daftar isi - lapan

Fenomena ruang angkasa selalu menarik perhatian masyarakat. Melalui fenomena ini, kita bisa mengagumi keindahan alam semesta yang sebelumnya tidak terlalu kita

hiraukan. Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian adalah fenomena Gerhana Bulan yang berlangsung pada tanggal 31 Januari 2018. Kalimat tersebut merupakan sepenggal isi dari artikel utama dalam bulletin edisi kali ini. Selain itu dibahas juga mengenai penjelasan tentang Gerhana Bulan dan kapan akan terjadi?

Pembahasan lainnya tentang bagaimana mempercepat pengadaan barang/jasa menggunakan sistem elektronik, bagaimana koordinasi dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi, pembentukan office of strategy management, pentingnya perpustakaan bagi lembaga riset, kebijakan pembangunan Bandar antariksa, Bagaimana sejarah Balanced Scorecard, bagaimana seharusnya budaya kerja yang baik untuk menunjang reformasi birokrasi, serta Apa alternative yang dapat digunakan dalam pendanaan iptek? Kemudian artikel terakhir adalah informasi tentang mengenal sosok Sekretaris Utama LAPAN yang baru.

Demikian buletin ini diterbitkan sebagai sarana dalam mendiseminasikan tentang kegiatan/peristiwa penerbangan dan antariksa maupun strategi-strategi dalam manajemen organisasi. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca secara umum.

Selamat membaca!

Redaksi

Daftar Isi

Tim RedaksiSalam Redaksi

Berita UtamaFenomena Gerhana Bulan 31 Januari 2018Berita FotoKegiatan Pameran Hasil Litbang LAPANArtikel KhususGerhana Bulan: Apa itu dan kapan akan terjadi ?Mengenal Sosok Baru Sekretaris Utama LAPAN, Prof. Dr. Erna Sri AdiningsihArtikelPercepatan Pengadaan Barang/Jasa LAPAN Menggunakan Sistem ElektronikKoordinasi sebagai Upaya Percepatan Pencapaian VisiDeklarasi Pembentukan Office of Strategy ManagementPerpustakaan LAPAN Sebagai Jantungnya Riset Apakah Sudah Mulai Ditinggalkan?Berkaca pada Kebijakan Pembangunan Bandar Antariksa VostochnyMembangun Budaya Kerja Mendukung Pelaksanaan Reformasi BirokrasiFintech Lending: Jurus Baru Alternatif Pendanaan Iptek?InformasiNilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap LAPAN Sangat BaikKepala LAPAN Lantik Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih Sebagai Sekretaris Utama

Penanggung JawabChristianus R. Dewanto

Pemimpin RedaksiJasyanto

Redaktur PelaksanaAndriani Agustina

Sekretaris redaksiDwi Haryanto

Anggota RedaksiYudho Dewanto, M.Lutfi,

Sulis Naeni, Dinar, Sri Rahayu,Irwan, Mukharom,

Aulia Pradipta

DITERBITKAN OLEHBagian Hubungan Masyarakat,

Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakatdan Umum LAPAN

Jl. Pemuda Persil No.1 JakartaTelp. (021) 4892802 ext. 114 dan 121

Fax. (021)4892884Website : www.lapan.go.id

E-mail : [email protected] Page : LapanRI

Twitter : @LAPAN_RIInstagram : @lapan_ri

2Buletin LAPAN Edisi Vol. 5 No. 1 - 2018

BeritaUtama

Fenomena ruang angkasa selalu menarik perhatian masyarakat. Melalui fenomena ini, kita bisa mengagumi keindahan alam semesta yang sebelumnya tidak terlalu kita hiraukan. Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian adalah fenomena Gerhana Bulan yang berlangsung pada tanggal 31 Januari 2018.

Peristiwa ini cukup langka karena gerhana bulan terjadi saat Bulan berada dalam konfigurasi supermoon dan bluemoon. Fenomena supermoon terjadi ketika saat purnama Bulan berada dalam jarak terdekat dengan Bumi. Sehingga ukuran Bulan menjadi 14 persen lebih besar dan 30 persen lebih terang daripada biasanya. Bluemoon adalah bulan purnama yang terjadi dua kali dalam satu bulan kalender.

Gerhana Bulan terjadi ketika Bulan purnama, Bumi menutupi Bulan sehingga Bulan tertutupi oleh bayangan Bumi. Orbit Bulan mengelilingi Bumi berbentuk elips sehingga jarak Bumi dengan Bulan selalu berubah. Demikian juga, saat Bulan berada di titik terdekat (perigee) dengan Bumi bertepatan dengan bulan purnama, maka terjadilah supermoon.

Fenomena yang berlangsung pada tanggal 31 Januari 2018 diawali dengan gerhana sebagian, diikuti dengan gerhana total, gerhana persial

lagi, dan Bulan sepenuhnya terlepas dari bayangan Bumi. Tidak seperti gerhana matahari yang hanya bisa diamati di daerah yang sangat terbatas. Gerhana Bulan bisa diamati dari sebagian besar permukaan bumi, yaitu dari daerah Amerika Utara, Samudera Pasifik, Siberia Timur, dan Asia. Gerhana ini tidak akan kelihatan di sebagian besar Amerika Selatan dan Afrika.

Proses Gerhana Bulan ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap gerhana parsial, gerhana total, kemudian gerhana parsial. Untuk para pengamat di daerah Indonesia tepatnya pada Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) tahap-tahap gerhana bulan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tahap Waktu (WIB)Awal gerhana parsial 18:48Awal gerhana total 19:52Puncak gerhana 20:30Akhir totalitas 21:08Akhir gerhana parsial 22:11

Beberapa waktu sebelum peristiwa ini berlangsung, beberapa media baik cetak maupun elektronik cukup gencar memberitakan fenomena ini. Akibatnya ketika gerhana terjadi banyak pihak ingin ikut mengamatinya.,termasuk masyarakat di sekitar LAPAN Bandung. Oleh sebab itu, untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada

Fenomena Gerhana Bulan 31 Januari 2018

Dok. LAPAN

3 www.lapan.go.id

masyarakat, Pusat Sains Antariksa (Pussainsa) LAPAN menyelenggarakan open house tentang gerhana bulan.

Open house diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2018, diawali dengan ceramah tentang aspek-aspek gerhana bulan. Ceramah ini cukup menyedot perhatian pengunjung, Banyak sekali pengunjung yang mengajukan pertanyaan untuk menjawab rasa penasaran tentang peristiwa Gerhana Bulan tersebut. Usai kegiatan tersebut, Tim Pussainsa melakukan pengamatan Bulan menggunakan beberapa teleskop yang dimiliki.

Gerhana Bulan serupa akan terjadi lagi pada tanggal 31 Juli 2018. Namun peristiwa tersebut dinamakan Gerhana Bulan Apogee, di mana saat itu Bulan berada di titik terjauh dari Bumi. Meskipun demikian, gerhana ini terjadi setelah tengah malam. Kemungkinan besar peristiwa ini akan mudah diamati karena langit cerah setelah lewat tengah malam. Namun diprediksikan antusiasme penikmat peristiwa pada momentum tersebut lebih sedikit ketimbang pada 31 Januari 2018, lantaran terjadi mulai tengah malam sampai pagi. (Pussainsa/A. Gunawan Admiranto)

LAPAN Pantau Gerhana Bulan Total di Tujuh Titik Lokasi

Sebagai lembaga riset di bidang penerbangan dan antariksa, LAPAN menyelenggarakan kegiatan pengamatan untuk menangkap momentum langka Gerhana Bulan Total (GBT). Rabu (31/01), pengamatan dilakukan di tujuh titik lokasi pengamatan yang berada di beberapa daerah di Indonesia. Lokasi tersebut yaitu Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BPAA) Agam, Pusat Sains Antariksa Bandung, BPAA Sumedang, Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BUTPAA) Garut, BPAA Pasuruan, BPAA Pontianak, dan Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan

Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak (Balai Biak). Kegiatan pengamatan terbuka untuk umum sebagai sarana edukasi keantariksaan kepada publik.

GBT tahun ini merupakan peristiwa langka karena terjadinya tiga fenomena dalam satu waktu yaitu supermoon atau bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi, bluemoon atau purnama kedua pada bulan ini, dan bloodmoon atau warna bulan yang terlihat merah saat GBT. Fenomena seperti ini terakhir teramati 152 tahun yang lalu.

Pengamatan di Kantor LAPAN Bandung dilakukan di lantai atas (rooftop) gedung. Sebelum melakukan observasi bersama, publik yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut diberikan penjelasan materi tentang proses terjadinya Gerhana Bulan. Peneliti Astronomi LAPAN, Gunawan Admiranto memaparkan tentang Gerhana Bulan dengan fase bulan mulai perubahan fase bulan, bulan baru, dan bulan purnama.

Selain masyarakat yang terlibat, beberapa media massa nasional juga ikut mengamati bersama. Yang sedikit mengecewakan adalah pengamatan di lokasi ini tidak berjalan mulus akibat cuaca yang terus mendung dan disertai hujan. Sehingga hal ini mengganggu pengamatan.

BPAA Agam melakukan pengamatan dan pengambilan data GBT di lapangan kantin atau lapangan Wirapraja Bukittinggi. BPAA Agam menyediakan dua teleskop. Satu teleskop dihubungkan dengan kamera DSLR yang tersambung dengan komputer dan proyektor sehingga masyarakat bisa menyaksikan melalui layar. Sementara itu, teleskop lainnya digunakan untuk pengamatan langsung yang dapat digunakan oleh masyarakat umum.

BPAA Sumedang menyiapkan dua teleskop, satu untuk pengamatan oleh pengunjung dan yang lainnya untuk pengambilan gambar


dan video. Balai ini juga menyediakan layar untuk pemutaran streaming video. Selain itu, di dalam aula juga diputar video animasi gerhana. Pengamatan tersebut diikuti oleh sejumlah 453 pengunjung yang berasal dari kalangan siswa TK hingga perguruan tinggi. Terdapat pula masyarakat yang berasal dari luar Kabupaten Sumedang.

Di BUTPAA Garut, pengamatan GBT diikuti oleh 60 siswa dan guru dari dua belas Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di sekitar Garut. Sebelum pengamatan, Kepala BUTPAA Garut, Bambang Suhandi memaparkan mengenai kegiatan LAPAN dalam mewujudkan visi untuk menjadi pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan dan antariksa. Kemudian, peneliti LAPAN, Rhorom Priyatikanto memaparkan mengenai informasi GBT. Informasi tersebut terkait orbit bulan dan bumi.

Pengamatan dilakukan dengan teleskop refraktor yang dilengkapi kamera digital multi-warna serta dua buah teleskop untuk pengamatan langsung. Mendung sempat menyelimuti langit, terutama di ufuk timur. Hal ini menghambat tim pengamat yang dipimpin Acep Nugraha untuk mengabadikan mulainya gerhana yang terjadi pada pukul 18:48 WIB. Namun, kondisi langit Garut perlahan membaik dan memberikan kesempatan bagi tim untuk memotret bulan beberapa menit sebelum tertutup sepenuhnya oleh bayang-bayang Bumi. Paralel dengan kegiatan pengamatan di lapangan, Ketua MUI Kecamatan Cikelet, Aceng Muhidin memimpin sholat gerhana di hangar integrasi roket.

Pengamatan GBT di BPAA Pasuruan diikuti oleh 500 pengunjung yang berasal dari Pasuruan, Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, dan Malang. Di BPAA Pasuruan disediakan dua teleskop yang diletakkan di halaman kantor dan atap gedung. Teleskop tersebut disambungkan ke monitor layar lebar untuk memudahkan masyarakat

menyaksikan GBT. Tepat pukul 18.48 WIB, BPAA Pasuruan memperoleh gambar gerhana bulan parsial atau awal umbra. Puncak gerhana terjadi pada pukul di 20.30 WIB . GBT berakhir atau akhir penumbra pada pukul 22.11 WIB . Selain melakukan pengamatan gerhana bulan total, BPAA Pasuruan juga menyelenggarakan sholat gerhana di halaman kantor yang dipimpin oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.

Di BPAA Pontianak, selain membuka pengamatan GBT untuk umum, Kepala Balai, Muzirwan, juga memaparkan mengenai proses terjadinya gerhana matahari dan bulan serta pengetahuan tentang planet-planet. Di Pontianak, fase awal gerhana Bulan sempat terlihat, namun kemudian tertutup awan. Kemudian, GBT terlihat jelas pada pukul 20.44. BPAA Pontianak juga menyelenggarakan sholat gerhana.

Balai LAPAN Biak mengundang 32 siswa dan guru SMA di Kabupaten Biak Numfor untuk bersama-sama menyaksikan GBT. Sebelum memulai pengamatan, Kepala Balai Biak, Dian Yudistira memaparkan menganai fenomena GBT. Para siswa juga memperoleh penjelasan mengenai simulasi Gerhana Bulan dan cara penggunaan teleskop. Sayangnya, GBT tidak dapat diamati dari Balai Biak karena terhalang awan hitam.

Sayangnya cuaca saat menjelang gerhana tidak mendukung. Selama beberapa waktu Bulan tertutup oleh mendung tebal, dan akibatnya para pengunjung merasa kecewa karena mereka tidak berhasil mengamati gerhana Bulan ini sebagaimana yang mereka harapkan. Meskipun demikian, mereka cukup puas dengan segala pelayanan yang diberikan oleh para staf Pusat Sains Antariksa dalam melakukan pemgh Bulan ini. (Sumber: www.lapan.go.id)

5 www.lapan.go.id

BeritaFoto KEGIATAN

PAMERAN HASIL LITBANG LAPAN

ISD PP IPTEK, 21 April 2018

Kulminasi, 21 Maret 2018


BeritaFotoKEGIATAN

PAMERAN HASIL LITBANG LAPAN

Pameran KLHK, 17 Januari 2018

Rakernas Ristekdikti Medan, 17 Januari 2018

Pameran Ristekdikti, 21 Februari 2018

7 www.lapan.go.id

BeritaFoto PELANTIKAN JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN LAPAN

Pustikpan, Pusispan, dan Renkeu, 08 Januari 2018

Pustekbang dan Pustekroket, 10 Januari 2018

Biro KSHU dan SDM, 09 Januari 2018


BeritaFotoPELANTIKAN JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN LAPAN

Pusteksat, 12 Januari 2018

PSTA dan Pussainsa, 19 Januari 2018

Pustekdata, Pusfatja, dan Inspektorat, 15 Januari 2018

9 www.lapan.go.id

BeritaFoto KUNJUNGAN BEBERAPA

LEMBAGA/INSTANSI KE LAPAN

Kunjungan Arsiparis Kemenkes ke Pustekdata,09 Maret 2018

Kunjungan ISRO, 28 Februari 2018


BeritaFotoKUNJUNGAN BEBERAPA

LEMBAGA/INSTANSI KE LAPAN

Kunjungan Japan Space Systems, 19 Januari 2018

Kunjungan Kedubes Belgia, 23 Januari 2018

Kunjungan PT Aurora Group, 29 Januari 2018

11 www.lapan.go.id

BeritaFoto PENANDATANGANAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

MoU LAPAN dan Pontianak, 25 Januari 2018

MoU LAPAN UI, 11 Januari 2018

MoU Perjanjian kerja sama YAI, 18 April 2018


BeritaFotoPENANDATANGANAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

MoU LAPAN PT TELKOMPeresmian Antena Full Motion Pusteksat

13 www.lapan.go.id

BeritaFoto Forum Uji Publik Penyusunan Rancangan

PP Tarif PNBP Yang Berlaku Pada LAPANJakarta, 20 Maret 2018


BeritaFotoISELON 2018

( International School On Equatorial And Low Latitude Ionosphere)Bandung, 5 - 9 Maret 2018

15 www.lapan.go.id

BeritaFoto Pelantikan dan Serah Terima

Jabatan Sekretaris Utama(Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih Menggantikan Drs. Ignatius Loyola Arisdiyo,

Jakarta, 19 Februari 2018)


BeritaFotoPresidential Lecture CPNS Tahun 2017

Jakarta, 27 Maret 2018

17 www.lapan.go.id

BeritaFoto RAKORNAS

PENGINDERAAN JAUHJakarta, 30 Januari 2018)


BeritaFotoKEGIATAN EDUKASI

KEANTARIKSAAN(Pelatihan roket air untuk SMA Negeri 21 Jakarta, Pustekroket

Bogor, 3 Februari 2018)

19 www.lapan.go.id

ArtikelKhusus

Muhammad Bayu Saputra

Gerhana Bulan:Apa Itu dan Kapan Akan Terjadi?

Salah satu peristiwa astronomis yang membuat animo masyarakat meningkat adalah peristiwa gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kedua jenis gerhana ini bisa terjadi apabila Matahari, Bumi, dan Bulan berada dalam konfigurasi satu garis lurus. Bedanya,

gerhana matahari membutuhkan konfigurasi Matahari-Bulan-Bumi, sedangkan gerhana bulan membutuhkan konfigurasi Matahari-Bumi-Bulan agar dapat terjadi (Gambar 1).

Bumi yang disinari oleh Matahari menghasilkan dua jenis bayangan, yaitu bayangan gelap (umbra) dan bayangan yang kurang gelap di bagian luar umbra (dikenal sebagai bayangan penumbra). Bulan memasuki bayangan umbra bumi akan menghasilkan gerhana bulan total. Sedangkan bagian Bumi yang dikenai bayangan umbra Bulan akan dapat menyaksikan gerhana matahari total.

Gerhana bulan hanya terjadi saat fase bulan purnama. Contohnya pada awal tahun ini, tepatnya 31 Januari 2018, terjadi fenomena gerhana bulan yang fase bulan saat itu adalah purnama. Namun, apakah setiap saat bulan memasuki fase purnama terjadi gerhana bulan? Jawabannya tidak. Hal ini karena bidang orbit bulan memiliki kemiringan sekitar 5˚ terhadap bidang orbit bumi (ekliptika), sehingga Matahari, Bumi, dan Bulan tidak selalu segaris lurus ketika bulan memasuki fase purnama (Gambar 2).

Gambar 1.Ilustrasi konfigurasi gerhana matahari (atas) dan gerhana

bulan (bawah) (sumber: shareitscience.com)


Gerhana bulan terdiri dari tiga jenis, yaitu gerhana bulan total, sebagian, dan penumbra. Pembagian ini berdasarkan seberapa banyak bagian bulan yang masuk ke dalam bayangan umbra bumi (Gambar 3).

Gambar 2. Ilustrasi gerhana bulan dan kemiringan orbit Bulan (Foto: Observatorium Bosscha)

Gambar 3. Jenis-jenis gerhana bulan

(Foto: Observatorium Bosscha)

21 www.lapan.go.id

1. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bulan memasuki umbra bumi.

Gambar 4.Rangkaian proses Gerhana Bulan

Total 20 Desember 2010 (Sumber: NASA/JPL - via Kieth Burns)

Gambar 5. Rangkaian proses Gerhana Bulan Sebagian 8 Agustus 2017 (Sumber: Shahrin Ahmad - https://www.flickr.com)

Gambar 6. Rangkaian proses Gerhana Bulan Penumbra 18 Oktober 2013 (Sumber: AstroTripper 2000 - https://www.flickr.com)

2. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya sebagian bagian bulan yang masuk ke dalam umbra bumi.

3. Gerhana bulan penumbra terjadi jika bulan hanya memasuki penumbra bumi tanpa mengenai umbra bumi.


Berbeda dengan gerhana matahari yang hanya dapat disaksikan di daerah tertentu saja pada suatu waktu. Gerhana bulan dapat disaksikan di seluruh bagian bumi yang sedang mengalami malam hari. Hal ini lantaran ukuran bumi yang lebih besar dibandingkan bulan, sehingga bulan berada seluruhnya dalam bayangan bumi. Durasi gerhana bulan pun lebih lama dibandingkan matahari. Gerhana bulan total dapat berlangsung hingga sekitar 100 menit sedangkan gerhana matahari total hanya berlangsung beberapa menit saja.

Salah satu fenomena yang menarik saat Gerhana Bulan Total terjadi adalah berubahnya warna bulan menjadi kemerahan. Perubahan warna ini diakibatkan oleh adanya cahaya matahari yang dibiaskan oleh atmosfer bumi. Bulan menjadi berwarna merah karena warna-warna lain dihamburkan oleh atmosfer bumi, sedangkan cahaya berwarna merah lebih mudah untuk diteruskan. Warna ini juga dipengaruhi oleh banyaknya debu dan awan di atmosfer bumi. Semakin banyak debu, semakin gelap warna bulan. Jika Bumi tidak memiliki atmosfer, maka bulan akan menjadi gelap total ketika gerhana bulan total terjadi.

Gambar 7. Penyebab bulan tampak kemerahan saat gerhana bulan total (Foto: Observatorium Bosscha)

Sepanjang tahun 2018, dari wilayah Indonesia dapat mengamati gerhana bulan total sebanyak dua kali, yaitu pada 31 Januari dan 28 Juli.

Gambar 8. Peta wilayah yang dapat mengamati Gerhana Bulan Total 28 Juli 2018 (Sumber: F. Espenak, NASA GSFC - https://eclipse.gsfc.nasa.gov)

23 www.lapan.go.id

Gambar 9. Proses bulan memasuki bayangan bumi pada Gerhana Bulan Total 28 Juli 2018 (Sumber: F. Espenak, NASA GSFC - https://eclipse.gsfc.nasa.gov)

Bagaimana proses Gerhana Bulan Total yang akan terjadi tanggal 28 Juli 2018? Berikut rinciannya:

Bulan memasuki penumbra bumi/gerhana bulan penumbra mulai (P1): 00.14 WIB Bulan memasuki umbra bumi/gerhana bulan sebagian mulai (U1): 01.24 WIB Gerhana bulan total mulai (U2): 02.30 WIB Puncak gerhana bulan total: 03.21 WIB Gerhana bulan total selesai (U3): 04.13 WIB Bulan meninggalkan umbra bumi/gerhana bulan sebagian selesai (U4): 05.19 WIB Bulan meninggalkan penumbra bumi/gerhana bulan penumbra selesai (P4): 06.28 WIB


Artikel Khusus

Pada tanggal 19 Februari 2018, Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin melantik Sekretaris utama, Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih, menggantikan I.L. Arisdiyo yang telah purna tugas. Harapan baru bagi pimpinan baru ini untuk tetap memegang komitmen dalam meningkatkan kinerja,

utamanya percepatan reformasi birokrasi LAPAN. Berikut petikan wawancaranya:

1. Apa persepsi ibu setelah menjabat Sekretaris Utama LAPAN?

Sekretaris Utama (Sesma) mempunyai tugas yang tidak ringan. Tugasnya membawahi tiga Biro dengan fungsi sentral, serta mendapat tugas tambahan menjadi pembina tiga Pusat dengan fungsi sentral dan dua Balai di bawah garis koordinasi Kepala LAPAN.

Sebagai lembaga yang mendapat amanat melalui UU Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan, tugas LAPAN dalam memajukan iptek penerbangan dan antariksa untuk kesejahteraan masyarakat semakin berat. Dalam hal ini, Sesma memiliki tugas-tugas koordinatif, tidak hanya dalam manajemen SDM, kerja sama, perencanaan, penganggaran, organisasi, hukum, dan administrasi secara umum, namun juga menjadi koordinator dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di LAPAN. Dengan demikian, Sekretaris Utama beserta jajarannya mempunyai peran sebagai motor penggerak utama dari organisasi LAPAN.

Mengenal Sosok Baru Sekretaris Utama LAPAN, Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih

oleh Zakaria

25 www.lapan.go.id

2. Apa agenda ibu untuk satu tahun mendatang?

Fokus utama saat ini adalah program internal, yaitu melakukan perbaikan dan penguatan pelaksanaan RB di LAPAN. Utamanya untuk memperbaiki komponen yang masih kurang. Antara lain, internalisasi agenda perubahan yang sudah ditetapkan dalam roadmap RB LAPAN dan mendorong terbentuknya Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM) di seluruh sakter LAPAN.

Saat ini telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan, serta penilaian internal zona WBBK/WBBM oleh tim yang dikoordinir Inspektorat di hampir seluruh satker. Targetnya, pada tahun 2018 sebagian satker eselon 2 dapat diusulkan menjadi WBBK/WBBM dan harapannya tahun 2019 sudah diikuti oleh seluruh satker eselon 2.

Dalam hal internalisasi RB, langkah awal yang dilakukan adalah memperbaiki struktur tim RB LAPAN. Di mana kepala satker tidak hanya menjadi anggota di 8 Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan, namun ke depan, kepala satker menjadi pemimpin perubahan dan koordinator pelaksanaan RB di unit kerja masing-masing.

Selain itu, Tim RB juga akan menyusun pedoman nilai organisasi LAPAN. Pedoman tersebut akan menjadi panduan (semacam buku saku) bagi seluruh pegawai untuk menerapkan 5 nilai organisasi yang sudah ditetapkan yaitu pembelajar, rasional, konsisten, akuntabel, dan berorientasi kepada layanan publik. Melalui penguatan RB di tingkat satker dan implementasi pedoman nilai organisasi diharapkan internalisasi RB dapat ditingkatkan secara efektif.

Program eksternal adalah penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Kegiatan Keantariksaan Tahun 2016-2040, dalam konteks bagaimana sinergi Rencana Induk tersebut dengan RPJMN 2020-2024. Implementasi Perpres tersebut penting dalam artian tidak terbatas pada relevansinya dengan rencana program LAPAN, namun juga relevansinya dengan program prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tentu saja agenda eksternal ini tidak mudah untuk dilaksanakan, karena harus melibatkan sinergi berbagai K/L dan para pemangku kepentingan. Sehingga perlu penguatan jejaring dan komunikasi efektif secara nasional dengan K/L dan pemangku kepentingan terkait.

3. Kegiatan riset LAPAN membutuhkan anggaran yang besar dan perlu dukungan SDM yang profesional. Bagaimana ibu mengatasinya?

Litbang iptek penerbangan dan antariksa memang bersifat high cost, high tech, high risk, sehingga membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit dan kapasitas SDM (khususnya peneliti dan perekayasa) yang berkualitas. Selain itu Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 mengamanatkan perencanaan jangka panjang dalam penyelenggaraan kegiatan keantariksaan yang harus dikawal pencapaiannya oleh LAPAN. segi anggaran, dalam 2-3 tahun terakhir, alokasi anggaran LAPAN relatif tetap, sedangkan perencanaan anggaran secara nasional belum mengakomodir Perpres tersebut. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah dalam pengadaan pegawai 10 tahun terakhir sangat membatasi penambahan jumlah pegawai.

Oleh sebab itu, strategi yang dapat diterapkan antara lain dengan penguatan implementasi Perpres 45 tahun 2017 agar anggaran iptek penerbangan dan antariksa di Indonesia tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran untuk LAPAN. Di samping itu, kerja sama nasional dan internasional juga menjadi alternatif solusi pendanaan litbang. Dari aspek SDM, dengan jumlah SDM khususnya peneliti dan perekayasa yang ada perlu dikuatkan kompetensinya melalui pendidikan bergelar dan tidak bergelar. Caranya dengan memanfaatkan peluang pendanaan/beasiswa dari K/L maupun dari organisasi internasional.


4. Guna pencapaian visi dan misi LAPAN, perlu koordinasi yang baik dengan unit teknis. Apa yang akan dilakukan?

Sebagaimana dijelaskan tadi, dalam mencapai visi dan misi LAPAN untuk kemandirian iptek penerbangan dan antariksa secara nasional, Sesma tidak hanya menjadi koordinator program dari seluruh unit teknis di LAPAN, namun juga harus dapat berperan sebagai penggerak utama organisasi LAPAN. Sesma harus memahami kondisi internal dan eksternal terkait seluruh program teknis LAPAN, meskipun tidak harus sangat rinci dan mendalam karena itu adalah tugas unit kerja teknis.

Ke depan, seluruh biro dan pusat yang ada di bawah lingkup Sekretariat Utama harus meningkatkan pengetahuan tentang program teknis. Hal tersebut agar dapat memahami kebutuhan unit teknis, baik dukungan SDM, kerja sama, fasilitas litbang, anggaran, organisasi, aspek hukum, teknologi informasi, standarisasi dan inovasi, serta dukungan kebijakan. Dengan demikian peran sebagai penggerak utama dapat diwujudkan secara efektif.

5. Bagaimana pandangan ibu tentang jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Utama. Ada rencana untuk dievaluasi?

Dengan peran sebagai penggerak utama organisasi LAPAN, tentunya unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama harus dipimpin oleh pejabat administratif yang mampu melaksanakan tugas-tugas administratif dan sekaligus memiliki kompetensi yang memadai sebagai penggerak utama. Evaluasi jabatan administatif penting untuk memastikan “the right man on the right place” namun akan dilakukan secara bertahap. Karena hal itu akan berimplikasi pada pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi yang objektif dan transparan dengan bantuan pihak independen.

6. Apa tanggapan ibu mengenai peran Humas dalam mensosialisasikan program kerja LAPAN untuk publik?

Peran kehumasan dalam sosialisasi program LAPAN pada dasarnya masih sama hingga saat ini. Namun pemahaman dan implementasi kegiatan kehumasan perlu transformasi. Humas dengan sosialisasi program dan hasil kegiatan LAPAN perlu dikemas dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Sementara itu, peran sosialisasi melalui publikasi ilmiah yang sarat muatan teknis substansi, menjadi tugas unit kerja litbang.

Saat ini dan untuk masa mendatang, peran humas perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pencitraan lembaga, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, baik melalui publikasi non ilmiah maupun media cetak, media elektronik, dan yang paling mudah adalah melalui media sosial.

7. Bagaimana dengan produktifitas para pemegang Jabatan fungsional Peneliti di LAPAN? Bagaimana dengan pembinaan jabatan fungsional tersebut?

Permasalahan terkait kinerja jabatan fungsional tampaknya lebih banyak terjadi pada pegawai yang pada level menengah atau senior. Namun permasalahan jabatan fungsional tidak hanya karena masalah pembinaan. Ada beberapa hal, antara lain pada saat rekruitmen CPNS pada periode terdahulu tidak berbasis kebutuhan jabatan fungsional yang dihitung dari analisis beban kerja (ABK) di masing-masing unit kerja.

Dengan adanya rekruitmen pegawai yang tidak berbasis jabatan fungsional, maka proses pembinaan pegawai oleh unit kerja tidak dapat dilakukan secara jelas dan berkesinambungan. Pada kondisi demikian, pembinaan pegawai umumnya dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk menjalankan tugas fungsi unit kerja. Akibatnya pola karir pegawai menjadi tidak jelas. Banyak pegawai yang tidak dapat berkinerja secara konsisten pada jabatan fungsionalnya. Akhirnya, ia memilih untuk beralih ke jabatan lain.

27 www.lapan.go.id

Namun dalam lima tahun terakhir, rekruitmen pegawai telah mengalami perubahan yang fundamental. Di mana formasi pegawai harus merujuk pada jabatan fungsional. Sehingga lembaga harus melakukan pembinaan secara sistematik, agar pegawai dapat melaksanakan tugas sesuai fungsionalnya secara konsisten. Dengan demikian, pola karier fungsional pegawai akan semakin jelas.

BIODATA SINGKAT

Prof. Dr. Ir. Erna Sri Adiningsih, M.Si. dilahirkan di Yogyakarta, 8 November 1963. Ia menamatkan pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB). Program Magister Sains (S2) Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan dan Doktoral (S3) Klimatologi juga ditempuhnya di IPB).

Erna mulai meniti karier di LAPAN pada 1989 sebagai peneliti Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. Erna mampu menjejaki puncak karier Jabatan Fungsional sebagai Peneliti Utama pada Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN.

Sedangkan karier di Jabatan Struktural dimulainya dengan mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan LAPAN (2007-2013). Kemudian pada tanggal 19 Februari 2018 ia dilantik sebagai Sekretaris Utama LAPAN hingga saat ini.

Di masa kariernya di LAPAN, Erna mengikuti berbagai organisasi profesi dan kepakaran. Antara lain Perwakilan Indonesia sebagai anggota Scientific Planning Group of Asia Pacific Network for Global Change Research (APN) periode 2009-2011 dalam Co-Chair of Scientific Planning Group of Asia Pacific Network for Global Change Research(APN).

Sementara karya Publikasi Ilmiahnya telah diterbitkan di berbagai media publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bertemakan teknologi penginderaan jauh dan pemanfaatannya untuk pertanian, bencana alam, iklim, lingkungan, dan kehutanan.


Artikel

Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu indikator penilaian kinerja instansi perlu terus diupayakan agar mengalami

peningkatan baik dari sisi layanan maupun output yang dihasilkan. Untuk mencapai peningkatan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus memiliki kesiapan kompetensi SDM maupun sistem operasi yang mantap. Sebab ULP dibentuk sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa khususnya pemilihan penyedia barang/jasa. Sistem operasi merupakan tata alur pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dibangun berbasis elektronik di internal, mulai dari proses persiapan sampai dengan selesai seluruh proses pemilihan.

Percepatan penyelenggaraan proses pemilihan penyedia barang/jasa telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Permasalahan teknis yang kerap timbul dalam upaya implementasi ketentuan tersebut adalah inkonsistensi rencana waktu pelaksanaan dengan realisasinya. Ketidakkonsitenan para pelaku pengadaan barang/jasa terhadap waktu dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat berdampak pada pengurangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat mengantisipasi terjadinya proses pemilihan

penyedia barang/jasa ulang. Dampak yang ditimbulkan tersebut dapat menyebabkan pekerjaan tidak selesai pada waktunya sehingga mempengaruhi tingkat realisasi penyerapan anggaran satuan kerja.

Proses pemilihan penyedia oleh ULP bermula dari penelusuran informasi yang terdapat di dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). SIRUP berguna sebagai sumber informasi bagi para penyedia barang/jasa dalam memilah pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Aplikasi ini juga merupakan alat kerja bagi ULP dalam menyusun strategi dan rencana input oleh masing-masing satuan kerja. SIRUP memudahkkan ULP dalam menyusun prioritas pekerjaan dan menyiapkan SDM yang akan ditugaskan sebagai Pokja.

Berdasarkan surat usulan pelaksanaan proses pemilihan dari KPA kepada ULP,maka pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh PPK, Tim Teknis, dan ULP dapat dilaksanakan. Surat tersebut sebelumnya telah divalidasi dengan data yang tersimpan di dalam aplikasi SIRUP. Hasil dari kegiatan pengkajian ulang tersebut berupa Berita Acara Pengkajian Ulang RUP yang memuat beberapa kesepakatan dan usulan perubahan yang

Percepatan Pengadaan Barang/Jasa LAPAN Menggunakan Sistem Elektronik

Yeny Dewi Lisnawati

Foto: www.blud.co.id

29 www.lapan.go.id

01020

Mar

et

April

Mei

Juni Juli

Agus

tus

Sept

e…

Okt

ober

Nove

m…

Dese

m…

120 0

18 11 6 11 4 6 3

Paket Lelang Selesai

Gambar 1. Realisasi waktu pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa tahun 2017

akan disampaikan kepada KPA. Usulan dapat berupa pembiayaan, perubahan spesifikasi teknis, perubahan HPS, dan perubahan waktu pelaksanaan. Usulan tersebut harus mendapat persetujuan dari KPA untuk dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Penandatangan surat persetujuan tersebut kerap menjadi hambatan karena faktor kedinasan yang mengharuskan KPA berada di luar kantor pada waktu yang bersamaan.

Hambatan lain terkait konsistensi waktu rencana pelaksanaan pengadaan adalah adanya beberapa satuan kerja yang masih memberlakukan jabatan rangkap bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan jabatan struktural ataupun jabatan fungsional. Pembagian waktu terhadap beban tugas rangkap tersebut dapat menyebabkan usulan proses pemilihan dari satuan kerja ke ULP terlambat dari jadwal yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang menunjukan kecenderungan (trend) waktu realiasi proses pemilihan sejak 2015 sampai 2017. Data tersebut memperlihatkan beberapa satuan kerja yang menerapkan pola kejar tayang proses pemilihan penyedia barang/jasa di pertengahan sampai penghujung tahun anggaran. Pola ini tentu tidak sejalan dengan target percepatan pengadaan barang/jasa yang ingin dicapai.

Pada saat proses penjelasan pekerjaan (aanwijzing) secara elektronik, terkadang terdapat hal-hal yang menyebabkan perlu adanya perubahan dokumen pengadaan (addendum dokumen pengadaan). Hal itu baik karena adanya usulan dari penyedia barang/

jasa maupun perubahan yang dikehendaki Tim Teknis. Usulan perubahan berupa persyaratan teknis, bagian-bagian kontrak, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan dituangkan dalam addendum dokumen pengadaan yang harus mendapat persetujuan PPK.

Proses persetujuan secara resmi tersebut cukup menyita waktu. Padahal addendum dokumen pengadaan harus diunggah ke dalam aplikasi LPSE paling lambat 2(dua) hari sebelum pembukaan penawaran. Karena alasan tersebut, maka terkadang Pokja ULP dan PPK cukup berkomunikasi secara informal untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh keterlambatan lain yang terjadi yakni pada tahap evaluasi dokumen penawaran.

Pokja ULP selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil penetapan pemenang harus terlebih dahulu melalui tahap evaluasi dokumen penawaran dengan dibantu Tim Teknis yang ditunjuk KPA. Dalam beberapa kali proses evaluasi, apabila Pokja ULP tidak dapat bertatap muka secara langsung untuk membahas evaluasi teknis Dokumen Penawaran dengan Tim Teknis maka komunikasi juga dilakukan secara informal. Hal ini tentu dinilai lemah dari sisi pendokumentasian legalitas proses pemilihan barang/jasa.

Berdasarkan data yang dihimpun kesekretariatan ULP LAPAN periode 2017, diperoleh persentase ketepatan dan ketidaktepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Gambar 2) dan analisa penyebab kelambatan (Gambar 3) yang diperoleh dari resume pelelangan secara elektronik melalui aplikasi LPSE.


Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa persentase ketidaktepatan waktu pelaksaan pengadaan barang/jasa masih cukup besar. Oleh sebab itu, LAPAN perlu memiliki sistem internal/jaringan komunikasi berbasis elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sehingga persetujuan terhadap usulan maupun hasil kesepakatan yang perlu disahkan oleh para pelaku pengadaan dapat dilaksanakan di manapun dan kapanpun.

Harapannya, melalui persetujuan/pengesahan secara elektronik, ULP bias segera melanjutkan proses pemilihan penyedia barang/jasa. Hal ini tentu akan mempercepat proses pemilihan penyedia barang/jasa. Di samping itu, sistem ini diharapkan juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan pendokumentasian legalitas komunikasi internal yang diperlukan selama

proses pemilihan penyedia barang/jasa. Praktik pengadaan barang/jasa seperti ini seharusnya tertuang dalam peraturan kepala lembaga yang menjadi landasan hukum bagi para pelaku pengadaan.

Kelebihan lain dari adanya sistem komunikasi berbasis elektronik ini adalah adanya manfaat kemudahan penelusuran proses pemilihan barang/jasa bagi Pengguna Anggaran (PA)/KPA maupun auditor. Hal itu merupakan wujud keikutsertaan LAPAN dalam upaya mendukung penghematan penggunaan kertas. Hal ini diharapkan pula dapat menjadi terobosan baru dalam praktik pengadaan barang/jasa di Indonesia. Cara tersebut berkontribusi bagi peningkatan status penilaian keberhasilan LAPAN dalam mewujudkan program reformasi birokrasi nasional.

Gambar 3. Faktor Penyebab Ketidaktepatan Waktu Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017

82%

18%

Jadwal berbenturan

Kebutuhan WaktuTambahan

Gambar 2. Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ULP LAPAN Tahun Anggaran 2017

82,43%

Tepat Waktu (61/74) Tidak Tepat Waktu (13/74)

31 www.lapan.go.id

Artikel

Perkembangan organisasi menstimulasi semakin luasnya cakupan kegiatan dan jejaring program yang harus

dikoordinasikan. Apalagi LAPAN sebagai lembaga riset di bidang penerbangan dan antariksa memiliki rentang koordinasi yang sangat luas. Koordinasi menjadi sarana utama untuk mencapai program LAPAN dalam mendorong peningkatan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Koordinasi internal yang terjalin di LAPAN meliputi antar tiga kedeputian teknis dan 1 (satu) sekretariat utama. Di bawahnya lagi terjalin koordinasi lintas unit, yaitu antar empat belas unit eselon 2 serta tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) bernama balai dan stasiun bumi. Seluruh satuan kerja tersebut berlokasi di berbagai daerah di Indonesia.

Secara eksternal, LAPAN berkoordinasi dengan berbagai instansi baik di lingkungan kementerian/ lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan BUMN maupun swasta. Contoh koordinasi yang intens yaitu dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PAN dan RB.

LAPAN melakukan koordinasi untuk menghasilkan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan. Sebab, koordinasi merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai visi LAPAN “Menjadi Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Mandiri”.

Hakikat koordinasi adalah menjalin kerja sama dengan saling menghargai serta optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Di dalam jalinan

kerja sama ini, ada kesepakatan dan komitmen untuk membagi tugas sesuai fungsinya.

Jika dilihat dari garis struktur secara vertikal, ada rentang atau jenjang pengendalian dalam melakukan koordinasi. Hal ini terjadi di dalam koordinasi internal. Di mana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/ usaha dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh unit-unit kerja di bawahnya secara terpadu dan simultan.

Koordinasi merupakan kegiatan penting dalam berorganisasi yang pada dasarnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Koordinasi yang efektif diperlukan, karena tanpa adanya koordinasi maka setiap anggota dalam organisasi tidak memiliki pegangan. Dampaknya akan merugikan organisasi itu sendiri.

Koordinasi sendiri didefinisikan sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan organisasi dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pemahaman terkait koordinasi juga dikutip dari Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kordinasi adalah proses

Misran


kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur pemerintahan yang berbeda-beda. Di satu sisi, semua kegiatan di kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama. Di sisi lain, keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

Organisasi dalam bentuk apapun esensinya terdiri dari sumber daya yang meliputi : 1) Man atau (manusia) merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan, dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. 2) Money atau (Uang) merupakan salah satu unsur yang sangat penting atau vital. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. 3) Material bahan

(raw material) dan bahan jadi. selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Tanpa material atau bahan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. 4) Machine atau (Mesin) digunakan untuk memberi kemudahan atau untuk menghasilkan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja. 5) metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan.

Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan. Namun perlu diingat, meskipun metode yang diterapkan baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan.

Dengan demikian, koordinasi memiliki peran yang vital dalam memadukan seluruh sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan. Pada praktiknya, seringkali koordinasi dianggap

33 www.lapan.go.id

sebagai barang mahal. “Koordinasi mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan”. Banyak sekali instansi yang memiliki kegiatan yang sejenis namun tidak terkoordinasi dengan baik. Masalah ini juga terjadi dalam hubungan antar unit dalam organisasi. Beberapa unit dalam satu organisasi memiliki kegiatan serupa tanpa bisa dikendalikan oleh pimpinan. Kondisi ini dapat semakin parah apabila tidak dikoordinasikan dari semenjak perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.

Menurut James D.Thompson, ada tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu: 1) Saling ketergantungan yang menyatu (pooled interdependent), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung kepada pelaksanaan kerja. 2) Saling ketergantungan yang berurutan (sequential interdependent), di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum satuan yang lain bekerja. 3) Saling ketergantungan timbal balik (reciporal interdependent) merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Adanya saling ketergantungan ini menyebabkan koordinasi sangat diperlukan dalam mengintegrasi kinerja setiap unit.

Peran koordinasi dalam hal ini adalah berupaya membuat struktur dan memfasilitasi transaksi antar bagian yang saling bergantung. Terciptanya koordinasi yang baik antar unit atau departemen dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan konflik sehingga proses kegiatan dapat berjalan dengan efektif.

Secara umum, koordinasi merupakan tali pengikat dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran para aktor dalam organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan manajemen. Dengan kata lain, adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, semua pihak dalam organisasi dan manajemen akan bergerak sesuai dengan kepentingannya. Namun terlepas dari peran aktor lainnya dalam organisasi dan peran masing-masing aktor

tersebut belum tentu untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain: 1) para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 2) para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain. 3) adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi. 4) kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi. 5) adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerja sama. 6) kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang, dan kewibawaan. 7) tidak atau kurangnya forum komunikasi di antara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerja sama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah, dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Koordinasi sebagai penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. Fungsinya juga untuk melahirkan jaringan hubungan kerja/ komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen. Hal tersebut di samping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi, dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Koordinasi juga sebagai upaya menjembatani hasil kerja lintas organisasi, sehingga mempercepat pencapaian visi organisasi.


Artikel

Sistem manajemen kinerja banyak diimplementasikan penerapannya di banyak instansi pemerintah, tanpa

terkecuali oleh LAPAN. Pada penerapannya tak jarang hanya memfokuskan beban pekerjaan pada unit kerja yang menangani fungsi perencanaan strategis. Unit kerja tersebut biasanya di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian ataupun Sekretariat Utama Lembaga.

Sistem manajemen kinerja yang dimaksud memang cukup kompleks dan meliputi proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan mekanisme umpan balik. Sebagaimana kita ketahui manajemen kinerja diawali oleh hasil permufakatan visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran strategis, IKU, dan kebijakan program/kegiatan lainnya yang dilakukan oleh tim pimpinan yang terdiri atas pimpinan tertinggi

Kementerian/Lembaga dan pimpinan eselon 1 lainnya.

Tahapan berikutnya mekanisme manajemen kinerja kemudian bergulir pada tataran Chief Operational Officer (COO) tingkat kementerian maupun lembaga yang setara dengan level pimpinan eselon 2. Pada level ini, kemudian tim pimpinan berupaya mengkonversi kebijakan tersebut menjadi portofolio rencana tindak atau inisiatif strategis. Tentunya dalam penyusunan inisiatif strategis yang dimaksud, lagi-lagi tim pimpinan melakukan perhitungan terhadap kemungkinan sumber daya yang dibutuhkan.

Pada tataran yang lebih teknikal seperti halnya pada level pimpinan eselon 3 dan 4 kemudian dilakukan pelaksanaan yang terintegratif terhadap sistem manajemen kinerja. Tim pimpinan yang dimaksud di atas tadi

Deklarasi Pembentukan Office of Strategy Management

Brian Pratistha

Foto: www.strategicmanagementinsight.com

35 www.lapan.go.id

mengomunikasikan strategi kepada seluruh pegawai dan kemudian menyelaraskannya pula dengan manajemen sumber daya manusia. Sehingga pada penerapannya dapat dikonversi ke dalam sasaran kinerja pegawai atau indikator kinerja individu hingga penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai.

Pada tahapan ini pula perencanaan penganggaran dimulai (mekanisme bottom up) sebagai bentuk respon cepat terhadap arahan kebijakan sistem manajemen kinerja. Biasanya pula, untuk memudahkan kegiatan yang lebih operasional dibangunlah inistiatif pengembangan dashboard kinerja.

Beruntung, pada kali ini LAPAN sudah mengembangkan aplikasi Siforenmonev sejak tahun 2011. Aplikasi ini kemudian bisa diimplementasikan untuk kegiatan peninjauan proses pelaksanaan program dan kegiatan. Pada momen ini seharusnya Siforenmonev dimanfaatkan sebagai Decision Support System (DSS) untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial untuk percepatan pelaksanaan umpan balik atas pelaksanaan strategi.

Pada perkembangan yang lebih operasional, DSS bisa juga diimplementasikan secara terintegrasi dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal ataupun Inspektorat Utama. Mengapa

demikian? Pelaksanaan program dan kegiatan maupun anggaran merupakan dua hal yang sama dan harus dilakukan secara akuntabel.

Proses manajemen kinerja sudah semestinya dibangun pada tataran yang terfragmentasi dalam satu bingkai yang mengikat satu sama lain. Seperti yang saya jelaskan di awal, banyak instansi pemerintah yang sudah melaksanakan sistem manajemen kinerja ini, tapi tak sedikit pula yang belum berhasil. Proses perencanaan yang terintegrasi lantas kemudian belum ditindaklanjuti dalam pelaksanaan strategi yang mumpuni.

Untuk menghindari kasus ini, urgensitas deklarasi Office of Strategy Management (selanjutnya disebut, OSM) menjadi perlu dilakukan. Pembahasan mengenai definisi OSM ini banyak saya kutip dari buku Execution Premium karya Kaplan dan Norton yang dirilis medio 2010 lalu. Dalam bukunya, mereka menerjemahkan OSM sebagai pengintegrasi dan pengoordinasi kegiatan-kegiatan di semua fungsi dan unit bisnis untuk menyelaraskan strategi dengan operasi.

Mereka juga menganalogikan OSM sebagai perancang sebuah arloji, di mana ada keserasian berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Meskipun pelaksanaannya memiliki keragaman frekuensi baik harian maupun mingguan (untuk keperluan


pengendalian operasional), bulanan (untuk keperluan pembaharuan inisiatif strategi dan rapat tinjauan strategi), dan triwulanan ataupun tahunan (untuk pemindaian lingkungan eksternal dan pelaksanaan studi analitis yang menjadi landasan pelaksanaan rapat dan penyesuaian strategi).

Deklarasi OSM bukan hal baru di Indonesia, tak terkecuali di instansi pemerintah, Kementerian Keuangan misalnya. Implementasi OSM di Kementerian Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/ KMK.01/ 2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengelolaan kinerja kemudian mereka lakukan dengan membentuk Manajer Kinerja Organisasi Pusat (MKOP) yang dikoordinasikan oleh Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) yang berada di bawah lingkup Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, MKOP kemudian mengesahkan MKO (selevel eselon 3) yang ditunjuk oleh pejabat Eselon 1 untuk mengurusi pengelolaan kinerja di lingkup tugas dan fungsi Eselon 1 tersebut. Kemudian, MKOP juga menunjuk Sub MKO (selevel eselon 4) yang ditunjuk oleh pejabat Eselon 2 untuk mengurusi pengelolaan kinerja di lingkup tugas dan fungsi Eselon 2 tersebut. Bagi kementerian/ lembaga yang memiliki UPT juga perlu membentuk Mitra MKO (selevel Eselon 4 di UPT) untuk mengurusi pengelolaan kinerja di lingkup tugas dan fungsi UPT tersebut.

Banyak perdebatan sebelumnya mengenai bentuk struktur organisasi OSM apakah perlu menambah staf baru atau tidak. Namun demikian pada kesempatan kali ini saya setuju

dengan apa yang disampaikan di buku Execution Premium (Kaplan dan Norton, 2010) yang menjelaskan bahwa OSM tidak membutuhkan posisi staf baru untuk pengelolaan kinerja berbasis manajemen strategi. Pelaksanaan strategi murni tanggung jawab menteri/ kepala lembaga dan kepala unit kerja.

Untuk itu, OSM tidak lebih dari analog dengan Kepala Staf dari seorang Jenderal Militer (Kaplan dan Norton, 2010). Kepala staf tersebut yang kemudian mengatur waktu dan perhatian menteri/ kepala lembaga dan kepala unit kerja. Seperti contoh di atas, misalnya Kementerian Keuangan menerjemahkan Kepala Staf yang dimaksud dengan posisi MKOP untuk level menteri, MKO untuk level eselon 1, Sub MKO untuk level eselon 2, dan Mitra MKO untuk UPT. Kepala Staf tersebut sekali lagi bukanlah orang yang menyusun strategi atau inisiatif strategi, melainkan dia hanya berfungsi sebagai penyedia informasi “A1” tanpa proses penyaringan bagi pimpinan. Kepala Staf tersebut juga merupakan orang yang tepat untuk menghadirkan orang-orang tepat yang berkepentingan terhadap proses pelaksanaan strategi dalam suatu rapat tinjauan strategi.

Sebagai kesimpulan di akhir artikel ini, SMO merupakan puzzle pelengkap yang terlalu penting untuk dipasang dalam implementasi pengelolaan sistem manajemen kinerja. Pendeklarasian SMO menjadi hal yang sangat mendesak dilakukan di setiap kementerian maupun lembaga, sehingga kegiatan penyelarasan strategi hingga portofolio inisiatif strategis tidak lagi menjadi hal yang sulit.

37 www.lapan.go.id

ArtikelPerpustakaan LAPAN Sebagai

Jantungnya Riset Apakah Sudah Mulai Ditinggalkan?

Andriani Agustina

Kapan terakhir anda mengunjungi perpustakaan LAPAN? Kalimat ini menjadi landasan pikir dalam artikel ini untuk

mengetahui seberapa jauh perpustakaan LAPAN dimanfaatkan oleh para pengguna. Mari kita simak kondisinya!

Sebelum mengintip bagaimana kondisi perpustakaan LAPAN, alangkah baiknya kita simak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sedemikian pesatnya. Kemajuan teknologi saat ini sudah memasuki tahap revolusi industri 4.0. Pada era ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komputer sudah merambah di berbagai bidang. Pengelolaan fasilitas perpustakaan pun sudah mulai meninggalkan sistem konvensional beranjak ke perpustakaan digital.

Kemajuan teknologi tidak lepas dari ditemukannya berbagai inovasi. Penemuan inovasi ini menjadi kebaruan dalam ide dan gagasan yang positif dan bermanfaat untuk

mencari solusi dalam mengatasi permasalahan sehingga bisa meningkatkan kinerja. Untuk menyerap arus informasi yang semakin tinggi, seseorang atau entitas tertentu perlu inovasi sehingga berdampak pada perubahan. Perpustakaan sebagai sumber pengetahuan memerlukan itu sehingga menunjang seseorang dalam meningkatkan kinerjanya.

Pasang Surut Kehidupan Perpustakaan LAPAN

Langkah kemajuan pengelolaan perpustakaan LAPAN dimulai tahun 2009 dengan pengembangan konsep medernisasi ruang perpustakaan dan layanannya. Sambil melakukan penataan bahan pustaka yang telah dikelola secara konvensional sebelumnya, maka dikembangkanlah sistem digitalisasi terhadap bahan pustaka.

Ruang perpustakaan dilengkapi dengan komputer dan perangkat digital untuk

Foto: www.rrlib.net


pengunjung dalam memudahkan pencarian katalog bahan pustaka yang dibutuhkan. Pada saat ini, dikembangkan sistem elektronik dalam sebuah portal yang menyediakan koleksi bahan pustaka milik LAPAN.

Ide dan gagasan pun semakin muncul dengan meningkatkan layanan ruang baca. Kondisi ruangan dibuat konsep minimalis dengan menyediakan ruang baca sekaligus menjadi tempat yang nyaman untuk istirahat. Konsep mini café juga menjadi aksen yang melengkapi ruangan tersebut.

Sejalan dengan perubahan kebijakan pimpinan pada tahun 2016, unit Perpustakaan LAPAN mengalami perubahan organisasi. Kondisi ini berdampak pada pengelolaan fisik terhadap bahan pustaka. Buku-buku yang menjadi koleksi Perpustakaan LAPAN Pusat didistribusikan ke satuan-satuan kerja LAPAN yang berlokasi di berbagai daerah di Indonesia. Penataan ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mencari referensi untuk tulisannya.

Konsep ‘muatan lokal’ mulai diterapkan tahun 2017. Muatan lokal dikembangkan sebagai wadah disimpannya catatan dan informasi hasil penelitian LAPAN dan seluruh terbitan LAPAN seperti majalah, jurnal, buku, dan sebagainya. Informasi tersebut disimpan dalam sebuah sistem database. Tujuannya sebagai media rekam jejak penelitian tahapan demi tahapan sepanjang periode berlangsung.

Tujuan dikembangkannya muatan lokal untuk menyajikan informasi kepada peneliti agar muncul ide atau gagasan baru selain informasi yang sudah tersimpan tersebut. Selain itu, media ini untuk menekan plagiarisme yang dilakukan oleh penulis. Sistem muatan lokal

yang dikembangkan berbasis elektronik supaya dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Sehingga, masyarakat luas bisa mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan LAPAN.

Namun di tengah proses pengembangan tersebut, reorganisasi menuntut alih fungsi beberapa fasilitas dan ruangan di Kantor LAPAN Pusat. Termasuk, salah satunya ruang perpustakaan LAPAN yang direnovasi menjadi ruang layanan Pusfatekgan. Proses ini tidak sejalan dengan ketersediaan ruangan yang memang belum disiapkan sebelumnya. Dampaknya, koleksi fisik bahan pustaka hanya disimpan di sebuah gudang kecil tanpa adanya pengelolaan dan pelestarian yang optimal. Secara otomatis hal ini menurunkan fungsi dari layanan perpustakaan LAPAN.

Sejalan dengan kondisi keberadaan ruang layanan perpustakaan yang masih dalam tahap pengembangan, pada tahun 2016 ditetapkanlah Peraturan Kepala LAPAN Nomor 13 Tahun 2016 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam di lingkungan LAPAN. Dengan adanya peraturan tersebut, Perpustakaan LAPAN melakukan fungsi layanan untuk pengelolaan penyimpanan hasil karya litbangyasa LAPAN ke dalam sebuah wadah yang dinamakan repository. Kondisi ini menuntut pengembangan sistem maupun substansi dari dampak digitalisasi media penyimpanan bahan pustaka LAPAN.

Namun, lagi-lagi visi pengembangan pengelolaan perpustakaan terkendala dengan perubahan sistem yang terjadi di LAPAN. Akhir 2017 terjadi perubahan struktur organisasi yang berakibat pada kurang fokusnya pengelolaan Perpustakaan LAPAN. Kini, perpustakaan LAPAN mempunyai anggaran yang sangat terbatas. Padahal kebutuhan untuk pengembangan perpustakaan termasuk pengembangan sistem untuk mendukung repositori dan portal LAPAN membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Pada tahun 2018, Perpustakaan LAPAN Pusat juga sedang menyelesaikan pengolahan dan pemeliharaan bahan pustaka untuk dialihmediakan ke dalam bentuk digital. Kegiatan tersebut dimulai dari pelabelan bahan pustaka, sampai dengan alih media, dan pengunggahan ke dalam sistem digital. Maka menjadi pekerjaan yang cukup besar dalam mengelola kegiatan tersebut.

39 www.lapan.go.id

Pada periode ini, Perpustakaan LAPAN mempunyai pekerjaan besar lainnya yaitu penataan Ruang Baca Perpustakaan yang belum optimal penyediaan fasilitas pendukungnya. Hal lain, pada tahun ini pula ditargetkan penyelesaian Peraturan LAPAN tentang repository untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya.

Itu kondisi yang tergambar di perpustakaan LAPAN Pusat sebagai pembina perpustakaan di seluruh satuan kerja LAPAN. Bagaimana dengan pengelolaan perpustakaan di satuan-satuan kerja teknis? Apakah sudah mendapatkan perhatian khusus dari pimpinannya?

Sejak 2017, unit perpustakaan LAPAN telah merintis misi “Ingin meningkatkan minat baca kepada seluruh pengguna perpustakaan”. Untuk mendukungnya, perlu pengelolaan perpustakaan secara maksimal guna kemudahan akses pengunjung. Namun misi itu tidak terimplementasi dengan baik di sebagian besar unit perpustakaan.

Jangankan meningkat, justru jumlah pengunjung perpustakaan masih bisa dihitung dengan jari. Hal ini mengindikasikan pada kurangnya minat baca. Beberapa satuan kerja masih kurang optimal mengelola perpustakaan. Masih ada ruang perpustakaan yang kondisinya belum layak sebagai ruangan khusus untuk menyimpan koleksi bahan pustaka. Bicara mengenai SDM pengelola perpustakaan, kapasitasnya masih terbatas dan kurang menguasai sistem pengelolaan secara optimal.

Dengan demikian, perkembangan teknologi yang canggih dengan infrastruktur yang serba modern tidak sejalan dengan pengelolaan perpustakaan LAPAN saat ini. Kebutuhan sarana dan prasarana menuju digitalisasi koleksi bahan pustaka LAPAN masih harus menunggu waktu pengelolaan dengan lebih optimal. Seharusnya, kondisi tersebut diimbangi dengan pengembangan sistem secara rutin dan intens yang perlu kolaborasi dengan unit terkait lainnya. Selain itu, dibarengi dengan penataan SDM dan penataan program yang lebih matang.

Perlu Komitmen dan Kerja Sama

Berbagai tantangan dan kendala juga dihadapi oleh unit perpustakaan di beberapa instansi. Hal ini sempat menjadi pokok perbincangan

dalam Seminar dan Knowledge Sharing Kepustakawanan yang diselenggarakan di Kantor Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI Jakarta pada tanggal 22 Maret 2018. Saat ini memang sedang terjadi degradasi status perpustakaan di sebagian besar instansi pemerintah. Hal itu lantaran perpustakaan dianggap tidak berperan secara penting terhadap institusi, alias bukan hal yang utama. Sehingga setiap program yang direncanakan tidak cukup penting dan memuaskan bagi manajemen. Apalagi belum ada model pengelolaan yang baik.

Keberadaan perpustakaan memang perlu komitmen dari manajemen, sehingga setiap program yang direncanakan menjadi bagian utama dari kebijakan pimpinan. Namun hal tersebut bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi unit perpustakaan di mana saja. Contohnya saja LAPAN, di setiap satuan kerja di LAPAN memiliki ruang perpustakaan yang perlu diintegrasikan dengan baik sehingga ada sinergi antar unit untuk memperkuat pengelolaan. Sentuhan ini untuk mengeleminir kemungkingan ketimpangan yang terjadi dalam pengelolaan data dan semacamnya. Untuk itu perlu juga kolaborasi dan kerja sama antar unit kerja.

Yang perlu disadari adalah bahwa manajemen harus bisa memperlakukan data yang bersumber dari perpustakaan tersebut sebagai aset strategis bagi institusinya. Apalagi LAPAN sebagai lembaga pemerintah yang bergerak di bidang riset, tentu saja sangat membutuhkan fasilitas perpustakaan. Sebab perpustakaan adalah jantung dari penelitian yang dilakukan di LAPAN. Tanpa bahan pustaka, para peneliti tidak bisa melakukan penulisan dari hasil risetnya untuk diinformasikan lebih lanjut kepada publik. Padahal bahan pustaka adalah alat vital yang dijadikan sumber rujukan bagi penulisan karya ilmiah para peneliti.

Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan juga menjadi faktor penyebab. Pihak manajemen perlu meningkatkan kualitas tenaga pengelola dengan melakukan pemetaan jabatan fungsional dan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup. Dengan hal itu, tenaga pengelola perpustakaan ini akan lebih optimal dalam mengelola substansi secara rutin setiap harinya. Sebab, pengelolaan bahan


pustaka perlu ketelatenan dan intensitas yang tinggi tenaga pengelolanya.

Hal-hal di luar teknis pelaksanaan yang menjadi kendala adalah anggaran atau biaya untuk meningkatkan fasilitas penunjang perpustakaan. Sebab dengan biaya tersebut akan menjamin program pembaharuan fasilitas ruang, ketersediaan koleksi, dan pelaksanaan program yang lebih berkualitas.

Tarik Pengunjung dengan Inovasi Layanan

Untuk mewujudkan idealisme sebuah perpustakaan, perlu adanya integrasi seluruh perpustakaan LAPAN, dengan melakukan pembinaan. Hal ini bertujuan untuk penataan dan pelestarian koleksi bahan pustaka sebagai upaya peningkatan aksesibilitas pengunjung, terutama karyawan LAPAN. Kondisi ini harus didukung program yang inovatif dengan ide dan gagasan yang kreatif dari pengelola untuk menciptakan kenyamanan pengunjung.

Perpustakaan harus bisa memberikan layanan terbaik untuk menarik perhatian pengunjung. Buatlah konsep yang menarik yang lebih mudah dan cepat menyentuh pengguna. “Pantang menunggu orang datang, akan tetapi ciptakan suasana yang bisa memikat perhatian orang sehingga penasaran untuk segera berkunjung!”

Pada zaman sekarang ini, banyak sekali inovasi layanan publik yang bisa diadopsi untuk dijadikan strategi layanan perpustakaan. Selain membuat media pencarian koleksi bahan pustaka secara digital, namun juga berstrategi bagaimana mencari pengunjung sebanyak-banyaknya dengan peningkatan layanan.

Secara konvensional, petugas perpustakaan sebaiknya luwes dan pro aktif dalam memberikan jasa layanan kepada pengguna. Letakkan fungsi perpustakaan sebagai sarana

yang dapat dimanfaatkan untuk bertukar wawasan dan pengetahuan. Untuk itu, petugas perpustakaan harus bisa mengembangkan secara terus menerus ide dan gagasan yang bisa mendekatkan bahan pustaka kepada penggunanya.

Lalu bagaimana peran perpustakaan LAPAN dalam menunjang peningkatan publikasi ilmiah? Baik petugas perpustakaan maupun pengguna yang sebagian besar peneliti dan perekayasa mempunyai hubungan simbiosis mutualisme. Petugas perpustakaan yang dalam hal ini pustakawan membutuhkan pengguna untuk mendukung peningkatan aksesibilitas kunjungan. Sedangkan pengguna membutuhkan koleksi bahan pustaka untuk menunjang referensi penulisan karya ilmiahnya yang akan diterbitkan ke media publikasi ilmiah. Hubungan kemitraan ini harus terus dijaga dalam rangka peningkatan kinerja masing-masing.

Bagaimana para pustakawan meningkatkan kinerja? Mereka harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Untuk memberikan pengaruh perilaku pengguna, tidak hanya inovasi layanan saja yang terus ditingkatkan. Perpustakaan menyediakan ruangan dengan konsep yang menarik dan menjamin kenyamanan pengunjung. Istilahnya, ruangan tersebut didesain sebagai ruang tanpa batas waktu. Artinya, ruangan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk berinteraksi sekaligus beristirahat.

Untuk merencanakan kebijakan program, unit perpustakaan perlu komitmen manajemen secara top down. Adapun pelaksanaan program diinisiasi secara bottom up.

Dengan memperbaiki beberapa hal di atas, maka harapan optimalisasi fungsi perpustakaan untuk karyawan LAPAN akan cepat tercapai. Yang paling penting adalah karyawan LAPAN paham terhadap fungsi perpustakaan sebagai alat komunikasi, sumber informasi, serta sebagai sumber rujukan bagi penulisan makalah ilmiah. Hal ini akan mendorong percepatan peningkatan riset LAPAN sekaligus menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat.

41 www.lapan.go.id

Artikel

Keinginan memiliki bandar antariksa sendiri merupakan suatu harapan besar bagi lembaga penelitian dan

pengembangan teknologi antariksa di dunia, termasuk LAPAN. Sejak 1994, LAPAN sudah melakukan kajian studi kelayakan lokasi untuk pembangunan bandar antariksa di berbagai lokasi.

Harapan LAPAN agar Indonesia memiliki bandar antariksa hampir terwujud pada tahun 2006 dengan ditandatanganinya Agreement antara LAPAN dengan Federal Rusia di bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk

maksud-maksud damai (the Field of Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purpose). Kerja sama tersebut untuk membangun dan mengoperasikan peluncuran Air Launch System (ALS) di atas Biak menggunakan pesawat terbang Antonov-124 milik Rusia.

Namun sayangnya, program besar tersebut tidak sampai terealisasi karena beberapa alasan. Salah satunya, investor swasta nasional yang akan membiayai pembangunan proyek tersebut mengundurkan diri. Sampai sekarang belum ada titik terang, kapan Indonesia memiliki bandar antariksa sendiri.

Berkaca pada Kebijakan Pembangunan Bandar Antariksa

VostochnyZakaria

Konstruksi Pembangunan Bandar Antariksa Vostochny

(Foto: space.com)


Padahal, di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan diamanatkan agar Indonesia dalam hal ini LAPAN mengembangkan bandar antariksa atau space spot. Daerah yang bakal menjadi lokasi pembangunan awalnya diproyeksikan pada tiga lokasi, yaitu Pulau Enggano (Bengkulu), Biak, dan Morotai. Tetapi saat ini sudah dikaji secara kompherensif lagi dan telah memproyeksikan dua daerah, yaitu Biak dan Morotai.

Dua lokasi tersebut dianggap lebih memadai karena lebih dekat dengan ekuator dan menghadap ke arah laut pasifik. Peluncuran roket memang diarahkan ke arah laut lepas. Secara teknis, titik koordinatnya, untuk Morotai berada padaplus dua derajat lintang utara, sedangkan Biak berada pada minus dua derajat lintang selatan. Keduanya menghadap ke lautan pasifik.

Untuk membangun bandara antariksa, LAPAN harus bermitra dengan negara yang sudah berpengalaman serta menguasai teknologi keantariksaan. Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin berharap, diperkirakan pada tahun 2040 Indonesia baru memiliki bandar antariksa.

Sebagai bahan referensi, kita coba kupas bagaimana pembangunan bandar antariksa di Rusia. Kita ketahui, Badan Antariksa Rusia (ROSCOSMOS) sudah menguasai teknologi antariksa akan tetapi tidak memiliki bandar antariksa sendiri. Sebab, sejak kejatuhan Uni Sovyet (1991), Rusia menyewa landasan peluncuran di Baikonur, Kazakhstan dengan anggaran sebesar 117 juta US dollar per tahun.

Proyek pembangunan bandar antariksa di wilayah sendiri adalah bagian penting dari ambisi Rusia menghidupkan kembali program luar angkasa Rusia yang terpukul oleh kejatuhan Uni Soviet. “Memiliki bandar antariksa yang modern dengan berbagai fasilitas pendukung

untuk misi antar planet akan membantu Rusia kembali menjadi negara adidaya di luar angkasa,” kata Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam keterangan persnya di Vostochny.

Ambisi ini lambat laun mulai terwujud. Putin memerintahkan agar pembangunan bandar antariksa baru di Vostochny dipercepat. Tujuannya agar tidak tergantung pada negara lain. Penetapan kebijakan pengembangan teknologi antariksa Rusia langsung di bawah kontrol presiden.

Pemerintah Rusia merealisasikan pembangunan dengan luas area 551.5 kilometer persegi. Luas tersebut hampir sama dengan luasnya the Kennedy Space Port, NASA. Untuk membangun proyek ini, Rusia mengucurkan dana sebesar 100 miliar Rubbel atau sekitar 2,7 miliar US Dollar. Putin juga telah menyiapkan dana 50 miliar Rubbel untuk kelanjutan proyek di Vostochny setelah pembangunan selesai.

Rencana pembangunan bandar antariksa tersebut sudah digagas oleh Putin tahun 2010. Setahun kemudian baru disiapkan blueprints pembangunan bandar antariksa yang dirancang oleh Ipromashprom (Mechanical Engineering Project Institute). Sedangkan pelasanaan pembangunannya dilakukan oleh kontraktor the Federal Agency for Special Construction denagan melibatkan tenaga kerja kurang lebih 7000 orang.

Lokasi bandar antariksa Vostochny terletak

Kepala ROSCOSMOS - Russia Space Agency, Ignor Anatolievich Komarov (sebelah kanan) berdiskusi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin berkaitan dengan perkembangan proyek Vostochny l

(Foto: space.com)

43 www.lapan.go.id

https://en.wikipedia.org/wiki/Ipromashprom

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Federal_Agency_for_Special_Construction&action=edit&redlink=1

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Federal_Agency_for_Special_Construction&action=edit&redlink=1

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin

di wilayah pedalaman Siberia, sebelah timur, kira-kira 6.000 kilometer dari Moscow, 1.000 kilometer dari Vladivostok, dan 100 kilometer dari perbatasan Rusia-RRT. Secara teknis posisi bandar antariksa Vladivostok sangat strategis dengan jarak 500 mil dari lautan pasifik dengan posisi ketinggian 51 derajat, hampir sama dengan Baikonur yaitu 46 derajat sebelah utara. Lokasi ini sangat tepat untuk peluncuran roket karena jauh dari permukiman penduduk, menghemat bahan bakar roket, dan dapat membawa payload lebih besar ke orbit. Vostochny digunakan untuk peluncuran roket Soyuz.

Bandar antariksa Vostochny dirancang dengan konsep kota wisata pengetahuan dengan desain unik dan hamparan lanskap wilayah yang indah. Lokasi tersebut dilengkapi berbagai fasilitas teknis pendukung kegiatan peluncuran roket seperti, ruang asembling roket dan satelit, pusat pelatihan astronot, serta fasilitas umum modern seperti bandara, stasiun kereta api, hotel, taman, edukasi antariksa dan sekolah.

Fasilitas tersebut disediakan agar para insinyur, peneliti, dan karyawan yang masih muda yang terlibat dalam kegiatan peluncuran bersedia pindah dan tinggal bersama keluarga di sekitar lokasi peluncuran. Diperkirakan, lokasi tersebut bisa menampung sekira 30 ribu orang.

Ke depan, bandar antariksa Vostochny mampu menampung super-heavy rocket jenis Angara dengan kapasitas payload 70 sampai 130 ton. Putin berharap fasilitas bandar

antariksa Vostochny tidak saja digunakan bagi kepentingan Rusia tetapi pihak asing dan mitra kerja sama Rusia seperti NASA - Amerika, dan ESA – Eropa.

Bandar antariksa Vostochny sudah diuji coba dengan meluncurkan satelit Meteor M2 untuk penelitian iklim dan cuaca mengunakan roket Soyuz 2.1b buatan April 2016. Dalam kurun waktu kurang lebih tujuh tahun pelaksanaan pembangunan bandar antariksa Vostochny sudah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan peluncuran satelit. Diperkirakan tahun 2020 fasilitas peluncuran Vostochny sudah dapat digunakan untuk penerbangan berawak untuk misi ke bulan dan planet mars.

Mungkin LAPAN dapat mempelajarinya, setidaknya menjadikan referensi untuk membangun sebuah bandar antariksa yang tentu saja disesuaikan dengan anggaran dan kemampuan teknologi Roket Peluncur Satelit (RPS) yang dimiliki LAPAN. RPS yang dirancang LAPAN dapat meluncurkan satelit mikro berukuran antara 50-100 kilogram ke orbit Low Earth Orbit (LEO) pada ketinggian 300-1000 kilometer. Untuk melangkah sampai dengan capaian akhir dari roadmap peluncuran RPS, maka LAPAN harus fokus dan komitmen dengan rancangan yang sudah direncanakan dari tahapan demi tahapan. Hal ini harus segera disikapi untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Sebagaimana moto “lebih cepat lebih baik”. Amin

Landasan untuk meluncurkan Soyuz-2 di Vostochny

(Foto: space.com)44Buletin LAPAN Edisi Vol. 5 No. 1 - 2018

Artikel

Awal tahun telah tiba! Target kinerja kembali harus disusun dalam dokumen perencanaan strategis. Aktivitas

kembali mengarungi derap langkah kaki seluruh pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan, tanpa terkecuali. Kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan strategis tingkat lembaga, eselon 1, dan unit kerja dilakukan untuk memastikan tercapainya visi dan misi pada dokumen Renstra 2015 – 2019. Target kinerja yang disusun juga telah mengacu pada skema Balanced Scorecard (BSC) yang telah ditetapkan sejak awal penyusunan teknokratik Renstra 2015 – 2019.

Bicara mengenai BSC sebagai alat pengukuran kinerja, ada baiknya kalau kita sedikit menyimak tentang sejarah perkembangan BSC dari generasi ke generasi. Hal ini dirasakan penting mengingat BSC mengalami perkembangan dan artikel ini diharapkan mampu mengomunikasikan konsep BSC teoritis yang selama ini banyak digunakan di instansi milik pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengukuran kinerja yang ada saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dan lebih implementatif. Dahulu, penilaian kinerja hanya diukur dengan terpaku pada angka-angka yang tertera pada dokumen-dokumen keuangan. Kinerja instansi pemerintah pada zaman dahulu hanya diukur mutlak dari kuantitas penyelenggaraan serapan anggaran.

Pola pengukuran tersebut kini tak mungkin lagi digunakan sebagai satu-satunya alat ukur untuk menghakimi kualitas kinerja suatu organisasi. Tuntutan perkembangan pola pengukuran kinerja kini juga mengedepankan mekanisme pengukuran non finansial dan faktor-faktor lain yang lebih menggambarkan kualitas luaran. Pengukuran kinerja secara non finansial dianggap lebih adaptif dan sekaligus melengkapi pendahulunya sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi

global saat ini.

Robert Kaplan dan David Norton merupakan dua akademisi asal Universitas Harvard yang kemudian mengintegrasikan pola pengukuran finansial dan non finansial tersebut menjadi sistem pintar yang bernama BSC tadi. Implementasi BSC pertama kali diujicoba pada tahun 1987 pada perusahaan Analog Devices.

Hingga hari ini, popularitas pengukuran kinerja melalui BSC masih tidak tertandingi dan terus digunakan di banyak organisasi besar di seluruh dunia. Bahkan, secara statistik pengukuran kinerja BSC dianggap lebih umum dibanding penggunaan metode pengukuran kinerja lain yang lebih segmented seperti halnya Malcolm Baldridge Criteria For Performance Excellence.

Pada perkembangannya, BSC pun mengalami proses evolusi. Kaplan dan Norton banyak memperoleh masukan terhadap perkembangan implementasinya dari berbagai kalangan yang meliputi akademisi juga praktisi. Hingga kini tercatat ada tiga kali regenerasi atau tepatnya pembaharuan sistem pada BSC.

Pada BSC generasi pertama, ditekankan konsep pengukuran kinerja melalui empat perspektif, yakni perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan inovasi. Generasi pertama ini dilahirkan melalui tulisan artikel yang dimuat oleh majalah Harvard Business Review edisi Januari-Februari 1992 oleh Robert Kaplan dan David Norton.

Keempat perspektif yang disusun tersebut menjadi sistem terpisah dan belum terintegrasi. Artinya, keempat perspektif tersebut dibangun untuk mengakomodir sudut pandang internal dan eksternal perusahaan. Sudut pandang internal difasilitasi oleh perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan inovasi. Sedangkan sudut pandang eksternal kemudian diimplementasikan dalam perspektif keuangan dan perspektif pelanggan.

Sejarah Balanced Scorecard: Generasi ke GenerasiBrian Pratistha

45 www.lapan.go.id

Gambar 1. BSC Generasi Pertama (Dikutip dari Lawrie dan Cobbold, 2004)

Gambar 2. BSC Generasi Kedua (Dikutip dari Lawrie dan Cobbold, 2004)

BSC generasi kedua kemudian lahir sebagai bentuk penyempurnaan BSC generasi pertama tersebut. Pada generasi kedua dikembangkan bentuk strategy maps dan linkage diagrams. Generasi kedua ini berkembang pada tahun 1996. Pada BSC generasi kedua ini mempunyai “hubungan sebab – akibat” di antara berbagai sasaran strategis yang disebut dengan strategy map. Sehingga memungkinkan adanya kesinambungan sasaran strategis di setiap perspektif. Kemudian ditekankan adanya linkage diagram di mana goals yang muncul di tiap perspektif harus memiliki keterkaitan. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa bila perspektif yang berada pada tataran pondasi seperti halnya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tidak tercapainya. Maka secara otomatis perspektif di atas mustahil tercapai.

Selanjutnya bentuk pembaharuan lain yang terdapat pada BSC generasi kedua ini adalah terkait fokus, tujuan, dan bidang penerapan. Terkait dengan fokus, lebih berfokus pada manajemen, beda halnya dengan generasi pertama yang lebih menekankan kepada murni pengukuran kinerja. Komitmen manajemen menjadi kunci kesuksesan implementasi BSC ini. Manajemen yang dimaksud tentunya harus melaksanakan fungsi PDCA (Plan, Do, Check, dan Act). Isunya lebih menekankan fokus terhadap manajemen juga menjadi cikal bakal lahirnya Strategy Management Office (SMO) yang bisa menjadi bagian tidak terpisahkan dari unit kerja yang menangani fungsi perencanaan strategis. SMO inilah yang nantinya akan memonitor secara rigid terhadap keselarasan sasaran strategis.

Pembaharuan lain terkait dengan tujuan adalah BSC generasi pertama yang menitikberatkan pada konsep pengendalian strategik, sedangkan generasi kedua menekankan BSC sebagai alat komunikasi strategi. Bentuk komunikasi strategi ini, jika kita meminjam istilah yang dipakai dalam Malcolm


Baldridge Criteria For Performance Excellence disebut dengan istilah penyebarluasan strategi. Intinya sama, keduanya menekankan persyaratan kepada manajemen untuk menyebarluaskan strategi hingga kepada rencana detail.

Perubahan lain yang terdapat pada BSC generasi kedua adalah pada bidang penerapan di mana BSC generasi kedua bisa dipakai tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga bisa diterapkan pada sektor publik. Namun demikian, perlakuannya saja yang akan berbeda di mana sektor publik akan menekankan perspektif pelanggan sebagai tujuan akhir organisasi. Sedangkan sektor swasta tetap mengedepankan perspektif keuangan sebagai pelabuhan akhir.

BSC generasi ketiga sebagai generasi terakhir dari evolusi BSC lebih ditekankan kepada intangible asset readiness. Kaplan dan Norton (2000) tidak memasukkan intangible assets pada kerangka kerjanya. Hal ini disempurnakan kembali kemudian pada tahun 2004. Intangible assets yang dimaksud merupakan sumber daya manusia, sumber daya informasi, dan sumber daya organisasi.

Lantas, bagaimana dengan BSC generasi kekinian? Adalah seorang Cobbold dan Lawrie (2004) yang kemudian memasukkan satu

komponen terpenting dalam pemodelan BSC terbaru yakni destination statement atau pernyataan tujuan. Maksud dari penambahan komponen tersebut adalah untuk memastikan sinkronisasi tujuan untuk kemudian dikonversi menjadi hasil dan aktivitas. Hasil yang dimaksud adalah pada perspektif finansial dan pelanggan. Sedangkan aktivitas menggambarkan upaya perusahaan yang tergambar pada perspektif internal bisnis dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Penekanan implementasi BSC pada dasarnya tidak hanya berhenti sebagai upaya manajemen menerjemahkan visi menjadi rencana tindak, namun BSC lebih memainkan perannya sebagai alat yang mampu merumuskan strategi yang berkelanjutan. Hal tersebut sangat krusial khususnya bagi organisasi sektor publik yang didanai oleh APBN.

Perumusan strategi yang berkelanjutan dapat dilakukan bila BSC yang dibangun memasukkan ide Cobbold dan Lawrie (2004) yakni terkait pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan tersebut bisa diterjemahkan sebagai cita-cita tahunan organisasi yang merupakan turunan dari visi organisasi. Cita-cita tahunan tersebutlah yang kemudian bisa dimonitor untuk memastikan keberlanjutan atau incremental improvement tiap tahunnya.

Gambar 4. BSC Versi Cobbold dan Lawrie (Dikutip dari Fitria Moorcy, Universitas Gadjah Mada)

Gambar 3. BSC Generasi Ketiga (Dikutip dari Fitria Moorcy, Universitas Gadjah Mada)

47 www.lapan.go.id

Artikel

Budaya kerja telah lama dikenal oleh umat manusia. Namun belum disadari bahwa suatu keberhasilan kerja itu

berakar dari nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Nilai-nilai tersebut bermula dari adat kebiasaan, agama, norma, dan kaidah yang menjadi keyakinan seseorang dan menjadi suatu kebiasaan dalam perilaku suatu organisasi.

Setiap organisasi terdiri dari berbagai ragam manusia yang masing-masing memiliki sifat dan perilaku yang khas. Namun demikian setiap organisasi tentu memiliki kesadaran diri atau tata nilai yang melandasi operasionalisasinya. Kesadaran diri inilah sebagai filosofi organisasi, yang merupakan sarana yang ampuh untuk mempertautkan berbagai ragam kegiatan para anggota organisasi melalui suatu pemahaman bersama akan tujuan (goals) dan tata nilai (values).

Budaya organisasi berperan sebagai sarana untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang pantas dan tidak pantas dikerjakan, bagaimana mengalokasikan sumber daya organisasi dan tercermin dalam nilai-nilai fundamental organisasi. Nilai-nilai organisasi terdiri dari (1) kepekaan terhadap kebutuhan stakehorder dan sumber daya manusia, (2) kebebasan sumber daya manusia untuk memberikan ide-ide baru, (3) keberanian untuk menerima resiko yang mungkin saja terjadi, dan (4) keterbukaan untuk melakukan interaksi komunikasi dialogis atau dua arah secara bebas dan bertanggung jawab.

Menurut Prasetya dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja.

Sementara menurut Sarpin (1995), pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi.

Budaya kerja memiliki peranan penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Hal tersebut karena budaya kerja merupakan suatu cara kerja yang bermutu dan didasari oleh nilai yang penuh makna dan memberikan motivasi serta inspirasi untuk bekerja lebih baik. Dengan adanya budaya kerja juga dapat mengubah sikap dan perilaku individu untuk mencapai suatu produktivitas kerja.

Sementara budaya organisasi merupakan seperangkat nilai-nilai, keyakinan, dan sikap utama yang diberlakukan di antara anggota organisasi. Budaya dapat menyesuaikan serta mendorong keterlibatan karyawan. Manfaatnya juga dapat memperjelas tujuan dan arah strategi organisasi, serta menguraikan dan mengajarkan nilai-nilai dan keyakinan

Membangun Budaya Kerja Mendukung Pelaksanaan

Reformasi BirokrasiSuryadi

www.dictio.id


organisasi. Sehingga budaya dikatakan dapat membantu organisasi mencapai tujuan.

Budaya kerja seperti halnya diungkapkan Nawawi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Ia menjelaskan bahwa budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Pelanggaraan terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas. Namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Robbins (1990) Budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi. Budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti budaya organisasi menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Budaya organisasi mempermudah timbulnya pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari pada kepentingan diri individual. Budaya organisasi juga meningkatkan kemantapan sistem sosial (dalam Moeljono, 2002).

Sementara budaya organisasi mempunyai empat fungsi dasar (Nelson dan Quick, 1997) yaitu perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi, alat pengorganisasian anggota, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, dan mekanisme kontrol atas perilaku.

Acuan yang menjadi referensi adalah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015).

Pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Sejalan dengan hakikat reformasi birokrasi maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap area perubahan program reformasi birokrasi. Hal ini meliputi perubahan pola pikir (manajemen perubahan), sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik, dan Quick Wins.

Setiap instansi pemerintah perlu mengembangkan budaya kerja di lingkungan masing-masing. Perubahan pola pikir dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan inti dari reformasi birokrasi. Sementara aparatur negara harus melayani, bukan dilayani.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk mencapai good governance dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

LAPAN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan di bidang penerbangan dan antariksa, tidak ketinggalan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Tugas tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Di dalam pasal 7 dinyatakan, kegiatan keantariksaan meliputi sains antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi keantariksaan, peluncuran dan kegiatan komersial keantariksaan.

49 www.lapan.go.id

http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/

http://pemerintah.net/

http://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/

http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/

http://pemerintah.net/

Dalam melakukan reformasi birokrasi, LAPAN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan tugas tersebut LAPAN menetapkan visi yaitu menjadi Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Mandiri dengan slogan LAPAN Unggul Indonesia Maju, LAPAN melayani untuk Indonesia Mandiri.

Sementara untuk mewujudkan visi tersebut, LAPAN memiliki misi yaitu meningkatkan kualitas litbang penerbangan dan antariksa bertaraf internasional; meningkatkan kualitas produk teknologi dan informasi di bidang penerbangan dan antariksa dalam memecahkan permasalahan nasional; dan melaksanakan dan mengatur penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, LAPAN menetapkan empat kompetensi utama, meliputi penginderaan jauh, teknologi penerbangan dan antariksa, sains antariksa dan sains atmosfer, dan kajian kebijakan penerbangan dan antariksa.

Salah satu mimpi besar Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, salah satunya yaitu menjadikan LAPAN sebagai Pusat Unggulan (Center of Excellence) di bidang

Iptek penerbangan dan antariksa. Ia berharap, LAPAN ke depannya bisa setaraf dengan lembaga-lembaga keantariksaan di negara-negara maju, seperti National Aeronoutics and Space Administration (NASA) - Amerika, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) - Jepang, European Space Agency (ESA) – Eropa, dan Indian Space Research Organisation (ISRO) - India.

Untuk merealisasikan gagasan tersebut, LAPAN harus didukung semua unsur/pihak baik secara struktural maupun fungsional. Kemandirian di bidang Iptek kedirgantaraan menjadi harapan bagi LAPAN, di samping dukungan dari pemerintah melalui Menristekdikti maupun Undang-undang yang sudah terpapar sangat jelas.

organisasi.malangkota.go.id


LAPAN memiliki Blue Print tentang kedirgantaraan ke depan, antara lain keinginan memiliki satelit komunikasi dan penginderaan jauh secara mandiri, serta memiliki bandara antariksa yang menjadikan LAPAN sebagai center of excellence di bidang Iptek penerbangan dan antariksa. Tentu hal ini menjadi tugas yang sangat menantang bagi seluruh unit kerja LAPAN.

Berbagai upaya untuk merealisasikan Center of Exellence antara lain membuat berbagai skenario dan perencanaan serta melakukan koordinasi dan sinergitas baik secara internal maupun eksternal. Upaya tersebut antara lain pengembangan kapasitas institusional secara terus menerus, khususnya dengan menjalin kerja sama erat antara pusat penelitian yang memiliki visi dan misi serupa dalam membangun kemandirian bangsa di bidang Iptek penerbangan dan antariksa. Selain itu juga meningkatkan kualitas kerja sama luar negeri dalam upaya alih teknologi, pengetahuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, memanfaatkan forum multilateral/organisasi internasional seperti forum UNCOPUOS, UNSPIDER, UNESCAP, ITU, IAF, APSCO, SCOSA, APRSAF dan CSSTEAP.

Kemudian, LAPAN fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi penerbangan yang dititikberatkan pada program pengembangan iptek penerbangan dan antariksa untuk pemantauan sumber daya alam dan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan itu, maka didasari lima tata nilai yang dimiliki LAPAN. Nilai pembelajar, berarti seluruh pegawai LAPAN harus senantiasa meningkatkan kompetensi melalui belajar secara berkesinambungan. Nilai rasional, yaitu dalam melakukan suatu tindakan harus berdasarkan pada acuan. Nilai konsisten, yakni tidak berubah dan taat pada aturan yang ada. Nilai akuntabel adalah setiap kegiatan dan anggaran yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian LAPAN berorientasi pada pelayanan publik.

Program pengembangan iptek penerbangan dan antariksa pada hakikatnya adalah untuk penguasaan, pengembangan, dan penerapan Iptek penerbangan dan antariksa menuju kemandirian dan peningkatan daya saing nasional di bidang kedirgantaraan. Hal penting yang perlu dicermati dalam rangka mendukung terbentuknya pusat unggulan Iptek penerbangan dan antariksa yaitu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tuntutan paradigma baru di era reformasi. Terobosannya dengan selalu menjaga dan memelihara serta meningkatkan kualitas kerja sama dalam dan luar negeri, serta menjaga citra dan reputasi Lembaga dengan menyebarluaskan informasi secara profesional baik melalui makalah maupun jurnal ilmiah bertaraf nasional dan internasional.

www.kanal.web..id

51 www.lapan.go.id

Artikel

Financial Technology atau lebih akrab disingkat Fintech merupakan salah satu redaksional yang santer terdengar

dalam dua tahun belakangan ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mengatur layanan keuangan dengan menggunakan fitur atau platform berbasis digital.

Layanan keuangan secara digital tersebut dapat digunakan untuk keperluan peminjaman uang hingga keperluan investasi di lantai bursa. OJK juga kemudian merilis definisi terkait fintech lending ini dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di mana, layanan ini sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Hal tersebut untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sebenarnya ada beberapa fintech utama yang kini berkembang di antaranya e-pembayaran, e-perbankan, e-pasar modal, e-perasuransian, dan e-lending. Kata “e” merupakan singkatan dari electronic atau otomatisasi sistem melalui perangkat elektronik. Fintech itu sendiri sebenarnya merupakan terobosan utama pendukung gerakan digitalisasi ekonomi. Hal ini sekaligus juga menjadi jawaban atas proses transformasi revolusi industri yang kini beranjak ke seri keempat.

Revolusi industri seri keempat atau lebih akrab dikenal revolusi industri 4.0 ini ditandai era Artificial Inteligence atau kecerdasan buatan. Di mana tenaga manusia digantikan oleh mesin

dan robot pintar. Adapun beberapa teknologi pendukung untuk menjalankan fintech ini meliputi E-KYC, digital signature, big data, cloud computing, artificial intelligence machine hingga blockchain.

Dalam perkembangannya, fintech utama yang paling berkembang adalah fintech (e-) lending, di mana hal ini kemudian menjadi terobosan baru sebagai sumber pendanaan inovatif selain sumber pendanaan konvensional seperti perbankan, koperasi, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, BUMDes, BUMADes, Bank Wakaf, dan Pasar Modal.

Tak jarang, kemudahan proses yang ditawarkan oleh institusi yang melakukan fintech lending jauh lebih baik dibanding sumber pendanaan yang konvensional. Penerapan asas prudential menjadi constraint bagi perbankan, misalnya, untuk melakukan manuver secara cepat untuk menjangkau layanan (inklusi) pendanaan dibanding apa yang dilakukan oleh institusi yang melakukan fintech lending.

Bahkan tak jarang, banyak skema pendanaan yang dilakukan tanpa melakukan pengajuan syarat jaminan. Sebut saja apa yang dilakukan oleh Prosper Market Place (Amerika Serikat), Lending Club (Amerika Serikat), On Dect (Amerika Serikat), SoFI (Amerika Serikat), Upstart (Amerika Serikat), BCT Jam (Amerika Serikat), PDDAI (Cina), dan China Rapid Finance (Cina). Institusi tersebut bahkan sudah menyalurkan pendanaan pinjaman hingga lebih dari US$ 1 Miliar (Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2018).

Isu fintech juga mendapat sambutan hangat di Indonesia mengingat potensi pasar di Indonesia yang begitu besar. Minimal untuk

Fintech Lending: Jurus Baru Alternatif

Pendanaan Iptek?Brian Pratistha


menjawab inklusi pembiayaan nasional yang masih sangat rendah. Data OJK juga menjelaskan bahwa masih terdapat 49 juta unit UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan. Terdapat beberapa potensi peran fintech lending di berbagai sektor pembangunan, misalnya sektor riil berupa pertanian, perikanan, dan peternakan; sektor keuangan; sektor pasar modal; dan sektor pendidikan seperti pendanaan pendidikan dan pendanaan penelitian.

Fintech Lending Untuk Dana Penelitian?

Dana penelitian yang ada pada seluruh lembaga litbang di Indonesia tercatat baru menyentuh angka 0,25% dari total pendapatan domestik bruto nasional. Kebutuhan dana penelitian yang sangat besar yang belum didukung secara penuh melaui skema pendanaan tentunya menjadikan fintech lending sebagai salah satu opsi.

Hal ini sebenarnya juga pernah diungkapkan oleh Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech-OJK pada FGD pendanaan Iptek 27 Maret 2018 yang lalu. Di mana fintech lending juga mampu menjadi opsi pendanaan riset mengingat opsi pendanaan lain semisal perbankan dengan prinsip prudensialnya akan terbentur regulasi bila ingin mendanai riset.

Namun demikian, dalam implementasinya yang patut dicermati, LAPAN dalam hal ini sebagai bagian dari instansi pemerintah sebaiknya tidak menggunakan opsi pendanaan melalui fintech. Pertama, karena riset yang dilakukan

memiliki tingkat risiko yang tinggi. Mengenai hal ini, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi menjelaskan bahwa bagi riset yang memiliki risiko tinggi bisa saja menggunakan alternatif sumber pendanaan lain, misalnya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN. Kedua, fintech lending walaupun ada yang tidak membutuhkan jaminan namun pembiayaan maksimum yang bisa diberikan tak melebihi Rp. 2 Milyar dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan demikian. Hal tersebut tentunya, menjadi kendala tersendiri mengingat biaya riset di LAPAN selalu membutuhkan pendanaan yang tinggi, selain itu beban bunga juga akan menjadi masalah di kemudian hari. Ketiga, tenor pinjaman biasanya tidak melebihi 1 tahun, artinya LAPAN harus memastikan adanya riset yang quick yielding dengan tingkat imbal hasil di atas bunga yang ditetapkan.

Solusi yang bisa dilakukan, LAPAN perlu melakukan kajian pembentukan perusahaan binaan semacam sister company untuk kegiatan rancang bangun dan komersialisasi ide. Sehingga ke depannya LAPAN bisa melakukan sub kontrak pekerjaan kepada perusahaan tersebut untuk komponen-komponen tertentu.

Tentu saja, aktivitas rancang bangun komponen membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit (tidak melebihi platform pinjaman dari institusi fintech lending) dan opsi fintech lending bisa diambil. Pembentukan sister company tersebut kemudian bisa menjadi inisiasi ke depan untuk menstimulasi tumbuh kembangnya industri dalam negeri di bidang penerbangan dan antariksa.

www.visualcapitalist.com

53 www.lapan.go.id

Informasi

Jakarta, Senin (19/02) - LAPAN menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Kegiatan tersebut yang diikuti oleh perwakilan dari satuan kerja dan balai di lingkungan LAPAN tersebut, diselenggarakan di kantor pusat LAPAN, Rawamangun, Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Humas LAPAN, Jasyanto, mengatakan bahwa penyelenggaraan SKM bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 16 Tahun 2014. Guna memperoleh hasil SKM objektif dan independen, pada 2017, LAPAN melibatkan pihak ketiga dalam survey untuk triwulan ketiga dan keempat.

SKM 2017 perlu dievaluasi. Jasyanto mengatakan bahwa tujuannya yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing satuan kerja dan balai di LAPAN. Terdapat delapan unsur pelayanan publik yang diukur dalam survey tersebut. Unsur tersebut yaitu persayaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu layanan, produksi/hasil layanan, kompetensi layanan, maklumat layanan, serta penanganan pengaduan dan saran. Hasil SKM 2017 tersebut akan menjadi bahan perbaikan dan penetapan kebijakan pelayanan masyarakat pada 2018.

SKM menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada 2017, IKM LAPAN memiliki mutu pelayanan sangat baik dengan nilai 81,25. Pada triwulan I, terdapat 15 satuan kerja yang melaksanakan pengukuran IKM. Sebelas satuan kerja memiliki kualitas pelayanan dengan kategori A (Sangat Baik), sedangkan empat satuan kerja lainnya memiliki kualitas pelayanan dengan kategori B (Baik).

Pada triwulan II, terdapat 12 satuan kerja yang melaksanakan pengukuran IKM. Sebelas satuan kerja memiliki kualitas pelayanan dengan kategori A sedangkan satu satuan kerja memiliki kualitas pelayanan dengan kategori B.

Pada triwulan III, terdapat 16 satuan kerja yang melaksanakan pengukuran IKM. Tiga belas satuan kerja memiliki kualitas pelayanan dengan kategori A sedangkan tiga satuan kerja memiliki kualitas pelayanan dengan kategori B.

Pada triwulan IV, terdapat 12 satuan kerja yang melaksanakan pengukuran IKM. Sepuluh satuan kerja diantaranya memiliki kualitas pelayanan dengan kategori A sedangkan 2 satuan kerja memiliki kualitas pelayanan dengan kategori B. (Humas/Zakaria)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

LAPAN Sangat Baik


Informasi

Jakarta, Senin (19/02) –Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin melantik Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih menjadi Sekretaris Utama LAPAN, menggantikan pejabat sebelumnya, I.L. Arisdiyo yang telah purna tugas.

Kepala LAPAN mengatakan, LAPAN berupaya melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten. Tujuannya untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik. Untuk itu, LAPAN terus meningkatkan diri melalui berbagai proses, salah satunya yaitu penempatan sumber daya manusia. Hal tersebut merupakan upaya LAPAN untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Caranya yaitu dengan melakukan perubahan terkait aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia.

Ia melanjutkan, dalam pembenahan organisasi juga dilakukan penataan sumber daya manusia. Thomas menjelaskan, mulai tahun ini pejabat fungsional dan pejabat struktural berada pada posisi yang setara yang setiap pergantian jabatan dan alih jabatan dilakukan pelantikan. “Pembenahan organisasi, pembenahan tata kelola merupakan wujud pemberian layanan publik yang lebih baik dan merupakan dua ciri pusat unggulan adalah penguatan kompetensi dan layanan publik yang prima,” ujarnya.

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh unit kerja LAPAN yang dikomandai oleh Sekretaris Utama, secara bertahap telah menunjukkan perubahan. Perubahan tersebut diantaranya yaitu LAPAN mendapat pengakuan Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan, juara umum pengelolaan BMN, juara pertama unit kerja arsiparis, dan juara dua pelayanan PPID. Keberhasilan ini kemudian menjadikan I.L. Arisdyo, Sekretaris Utama periode sebelumnya, menjadi Arsiparis Utama.

Semua pembenahan yang dilakukan oleh LAPAN bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang Decission Support System (DSS) berbasis sains antariksa, DSS berbasis sains atmosfer, pengembangan teknologi roket SONDA, pengembangan pesawat transport dan pemantauan maritim, pengembangan satelit, pengembangan bank data penginderaan jauh nasional, serta pengembangan sistem pemantauan bumi nasional.

Selain itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang penyediaan, penggunaan, pengendalian kualitas, pengolahan, dan distribusi data satelit penginderaan jauh. Instruksi tersebut mengamanatkan LAPAN untuk menyediakan data penginderaan jauh bagi kebutuhan nasional.

Kepala LAPAN melanjutkan, LAPAN saat ini telah memiliki tiga unit teknis yang menjadi pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nantinya, tahun ini akan diajukan dua unit teknis lainnya untuk menjadi pusat unggulan. Sementara itu, dua unit teknis lainnya dalam pengembangan. (Humas/Suryadi)

Kepala LAPAN LantikProf. Dr. Erna Sri AdiningsihSebagai Sekretaris Utama

55 www.lapan.go.id

daftar isi - lapan

Documents