daftar isi - kppn tanjungbalai | layanan kami ... · web viewpendahuluan terpenuhinya tenaga teknis...
TRANSCRIPT
Pendahuluan
Terpenuhinya tenaga teknis satker/UAKPA yang handal dalam pengelolaan
keuangan satker, merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya penatausahaan dan
penyusunan laporan keuangan satker yang akurat, transparan dan tepat waktu.
Dalam rangka terpenuhinya tenaga teknis satker/UAKPA yang handal dalam
penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun
sebelumnya, pada tanggal 26 s.d. 28 Mei 2011 telah dilaksanakan sosialisasi dan
bimbingan teknis Paket Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat bagi tenaga teknis pada satker/UAKPA dalam wilayah kerja KPPN
Tebing Tinggi.
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan pada 3
lokasi, antara lain :
1. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para Bendahara dan
Operator satker/UAKPA dalam wilayah Kota Tebing Tinggi, dilaksanakan pada
tanggal 26 Mei 2011 bertempat di Aula KPPN Tebing Tinggi.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para Bendahara dan
Operator satker/UAKPA dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai,
dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2011 bertempat di Aula Kantor Kementerian
Agama Kab. Serdang Bedagai di Sei Rampah.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para Bendahara dan
Operator satker/UAKPA dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, dilaksanakan
pada tanggal 28 Mei 2011 bertempat di Aula MAN Lubuk Pakam.
Pemilihan tempat tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi
satker untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena terdapat beberapa satker/UAKPA
yang lokasinya relatif jauh dari Kota Tebing Tinggi antara lain Cabang Rutan di
Labuhan Deli, Cabang Rutan di Pancur Batu, Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk
Pakam di Labuhan Deli, dan Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur
Batu.
Nara sumber/pemateri pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Paket
Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ini, terdiri
dari :
1. Kepala KPPN Tebing Tinggi, Drs. Makhruddin Ginting S.
NIP.195601011978011003.
1
2. Kepala Seksi Verifiksasi dan Akuntansi KPPN Tebing Tinggi, Murphy Siburian,
NIP.195904121984081001.
dan didukung oleh Panitia Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Peraturan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, berdasarkan Keputusan
Kepala KPPN Tebing Tinggi Nomor KEP-007/WPB.02/KP.0210/2010,
KEP-008/WPB.02/KP.0210/2010, dan KEP-009/WPB.02/KP.0210/2010 tanggal 18
Mei 2011 (terlampir).
Modul yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan
teknis adalah Modul Penyuluh Perbendaharaan dan Modul Bimtek Perbendaharaan
yang diterbitkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari
Modul Bagan Akun Standar, Modul Pembukuan dan Penyusunan LPJ Bendahara,
Modul Sistem Akuntansi Instansi, dan Modul Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
2
Pelaksanaan Kegiatan
1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Kota Tebing Tinggi.
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Paket Peraturan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bagi satker/UAKPA dalam wilayah Kota
Tebing Tinggi dibuka secara resmi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 pukul 09.00
WIB oleh Kepala KPPN Tebing Tinggi.
Dalam pengarahannya, Kepala KPPN Tebing Tinggi menjelaskan bahwa
maksud dari pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis adalah untuk
meningkatkan kemampuan Bendahara dan Operator satker/UAKPA dalam
pengelolaan keuangan dan tujuannya adalah terwujudnya Laporan Keuangan
satker/UAKPA yang akuntabel, akurat, transparan dan tepat waktu.
Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2009 yang merupakan hasil dari penyandingan Laporan Keuangan K/L Tahun
2009 dan Laporan Keuangan BUN Tahun 2009 memperoleh penilaian wajar dengan
pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara penilaian
terhadap LKPP Tahun 2010 belum diumumkan oleh BPK. Namun demikian harapan
kita bersama kiranya LKPP Tahun 2010 memperoleh penilaian wajar tanpa
pengecualian (WTP).
Penilaian WTP dari BPK tentunya tidak diperoleh secara cuma-cuma, namun
diperoleh dari hasil kerja keras K/L dan BUN. Wujud dari hasil kerja keras tersebut
adalah terpenuhinya Laporan Keuangan K/L dan Laporan Keuangan BUN yang
akuntabel, akurat, transparan dan tepat waktu.
Dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan K/L Tahun 2011 dengan
penilaian WTP, Kepala KPPN Tebing Tinggi menghimbau agar satker/UAKPA lebih
memahami tujuan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, antara lain :
- Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan,
pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan
standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
- Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan
kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi
yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan
terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
3
- Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu
instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan.
- Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara
efisien
Dengan pemahaman yang baik terhadap tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat tersebut, diharapkan pengelola keuangan satker dapat konsisten dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan yang disajikan
dapat menyajikan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu serta dapat
dipercaya, dan pada akhirnya akan bermanfaat untuk perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.
Pada akhir pengarahannya, Kepala KPPN Tebing Tinggi menghimbau agar
Bendahara dan Operator satker bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan
sosialisasi dan bimbingan teknis ini, sehingga pengetahuan dan ketrampilan teknis
yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas
pada satker masing-masing.
Dengan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknis serta kerja keras
dari pengelola keuangan khususnya Bendahara dan Operator satker/UAKPA akan
sangat mendukung terpenuhinya laporan keuangan satker/UAKPA yang akurat,
transparan dan tepat waktu.
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan dalam 4
(empat) sesi, antara lain :
- Sesi Pertama : Penjelasan atas PMK-91/2007 tentang Bagan Akun
Standar yang disampaikan oleh Kepala KPPN Tebing
Tinggi.
- Sesi Kedua : Penjelasan atas PMK-171/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang
disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
- Sesi Ketiga : Penjelasan atas PMK-73/2007 tentang Penatausahaan
dan Penyusunan LPJ Bendahara yang disampaikan oleh
Kepala Seksi Verifikasi Dan Akuntansi.
- Sesi Keempat : Tanya-jawab terhadap permasalahan dan kendala yang
dihadapi satker sehari-hari terkait dengan pengelolaan
4
keuangan pada satker/UAKPA yang dipandu oleh Kepala
Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
Resume sesi tanya jawab pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pada
tanggal 26 Mei 2011, sebagai berikut :
1) Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi
Tahun 2011, kami menerima SKPA untuk kegiatan pengelolaan pertanahan.
Dalam SKPA tersebut, terdapat dana belanja bahan (akun 521211) dengan
rincian : belanja ATK, belanja bahan teknis, belanja bahan lapang, penjilidan
dan konsumsi. Saat ini kami sangat membutuhkan mesin ketik untuk
mendukung operasional kegiatan pada kantor kami. Apakah dana tersebut
dapat kami gunakan untuk pembelian mesin ketik tersebut?
Pendapat dari KPPN :
Dana yang dialokasikan dalam SKPA tersebut adalah dana untuk paket
kegiatan pengelolaan pertanahan antara lain pengukuran tanah. Dana tersebut
termasuk dalam belanja barang, sedangkan untuk pengadaan mesin ketik,
seharusnya dibiayai dari belanja modal. Jadi dana yang telah dialokasikan
dalam SKPA agar direalisasikan sesuai dengan POK-nya dan tidak boleh
dialihkan penggunaannya kecuali setelah dilakukan revisi dan mendapat
pengesahan Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Dirtjen
Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Untuk hal tersebut, satker
diharapkan berkoordinasi dengan satker pemberi dana SKPA.
2) Kejari Tebing Tinggi
a) BKU Bendahara Pengeluaran Kejari Tebing Tinggi bulan Januari s.d. Mei
2011 dibuat dengan tulis tangan. Untuk bulan Juni 2011 apakah BKU
tersebut dapat dilanjutkan dengan menggunakan komputer?
b) Berdasarkan penjelasan melalui bimbingan teknis ini, contoh Buku
Pengawasan Anggaran dibuatkan satu untuk semua kelompok akun.
Apakah Buku Pengawasan Anggaran dapat dibuat per kelompok akun?
Pendapat KPPN :
a) BKU bulan Januari s.d. Mei 2011 yang dibuat dengan tulis tangan dapat
dilanjutkan dengan menggunakan komputer untuk bulan berikutnya. BKU
yang dibuat dengan menggunakan komputer agar dicetak setiap bulan
5
dan hasil cetakan BKU tersebut disatukan dalam file tersendiri bersama-
sama dengan BKU sebelumnya yang dibuat dengan tulis tangan.
b) Buku Pengawasan Anggaran dapat dibuat per kelompok akun. Yang
terpenting adalah, dengan adanya buku pengawasan anggaran tersebut,
pengelola keuangan satker dapat mengetahui ketersediaan pagu belanja
pada kelompok akun/akun belanja tersebut.
3) BPS Kota Tebing Tinggi
Apakah dana UP yang telah direalisasikan namun belum di SPM GU-kan
(kuitansi yang belum di SPM GU-kan) termasuk sebagai unsur pengurangan
(kolom A.1.5) pada LPJ Bendahara Pengeluaran?
Pendapat KPPN :
Dana UP yang telah direalisasikan namun belum di SPM GU-kan (kuitansi yang
belum di SPM GU-kan) tersebut termasuk sebagai unsur pengurangan pada
kolom A.1.5 serta unsur pengurangan pada kolom B.1.5 pada LPJ Bendahara
Pengeluaran.
4) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi
Kami menerima dana dropping dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Bagaimana penatausahaannya terkait dengan penyusunan LPJ Bendahara
Pengeluaran?
Pendapat KPPN :
Transaksi atas dana dropping tersebut agar ditausahakan pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, dan Buku Pembantu Lain-lain (disesuaikan
dengan dana kegiatan tersebut). Penatausahaan transaksi atas dana dropping
tersebut tidak boleh digabung dengan Buku Pembantu UP/Pajak/dsb.
Penambahan dan pengurangan atas dana tersebut agar dituangkan dalam LPJ
Bendahara pada kolom A.1 dan B.4.
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis diikuti oleh 23 orang pejabat
pengelola keuangan pada satker/UAKPA dalam wilayah Kota Tebing Tinggi (daftar
hadir terlampir).
Sebelum penutupan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, Kepala KPPN
berkesempatan memberikan penjelasan tentang informasi layanan perbendaharaan
yang dapat diunduh melalui website KPPN Tebing Tinggi pada
6
www.kppntebingtinggi.net dan website Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada
www.perbendaharaan.go.id.
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Paket Peraturan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuagan Pemerintah Pusat bagi satker/UAKPA dalam wilayah Kota
Tebing Tinggi ditutup secara resmi oleh Kepala KPPN Tebing Tinggi pada pukul
15.15 WIB.
7
2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Kabupaten Serdang Bedagai.
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Paket Peraturan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bagi satker/UAKPA dalam wilayah
Kabupaten Serdang Bedagai dibuka secara resmi pada hari Jumat tanggal 27 Mei
2011 pukul 09.00 WIB oleh Kepala KPPN Tebing Tinggi.
Dalam pengarahannya, Kepala KPPN Tebing Tinggi menjelaskan bahwa
maksud dari pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis adalah untuk
meningkatkan kemampuan Bendahara dan Operator satker/UAKPA dalam
pengelolaan keuangan dan tujuannya adalah terwujudnya Laporan Keuangan
satker/UAKPA yang akuntabel, akurat, transparan dan tepat waktu.
Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2009 yang merupakan hasil dari penyandingan Laporan Keuangan K/L Tahun
2009 dan Laporan Keuangan BUN Tahun 2009 memperoleh penilaian wajar dengan
pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara penilaian
terhadap LKPP Tahun 2010 belum diumumkan oleh BPK. Namun demikian harapan
kita bersama kiranya LKPP Tahun 2010 memperoleh penilaian wajar tanpa
pengecualian (WTP).
Penilaian WTP dari BPK tentunya tidak diperoleh secara cuma-cuma, namun
diperoleh dari hasil kerja keras K/L dan BUN. Wujud dari hasil kerja keras tersebut
adalah terpenuhinya Laporan Keuangan K/L dan Laporan Keuangan BUN yang
akuntabel, akurat, transparan dan tepat waktu.
Dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan K/L Tahun 2011 dengan
penilaian WTP, Kepala KPPN Tebing Tinggi menghimbau agar satker/UAKPA lebih
memahami tujuan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, antara lain :
- Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan,
pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan
standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
- Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan
kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi
yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan
terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
- Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu
instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan.
8
- Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara
efisien
Dengan pemahaman yang baik terhadap tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat tersebut, diharapkan pengelola keuangan satker dapat konsisten dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan yang disajikan
dapat menyajikan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu serta dapat
dipercaya, dan pada akhirnya akan bermanfaat untuk perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.
Pada akhir pengarahannya, Kepala KPPN Tebing Tinggi menghimbau agar
Bendahara dan Operator satker bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan
sosialisasi dan bimbingan teknis ini, sehingga pengetahuan dan ketrampilan teknis
yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas
pada satker masing-masing.
Dengan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknis serta kerja keras
dari pengelola keuangan khususnya Bendahara dan Operator satker/UAKPA akan
sangat mendukung terpenuhinya laporan keuangan satker/UAKPA yang akurat,
transparan dan tepat waktu.
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan dalam 4
(empat) sesi, antara lain :
- Sesi Pertama : Penjelasan atas PMK-91/2007 tentang Bagan Akun
Standar yang disampaikan oleh Kepala KPPN Tebing
Tinggi.
- Sesi Kedua : Penjelasan atas PMK-171/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang
disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
- Sesi Ketiga : Penjelasan atas PMK-73/2007 tentang Penatausahaan
dan Penyusunan LPJ Bendahara yang disampaikan oleh
Kepala Seksi Verifikasi Dan Akuntansi.
- Sesi Keempat : Tanya-jawab terhadap permasalahan dan kendala yang
dihadapi satker sehari-hari terkait dengan pengelolaan
keuangan pada satker/UAKPA yang dipandu oleh Kepala
Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
9
Resume sesi tanya jawab pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pada
tanggal 27 Mei 2011 di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai berikut :
1) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai
Pejabat KPA pada Badan Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai sampai
dengan pertengahan bulan Mei 2011 adalah Plt.Kepala Badan Ketahanan
Pangan Kab. Serdang Bedagai sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA
TA.2011. Pada pertengahan bulan Mei 2011 Kepala Badan Ketahanan Pangan
Kab.Serdang Bedagai yang definitif telah diangkat dan dilantik oleh Bupati Kab.
Serdang Bedagai dan penunjukannya selaku KPA telah diteruskan ke Kantor
Pusat K/L pemberi dana DIPA-TP, namun hingga saat ini SK ralat atas Pejabat
KPA yang tercantum dalam DIPA TA.2011 tersebut belum diterima. Apakah
penunjukan KPA sebelumnya masih berlaku sambil menunggu SK ralat Pejabat
KPA yang baru diterima?
Pendapat KPPN :
Pengangkatan dan pelantikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Serdang
Bedagai yang baru dan penunjukan sebagai KPA secara otomatis berlaku
sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut.
Surat pemberitahuan tentang pergantian Pejabat KPA tersebut agar
disampaikan ke KPPN Tebing Tinggi disertai dengan Salinan SK
Pengangkatan dan Surat Pernyataan Pelantikan serta spesimen tanda-tangan
dan paraf pejabat bersangkutan.
Pengelolaan keuangan termasuk pengajuan SPM ke KPPN Tebing Tinggi
dapat dilaksanakan menunggu terbitnya ralat terhadap nama pejabat KPA yang
tertera dalam DIPA bersangkutan.
2) Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai
a) Dalam pengelolaan keuangan pada BPS Kab. Serdang Bedagai terdapat
transfer dana dari Kantor Pusat melalui rekening Bendahara
Pengeluaran. Apakah terhadap dana tersebut dilakukan pencatatan
dalam Neraca dan LPJ Bendahara Pengeluaran?
b) Dalam pengajuan SPM-GUP Belanja Pemeliharaan, terdapat biaya
pemeliharaan kendaraan bermotor yang dikerjakan oleh PT. Toyota Motor
Medan. Kami mengalami kendala untuk melampirkan fotocopi SSP PPN
atas pemeliharaan kendaraan bermotor pada SPM tersebut, karena fihak
10
ketiga hanya menyerahkan bukti pembayaran atas pemeliharaan
kendaraan bermotor (nilai kuitansi/bukti pembayaran sudah
mencantumkan nilai pekerjaan dan PPN yang dipungut), namun SSP-
PPN tersebut tidak diserahkan kepada kami.
c) Pada tahun 2011 ini, BPS Kab. Serdang Bedagai menerima SKPA dari
BPS Provinsi Sumatera Utara demikian pula dengan BPS Kab. Deli
Serdang dan BPS Kota Tebing Tinggi. Bagaimana cara yang harus kami
lakukan dalam penerbitan SPM atas SKPA tersebut agar tidak
menimbulkan kesulitan karena terdapatnya penomoran ganda atas SPM
yang diajukan ke KPPN Tebing Tinggi?
d) Kami merasa kesulitan dalam pengisian LPJ Bendahara Pengeluaran,
mohon diberikan penjelasan tentang tata cara pengisiannya untuk
menghindari adanya pengembalian LPJ tersebut oleh KPPN Tebing
Tinggi.
Pendapat KPPN :
a) Terhadap dana transfer yang diterima melalui rekening Bendahara
Pengeluaran tersebut, transaksi penerimaan dan pengeluarannya agar
dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu serta dituangkan
dalam LPJ Bendahara, tetapi tidak dicatat dalam Neraca.
b) PT.Toyota Motor Medan selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP)
menyetorkan PPN atas penyerahan barang/jasa secara kumulatif setiap
bulannya. Solusi atas kendala penyampaian copi bukti setor PPN tersebut
dapat dilakukan dengan melampirkan bukti pembayaran belanja
pemeliharaan (yang dilegalisir) pada SPM-GUP Belanja Pemeliharaan
yang diajukan ke KPPN Tebing Tinggi.
c) Sesuai Pasal 12 PER-20/PB/2011, penerbitan SPM atas dasar SKPA
harus mencantumkan BAES1, Satker, Jenis Kewenangan, Fungsi,
Subfungsi, Program, Kegiatan, Output, dan Akun, dan Lokasi sesuai data
pada SKPA yang diterima.
Hal ini cenderung menimbulkan kendala pada saat pengajuan SPM ke
KPPN Tebing Tinggi, karena sangat dimungkinkan terdapatnya nomor
SPM yang sama atas pengajuan SPM oleh beberapa satker penerima
SKPA yang berada dalam wilayah kerja KPPN Tebing Tinggi.
11
Sebagaimana diketahui, apabila terdapat nomor SPM yang sama atas
dua atau lebih SPM yang diajukan oleh satker (kode dan nama satker
yang sama) maka aplikasi SP2D pada KPPN akan membaca ”nomor
SPM telah digunakan” dan ADK SPM tersebut tidak dapat diterima.
Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan kepada satker BPS Kab.
Serdang Bedagai, BPS Kab. Deli Serdang, dan BPS Kota Tebing Tinggi
selaku penerima SKPA dari BPS Provinsi Sumatera Utara agar
berkonsultasi dengan BPS Provinsi Sumatera Utara dalam kaitannya
dengan penomoran SPM tersebut, dan jika dimungkinkan dapat dilakukan
alokasi nomor SPM oleh BPS Provinsi Sumatera Utara untuk masing-
masing satker penerima SKPA.
d) Dalam kaitannya dengan penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN Tebing
Tinggi, disarankan kepada Bendahara hal-hal sebagai berikut :
- melakukan penatausahaan dokumen sumber pembukuan
bendahara secara tertib pada Buku Kas Umum, Buku-buku
Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran sesuai dengan pasal 4
Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009;
- melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan
Laporan Keuangan UAKPA sekurang-kurangnya satu kali dalam
satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN sesuai
dengan pasal 10 Perdirjen Perbendaharaan Nomor
PER-47/PB/2009;
- menyusun LPJ berdasarkan Buku Kas Umum, Buku-buku
Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa
dan direkonsiliasi oleh Kuasa PA sesuai dengan pasal 12 Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009.
Apabila hal-hal tersebut dilakukan secara tertib, maka dapat dipastikan
penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN Tebing Tinggi tidak akan
mengalami kendala.
3) Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai
Mohon penjelasan pengenaan PPN dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang
dan PPh Pasal 23 atas pengadaan konsumsi.
12
Pendapat KPPN :
- Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/
KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, Bendaharawan Pemerintah
dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemu-
ngut Pajak Pertambahan Nilai.
- Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemer-
intah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib
memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pa-
jak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor
563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Benda-
harawan Pemerintah dalam hal :
a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah;
b. pembayaran untuk pembebasan tanah;
c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut
dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Ba-
han Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
e. pembayaran atas rekening telepon;
f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pe-
rusahaan penerbangan; atau
g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang
menurut ketentuan Perundangundangan yang berlaku tidak dike-
nakan Pajak Pertambahan Nilai
- Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan
Nomor-563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, Pajak Pertamba-
han Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang se-
hubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 13
1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hu-
ruf a, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemer-
intah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.
- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000,
Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c
meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun
tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha
jasa boga atau catering.
- Berdasarkan pasal 3 ayat (1) e Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 : Pembayaran yang dilakukan
oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, hu-
ruf c dan, huruf d , berkenaan dengan :
1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah;
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas,
pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 : Imbalan sehubungan den-
gan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ten-
tang Paiak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Peng-
hasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.
Sesuai dengan penjelasan diatas, terhadap pembayaran atas pengadaan
barang dan pengadaan konsumsi oleh usaha jasa boga atau catering dengan
jumlah tagihan diatas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipungut PPN, sedan-
gkan untuk pengadaan konsumsi yang disajikan oleh hotel, restoran, rumah
makan, warung dan sejenisnya tidak dikenakan PPN.
14
Pembayaran atas pengadaan barang dengan jumlah tagihan diatas Rp
2.000.000,- (dua juta rupiah) dipungut PPh Pasal 22, sedangkan untuk pen-
gadaan konsumsi tanpa batasan jumlah tagihan dipungut PPh Pasal 23.
4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
Pertanyaan :
Apakah terhadap pembayaran uang saku bagi PNS dan non-PNS dipungut
PPh Pasal 21?
Pendapat KPPN :
- Berdasarkan pasal 5 ayat (1) c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-15/PJ/2006, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah upah
harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima
atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang
saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan
atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- Berdasarkan pasal 5 ayat (1) e.13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-15/PJ/2006, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain seba-
gai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang di-
lakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari peserta
pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan se-
bagai calon pegawai;
Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) c dan ayat (1) e.13, pembayaran uang saku
bagi PNS dan non-PNS dipungut PPh Pasal 21.
5) MIN Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
Dalam DIPA TA.2011 MIN Dolok Masihul terdapat dana belanja barang yang
bersumber dari dana BOS. Mohon penjelasan tentang pemungutan pajak atas
belanja barang tersebut.
Pendapat KPPN :
Berdasarkan pasal 3 ayat (1) h Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 : pembayaran untuk pembelian
15
barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis diikuti oleh 23 orang pejabat
pengelola keuangan pada satker/UAKPA dalam wilayah Kabupaten Serdang
Bedagai (daftar hadir terlampir).
Sebelum penutupan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, Kepala KPPN
berkesempatan memberikan penjelasan tentang informasi layanan perbendaharaan
yang dapat diunduh melalui website KPPN Tebing Tinggi pada
www.kppntebingtinggi.net dan website Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada
www.perbendaharaan.go.id.
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Paket Peraturan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuagan Pemerintah Pusat bagi satker/UAKPA dalam wilayah
Kabupaten Serdang Bedagai ditutup secara resmi oleh Kepala KPPN Tebing Tinggi
pada pukul 15.00 WIB.
16
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Kabupaten Deli Serdang.
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Paket Peraturan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bagi satker/UAKPA dalam wilayah
Kabupaten Serdang Bedagai dibuka secara resmi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei
2011 pukul 09.00 WIB oleh Kepala KPPN Tebing Tinggi.
Dalam pengarahannya, Kepala KPPN Tebing Tinggi menjelaskan bahwa
maksud dari pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis adalah untuk
meningkatkan kemampuan Bendahara dan Operator satker/UAKPA dalam
pengelolaan keuangan dan tujuannya adalah terwujudnya Laporan Keuangan
satker/UAKPA yang akuntabel, akurat, transparan dan tepat waktu.
Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2009 yang merupakan hasil dari penyandingan Laporan Keuangan K/L Tahun
2009 dan Laporan Keuangan BUN Tahun 2009 memperoleh penilaian wajar dengan
pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara penilaian
terhadap LKPP Tahun 2010 belum diumumkan oleh BPK. Namun demikian harapan
kita bersama kiranya LKPP Tahun 2010 memperoleh penilaian wajar tanpa
pengecualian (WTP).
Penilaian WTP dari BPK tentunya tidak diperoleh secara cuma-cuma, namun
diperoleh dari hasil kerja keras K/L dan BUN. Wujud dari hasil kerja keras tersebut
adalah terpenuhinya Laporan Keuangan K/L dan Laporan Keuangan BUN yang
akuntabel, akurat, transparan dan tepat waktu.
Dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan K/L Tahun 2011 dengan
penilaian WTP, Kepala KPPN Tebing Tinggi menghimbau agar satker/UAKPA lebih
memahami tujuan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, antara lain :
- Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan,
pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan
standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
- Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan
kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi
yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan
terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
- Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu
instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan.
17
- Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara
efisien
Dengan pemahaman yang baik terhadap tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat tersebut, diharapkan pengelola keuangan satker dapat konsisten dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan yang disajikan
dapat menyajikan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu serta dapat
dipercaya, dan pada akhirnya akan bermanfaat untuk perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.
Pada akhir pengarahannya, Kepala KPPN Tebing Tinggi menghimbau agar
Bendahara dan Operator satker bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan
sosialisasi dan bimbingan teknis ini, sehingga pengetahuan dan ketrampilan teknis
yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas
pada satker masing-masing.
Dengan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknis serta kerja keras
dari pengelola keuangan khususnya Bendahara dan Operator satker/UAKPA akan
sangat mendukung terpenuhinya laporan keuangan satker/UAKPA yang akurat,
transparan dan tepat waktu.
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan dalam 4
(empat) sesi, antara lain :
- Sesi Pertama : Penjelasan atas PMK-91/2007 tentang Bagan Akun
Standar yang disampaikan oleh Kepala KPPN Tebing
Tinggi.
- Sesi Kedua : Penjelasan atas PMK-171/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang
disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
- Sesi Ketiga : Penjelasan atas PMK-73/2007 tentang Penatausahaan
dan Penyusunan LPJ Bendahara yang disampaikan oleh
Kepala Seksi Verifikasi Dan Akuntansi.
- Sesi Keempat : Tanya-jawab terhadap permasalahan dan kendala yang
dihadapi satker sehari-hari terkait dengan pengelolaan
keuangan pada satker/UAKPA yang dipandu oleh Kepala
Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
18
Resume sesi tanya jawab pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pada
tanggal 28 Mei 2011, sebagai berikut :
1) Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Pertanyaan :
Pada tahun 2011, Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang menerima 3 (tiga)
SKPA untuk kegiatan pertanahan. Berhubung jumlah tenaga teknis pengelola
keuangan pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang kurang memadai,
mohon pertimbangan agar penyampaian laporan keuangan SKPA tersebut
dapat disatukan dengan laporan keuangan atas dana yang bersumber dari
DIPA.
Pendapat KPPN :
Berdasarkan pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-20/PB/2011 tanggal 7 April 2011, Kuasa PA Penerima menyelenggarakan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas pelaksanaan SKPA secara
terpisah dengan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan atas dana DIPA yang dikelolanya.
Dengan demikian, penyampaian laporan keuangan atas SKPA tidak dapat
disatukan dengan laporan keuangan atas dana DIPA satker.
2) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
Pertanyaan :
a) Pada DIPA TA 2011 terdapat dana BOK Puskesmas untuk Belanja
Barang Fisik Lainnya Tugas Pembantuan (akun 521411). Mohon
penjelasan atas pengajuan TUP untuk kegiatan tersebut, karena dalam
rincian penggunaan dana tersebut terdapat permintaan dari beberapa
Puskesmas yang jumlahnya melebihi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).
b) Dalam penjelasan terdahulu kami mendengarkan bahwa terhadap
penggunaan dana BOS untuk belanja barang tidak dikenakan PPh Pasal
22. Bagaimana dengan penggunaan dana BOK Puskesmas untuk belanja
barang, apakah tidak dapat diperlakukan sama?
19
Pendapat KPPN :
a) Berdasarkan pasal 7 ayat (12) Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011, ”pembayaran yang dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi
Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor
dan perjalanan dinas.
Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-5293/PB/2011 tanggal 30 Mei 2011 butir 2.a, akun 521411 (Belanja
Barang Fisik Lainnya Tugas Pembantuan) dapat digunakan untuk
mencatat komponen pengeluaran dana BOK berupa :
- Transpor petugas dan kader dalam rangka melaksanakan kegiatan
di luar gedung, termasuk orientasi, penyuluhan program, dan
surveilans;
- Pembayaran bahan habis pakai, diantaranya adalah operasional
Posyandu, pemberian makanan tambahan bagi pemulihan kasus
gizi buruk, dan penyediaan ATK;
- Biaya pemeliharaan seperti pemeliharaan coldchain vaksin, dan
pembuatan cincin sumur.
Berkenaan dengan terdapatnya permintaan dana dari beberapa
Puskesmas yang melebihi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
disarankan agar dirinci penggunaannya sesuai surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-5293/PB/2011 tanggal 30 Mei 2011 atau
dengan melampirkan copy POA dana BOK Puskesmas tersebut.
b) Dalam pasal 3 ayat (1) h Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 disebutkan : dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, pembayaran untuk pembelian
barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS).
Dengan demikian pembayaran untuk pembelian barang sehubungan
dengan penggunaan dana BOK Puskesmas tidak termasuk yang
dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
20
3) MIN Bintang Bayu Pergajahan Kab. Deli Serdang
Pertanyaan :
Pada tahun 2010, dana DIPA TA.2010 MIN Bintang Bayu tidak cukup untuk
membayar Tunjangan Profesi Guru Tahun 2010. Apakah dapat dilakukan revisi
POK DIPA TA.2011 atas dana tunjangan profesi guru (akun 511152), untuk
menampung pembayaran kekurangan tunjangan profesi guru tahun 2010
tersebut.
Pendapat KPPN :
Dalam pasal 17 dan 18 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011 disebutkan :
Pasal 17 ayat (1) : Pergeseran antar komponen untuk memenuhi kebutuhan
Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (4) huruf a dilakukan dalam rangka menjamin
penyelenggaraan satuan kerja untuk melaksanakan tu-
gas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun.
Pasal 17 ayat (2) : Pergeseran antar komponen untuk memenuhi kebutuhan
Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi Sasaran
Kinerja satuan kerja.
Pasal 18 : Pergeseran antar komponen dalam satu Keluaran sepan-
jang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran
honorarium yang sudah ada sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dapat dilakukan untuk
mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan
dan/atau penambahan volume Keluaran satuan kerja.
Terhadap revisi POK tersebut diatas, dapat dilakukan sepanjang memenuhi
persyaratan yang disebutkan dalam pasal 17 dan 18 Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011.
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis diikuti oleh 23 orang pejabat
pengelola keuangan pada satker/UAKPA dalam wilayah Kabupaten Serdang
Bedagai (daftar hadir terlampir).
Sebelum penutupan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, Kepala KPPN
berkesempatan memberikan penjelasan tentang informasi layanan perbendaharaan
21
yang dapat diunduh melalui website KPPN Tebing Tinggi pada
www.kppntebingtinggi.net dan website Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada
www.perbendaharaan.go.id.
Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Paket Peraturan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuagan Pemerintah Pusat bagi satker/UAKPA dalam wilayah
Kabupaten Deli Serdang ditutup secara resmi oleh Kepala KPPN Tebing Tinggi pada
pukul 15.00 WIB.
Penutup
22
Layanan prima KPPN Tebing Tinggi berupa penerbitan SP2D dan rekonsiliasi
laporan keuangan dengan produk akhirnya Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN
Tebing Tinggi yang kredibel dan tepat waktu akan tercapai jika kedua belah pihak
baik KPPN Tebing Tinggi maupun satker/UAKPA yang dilayani saling meningkatkan
kinerjanya.
Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis Paket Peraturan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ini, diharapkan akan dapat
meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pada satker/UAKPA, antara lain :
1. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pengelola keuangan
satker/UAKPA dalam
2. perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan
Keuangan Satker/UAKPA;
2. Terpenuhinya kualitas SPM dan SSBP/SSPB yang diterbitkan oleh
satker/UAKPA sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Terpenuhinya Laporan Keuangan Satker/UAKPA Tahun 2011 yang akuntabel,
akurat, transparan dan tepat waktu.
yang diharapkan akan mendukung terpenuhinya Laporan Keuangan Kuasa BUN
KPPN Tebing Tinggi Tahun 2011 yang kredibel dan tepat waktu.
Demikian Notulen Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Peraturan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk dipergunakan
seperlunya.
Tebing Tinggi, 27 Juni 2011
Mengetahui :Kepala Kantor, Ketua Panitia,
Drs. Makhruddin Ginting S. Murphy SiburianNIP. 195601011978011003 NIP.195904121984081001
23