013 2014
11.025 9.023 6.621 6.760 6.084
KEBIJAKAN PROGRAM /KEGIATAN
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya keamanan hutan dan - Jumlah Penurunan Jumlah Luas Kebakaran (Ha) 1.200 11.025 9.023 6.621 6.760 6.084 Peningkatan Pemanfaatan Potensitertib peredaran hasil hutan kebakaran hutan perlindungan hutan. Sumber Daya Hutan
Keg :
Perlindungan hutan danpengembangan jasalingkungan sertapengendalian peredaranhasil hutan,pengembanganinfrastruktur danpengendalian
Pembinaan desa modelkonservasi
SASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL & FORMULAPERHITUNGAN
THN DASAR2009
TARGET TAHUNAN
Bid. PKHKA
2 3 4
SUMBERDATA/
PENJABURAIAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
STRATEGI PENCAPAIAN
2010 2011
Satuan
Tujuan 1.2
Indikator Kinerja Tujuan:
Hektar 1.200
NO2012 2013 2014
Hal 6 dari 26
Misi 1 :
Meningkatnya pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan
Mewujudkan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan
Tujuan 1.3
Hal 6 dari 26
2009 2010 2011 2012 2013 2014
- Jumlah produksi kayu hutan di Jatim- Kayu masuk melalui pelabuhan
KEBIJAKAN PROGRAM /KEGIATAN
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya tertib pelaporan data - Jumlah produksi kayu Jumlah produksi 1.741.917 1.848.367 2.446.359 2.800.000 3.300.000 3.350.000 Peningkatan Pemanfaatan Potensi Bid. RLPS
produksi hasil hutan hutan di Jatim kerjasama Sumber Daya Hutanpengelolaan hutan Keg :dan kehutanan serta Kerjasama Antar Daerah
-Kayu masuk melalui Jumlah kayu masuk melalui pelabuhan 900.000 1.000.000 1.050.000 1.150.000 1.250.000 1.350.000 investasi bidang dan Peningkatan
pelabuhan kehutanan. Investasi Kehutanan
Pembinaan, Sosialisasi ecolabellingpengembangan dan hutan rakyatpemberdayaankelompok LMDH dan Pembinaan dankelompok tani hutan Pengendalian Produksilainnya. Hasil Hutan
Pemberdayaan Penatausahaan Hasiltenaga penyuluh Hutan dan Pengawasanfungsional dan Pungutan Iuaranpenyuluh swadaya. Kehutanan
Peningkatan Pembinaan dan
SUMBERDATA/
PENJAB
Satuan
1.848.367
STRATEGI PENCAPAIAN
Indikator Kinerja Tujuan: 2.446.359 3.249.276 3.300.000
900.000
M3 1.741.917 3.350.000
M3
TARGET TAHUNAN
2 3 4
NOSASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA
PERHITUNGANTHN DASAR
2009URAIAN INDIKATOR KINERJAUTAMA
2010 2011 2012 20142013
1.000.000 1.050.000 1.150.000 1.250.000 1.350.000
Hal 7 dari 26
Peningkatan Pembinaan danpengelolaan hutan Pengawasan Industri Hasilrakyat. Hutan
Peningkatan Pemberdayaan UPTpemahaman Peredaran Hasil Hutanpenatausahaan hasilhutan.
Misi1 : Mewujudkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan, yang berkelanjutan
Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan
2009 2010 2011 2012 2013 2014
- Luas areal rehabilitasi 72000 72000 72000 72000 72000 72000
Tujuan 1.4
Satuan
Indikator Kinerja Tujuan: Ha
Hal 7 dari 26
- Luas lahan kritis
- Pemanfaatan dan pelestarian sumber benih
PROGRAM /KEGIATAN
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - Luas areal rehabilitasi - Jumlah luas areal rehabilitasi 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 Percepatan Pemanfaatan potensi Bid RLPS/
hutan dan lahan kritis. rehabilitasi hutan sumber daya hutan UPT Perbenihan
- Luas lahan kritis - Jumlah luas lahan kritis dan lahan kritis. Keg :Rehabilitasi Hutan dan
- Pemanfaatan dan - Jumlah sumber benih yang lestari Peningkatan Lahan ( pemanfaatan
pelestarian sumber pemanfaatan lahan lahan di bawah tegakan,
benih di bawah tegakan. pengembangan usahahutan rakyat)
Pembinaan,pengembangan dan Peningkatan partisipasipemberdayaan masyarakat melaluikelompok LMDH dan Pengelolaan Hutankelompok tani hutan Bersama Masyarakatlainnya. (PHBM), peningkatan
penyuluhan kehutananPemberdayaan dan aneka usahatenaga penyuluh kehutananfungsional danpenyuluh swadaya. Pendidikan
Kemasyarakatan Produktif
tidak ada 40 60
225.086,20
453.769,48
72000
tidak ada 25
TARGET TAHUNAN
153.086,20 81.086,20
Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi
407.088,06 297.086,20 225.086,20
tidak adatidak ada 25
72000
40 60
297.086,20
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULAPERHITUNGAN
THN DASAR2009 2012 2013
81.086,20
72000
INDIKATOR KINERJAUTAMA
2010 2014
72000 72000 72000
Ha 453.769,48
Unit tidak ada tidak ada
Ha
407.088,06 153.086,20
NOSASARAN STRATEGIS
3 42
KEBIJAKAN
STRATEGI PENCAPAIAN
URAIAN
SUMBERDATA/
PENJAB2011
Hal 8 dari 26
penyuluh swadaya. PendidikanKemasyarakatan Produktif
Percepatan dalam Rangka Mendukungpenghijauan kakija Pelatihan LMDH
PendidikanKemasyarakatan Produktifdalam Rangka MendukungPembinaan Kelembagaan
Perlindungan danKonservasi SumberdayaHutanKeg :Penanaman PohonSepanjang Jalan Nasionaldan Jalan Provinsi
Rehabilitasi LahanKritis/Potensial Kritis
APP Bidang Kehutanan
Pemberdayaan danPengembangan UPTPerbenihan TanamanHutan
Misi 1 :
Meningkatkan pengelolaan Tahura R.Soerjo
Luas rehabilitasi kawasan Tahura R. Soerjo 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1000 1000 1000 500 450 500
Tujuan 1.5
Mewujudkan pengelolaan Tahura R.Soerjo
SatuanIndikator Kinerja Tujuan:Ha- Luas areal reboisasi
Hal 8 dari 26
tidak ada tidak ada tidak ada 400 tidak ada 500
tidak ada tidak ada tidak ada 500 tidak ada 500
PROGRAM /KEGIATAN
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya rehabilitasi kawasan Peningkatan kinerja Perlindungan danTahura R.Soerjo pengelolaan konservasi sumber
- Luas areal reboisasi 1.000 1.000 1.000 500 450 500 kawasan hutan daya hutan
- Luas areal pengkayaan tidak ada tidak ada tidak ada 400 tidak ada 500 Keg :
- Luas penyebaran benih tidak ada tidak ada tidak ada 500 tidak ada 500 Pelestarian dan Penataan
Kawasan Tahura R.Soerjo
Operasi perlindungan danpengamanan hutan
`
Misi 1 : Mewujudkan inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang kehutanan serta jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan kehutanan
Meningkatkan database kehutanan melalui inventarisasi kehutanan dan perluasan jejaring kerjasama dengan seluruh stakeholder
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan
- Luas areal pengkayaan
2013 2014
- Luas areal pengkayaan
- Luas Penyebaran benih
THN DASAR2009
4Judul 3 3
STRATEGI PENCAPAIAN
URAIAN INDIKATOR KINERJAUTAMA
2010 2011
Satuan
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULAPERHITUNGAN
Luas rehabilitasikawasan Tahura
- Luas areal rehabilitasi
- Penyebaran benih
4
Ha
Ha
2
NO
4 3 3Indikator Kinerja Tujuan:
2012 KEBIJAKAN
SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN
UPT TahuraR.Soerjo
SUMBERDATA/
PENJAB
Tujuan 1.6
3
Hal 9 dari 26
PROGRAM /KEGIATAN
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3 3 4 4 4 4 Penerapan danpengembangan
Perencanaan danpengembangan hutan
system informasi Keg :pembangunan Pengamanan (safeguarding)
pembangunan kehutanan(Monitoring dan evaluasi,peningkatan data statistikdan legislasi hukumbidang kehutanan)rangka implementasipembangunan kehutanan)
NOSASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA
PERHITUNGANTHN DASAR
2009
STRATEGI PENCAPAIAN
4
2011
Judul 3 3
URAIAN INDIKATOR KINERJAUTAMA
Bid. Planologi
2 3 4
Meningkatnya keragaman data daninformasi sumber daya hutan (SDH)
Jumlah Data dan informasi sumber dayahutan
Data dan InformasiSumber Daya Hutan
KEBIJAKAN
4 3 3
2010 2012 2013 2014
TARGET TAHUNAN SUMBERDATA/
PENJAB
Hal 9 dari 26
Hal 10 dari 26Hal 10 dari 26
Hal 11 dari 26Hal 11 dari 26
Hal 12 dari 26Hal 12 dari 26
Hal 13 dari 26Hal 13 dari 26
Hal 14 dari 26Hal 14 dari 26
Pemeliharaan batas kawasan Pelaksanaan tata batas kawasan - Pemanfaatan Potensi Sumber Dayahutan hutan Alam
Kegiatan:- Perencanaan, pemantauan dan
pemantapan status kawasan,perlindungan hutan dan penggunaankawasan hutan
Meningkatnya keamanan hutan - Penurunan kebakaran 6760 Kasus Pemanfaatan Potensi Sumber Dayadan tertib peredaran hasil hutan Alamhutan Kegiatan:
- Perlindungan dan pengembanganjasa lingkungan serta pengendalian
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN
jasa lingkungan serta pengendalianperedaran hasil hutan, pengembanganinfrastruktur dan pengendalian
- Pembinaan desa model konservasi
Meningkatnya tertib pelaporan - Produksi kayu hutan rakyat 3.000.000 M3 Pemanfaatan Potensi Sumber Dayadata produksi hasil hutan Alam
Kegiatan:- Kerjasama antar Daerah dan
-Kayu masuk melalui 1.250.000 M3 Peningkatan Investasi Kehutanan pelabuhan
- Sosialisasi ecolabelling hutan rakyat
- Pembinaan dan Pengawasan IndustriHasil Hutan
- Penatausahaan hasil hutan danpengawasan pungutan iuran kehutanan
- Pembinaan dan Pengawasan Industri- Pembinaan dan Pengawasan IndustriHasil Hutan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN
- Pemberdayaan UPT Peredaran HasilHutan
Meningkatnya pelaksanaan - Luas areal rehabilitasi 72.000 Ha - Rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfa-rehabilitasi hutan dan lahan atan lahan di bawah tegakan,kritis. - Luas lahan kritis 153.086,20 Ha pengembangan usaha hutan rakyat)
- Pemanfaatan dan pelestarian 40 Unit - Peningkatan partisipasi masyarakat sumber benih melalui pengelolaan hutan bersama
masyarakat (PHBM) peningkatanpenyuluhan kehutanan dan anekausaha kehutanan
- Pendidikan kemasyarakatan produktifdalam rangka mendukung pelatihanLMDHLMDH
- Pendidikan kemasyarakatan produktifdalam rangka mendukung pembinaankelembagaan
- APP Bidang Kehutanan
- Pemberdayaan dan PengembanganUPT Perbenihan dan Tanaman Hutan
Perlindungan dan KonservasiSumber Daya HutanKegiatan:- Penanaman Pohon sepanjang Jalan
Nasional dan Jalan Provinsi
- Rehabilitasi lahan kritis dan potensialkritis
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN
Meningkatnya rehabilitasi Luas rehabilitasi kawasan Perlindungan dan Konservasikawasan Tahura R.Soerjo Tahura R.Soerjo Sumber Daya Hutan
Kegiatan:- Reboisasi 450 - Pelestarian dan penataan kawasan- Pengkayaan Tahura R.Soerjo- Penyebaran benih - Operasi perlindungan dan pengamanan
hutan
Meningkatnya keragaman data Data dan Informasi Sumber 4 Judul Perencanaan dan Perlindungandan informasi sumber daya Daya Hutan Hutanhutan (SDH) Kegiatan:
- Pengamanan (safeguarding)pembangunan kehutanan (monitoringdan evaluasi, peningkatan data statistikdan legislasi hukum bidang kehutanan)
- Pengamanan (safeguarding)- Pengamanan (safeguarding)pembangunan kehutanan (Perencanaandan penyusunan Program Satuan Kerjadalam rangka ImplementasiPembangunan Kehutanan
Jumlah Anggaran Rp. 60.706.237.000,00Program: Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan dan Program Perencanaan dan Pengembangan HutanRp. 39.859.240.000,00
Pihak KeduaGubernur Jawa Timur
Dr. H. SOEKARWO
1.669.420.000
1.501.175.000
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
ANGGARAN
3.029.405.000
723.000.000
1.259.190.000
1.150.088.000
1.212.797.000
777.925.000777.925.000
ANGGARAN
5.300.000.000
1.998.329.500
1.410.039.500,00
1.029.798.000
1.997.517.000
1.888.640.000
1.150.088.000
1.000.836.000
ANGGARAN
7173556000
4.103.990.000
1.605.250.000
4.176.860.000
2.538.360.000
1.638.500.0001.638.500.000
Program: Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan dan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Surabaya, Februari 2013Pihak Pertama
Kepala Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur
Ir. GATOT SOEBEKTIONO, MS
VISI :
MISI : Optimalisasi Pengelolaan Hutan Lestari
1. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan2. Meningkatkan perlindungan, pengamanan, dan konservasi kawasan hutan
TUGAS : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang kehutanan
FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
Misi : Optimalisasi Pengelolaan Hutan Lestari
Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kondisi Akhir Kondisi Akhir
- % Peningkatan IPHHK yang berizin 748 Unit 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 13 % (847 unit) 13 % (847 unit)
- Luas pengembangan hutan rakyat (Ha) 684.000 Ha 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 709.000 Ha 709.000 Ha
Tujuan 1
STRATEGI PENCAPAIAN
TUJUAN:
Ha
SASARAN STRATEGISDEFINISI OPERASIONAL & FORMULA
PERHITUNGAN
SatuanIndikator Kinerja
%
MATRIKS RENCANA STRATEGISDINAS KEHUTANAN PROV. JAWA TIMUR
TAHUN 2014 - 2019
NoSUMBERDATA/
PENJABURAIANINDIKATOR KINERJA
UTAMA2015 2016 2017 2018 2019
THN DASAR2014
TARGET TAHUNAN
Terwujudnya Kelestarian Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
KEBIJAKAN PROGRAM /KEGIATAN
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 % 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Program PemanfaatanPotensi Sumberdaya Hutan
748 Unit 767 786 806 826 847 Keg. Fasilitasi EkolabelingHutan RakyatKeg. Pembinaan danPengendalian Produksi HasilHutanKeg. Penatausahaan HasilHutan dan PengawasanPungutan Iuran Kehutanan
Keg. Pembinaan danPengawasan Industri HasilHutanKeg. Pemberdayaan UPTPeredaran Hasil Hutan
UPT PHH
684.000 Ha 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Keg. Monitoring, Evaluasi danPelaporanKeg. Peningkatan Kerja samaAntar DaerahKeg. APP Bidang Kehutanan
Keg. Pengembangan HutanRakyat dan PemanfaatanLahan di Bawah Tegakan
Keg. Peningkatan PartisipasiMasyarakat melaluiPengelolaan Hutan BersamaMasyarakat (PHBM)
Keg. PendidikanKemasyarakatan Produktifdalam rangka MendukungPelatihan Masyarakat DesaHutan
2 3 4
Luas pengembanganhutan rakyat (Ha)
BidangPlanologi
Bidang RLPS
Perluasan arealhutan rakyat, danpemanfaatan lahanbawah tegakan,sekitar hutan, sertapengembanganusaha non-kayu dikawasan hutan
Bidang BPK
STRATEGI PENCAPAIAN
Luas areal pengembangan hutan rakyat setiaptahunnya (Ha)
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan
SASARAN STRATEGISDEFINISI OPERASIONAL & FORMULA
PERHITUNGANNo
% Peningkatan IPHHKyang berizin
SUMBERDATA/
PENJABURAIANINDIKATOR KINERJA
UTAMA2015 2016 2017 2018 2019
THN DASAR2014
TARGET TAHUNAN
N - (N-1)(N-1)
X 100%
Keg. PendidikanKemasyarakatan Produktifdalam rangka MendukungPelatihan Masyarakat DesaHutan
Bidang RLPS
Perluasan arealhutan rakyat, danpemanfaatan lahanbawah tegakan,sekitar hutan, sertapengembanganusaha non-kayu dikawasan hutan
KEBIJAKAN PROGRAM /KEGIATAN
1 5 6 7 8 9 10 11 12 132 3 4
STRATEGI PENCAPAIANSASARAN STRATEGISDEFINISI OPERASIONAL & FORMULA
PERHITUNGANNo
SUMBERDATA/
PENJABURAIANINDIKATOR KINERJA
UTAMA2015 2016 2017 2018 2019
THN DASAR2014
TARGET TAHUNAN
Keg. Peningkatan danPengembangan KelembagaanKelompokKeg. Peningkatan SDMKehutanan dalam rangkaPengelolaan HutanKeg. PengembanganPerhutanan Sosial(Pengembangan Aneka UsahaKehutanan dan Kemitraan)
Keg. Pemberdayaan danPengembangan UPTPerbenihan Tanaman Hutan
UPT PTH
Keg. Pendidikankemasyarakatan produktifdalam mendukungmanajemen dan pemasaranpasca produk hasil hutanmasyarakat sekitar hutan
Bidang RLPS
Perluasan arealhutan rakyat, danpemanfaatan lahanbawah tegakan,sekitar hutan, sertapengembanganusaha non-kayu dikawasan hutan
Misi : Optimalisasi Pengelolaan Hutan Lestari
Tujuan 2 Meningkatkan perlindungan, pengamanan, dan konservasi kawasan hutan
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kondisi Akhir Kondisi Akhir
- 10.876,7 Ha 15 15 15 15 15 4.576 Ha 4.576 Ha- 1.212 Kasus 10 10 10 10 10 713 Kasus 713 Kasus- Luas Tahura R Soerjo yang dikonservasi (Ha) 300 Ha 450 450 450 450 450 2.550 Ha 2.550 Ha- Luas kawasan hutan yang dikonservasi (Ha) 10.000 Ha 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 Ha 60.000 Ha
KEBIJAKAN PROGRAM /KEGIATAN
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 % 15 15 15 15 1510.876,7 Ha 9176 7776 6576 5576 4576
Keg. Pemantapan danPemantauan StatusKawasan Hutan
% 10 10 10 10 10 Keg. Perlindungan Hutan
1.212 Kasus 1.090 981 882 793 713 Keg. KonservasiSumberdaya Hutan
300 Ha 450 450 450 450 450
THN DASAR2014
STRATEGI PENCAPAIAN SUMBERDATA/
PENJAB2018 2019
TARGET TAHUNAN
2015 2016 2017
UPTTahura R
Soerjo
Peningkatanpengamananhutan melaluioperasigabungan danpengamananswakarsamasyarakatserta upayarehabilitasi danrekonstruksilingkunganhidupkhususnyakawasan hutan
BidangPKHKA
BidangRLPS
Luas kawasan hutan yangdikonversi per tahun
Meningkatnya perlindungan,pengamanan dan konservasi
Luas kawasanhutan yangdikonservasi (Ha)
Luas kawasan hutan Tahura RSoerjo yang dikonservasi per tahun
Luas Tahura RSoerjo yangdikonservasi (Ha)
Program Perlindungandan Konservasi
Keg. Pelestarian danPenataan Kawsan HutanTahura R Soerjo
2 3 4
% Penurunanpencurian hasilhutan
% Penurunanluas kebakaran
% Penurunan pencurian hasil hutan %
NoSASARAN STRATEGIS
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULAPERHITUNGAN
HaHa
URAIAN INDIKATORKINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Satuan
% Penurunan luas kebakaran hutan %
(N-1) - N(N-1)
X 100%
(N-1) - N(N-1)
X 100%
10.000 Ha 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Program RehabilitasiSumberdaya HutanKeg. PengawasanKegiatan RehabilitasiHutan dan Lahan sertaReklamasi di dalam danKeg. Peningkatan PeranSerta Masyarakat dalamRehabilitasi Hutan danLahanKeg. Rehabilitasi Hutandan Lahan (Penanamandi Sekitar Sumber Air,Penghijauan Lingkungan,Rehabilitasi Mangrovedan Pantai)
UPTTahura R
Soerjo
Peningkatanpengamananhutan melaluioperasigabungan danpengamananswakarsamasyarakatserta upayarehabilitasi danrekonstruksilingkunganhidupkhususnyakawasan hutan
BidangRLPS
Luas kawasan hutan yangdikonversi per tahun
Luas kawasanhutan yangdikonservasi (Ha)
Luas Tahura RSoerjo yangdikonservasi (Ha)
Keg. Pelestarian danPenataan Kawsan HutanTahura R Soerjo
1 10 90 900 100 9 1 102 9 90 810 100 8,1 2 93 8,1 90 729 100 7,29 3 8,14 7,29 90 656,1 100 6,561 4 7,295 6,561 90 590,49 100 5,9049 5 6,561
-40,951 59,049-40,951
90 900 100 990 810 100 8,190 729 100 7,2990 656,1 100 6,56190 590,49 100 5,9049
-40,951 59,049-40,951