daftar isi - kemkes.go.idsistem informasi puskesmas (sip) oleh: farida sibuea, skm, mscph ......

DAFTAR ISI

EDITORIAL

TOPIK UTAMA

Tantangan e-Kesehatan di Indonesia Oleh: dr. Daryo Soemitro Sp.BS

TULISAN TERKAIT TOPIK

Kamus Data Kesehatan: Pendukung Integrasi

dan Interoperabilitas Sistem Informasi Kesehatan

di Indonesia Oleh: dr. Guardian Yoki Sanjaya

Sistem Informasi Puskesmas (SIP) Oleh: Farida Sibuea, SKM, MScPH

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Daerah (SIKDA) di DI Yogyakarta Oleh: Ani Roswiani, S.Si, M.Cs

SIKDA Terpadu Kabupaten Subang, “Antara

Harapan dan Kenyataan” Oleh: Maman, S.KM, MPH

17

22

30

01

36

Penataan sistem informasi di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan sudah diawali

sejak tahun 1982 oleh Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data di Biro Perencanaan

sampai tahun 1985 dibentuk Pusat Data Kesehatan (Pusdakes) yang akhirnya pada tahun

2010 ditetapkan menjadi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai pelaksana tugas

Kementerian Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan.

Pusat Data dan Informasi telah melakukan inisiatif penyusunan:

■ Regulasi dan standar Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang dijabarkan dalam

bentuk kegiatan, indikator, target, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana

Aksi.

■ Dataset minimal berdasarkan kebutuhan unit-unit utama yang ada di Kementerian

Kesehatan RI.

■ Membuat kamus data kesehatan (Health Data Dictionary atau HDD), sebagai

persyaratan yang diperlukan untuk menciptakan komunikasi data yang terintegrasi.

■ Mengintegrasikan SIK melalui Pengembangan Arsitektur Data Exchange (web

services).

■ Merevisi SP2TP atau SP3 maupun SIMPUS dengan nama baru yaitu Sistem

Informasi Puskesmas.

Era otonomi banyak pelaku usaha di daerah melakukan pembangunan e-Kesehatan baik

yang personal, mobile hingga berbasis web sehingga timbul fragmentasi dan berjalan menjadi

tidak efisien, efektif dan mahal, maka perlu dilakukan interoperabilitas dan arsitektur

implementasi e-Kesehatan di Indonesia.

Kiat dibalik pembangunan e-Kesehatan adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat,

partisipasi dan pencapaian akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi.

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, kami merasa perlu buletin ini menyajikan

penjelasan mengenai perencanaan, pembangunan e-Kesehatan di Indonesia mulai dari

konsep, yang sudah dilakukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Puskesmas.

Selamat membaca …..!

Redaksi

SALAM REDAKSI

TIM REDAKSI

Pusat Data dan Informasi

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Lantai 6 Blok C

Jakarta 12950

Telp : 021-5221432, 021-5277167-68

Fax : 021-5203874, 021-5277167-68

Pelindung

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Pengarah

Pattiselanno Roberth Johan

Penanggung Jawab

Didik Budijanto

Redaktur

Nuning Kurniasih Cecep Slamet Budiono

Penyunting

Erwin Susetyoaji Eka Satriani Sakti

Desainer Grafis/ Lay Outer

Dian Mulya Sari Hira Ahmad Habibi

Kesekretariatan

Wardah Yoeyoen Aryantin Indrayani

Mitra Bestari

Daryo Soemitro Guardian Yoki Sanjaya Farida Sibuea Ani Roswiani Maman

Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi,

indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan

dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna

dalam mendukung pembangunan kesehatan.

Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat

dipisahkan dari Sistem Kesehatan di suatu negara. Kemajuan atau kemunduran Sistem

Informasi Kesehatan selalu berkorelasi dan mengikuti perkembangan Sistem Kesehatan,

kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bahkan mempengaruhi Sistem

Pemerintahan yang berlaku di suatu negara.

Kemajuan dalam bidang TIK yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas praktik

kedokteran maupun pelayanan kesehatan sebagai penunjang untuk meningkatkan efektifitas

dan efisiensi keadministrasian maupun memudahkan komunikasi. Sistem Informasi Kesehatan merupakan tulang punggung

dari e-Kesehatan karena merupakan sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara

sistematika dan terintegasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

Dengan sistem informasi kesehatan yang baik maka akan membuat masyarakat mengerti dengan semua permasalahan

kesehatan, akan mendapatkan info yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa dijadikan dasar dalam

pengambilan keputusan.

Semoga dengan diangkatnya topik “Sistem Informasi Kesehatan” pada volume kali ini dapat menambah wawasan kita tentang

perkembangan sistem infomasi kesehatan baik di pusat maupun di daerah.

Untuk itu kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buletin “Sistem Informasi

Kesehatan”.

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Jakarta, Juni 2016 Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS

SEKAPUR SIRIH

Latar Belakang Salah satu bidang kesehatan yang saat ini sudah berkembang di berbagai negara

dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu e-Kesehatan

(e-Health). e-Kesehatan menurut WHO1 secara singkat adalah penggunaan TIK

untuk kesehatan. Dalam arti luas, e-Kesehatan berhubungan dengan upaya

meningkatkan arus informasi, melalui sarana elektronik, untuk mendukung pelayanan

kesehatan dan pengelolaan sistem kesehatan. Istilah e-Kesehatan harus diartikan

secara holistik, tidak hanya terkait pada aspek teknis, tetapi juga menyangkut sikap

dan pola pikir yang berwawasan global dengan melihat pemanfaatan TIK tidak

semata-mata untuk menunjang pelayanan kesehatan dalam hubungan dengan

kepentingan lokal ataupun nasional, namun juga dalam kaitannya dengan

kepentingan regional maupun dunia.

Dalam pertemuan KTT Dunia yang diadakan di Jenewa tahun 20032 telah

dideklarasikan tentang pemanfaatan potensi teknologi informasi dan komunikasi

untuk mendukung Deklarasi Milenium dan diantaranya adalah untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan. Dalam pertemuan WHO ke 58 bulan Mei 2005 telah diadopsi Resolusi WHA58.28 (World Health

Assembly) yang menyatakan agar negara-negara anggota mulai merencanakan pembangunan e-Kesehatan yang sesuai untuk

masing-masing negara. Pada tahun yang sama, WHO meluncurkan Observatory Global for eHealth (GOe)3, sebuah inisiatif

yang didedikasikan untuk melakukan studi terhadap evolusi e-Kesehatan dan dampaknya pada kesehatan di masing-masing

negara. Model Observatory yaitu menggabungkan peran koordinator WHO regional dengan kantor pusat WHO untuk

memantau perkembangan e-Kesehatan di setiap negara di seluruh dunia melalui survei yang dilakukan sekali dalam dua tahun.

Penataan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Kementerian Kesehatan sudah diawali sejak tahun 1982 oleh unit kerja setingkat

eselon 3 yaitu Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data di Biro Perencanaan4. Sejalan dengan semakin meningkatnya peran

pengelolaan data dan perkembangan kebutuhan organisasi, maka pada tahun 1985 dibentuk Pusat Data Kesehatan

(Pusdakes)5 yang merupakan unit kerja setingkat eselon 2. Dalam perjalanannya Pusdakes mengalami beberapa kali

pergantian nama sampai akhirnya pada tahun 2010 ditetapkan menjadi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)6 sebagai

pelaksana tugas Kementerian Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan. Sebagai sekretariat SIK, Pusdatin telah

melakukan inisiatif penyusunan regulasi dan standar SIK berupa rancangan peraturan pemerintah dan NSPK yaitu panduan

ROADMAP (Peta Jalan) Rencana Aksi Penguatan SIK7. Untuk memperkuat penyusunan standar dan regulasi SIK dibentuk

Komite Ahli dan Tim Perumus Penyusunan Peraturan Pemerintah, Pedoman dan Roadmap Sistem Informasi Kesehatan8 yang

terdiri dari para ahli yang berasal dari berbagai institusi/sektor yang mempunyai kaitan dan peran dalam Sistem Informasi

Kesehatan. Setelah tugasnya selesai, komite ini akan dilebur menjadi Komite Ahli SIK.

Pada tahun 2016, dalam tahap awal pelaksanaan pembangunan kesehatan yang telah dijabarkan dalam bentuk kegiatan,

indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya sebagaimana telah dituangkan dalam

1

TOPIK UTAMA

BULETIN JENDELA DATA & INFORMASI KESEHATAN, Semester 1, 2016

TANTANGAN e-KESEHATAN DI INDONESIA dr. Daryo Soemitro Sp.BS Konsultan Sistem Informasi Kesehatan untuk Kementerian Kesehatan RI

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusat Data dan Informasi tahun 2015 - 2019 yang diterbitkan Pusdatin, terjadi reorganisasi

Kementerian Kesehatan RI9. Struktur organisasi Pusdatin mengalami sedikit perubahan pada nama, tugas dan fungsi bidang

dan sub bidang.

Bersamaan dengan masa transisi perubahan struktur organisasi dan pejabat di lingkungan Pusdatin, pemerintah menetapkan

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 201610,11, yaitu :

Memperkuat upaya promotif dan preventif.

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

1. Pembiayaan kesehatan.

2. Penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan.

3. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

4. Penguatan sistem informasi, manajemen, dan penelitian dan pengembangan kesehatan.

5. Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan.

Mempercepat perbaikan gizi masyarakat.

Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Dalam rapat kerja nasional Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat telah ditetapkan strategi Penguatan

Pelayanan Kesehatan sbb :

Gambar 1. Fokus Penguatan Pelayanan Kesehatan

Dalam masa transisi dimana RAK Pusdatin sudah dalam tahap implementasi, dibutuhkan proses evaluasi dan penyesuaian

agar RAK Pusdatin tetap selaras dengan strategi Penguatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di pusat dan daerah.

Pembangunan e-Kesehatan harus dapat sejalan dengan kebutuhan pembangunan sistem informasi kesehatan di pusat dan

daerah.

Ketua e-Indonesia Initiatives Forum Prof. Suhono Harso Supangkat13 mengatakan implementasi e-Kesehatan di Indonesia

butuh interoperabilitas dan arsitektur. Jika ada arsitektur dari e-Kesehatan, akan terlihat ada kejelasan hubungan antar

komponen di stakeholder, teknologi, people, dan process. Banyak inisiatif terkait pembangunan e-Kesehatan baik yang

personal, mobile hingga berbasis web yang tengah dikembangkan pelaku usaha di pusat dan daerah, tetapi persoalannya

referensi dan interoperabilitas tetap akan jadi isu utama agar inisiasi-inisiasi bisa berjalan lebih efisien, efektif dan murah.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu fokus grup dari pemangku kepentingan kesehatan untuk membangun strategi nasional

pembangunan e-health secara terkoordinatif. Forum ini akan mengusulkan suatu strategi, peta jalan e-Kesehatan nasional

sehingga menjadi lebih mudah untuk diikuti stakeholder dan ada kejelasan arah pembangunan. Pernyataan Suhono ini

2

TOPIK UTAMA


mendukung perlunya berbagai standar e-Kesehatan, aturan dan protokol untuk fondasi e-Kesehatan yang dikoordinasikan

oleh tim dari berbagai bidang sebagaimana telah dituangkan dalam Konsep Arsitektur Enterprise e-Kesehatan14.

Berdasarkan pemikiran ini, maka materi dalam tulisan ini akan difokuskan pada berbagai aspek yang berhubungan dengan

kepemimpinan dan regulasi.

Tantangan Demografi Cepatnya respon oleh sebagian masyarakat, khususnya generasi muda dalam memanfaatkan berbagai kecanggihan era digital

pada suatu kultur budaya yang masih kental diwarnai dengan paradigma cara berpikir tradisional sudah harus diantisipasi akan

menimbulkan berbagai tantangan dan potensi benturan. Pembangunan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang pada hakikatnya merupakan proses pendidikan yang tidak dapat

terlepas dari karakterisitik suatu generasi, dimana setiap generasi akan bertumbuh dan berkembang dengan menyesuaikan diri

pada kondisi lingkungannya. Aspek ini merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam membuat program

penyuluhan, pelatihan maupun kegiatan pendidikan lainya terkait upaya meningkatkan kualitas individu di masyarakat maupun

lingkungan kepegawaian.

Merujuk pada istilah dalam Teori Generasi, dewasa ini sedang terjadi evolusi dari budaya generasi Baby Boomer (lahir tahun

1946-1964) dan Generasi X (lahir tahun 1965-1980) menuju budaya Generasi Y (lahir tahun 1981-2000), dan Generasi Z (lahir

tahun 2001 - sekarang).

Generasi Y (Gen Y) atau disebut juga generasi milenium memiliki ciri menggunakan teknologi komunikasi instan seperti

email, SMS, instant messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter. Mereka juga tumbuh dalam era game online.

Generasi Z atau disebut juga i-Generation, generasi net atau generasi internet, mereka memiliki kesamaan dengan

generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan

ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan

berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang

secara tidak langsung berpengaruh terhadap tumbuh-kembangnya mereka.

Banyak publikasi dari para ahli yang berbeda dalam menentukan kapan Generasi Milenium lahir, namun hampir semua

literatur sepakat bahwa sebagian besar Gen Y, lahir di antara tahun 1980-an hingga 1990-an15,16,17. Semua literatur juga

sepakat bahwa sebagian besar orang tua Gen Y adalah generasi baby boomers, yang mempunyai kecenderungan untuk

memiliki keluarga kecil, sehingga biasanya mereka hanya mempunyai kakak atau adik, tidak lebih dari 3 orang. Apabila

diperhatikan perilaku atau karakteristik Gen Y di setiap daerah Indonesia, maka akan terlihat karakteristik yang berbeda-

beda, tergantung di mana ia dibesarkan, strata ekonomi dan sosial keluarganya. Namun secara keseluruhan dapat dilihat

bahwa Gen Y itu sangat terbuka pola komunikasinya dibandingkan generasi sebelumnya.

Gen Y juga pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh perkembangan teknologi. Di setiap

provinsi dapat dilihat mereka lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonominya sehingga mereka terlihat sangat

reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Di samping itu Gen Y juga terlihat lebih concern

terhadap ‘wealth’ daripada generasi sebelumnya. Banyak di antara mereka yang sudah membuat rencana apa saja yang

mereka inginkan pada saat mereka baru berumur 20-30an. Namun definisi mereka tentang ‘wealth’ bukan mengacu kepada

kekayaan material saja, hubungan keluarga dan pertemanan juga dianggap sebagai bagian dari ‘wealth’ yang diinginkan.

Di Indonesia dengan gambaran demografi saat ini, apa yang perlu diantisipasi dalam kaitannya dengan pelayanan

kesehatan saat ini dan mendatang?

7

7

7

3

TOPIK UTAMA


Gambar 2. Demografi Penduduk Indonesia dalam Kelompok Generasi

Peta demografi di atas memperlihatkan jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Y dan Z (generasi sesudah

milenium). Pada tahun 2025 Gen Y akan mengambil alih lebih dari 75% tenaga kerja yang ada di semua lini. Mau tidak mau,

walaupun secara nyata belum membuat perubahan radikal, harus diakui kehadiran Gen Y di dunia kerja sudah mulai

dirasakan. Pertanyaan besarnya,

Bagaimana para praktisi Sumber Daya Manusia berpikir dan bersikap mengenai aligning, engaging, dan

motivating terhadap Gen Y dalam rangka mempersiapkan kader-kader penerus kepemimpinan di masa

mendatang, khususnya untuk keberlanjutan pembangunan kesehatan masyarakat?

Bagaimana strategi dalam menerapkan kemajuan teknologi di kalangan pegawai kesehatan di pusat dan

daerah yang sebagian besar masih didominasi oleh generasi sebelum milenium?

Dari pengamatan sederhana dapat diketahui bahwa generasi terbesar pegawai pemerintah atau karyawan swasta yang

sedang aktif bekerja adalah generasi Baby Boomer. Penelitian dan observasi memperlihatkan bahwa generasi Baby Boomers

mengidentifikasi atau menggambarkan kekuatan mereka adalah pemikiran-pemikiran tentang organisasi, rasa optimisme dan

kemauan untuk bekerja dengan waktu yang panjang (work long hours). Generasi ini dibesarkan di dalam suatu organisasi

dengan struktur organisasi yang hierarkhis dari pada struktur manajemen yang datar di mana kerja sama yang timbul di

dalam organisasi didasarkan pada tuntutan pekerjaan (teamwork-based job roles). Sementara itu Gen Y, yang mempunyai

karateristik yang berbeda dengan Generasi Baby Boomers, juga mempunyai harapan yang sangat berbeda kepada

perusahaan yang memperkerjakan mereka. Secara merata Gen Y mempunyai pendidikan yang lebih baik dari para orang

tua, mereka cukup terbiasa dengan teknologi bahkan sebahagian mereka sangat ahli dengan teknologi. Mereka ini

mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, mampu mengerjakan beberapa tugas bersamaan dan selalu mempunyai energi

yang berlebihan. Namun di sisi lain Gen Y ini sangat membutuhkan interaksi sosial, hasil pekerjaan yang dapat dilihat

seketika dan keinginan untuk mendapatkan pengembangan yang cepat. Mark Zuckerberg18 pendiri Facebook dan seorang

Gen Y yang lahir pada 14 Mei 1984 pernah berkata, “In terms of doing work and in terms of learning and evolving as a

person, you just grow more when you get more people’s perspectives...”

Uraian tentang demografi di atas yang lebih banyak dilhat dari perspekstif kepentingan rekruitmen dan pengembangan

pegawai, di sisi lain juga dapat dilihat dari kepentingan pengguna layanan kesehatan. Pemanfaatan TIK di suatu daerah tidak

terlepas dari berbagai kepentingan yang akan dibahas dalam bagian berikut. Adanya keselarasan antara kebutuhan

masyarakat dengan kepentingan pihak pemberi jasa akan dapat menjadi salah satu pemicu cepatnya perkembangan aplikasi

perangkat lunak di daerah yang telah memiliki infrastruktur yang baik. Sebagai contoh:

Berbagai aplikasi perangkat lunak yang banyak digunakan oleh masyarakat umumnya adalah jenis aplikasi yang dapat

5 7

7

7

4

TOPIK UTAMA


memberi kesenangan, kemudahan, kenyamanan, kepuasan ataupun aspek lain yang mendukung kepentingan pribadi.

Karakteristik ini secara tidak langsung dapat dijadikan cermin terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat di bidang

pelayanan kesehatan. Munculnya aplikasi HaloDoc yang baru diluncurkan dalam bulan April 2016 yang lalu dan

disambut dengan penuh antusias merupakan bukti adanya keselarasan antara kebutuhan masyarakat untuk

memperoleh kemudahan dan kenyamanan pelayanan kesehatan di satu sisi, dengan kepentingan pihak penyedia jasa.

Aplikasi HaloDoc baru merupakan awal dari inovasi lain yang akan membuat makin semaraknya pelayanan kesehatan

berbasis TIK yang bersifat “Pasien Sentris”. Tuntutan kebutuhan masyarakat ini tidak dapat dicegah dan kemajuan

teknologi digital cepat atau lambat akan merubah paradigma pelayanan kesehatan dari “Fasyankes Sentris” menuju ke

“Pasien Sentris”, atau dengan kata lain pelayanan kesehatan mendekati masyarakat.

Smart City atau Kota Cerdas dewasa ini mulai tumbuh di berbagai kota di Indonesia sebagai sasaran pembangunan

kota berkelanjutan yang dicanangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pelayanan kesehatan telah menjadi bagian

dari Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), yaitu: Perwujudan Kota Layak Huni, Aman, dan Nyaman;

Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana serta Perwujudan Kota Cerdas dan Berdaya Saing.

Dengan adanya otonomi daerah sudah dapat diduga akan terjadi perbedaan kebijakan di masing-masing kota yang

dipengaruhi oleh faktor demografi, sosio ekonomi dan kultur budaya lokal. Perbedaan kebijakan ini perlu diantisipasi

akan sangat mungkin menimbulkan perbedaan kebijakan dalam operasional pelayanan kesehatan di masing-masing

daerah. Perlu ada kebijakan dari pusat agar perbedaan ini tidak menjadikan masalah dalam upaya pemerintah

membangun e-Kesehatan dan menghasilkan informasi dengan biaya-efektif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,

serta harmonis, konsisten, dapat diakses dan mampu digunakan secara efektif dalam menunjang tercapainya tujuan

nasional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan e-Kesehatan tidak semata-mata menyangkut

keberhasilan dalam aspek teknologi, namun juga kultur-budaya di suatu daerah yang banyak diwarnai oleh komposisi generasi

penduduk. Regulasi yang menyangkut keterlibatan atau peran serta SDM dalam TIK maupun kebutuhan masyarakat akan

mengandung dimensi yang lebih kompleks dibanding regulasi yang akan diterapkan untuk mengatur aspek infrastruktur TIK

yang karakteristiknya lebih terstruktur. Keberadaan tim koordinator maupun fokus grup untuk menyelesaikan masalah di bidang

teknologi komunikasi sebagaimana diusulkan oleh Suharno dalam bab latar belakang di depan, tampaknya perlu dilengkapi

dengan tenaga ahli dalam komunikasi masyarakat.

Tantangan dalam Mengatasi Tren di Era Digital Berbagai kepentingan pengguna yang tumbuh akibat adanya kebutuhan dan ketersediaan sarana prasaran perlu disikapi

sebagai proses yang wajar dan alamiah, tidak dapat dicegah oleh karena merupakan proses evolusi kultur budaya. Tantangan

yang perlu diatasi adalah bagaimana kebijakan pusat dapat menjadi faktor pemersatu dari berbagai kepentingan agar tetap

berada dalam koridor kepentingan nasional serta menjadi penguat kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Pertumbuhan TIK di Indonesia setidak-tidaknya dapat dilihat dari 4 perspektif kepentingan, yaitu:

1. Perspektif Pemerintah

e-Kesehatan merupakan fenomena global, pemanfaatan TIK dalam lingkungan pemerintahan tidak dapat terlepas dari

kepentingan internasional, regional, nasional maupun lokal. Salah satu agenda WHO19 dalam meningkatkan e-Kesehatan di

seluruh dunia adalah mendorong kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi internasional maupun organisasi

non-pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan lain. Di Indonesia upaya kolaborasi diwujudkan sebagai Kebijakan

Sektor Komunikasi dan Informatika Terkait e-Pemerintah dalam RPJMN 2015-201920. Model penyampaian dibuat dalam

bentuk:

Government-to-Government (G2G): Mendukung komunikasi dan pertukaran data pemerintah, serta pelayanan publik

yang lebih efisien. Termasuk di sini e-Pemerintahan.

Government to Community (G2C): Mendukung pengelolaan bonus demografi. Termasuk di sini e-Pendidikan dan

e-Kesehatan.

5

TOPIK UTAMA


Government to Business (G2B): Mendukung pergerakan komoditas dan belanja pemerintah yang lebih efisien.

Termasuk disini e-Logistik dan e-Pengadaan.

Business to Business (B2B): Mendukung perdagangan, bisnis maritim, kelautan dan pariwisata. Termasuk di sini

e-Commerce.

Di sektor kesehatan, perencanaan pembangunan kesehatan secara terintegrasi tidak dapat terlepas dari pemangku

kepentingan lintas K/L sebagai tampak dalam gambar berikut21.

Gambar 3. Perencanaan Terintegrasi Pembangunan Kesehatan

Kementerian Kesehatan dalam gambar tampak bukan satu-satunya kementerian yang bertanggung jawab untuk

keberhasilan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Perencanaan terintegrasi pembangunan kesehatan dapat

dicapai hanya apabila masing-masing pihak terkait dapat saling bertukar data/informasi. Sebagai ilustrasi, prioritas

pembangunan kesehatan di daerah DTPK melalui TIK tidak akan berhasil apabila tidak sejalan dengan prioritas

pengembangan infrastruktur oleh pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah yang

dituangkan dalam Nawa Cita sudah seyogyanya dijadikan sumber rujukan utama oleh Kementerian Kesehatan dalam

menentukan prioritas pengembangan TIK di bidang kesehatan dan perlu didukung oleh semua pihak terkait, baik

pemerintah maupun swasta.

Perspektif pemerintah merupakan salah satu faktor dari tiga perspektif lainnya, yaitu perspektif finansial, perspektif teknologi

dan perspektif kedokteran. Namun nilai (value) perspektif pemerintah seyogyanya tidak berada di bawah ketiga perspektif

lainnya. Ketiga perspektif berikut perlu dibangun sejalan dengan perspektif pemerintah, sehingga akan memperkuat upaya

pencapaian program Nawa Cita.

2. Perspektif Finansial

Para pelaku usaha di bidang aplikasi perangkat lunak maupun perangkat keras berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi-

inovasi baru dengan memperhatikan berbagai hal kecil yang merupakan kebutuhan pengguna maupun pemberi jasa

pelayanan kesehatan. Inovasi yang dikembangkan dari hasil pengamatan terhadap kebutuhan masyarakat dengan

sendirinya akan menghasilkan berbagai produk teknologi dan aplikasi yang variasinya makin beraneka ragam. Pemerintah

perlu memiliki kejelian atas regulasi apa yang perlu diterbitkan agar masyarakat dapat terlindung dari informasi yang salah

ataupun pemakaian sarana teknologi yang tidak memiliki standar keamanan.

Keberadaan para pelaku usaha yang bertransaksi dengan pengguna untuk membangun aplikasi perangkat lunak di bidang

6

TOPIK UTAMA


kesehatan perlu disikapi sebagai bagian dari partisipasi pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam membangun

e-Kesehatan. Dalam setiap implementasi sistem baru, selalu dibutuhkan pelatihan, supervisi langsung saat ada masalah

dalam penggunaan, serta perencanaan program perawatan terhadap sistem dan keamanan data. Dengan mengadopsi

kondisi ini ke dalam strategi nasional, maka manfaat yang diperoleh antara lain:

Manajemen perubahan terhadap kultur kerja dimotivasi dari internal kebutuhan pengguna. Apabila Pemerintah Daerah

(Pemda) yang menjadi motor perubahan, setidaknya rentang kendali pengguna sebatas daerah yang menjadi tanggung

jawab Pemda dan proses perubahan dilandaskan pada kultur-budaya setempat. Tidak kalah penting adalah faktor

finansial yang sudah tentu akan diperhitungkan oleh Pemda dalam menjaga keberlanjutan.

Keberadaan berbagai aplikasi perangkat lunak dapat menjadi bagian dalam ‘puzzle’ yang akan mempercepat pengisian

kerangka e-Kesehatan, sedangkan kebutuhan untuk melakukan survei pendahuluan terhadap kondisi demografi

setempat untuk kepentingan implementasi kegiatan terkait TIK sudah diambil alih oleh inisiator setempat.

Perspektif finansial yang dilatarbelakangi kepentingan para pelaku usaha di bidang pengembangan sistem informasi perlu

dikoordinasi agar sistem yang dibangun tetap mengacu pada standar yang ditetapkan dari pusat. Dalam Health Metric

Network, WHO telah memberikan strategi untuk membuat desain Sistem Informasi Kesehatan dan proses perencanaan

implementasi22.

Gambar 4. Tahapan Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan

Dari gambar di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kepemimpinan, koordinasi dan asesmen merupakan langkah awal yang perlu dibangun. Pembangunan e-Kesehatan

yang kompleks tidak mungkin diselesaikan tanpa kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait, khususnya

dalam melakukan koordinasi dan asesmen terhadap berbagai aspek substansi maupun infrastruktur e-Kesehatan (step

1 s/d 12). Keberadaan Tim Pengarah, Tim Inti dan/atau Working Group untuk pekerjaan yang kompleks dan berskala

nasional sudah merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dan sudah menjadi standar umum bagi negara yang

akan membangun e-Kesehatan.

Kerangka masa depan Arsitektur Enterprise e-Kesehatan disertai roadmap pentahapan yang disesuaikan pada prioritas

kegiatan dalam mencapai program Nawa Cita sudah merupakan bagian yang perlu ditetapkan sebagai target kerja Tim

Pengarah, Tim Inti maupun Working Group. Roadmap perlu segera diwujudkan oleh karena akan menjadi dasar

penyusunan prioritas pembuatan regulasi, standardisasi dan kebijakan lainnya yang dibutuhkan para pengembang.

7

TOPIK UTAMA


3. Perspektif Teknologi

Tren TIK mendatang antara lain makin baiknya komunikasi nir-kabel untuk akses ke internet, kemampuan telpon mobile

makin bervariasi, teknologi video digital yang dapat menjadi sarana komunikasi dengan bahasa lokal, serta makin luasnya

kemampuan kombinasi berbagai teknologi. Pemanfaatan TIK di bidang kedokteran / kesehatan dapat berupa23:

Teknologi Diagnostik, antara lain eletrokardiografi, elektroensefalografi, fiberoptic endoscopy, computerized tomography,

magnetic resonance imaging, dsb.

Teknologi Terapi, antara lain teknik laparoskopi dan bedah laser, radiasi dengan sumber dari luar, gene theraphy, dsb.

Teknologi Informasi: antara lain sistem data digital, rekam medis, dokumentasi klinik, smart card, dsb.

Teknologi ini dapat digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi dalam sistem pelayanan kesehatan, maupun kualitas

pelayanan sendiri, serta memperbaiki komunikasi terkait kesehatan. Tren dan pengaruh perkembangan di bidang teknologi

dengan sendirinya dapat selalu digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dari keanekaragaman teknologi ini tantangan yang dihadapi adalah bahwa kebijakan terkait pengaturan standar keamanan

alat, khususnya patient safety untuk alat-alat yang digunakan pada manusia tidak semata-mata alat non-elektronik, namun

juga alat kedokteran/kesehatan berbasis teknologi yang semakin berkembang. Kerjasama lintas K/L pemerintah sangat

dibutuhkan dalam rangka pengawasan, mulai dari penyaringan alat dalam aspek manfaat dan keamanan pada waktu

diajukan permohonan izin masuk, sertifikasi dan registrasi pre-market, izin beredar sampai ke pengawasan post-market

terhadap insiden yang menyebabkan cedera ataupun kematian pada pengguna, baik pada penggunaan terkait dengan

penyakitnya (Kejadian Tidak Diinginkan/KTD) maupun yang tidak berhubungan dengan penyakitnya (Sentinel)24.

4. Perspektif Kedokteran

Inovasi-inovasi baru yang muncul di bidang kedokteran akibat kemajuan teknologi antara lain Rekam Kesehatan Elektronik,

m-Kesehatan (m-Health), Tele-Kesehatan/Telemedicine, Portal Teknologi, Kios Self-Service, Sarana monitoring jarak jauh,

Teknologi Sensor dan Wearable, Komunikasi Nir-kabel, Real-time locating services, Pharmacogenomic/genome

sequencing. Tujuan penulisan di sini bukan untuk menerangkan satu demi satu kemajuan teknologi ini, namun untuk

menggambarkan betapa banyak kemajuan teknologi di bidang kesehatan yang dapat ditawarkan ke pihak pengelola jasa

pelayanan kesehatan maupun masyarakat pengguna oleh para pelaku usaha.

Salah satu contoh kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dalam industri kesehatan dan masih dalam tahap penelitian

adalah Farmakogenomik. Bidang ini mempelajari tentang bagaimana gen mempengaruhi respon seseorang terhadap obat.

Bidang yang relatif baru ini menggabungkan farmakologi (ilmu obat-obatan) dan genomik (studi gen dan fungsi mereka)

untuk mengembangkan efektif obat secara aman dan dosis yang akan disesuaikan pada genetik seseorang. Kebanyakan

obat yang tersedia saat ini adalah "satu ukuran cocok untuk semua" (one size fits all) namun kenyataannya obat tidak

bekerja dengan cara yang sama untuk semua orang, sehingga sulit untuk memprediksi siapa yang akan mendapatkan

keuntungan dan siapa yang akan mengalami efek samping negatif dari penggunaan obat tersebut. Ilustrasi lain adalah

teleneurosurgery, dimana operator berada di lokasi lain yang jaraknya ratusan kilometer, sedangkan tindakan operasi pada

pasien dilakukan oleh robot.

Ilustrasi ini sekedar untuk mengelaborasi fakta bahwa tantangan mendatang dari perspektif kedokteran, pembuatan regulasi

bukan sekedar memperhatikan aspek patient safety dalam pemanfaatannya untuk pelayanan kesehatan, namun juga faktor

legal, etik maupun sosial di bidang penelitian kedokteran berbasis teknologi.

Penataan Transaksi Data dan Optimalisasi Aliran Data e-Kesehatan menyangkut upaya untuk meningkatkan pertukaran informasi melalui dukungan elektronik agar terselenggara

manajemen sistem kesehatan yang lebih baik, aman dan dengan biaya efektif dalam mendukung pelayanan kesehatan,

surveilans kesehatan, literatur kesehatan, serta pendidikan, pengetahuan, dan penelitian kesehatan.

8

TOPIK UTAMA


Gambar 5. Bagan Hubungan Berbagai Aspek TIK dalam e-Kesehatan

Ruang lingkup e-Kesehatan yang meliputi SIK dan Tele-Kesehatan pada hakikatnya adalah untuk memastikan bahwa informasi

yang benar, diberikan kepada orang yang tepat, di tempat dan waktu yang tepat dan terlaksana secara aman, dalam bentuk

elektronik dengan tujuan untuk mengoptimalkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan.

25

1. SIK adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya

manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna

dalam mendukung pembangunan kesehatan.

2. Berbeda dengan yang dianut oleh WHO, SIK di Indonesia telah dikembangkan untuk dapat menunjang ketujuh subsistem

kesehatan nasional sebagai berikut: a. Upaya kesehatan; b. Penelitian dan pengembangan kesehatan; c. Pembiayaan

kesehatan; d. Sumber daya manusia kesehatan; e. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; f. Manajemen dan

regulasi kesehatan; dan g. Pemberdayaan masyarakat.

Gambar 6. Hubungan Organogram Kemenkes dengan Sistem Informasi Kesehatan

3. Untuk kepentingan penataan data kesehatan, perlu dibuat pengelompokkan yang disesuaikan pada tujuan dari pembuatan

sistem informasi serta hubungannya dengan kepentingan dari pemangku kepentingan terkait (Gambar 6). Struktur basis

data ini masih perlu ditetapkan oleh karena terkait basis data berbagai fungsi yang sudah berjalan dan akan menjadi fondasi

dari e-Kesehatan.

Sebagai ilustrasi diasumsikan secara sederhana terdapat 3 domain kelompok data yaitu: a. Domain Sumber Daya Manusia

(SDMK), b. Domain Surveilans dan c. Domain Rantai Suplai. Domain ketiga kelompok data ini tidak terlepas dari hubungan

9

TOPIK UTAMA


antara Unit Kerja Utama Kementerian Kesehatan RI, pilar SIK serta domain utama dalam SIK. Keberadaan basis data dalam

SIK sangat penting, oleh karena tidak semata-mata untuk menghasilkan keterpaduan penataan data untuk menunjang ke

sub sistem informasi kesehatan dalam pelaksanaan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) di setiap unit kerja, namun juga

akan menjadi pusat data yang dihasilkan dari Tele-Kesehatan, serta menjadi sumber data untuk Rekam Kesehatan Elektronik.

Gambar 7. Hubungan Berbagai Sistem dalam e-Kesehatan

Dalam gambar tampak bahwa Sistem Informasi Rumah Sakit (A) dan Sistem Informasi Klinik (B) merupakan sumber data utama

SIK, dan terdiri dari data yang terkelompok dalam Domain Sumber Daya Manusia, Domain Surveilans dan Domain Rantai

Suplai. Ketiga domain ini berbasis pada Sistem Akuntansi. SIK merupakan pilar pertama dari e-Kesehatan, sedangkan pilar

kedua dan ketiga adalah Tele-Kesehatan dan Rekam Kesehatan elektronik.

27,28

Di kalangan awam istilah tele-Kesehatan dan telemedicine sering tidak dipermasalahkan dan dianggap sama, namun untuk

kepentingan perencanaan terkait upaya pelayanan kesehatan, penggunaan kedua istilah ini dibedakan sebagai berikut:

Gambar 8. Lingkup Tele-Kesehatan

Telemedicine adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak-jauh dalam upaya

meningkatkan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Termasuk di dalamnya antara lain Teleradiologi,

Telekardiologi, Telefarmasi, Telekonsultasi, dsb.

Tele-Kesehatan (Telehealth) adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan yang

lingkupnya lebih luas, termasuk kepentingan konsumen dan pengguna akhir yang menjadi fokus kegiatan peningkatan

Upaya Kesehatan Masyarakat.

SIK dan tele-Kesehatan dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Berbicara tentang SIK berbasis elektronik tidak dapat

terlepas dari keberadaan berbagai modalitas sarana penunjang TIK, sebaliknya berbicara tentang tele-Kesehatan tidak dapat

terlepas dari SIK oleh karena dalam sistem pelayanan kesehatan, peran tele-Kesehatan semata-mata merupakan sarana

10

TOPIK UTAMA


Telemedicine

penunjang untuk melakukan komunikasi jarak jauh dan data yang dihasilkan akan disimpan dalam database yang menjadi

bagian dari SIK.

Rekam Medik Elektronik dan Rekam Kesehatan Elektronik29,30

Data konsultasi maupun perawatan pasien yang diperoleh dari Sistem Informasi Rumah Sakit maupun Telemedicine di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dikenal sebagai Rekam Medik Elektronik (RME). Dengan adanya upaya untuk

mengintegrasikan data kesehatan dari semua Fasyankes menjadi data kesehatan nasional, salah satu manfaat adalah data

kesehatan setiap individu dapat dihimpun menjadi Rekam Kesehatan Elektronik (RKE). Karena itu RKE mencakup berbagai

fungsi dan informasi termasuk demografi pasien, catatan kemajuan, masalah, obat-obatan, tanda-tanda vital, sejarah masa lalu

medis, imunisasi, data laboratorium, laporan radiologi, penjadwalan, transkripsi, e-resep, evaluasi dan manajemen coding,

kondisi khusus perawatan, keluhan utama, pendukung keputusan berbasis bukti, dan pemeliharaan kesehatan.

Regulasi Kemajuan dalam bidang TIK yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas praktik kedokteran maupun pelayanan kesehatan

sifatnya semata-mata hanyalah sebagai penunjang untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi keadministrasian maupun

memudahkan komunikasi. Dalam upaya membuat peraturan baru ataupun menyempurnakan peraturan yang sudah ada, rambu

-rambu yang perlu diperhatikan antara lain:

Sistem Informasi Kesehatan pada hakikatnya merupakan tulang punggung dari e-Kesehatan oleh karena merupakan sistem

pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematika dan terintegasi untuk

mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penerapan

e-Kesehatan menurut Ketua e-Indonesia Initiatives Forum, Prof. Suhono Harso Supangkat, masih terkendala adanya jarak

atau 'dinding penghalang' antar pemain di ranah ini. Selain itu, tidak dipungkiri jika dalam penerapannya, e-health juga butuh

interoperabilitas yang mumpuni serta pembangunan arsitektur yang jelas.

Gambar 9. Konsolidasi Model Referensi

Gambar di atas31 menunjukkan berbagai referensi yang dibutuhkan untuk membangun e-Kesehatan, yaitu referensi

penampilan, bisnis, data, aplikasi, infrastruktur dan keamanan.

Praktik kedokteran sesuai amanah Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) bertujuan untuk: a. Memberikan

perlindungan kepada pasien; b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan

dokter gigi; dan c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Oleh karena itu semua

11 BULETIN JENDELA DATA & INFORMASI KESEHATAN, Semester 1, 2016

TOPIK UTAMA

ketentuan yang berlaku dalam pelayanan secara konvensional (tatap muka) menyangkut aturan tentang sertifikasi, registrasi

dan lisensi harus tetap berlaku. Pengembangan regulasi harus tetap berbasis pada aturan yang berlaku terhadap praktik

konvensional, dapat menyangkut antara lain:

Standardisasi rujukan untuk keseragaman pertukaran data dalam upaya meningkatkan kualitas SIK, baik

keseragaman kodifikasi diagnosis, rekam medis dan sistem rujukan, maupun berbagai berbagai aspek teknis terkait

kepentingan integrasi data.

Kapan dan dalam aspek apa hubungan dokter-pasien boleh dilakukan melalui jarak jauh, khususnya terkait

kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Kompetensi tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang akan melakukan pelayanan secara online perlu

ditetapkan mana saja yang memerlukan kualifikasi tambahan, disesuaikan pada jenis layanan jarak jauh.

Bagaimana bentuk serta siapa yang menerbitkan Sertifikat Kualifikasi Tambahan, Surat Tanda Registrasi serta Surat

Izin Praktik dengan layanan online.

Bagaimana prosedur dan pengamanan privasi data pasien, baik dari hasil telekonsultasi maupun hasil pemeriksaan

yang dikirim melalui teleradiologi, telekardiologi, telepatologi, dsb.

Bagaimana aturan dalam membatasi resep dan dispensing obat tertentu, dsb.

Gambar 10. Ilustrasi Tingkat Kebutuhan Regulasi terhadap Layanan Kesehatan Online

Dalam gambar terlihat bahwa pemanfaatan tele-Kesehatan untuk tujuan Upaya Kesehatan Masyarakat tidak membutuhkan

regulasi seketat pemanfaatan Telemedicine yang ditujukan untuk Upaya Kesehatan Perorangan, dimana perlu diwarnai

kepentingan Patient Safety.

Demikian pula di luar pengaturan praktik kedokteran, berbagai regulasi nasional maupun internasional, khususnya dalam

membangun profil e-Kesehatan di Indonesia, perlu dijadikan acuan agar dalam upaya memanfaatkan kemajuan TIK di

bidang pelayanan kesehatan tidak timbul kerancuan dan tumpang tindih peraturan32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42. Tidak kalah penting

pada saat implementasi peraturan, bagaimana sinkronisasi dengan peraturan pemerintah daerah yang satu dengan lainnya

berbeda, serta bagaimana pengaturan layanan kesehatan online lintas negara.

Kepemimpinan Dalam Peraturan Pemerintah43 telah ditetapkan bahwa SIK Nasional dikelola oleh unit kerja pada Kementerian. Unit kerja pada

Kementerian Kesehatan yang berfungsi khusus di bidang TIK adalah Pusdatin, yang berada langsung di bawah Menteri

BULETIN JENDELA DATA & INFORMASI KESEHATAN, Semester 1, 2016 12

TOPIK UTAMA

Kesehatan. Dengan demikian semua fungsi penyelenggaraan kementerian terkait TIK berada dalam koordinasi Pusdatin,

mencakup antara lain :

Menjamin hak pasien atas informasi, integritas, dan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan efektifitas biaya, efisiensi dan manfaat atas keterbatasan sumber daya untuk kepentingan

pengembangan potensi ke depan.

Eksploitasi terhadap struktur yang ada dengan pendekatan pengembangan secara bertahap.

Pengembangan teknologi, standardisasi, dan integrasi.

Kolaborasi dan konsultasi dengan semua stakeholder terkait.

Kepemimpinan dan mekanisme tata kelola yang kuat.

Memastikan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang terampil (SDM) untuk menjamin keberlanjutan dari solusi

e-Kesehatan.

Memastikan kesinambungan bisnis untuk menerapkan sistem e-Kesehatan.

Peraturan pemerintah ini mengisyaratkan suatu tanggung jawab yang harus dicermati secara holistik. Pemikiran ini memiliki

kesamaan dengan anjuran maupun hasil studi yang dilakukan oleh WHO44,45,46 tentang bagaimana memadukan kegiatan antara

sektor kesehatan dan non-kesehatan, publik dan swasta maupun masyarakat untuk kepentingan bersama. Hal ini

membutuhkan seperangkat sinergi kebijakan, yang sebagian berada di luar sektor kesehatan maupun pemerintah, dan harus

tetap didukung oleh struktur dan mekanisme yang memungkinkan kolaborasi. Dengan cara ini akan terbangun legitimasi yang

kuat sebagai dasar bagi semua pemangku kepentingan terkait untuk berkolaborasi sesuai peran baru mereka dalam

berkontribusi untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan.

Gambar 11. Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up

Gambar di atas memperlihatkan bahwa Pusdatin harus mampu menjadi sumber standardisasi dan diterapkan secara top-down,

sedangkan berbagai aplikasi perangkat lunak e-Kesehatan/m-Kesehatan yang dibuat para pengembang diarahkan pada

standar yang ditetapkan.

Melihat cakupan tanggung jawab di atas, maka kepemimpinan yang ideal untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (M&E),

serta mengatasi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan e-Kesehatan adalah melalui kepemimpinan kolektif dalam

7

7

7

7


TOPIK UTAMA

suatu Tim Pengarah atau Komite e-Kesehatan Nasional (KeKN), yang terdiri dari para pakar dalam bidang TIK Kesehatan, baik

dari internal Kemenkes, profesi kesehatan ataupun praktisi di bidang TIK. M&E perlu dilakukan secara partisipatif dan dikelola

dengan bijaksana. Bila sistem M&E kurang dimanfaatkan atau dilakukan secara teknokratik tanpa melihat ruang lingkup M&E

sesungguhnya, maka di samping akan menyebabkan pemborosan sumber daya, juga cenderung sangat merusak kualitas

informasi yang dihasilkan serta mengundang pertanyaan atas manfaat keberlanjutan dari sistem itu sendiri47,48. Sebaliknya bila

M&E dapat diterapkannya dengan baik, maka data kesehatan nasional akan merupakan data agregasi yang dihasilkan dari

integrasi data individu secara bottom-up. Dengan cara ini pengelolaan administrasif secara hirarki akan tampak sbb49.

Keuntungan melalui kolaborasi ini antara lain:

Gambar 12. Pendekatan Partisipatif dalam Menyatukan Potensi di Daerah

Tantangan utama dalam mengimplementasikan sistem informasi (sisfo) yang baru adalah Manajemen Perubahan (Change

Management) berupa resisten dari pengguna. Gambar di atas memperlihatkan apabila jalur B ditempuh, maka pada saat

program aplikasi baru diimplementasi, lingkungan masih perlu waktu untuk dapat siap menerima pembaruan (X ke Y).

Sebaliknya dengan tetap digunakannya sistem yang lama namun disempurnakan (dalam gambar angka 2, 3, 4, 5) oleh

pengembang terkait (jalur A), maka masalah Manajemen Perubahan akan dapat dikurangi karena tidak merubah total pola

kerja maupun tampilan layar dari aplikasi yang sudah menjadi kebiasaannya.

Tidak merubah bisnis proses yang merupakan kespesifikan daerah dengan variasi muatan lokal masing-masing.

Pembangunan sisfo tidak dapat terlepas dari regulasi yang diberlakukan untuk suatu bisnis proses, sehingga keberadaan

regulasi lokal yang berbeda untuk tiap daerah akan menjadi penyulit dan tidak mungkin dicakup dalam pembuatan aplikasi

perangkat lunak secara terpusat.

Level Administratif Fungsi

Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) Penemuan Kasus dan Pelayanan Kesehatan

Dinkes Kab/Kota ataupun Koordinator Lokal Monitoring dan Supervisi

Dinkes Provinsi Perencanaan Program dan Rencana Aksi Evaluasi

Kemenkes Formulasi Kebijakan

7

7

7

7


TOPIK UTAMA

Pelatihan secara melekat yang dilakukan oleh masing-masing pengembang kepada penggunanya atas perubahan akibat

penyempurnaan sistem sudah dapat teratasi sebagai bagian dari kerja sama antara pengembang dan pengguna. Pelatihan

melekat pada saat dibutuhkan merupakan pra syarat agar pengguna dapat mahir dalam menggunakan program aplikasi,

dan ini tidak mungkin dilakukan oleh tenaga dari pusat.

Masing-masing koordinator lokal, khususnya institusi pendidikan, maupun pengembang dapat turut melakukan berbagai

inovasi maupun penelitian untuk penyempurnaan sistem. Sebagian hasil inovasi diharapkan dapat menjadi bahan untuk

menyempurnakan e-Kesehatan.

Koleksi data kesehatan nasional dapat diakselerasi melalui pengembangan kerjasama antara Pusdatin dengan Koordinator

Lokal maupun pengembang, dengan skenario kerja sama yang menguntungkan masing-masing pihak.

Rangkuman e-Kesehatan merupakan fenomena global, sehingga pengembangan TIK di bidang kesehatan tidak dapat terlepas dari

kepentingan internasional, regional, nasional maupun lokal. Ke empat kepentingan ini perlu diperhatikan secara seimbang dan

tercermin dalam desain e-Kesehatan. Semua jenis data yang dibutuhkan untuk ke empat kepentingan di atas perlu dibangun

menjadi data kesehatan nasional yang terintegrasi, sedangkan prioritas pembangunan TIK ditetapkan berdasarkan Sasaran

Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Jenis data yang dikumpulkan menjadi data kesehatan nasional adalah

data yang dapat mengambarkan profil kesehatan masyarakat Indonesia sesuai pedoman yang dibuat WHO, sedangkan data

yang dibutuhkan semata-mata untuk kepentingan daerah disatukan dalam bank data masing-masing pemerintah daerah.

e-Kesehatan yang mencakup Sistem Informasi Kesehatan, Tele-Kesehatan dan Rekam Kesehatan Elektronik, memiliki banyak

dimensi dan perlu diatur agar satu dengan lainnya dapat saling berinteraksi secara seimbang. Keberadaan pemerintah daerah

yang memiliki otonomi dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan, dapat menimbulkan program dan rencana

aksi pengembangan TIK yang berbeda antara satu daerah dengan lainnya. Agar semua kegiatan pengembangan TIK dapat

terarah pada pencapaian sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan, maka dibutuhkan:

Peran sentral pemerintah pusat sebagai regulator e-Kesehatan perlu ditingkatkan, khususnya Pusdatin Kemenkes sebagai

penanggung jawab pengembangan e-Kesehatan di Indonesia. Berbagai regulasi, standar maupun protokol sebagai dasar

pengembangan program dan rencana aksi di daerah, baik yang berhubungan dengan substansi pelayanan kesehatan

maupun infrastruktur, sudah sangat dibutuhkan agar inisiasi-inisiasi yang sudah mulai tumbuh dapat terarah pada

pencapaian program kerja di bidang kesehatan.

Keberadaan para pelaku usaha dan pengembang yang terus bertambah dan sudah banyak berperan dalam

mengembangkan sistem di daerah perlu diarahkan dan dikoordinasikan agar tidak menambah pulau-pulau sistem informasi

yang tidak terintegrasi.

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang menjadi tanggung-jawab Kementerian Kesehatan RI tidak dapat terlepas

dari kualitas kerjasama antara K/L pemerintah terkait, swasta, organisasi profesi, berbagai asosiasi maupun masyarakat.

Keberadaan para pelaku usaha maupun pengembang yang bertambah sejalan dengan meningkatnya permintaan dari sektor

pemerintah maupun swasta perlu dikendalikan bersama secara terkoordinasi agar sumber daya serta sumber dana dari

pemerintah yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efisien. Keberadaan Komite, Tim Inti dan atau Fokus Grup yang terdiri

dari para pakar di berbagai bidang terkait perlu segera dibentuk untuk memperkuat peran sentral Pusdatin dalam

mengendalikan pertumbuhan e-Kesehatan.

Daftar Pustaka

1 National eHealth strategy toolkit. © World Health Organization and International Telecommunication Union 2012 2 World summit on the information: Declaration of Principles. Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium. Geneve 2003.

Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E 3 http://www.who.int/goe/data/en/ 4 http://www.pusdatin.kemkes.go.id/article/view/13010100004/sejarah-pusdatin.html 5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/MENKES/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan


TOPIK UTAMA

http://www.who.int/goe/data/en/

6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 7 Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 192 tahun 2012 tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 805/Menkes/SK/IV/2011 telah dibentuk Komite Ahli dan Tim Perumus Penyusunan Peraturan Pemerintah, Pedoman

dan Roadmap Sistem Informasi Kesehatan. 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 10 Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 11 Kementerian PPN/Bappenas: Multi Lateral Meeting I: Prioritas Nasional: Kesehatan. Bappenas, 23 Februari 2016 12 Nila F. Moeloek: Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat. Rapat Kerja Kesehatan Nasional Regional Tengah, Denpasar, 15 Februari 2015 13 http://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/129-implementasi-e-health-di-indonesia-belum-efisien 14 Pusdatin Kemenkes: Arsitektur Enterprise e-Kesehatan. Desain Pendahuluan dan Metodologi Penyempurnaan Rancangan. Jakarta - 2015 15 Mia Octa Jala: Mengenal Siapa Itu GenY? HC Magazine #1, November - Desember 2012 16 Mary Elizabeth Burke, Generational Differences Survey Report. A Study by the Society for Human Resource Management, SHRM Research, August 2004 17 Sema Yigit & Kadir Aksay: A Comparison between Generation X and Generation Y in Terms of Individual Innovativeness Behavior: The Case of Turkish Health Professionals. International Journal of Business Administration Vol. 6, No. 2; 2015 18 Bevly B, Valley S: Human Resources Managemens Style untuk Gen Y. HC Magzine #1, Nivember - Desember 2012 19 Building foundations for eHealth : Progress of member states : Report of the Global Observatory for eHealth. WHO 2006 20 Ardajat JJ.: Kebijakan Sektor Komunikasi dan Informatika Terkait E_Pemerintah Dalam RPJMN 2015-2019. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/BAPPENAS, 2015 21 Sardjoko S.: Multilateral Meeting Tahap I. Prioritas Nasional: Kesehatan. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan. Bappenas 2016 22 Health Metrics Network: Guidance for the Health Information Systems (HIS) Strategic Planning Process . Version 6 – March 2009 23 Andrew Chetley A, editor: Improving health, connecting people: the role of ICTs in the health sector of developing countries. InfoDev, 31 May 2006 24 Permenkes Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamaan Pasien Rumah Sakit 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 27 Hein M.A.: Telemedicine: An Important Force in the Transformation of Healthcare. International Trade Specialist, U.S. Department of Commerce, International Trade Administration. 2009 28 https://id.wikipedia.org/wiki/Telemedis 29 Amatayakul M.K.: Electronic Health Records. A Practical Guide for Professionals and Organizations. Copyright ©2004 by the American Health Information Management Association 30 An Introduction to Electronic Health Records. Copyright © 2011 by The McGraw-Hill Companies, Inc. 31 Federal Enterprise Architecture Framework. Version 2. CIO Council January 2013 32 UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 33 UURI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 34 UURI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 35 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 36 UURI Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 37 ISO 18308 :2011 Health Informatics – Requirements for an Electronic Health Record Architecture 38 ISO/ HL7 10781 :2015 Health Informatics - HL7 Electronic Health Records-System Functional Model Release 2 (EHR FM) 39 NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) PS3.0-2015 40 Terminologi Primer: IHTSDO - Persyaratan Clinical SNOMED (SNOMED CT 41 WHO ICD-10: International Classification of Diseases (ICD) and its derivative classifications 42 WHO ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 44 Report of the WHO Global Observatory for Health: Building Foundations for eHealth. © World Health Organization 2006 45 Kickbusch I., Thorsten Behrendt T.: Implementing a Health 2020 vision: governance for health in the 21st century. Making it happen. World Health Organization 2013 46 Kwankam S.Y.:Successful partnerships for international collaboration in e-health: the need for organized national infrastructures. Bull World Health Organization 2012;90:395–397 47 Mackay K: How to Build M&E Systems to Support Better Government. ©2007 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 48 Monitoring and Evaluation Systems Strengthening Tool. U.S. Agency for International Development (USAID) . http://www.cpc.unc.edu/measure 49 WHO: Developing Health Management Information Systems. A Practical Guide For Developing Countries. 2004


TOPIK UTAMA

Kamus Data Kesehatan: Pendukung Integrasi dan Inter-operabilitas Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia

dr. Guardian Yoki Sanjaya

E-mail : [email protected]

Latar Belakang Sumber data kesehatan dapat berasal dari berbagai fasilitas kesehatan (rutin) dan

juga sumber lain yang berbasis populasi. Pencatatan data rutin dilakukan oleh

berbagai fasiltias pelayanan kesehatan baik layanan primer, sekunder dan tersier.

Sedangkan pencatatan data populasi umumnya melalui survei yang dilakukan

berkala. Berbagai instrumen sudah digunakan untuk proses pengumpulan data

tersebut, terutama dengan pendekatan sistem informasi elektronik. Banyak Dinas

Kesehatan telah mengembangkan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS), rumah

sakit dengan SIMRS, serta berbagai program kesehatan telah mengembangkan

sistem informasi yang sangat spesifik seperti Kartini untuk program kesehatan ibu dan

anak (KIA), EWARS untuk surveilans penyakit, SITT untuk tuberkulosis dan SIHA

untuk HIV/AIDS. Idealnya data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut dapat

diintegrasikan dalam satu data repository tertentu atau bank data kesehatan, agar

dapat dianalisis sesuai kebutuhan.

Sayangnya pengembangan sistem berbasis elektronik tersebut belum memiliki acuan standar yang jelas dan justru mengancam

terjadinya pulau-pulau informasi baru karena terbatasnya kemampuan untuk dipertukarkan satu sama lainnya (integrasi dan

interoperabilitas). Salah satu kendalanya adalah kurangnya acuan standar dalam pengembangan sistem berbasis elektronik.

Sistem informasi dikembangkan berdasarkan logika dan preferensi dari masing-masing pengembang. Selain itu, sedikit sekali

referensi standar data yang tersedia untuk dijadikan acuan oleh pengembang sistem.

Dalam rangka untuk memastikan integrasi dan interoperabilitas antar berbagai sistem informasi yang menyediakan data

kesehatan secara elektronik, perlu diidentifikasi kebutuhan data dan standar yang digunakan dalam transaksi elektronik

tersebut. Beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Pakistan, Filipina mengambil langkah dengan membuat Kamus Data

Kesehatan Nasional (Health Data Dictionary) sebagai salah satu bagian penting untuk mendukung integrasi dan

interoperabilitas antar sistem yang berbeda-beda.

Tahun 2012, Pusat Data dan Informasi telah menyusun dataset minimal berdasarkan kebutuhan unit-unit utama yang ada di

Kementerian Kesehatan RI. Kemudian, pada tahun 2014 mulai dibuat kamus data kesehatan (Health Data Dictionary atau HDD)

yang dapat diakses di http://idn-hdd.depkes.go.id. HDD tahap awal tersebut baru mengakomodasi beberapa dataset seperti

dataset orang, dataset klaim RS dan dataset penyakit menular (tuberkulosis, malaria dan HIV/AIDS). Sebagaimana kamus data

kesehatan lainnya, kamus data perlu dikembangkan dan dipelihara untuk mengakomodasi transaksi elektronik lainnya seperti

rekam medis elektronik, registrasi penyakit, pelaporan rutin dan bridging antar sistem informasi.

7

17



Pengertian Umum dan Definisi Kamus data kesehatan atau dikenal juga dengan Health Data Dictionary (HDD) secara sederhana adalah suatu set informasi

yang menjelaskan jenis data yang dikumpulkan dalam database, format, struktur, dan bagaimana data digunakan. Dalam

banyak hal, kamus data dapat dianggap sebagai aturan di mana semua sistem informasi kesehatan harus mengikuti standar

tersebut untuk mencapai interoperabilitas semantik1. Kamus data terdiri dari daftar data element yang berisi informasi data

kesehatan sebagai rujukan standar berbagai entitas dalam mengelola informasi kesehatan. Sebuah kamus data menyediakan

daftar nama, definisi, dan atribut dari data element yang bersifat deskriptif dan akan digunakan dalam suatu sistem informasi

(metadata). Metadata berisi atribut atau karakteristik seperti panjang data element, tipe data (misalnya, alfanumerik, numerik,

tanggal, simbol-simbol khusus), frekuensi data (wajib atau tidak), value atau constraint yang telah diatur.

Kamus data kesehatan juga dapat diartikan sebagai referensi standar pada pengembangan sistem informasi kesehatan

nasional, sehingga dapat dijadikan syarat dan protokol yang perlu digunakan untuk pengumpulan data kesehatan. Istilah-istilah

yang ada dalam kamus data kesehatan (HDD) mencerminkan cakupan yang luas dari pelayanan kesehatan dan kesehatan

masyarakat yang ada di suatu negara. Kamus data kesehatan dapat dijadikan referensi bagi orang-orang yang terlibat dalam

proses pengumpulan data baik melalui survei atau data rutin (administratif dan klinis). Kamus data kesehatan akan membantu

untuk memaksimalkan konsistensi dan komparabilitas data dan informasi kesehatan antar individu, organisasi atau antar

wilayah.

1 Diadopsi dari http://blog.healthlanguage.com/what-is-a-data-dictionary-and-what-role-does-it-play-in-semantic-interoperability

Tujuan Pengembangan Kamus Data Kesehatan Nasional Beberapa tujuan dari pengembangan kamus data kesehatan nasional antara lain:

1. Menyediakan referensi data kesehatan untuk dapat digunakan oleh individu dan organisasi yang terlibat dalam

melakukan pengumpulan data, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi kesehatan. Terutama bagi pihak

ketiga (vendor dan software house) yang membantu organisasi kesehatan dalam menyediakan aplikasi berbasis

elektronik.

2. Membantu konsensus antara pemangku kepentingan dalam memberikan pemahaman semantik dari data element yang

digunakan dalam pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat.

3. Untuk memastikan keseragaman, keandalan dan konsistensi data kesehatan dalam rangka memfasilitasi pengumpulan

informasi dan pertukaran data elektronik.

4. Untuk menyesuaikan aplikasi yang telah digunakan dengan protokol dan standar yang disepakati secara nasional.

5. Selain menyamakan protokol pengolahan data kesehatan yang disepakati secara nasional, sedapat mungkin konsisten

dengan standar internasional yang telah banyak digunakan.

Manfaat Kamus Data Kesehatan Interoperabilitas menjadi kata kunci pentingnya kamus data kesehatan. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem yang

berbeda-beda untuk dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Interoperabilitas perlu mengakomodasi 2 kemampuan secara

bersamaan, yaitu:

1. Kemampuan sintaksis: yaitu kemampuan berkomunikasi dan bertukar data melalui format data tertentu dan protokol

komunikasi yang telah disepakati.

2. Kemampuan semantik: kemampuan untuk menafsirkan/mengartikan informasi yang dipertukarkan secara sama, akurat

dengan jelas.

Dalam konteks ini sebuah aplikasi / sistem akan berkomunikasi dalam infrastruktur TI khusus, dimana harus dapat menjawab 3

pertanyaan penting yaitu Bagaimana pesan dikirimkan? Bagaimana data kesehatan dalam pesan tersebut disusun? dan

Bagaimana sistem lain dapat memahami data tersebut? Sebuah sistem akan mengirim pesan dengan struktur pesan (message)

dokumen elektronik yang telah ditentukan. Di dalam sebuah pesan tersebut telah ditentukan data kesehatan apa saja yang

dikirimkan seperti informasi pasien (nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan sebagainya), informasi klinis (diagnosis, tindakan

7

18



medis dan lain sebagainya) dan atribut lain seperti informasi pengirim. Sistem lain dapat memahami isi dari pesan jika masing-

masing sistem memiliki metadata (data dari data) dan konten yang sama. Contoh sederhana dari standar konten data

kesehatan yang umumnya digunakan antara lain ICD 10 untuk data diagnosis, SNOMED CT untuk data terminologi klinis,

LOINC untuk data Laboratorium dan identifikasi dokumen dan lain sebagainya.

Beberapa manfaat lain adanya kamus data kesehatan nasional antara lain:

Menghindari penggunaan sumber daya untuk menciptakan standar data kesehatan yang sama oleh masing-masing

pengembang sistem informasi.

Sistem informasi yang dikembangkan oleh berbagai organisasi, vendor atau individual dapat langsung sesuai dengan

standar nasional yang telah disepakati.

Pihak otoritas dapat memperoleh data yang dapat dibandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya walaupun

menggunakan sistem/platform yang berbeda.

Mendukung pengembangan Bank Data Kesehatan baik di level kabupaten/kota, provinsi maupun nasional yang

merupakan integrasi data dari berbagai sumber data rutin dan tidak rutin.

Kesinambungan Kamus Data Kesehatan Bercermin pada pengalaman di negara lain, kamus data kesehatan dikembangkan secara berkesinambungan dengan

mempertimbangkan prioritas dari negara yang bersangkutan. Kamus data kesehatan berkaitan dengan 1). Terminologi data

kesehatan, 2). Standar klasifikasi dan koding data kesehatan, 3). Penyimpanan data kesehatan dalam database dan

4). Pertukaran data kesehatan (integrasi dan interoperabilitas), sehingga memerlukan langkah yang sistematis penyusunannya.

Gambar berikut merupakan framework pengembangan HDD nasional.

Gambar 1. Kerangka Pengembangan dan Kesinambungan Kamus Data Kesehatan Nasional

Pertama, secara nasional perlu dibentuk komite standar data kesehatan nasional atau yang sejenis, Adanya komite tersebut

menunjukkan bahwa pengembangan kamus data memiliki wadah yang jelas dan landasan hukum yang kuat. Beberapa negara

seperti Australia, membentuk struktur organisasi nasional khusus yang mengelola kamus data kesehatan dan kegiatan-kegiatan

terkait, baik penyusunan regulasi, pengembangan kamus data, monitoring dan evaluasi penggunaan kamus data di lapangan.

Kedua, diperlukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun kamus data kesehatan sesuai dengan prioritas nasional.

Diawali dengan analisis kebutuhan data yang perlu diakomodasi, melakukan harmonisasi, menentukan dataset dan

mendefinisikan data element. Secara hirarkis, kamus data tersusun dari 3 komponen, yaitu:

1. Dataset: yang merupakan kelompok dan atau sub-kelompok (kategori data) dari data element. Pengkategorian dataset

19



dilakukan sesuai kebutuhan dan prioritas nasional. Sebuah dataset dapat terdiri dari banyak data element.

2. Data element: Satuan data terkecil (atomik) yang memiliki arti tersendiri (semantik). Satu data element dapat digunakan

di beberapa dataset sesuai kebutuhan.

3. Metadata: Informasi untuk setiap data element, yang terdiri dari informasi deskriptif dari data element (dapat berupa

definisi data element, nama pendek, nama panjang) dan informasi teknis dari data element (tipe data, panjang karakter,

value data dan referensi data).

Pendekatan yang umumnya digunakan adalah pendekatan konsensus (Malaysia, Arab Saudi menyusun protokol konsensus

dalam menentukan dataset dan data element yang digunakan). Konsensus mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan

untuk menetapkan secara bersama-sama terhadap kamus data yang dikembangkan. Dalam melakukan konsensus diperlukan

beberapa pendekatan seperti:

1. Harmonisasi kebutuhan dataset dan data element dengan mengidentifikasi standar lokal, nasional dan atau

internasional yang telah ada untuk dipertimbangkan dalam pembuatan kamus data.

2. Mendefinisikan atau menyusun kamus data dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait melalui serangkaian

workshop atau pertemuan, sampai memperoleh kesepakatan terhadap kamus data.

Ketiga, penggunaan instrumen atau tools untuk mendokumentasikan kamus data kesehatan yang telah disepakati sehingga

dapat dilihat dan diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Pada umumnya instrumen tersebut berupa aplikasi kamus data

kesehatan yang dikembangkan secara khusus, sehingga memudahkan dalam mengelola kamus data. Penggunakan aplikasi

juga bertujuan untuk menjaga konsistensi kamus data, menghindari duplikasi, memberikan akses kepada publik dan

memberikan peluang keterlibatan publik dalam pengembangan kamus data kesehatan. Aplikasi kamus data bahkan dapat

memberikan layanan (web service) terhadap standar yang telah ditetapkan secara nasional agar dapat dipakai oleh

pengembang sistem informasi kesehatan.

Keempat, penggunaan kamus data kesehatan secara nasional. Setelah kamus data tersedia, tantangan berikutnya adalah

bagaimana kamus data tersebut digunakan sehingga memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal dikembangkannya kamus

data kesehatan. Beberapa strategi penggunaan kamus data dapat dilakukan dengan cara:

1. Memberikan layanan kamus data kepada publik, dari yang paling sederhana seperti fasilitas browsing kamus data,

layanan web service sampai memberikan peluang bagi pengguna untuk mengusulkan, memodifikasi dan memberikan

komentar terhadap kamus data yang telah disusun.

2. Membuat regulasi terhadap pengembangan dan penggunaan kamus data kesehatan secara nasional.

3. Melakukan tes kepatuhan terhadap standar data dan ujicoba integrasi dan interoperabiltias sistem informasi yang

digabungkan dengan mekanisme sertifikasi dan atau benchmarking sistem informasi.

4. Monitoring dan evaluasi dengan mengembangkan indikator yang tepat, terutama dalam menjawab tantangan integrasi

dan interoperabilitas antar sistem.

Penutup Kamus data kesehatan merupakan salah satu pendekatan untuk mencapai integrasi dan interoperabiltias sistem informasi

nasional. Beberapa pendekatan lain diperlukan untuk mendukung isu tersebut seperti:

Secara politis mendapatkan dukungan penuh dari pengambil keputusan tertinggi, seperti Kementerian Kesehatan.

Kerjasama tim lintas disiplin dan kerjasama yang baik di antara para pemangku kepentingan (regulator, penyedia

layanan kesehatan, pihak penjamin, pengembang sistem informasi dan akademisi).

Dukungan terhadap pemanfaatan sistem informasi elektronik di lapangan (rumah sakit, Puskesmas, dinas kesehatan)

sehingga mendorong perubahan ke sistem komputerisasi.

Sosialisai melalui pendidikan formal dan non formal yang berkelanjutan terhadap kepentingan integrasi dan

20



interoperabilitas sistem informasi kesehatan.

Dukungan terhadap pembiayaan kegiatan yang mengarah pada integrasi dan interoperabilitas sistem informasi.

Disusun oleh Guardian Yoki Sanjaya

Kontak: [email protected]

Penulis menyatakan bahwa:

1. Tulisan ini disusun berdasarkan pengalaman penulis dalam menyusun dan

mengembangkan kamus data kesehatan dengan mempertimbangkan

berbagai referensi.

2. Kesalahan dalam penulisan atau menyinggung orang/lembaga lain dalam

tulisan ini merupakan ketidaksengajaan penulis dan diharapkan menghubungi

penulis untuk merubah atau memperbaiki tulisan.

16 16

7

7

7

7

21



Sistem Informasi Puskesmas (SIP) Farida Sibuea, SKM, MScPH

Kepala Subbid Arsitektur Sistem Informasi, Pusdatin Kemenkes RI

Sistem Informasi Puskesmas (SIP) adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk

membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas

dalam mencapai sasaran kegiatannya. Definisi ini tercantum dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. SIP bukanlah

barang baru. SIP merupakan SP2TP revisi, atau SP3 maupun SIMPUS yang telah direvisi

yang muncul dengan nama baru yaitu Sistem Informasi Puskesmas (SIP).

Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi puskesmas baik secara

elektronik maupun non elektronik. SIP merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan

kabupaten/kota. Dalam menyelenggarakan SIP, Puskesmas wajib menyampaikan laporan

kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Laporan

kegiatan Puskesmas merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang

diselenggarakan melalui komunikasi data.

SIP bertujuan untuk:

1. Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi puskesmas yang terintegrasi;

2. Menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, berkesinambungan, dan mudah diakses;

3. Meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya melalui penguatan manajemen Puskesmas.

SIP paling sedikit mencakup:

1. Pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;

2. Survei lapangan;

3. Laporan lintas sektor terkait; dan

4. Laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Gambar 1. Bagan Cakupan SIP

7

7

7

7

22



Mengapa Direvisi? Beberapa hal yang menjadi alasan revisi SP2TP di antaranya:

1. Perubahan tatanan pemerintahan.

2. Perkembangan kesehatan dan sistem kesehatan.

3. Perkembangan kebutuhan dan fragmentasi data.

4. Pergeseran peran dan fungsi Puskesmas sesuai Permenkes 75 Tahun 2014.

Gambar 2. Alasan Revisi SP2TP Menjadi SIP

Bila dilihat dari perjalanan sistem pencatan dan pelaporan yang ada di Puskesmas maka dapat digambarkan seperti gambar di

bawah.

Gambar 3. Sejarah Sistem Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas

Tahap Pelaksanaan Menuju SIP dilakukan beberapa tahap pelaksanaan, dimulai dari persiapan sampai ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan

tentang Sistem Informasi Puskesmas. Beberapa tahap dapat dilihat seperti dalam bagan berikut.

Mengapa direvisi?

Tidakup to date

Perubahantatanan

pemerintahan

Perkembangankesehatan dan

sistem kesehatan

PerkembanganKebutuhan Data dan Fragmentasi

Data Pergeseran perandan fungsi

Puskesmas (PMK 75 tahun 2014)

PerkembanganIPTEK

REVISI SP2TP

Revisi SP2TP/SP3/SIMPUS

PraSP2TP

SP2TP Kepmenkes

63/1981

SP2TP/SIMPUS Kep

DirjenBinkesmas590/1996

SP3 1996

Pusdatin(Jabardan

Banten)

Berbagaiupaya

reviewkurang

kompre-hensif

RevisiSP2TP

menuju SIP (sesuai

PMK 75/2014)

23



Gambar 4. Tahapan Kegiatan Revisi SP2TP

Di dalam setiap tahap pelaksanaan melibatkan semua pihak, baik program dan semua unit yang ada di Kementerian Kesehatan

serta melibatkan daerah dalam uji coba. Di samping dukungan program didapatkan juga dukungan dana dari AIPHSS selain

dana dari Kementerian Kesehatan.

Gambar 5. Peta Jalan Implementasi SP2TP Revisi (SIP) Tahun 2015-2019

SIP saat ini sudah selesai tahapan sosialisasi dan pelatihan kepada semua provinsi di Indonesia. Pelatihan dilaksanakan

selama bulan Mei sampai dengan awal Juni 2016 dengan melibatkan seluruh program yang ada pencatatan dan pelaporannya

di Puskesmas. Pada setiap pelatihan dengan melibatkan 11 orang pengelola program dan 1 orang pengelola data di provinsi.

Setelah melatih petugas provinsi, kegiatan dilanjutkan dengan mengadakan workshop dan pelatihan tingkat kabupaten/kota oleh

petugas provinsi secara berjenjang. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2016. Setelah itu, kabupaten/kota yang akan

mengajarkan kembali kepada Puskesmas.

Dengan terlaksananya workshop dan pelatihan mulai dari tingkat provinsi sampai Puskesmas maka ditetapkan pemberlakukan

SIP yaitu mulai 1 Januari 2017.

Melibatkan program dan daerah

Persiapan Review, Assessment

PerumusanRevisi

Lokakarya Uji cobaFinalisasi

Permenkes

Permenkes tentang Sistem

Informasi Puskesmas

2015

2016

2017

2018

2019

1. Review SP2TP lama2. Perumusan SP2TP

revisi3. Lokakarya4. Pelatihan di daerah uji-

coba5. Uji-coba6. Perumusan NSPK7. Finalisasi pedoman/

lampiran RPMK SIP

- Penetapan Permenkes SIP- Sosialisasi dan Pelatihan

Implementasi di Puskesmas


2015


24



Kaitan SIP dan SIKDA Generik Selain standar SIP manual, Pusat Data Dan Informasi juga sudah mengembangkan SIP elektronik. Hal ini untuk memberi

kemudahan petugas dalam melakukan pencatatan dan dalam membuat laporan serta dalam menyediakan laporan kepada

kabupaten/kota, provinsi dan sampai ke pusat.

SIP elektronik adalah versi terbaru SIKDA Generik. Disebut versi terbaru karena SIKDA Generik merupakan bentuk elektronik

dari sistem pencatatan pelaporan di Puskesmas dengan versi yang belum sempurna, dimana hanya sebagian laporan yang

dapat dikeluarkan. SIP elektronik selain dapat mencatat seluruh pelayanan juga dapat menghasilkan seluruh laporan.

Komponen Data SIP 1. Data dasar

a. Identitas Puskesmas.

b. Wilayah kerja Puskesmas.

c. Sumber daya Puskesmas meliputi.

manajemen Puskesmas.

gedung dan sarana Puskesmas.

jejaring Puskesmas, lintas sektor serta potensi sumber daya lainnya.

sumber daya manusia kesehatan.

ketersediaan dan kondisi peralatan Puskesmas.

d. Sasaran program.

2. Data Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial (UKME)

a. Promosi Kesehatan.

b. Kesehatan Lingkungan.

c. Pelayanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan Keluarga Berencana (KB).

d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM).

e. Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

f. Surveilans dan Sentinel Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).

g. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

3. Data Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan (UKMP)

a. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS).

b. Kesehatan Jiwa.

c. Kesehatan Gigi Masyarakat.

d. Kesehatan Tradisional dan Komplementer.

e. Kesehatan Olahraga.

f. Kesehatan Kerja.

g. Kesehatan Indera.

h. Kesehatan Lanjut Usia.

4. Data Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)

a. Kunjungan Puskesmas.

b. Pelayanan umum.

c. Kesehatan gigi dan mulut.

d. Rawat Inap.

e. Unit Gawat Darurat (UGD).

f. Kefarmasian.

g. Kematian.

25



h. Laboratorium.

i. Dan lainnya.

Komponen data di atas dicatat dan dilaporkan dengan komposisi banyaknya jumlah formulir seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Formulir Pencatatan dan Pelaporan pada SIP

Lebih terperinci lagi formulir pencatatan dan pelaporan dapat dibagi seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Formulir Pencatatan dan Pelaporan pada SIP

Pencatatan Pelaporan

Sejumlah 129 formulir pencatatan yang terdiri

dari :

I. Data Dasar

II. Data Program

III. Pencatatan UKME

IV. Pencatatan UKMP

V. Pencatatan UKP

Sejumlah 22 formulir pelaporan yang terdiri dari :

Laporan Data Dasar

Laporan Data Program

Laporan UKME

Laporan UKMP

Laporan Bulanan UKP

Laporan Mingguan Penyakit Menular Po-

tensi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Laporan Tahunan Program

No Data Pencatatan Pelaporan

I

Data dasar

Puskesmas, SDM, Peralatan 1 formulir 1 formulir

II Data Program:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial (UKME)

a. Promosi Kesehatan 10 formulir 1 formulir

b. Kesehatan Lingkungan 21 formulir 1 formulir

c. Pelayanan Gizi, KIA, dan KB 11 formulir 1 formulir

d. Pencegahan dan pengendalian PTM 3 formulir 1 formulir

e. Keperawatan Kesehatan Masyarakat 13 formulir 1 formulir

f. Surveilans Sentinel dan SKDR 3 formulir 2 formulir

g. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

1) Malaria 4 formulir

1 formulir 2) DBD 6 formulir

3) Kecacingan 2 formulir

4) Imunisasi 2 formulir 1 formulir

2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan (UKMP)

a. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) 2 formulir 1 formulir

b. Kesehatan Jiwa Instrumen pada Promosi Kesehatan

c. Kesehatan Gigi Masyarakat 1 formulir 1 formulir

d. Kesehatan Tradisional dan Komplementer Instrumen pada Promosi Kesehatan

1 formulir e. Kesehatan Olahraga 3 formulir

f. Kesehatan Kerja 3 formulir

26



Tabel 2. Rincian Formulir Pencatatan dan Pelaporan pada SIP (lanjutan)

No Data Pencatatan Pelaporan

4) Rabies 1 formulir

1 formulir

5) Hepatitis Masuk form pelayanan umum

6) TB Paru 7 formulir

7) Kusta 6 formulir

8) Frambusia 3 formulir

9) Diare 1 formulir

10) HIV/AIDS Masuk form pelayanan umum

11) Penyakit Kelamin Masuk form pelayanan umum

12) Imunisasi 2 formulir

2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan (UKMP)

a. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) 2 formulir 1 formulir

b. Kesehatan Jiwa Instrumen pada Promosi Kesehatan

c. Kesehatan Gigi Masyarakat 1 formulir 1 formulir

d. Kesehatan Tradisional dan Komplementer Instrumen pada Promosi Kesehatan

1 formulir e. Kesehatan Olahraga 3 formulir

f. Kesehatan Kerja 3 formulir

g. Kesehatan Indera Masuk register rawat jalan dan rujukan

Masuk pelaporan pelayanan Puskesmas

h. Kesehatan Lanjut Usia Masuk register rawat jalan dan rujukan

3. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP):

a. Kunjungan Puskesmas b. Pelayanan umum c. Kesehatan gigi dan mulut d. Rawat inap e. UGD f. Kefarmasian g. Kematian h. Laboratorium, dan lainnya

19 formulir 6 formulir

27



Sebelum digunakan dan disebarluaskan data yang dihasilkan wajib dilakukan pembersihan, validasi, dan pengelompokan data

sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung manajemen puskesmas.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan Hubungannya dengan SIP SIP saat ini mengakomodir family folder yang merupakan berkas keluarga dimana data setiap anggota keluarga dicatat. Tujuan

dari adanya berkas keluarga adalah untuk mengetahui keadaan kesehatan seluruh keluarga, sehingga mudah ditelusuri hal-hal

seperti penyakit yang dapat diturunkan secara genetik maupun penyakit menular. Program Keluarga Sehat yang saat ini sedang

digalakkan di Kementerian Kesehatan dapat dimasukkan ke dalam berkas keluarga.

Untuk mewadahi kesehatan keluarga terdapat:

1. Formulir Pengkajian Keperawatan Keluarga pada pencatatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial (UKME) Keperawatan

Kesehatan Masyarakat.

Gambar 6. Formulir Pengkajian Keperawatan Keluarga

28



2. Formulir identifikasi keluarga yang melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)/ ODF dan yang melaksanakan

STBM.

3. Formulir Kartu keluarga Puskesmas serta Register Kepala Keluarga menurut desa/kelurahan pada pencatatan Upaya

Kesehatan Perorangan dan lain-lain.

4. Formulir identifikasi monitoring PTM.

Gambar 7. Formulir Identifikasi Keluarga Melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)/ ODF

Gambar 8. Formulir Identifikasi Keluarga Melaksanakan STBM

7

29



Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) di DI Yogyakarta Ani Roswiani, S.Si, M.Cs Dinas Kesehatan DI Yogyakarta E-mail : [email protected]

ABSTRAK Awal pengembangan SIKDA di DI Yogyakarta berbasis teknologi informasi diawali

dengan pengembangan Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) dan Rumah Sakit

(SIMRS) yang diberi nama IHIS (Integrated Health Information System) yang difasilitasi

oleh Dinas Kesehatan DI Yogyakarta. Simpus maupun SIMRS yang dikembangkan

merupakan sistem informasi yang membantu pencatatan dan pelaporan pelayanan

pasien mulai dari pasien datang sampai pasien pulang.

Permasalahan dalam pengembangan SIKDA adalah sistem pencatatan dan pelaporan

yang diakomodasi oleh Simpus terbatas pada sistem informasi yang berkaitan dengan

upaya kesehatan perorangan, sedangkan sistem pencatatan dan pelaporan untuk

kegiatan upaya kesehatan masyarakat lebih banyak dilakukan secara manual.

Pencatatan elektronik baru sebatas menggunakan spredsheet. Tantangan berikutnya

adalah terkait dengan mekanisme pengiriman laporan dari Puskesmas ke kabupaten/kota, kabupaten/kota ke provinsi/

Kementerian Kesehatan, dan dari provinsi ke Kementerian Kesehatan.

Meskipun tantangan pengembangan SIKDA cukup berat, namun DI Yogyakarta memiliki peluang untuk mewujudkan SIKDA

yang berkualitas karena sebagain puskesmas sudah memiliki komputer didukung dengan sarana komunikasi yang

memungkinkan untuk melakukan koneksi internet. Strategi yang diterapkan untuk pengembangan SIKDA di DI Yogyakarta

adalah dengan melakukan penguatan implementasi sistem, penetapan standar, dan fasilitasi teknologi informasi yang tepat

sasaran. Hal ini dilakukan setahap demi setahap secara terus menerus mengikuti siklus hidup sistem informasi itu sendiri.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan ini adalah bahwa (a) Pengembangan SIKDA tidak bisa dilakukan sekaligus,

namun secara bertahap (b) Sistem Informasi Kesehatan Daerah adalah sistem yang tidak berdiri sendiri, karena SIKDA

merupakan sub sistem dari Sistem informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS), oleh karena itu pengembangan SIKDA di DI

Yogyakarta mempertimbangkan kebutuhan informasi super sistemnya (SIKNAS).

Kata Kunci : SIKDA, SIKNAS, Simpus, SIMRS

PendahuluanDalam sistem kesehatan nasional, manajemen kesehatan merupakan komponen yang turut serta mendukung tercapainya

tujuan sistem kesehatan itu sendiri. Keberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan antara lain oleh tersedianya data

7

30



dan informasi kesehatan. Sayangnya, sistem informasi kesehatan yang bertujuan menghasilkan informasi kesehatan yang

kerkualitas masih mengalami banyak kendala di lapangan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Health Metric Network

-WHO pada tahun 2007 menunjukkan bahwa komponen manajemen data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan

analisis data menempati peringkat yang paling rendah dengan skor 35% saja yang berarti tidak adekuat sama sekali untuk

komponen ini [1]. Padahal, kualitas informasi kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen data yang baik.

Dinas Kesehatan DI Yogyakarta menyadari pentingnya informasi kesehatan sebagai bagian dari manajemen kesehatan.

Oleh karena itu, pada timbulah inisiatif untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) yang berbasis

teknologi informasi. Upaya ini didukung oleh Pemerintah Daerah DI Yogyakarta dengan dikeluarkannya kebijakan Jogja

Cyber Province melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 yang membahas mengenai Blue Print Jogja Cyber

Province. Peraturan Gubernur ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah DI Yogyakarta untuk menciptakan layanan

unggulan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Awal pengembangan SIKDA di DI Yogyakarta secara berbasis teknologi informasi diawali pada tahun 2006 dengan

pengembangan Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) dan Rumah Sakit (SIMRS) yang diberi nama IHIS (Integrated Health

Information System) yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan DI Yogyakarta. Simpus maupun SIMRS yang dikembangkan

merupakan sistem informasi yang membantu pencatatan dan pelaporan pelayanan pasien mulai dari pasien datang sampai

pasien pulang.

Pengembangan sistem dilakukan dengan metode piloting, yaitu implementasi sistem itu sendiri dilakukan di beberapa lokasi

yang menjadi pilot project. Ada 2 s.d. 5 Puskesmas di setiap kabupaten/kota yang dijadikan pilot project. Sedangkan untuk

rumah sakit, implementasi dilakukan di 4 Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Rumah Sakit milik swasta, dan 1 klinik milik swasta.

Menurut evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan DI Yogyakarta pada tahun 2012, seluruh Puskesmas di DI Yogyakarta

yaitu sebanyak 121 Puskesmas sudah menggunakan Simpus secara mandiri, dengan pengembangan tidak lagi

mengandalkan fasilitasi dari Dinas Kesehatan DI Yogyakarta, namun dikembangkan sendiri oleh kabupaten/kota.

Pengembangan Simpus di masing-masing Puskesmas dilakukan sepenuhnya oleh kabupaten/kota, baik dari sisi anggaran

maupun pilihan teknologi yang digunakan. Meskipun pilot project menggunakan aplikasi IHIS, namun kabupaten/kota diberi

kesempatan seluas-luasnya memilih teknologi informasi yang paling sesuai diimplementasikan di masing-masing

Puskesmas.

Permasalahan sistem informasi kesehatan tidak berhenti ketika Simpus dan SIMRS sudah terimplementasi di Puskesmas

dan rumah sakit. Munculah kebutuhan sistem informasi yang lebih luas, yang dapat mengakomodasi tidak hanya kegiatan

upaya kesehatan perorangan (UKP), namun juga kegiatan-kegiatan program upaya kesehatan masyarakat (UKM) di

Puskesmas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, bahwa Puskesmas menyelenggarakan

fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah

kerjanya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM

adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya

masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan Upaya Kesehatan Perseorangan

yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan

untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan

kesehatan perseorangan.

Meskipun tantangan pengembangan SIKDA cukup berat, namun DI Yogyakarta memiliki peluang untuk mewujudkan

SIKDA yang berkualitas. Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011. menunjukkan bahwa 98,3% persen Puskesmas sudah

memiliki komputer. Sedangkan persentase ketersediaan sarana komunikasi Telepon/HP/Radio Komunikasi di Puskesmas

adalah sebesar 87,6 %. Dengan kata lain, ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi di puskesmas-puskesmas di

wilayah DI Yogyakarta cukup memadai untuk melaksanakan sistem informasi berbasis komputer, didukung dengan sarana

komunikasi yang memungkinkan untuk melakukan koneksi internet [2].

29 7

7

7

7

31



Pasien

2. Tantangan Pengembangan SIKDA Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Upaya kesehatan masyarakat meliputi

upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat

esensial harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal

kabupaten/kota bidang kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat esensial meliputi: pelayanan promosi kesehatan;

pelayanan kesehatan lingkungan; pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; pelayanan gizi; dan pelayanan

pencegahan dan pengendalian penyakit.

Sistem pencatatan dan pelaporan yang diakomodasi oleh Simpus terbatas pada sistem informasi yang berkaitan dengan

upaya kesehatan perorangan, sedangkan sistem pencatatan dan pelaporan untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat

lebih banyak dilakukan secara manual. Pencatatan elektronik baru sebatas menggunakan spredsheet. Meskipun ada

beberapa yang sudah terkomputerisasi, ada beberapa sistem informasi yang sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi

yang dikembangkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, provinsi, maupun Kementerian Kesehatan.

Beberapa sistem informasi yang dikembangkan di DI Yogyakarta dalam rangka mendukung sistem pencatatan dan

pelaporan untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat adalah aplikasi SIMUNDU dan KARTINI. Aplikasi SIMUNDU

digunakan untuk membantu pencatatan dan pelaporan program imunisasi. Sedangkan KARTINI adalah sistem informasi

yang digunakan untuk membantu pencatatan dan pelaporan program kesehatan ibu dan anak. Salah satu sistem informasi

yang berasal dari Kementerian Kesehatan dan diimplementasikan di Puskesmas untuk kegiatan UKM adalah aplikasi SiTT

yang digunakan untuk membantu pencatatan dan pelaporan program Tuberkulosis.

Gambar berikut merupakan gambaran program kesehatan yang dilakukan di Puskesmas, dan sistem informasi yang sudah

dikembangkan untuk membantu sistem pencatatan dan pelaporan di program tersebut.

Gambar 1. Sistem Informasi yang Tersedia di Puskesmas

Tantangan berikutnya bagaimana memenuhi kebutuhan informasi di setiap level organisasi. Apa saja kebutuhan informasi

tersebut, program mana yang membutuhkan, kapan periodenya, bagaimana teknologi pengirimannya.

Gambar berikut merupakan bagan kebutuhan informasi di setiap level organisasi.

30 7

7

7

7

32



Promosi kesehatan

Pengendalian penyakit

KIA

Gizi

Kesehatan lingkungan

Obat

Lab

Rekam Medik

Simpus

Simundu SITT

Kartini

Komunitas

UKP UKM

Gambar 2. Kebutuhan Informasi di Setiap Level Organisasi

Mekanisme pengirirman laporan dari Puskesmas ke kabupaten/kota berbeda-beda menurut program kegiatan. Ada laporan

yang dikirim secara manual (elektronik tidak terstandar), dan diolah secara semi manual di kabupaten menggunakan

spreadsheet. Ada pula beberapa laporan yang dikirim secara elektronik terstandar menggunakan aplikasi. Berikut adalah

daftar pelaporan yang dikirim oleh Puskesmas dan kabupaten/kota serta cara pengolahan di kabupaten/kota/provinsi.

Tabel 1. Daftar Laporan Puskesmas

No. Nama kegiatan Nama

Laporan Format Laporan

Pengolahan di Kab/Kota

Pengolahan di Provinsi

1 UKP LB1/LB 4 Elektronik Non Standar

Excel Excel

2 UKP Laporan Tenaga Kesehatan

Excel Excel, SINTESA Excel, SINTESA

3 UKM/Pengendalian Penyakit

STP Elektronik Non Standar

Excel Excel


Imunisasi Elektronik Standar Simundu Simundu


SITT Elektronik Standar SITT SITT


W2 Elektronik Standar Sistem EWS Sistem EWS

7 UKM/KIA Laporan KIA Elektronik Standar Kartini Kartini

8 UKM/Gizi Laporan Gizi Elektronik Non Standar

Excel, rekap dientry di SIGizi

SIGizi

9 UKM/Kesling Laporan Kesling Elektronik Non Standar

Excel, rekap dientry di SIKesling

Excel, SIKesling

10 UKM/Promkes Laporan Promkes

Elektronik Non Standar

Excel Excel

31 33



KEMENTERIAN

3. Strategi Pengembangan SIKDA 3.1. Penguatan Implementasi Sistem

Sistem yang selama ini sudah berjalan dengan baik perlu diperlihara agar tetap berjalan secara efektif. Untuk sistem

yang belum berjalan optimal, perlu dilakukan penguatan agar bisa berjalan lebih optimal. Penguatan dalam hal

implementasi sistem dilakukan setelah mendapat masukan dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi

sistem.

Komponen yang jadi sasaran penguatan implementasi sistem dijabarkan sebagai berikut :

1. Teknologi. Komponen teknologi yang perlu dikuatkan adalah aplikasi sistem informasi itu sendiri. Aplikasi yang

digunakan harus mudah dioperasikan, andal, dan memberi manfaat bagi pengguna. Ketika ujicoba aplikasi

kadangkala tidak disadari adanya kesalahan, namun ketika implementasi barulah diketahui ada bug yang

mengganggu jalannya aplikasi. Maka aplikasi perlu diupdate secara berkala untuk menghilangkan bug yang

mengganggu jalannya implementasi di lapangan.

2. Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan sistem di setiap

level organisasi dan manajemen. Sumber daya manusia yang kurang mampu dalam mengelola sistem informasi

perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pendampingan secara intensif. Sebelum pelaksanaan pendampingan,

dilakukan identifikasi terlebih dahulu, SDM mana yang perlu didampingi agar dapat menghemat sumber daya.

3. Organisasi. Organisasi yang kurang mendukung impementasi sistem dapat menghambat berjalannya sistem itu

sendiri. Oleh karena itu dilakukan penggalangan komitmen secara periodik kepada pejabat terkait mengenai

pentingnya sistem informasi dalam mendukung kinerja organisasi.

3.2. Menetapkan Standar

Sistem informasi merupakan tools yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Oleh karena itu,

perlu ditetapkan standar agar sistem informasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi di tiap level.

Dalam era otonomi daerah sekarang, provinsi tidak lagi dapat memaksa kabupaten/kota untuk menggunakan tools

yang diberikan oleh provinsi. Di DI Yogyakarta, kabupaten/kota dibebaskan menggunakan sistem informasi yang

dibutuhkan di kabupaten/kota masing-masing. Berdasarkan evaluasi pada tahun 2012, Simpus di DI Yogyakarta

dikembangkan oleh vendor yang berbeda-beda dengan produk aplikasi yang juga berbeda. 37% Puskesmas

menggunakan aplikasi SISFOMAS (ada 45 Puskesmas), 34% Puskesmas menggunakan aplikasi IHIS (ada 41

Puskesmas), 12% Puskesmas menggunakan aplikasi MedCis (ada 15 Puskesmas), 11% Puskesmas menggunakan

aplikasi e-Health (ada 13 Puskesmas), 4% Puskesmas menggunakan aplikasi Simpus ”Jojok” (ada 5 Puskesmas),

serta 2% menggunakan aplikasi Simpus lainnya (ada 2 Puskesmas).

Aplikasi yang dengan teknologi yang berbeda-beda dapat diatasi dengan menggunakan standar. Dengan kata lain,

apapun teknologinya, laporan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 DI Yogyakarta menerbitkan Pedoman Pelaporan Puskesmas yang di dalamnya berisi konten laporan

apa saja yang harus dikirim dari Puskesmas ke kabupaten. Di dalam pedoman tersebut sudah dimasukkan konten data

prioritas (komunikasi data) yang harus kirimkan oleh Puskesmas ke kabupaten/kota. Bagaimanapun, SIKDA adalah

bagian dari Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) sehingga dalam pelaporan juga harus memenuhi

kebutuhan SIKNAS sebagai super sistem.

Tahun 2016 DI Yogyakarta sedang menyusun standar Pedoman Pelaporan Kesehatan Lingkungan. Pedoman ini berisi

daftar laporan apa saja yang harus disampaikan oleh Puskesmas ke kabupaten/kota.

Penyusunan standar teknologi untuk pengiriman laporan dari Puskesmas ke provinsi sudah dilakukan untuk laporan

imunisasi. Standar teknologi yang ditetapkan meliputi standar kode data dan standar format laporan elektronik.

Puskesmas dan kabupaten/kota tidak kesulitan dalam memenuhi standar ini karena sudah menggunakan aplikasi

Sistem Informasi Imunisasi Terpadu (SIMUNDU) yang sudah bisa mengeluarkan laporan dalam format standar.

32 34



3.3. Fasilitasi Teknologi

Lingkup pengembangan SIKDA di DI Yogyakarta adalah melakukan fasilitasi teknologi untuk mekanisme pencatatan

(recording), pelaporan (reporting), serta komunikasi dan informasi elektronik. Fasilitasi teknologi informasi diprioritaskan

agar implementasinya tepat sasaran serta dilakukan setahap demi setahap secara terus-menerus mengikuti siklus

hidup sistem informasi itu sendiri.

Berikut adalah fasilitasi yang sudah dilakukan oleh DI Yogyakarta dalam mendukung sistem informasi kesehatan

daerah :

Tabel 2. Daftar Aplikasi untuk Mendukung SIKDA

4. Penutup Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan ini adalah bahwa (a) Pengembangan SIKDA tidak bisa dilakukan sekaligus,

namun secara bertahap. (b) Sistem Informasi Kesehatan Daerah adalah sistem yang tidak berdiri sendiri, karena SIKDA

merupakan sub sistem dari Sistem informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS), oleh karena itu pengembangan SIKDA di DI

Yogyakarta mempertimbangkan kebutuhan informasi super sistemnya (SIKNAS)

Daftar Pustaka

1 HMN-WHO , “Indonesia Health Information System Review and Assessment “ (2007)

2 Puslitbang Kementrian Kesehatan RI, “Riset Fasilitas Kesehatan “ (2011)

Tahun Nama Aplikasi Tipe Pengguna

2011 – sekarang

Software Kartini LAPPUS Bank Data Dinkes Aplikasi Laporan SIRS SI Gizi RS online (info bed kosong RSUD)

Pencatatan dan pelaporan Pelaporan Pelaporan Pelaporan Pelaporan Informasi

Puskesmas, kab/kota/provinsi Puskesmas Provinsi Kab/kota/prov Kab/kota/prov Masyarakat

2012 Software Kesehatan Jiwa LAPPUS (Update)

Pelaporan Pelaporan

Puskesmas Puskesmas

2013 Software Simundu Software JAMKES

Pencatatan Pelaporan

Puskesmas Rumah Sakit

2014 Software Rujukan Maternal Software SI Kesling

Komunikasi Pelaporan

Bidan Kabupaten/Kota

2015 Web Kespro SPGDT Sintesa

Informasi Informasi Pencatatan

Provinsi Rumah Sakit Kab/kota/provinsi

31 35



SIKDA Terpadu Kabupaten Subang “Antara Harapan dan Kenyataan...” Maman, S.KM, M.PH

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat E-mail: [email protected]

Pendahuluan Sistem informasi kesehatan daerah merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat

dipisahkan dari sistem kesehatan di daerah. Kemajuan dan kemunduran sistem informasi

kesehatan daerah selalu berkorelasi dan mengikuti perkembangan sistem kesehatan,

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempengaruhi sistem pemerintahan

yang berlaku atau sebaliknya. Dengan sistem informasi kesehatan yang baik, akan

membuat masyarakat tidak buta dengan semua permasalahan kesehatan. Berdasarkan

kemajuan teknologi seharusnya pemerintah daerah dapat membentuk suatu sistem

informasi kesehatan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta tepat

guna, salah satunya adalah Kabupaten Subang. (http://kompasiana.com).

Sikda TerpaduKabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Laut

Jawa, Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Indramayu dan Sumedang. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang

merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Sejak dari generasi sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Subang memiliki keinginan mengembangkan sistem informasi

kesehatan, hal ini ditandai pernah menerapkan SP2TP, software profil kesehatan, pengembangan jaringan lokal kabel dan

jaringan lokal WiFi point to point namun dalam perjalanannya dengan berbagai hambatan dirasa kurang efektif bahkan tidak

berjalan.

Seiring dengan pengembangan Sikda Generik yang

dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI, penulis

pernah mengajukan penggunaan software melalui

aplikasi online, pernah juga mengikuti pelatihan di

Bandung. Sepulang pelatihan, penulis mencoba berkali-

kali melakukan simulasi dengan beberapa teman dan

akhirnya memberanikan diri untuk melakukan ujicoba

pada 5 (lima) Puskesmas. Hambatan yang kami temui

waktu itu adalah pada software, database, jaringan dan

SDM.

Dengan segala keterbatasan dan hambatan akhirnya

kami berpikir bagaimana mengurangi hambatan-

hambatan dimaksud. Salah satu terobosannya adalah

bagaimana mengembangkan atau menerapkan satu

sistem dan terpadu. Lahirlah gagasan pada sistem

36



Gambar 1. Skenario Jaringan Internet Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Teknologi Wireless LAN Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

online. Dengan sistem online dan terpadu berharap akan lebih terfokus pada satu server, satu jaringan dan satu software/

database selain SDM dibandingkan dengan mempersiapkan dan memelihara sistem offline. Sistem online yang diterapkan di

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang diberi nama Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terpadu (Sikda Terpadu). Sikda Terpadu

mulai dikembangkan di Kabupaten Subang sejak akhir 2014.

Sub Sistem Sikda Terpadu Sikda Terpadu merupakan sistem informasi kesehatan daerah yang terdiri dari 4 sub sistem, yaitu :

1. Sistem Informasi Puskesmas (SIP).

2. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3).

3. Sistem Informasi Manajemen Obat.

4. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Dengan Sistem Informasi Puskesmas diharapkan dapat terkomputerisasi secara terpadu pelayanan pasien di

Puskesmas, Puskesmas Pembantu bahkan Polindes. Pelayanan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan di poli umum,

gigi, KIA, tindakan di IGD, rawat inap, apotek dan kasir dengan hasil data penyakit, sebaran penyakit, pemetaan

penyakit menurut kecamatan dan desa, pengamatan penyakit, kunjungan sehat dll.

Dengan sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas diharapkan dapat terkomputerisasi dan terpadunya

pencatatan dan pelaporan program Puskesmas dan Dinas Kesehatan seperti data sasaran, laporan gizi, KIA,

Promosi Kesehatan, Imunisasi, Kesehatan Lingkungan, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit, Pelayanan

Kesehatan, Kesehatan Ibu dan Anak dll. Dalam sistem pelaporan ada otoritas input data dan bisa sharing atau

menggunakan data program lain sesuai kebutuhan. Puskesmas melakukan input, sementara Dinas Kesehatan

Kabupaten melakukan verifikasi, konfirmasi dan analisis data untuk menjadi informasi.

Dengan sistem manajemen obat terpadu diharapkan dapat terkomputerisasi dan terpadunya pencatatan dan

pengelolaan obat antara Instalasi Farmasi kabupaten/kota, gudang obat Puskesmas, obat di apotek Puskesmas dan

obat yang ada di Puskesmas pembantu dan Polindes, sehingga manajemen obat dapat dilakukan secara terpadu.

Kondisi obat di semua Puskesmas dapat dipantau dari kabupaten bahkan sampai stok obat di Polindes pun bisa

dipantau dari jarak jauh.

37



Gambar 2. Sub Sistem Sikda Terpadu

38



Gambar 3. Alur Pelayanan Puskesmas

Dengan sistem manajemen kepegawaian diharapkan terkomputerisasi dan terpadunya data kepegawaian

Puskesmas dan dinas kesehatan terutama untuk kebutuhan daftar pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK),

kenaikan golongan dan Nominatif Pensiun. Data kepegawaian ada hubungannya dengan tenaga kesehatan yang

melakukan pemeriksaan pada Sistem Informasi Puskesmas.

Sehingga dengan Sikda Terpadu diharapkan dapat menghubungkan semua Puskesmas dan jaringannya serta Dinas

Kesehatan Kabupaten selain rumah sakit secara online melalui jaringan internet. Sikda Terpadu juga diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan data, informasi, pelayanan kesehatan dan laporan

program kesehatan yang dapat diolah secara komputerisasi, realtime, dan up to date.

Harapan Sikda Terpadu online merupakan sebuah upaya lompatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan

kesehatan dasar, meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kesehatan melalui pemanfaatan teknologi

informasi.

Sikda Terpadu dirancang untuk memudahkan Puskesmas melakukan input data, analisis data, penemuan kasus, pengiriman

laporan ke berbagai pemegang program di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten. Dengan Sikda Terpadu diharapkan aliran

data dari level bidan di desa, Puskesmas sampai ke tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menjadi satu pintu. Sehingga

perkembangan data kesehatan bisa realtime, laporan tepat waktu, Profil Kesehatan bisa selesai tepat waktu, efektif, efisien dan

bermanfaat untuk penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan.

Betapa pentingnya migrasi dari pengelolaan data kesehatan secara manual, partial ke sistem komputer yang terpadu dan dapat

diakses secara langsung serta terus menerus.

Harapan lain dalam penerapan dan pengembangan Sikda Terpadu adalah :

a. Memiliki buku cetak biru, kebijakan dan komitmen yang tinggi.

b. Memenuhi kebutuhan seluruh komponen yang terkait dengan sistem informasi kesehatan di Kabupaten Subang

(Puskesmas, Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta dan Masyarakat).

c. Didukung oleh sarana komputer dan jaringan komputer yang cukup, baik jumlah maupun spesifikasinya.

d. Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan lingkungan organsisasi yang kondusif.

e. Secara terus menerus perlu dimonitoring, dievaluasi dan ditingkatkan kemampuannya.

Sarana komputer yang dibutuhkan dalam penerapan Sikda Terpadu meliputi komputer server, komputer client dan jaringan

pendukung. Dalam pengelolaan komputer server diharapkan tetap memperhatikan aspek keamanan, kehandalan, dukungan

listrik dan memiliki UPS ketika aliran listrik mati, pengkabelan yang memadai serta memiliki ruangan khusus server yang

dilengkapi dengan mesin pengatur suhu ruangan. Sementara komputer client adalah komputer para pengguna yang dapat

mengakses Sikda Terpadu yang terpasang pada komputer server.

Komputer client paling tidak memenuhi dari aspek jumlah disamping spesifikasi. Puskesmas membutuhkan komputer client

sekurang-kurangnya untuk loket pendaftaran, poli umum, poli gigi, poli KIA, IGD, apotek dan para pengelola program.

Tambahan jumlah komputer client sesuai dengan upaya lain yang dilakukan di Puskesmas seperti ruang rawat inap, ruang

Poned belum lagi berbicara bagaimana bidan di desa dapat memasukan data pelayanan kesehatan dari Polindes secara

langsung.

Dukungan jaringan komputer sangat penting karena semakin banyak aliran data, semakin banyak penggunanya maka

dukungan jaringan pun harus menyesuaikan. Harapan yang terkait dengan jaringan komputer adalah paket data internet yang

seimbang dengan transaksi data upload dan download (1:1), alat pengatur traffic paket data dan keamanan jaringan serta

dukungan tenaga IT.

Kondisi Sikda Terpadu Semangat dalam pengembangan Sikda Terpadu tidak sebanding dengan kondisi yang ada saat ini, di antaranya adalah :

a. Belum memiliki buku cetak biru terkait dengan pengembangan SIK, kebijakan belum maksimal serta komitmen semua

pihak relatif kurang.

b. Software belum memenuhi semua kebutuhan tetapi sangat mungkin untuk dikembangkan pada modul-modul lain seperti

sistem informasi rujukan terpadu, sistem informasi Jamkesda dan sistem informasi pelayanan kesehatan swasta di

Kabupaten Subang secara terpadu yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan, swasta dan masyarakat, sehingga

dihasilkan data penyakit, sebaran penyakit, pemetaan penyakit menurut kecamatan dan desa seperti ini.

Gambar 4. Penyebaran Penyakit Hipertensi Esensial Pasien Rawat Jalan di Kabupaten Subang

39



Gambar 5. Penyebaran Penyakit Hipertensi Esensial Pasien Rawat Jalan di Kabupaten Subang Kecamatan Kalijati

c. Dukungan sarana Sikda Terpadu masih sangat kurang, di antaranya adalah :

■ Rendahnya spesifikasi komputer server yang dimiliki (merek CPU kurang populer, processor intel xeon E5-2407,

RAM 8Gb), paket data internet asimetris hanya 1:5 Mbps (upload : download) sementara yang dibutuhkan untuk

upload-nya. Dapat dibayangkan sebuah sistem dipergunakan oleh banyak pengguna dengan paket data upload-nya

1 Mbps. Pengguna adalah 40 Puskesmas dan jaringannya. Dalam satu Puskesmas ada yang berfungsi untuk

pendaftaran, pemeriksaan di poli umum, poli gigi, poli KIA, IGD, ruang perawatan dan pengelola program belum

Bidan desa ada yang sudah mulai input dari desa.

■ Jumlah komputer dan spesifikasi komputer di Puskesmas sangat terbatas dan sebagian besar dipergunakan untuk

administrasi. Petugas menggunakan komputer secara bergantian sementara sistem sudah disiapkan menunjang

pelayanan online.

■ Jaringan komputer lokal di Puskesmas seadanya dengan paket data internet di Puskesmas rata-rata 512 Kbps -

1 Mbps bahkan beberapa Puskesmas tidak termasuk pada peta Telkom, di antaranya input data ada yang dilakukan

di rumah karyawan dengan cara kartu status pasien dari Puskesmas dibawa ke rumah.

d. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia pengguna Sikda Terpadu di Puskesmas relatif rendah. Tidak sedikit

Puskesmas yang menerapkan 1 (satu) orang sebagai operator Sikda Terpadu. Operator tersebut bekerja borongan di

antaranya bertugas memasukan data pendaftaran, pemeriksaan (keluhan, pemeriksaan fisik, diagnosa, resep obat),

pengeluaran obat di apotek dan rujukan belum lagi Puskesmas dengan tempat perawatan, IGD dan pelayanan lainnya.

Sementara operator dimaksud sebagian besar adalah tenaga sukarelawan yang identik dengan tidak jelas reward-nya

karena seluruh Puskesmas di Kabupaten Subang belum ada Puskesmas dengan status Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD). Realitas yang ada dimungkinkan karyawan di Puskesmas belum banyak yang mahir komputer, sarana

komputer yang kurang, kurang akses internet atau mungkin tidak ada reward-nya.

e. Monitoring dan evaluasi masih belum maksimal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Monitoring sebagian besar

dilaksanakan hanya melalui sistem, di antaranya sebatas pengecekan Puskesmas yang aktif, jumlah kunjungan pasien

dan monitoring penyakit menular. Sementara monitoring secara langsung ke Puskesmas, diskusi dengan operator,

Kepala Puskesmas jarang sekali dilakukan. Menarik untuk dapat dilakukan, ketika akan melakukan monitoring dan

40



evaluasi ke Puskesmas adalah menentukan tim yang akan turun, menyusun daftar cheklist, menentukan sasaran serta

menentukan target kegiatan. Tim yang turun setidaknya ada yang berhubungan dengan kepala Puskesmas, operator,

pengelola program dan ada juga yang behubungan dengan teknis Sikda Terpadu dan jaringan komputer pendukung.

Tidak sedikit kepala Puskesmas yang tidak menyadari (aware) dengan kehadiran Sikda Terpadu, tidak sedikit alasan

yang disampaikan kepala Puskesmas dan operator. Banyak alasan dapat diungkapkan sebagai bentuk penolakan

sistem, diantaranya yang berhubungan dengan komputer yang kurang, SDM kurang, tidak ada jaringan internet bahkan

ada yang menyatakan tidak ada signal operator celluller. Alasan tidak ada signal operator celluller relatif dimengerti di

era digital sekarang ini. Hampir seluruh lokasi Puskesmas di Kabupaten Subang dapat mengakses operator celluller.

Faktanya para karyawan di Puskesmas terbiasa menggunakan media sosial melalui smartphone-nya. Suatu Puskesmas

pernah menyampaikan alasan Sikda Terpadu tidak jalan karena tidak ada sinyal. Alasan tidak ada sinyal membuat

Sistem Informasi Puskesmas tidak digunakan, padahal logikanya adalah ketika smartphone dapat membuka media

sosial maka komputer Puskemas dapat membuka Sistem Informasi Puskesmas, bahkan Sistem Informasi Puskesmas

dapat dibuka menggunakan Smartphone.

Penutup Migrasi dari manual ke sistem informasi berbasis komputer ternyata tidak mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan

walaupun secara teori bahwa perilaku dapat berubah termasuk dalam penerimaan inovasi atau teknologi ke sistem sosial.

Namun demikian kiranya Sikda Terpadu bisa berjalan optimal jika memperoleh perhatian yang serius dari semua pihak, ada

rasa memiliki dan komitmen yang kuat dalam penerapannya. Penerapan Sikda Terpadu seyogyanya tidak hanya sebatas

melaksanakan kewajiban saja, tetapi harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh petugas kesehatan dan masyarakat.

41



www.kemkes.go.id

www.pusdatin.kemkes.go.id

daftar isi - kemkes.go.idsistem informasi puskesmas (sip) oleh: farida sibuea, skm, mscph ......

Documents