daftar isi - surabaya upload/kua-2018.pdf · bab 3 asumsi – asumsi dasar ... belanja daerah...
TRANSCRIPT
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
i
Tahun 2018
Daftar Isi .................................................................................. i
Daftar Tabel ............................................................................ ii
Daftar Gambar ........................................................................ iv
Bab 1 Pendahuluan ......................................................................... I - 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) ...........I - 1
1.2.Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA)... .........................I - 3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) ............................I - 3
Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro Daerah ........................................ II - 1
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada
Tahun 2016 dan 2017 ........................................................II - 1
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2018 ..........II - 9
Bab 3 Asumsi– Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ......................... III - 1
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah.......................................III - 1
3.2. Laju Inflasi ...........................................................................III - 2
3.3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ...III - 3
3.4. Investasi .............................................................................III - 6
Bab 4 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah IV - 1
4.1. Pendapatan Daerah ........................................................... IV - 2
4.2. Belanja Daerah. ................................................................. IV - 9
4.3. Pembiayaan Daerah. ......................................................... IV -126
Bab 5 Penutup ................................................................................... V - 1
DAFTAR ISI
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
ii
Tahun 2018
2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Menurut
Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2016 dan
Perkiraan Tahun 2017 ....................................................... II - 2
2.2. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun
2016 dan Perkiraan Tahun 2017 ........................................ II - 3
2.3. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun
2016 dan Perkiraan Tahun 2017 ........................................ II - 4
2.4. Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2012 –
2016 dan Perkiraan Tahun 2017 ........................................ II - 7
2.5. Realisasi dan Proyeksi ICOR di Kota Surabaya Tahun
2014 serta Perkiraan 2015 dan 2016 .................................. II - 8
2.6. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Surabaya, Jawa Timur
dan Nasional Tahun 2018 ................................................... II - 10
2.7. Proyeksi PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan
Usaha Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
dan Harga Konstan Tahun 2018 (dalam juta
Rp)............................. ......................................................... II - 11
2.8. Proyeksi Distribusi PDRB Kota Surabaya Menurut
Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga
Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018 (dalam
%)........................................................................................ II - 12
2.9. Proyeksi Tingkat Inflasi Surabaya, Jawa Timur dan
Nasional Tahun 2018 .......................................................... II - 13
3.1. Perkiraan Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
dan Harga Konstan Tahun 2017 - 2018 (dalam juta Rp) .... III - 4
DAFTAR TABEL
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
iii
Tahun 2018
3.2. Perkiraan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kota
Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun
2017 - 2018 (dalam %) ........................................................III - 6
3.3. Realisasi Nilai Investasi di Kota Surabaya Tahun 2012
s/d 2017 .............................................................................III - 7
3.4. Realisasi dan Proyeksi ICOR di Kota SurabayaTahun
2012 s/d 2014 serta perkiraan 2015 - 2016 .........................III - 9
4.1. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Surabaya Per Perangkat Daerah Tahun 2016 -
2018........................ ............................................................IV - 4
4.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016 - 2018 .....................................IV - 8
4.3. Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016 - 2018 ..............................................IV - 11
4.4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan Nasional .......IV - 20
4.5. Realisasi, Target dan Proyeksi Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2015-2018 ................................................................IV - 126
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
iv
Tahun 2018
2.1. Inflasi Kota Surabaya Tahun 2012 – 2016 dan
Perkiraan Tahun 2017 .................................................... II - 6
3.1. Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan
Nasional Tahun 2012 – 2016 dan Perkiraan Tahun
2017 ................................................................................ III - 2
DAFTAR GAMBAR
GAMBARGAMBAR
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Pendahuluan Bab I - 1
Tahun 2018
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara
berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki
sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu
dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses
pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah
tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang
menjadi pedoman dalam penyusunan (APBD).
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam
masa 1 (satu) Tahun Anggaran. APBD merupakan bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan sehingga
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan
efisien. Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA). Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hal ini
berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan
kegiatan baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan
kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam
PENDAHULUAN
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Bab I-2 Pendahuluan
Tahun 2018
kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran yang telah
tercantum pada RKPD.
Secara substansi KUA sebagaimana dimaksud memuat target
pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah Kota Surabaya untuk setiap urusan pemerintahan daerah
disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang
mendasarinya.
KUA Tahun Anggaran 2018 ini merupakan respon kebijakan
terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surabaya pada
Tahun Anggaran 2018 dengan mempertimbangkan kondisi
perekonomiannya.
Perkembangan kondisi perekonomian Kota Surabaya tetap menjadi
perhatian dalam penyusunan KUA ini, karena bagaimanapun juga
kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari
pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Surabaya ke
depan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya
fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat,
sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi
pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat
memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan
mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin
meningkatnya kesejahteraan warga Kota Surabaya.
Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk
menyusun kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan
pembiayaan daerah dalam KUA Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Pendahuluan Bab I - 3
Tahun 2018
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 adalah untuk :
1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Surabaya
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya atas
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam
RKPD Kota Surabaya Tahun 2018;
2. Menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Kota Surabaya Tahun 2018 meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Bab I-4 Pendahuluan
Tahun 2018
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;
12. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian
Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Pendahuluan Bab I - 5
Tahun 2018
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun
2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009;
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kerangka Ekonomi Makro Daerah Bab II - 1
Tahun 2018
2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA
TAHUN 2016 DAN 2017
Kondisi perekonomian Kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa
indikator makro ekonomi daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi,
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, perkembangan investasi,
ketenagakerjaan serta pendapatan dan ketimpangan regional.
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 masih
menunjukkan kinerja yang baik, dimana pencapaian pertumbuhan
ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 6,00 persen. Capaian
pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tersebut lebih baik dibanding
capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5,97 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kota Surabaya masih baik
ditengah kondisi perekonomian global.
Mencermati perkembangan terkini, pertumbuhan ekonomi Kota
Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan mengalami peningkatan
dibanding tahun 2016. Prospek perekonomian dunia diperkirakan akan
terus membaik meskipun masih terdapat resiko yang perlu dicermati.
Disamping itu, dukungan internal ekonomi yang kuat seperti tingginya
tingkat konsumsi rumah tangga, investasi dan kinerja perdagangan
diperkirakan mampu mendorong perekonomian Kota Surabaya tetap
tumbuh berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Bab II-2 Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Tahun 2018
Disamping itu, capaian kinerja perekonomian Kota Surabaya yang
selalu tinggi selama ini tidak terlepas dari kinerja basis perekonomian Kota
Surabaya yakni kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil
dan sepeda motor; industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan
makan minum. Berdasarkan perkembangan perkembangan tersebut maka
pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan
berada pada kisaran 5,9-6,3 persen.
Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017
Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016* 6,00
2017** 5,9 -6,3
Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2017 Keterangan:*)Angka Sementara **)data proyeksi Bappeko Surabaya
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kinerja perekonomian Kota Surabaya dapat dilihat melalui besaran
dari nilai tambah output dari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan
selama satu tahun, yang tercermin dari nilai PDRB baik berdasarkan
perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
Pada Tahun 2016 Kota Surabaya menghasilkan nilai PDRB ADHB
mencapai Rp451.486.791,00 juta. Perdagangan besar dan eceran, dan
reparasi mobil dan sepeda motor masih menjadi lapangan usaha dengan
kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB Kota Surabaya yaitu sebesar
Rp124.579.579,50 juta. Pada urutan ke dua kontribusi PDRB terbesar
adalah lapangan usaha industri pengolahan dengan nilai PDRB sebesar
Rp85.213.283,80 juta, diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi
dan makan minum yang memberikan kontribusi PDRB sebesar
Rp70.854.863,30 juta. Pada Tahun 2017 Kota Surabaya diperkirakan
menghasilkan nilai PDRB ADHB sebesar Rp504.369.488,95 juta.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kerangka Ekonomi Makro Daerah Bab II - 3
Tahun 2018
Tabel 2.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017
kategori Uraian 2016* 2017**
Juta (Rp) Juta (Rp)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 808.811,90 912.908,78
B Pertambangan dan Penggalian 29.145,20 31.262,17
C Industri Pengolahan 85.213.283,80 98.372.487,29
D Pengadaan Listrik dan Gas 2.144.720,80 2.098.536,70
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
678.586,70 769.554,23
F Konstruksi 45.103.247,10 51.502.242,11
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
124.579.579,50 137.491.996,59
H Transportasi dan Pergudangan 23.647.508,70 26.479.398,17
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 70.854.863,30 77.269.405,71
J Informasi dan Komunikasi 24.457.105,40 27.518.137,15
K Jasa Keuangan dan Asuransi 24.105.835,20 26.681.145,97
L Real Estate 11.614.141,30 12.361.421,97
M,N Jasa Perusahaan 10.926.169,80 12.193.741,63
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
6.221.289,50 6.859.425,05
P Jasa Pendidikan 11.036.182,80 12.962.295,37
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.389.778,00 3.782.771,17
R,S,T,U Jasa lainnya 6.676.541,90 7.082.758,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 451.486.791,00 504.369.488,95
Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2017 Keterangan :*)Angka Sementara **)data proyeksi Bappeko Surabaya
Sama seperti pola PDRB ADHB Kota Surabaya yang diperkirakan
mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK juga diperkirakan
meningkat yang mulanya sebesar Rp343.652.595,00 juta pada Tahun
2016 menjadi sebesar Rp365.520.600,22 juta pada Tahun 2017.
Peningkatan tersebut diperkirakan disumbang oleh peningkatan seluruh
kategori lapangan usaha. Berdasarkan komponenya, perdagangan besar
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan dan
penyediaan akomodasi dan makan minum masih menjadi kategori
penyumbang tertinggi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Bab II-4 Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Tahun 2018
Tabel 2.3 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017
kategori Uraian 2016* 2017**
Juta (Rp) Juta (Rp)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 570.789,40 620.532,95
B Pertambangan dan Penggalian 20.028,10 21.189,37
C Industri Pengolahan 66.582.825,60 72.045.401,93
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.514.658,20 1.693.212,82
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
528.322,40 577.553,71
F Konstruksi 33.864.739,10 35.836.873,54
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
97.443.597,60 104.119.428,13
H Transportasi dan Pergudangan 16.569.183,70 18.067.358,40
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 49.881.297,70 52.416.782,96
J Informasi dan Komunikasi 22.421.127,20 23.543.750,01
K Jasa Keuangan dan Asuransi 17.184.785,50 16.790.891,48
L Real Estate 9.145.630,80 9.892.025,20
M,N Jasa Perusahaan 7.761.412,10 8.395.445,74
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4.384.611,60 4.563.254,75
P Jasa Pendidikan 8.052.649,00 8.504.951,55
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.649.121,80 2.847.151,16
R,S,T,U Jasa lainnya 5.077.815,10 5.584.796,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 343.652.595,00 365.520.600,22
Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2017 Keterangan :*)Angka Sementara **)data proyeksi Bappeko Surabaya
2.1.3. Inflasi
Perkembangan harga di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir
menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung terkendali.
Meskipun selama 2 (dua) tahun inflasi Kota Surabaya cukup tinggi,
dimana pada tahun 2013 dan 2014 inflasi Kota Surabaya mencapai angka
7 persen. Meskipun demikian pada tahun berikutnya yaitu pada tahun
2015 dan 2016 inflasi Kota Surabaya cukup terkendali. Oleh karena perlu
adanya upaya yang berkesinambungan oleh Pemerintah Kota Surabaya
agar stabilitas harga tetap stabil.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kerangka Ekonomi Makro Daerah Bab II - 5
Tahun 2018
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 Kota
Surabaya mengalami inflasi sebesar 3,22 persen yang mengalami
penurunan dibandingkan inflasi pada tahun 2015 sebesar 3,43 persen.
Meskipun pada tahun 2016 capaian inflasi Kota Surabaya masih lebih
tinggi dibanding dengan capaian inflasi Provinsi sebesar 2,74 persen serta
capaian inflasi Nasional yang sebesar 3,02 persen, namun pengendalian
inflasi di Kota Surabaya sudah dapat dikatakan cukup baik, yakni masih
dalam sasaran inflasi yang telah ditetapkan yaitu 4 persen ± 1 persen.
Lebih tingginya inflasi Kota Surabaya dibanding inflasi Jawa Timur dan
Nasional dapat dikatakan cukup wajar dimana capaian Provinsi dan
Nasional merupakan capaian rata-rata akumulasi dari inflasi
Kabupaten/Kota yang masing-masing memiliki capaian yang bervariasi.
Sebaliknya, capaian inflasi Kota Surabaya yang sedikit lebih tinggi
dipengaruhi oleh karakteristik Kota Surabaya yang cukup berbeda dengan
karakteristik Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur dan Nasional seperti
jumlah penduduk, komposisi pemakaian listrik dan bahan bakar, fasilitas
pendidikan, tingkat daya beli, ketersediaan komoditi pangan dan
aksesibilitas serta faktor lainnya.
Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan akan lebih
tinggi dibanding capaian inflasi di tahun 2016 namun diperkirakan dan
diupayakan masih dalam sasaran inflasi Nasional yaitu pada kisaran
4,0-5,0 persen. Hal tersebut didasarkan pada histori capaian inflasi Kota
Surabaya secara kumulatif hingga bulan April 2017 yang telah mencapai
angka 2,09 persen sehingga di akhir tahun 2017 inflasi Kota Surabaya
diperkirakan lebih besar dari 4 (empat) persen. Disamping itu, tekanan
inflasi kelompok administered price seperti pencabutan subsidi listrik serta
kenaikan harga BBM yang berpontensi turut mendorong inflasi Kota
Surabaya lebih tinggi pada tahun 2017.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Bab II-6 Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Tahun 2018
Gambar 2.1 Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2012-2016 dan Perkiraan Tahun 2017
Sumber : BPS Kota Surabaya 2017 dan Bappeko Surabaya
2.1.4. Investasi
Keberhasilan kinerja perekonomian Kota Surabaya tidak terlepas
dari unsur-unsur penunjangnya. Salah satu unsur tersebut adalah
kontribusi investasi dalam mendorong pembangunan Kota Surabaya.
Peningkatan pembangunan tersebut selanjutnya mendorong pertumbuhan
ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Bentuk investasi yang ditanamkan berasal baik dari Penanaman Modal
Asing (PMA) maupun Penanaman Modal dari Dalam Negeri (PMDN).
Berdasarkan data Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman
Modal (BKPPM) Kota Surabaya, pada tahun 2016 realisasi investasi di
Kota Surabaya yang berasal dari penanaman modal domestik sebesar
Rp1.071.690.000.000,- yang capaiannya lebih tinggi dibanding dengan
realisasi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp828.416.500.000,-. Hal yang
sama terjadi pada investasi yang berasal dari penanaman modal asing
yang mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar USD74.470.000
yang semula sebesar USD14.675.100 pada tahun 2015.
4,39
7,52 7,90
3,43 3,22 4,0-5,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kerangka Ekonomi Makro Daerah Bab II - 7
Tahun 2018
Berdasarkan perkembangan terkini, realisasi investasi Kota
Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp850.000.000.000,-
yang berasal dari penanaman modal dalam negeri, sedangkan investasi
yang berasal dari penanaman modal asing pada tahun 2017 diperkirakan
mencapai USD45.000.000.
Tabel 2.4 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2012-2016 dan Perkiraan Tahun 2017
Tahun Jumlah Penanaman Modal
PMDN PMA
2012 Rp4.396.363.620.332 USD12.176.402
Rp298.717.956.292
2013 Rp490.271.432.498 USD23.815.769
Rp91.883.698.021
2014 Rp639.625.900.000 USD45.294.933
Rp-
2015 Rp828.416.500.000 USD14.675.100
Rp-
2016* Rp1.071.690.000.000 USD74.470.000
Rp-
2017** Rp850.000.000.000 USD45.000.000
Rp- Sumber : BKPPM Kota Surabaya 2017
Keterangan : **) data proyeksi BappekoSurabaya
Salah satu indikator yang berkaitan dengan investasi yang bisa
digunakan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan
adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Besaran ICOR dapat
memperlihatkan seberapa banyak tambahan investasi diperlukan untuk
menghasilkan tambahan 1 (satu) unit usaha. Oleh karena itu besaran
ICOR dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan
investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan pada masa
yang akan datang.
Selain itu, analisis besaran ICOR dapat digunakan untuk melihat
produktivitas dan efisiensi dari investasi yang dilakukan. Semakin kecil
nilai ICOR semakin besar pula efisiensi dan produktivitas dari investasi
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Bab II-8 Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Tahun 2018
yang ditanamkan. Investasi yang sama pada suatu perekonomian dengan
ICOR yang lebih rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
semakin tinggi.
Nilai ICOR Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 3,79.
Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Harrod dan Domar bahwa
angka ICOR yang dianggap memiliki investasi baik yaitu antara 3–4.
Mencermati teori tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi di Kota
Surabaya pada tahun 2014 lebih efisiensi dibanding investasi pada tahun
2015. Realisasi dan proyeksi ICOR Kota Surabaya terangkum dalam tabel
berikut.
Tabel 2.5 Realisasi dan Proyeksi ICOR di Kota Surabaya
Tahun 2014 Serta Perkiraan 2015 dan 2016
Sumber : BPS Kota Surabaya 2017 Keterangan : **) data proyeksi Bappeko Surabaya
2.1.5. PDRB per Kapita
PDRB per kapita Kota Surabaya terus mengalami peningkatan,
searah dengan terus meningkatnya nilai PDRB secara keseluruhan baik
PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. Pada tahun 2016 nilai PDRB per
kapita ADHB sebesar Rp156, 86 juta yang lebih tinggi dibanding dengan
pendapatan regional per kapita Kota Surabaya ADHB tahun 2015 sebesar
Rp141,52 juta. Sementara berdasarkan perhitungan harga konstan, nilai
PDRB perkapita Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar Rp119,26 juta
yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yakni sebesar
Rp112,96 juta.
Berdasarkan data tersebut maka capaian PDRB perkapita Kota
Surabaya diperkirakan masih meningkat seiring dengan peningkatan
besaran PDRB ADHB dan PDRB ADHK. Terus meningkatnya PDRB per
Tahun I C O R
2014 3,79
2015* 4,30
Proyeksi 2016** 3,0-4,0
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kerangka Ekonomi Makro Daerah Bab II - 9
Tahun 2018
kapita memberikan indikasi pertumbuhan ekonomi mengalami
pertumbuhan yang positif.
2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2018
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2018 diperkirakan
mengalami pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,4 persen 7,0 persen.
Dari sisi permintaan, peningkatan konsumsi masyarakat diperkirakan
masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
Sedangkan peningkatan konsumsi didorong oleh membaiknya persepsi
masyarakat terhadap kinerja perekonomian secara keseluruhan. Dari sisi
investasi dan perdagangan luar negeri juga diperkirakan memberikan
kinerja yang baik selaras dengan prospek ekonomi Kota Surabaya yang
masih menarik investor serta menurunnya harga beberapa harga
komoditas ekspor.
Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada
tahun 2018 didorong oleh kategori lapangan usaha unggulan Kota
Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil
dan sepeda motor; industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan
makan minum. Ketiga kategori tersebut diperkirakan tetap tumbuh tinggi
didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, yang tertuang
dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2018
sebesar 6,0 persen–6,5 persen. Namun mencermati perkembangan
perekonomian saat ini yang mengalami perbaikan, maka pertumbuhan
ekonomi Kota Surabaya pada Tahun 2018 diperkirakan sebesar
6,4 persen–7,0 persen. Secara rinci perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota
Surabaya, Jawa Timur dan Nasional tahun 2018 terangkum dalam tabel
berikut:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Bab II-10 Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Tahun 2018
Tabel 2.6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018
No. Wilayah Pertumbuhan
Ekonomi
1. Surabaya* 6,4% - 7,0%.
2. Jawa Timur** 5,61%-5,96%
3. Nasional*** 5,4%-6,1% Sumber:**) Data Proyeksi Bappeko Surabaya,2017 **) Paparan Musrenbang Jawa Timur RKPD 2018 ***) Paparan Menteri Keuangan Draft RAPBN 2018
2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pada tahun 2018 Kota Surabaya diperkirakan menghasilkan nilai
PDRB ADHB sebesar Rp561.884.466,72 juta. Perdagangan besar dan
eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan masih menjadi
lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB Kota
Surabaya pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp153.333.670,96 juta. Pada
urutan kedua kontribusi PDRB ADHB terbesar adalah lapangan usaha
industri pengolahan dengan nilai Rp109.676.557,61 juta, diikuti oleh
lapangn usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang
memberikan kontribusi PDRB sebesar Rp85.965.744,44 juta. Secara rinci
nilai PDRB ADHB dan ADHK disajikan dalam Tabel 2.7 sebagai berikut.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kerangka Ekonomi Makro Daerah Bab II - 11
Tahun 2018
Tabel 2.7 Proyeksi PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018
(dalam Juta Rp)
No Sektor 2018**
ADHB ADHK
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
983.268,32 642.196,87
2 Pertambangan dan Penggalian 44.949,41 23.526,14
3 Industri Pengolahan 109.676.557,61 76.635.493,52
4 Pengadaan Listrik dan Gas 2.584.591,01 1.790.367,04
5 Pengadaan Air, Pengelola Sampah, Limbah dan Daur Ulang
898.988,18 622.736,36
6 Kontruksi 57.591.430,10 38.142.602,16
7 Perdgangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor
153.333.670,96 110.847.072,40
8 Transportasi dan Pergudangan 29.610.423,08 19.149.143,12
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
85.965.744,44 55.734.904,38
10 Informasi dan Komunikasi 30.453.224,50 25.026.217,54
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 29.666.609,84 18.098.275,51
12 Real Estate 13.709.569,70 10.547.597,13
13 Jasa Perusahaan 13.484.822,66 8.990.756,22
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahnan dan Jaminan
7.585.212,74 4.826.206,80
15 Jasa Pendidikan 14.271.437,31 9.107.519,29
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
4.101.633,56 2.950.213,51
17 Jasa Lainnya 7.922.333,31 5.865.398,11
PDRB 561.884.466,72 389.210.266,10
Sumber: **) Data Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017
Selaras dengan PDRB ADHB yang diperkirakan mengalami
peningkatan pada tahun 2018, PDRB ADHK Kota Surabaya juga
diperkirakan mengalami peningkatan. Sama seperti pola historinya, 3
(tiga) kategori utama yakni kategori perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan serta penyediaan
akomodasi makan dan minum diperkirakan masih memberikan kontribusi
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Bab II-12 Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Tahun 2018
tertinggi terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya. Secara rinci nilai ADHK
disajikan dalam Tabel 2.8 sebagai berikut.
Tabel 2.8 Proyeksi Distribusi PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018
(dalam %)
No Sektor 2018**
ADHB ADHK
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,18 0,17
2 Pertambangan dan Penggalian 0,01 0,06
3 Industri Pengolahan 19,52 19,69
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,46 0,46
5 Pengadaan Air, Pengelola Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,16 0,16
6 Kontruksi 10,25 9,80
7 Perdgangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor
27,29 28,48
8 Transportasi dan Pergudangan 5,27 4,92
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
15,30 14,32
10 Informasi dan Komunikasi 5,42 6,43
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 5,28 4,65
12 Real Estate 2,44 2,71
13 Jasa Perusahaan 2,40 2,31
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahnan dan Jaminan
1,35 1,24
15 Jasa Pendidikan 2,54 2,34
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,73 0,76
17 Jasa Lainnya 1,41 1,51
PDRB 100.00 100,00
Sumber: **) Data Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017
2.2.3. Inflasi
Mengacu pada sasaran inflasi nasional maka inflasi Kota Surabaya
pada tahun 2018 diperkirakan pada kisaran 3,5 persen-4,5 persen dengan
asumsi tidak ada gejolak inflasi akibat dari kebijakan pusat ditengah
kondisi perekonomian global yang tidak stabil. Perkiraan inflasi Kota
Surabaya, Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2018 terangkum dalam
Tabel berikut.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kerangka Ekonomi Makro Daerah Bab II - 13
Tahun 2018
Tabel 2.9 Proyeksi Tingkat Inflasi
Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018
No. Wilayah Inflasi
1. Surabaya 3,5 % - 4,5 %
2. Jawa Timur 3,5 % - 4,5 %
3. Nasional 3,5 % - 4,5 %
Sumber: **) Data Proyeksi Bappeko Surbaya 2017
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Asumsi- Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Bab III - 1
Tahun 2018
3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, pendapatan Kota Surabaya terdiri
dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah),
Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2018
adalah sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya diperkirakan sekitar 6,4 persen -
7,0 persen
b. Tingkat inflasi Kota Surabaya diperkirakan sekitar 3,5 persen -
4,5 persen;
c. PDRB Kota Surabaya menurut lapangan usaha tahun dasar 2010
diperkirakan sekitar Rp561.884.466,72 juta (ADHB) dan sekitar
Rp389.210.266,10 juta (ADHK);
d. Tax ratio Kota Surabaya diperkirakan sekitar 0,84 persen;
e. Kebutuhan investasi Kota Surabaya diperkirakan sekitar
Rp117.659.314,38 juta;
f. Total pendapatan daerah sekitar Rp8,119,1 miliar;
ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Asumsi- Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Bab III - 2
Tahun 2018
g. Total belanja daerah sekitar Rp9.108,1 miliar;
h. Defisit anggaran sekitar Rp988,9 miliar.
3.2. LAJU INFLASI
Secara histori, perkembangan inflasi Kota Surabaya dalam kurun
waktu Tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi, namun cenderung
menurun. Pada tahun 2012 inflasi Kota Surabaya sebesar 4,39 persen
yang selanjutnya mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2013
menjadi sebesar 7,52 persen dan meningkat kembali pada tahun 2014
mencapai 7,90 persen. Pada tahun 2015 inflasi Kota Surabaya mengalami
penurunan signifikan menjadi 3,43 persen dan stabil terkendali hingga
tahun 2016 sebesar 3,22 persen.
Gambar 3.1 Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2012-2016 dan Perkiraan Tahun 2017
Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya
**)Data proyeksi,diolah, 2017
Berdasarkan komponen pembentuk inflasi Kota Surabaya pada
tahun 2016 utamanya disumbang oleh inflasi pada kelompok inti
(coreinflation) kemudian kelompok bergejolak (volatile food) sementara
kelompok harga diatur pemerintah pusat (administered price) pada tahun
ini menjadi pereda tekanan inflasi. Tekanan inflasi pada kelompok inti
4,3
9 7
,52
7,9
3,4
3
3,2
2
4,0
-5,0
4,5
7,5
9
7,7
7
3,0
8
2,7
4
4,0
-5,0
4,3
8,3
8
8,3
6
3,3
5
3,0
2
4,0
-5,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Infl
asi (
dal
am p
erse
n)
Tahun
Surabaya
Jawa Timur
Nasional
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Asumsi- Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Bab III - 3
Tahun 2018
bersumber dari kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi dan sekolah
dasar serta kenaikan sewa rumah dan kenaikan upah tukang bukan
mandor. Adapun tekanan inflasi dari kelompok volatile food bersumber dari
komoditas bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan gula pasir.
Adapun tekanan inflasi dari adminstered price yang bersumber dari
kenaikan harga rokok. Meskipun demikian, adanya tekanan dari kelompok
inti dan kelompok bergejolak mampu tertahan oleh deflasi pada kelompok
administered price seiring menurunnya harga BBM dan tarif telepon
seluler. Mencermati perkembangan harga tersebut maka inflasi Kota
Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen-
5,0 persen. Selengkapnya terkait kondisi inflasi Kota Surabaya, Jawa
Timur dan Nasional terangkum dalam Gambar 3.2.
3.3. PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan masih
tetap menunjukkan perkembangan yang positif, dimana produktivitas
ekonomi Kota Surabaya yang tercermin dari nilai Produk Domestik
Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar
Rp504.369.488,95 juta. Kategori lapangan usaha perdagangan besar dan
eceran reparasi mobil merupakan lapangan usaha utama perekonomian
Kota Surabaya yang menopang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2017
kategori tersebut diperkirakan menghasilkan PDRB sebesar
Rp137.491.996,59 juta. Potensi jumlah penduduk yang banyak diiringi
tingkat konsumsi tinggi telah mendorong akselerasi kategori lapangan
usaha perdagangan besar eceran reparasi mobil dan sepeda motor setiap
tahunnya meningkat sehingga pada tahun 2018 kategori lapangan usaha
utama Kota Surabaya tersebut diperkirakan menghasilkan PDRB sebesar
Rp153.333.670,96 juta. Kategori terbesar selanjutnya yang memberikan
kontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori industri
pengolahan dengan kontribusi sebesar Rp98.372.487,29 juta dan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Asumsi- Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Bab III - 4
Tahun 2018
penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp77.269.405,71 juta
terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya.
Dari sisi perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), nilai PDRB
Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku yang konsisten menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Oleh
karena itu pada tahun 2017 PDRB ADHK Kota Surabaya diperkirakan
sebesar Rp365.520.600,22 juta dan diperkirakan meningkat kembali pada
tahun 2018 sebesar Rp389.210.266,10 juta sebagaimana yang
ditunjukkan pada tabel 3.1.
Tabel. 3.1 Perkiraan Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 dan Harga Konstan Tahun 2017-2018
(dalam juta Rp)
No Lapangan Usaha 2017** 2018**
ADHB ADHK ADHB ADHK
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
912.908,78 620.532,95 983.268,32 642.196,87
2 Pertambangan dan Penggalian 31.262,17 21.189,37 44.949,41 233.526,14
3 Industri Pengolahan 98.372.487,29 72.045.401,93 109.676.557,61 76.635.493,52
4 Pengadaan Listrik dan Gas 2.098.536,70 1.693.212,82 2.584.591,01 1.790.367,04
5 Pengadaan Air, Pengelola Sampah, Limbah dan Daur Ulang
769.554,23 577.553,71 898.988,18 622.736,36
6 Kontruksi 51.502.242,11 35.836.873,54 57.591.430,10 38.142.602,16
7 Perdgangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor
137.491.996,59 104.119.428,13 153.333.670,96 110.847.072,40
8 Transportasi dan Pergudangan 26.479.398,17 18.067.358,40 29.610.423,08 19.149.143,12
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
77.269.405,71 52.416.782,96 85.965.744,44 55.734.904,38
10 Informasi dan Komunikasi 27.518.137,15 23.543.750,01 30.453.224,50 25.026.217,54
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 26.681.145,97 16.790.891,48 29.666.609,84 18.098.275,51
12 Real Estate 12.361.421,97 9.892.025,20 13.709.569,70 10.547.597,13
13 Jasa Perusahaan 12.193.741,63 8.395.445,74 13.484.822,66 8.990.756,22
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahnan dan Jaminan
6.859.425,05 4.563.254,75 7.585.212,74 4.826.206,80
15 Jasa Pendidikan 12.962.295,37 8.504.951,55 14.271.437,31 9.107.519,29
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
3.782.771,17 2.847.151,16 4.101.633,56 2.950.213,51
17 Jasa Lainnya 7.082.758,91 5.584.796,51 7.922.333,31 5.865.398,11
PDRB 504.369.488,95 365.520.600,22 561.884.466,72 389.210.266,10
Sumber :**)Data proyeksiBappeko Surabaya, 2017
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Asumsi- Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Bab III - 5
Tahun 2018
Struktur perekonomian Kota Surabaya masih tetap sama dengan
tahun sebelumnya, dimana Sektor ekonomi yang paling besar memberikan
kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya baik pada perhitungan PDRB
ADHB dan PDRB ADHK adalah kategori perdagangan, hotel dan restoran,
industri pengolahan dan penyedia akomodasi dan makan minum. Ketiga
kategori lapangan terebut masih memberikan kontribusi diatas 60 persen
terhadap total pembentukan PDRB Kota Surabaya
Peran lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor dalam memacu perekonomian Kota
Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 27,26 persen terhadap
PDRB ADHB Kota Surabaya. Kemudian disusul sektor industri
pengolahan sebesar 19,50 persen dan selanjutnya adalah sektor
penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,32 persen.
Kategori lapangan usaha yang juga memberikan kontribusi tinggi
terhadap PDRB Kota Surabaya adalah kategori kontruksi. Pertumbuhan
kontruksi di Kota Surabaya tumbuh pesat seiring perkembangan
pembangunan fisik yang mencakup segala aspek di setiap wilayah Kota
Surabaya seperti pembangunan perumahan, pertokoan dan pusat-pusat
perbelanjaan yang menyebar hampir diseluruh wilayah Kota Surabaya ikut
mendorong sektor ini semakin berkembang. Disamping itu tingginya peran
kategori lapangan usaha konstruksi ini diakselerasi oleh pengembangan
pembangunan infrasktruktur oleh pemerintah Kota Surabaya sehingga
pada tahun 2017 kategori kontruksi diperkirakan memberikan kontribusi
sebesar 10,21 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya.
Hingga tahun 2018 perekonomian Kota Surabaya diperkirakan terus
menunjukkan geliat ekonomi yang tumbuh pesat, dimana struktur ekonomi
diperkirakan masih didominasi oleh kategori lapangan usaha yang
berbasis perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, keempat kategori yakni
kategori perdagangan besar eceran dan sepeda motor, industri
pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Asumsi- Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Bab III - 6
Tahun 2018
industri diperkirakan masih akan memberikan kontribusi yang tinggi setiap
tahunnya.
Tabel. 3.2 Perkiraan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2017-2018 (dalam %)
No Lapangan Usaha 2017** 2018**
ADHB ADHK ADHB ADHK
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
0,18 0,17 0,18 0,16
2 Pertambangan dan Penggalian 0,01 0,01 0,01 0,01
3 Industri Pengolahan 19,50 19,71 19,52 19,69
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,42 0,46 0,46 0,46
5 Pengadaan Air, Pengelola Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,15 0,16 0,16 0,16
6 Kontruksi 10,21 9,80 10,25 9,80
7 Perdgangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor
27,26 28,49 27,29 28,48
8 Transportasi dan Pergudangan 5,25 4,94 5,27 4,92
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
15,32 14,34 15,30 14,32
10 Informasi dan Komunikasi 5,46 6,44 5,42 6,43
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 5,29 4,59 5,28 4,65
12 Real Estate 2,45 2,71 2,44 2,71
13 Jasa Perusahaan 2,42 2,30 2,40 2,31
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahnan dan Jaminan
1,36 1,25 1,35 1,24
15 Jasa Pendidikan 2,57 2,33 2,54 2,34
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
0,75 0,78 0,73 0,76
17 Jasa Lainnya 1,40 1,53 1,41 1,51
**)Data proyeksiBappeko Surabaya, 2017
3.4. INVESTASI
Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang terus menujukkan kinerja
positif salah satunya juga didorong oleh kinerja investasi menjadi salah
satu faktor yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Asumsi- Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Bab III - 7
Tahun 2018
Peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong
perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi
secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan
meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh
karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan
menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Sehingga dalam upaya
menumbuhkan perekonomian Pemerintah Kota Surabaya senantiasa
terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar
dapat menggairahkan investasi.
Seperti nampak pada Tabel 3.3 perkembangan investasi di Kota
Surabaya selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun memiliki
kecenderungan yang meningkat. Artinya kepercayaan investor terhadap
prospek ekonomi Kota Surabaya ke depan tetap menjanjikan. Pada tahun
2016 realisasi investasi yang berasal dari penanaman modal dalam negeri
sebesar Rp1.071.690.000.000,-. Sementara realisasi penanaman modal
luar negeri pada tahun 2016 sebesar USD74.470.000. Mencermati
perkembangan tersebut maka investasi Kota Surabaya pada tahun 2017
diperkirakan sebesar ± Rp850.000.000.000 yang berasal dari penanaman
modal dalam negeri dan sebesar ± USD45.000.000 berasal dari
penanaman modal asing. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 3.3
berikut.
Tabel 3.3 Realisasi Nilai Investasi di Kota Surabaya
Tahun 2012 s/d 2017
Tahun Jumlah Penanaman Modal
PMDN PMA
2012 Rp4.396.363.620.332 USD12.176.402
Rp298.717.956.292
2013 Rp490.271.432.498 USD23.815.769
Rp91.883.698.021
2014 Rp639.625.900.000 USD45.294.933
Rp-
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Asumsi- Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Bab III - 8
Tahun 2018
Tahun Jumlah Penanaman Modal
PMDN PMA
2015 Rp828.416.500.000 USD14.675.100
Rp-
2016 Rp1.071.690.000.000 USD74.470.000
Rp-
2017** Rp850.000.000.000 USD45.000.000
Rp- Sumber : BKPPM, 2017 Keterangan : **) data proyeksi Bappeko Surabaya
Semakin meningkatnya jumlah investasi yang ditanamkan di
Kota Surabaya mencerminkan semakin berkembangannya
perekonomian Kota Surabaya. Meskipun kondisi tersebut dinilai baik,
namun perlu dilakukan evaluasi terkait produktivitas dan efisiensi dari
investasi yang dilakukan dengan menggunakan indikator Incremental
Capital Output Ratio (ICOR). Besaran ICOR menggambarkan seberapa
banyak tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan
tambahan 1 (satu) unit usaha. Oleh karena itu besaran ICOR digunakan
untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai
target pertumbuhan yang ditetapkan pada masa yang akan datang.
Semakin kecil nilai ICOR semakin besar pula efisiensi dan produktivitas
dari investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR
maka semakin rendah tingkat efisiensi dan produktivitas dari Investasi
yang ditanamkan.
Nilai ICOR Kota Surabaya sejak tahun 2011 hingga 2015 secara
lengkap dapat dilihat dalam tabel 3.4. Seperti yang nampak pada tabel
tersebut nilai ICOR Kota Surabaya secara rata-rata selama tahun 2011-
2015 berada pada kisaran angka 3. Angka tersebut mengindikasikan
bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya sudah
cukup efisien. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh
Harrod dan Domar bahwa angka ICOR yang dianggap memiliki
investasi yang baik antara 3 – 4.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Asumsi- Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Bab III - 9
Tahun 2018
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi ICOR Kota Surabaya
Tahun 2012 s/d 2014 serta Perkiraan 2015-2016
Sumber : BPS Kota Surabaya 2017, Keterangan: **) data proyeksi Bappeko Surabaya.
Tahun I C O R
2012 3,83
2013 3,61
2014 3,79
2015* 4,30
2016** 3,0-4,0
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-1
Tahun2018
Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2018 ditentukan dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta rencana pada
dokumen RPJMD, perkembangan kondisi eksisting sampai dengan realisasi
Tahun 2016 dan estimasi perkembangan Tahun 2017.
Penentuan kebijakan pendapatan Kota Surabaya pada Tahun 2018
dengan mempertimbangkan kebijakan umum pendapatan daerah dalam
RPJMD 2016-2021 yaitu diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan
daerah. Hal tersebut dilakukan agar dapat mendorong peranan investasi
masyarakat dalam pembangunan daerah dengan meminimalisir kendala yang
menghalangi. Selain peningkatan investasi dan daya saing, penentuan
kebijakan pendapatan Kota Surabaya juga melihat dari realisasi pendapatan
Kota Surabaya pada Tahun 2016 (PAD dan Dana Perimbangan) yang lebih
besar dibanding target APBD Tahun 2016 (murni) serta melihat target
pendapatan Tahun 2017 (murni). Sehingga proyeksi pendapatan Tahun 2018
dilakukan penyesuaian terhadap angka proyeksi Tahun 2018 dalam RPJMD
2016-2021.
Disamping itu, sejalan dengan membaiknya perekonomian global,
pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan membaik. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada Tahun 2018 yang tertuang dalam RAPBN Tahun 2018
diperkirakan sebesar 5,4 persen-6,1persen dan sasaran inflasi Nasional pada
Tahun 2018 sebesar 3,5 persen ± 1 persen. Dengan mempertimbangkan
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DANPEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-2
Tahun2018
kondisi tersebut sekaligus melihat kekuatan ekonomi internal Kota Surabaya
maka perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada Tahun 2018
mengalami penyesuaian menjadi tumbuh pada kisaran 6,4 persen-7,0 persen
yang mulanya diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,0 persen-6,5 persen.
Indikator makro lain yaitu inflasi juga mengalami penyesuaian dimana pada
Tahun 2018 diperkirakan sebesar 4 persen + 1 persen menjadi 3,5 persen + 1
persen pada Tahun 2018. Sehingga atas indikator-indikator tersebut,
Pendapatan Kota Surabaya pada Tahun 2018 sebesar Rp8.119.196.512.150,-.
Penentuan Kebijakan Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 tidak
terlepas dari amanat nasional dan program – program penunjang visi – misi
Walikota Surabaya sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2016 –
2021 yang terangkum dalam 4 perspektif yaitu (1) perspektif masyarakat atau
layanan, (2) perspektif birokrasi (proses internal), (3) perspektif kelembagaan
dan (4) perspektif keuangan. Disamping itu, penentuan prioritas pembangunan
daerah Kota Surabaya Tahun 2018 juga mempertimbangkan kendala atau
permasalahan kota yang masih ada misalnya terkait pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, transportasi, perekonomian, keamanan, kenyamanan dan
sebagainya.
4.1 PENDAPATAN DAERAH4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah Kota Surabaya terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya meliputi pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah
Kota Surabaya tahun 2018 diarahkan pada:
1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip
profesionalitas, efisiensi dan transparan;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-3
Tahun2018
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep
pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan
sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan
pembayaran kepada masyarakat ;
3. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan
daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi
daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari
sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
5. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata
kelola BUMD yang efektif dan efisien.
4.1.2 Target Pendapatan DaerahPendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar
Rp6.825.754.275.892,- dan target tahun 2017 sebesar Rp7.582.087.098.432,-
maka proyeksi pada tahun 2018 sebesar Rp8.119.196.512.149,- atau
meningkat sebesar Rp537.109.413.717,- (7,08%).
Sesuai dengan realisasi tahun 2016 pendapatan kota surabaya dikelola
oleh 22 Perangkat Daerah dan tahun 2017 dikelola oleh 16 Perangkat Daerah.
Pendapatan Kota Surabaya tahun 2018 dikelola oleh 17 Perangkat
Daerah penghasil yang terdiri dari 13 Dinas, 1 Bagian serta 2 RSUD dan dapat
dilihat pada tabel 4.1.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-4
Tahun2018
Tabel 4.1Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Per Perangkat DaerahTahun 2016-2018
NO PERANGKAT DAERAH REALISASI 2016 TARGET 2017 PROYEKSI 2018
1 Badan Pengelolaan Keuangan danPajak Daerah
6,026,567,967,012 6,845,470,945,016 7,061,580,976,508
2 Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Cipta Karya dan TataRuang
250,299,249,445 209,271,802,247 246,501,227,772
3 Dinas Pengelolaan Bangunan danTanah
80,678,240,422 53,753,641,159 64,098,672,695
4 Dinas Kesehatan 102,441,915,000 78,472,742,634 124,298,340,2385 Dinas Kependudukan dan Pencataan
Sipil 3,134,050,301 1,000,000,000 2,685,000,000
6 Dinas Perhubungan 48,264,476,530 48,467,901,055 57,005,802,0007 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6,569,794,272 6,535,309,300 6,842,465,0008 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka
Hijau 70,003,657,922 90,037,045,000 93,413,591,000
9 Bagian Layanan Pengadaan danPengelolaan Aset
1,899,361,504 1,767,421,500 1,599,314,640
10 RSUD Dr. Mohamad Soewandhie 156,372,263,701 153,476,920,515 156,105,449,56811 Dinas Perdagangan 1,191,211,190 722,937,000 1,770,961,43112 RSUD Bhakti Dharma Husada 64,506,765,537 80,261,055,381 92,300,213,68813 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 459,731,900 354,900,000 427,020,00014 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 379,397,000 1,500,000,000 1,730,000,00015 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian 350,489,680 332,592,000 384,816,000
16 Dinas Tenaga Kerja 5,525,351,500 7,541,453,400 7,541,453,40017 Dinas Pendidikan - - 200,911,208,20918 Dinas PU Bina Marga dan Pematusan 73,210,000 -19 Dinas Kebakaran 810,361,600 -20 Dinas Perspustakaan dan Kearsipan 16,194,600 -21 Dinas Lingkungan Hidup 6,210,586,776 -22 Dinas Komunikasi dan Informatika 3,120,432,225
6,825,754,275,892 7,582,087,098,432 8,119,196,512,149Jumlah
Sumber data : BPKPD, Bappeko, Perangkat Daerah Penghasil, diolah 2017
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan realisasi Tahun 2016 sebesar
Rp4.090.206.769.388,- dan target tahun 2017 sebesar Rp4.212.569.176.921,-
maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 diperkirakan sebesar
Rp4.707.545.274.254,- meningkat sebesar Rp494.976.097.333,- atau 11,75%.
Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya
diuraikan sebagai berikut:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-5
Tahun2018
1. Pajak DaerahJenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri
dari 9 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,
Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pemungutan jenis pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah
di Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.
Berdasarkan realisasi pajak daerah tahun 2016 sebesar
Rp3.000.152.384.487,- dan target tahun 2017 sebesar Rp3.127.522.197.439,-
maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp3.512.731.272.026,-.
2. Retribusi DaerahBerdasarkan realisasi retribusi daerah pada tahun 2016 sebesar
Rp339.453.230.306,- dan target tahun 2017 sebesar Rp318.061.505.925,-
maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp347.310.753.611,-.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanBerdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada tahun 2016 sebesar Rp131.847.096.407,- dan target pada
tahun 2017 sebesar Rp166.311.576.799,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar
Rp150.679.645.942,- penurunan proyeksi pada tahun 2018 dikarenakan
adanya penyesuaian PAK pada tahun 2017 sebesar Rp137.981.858.739,- atau
berkurang sebesar Rp28.329.718.060,-.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sahBerdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp618.754.058.188,-
dan target pada tahun 2017 sebesar Rp600.673.896.758,- maka proyeksi Lain-
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-6
Tahun2018
lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah pada tahun 2018 sebesar
Rp696.823.602.675,-.
b. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan perumusan dasar alokasi pembagiannya sesuai
dengan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Realisasi pada tahun 2016 sebesar
Rp1.941.019.526.654,- dan target pada tahun 2017 sebesar
Rp2.267.796.097.195,- maka pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp2.200.611.081.799,- terjadi penurunan sebesar Rp67.185.015.396,- atau
-2,96% dari tahun 2017.
Adapun rincian dana perimbangan menurut obyek pendapatan sebagai
berikut :
1. Dana Bagi Hasil Pajak
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp393.908.771.611,- dan
target pada tahun 2017 sebesar Rp436.222.686.000,- maka proyeksi pada
tahun 2018 sebesar Rp509.643.429.800,-.
2. Bagi Hasil Bukan Pajak
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp18.880.139.043,- dan
target pada tahun 2017 sebesar Rp27.543.339.103,- maka proyeksi tahun
2018 sebesar Rp38.534.465.999,-.
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp1.233.380.404.000,-
dan target pada tahun 2017 sebesar Rp1.345.040.944.092,- maka proyeksi
tahun 2018 sebesar Rp1.211.713.876.000,-.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp294.850.212.000,- dan
target pada tahun 2017 sebesar Rp458.989.128.000,- maka proyeksi tahun
2018 sebesar Rp440.719.310.000,-.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-7
Tahun2018
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahBerdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi
pada tahun 2016 sebesar Rp794.527.979.850,- dan target pada tahun 2017
sebesar Rp1.101.721.824.316,- maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp1.211.040.156.096,- atau mengalami peningkatan sebesar
Rp109.318.331.780,- (9,92%).
Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
meliputi:
1. Perolehan pendapatan dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah
daerah lainnya, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi pada tahun
2016 sebesar Rp786.702.579.850,- dan target pada tahun 2017 sebesar
Rp1.051.700.059.316,- maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp961.378.947.887,- .
2. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan realisasi pada tahun
2016 sebesar Rp5.000.000.000,- dan target tahun 2017 sebesar
Rp50.021.765.000,- maka proyeksi tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp249.661.208.209,- yaitu dari :
a. Dana Insentif Daerah realisasi pada tahun 2016 sebesar
Rp5.000.000.000,- target pada tahun 2017 sebesar Rp50.021.765.000,-
maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp48.750.000.000,- karena
Kota Surabaya berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.
b. Dana Bos pada Masing-Masing Satuan Pendidikan Negeri untuk target
tahun 2017 sebesar Rp200.911.208.209,- maka tahun 2018
diproyeksikan sebesar Rp200.911.208.209,-
Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap
tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-8
Tahun2018
dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan
ke dalam tabel 4.2
Tabel 4.2Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016-2018
1 4,090,206,769,388 4,212,569,176,921 4,707,545,274,254a. Pajak Daerah 3,000,152,384,487 3,127,522,197,439 3,512,731,272,026
b. Retribusi Daerah 339,453,230,306 318,061,505,925 347,310,753,611
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan
131,847,096,407 166,311,576,799 150,679,645,942
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah YangSah
618,754,058,188 600,673,896,758 696,823,602,675
2 1,941,019,526,654 2,267,796,097,195 2,200,611,081,800
a. Bagi Hasil Pajak 393,908,771,611 436,222,686,000 509,643,429,800
b. Bagi Hasil Bukan Pajak 18,880,139,043 27,543,339,103 38,534,466,000c. Dana Alokasi Umum 1,233,380,404,000 1,345,040,944,092 1,211,713,876,000d. Dana Alokasi Khusus 294,850,212,000 458,989,128,000 440,719,310,000
3 794,527,979,850 1,101,721,824,316 1,211,040,156,096
a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dariPemerintah Daerah Lainnya
786,702,579,850 1,051,700,059,316 961,378,947,887
b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 5,000,000,000 50,021,765,000 249,661,208,209
6,825,754,275,892 7,582,087,098,432 8,119,196,512,150
Lain-lain Pendapatan Daerah YangSah
JUMLAH PENDAPATAN
Proyeksi 2018
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
No Uraian Realisasi 2016 Target 2017
Sumber data : BPKPD, Bappeko, Perangkat Daerah Penghasil, diolah 2017
4.1.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan
Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam
mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah
kongkrit sebagai berikut:
1. Updating data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang
dilaksanakan oleh 15 Perangkat Daerah serta 2 RSUD;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak
online yang dilaksanakan oleh BPKPD;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-9
Tahun2018
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif
pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di
dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang dilaksanakan oleh 15 Perangkat Daerah serta 2 RSUD;
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari
sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif yang
dilaksanakan oleh TAPD;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan
update data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat
yang dilaksanakan oleh TAPD.
4.2 BELANJA DAERAH4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah
Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau
kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah
daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja
daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Berdasarkan Visi Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu “SurabayaKota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global BerbasisEkologi”, Belanja Daerah Kota Surabaya pada 2017 diarahkan untuk :
1. Menjamin teralokasinya anggaran belanja pegawai dan belanja untuk
program skala besar dan prioritas;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-10
Tahun2018
2. Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan
pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi
belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung;
3. Transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung sistem
informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus
(Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak
Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target
kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai yang menjadi dasar
pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi guru maupun non guru;
6. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
program dan kegiatan;
7. Alokasi belanja langsung dioptimalkan pada belanja modal dan belanja
barang dan jasa untuk menstimulasi pertumbuhan sektor riil.
Belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung
dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang hasil capaian kinerjanya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.
Perkiraan belanja pada tahun 2018 sebesar Rp9.108.186.344.020,- yang
terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.442.254.727.237,- (26,81%)
dari total belanja;
2. Belanja Langsung sebesar Rp6.665.931.616.783- (73,19%)
dari total belanja.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-11
Tahun2018
4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, BelanjaBagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga
Belanja Pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga merupakan komponen
dari belanja tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai Rp2.154.203.040.522,-
2. Belanja Hibah Rp275.001.686.715.,-
3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Rp750.000.000,-
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa Rp2.300.000.000,-
5. Belanja Tidak Terduga Rp10.000.000.000,-.
Adapun Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2016, Target Tahun 2017
dan Proyeksi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.3Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 - 2018
1 2,326,910,015,520 2,274,681,651,124 2,442,254,727,237a. Belanja Pegawai 2,092,288,193,728 2,065,242,895,087 2,154,203,040,522b. Belanja Subsidi 19,005,408,000 19,005,408,000 -
c. Belanja Hibah 214,488,143,792 177,606,478,734 275,001,686,715d. Belanja Bantuan Sosiale. Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintah Desa
750,000,000 750,000,000
f. Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota danPemerintahan Desa
1,128,270,000 2,076,869,303 2,300,000,000
g. Belanja Tidak Terduga 10,000,000,000 10,000,000,000
2 4,824,751,533,910 6,287,166,496,276 6,665,931,616,783a. Belanja Pegawai 448,667,099,371 470,316,573,929 490,100,580,088b. Belanja Barang dan Jasa 2,586,690,389,712 3,153,463,390,147 3,545,223,000,961c. Belanja Modal 1,789,394,044,827 2,663,386,532,200 2,630,608,035,734
7,151,661,549,430 8,561,848,147,400 9,108,186,344,020 (325,907,273,538) (979,761,048,968) (988,989,831,869)
TOTAL BELANJA DAERAH Surplus/(Defisit)
Belanja Tidak LangsungProyeksi 2018
Belanja Langsung
Target 2017 Realisasi 2016No Uraian
Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah 2017
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-12
Tahun2018
4.2.3 Kebijakan Pembangunan DaerahKebijakan pembangunan daerah Kota Surabaya pada tahun 2018
dijabarkan dalam:
a. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah
Tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2018 adalah:
“Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal dan Kemudahan Berusahauntuk Menghadapi Persaingan Global dengan Dukungan InfrastrukturBerwawasan Lingkungan dalam Bingkai Penguatan SDM Berkarakter
Pancasila”
dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta
kesehatan;
2. Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan
masal cepat yang terintegrasi intermoda dan antarmoda;
3. Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu
dan merata;
4. Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan
ketahanan bencana yang terintegrasi;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan
kebersihan;
7. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan
pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi
alternatif;
8. Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS;
9. Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi angkatan kerja;
10. Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada
sektor industri kreatif dan pertanian;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-13
Tahun2018
11. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
12. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang
berlandaskan nilai-nilai pancasila;
13. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta
perlindungan perempuan dan anak;
14. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan;
15. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau.
b. Kendala yang Dihadapi
Dengan tema dan prioritas pembangunan seperti yang disebutkan diatas,
maka kendala yang akan dihadapi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah
adalah sebagai berikut :
1. Prioritas pembangunan meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan
pendidikan serta kesehatan, kendala yang dihadapi antara lain :
a. Terbatasnya akses anak didik untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang
SMP ke jenjang SMA/SMK dikarenakan pendidikan berbayar yang
berpotensi anak tidak melanjutkan sekolah dan putus sekolah;
b. Terbatasnya daya tampung pendidikan jenjang SMP Negeri yang
mengakibatkan akses anak untuk melanjutkan pendidikan gratis menjadi
kurang maksimal;
c. Kompetensi tenaga pendidik masih belum merata dalam rangka
mendukung mutu pendidikan;
d. Ketersediaan sarana pendidikan dalam rangka mendukung proses
belajar mengajar yang berkualitas masih belum merata dan memadai;
e. Kesadaran masyarakat bahwa untuk mencapai keberhasilan pendidikan
tidak harus ditempuh melalui jalur pendidikan formal masih perlu
ditingkatkan.
f. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih
belum merata sehingga masih ditemukannya adanya kasus kematian ibu
hamil, ibu melahirkan, kematian bayi dan gizi buruk, demam berdarah,
TBC dll;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-14
Tahun2018
g. Masih belum tuntasnya akses jamban sehat atau 100 % ODF (open
defecation free);
h. Ketersediaan sarana penunjang pelayanan kesehatan dasar maupun
rujukan masih perlu ditingkatkan mengikuti kebutuhan
pasien/masyarakat;
i. Ketersedian tenaga medis dan non medis untuk mendukung pelayanan
kesehatan yang berkualitas masih perlu ditingkatkan;
j. Pengawasan terhadap kandungan zat kimia dan uji makanan masih
perlu ditingkatkan;
k. Upaya preventif dan promotif masih perlu ditingkatkan ke seluruh lapisan
masyarakat untuk menenkan angka kesakitan masyarakat..
2. Prioritas pembangunan mengembangkan jaringan jalan dan sistem
transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi intermoda dan
antarmoda, kendala yang dihadapi antara lain :
a. Adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang belum diimbangi
dengan pengembangan kapasitas jalan;
b. Belum optimalnya aksesibilitas jaringan jalan antar kawasan;
c. Semakin menurunnya jumlah dan kualitas angkutan umum perkotaan;
d. Belum tersedianya integrasi layanan angkutan umum yang disiapkan
oleh Pemerintah sesuai dengan amanah undang – undang.
3. Prioritas pembangunan membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas
kota secara terpadu dan merata, kendala yang dihadapi antara lain :
a. Masih ada sebagian warga Surabaya yang belum mendapatkan akses
air bersih PDAM karena terkendala kepemilikan lahan;
b. Belum adanya sistem integrasi layanan jaringan utilitas kota;
c. Belum optimalnya layanan sarana prasarana drainase perkotaan dalam
upaya penanganan penurunan genangan.
4. Prioritas pembangunan memantapkan pelayanan publik dan kemandirian
keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, kendala yang
dihadapi antara lain :
a. Masih adanya pelanggaran disiplin aparatur;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-15
Tahun2018
b. Masih perlu ditingkatkannya kompetensi aparatur;
c. Masih belum optimalnya kontribusi bagi hasil BUMD terhadap
Pendapatan Asli Daerah;
d. Ketersediaan blanko KTP-el tidak memadai karena menunggu alokasi
Pemerintah Pusat;
e. Perlunya peningkatan kontribusi pendapatan dari pajak daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah;
f. Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan;
g. Rendahnya realisasi dana perimbangan;
h. Rendahnya penyerapan belanja DAK dan bantuan keuangan provinsi;
i. Rendahnya realisasi lain-lain pendapatan yang sah.
5. Prioritas pembangunan mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset,
penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi, kendala yang
dihadapi antara lain :
a. Belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan aset bangunan dan/atau
tanah dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan
umum;
b. Kurangnya upaya pengamanan aset dalam hal identifikasi dan sertifikasi
aset;
c. Perlunya peningkatan penyiapan tanggap bencana mandiri di
masyarakat.
6. Prioritas pembangunan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya
peningkatan kebersihan, kendala yang dihadapi antara lain :
a. Perlunya peningkatan upaya pemilahan sampah dengan metode 3R
terutama pada TPS untuk mendukung penurunan volume sampah yang
masuk ke TPA;
b. Belum optimalnya pengelolaan daerah aliran sungai yang terintegrasi
secara regional yang menyebabkan rendahnya kualitas air baku;
c. Penetapan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau sering terkendala
status kepemilikan lahan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-16
Tahun2018
7. Prioritas pembangunan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan
energi alternatif, kendala yang dihadapi antara lain:
a. Peningkatan jumlah penduduk yang belum diimbangi penyediaan
perumahan (backlog) yang terjangkau;
b. Belum optimalnya layanan infrastruktur permukiman, terutama pada
kawasan prioritas;
c. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah
dan sumber lainnya sebagai upaya pengembangan energi alternatif
d. Belum optimalnya luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan
kualitasnya.
8. Prioritas pembangunan meningkatkan penanganan dan pemberdayaan
PMKS, kendala yang dihadapi antara lain:
a. Koordinasi dan fasilitasi pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota dalam penanganan PMKS masih belum optimal yang
menyebabkan Liponsos Keputih, salah satu UPTD untuk melayani
penderita psikotik daya tampungnya sudah melebihi;
b. Kebijakan pemerintah dalam hal pemberian pelayanan kesehatan bagi
PMKS yang tidak memiliki identitas kependudukan belum optimal
sehingga beban pemerintah daerah dalam upaya pelayanan kesehatan
menjadi tinggi;
c. Peran masyarakat, organisasi sosial dan perguruan tinggi dalam ikut
serta penanganan PMKS masih perlu ditingkatkan.
9. Prioritas pembangunan meningkatkan kualitas generasi muda dan
kompetensi dan angkatan kerja, kendala yang dihadapi antara lain:
a. Belum efektifnya pemuda kader anti kenakalan remaja untuk
mendorong peningkatan wawasan dan karakter kebangsaan pemuda
dan organisasi pemuda;
b. Masih relatif tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Surabaya.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-17
Tahun2018
10. Prioritas pembangunan meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta
produktivitas pada sektor industri kreatif dan pertanian, kendala yang
dihadapi antara lain :
a. Masih ada sebagian sentra usaha mikro produksi barang dan jasa yang
mengalami penurunan omzet dibandingkan tahun sebelumnya;
b. Adanya ketidakselarasan dalam penetapan target program dan target
sasaran pertumbuhan produktivitas koperasi;
c. Data Produktivitas tahun 2016 tidak termasuk koperasi yang direvitalisasi
karena belum ber-RAT lagi;
d. Masih kurangnya cakupan penyuluh terhadap jumlah kelompok tani;
e. Belum optimalnya pengembangan fasilitas di ODTW.
11. Prioritas pembangunan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum,
kendala yang dihadapi antara lain:
a. Dampak kebijakan dan regulasi pemerintah yang menyebabkan
peningkatan jumlah kejadian unjuk rasa di bidang sosial budaya
dibandingkan tahun sebelumnya;
b. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam tindak pelanggaran perda
masih perlu ditingkatkan karena terbatasanya jumlah personel penegak
perda dan ketersediaan sarana prasarana penunjang ketentraman dan
ketertiban.
12. Prioritas pembangunan mengembangkan wawasan kebangsaan dan
budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai pancasila, kendala yang dihadapi
antara lain :
a. Belum optimalnya pelestarian budaya lokal, utamanya terkait
pelestarian kesenian dan cagar budaya;
b. Kurangnya atlit yang berprestasi di kejuaraan skala nasional dan
internasional;
c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengawal sistem
keamanan lingkungan dan mengenal tokoh pejuang asli Surabaya;
d. Masih kurangnya kemampuan membaca siswa.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-18
Tahun2018
13. Prioritas pembangunan meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan
perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak, kendala yang
dihadapi yaitu peran keluarga dalam upaya pembangunan ketahanan
keluarga masih perlu ditingkatkan untuk mencegah kasus tindak kekerasan
terhadap anak dan perempuan.
14. Prioritas pembangunan meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan,
kendala yang dihadapi antara lain tingkat stabilitas harga komoditas pangan
yang relatif rendah.
15. Prioritas pembangunan meningkatkan arus perdagangan internasional dan
antar pulau, kendala yang dihadapi antara lain:
a. Jalur distribusi regional masih banyak bertumpu pada layanan jaringan
jalan raya dan belum banyak memanfaatkan angkutan berbasis rel;
b. Meningkatnya potensi permasalahan angkutan jalan karena adanya
peningkatan aktivitas perdagangan.
c. Kebijakan Pembangunan DaerahKebijakan Pembangunan Daerah yang dirumuskan untuk
mengoperasionalkan tema dan prioritas pembangunan Kota Surabaya pada
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga dan
mengefektifkan jalur distribusi barang dan orang disinergikan dengan tata
guna lahan dan sistem logistik kota serta nasional;
2. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat sesuai
dengan prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan;
3. Merespon kebijakan nasional yang berdampak pada kesejahteraan
masyarakat terkait dengan pendidikan dasar, kesehatan, penanggulangan
kemiskinan dan penanganan PMKS;
4. Mengimplementasikan teknologi informasi pada proses perencanaan,
pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi program pembangunan
daerah;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-19
Tahun2018
5. Menuntaskan pembangunan yang pelaksanaannya telah mencapai di atas
80% untuk diselesaikan pada tahun 2018;
6. Mengoptimalkan lahan dan aset milik Pemerintah Kota sebagai fasilitas
publik pendukung pelaksanaan program terkait transportasi, pendidikan,
kesehatan, pertanian perkotaan, dan ruang terbuka hijau, dsb;
7. Mendorong kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh stakeholder di luar
Pemerintah kota dan mengupayakan sumber-sumber pendanaan di luar
APBD untuk pembangunan infrastruktur, misalkan dari APBN, investasi
swasta atau skema pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-20
Tahun2018
Tabel 4.4.Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan Nasional
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
1 Pendidikan a Urusan
PendidikanProgram Pengadaan,Peningkatan dan PerbaikanSarana dan PrasaranaPendidikan
Program PrioritasPemenuhanKebutuhan Dasar
-959.713.088.564
-959.713.088.564
Program PenerapanKurikulum
- - 29.990.929.219 - 29.990.929.219
Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
Program PrioritasPeningkatan KualitasGuru
- 126.886.398.006 - 126.886.398.006
Program PeningkatanPrestasi
- - 28.232.889.480 - 28.232.889.480
Program PeningkatanManajemen PengelolaanPendidikan
- - 756.536.431 - 756.536.431
Program PendidikanKesetaraan
Program PrioritasPemenuhanKebutuhan Dasar
- 30.495.606.801 - 30.495.606.801
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-21
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
Program PendidikanMasyarakat Serta LembagaKursus dan Pelatihan
Program PrioritasPendidikan Vokasi
- 44.272.251.055 - 44.272.251.055
b UrusanPerpustakaan
Program PengembanganBudaya Baca danPembinaan Perpustakaan
- - 28.336.507.602 - 28.336.507.602
2 Kesehatan a Urusan
KesehatanProgram PemberianJaminan PelayananKesehatan PendudukMiskin
Program PrioritasJaminan dan BantuanSosial Tepat Sasaran
- 121.581.765.065 - 121.581.765.065
Program PrioritasPemenuhanKebutuhan Dasar
Program PeningkatanKeselamatan IbuMelahirkan dan Anak Program Prioritas
PeningkatanKesehatan Ibu danAnak
- 33.033.429.205 - 33.033.429.205
Program Perbaikan Gizi Ibudan Anak
- 7.190.997.321 - 7.190.997.321
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-22
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
Program Pengadaan,Peningkatan dan PerbaikanSarana dan PrasaranaPuskesmas/puskesmasPembantu
- - 171.230.239.801 - 171.230.239.801
Program Obat danPerbekalan KesehatanPuskesmas/puskesmasPembantu
- - 41.645.893.084 - 41.645.893.084
Program StandarisasiPelayanan Kesehatan
- - 60.381.291.436 - 60.381.291.436
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaRumah Sakit
- - 107.439.916.267 - 107.439.916.267
Program Obat danPerbekalan KesehatanRumah Sakit
- - 85.546.603.643 - 85.546.603.643
Program Upaya KesehatanMasyarakat
Program PrioritasPenguatan Preventifdan Promotif“Gerakan MasyarakatHidup Sehat”
- 105.666.083.457 - 105.666.083.457
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-23
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
Program PrioritasPencegahan danPengendalianPenyakit
b UrusanPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak
Program KesetaraanGender dan PemberdayaanPerempuan
- - 2.487.804.809 - 2.487.804.809
Program PerlindunganPerempuan dan Anak
- - 9.855.889.641 - 9.855.889.641
3 Perumahan danPermukiman
a UrusanPerumahandan KawasanPermukiman
Program Perumahan danKawasan Permukiman
Program PrioritasPenyediaanPerumahan Layak
- 361.548.056.742 - 361.548.056.742
Program Prioritas AirBersih dan Sanitasi
Program PrioritasPemenuhanKebutuhan Dasar
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-24
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
b Pertanahan Program Pengadaan Tanahdan/atau Bangunan BagiPembangunan UntukKepentingan Umum
Program PrioritasPengembanganSarana & PrasaranaTransportasi (Darat,Laut, Udara & Inter-moda)
- 428.725.919.310 - 428.725.919.310
Program Pengamanan Aset Program PrioritasReforma Agraria
- 20.828.779.210 - 20.828.779.210Program Pengelolaan Aset - 17.422.129.321 - 17.422.129.321
4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata a Urusan Tenaga
KerjaProgram PeningkatanKesempatan Kerja Program Prioritas
Perbaikan IklimInvestasi danPenciptaan LapanganKerja
- 4.002.302.789 - 4.002.302.789
Program PeningkatanKompetensi Tenaga Kerjadan Produktivitas
- 14.146.764.998 - 14.146.764.998
Program PengembanganHubungan Industrial danSyarat Kerja
- 2.595.470.698 - 2.595.470.698
Program Pengawasan danPerlindunganKetenagakerjaan
- - 694.298.796 - 694.298.796
b UrusanPariwisata
Program PengembanganDestinasi Wisata
Program PrioritasPerbaikan Iklim
- 6.917.043.490 - 6.917.043.490
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-25
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
Program PemasaranPariwisata
Investasi danPenciptaan LapanganKerja
- 13.309.911.605 - 13.309.911.605
Program PemanfaatanRumah Kreatif danPengembangan UsahaKreatif
- 4.426.046.763 - 4.426.046.763
Program Legalisasi UsahaKreatif
- 162.375.565 - 162.375.565
Program PerkuatanPermodalan Usaha Kreatif
- 129.725.898 - 129.725.898
Program PengembanganKerjasama DenganStakeholder BidangPariwisata
- - 1.058.625.160 - 1.058.625.160
c UrusanKebudayaan
Program PerlindunganBudaya Lokal
- - 1.711.938.341 - 1.711.938.341
Program Pengembangandan Pemanfaatan BudayaLokal
- - 7.055.256.014 - 7.055.256.014
Program PengembanganWawasan dan KarakterKebangsaan DalamKonteks Budaya Lokal
- - 17.738.000.558 - 17.738.000.558
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-26
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
d UrusanPenanamanModal
Program PeningkatanInvestasi FasilitasPendukung Logistik
Program PrioritasPerbaikan IklimInvestasi danPenciptaan LapanganKerja
- 227.938.386 - 227.938.386
Program Peningkatan Iklimdan Realisasi Investasi
- 5.104.950.671 - 5.104.950.671
Program PelayananPerizinan dan NonPerizinan
Program PrioritasPerbaikan IklimInvestasi danPenciptaan LapanganKerja
- 20.553.600.497 - 20.553.600.497
Program PrioritasReformasi Birokrasi
e UrusanPerdagangan
Program PengembanganHub dan Simpul LogistikUntuk Mendukung DistribusiKomoditas Potensial
Program PrioritasPengembanganEkspor Barang danJasa
- 1.424.489.050 - 1.424.489.050
Program PerluasanJangkauan Pemasaran
- 27.314.771.074 - 27.314.771.074
Program PerlindunganKonsumen danPengamanan Perdagangan
- - 3.560.173.856 - 3.560.173.856
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-27
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
Program PeningkatanAkses dan DistribusiPangan
- - 2.076.848.131 - 2.076.848.131
Program PeningkatanPemasaran Hasil Pertanian
- - 676.346.054 - 676.346.054
5 Ketahanan Energi a Urusan
LingkunganHidup
Program Pengelolaan danPeningkatan RuangTerbuka Hijau
- - 122.309.107.293 - 122.309.107.293
Program PengelolaanKebersihan
- - 410.849.212.507 - 410.849.212.507
Program Pengendalian danPengawasan DampakLingkungan
- - 11.955.294.453 - 11.955.294.453
Program Upaya KonservasiEnergi Program Prioritas
Energi BaruTerbarukan (EBT) danKonservasi Energi
- 252.857.054 - 252.857.054
Program Pengembangandan Pemanfaatan EnergiAlternatif
- 1.667.936.252 - 1.667.936.252
6 Ketahanan Pangan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-28
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
a Urusan Pangan Program PeningkatanKetersediaan,Keanekaragaman, danKeamanan Pangan
Program ProritasPeningkatan ProduksiPangan
- 7.218.473.731 - 7.218.473.731
Program PrioritasPemenuhanKebutuhan Dasar
- -
b UrusanPertanian
Program PenyediaanSarana Prasarana BudidayaTanaman Pangan danHortikultura
Program PrioritasPembangunan Saranadan PrasaranaPertanian
- 1.505.486.462 - 1.505.486.462
Program PengaplikasianTeknologi Tepat GunaDalam Budidaya TanamanPangan dan Hortikultura
Program ProritasPeningkatan ProduksiPangan
- 2.807.561.133 - 2.807.561.133
Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitHewan Ternak
- 804.911.338 - 804.911.338
Program PengaplikasianTeknologi Tepat GunaDalam BudidayaPeternakan
- 978.169.522 - 978.169.522
c UrusanKelautan dan
Program PenyediaanSarana Prasarana Kelautan
- 4.209.724.377 - 4.209.724.377
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-29
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
Perikanan dan Perikanan
Program PengaplikasianTeknologi Tepat GunaBudidaya Perikanan danKelautan
- 788.341.692 - 788.341.692
7 PenanggulanganKemiskinan
a Urusan Sosial Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial
Program PrioritasJaminan dan BantuanSosial Tepat Sasaran
- 176.345.572.806 - 176.345.572.806
Program PrioritasPemenuhanKebutuhan Dasar
Program PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
- - 1.967.269.094 - 1.967.269.094
b UrusanAdministrasiKependudukandan PencatatanSipil
Program PenataanAdministrasi Kependudukan
Program PrioritasPemenuhanKebutuhan Dasar
- 19.882.564.170 - 19.882.564.170
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-30
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
c PengendalianPenduduk danKeluargaBerencana
Program KeluargaBerencana
- - 8.193.027.038 - 8.193.027.038
Program Bina Keluarga - - 2.014.885.238 - 2.014.885.238Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat
- - 6.514.990.788 - 6.514.990.788
d UrusanKepemudaandan Olahraga
Program PeningkatanPeran Serta Kepemudaan
Program PrioritasPerbaikan IklimInvestasi danPenciptaan LapanganKerja
- 2.648.680.881 - 2.648.680.881
Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga
- - 126.458.207.578 - 126.458.207.578
e UrusanKoperasi,Usaha Kecil,dan Menengah
Program PerkuatanPermodalan Usaha Mikro
Program PrioritasPerluasan AksesUsaha Mikro, Kecildan Koperasi
- 271.384.679 - 271.384.679
Program StandarisasiProduk Usaha Mikro
- 1.954.159.933 - 1.954.159.933
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-31
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
Program PenguatanKelembagaan Koperasi
- 2.193.679.876 - 2.193.679.876
Program PeningkatanKualitas Usaha Koperasi
- 2.198.790.245 - 2.198.790.245
8 Infrastruktur, Konektivitas Dan Kemaritiman a Urusan
PekerjaanUmum danPenataanRuang
Program Pengembangandan Pengelolaan SistemDrainase Kota
Program PrioritasPencegahan danPenanggulanganBencana
- 422.857.217.057 - 422.857.217.057
Program Pengelolaan danPembangunan Jalan danJembatan
Program PrioritasPengembanganSarana & PrasaranaTransportasi (Darat,Laut, Udara & Inter-moda)
- 364.050.269.367 - 364.050.269.367
Program PembangunanJaringan Air BersihPerkotaan
Program Prioritas AirBersih dan Sanitasi
- 6.994.003.130 - 6.994.003.130
Program Pengelolaan danPeningkatan PelayananPJU
- - 213.777.648.735 - 213.777.648.735
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-32
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
Program Pengelolaan danPeningkatan Utilitas Kota
- - 863.205.469 - 863.205.469
Program PerencanaanRuang Kota
- - 5.565.607.151 - 5.565.607.151
Program Pemanfaatan danPengendalian Tata RuangKota
- - 11.994.357.210 - 11.994.357.210
b UrusanPerhubungan
Program PeningkatanSistem ManajemenTransportasi Program Prioritas
PengembanganSarana & PrasaranaTransportasi (Darat,Laut, Udara & Inter-moda)
- 276.486.615.804 - 276.486.615.804
Program PengembanganSistem TransportasiBerkelanjutan
- 74.214.729.816 - 74.214.729.816
Program Manajemen LaluLintas Angkutan Barang
- 694.816.765 - 694.816.765
c UrusanKomunikasidan Informatika
Program Pengembangandan Pemanfaatan TeknologiInformasi dan Komunikasi
Program PrioritasPengembanganTelekomunikasi danInformatika
- 41.420.053.422 - 41.420.053.422
Program Komunikasi,Informasi, dan PublikasiMasyarakat
Program PrioritasReformasi Birokrasi
- 22.623.872.467 - 22.623.872.467
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-33
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
d Statistik Program PengembanganData, Informasi dan Statistik
- - 1.407.503.769 - 1.407.503.769
9 Pembangunan WilayahProgram PenanggulanganBencana
Program PrioritasPencegahan danPenanggulanganBencana
- 122.787.938.583 - 122.787.938.583
10 Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan a Urusan
Ketenteramandan KetertibanUmum sertaPerlindunganMasyarakat
Program PenegakanPeraturan Daerah
Program PrioritasKepastian Hukum
- 48.150.227.203 - 48.150.227.203
Program PeningkatanKetenteraman, Ketertibandan KenyamananLingkungan
Program PrioritasStabilitas Politik danKeamanan
- 46.282.312.713 - 46.282.312.713
b Kebijakan danKoordinasiPerangkatDaerah
Program PenataanKelembagaan danKetatalaksanaan
Program PrioritasReformasi Birokrasi
- 3.283.371.633 - 3.283.371.633
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-34
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
Program PenataanPeraturan Perundang-Undangan
Program PrioritasKepastian Hukum
- 6.016.984.813 - 6.016.984.813
Program Penataan DaerahOtonom
- - 143.561.040.552 - 143.561.040.552
Program PengendalianPelaksanaan KebijakanKepala Daerah
- - 2.053.588.628 - 2.053.588.628
Program PeningkatanKapasitas LembagaFasilitator PerwakilanRakyat Daerah
- - 96.304.494.288 - 96.304.494.288
Program PendukungKedinasan KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah
- - 9.453.939.343 - 9.453.939.343
Program PeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah
- - 14.685.264.438 - 14.685.264.438
Program Kerjasama BidangPerdagangan
- - 234.435.649 - 234.435.649
Program PeningkatanKinerja BUMD PendukungKeuangan Daerah
- - 1.201.140.168 - 1.201.140.168
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-35
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
11 Penunjang Urusan a Penunjang
UrusanKeuangan
Program PengelolaanKeuangan Daerah
- - 6.060.675.226 - 6.060.675.226
Program Peningkatan danPengembanganPendapatan Daerah
- - 28.505.431.653 - 28.505.431.653
b PenunjangUrusanPerencanaanserta PenelitiandanPengembangan
Program PengendalianPembangunan Daerah
Program PrioritasReformasi Birokrasi
- 5.345.192.814 - 5.345.192.814
Program PerencanaanPembangunan Daerah
- 25.678.892.225 - 25.678.892.225
c PenunjangUrusanPengawasan
Program PeningkatanSistem PengawasanInternal
- 6.665.541.066 - 6.665.541.066
d PenunjangUrusanKepegawaiansertaPendidikan danPelatihan
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
- 14.329.926.713 - 14.329.926.713
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-36
Tahun2018
Prioritas PembangunanNasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program Pemerintah KotaSurabaya
Program PrioritasPembangunan
Nasional
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan
Keuangan, BelanjaTidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai,Bunga, Subsidi,Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,Bantuan Keuangan,
Belanja TidakTerduga
Jumlah (Rp)
e PenunjangUrusanKearsipan
Program Penataan,Penyelamatan, danPelestarian Dokumen/ArsipDaerah
- - 4.360.982.284 - 4.360.982.284
f PenunjangUrusan Saranadan PrasaranaPerkantoran
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
- - 440.961.728.942 - 440.961.728.942
Program Pembangunan danPengelolaan Sarana danPrasarana Kedinasan
- - 322.912.435.683 - 322.912.435.683
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-37
Tahun2018
4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah danPerangkat DaerahPelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, di Kota Surabaya dilaksanakan melalui program-program sebagai
berikut:
1. URUSAN PEMERINTAHAN1.1. URUSAN WAJIB1.1.1. Pelayanan Dasar1.1.1.01. Pendidikan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan dilaksanakan melalui
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Pendidikan, Program Penerapan Kurikulum, Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Peningkatan Prestasi, Program
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidikan
Kesetaraan dan Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan
Pelatihan.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
urusan wajib pelayanan dasar pendidikan, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana danPrasarana Pendidikan.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kualitas pendidikan dengan sasaran mewujudkan pemerataan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal.
Indikator untuk pelaksanaan program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana pendidikan adalah :
1. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI,
dengan target 100%;
2. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs,
dengan target 100%;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-38
Tahun2018
3. Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik, dengan target 66,83%;
4. Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai
standar, dengan target 71,4%;
5. Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai
standar, dengan target 76,5%;
6. Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya, dengan target
36,78%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan sebanyak 80
bangunan;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan
sebanyak 40 dokumen;
3. Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar
Sederajat sebanyak 701 lembaga;
4. Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah
Sederajat sebanyak 345 lembaga;
5. Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru sebanyak 41.500 orang;
6. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar sebanyak 8 jenis;
7. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah sebanyak 10 jenis;
8. Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD sebanyak 811 unit;
9. Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebanyak
370 lembaga;
10. Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai
dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebanyak 2 lembaga.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-39
Tahun2018
2) Program Penerapan Kurikulum.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kualitas pendidikan dengan sasaran mewujudkan pemerataan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal.
Indikator untuk pelaksanaan Program Penerapan Kurikulum adalah :
1. Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata
pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum, dengan target 81,6%;
2. Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh
mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum, dengan target
81,6%;
3. Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan, dengan
target 49,11%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus Sekolah Dasar sebanyak 70 lembaga;
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus Sekolah Menengah sebanyak 35 lembaga;
3. Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah sebanyak 41.872
orang;
4. Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar sebanyak 89.103 orang;
5. Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar sebanyak
479 lembaga;
6. Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah
sebanyak 282 lembaga;
7. Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD sebanyak 1.343
orang;
8. Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar sebanyak
2.320 orang;
9. Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah
sebanyak 16.390 orang.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-40
Tahun2018
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Pendidikan.
3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kualitas pendidikan dengan sasaran mewujudkan pemerataan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal.
Indikator untuk pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan adalah :
1. Persentase guru PAUD yang kompeten, dengan target 65,63%;
2. Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang
dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
atau AKTA 4, dengan target 94,79%;
3. Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi, dengan target 74,23%;
4. Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik
dengan mata pelajaran yang diajar, dengan target 97,73%;
5. Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi, dengan target 80,77%;
6. Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten, dengan target
60,78%;
7. Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten, dengan target
50,54%;
8. Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten, dengan target
56,39%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan sebanyak 4.250
orang;
2. Fasilitasi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga
kependidikan sebanyak 6.924 orang;
3. Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho sebanyak 2.060 orang;
4. Peningkatan Mutu Pendidik PAUD sebanyak 11.713 orang.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-41
Tahun2018
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk pencapaian indikator
program tersebut adalah Dinas Pendidikan.
4) Program Peningkatan Prestasi.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kualitas pendidikan dengan sasaran mewujudkan pemerataan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan prestasi adalah :
1. Persentase PAUD berprestasi, dengan target 1,7%;
2. Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional,
dengan target 46,15%;
3. Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional,
dengan target 50%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 30.100 orang;
2. Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar sebanyak 3.405
orang;
3. Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah sebanyak 996
orang;
4. Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah sebanyak 9
jenis;
5. Penunjang Peningkatan Prestasi siswa, guru, tenaga kependidikan dan
Masyarakat sebanyak 5.424 Orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk program tersebut
adalah Dinas Pendidikan.
5) Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kualitas pendidikan dengan sasaran mewujudkan pemerataan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-42
Tahun2018
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan manajemen
pengelolaan pendidikan adalah :
1. Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi, dengan target
42,95%;
2. Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi, dengan
target 48,98%;
3. Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi, dengan target
60,88%;
4. Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi, dengan
target 81,85%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah sebanyak 1.165
Lembaga.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Pendidikan.
6) Program Pendidikan Kesetaraan.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kualitas pendidikan dengan sasaran mewujudkan pemerataan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal.
Indikator untuk pelaksanaan program pendidikan kesetaraan adalah :
1. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A, dengan target
71,07%;
2. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B, dengan target
88,51%;
3. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C, dengan target
90,98%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan sebanyak 3.500
orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Pendidikan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-43
Tahun2018
7) Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kualitas pendidikan dengan sasaran mewujudkan pemerataan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal.
Indikator untuk pelaksanaan program pendidikan masyarakat serta
lembaga kursus dan pelatihan adalah :
1. Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses
akreditasi, dengan target 5.73%.
2. Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan
masyarakat, dengan target 1,04%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu sebanyak 12.000
orang;
2. Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga sebanyak
1.883 orang;
3. Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM sebanyak 273
lembaga.Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah Dinas Pendidikan.
1.1.1.02. KesehatanUrusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan dilaksanakan melalui
Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Perbaikan Gizi
Ibu dan Anak, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit, Program Upaya
Kesehatan Masyarakat.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-44
Tahun2018
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan
aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin.
Indikator untuk pelaksanaan program pemberian jaminan pelayanan
kesehatan penduduk miskin adalah :
1. Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan, dengan target 100%;
2. Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan,
dengan target 12%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat sebanyak 327.854 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kesehatan.
2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan AnakProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya
kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak adalah :
1. Cakupan imunisasi dasar lengkap, dengan target 93,83%;
2. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, dengan target 98,47%;
3. Cakupan Kunjungan neonatal lengkap, dengan target 85%;
4. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes),
dengan target 96,95%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan kesehatan keluarga sebanyak 58.803 orang;
2. Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan) sebanyak 525 orang.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-45
Tahun2018
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kesehatan.
3) Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya
kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.
Indikator untuk pelaksanaan program perbaikan gizi ibu dan anak
adalah:
1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe, dengan target
94,64%;
2. Persentase Penimbangan balita, dengan target 81,4%;
3. Prevalensi Balita gizi buruk, dengan target <1 %;
4. Prevalensi Balita Gizi kurang, dengan target 9,5%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat sebanyak 1.300
Orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kesehatan.
4) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatkan
kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan.
Indikator untuk pelaksanaan program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu adalah :
1. Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik, dengan target 64,52%;
2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas
pembantu, dengan target 76%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-46
Tahun2018
1. Pelayanan Kesehatan Primer sebanyak 2.518 orang;
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan 1 aplikasi;
3. Pengadaan Alat Kesehatan sebanyak 83 item;
4. Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan sebanyak 65 lembaga;
5. Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas
Pembantu sebanyak 9 bangunan;
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
sebanyak 2 dokumen;
7. Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan) sebanyak 2
jenis;
8. Analisa Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan sebanyak 5
dokumen;
9. Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK Bidang Kesehatan)
sebanyak 2 item.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang.
5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/PuskesmasPembantu.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatkan
kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan.
Indikator untuk pelaksanaan program obat dan perbekalan kesehatan
Puskesmas/Puskesmas pembantu adalah persentase ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan dinas kesehatan, dengan target 100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sebanyak 173 Item;
2. Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan) sebanyak 34 Item.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-47
Tahun2018
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kesehatan.
6) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatkan
kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan.
Indikator untuk pelaksanaan program standarisasi pelayanan kesehatan
adalah ;
1. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada, dengan
target 73%;
2. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie,
dengan target 77%;
3. Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin, dengan target 84%;
4. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin, dengan target 84%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Akreditasi Puskesmas sebanyak 3 lembaga;
2. Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan sebanyak 129
lembaga;
3. Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan sebanyak 2.100 Orang;
4. Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit sebanyak 12.960 orang;
5. Pelayanan Medik Rumah Sakit sebanyak 2.352 orang;
6. Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM
Kesehatan sebanyak 300 orang;
7. Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebanyak 8 kegiatan;
8. Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit sebanyak 23.965 orang;
9. Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit sebanyak 127 kali;
10. Pengembangan Manajemen Rumah Sakit 1 sistem;
11. Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan sebanyak 400 orang;
12. Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rumah Sakit sebanyak 19 dokumen.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-48
Tahun2018
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kesehatan, RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD Dr. Mohamad
Soewandie.
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatkan
kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit adalah :
1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma
Husada sesuai standar tipe rumah sakit, dengan target 85%;
2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad
Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit, dengan target 80%;
3. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma
Husada, dengan target 10 hari;
4. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad
Soewandie, dengan target 48 hari;
5. Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada,
dengan target 45 menit.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya 1
bangunan;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung RSUD beserta Peralatannya
1 dokumen;
3. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran sebanyak 8
item;
4. Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya sebanyak 2 jenis;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-49
Tahun2018
5. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran sebanyak 8
item;
6. Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan
sebanyak 4 item;
7. Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya sebanyak 2 jenis.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. Mohamad Soewandie dan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
8) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas
sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan.
Indikator untuk pelaksanaan program obat dan perbekalan kesehatan
rumah sakit adalah :
1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti
Dharma Husada, dengan target 100%;
2. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M.
Soewandhie, dengan target 100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah
1. Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan sebanyak 4 paket;
2. Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan sebanyak 2 paket.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD Dr. Mohamad Soewandie.
9) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran mewujudkan
lingkungan sehat di masyarakat.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-50
Tahun2018
Indikator untuk pelaksanaan program upaya kesehatan masyarakat
adalah:
1. Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu), dengan
target 84%;
2. Persentase rumah sehat, dengan target 76,5%;
3. Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi, dengan target 82%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan) sebanyak 63
lembaga;
2. Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat sebanyak
600 lokasi;
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di 1.750 lokasi;
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebanyak 154
lembaga;
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus sebanyak 39 lembaga;
6. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan sebanyak 7.050 sampel;
7. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan sebanyak 63 lembaga;
8. Surveilans dan Imunisasi sebanyak 63 lembaga;
9. Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat sebanyak 164.000 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kesehatan.
1.1.1.03. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Drainase Kota, Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan,
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan, Program Pengelolaan
dan Peningkatan Pelayanan PJU, Program Pengelolaan dan Peningkatan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-51
Tahun2018
Utilitas Kota, Program Perencanaan Ruang Kota, Program Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata Ruang Kota.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase KotaProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota dengan
sasaran penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien.
Indikator untuk pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan
sistem drainase kota adalah :
1. Lama genangan (menit), dengan target 50 menit;
2. Luas genangan (ha), dengan target 1.179 ha;
3. Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu,
dengan target 80%;
4. Tinggi genangan (cm), dengan target 15 cm.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-
gorong sebanyak 9.323 M2;
2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears) sebanyak 21.600 M2;
3. Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan sebanyak 56 unit;
4. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan sebanyak
9.323 M2;
5. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun
Jamak/Multiyears) sebanyak 21.600 M2;
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem sebanyak
250.000 M2;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-52
Tahun2018
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota sebanyak 65
dokumen;
8. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun
Jamak/Multiyears 2018-2019) sebanyak 4.200 M2;
9. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019) sebanyak
4.200 M2.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
2) Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan JembatanProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu dengan
sasaran menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan.
Indikator untuk pelaksanaan program pengelolaan dan pembangunan
jalan dan jembatan adalah :
1. Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%), dengan target 7,74%;
2. Persentase jalan yang terbangun (%), dengan target 0,36%;
3. Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat
waktu, dengan target 80 %;
4. Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%), dengan target 17,18%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
sebanyak 95.260 M2;
2. Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut sebanyak 162
unit;
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK) sebanyak 11.187 M2;
4. Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya sebanyak 95.260 M2;
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya sebanyak
150.130 M2;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-53
Tahun2018
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan
Dan Jembatan sebanyak 45 dokumen;
7. Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun
Jamak/Multiyears 2018-2019) sebanyak 42.528 M2;
8. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan
Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019) sebanyak 42.528 M2.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mendukung
pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pematusan.
3) Program Pembangunan Jaringan Air Bersih PerkotaanProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan
merata dengan sasaran meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air
bersih.
Indikator untuk pelaksanaan program pembangunan jaringan air bersih
perkotaan adalah persentase pelanggan baru PDAM (%), dengan target
14,32%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK Air Bersih)
sebanyak 11.061 M.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
Disamping Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pematusan), terdapat pula perusahaan daerah yang mendukung
pencapaian indikator program yaitu PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
dengan kegiatan peningkatan kapasitas produksi dan dukungan sistem
distribusi serta pembangunan jaringan air bersih/air minum.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-54
Tahun2018
4) Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan
merata dengan sasaran meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU.
Indikator untuk pelaksanaan program pengelolaan dan peningkatan
pelayanan PJU adalah:
1. Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan, dengan target
2.600.250 M;
2. Persentase Pemasangan PJU Hemat Energi, dengan target 74,26%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah
1. Pemasangan Penerangan Jalan Umum sebanyak 2.818 unit;
2. Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum sebanyak 6.050 rekening;
3. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum sebanyak 68.500 titik.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.
5) Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan
merata dengan sasaran meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya.
Indikator untuk pelaksanaan program pengelolaan dan peningkatan
utilitas kota adalah Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding
permohonan utilitas yang memenuhi syarat, dengan target 100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas
sebanyak 10 ijin.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-55
Tahun2018
6) Program Perencanaan Ruang Kota.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan
dengan sasaran meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan
rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Indikator untuk pelaksanaan program perencanaan ruang kota adalah :
1. Persentase rencana induk sektoral yang disusun, dengan target 78,57%;
2. Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun, dengan target 53,33%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pendukung Penataan Ruang Kota sebanyak 3 dokumen;
2. Penyusunan dan Pengajuan Pengesahan Rencana Detail Tata Ruang Kota
1 dokumen;
3. Perencanaan Sistem Transportasi dan Drainase Berkelanjutan sebanyak 2
Dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
7) Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang KotaProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan
dengan sasaran meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan
rencana induk sektoral dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Indikator untuk pelaksanaan program pemanfaatan dan pengendalian
tata ruang kota adalah :
1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB, dengan target 55,13%;
2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB, dengan target
100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-56
Tahun2018
1. Pemeliharaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Kearsipan sebanyak
2 Item;
2. Pendataan dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan sebanyak 6.517
bangunan;
3. Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang sebanyak 7.770 persil;
4. Pengawasan dan Penertiban Tata Bangunan sebanyak 240 kali;
5. Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota sebanyak
7.333 obyek;
6. Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 500 ijin;
7. Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman sebanyak 7
dokumen;
8. Survey Dan Pemetaan Infrastruktur Kota sebanyak 500 persil;
9. Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya sebanyak 5 wilayah.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang.
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan PermukimanUrusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman
dilaksanakan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program
ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan memantapkan
sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk
mewujudkan lingkungan yang berkualitas dengan sasaran meningkatkan
penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan
permukiman layak huni.
Indikator untuk pelaksanaan program perumahan dan kawasan
permukiman adalah:
1. Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman, dengan target 59%;
2. Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan
kelengkapannya, dengan target 55,35%;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-57
Tahun2018
3. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, dengan target 23%;
4. Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki, dengan
target 40%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) sebanyak 3
bangunan;
2. Pembangunan / Rehabilitasi Rumah sebanyak 5 lokasi;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman
sebanyak 394 lokasi;
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman
sebanyak 200 dokumen;
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Program Pembiayaan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 2 lembaga;
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan sebanyak 2
dokumen;
7. Pengelolaan Rumah Ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota
Surabaya sebanyak 3.500 persil;
8. Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa sebanyak 75 blok;
9. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa sebanyak 75 blok;
10. Perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 2.038 unit.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial.
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat.
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui Program Penegakan
Peraturan Daerah, Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan
Kenyamanan lingkungan, Program Penanggulangan Bencana.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-58
Tahun2018
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Penegakan Peraturan Daerah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung
pelaksanaan pemerintahan daerah dengan sasaran meningkatkan kualitas dan
intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah.
Indikator untuk pelaksanaan program penegakan peraturan daerah
adalah :
1. Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng,
dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti, dengan target
100%;
2. Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum,
Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti, dengan target
100%;
3. Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan
dan ditindaklanjuti, dengan target 100%;
4. Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman
dan ketertiban umum, dengan target 100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja
Bidang I sebanyak 16.800 objek;
2. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja
Bidang II sebanyak 1.210 objek;
3. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja
Bidang III sebanyak 15.608 objek;
4. Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda sebanyak 84 objek;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-59
Tahun2018
5. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan
Siskamswakarsa sebanyak 1.140 orang;
6. Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota sebanyak 500 orang;
7. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja di
31 Kecamatan.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk pencapaian indikator
program tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
2) Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan KenyamananLingkungan.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung
pelaksanaan pemerintahan daerah dengan sasaran meningkatkan kualitas
pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat
beragama.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan ketenteraman,
ketertiban dan kenyamanan lingkungan adalah :
1. Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang
berjalan dengan lancar, dengan target 100%;
2. Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum,
dengan target 100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Orientasi Kewaspadaan Nasional sebanyak 1.070 orang;
2. Kerjasama pengendalian ketenteraman dan ketertiban kota sebanyak 66
dokumen;
3. Kerjasama pengendalian keamanan kota sebanyak 12 dokumen;
4. Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama sebanyak 30 kali;
5. Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat
sebanyak 394 orang;
6. Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan sebanyak 42.605 orang;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-60
Tahun2018
7. Pembinaan Potensi Masyarakat sebanyak 160 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan
Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Sosial.
3) Program Penanggulangan BencanaProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana dengan sasaran
pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap.
Indikator untuk pelaksanaan program penanggulangan bencana adalah :
1. Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk
Surabaya, dengan target 54 kejadian;
2. Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya,
dengan target 110 kejadian;
3. Persentase kelurahan tangguh bencana, dengan target 49%;
4. Persentase waktu tanggap 24 jam penanggulangan kejadian bencana
alam, dengan target 100%;
5. Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit,
dengan target 96%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah :
1. Pelatihan kader perlindungan masyarakat sebanyak 100 orang;
2. Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana sebanyak 1.000
orang;
3. Pemberian Kebutuhan Pokok bagi Korban Bencana sebanyak 6.026 orang;
4. Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana sebanyak 69 item;
5. Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak
1.340 orang;
6. Pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana sebanyak 515 orang;
7. Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam
penanggulangan bencana sebanyak 1.470 orang;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-61
Tahun2018
8. Pemenuhan Kebutuhan Operasional Pemadaman Kebakaran sebanyak
782 orang;
9. Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
sesuai dengan perkembangan pembangunan kota sebanyak 191 unit;
10. Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya
kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota sebanyak
579 unit;
11. Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan sebanyak 5.560 bangunan;
12. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran sebanyak 200
orang;
13. Pelatihan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran sebanyak 1.680 orang;
14. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran sebanyak 2
bangunan;
15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran
sebanyak 6 dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat, Dinas
Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang.
1.1.1.06. SosialUrusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial dilaksanakan melalui Program
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Adapun program-program pembangunan
yang dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial, diuraikan
sebagai berikut:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-62
Tahun2018
1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penanganan PMKS dengan sasaran Meningkatkan
pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS.
Indikator untuk pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial adalah persentase PMKS yang ditangani, dengan target
60%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa yang berprestasi sebanyak 200
orang;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak yatim, piatu, dan
yatim piatu sebanyak 6.000 orang;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia sebanyak
15.537 orang;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang disabilitas
sebanyak 5.490 orang;
5. Pembinaan dan pemulangan PMKS sebanyak 1.225 orang;
6. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 1 kali;
7. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri sebanyak 35 orang;
8. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan sebanyak 85 orang;
9. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat sebanyak 103 orang;
10. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha sebanyak 150 orang;
11. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih sebanyak
1.500 orang;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-63
Tahun2018
12. Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di 31
Kecamatan;
13. Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS di 31 Kecamatan.
14. Penertiban PMKS dan penyelenggaraan layanan ambulance gratis
sebanyak 15.925 kali.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Sosial, dan Kecamatan.
2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SosialProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan penanganan PMKS dengan sasaran Meningkatkan pelayanan
pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS.
Indikator untuk pelaksanaan program pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial adalah persentase PSKS yang berpartisipasi dalam
penanganan masalah kesejahteraan sosial, dengan target 50%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program
Keluarga Harapan sebanyak 24 kali;
2. Peningkatan peran serta lanjut usia sebanyak 7.138 orang;
3. Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) sebanyak 1.550 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Sosial.
1.1.2. Non Pelayanan Dasar1.1.2.01. Tenaga Kerja
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dilaksanakan melalui
Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja dan Produktivitas, Program Pengembangan Hubungan Industrial
dan Syarat Kerja, Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-64
Tahun2018
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kesempatan KerjaProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka
pengangguran dengan sasaran Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja
bagi angkatan kerja.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan kesempatan kerja
adalah :
1) Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri, dengan target
15%;
2) Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan,
dengan target 5%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda sebanyak 400
orang;
2. Fasilitasi Pengembangan Softskill Kerja Bagi Pencari Kerja sebanyak 2.050
orang;
3. Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri sebanyak 500 orang;
4. Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja sebanyak 250 orang;
5. Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja sebanyak 60 lembaga;
6. Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing sebanyak 120
Perusahaan;
7. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja sebanyak 7 kali;
8. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya 1 dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Tenaga Kerja.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-65
Tahun2018
2) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan ProduktivitasProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka
pengangguran dengan sasaran Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja
bagi angkatan kerja.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan kompetensi tenaga
kerja dan produktivitas adalah:
1. Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi, dengan target 64%;
2. Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan,
dengan target 79%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembinaan peningkatan produktivitas perusahaan sebanyak 100
Perusahaan;
2. Fasilitasi magang bagi pencari kerja penyandang cacat sebanyak 20 orang;
3. Fasilitasi magang bagi pencari kerja yang memiliki kompetensi sebanyak
100 orang;
4. Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bagi Angkatan Kerja sebanyak 2.920 orang;
5. Penyusunan dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota 1
dokumen;
6. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebanyak 50 lembaga;
7. Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja sebanyak 920 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Tenaga Kerja.
3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat KerjaProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka
pengangguran dengan sasaran Menciptakan hubungan antar pemangku
kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-66
Tahun2018
Indikator untuk pelaksanaan program pengembangan hubungan
industrial dan syarat kerja adalah Persentase perusahaan yang memiliki
Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, dengan target 7,01%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1) Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 110
Kasus;
2) Pembinaan Syarat Kerja Perusahaan sebanyak 250 Perusahaan;
3) Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit sebanyak 12 kali;
4) Penyusunan dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota
Surabaya 1 dokumen;
5) Pembinaan Hubungan Industrial bagi Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat
Buruh sebanyak 300 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Tenaga Kerja.
4) Program Pengawasan dan Perlindungan KetenagakerjaanProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka
pengangguran dengan sasaran Menciptakan hubungan antar pemangku
kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis.
Indikator untuk pelaksanaan program pengawasan dan perlindungan
ketenagakerjaan adalah persentase perusahaan yang telah diperiksa dan
mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3, dengan target 52%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1) Pembinaan Norma Ketenagakerjaan sebanyak 1.000 Perusahaan;
2) Pembinaan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja sebanyak 1.500
Perusahaan.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Tenaga Kerja.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-67
Tahun2018
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakUrusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dilaksanakan melalui Program Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan dan Anak,
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan PerempuanProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan
anak dengan sasaran Meningkatkan pemberdayaan perempuan.
Indikator untuk pelaksanaan program pemberdayaan perempuan adalah
persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi, dengan target
100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender
sebanyak 72 lembaga;
2. Pembinaan Organisasi Perempuan sebanyak 33 lembaga;
3. Penyusunan Profil Gender sebanyak 3 dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.
2) Program Perlindungan Perempuan dan AnakProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan
anak dengan sasaran Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
Indikator untuk pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak
adalah:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-68
Tahun2018
1. Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat)
di kecamatan, dengan target 100%;
2. Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan
dan anak (PPTP2A), dengan target 66,35%;
3. Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan
terhadap perempuan dan anak, dengan target 21%;
4. Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani, dengan
target 100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak sebanyak 300
orang;
2. Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak sebanyak 431 lembaga;
3. Pembinaan Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis
Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan
Anak, PPTP2A sebanyak 926 orang;
4. Pembinaan Pengembangan Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo sebanyak
154 lembaga;
5. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak di 31
Kecamatan.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Kecamatan.
1.1.2.03. Pangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan dilaksanakan melalui
program peningkatan ketersediaan, keanekaragaman dan keamanan pangan.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan ketahanan pangan dengan sasaran meningkatkan ketersediaan,
kualitas konsumsi, dan keamanan pangan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-69
Tahun2018
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan ketersediaan,
keanekaragaman, dan keamanan pangan adalah:
1. Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan, dengan
target 84%;
2. Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar, dengan target 82%;
3. Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH), dengan target 95,5.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji sebanyak 8.160
sampel;
2. Monitoring Bidang Ketahanan Pangan sebanyak 14 lokasi;
3. Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar sebanyak 820 orang;
4. Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebanyak 78 kelompok;
5. Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Segar sebanyak 1.900
sampel;
6. Pengembangan Diversifikasi Pangan sebanyak 957 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
1.1.2.04. PertanahanUrusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan dilaksanakan melalui
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, Program Pengamanan Aset, Program Pengelolaan Aset.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-70
Tahun2018
dengan sasaran Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi
kepentingan umum.
Indikator untuk pelaksanaan program pengadaan tanah dan/atau
bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah :
1. Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur
untuk kepentingan umum, dengan target 3,503 Ha;
2. Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non
infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan target 38,59 Ha.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur seluas 15.000
M2;
2. Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan seluas
77.656 M2;
3. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna
Pembangunan Non Infrastruktur seluas 77.656 M2.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah.
2) Program Pengamanan AsetProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan
dengan sasaran Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah
dan/atau bangunan.
Indikator untuk pelaksanaan program pengamanan aset adalah :
1. Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani, dengan target
100%;
2. Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok,
dengan target 16,18%;
3. Persentase tanah aset yang tersertifikasi, dengan target 12,62%.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-71
Tahun2018
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
sebanyak 100%;
2. Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak
100%;
3. Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 100 bidang;
4. Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah sebanyak 47.348 berkas;
5. Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan
Aset Pemerintah Kota Surabaya untuk 800 orang;
6. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 35 dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.
3) Program Pengelolaan AsetProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan
dengan sasaran Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah
dan/atau bangunan.
Indikator untuk pelaksanaan program pengamanan aset adalah
persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya,
dengan target 43,92%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota sebanyak 2
dokumen;
2. Pelayanan Ijin Pemanfaatan Tanah Aset sebanyak 7.000 ijin;
3. Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa sebanyak 24 bangunan;
4. Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
sebanyak 8.000 lokasi.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-72
Tahun2018
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.
1.1.2.05. Lingkungan Hidup
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup dilaksanakan
melalui Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Program
Pengelolaan Kebersihan, Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak
Lingkungan, Program Upaya Konservasi Energi, Program Pengembangan dan
Pemanfaatan Energi Alternatif.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, diuraikan sebagai
berikut:
1) Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau dengan
sasaran Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka
Hijau (RTH).
Indikator untuk pelaksanaan program pengelolaan dan peningkatan RTH
adalah :
1. Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya, dengan
target 43,60%;
2. Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi, dengan
target 5,40%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau sebanyak
388 lokasi;
2. Pemeliharaan Dan Penyediaan Taman Rekreasi sebanyak 33 lokasi;
3. Penataan Taman dan Jalur Hijau sebanyak 70 Lokasi;
4. Pengembangan Dekorasi Kota sebanyak 100 unit;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-73
Tahun2018
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam
sebanyak 13 lokasi;
6. Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Sentra Pertanian Perkotaan
sebanyak 9 lokasi;
7. Pembangunan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai
Surabaya sebanyak 2 lokasi.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian.
2) Program Pengelolaan KebersihanProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau dengan
sasaran Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara
terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan
ramah lingkungan.
Indikator untuk pelaksanaan program pengelolaan kebersihan adalah :
1. Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan
teknologi 3R, dengan target 15,38%;
2. Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang 1 hari, dengan
target 82,70%;
3. Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan, dengan target 4,37%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1) Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Bidang Kebersihan Dan Pertamanan sebanyak 31 Kecamatan;
2) Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah 1 Unit;
3) Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian sebanyak 627 lokasi;
4) Operasional Pembersihan Sampah di Saluran sebanyak 220 lokasi;
5) Operasional Pengangkutan Sampah sebanyak 265 lokasi;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-74
Tahun2018
6) Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH
sebanyak 6.304 unit;
7) Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah sebanyak 622.200 ton;
8) Pemeliharaan Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan Toilet
sebanyak 315 unit;
9) Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya sebanyak
180 lokasi;
10) Pengembangan sarana dan prasarana air limbah 1 unit;
11) Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH sebanyak 2
dokumen;
12) Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan sebanyak 12.480 orang hari;
13) Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Kebersihan sebanyak 5 Kegiatan;
14) Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah
Kompos/PLTSa/TPS 3R sebanyak 29 lokasi;
15) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di
31 Kecamatan.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan Kecamatan.
3) Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak LingkunganProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau dengan
sasaran Meningkatkan kualitas udara dan air.
Indikator untuk pelaksanaan program pengendalian dan pengawasan
dampak lingkungan adalah persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek
lingkungan, dengan target 60%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1) Kajian dan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup sebanyak 2 dokumen;
2) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura sebanyak 100 lokasi;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-75
Tahun2018
3) Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah sebanyak 250
sampel;
4) Pelaksanaan Car Free Day sebanyak 165 kali;
5) Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan sebanyak 500 orang;
6) Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup sebanyak 50 kasus;
7) Penyusunan Kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup sebanyak 2 dokumen;
8) Inventarisasi dan Perencanaan Penataan Lingkungan Hidup 1 dokumen;
9) Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan sebanyak 48
kegiatan/usaha;
10) Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebanyak 30
kegiatan/usaha;
11) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan
sebanyak 600 orang;
12) Pemantauan Kualitas Air dan Udara Ambien sebanyak 222 sampel;
13) Sosialisasi dan Pemantauan Pengguna Sumber Daya Air sebanyak 30
kegiatan/usaha;
14) Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak sebanyak 51 kali;
15) Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir dan Laut sebanyak 32
sampel.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan.
4) Program Upaya Konservasi EnergiProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan upaya konservasi energi dengan sasaran Meningkatkan upaya
penerapan konservasi energi.
Indikator untuk pelaksanaan program upaya konservasi energi adalah
akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi,
dengan target 134 kegiatan dan / atau usaha.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-76
Tahun2018
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah pembinaan dan pengusahaan konservasi energi sebanyak 120
kegiatan/usaha.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Lingkungan Hidup.
5) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi AlternatifProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang
ramah lingkungan dengan sasaran Meningkatkan upaya penerapan teknologi
dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi
alternatif.
Indikator untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemanfaatan
energi alternatif adalah :
1. Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan
dan pemanfaatan energi alternatif, dengan target 8 lingkungan;
2. Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan
energi alternatif terbarukan, dengan target 37 unit.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif sebanyak 4 lokasi;
2. Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung dan Permukiman sebanyak 3 unit;
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung Dan Permukiman sebanyak 2 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-77
Tahun2018
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan SipilUrusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi
Kependudukan. Program ini melaksanakan tujuan meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Indikator untuk pelaksanaan program penataan administrasi
kependudukan adalah :
1. Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK), dengan target
99,6%;
2. Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK), dengan target
87,5%;
3. Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan, dengan target
100%;
4. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta
kelahiran dan akta kematian), dengan target 93,93%;
5. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk
(KTP dan KK), dengan target 100%;
6. Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta
kelahiran dan akta kematian), dengan target 99,65%;
7. Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK, dengan target 100%;
8. Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan, dengan
target 100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el sebanyak 300.000 berkas;
2. Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing sebanyak 46.438 berkas;
3. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan sebanyak 5 aplikasi;
4. Pelaporan Pemberian Pelayanan Data Kependudukan di 12 Layanan
sebanyak 12 Dokumen;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-78
Tahun2018
5. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian sebanyak 75.130 berkas;
6. Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Kewarganegaraan sebanyak 3.250 berkas;
7. Evaluasi dan Penerapan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil 1 dokumen;
8. Dana Alokasi Khusus Administrasi Kependudukan sebanyak 401.121
lembar;
9. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan di 31
Kecamatan;
10. Penyusunan Dokumen Kependudukan sebanyak 3 dokumen;
11. Publikasi Bidang Kependudukan sebanyak 10 kali.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kecamatan.
1.1.2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaUrusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana,
Program Bina Keluarga, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Keluarga BerencanaProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran Meningkatnya
kualitas layanan KB dasar.
Indikator untuk pelaksanaan program Keluarga Berencana adalah :
1. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need), dengan
target 20,50%;
2. 2Persentase peserta KB aktif, dengan target 78,4%;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-79
Tahun2018
3. Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi, dengan target
5,4%;
4. Persentase peserta KB baru, dengan target 81,95%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembinaan Peduli Keluarga Berencana sebanyak 2.033 orang;
2. Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana
sebanyak 310 orang;
3. Pembinaan Keluarga Berencana sebanyak 4.000 orang;
4. Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga sebanyak 800 orang;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana sebanyak 2 jenis.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.
2) Program Bina KeluargaProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran Meningkatnya
kualitas layanan KB dasar.
Indikator untuk pelaksanaan program bina keluarga adalah :
1. Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja
(BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif, dengan target 70,39%;
2. Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun,
dengan target 3,3%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah :
1. Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga
Lansia sebanyak 1.350 orang;
2. Pembinaan Keluarga Sejahtera sebanyak 1.240 orang.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-80
Tahun2018
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.
3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam
kelompok-kelompok usaha dengan sasaran Meningkatkan keterampilan PMKS
usia produktif.
Indikator untuk pelaksanaan peningkatan keberdayaan masyarakat
adalah persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan
yang berproduksi, dengan target 75%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Updating data Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan 1
dokumen;
2. Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri sebanyak 866 orang;
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi sebanyak 63 lembaga;
4. Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga sebanyak 866 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.
1.1.2.09. PerhubunganUrusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan dilaksanakan melalui
Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi, Program
Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan, Program Manajemen Lalu
Lintas Angkutan Barang.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan, diuraikan sebagai berikut:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-81
Tahun2018
1) Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu dengan
sasaran menyediakan sistem manajemen lalu lintas yang berkualitas.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan sistem manajemen
transportasi adalah :
1. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota, dengan target
30,06 km/jam;
2. Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas, dengan target 2%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 99.000 unit;
2. Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi 1 bangunan;
3. Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi (Tahun Jamak/Multiyears) 1
bangunan;
4. Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas sebanyak 2.150 orang;
5. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebanyak 7.035 unit;
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi sebanyak 33 lokasi;
7. Penertiban Parkir, Terminal Dan LLAJ sebanyak 946 kali;
8. Pengadaan Perlengkapan Jalan sebanyak 2.050 Unit;
9. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum sebanyak 1.600 titik;
10. Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi sebanyak 3 bangunan;
11. Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan sebanyak 3 lokasi;
12. Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas sebanyak 23 dokumen;
13. Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar sebanyak 8 unit;
14. Pengelolaan Parkir Tempat Khusus sebanyak 155 lokasi.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk program tersebut
adalah Dinas Perhubungan.
2) Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu dengan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-82
Tahun2018
sasaran penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang
berkualitas dan ramah lingkungan.
Indikator Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
adalah:
1. Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi
berkelanjutan, dengan target 100%;
2. Rata-rata headway angkutan umum (Angkot), dengan target 25 menit;
3. Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota), dengan target 42,57 menit;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengelolaan Terminal Angkutan Umum sebanyak 12 lokasi;
2. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan sebanyak 2 koridor;
3. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum sebanyak 6.000 ijin.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mendukung
pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Perhubungan.
3) Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan BarangProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju
surabaya dengan sasaran peningkatan sistem manajemen city logistik.
Indikator Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang adalah rata-
rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub, dengan target
106,24 menit.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah penyelenggaraan pelayanan aksesibilitas angkutan barang
sebanyak 2 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mendukung
pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Perhubungan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-83
Tahun2018
1.1.2.10. Komunikasi dan InformatikaUrusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi
Masyarakat, Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan
melalui Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika,
diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi danKomunikasi
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi adalah:
1) Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK, dengan target
35,11%;
2) Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan
publik, dengan target 100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyusunan Dokumen Pelayanan Sistem Informasi Pemerintahan
sebanyak 12 Dokumen;
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi
sebanyak 72 lembaga;
3. Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan sebanyak 50 Unit;
4. Pembangunan Integrasi Sistem sebanyak 2 database;
5. Pembangunan Sarana Prasarana TIK sebanyak 4 Item;
6. Pembangunan Aplikasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen
sebanyak 15 aplikasi;
7. Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi Manajemen sebanyak 119 aplikasi;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-84
Tahun2018
8. Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK sebanyak 11 Item;
9. Pengelolaan Pusat Data sebanyak 5 lembaga;
10. Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi sebesar 100
persen;
11. Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov 1 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mendukung
pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika.
2) Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat
adalah:
1) Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan
kepada masyarakat, dengan target 84%;
2) Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi
informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan target
9116 kunjungan.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 1.127 kali;
2. Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan sebanyak 3.915 eksemplar;
3. Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan sebanyak 127 kali;
4. Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Komunikasi sebanyak
500 Orang;
5. Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah
sebanyak 5 dokumen;
6. Penyusunan Dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan
Dokumentasi Informasi Publik sebanyak 12 Dokumen;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-85
Tahun2018
7. Pengelolaan Saluran Komunikasi sebanyak 19 saluran;
8. Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi sebanyak 11 kali;
9. Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah sebanyak 69 kali;
10. Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik
sebanyak 40 lembaga.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hubungan Masyarakat.
1.1.2.07. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah dilaksanakan melalui Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro,
Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, Program Penguatan Kelembagaan
Koperasi, Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi,
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,
diuraikan sebagai berikut:
1) Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran meningkatkan produktivitas UMKM sektor
produksi barang dan jasa.
Indikator Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro adalah
persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan,
dengan target 4%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah fasilitasi kemitraan pelaku usaha skala mikro sebanyak 125
orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-86
Tahun2018
2) Program Standarisasi Produk Usaha MikroProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran meningkatkan produktivitas UMKM sektor
produksi barang dan jasa.
Indikator Program Standarisasi Produk Usaha Mikro adalah:
1) Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan, dengan target
25%;
2) Persentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG)
dalam proses usaha, dengan target 25%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro sebanyak 25 orang;
2. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro sebanyak 250 orang;
3. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis bagi pelaku usaha skala
mikro sebanyak 125 orang;
4. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner sebanyak 200
orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
3) Program Penguatan Kelembagaan KoperasiProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran meningkatkan produktivitas koperasi.
Indikator Program Penguatan Kelembagaan Koperasi adalah persentase
koperasi berklasifikasi AAB, dengan target 62,21%;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program tersebut
adalah:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-87
Tahun2018
1. Pengawasan Koperasi sebanyak 300 Lembaga;
2. Pembinaan Perkoperasian sebanyak 450 orang;
3. Penilaian Kinerja Koperasi sebanyak 150 lembaga;
4. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT sebanyak 231
Lembaga;
5. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi sebanyak 60 Lembaga;
6. Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media sebanyak 2 kali.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro.
4) Program Peningkatan Kualitas Usaha KoperasiProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran meningkatkan produktivitas koperasi.
Indikator Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi adalah tingkat
pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya, dengan target 73%;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi sebanyak 5 kali;
2. Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar
Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan sebanyak
143 lembaga;
3. Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) sebanyak 60 lembaga;
4. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha
Simpan Pinjam Koperasi sebanyak 60 Lembaga;
5. Penilaian Kesehatan Koperasi sebanyak 150 lembaga;
6. Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi sebanyak
144 Lembaga.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-88
Tahun2018
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
1.1.2.08. Penanaman ModalUrusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal dilaksanakan
melalui program peningkatan investasi fasilitas pendukung logistik, dan program
peningkatan iklim dan realisasi investasi serta program pelayanan perizinan dan
non perizinan.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal, diuraikan sebagai
berikut:
1) Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju
Surabaya dengan sasaran peningkatan sistem manajemen city logistik.
Indikator Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik
adalah: tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik, dengan
target 24%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah temu Usaha Logistik sebanyak 100 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi InvestasiProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global
dengan sasaran meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non
SPIPISE).
Indikator Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi adalah:
1) Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi, dengan target 12%;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-89
Tahun2018
2) Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi, dengan target
18%;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program tersebut
adalah:
1. Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal sebanyak
100 orang;
2. Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya sebanyak 500 perusahaan;
3. Monitoring Penanaman Modal sebanyak 5.350 perusahaan;
4. Penyelenggaraan Promosi Investasi sebanyak 3 kali;
5. Penyusunan Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya
1 dokumen;
6. Pengelolaan Data Investasi sebanyak 12 kali;
7. Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal sebanyak 170 perusahaan;
8. Pendampingan Perusahaan Penanaman Modal sebanyak 400 perusahaan;
9. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal sebanyak 10
lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3) Program Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi adalah
persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan
target 74%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Bimtek Penyusunan Informasi Industri sebanyak 200 orang;
2. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal sebanyak 100 perusahaan;
3. Pelayanan PTSP sebanyak 41.850 ijin;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-90
Tahun2018
4. Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 130
orang;
5. Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan sebanyak 500 orang;
6. Pengawasan Perijinan sebanyak 10.300 perusahaan;
7. Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan sebanyak 700 berkas;
8. Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah sebanyak 40 ijin;
9. Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3 sebanyak 35 ijin;
10. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
sebanyak 450 ijin;
11. Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum
sebanyak 250 ijin;
12. Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan sebanyak 8.017 berkas;
13. Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan sebanyak 1.491
perusahaan;
14. Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan
sebanyak 15.020.000 lembar;
15. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian sebanyak 261
berkas;
16. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan sebanyak 2.000
berkas.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang.
1.1.2.09. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga
dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga,
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-91
Tahun2018
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga, diuraikan
sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda dengan sasaran
meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan
karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan.
Indikator Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan adalah
persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja, dengan
target 80%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Anggota Organisasi Kepemudaan
sebanyak 400 orang;
2. Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda sebanyak 13
kali;
3. Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakan Remaja sebanyak 400 Orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah RagaProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda dengan sasaran
meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional,
nasional dan internasional.
Indikator Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga adalah:
1) Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi, dengan target 1357 orang;
2) Cakupan / sebaran fasilitas olahraga, dengan target 115 kelurahan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-92
Tahun2018
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga sebanyak 3 bangunan;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga sebanyak 3
dokumen;
3. Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga sebanyak 228 rekening;
4. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga sebanyak 84 unit;
5. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Khusus
sebanyak 14 kali;
6. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi
sebanyak 19 kali;
7. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi dan
Tradisional sebanyak 17 Kali;
8. Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi sebanyak 84 Kali;
9. Penyediaan Sarana Olahraga sebanyak 885 unit;
10. Perbaikan Prasarana Olahraga sebanyak 75 Bangunan;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
1.1.2.10. Statistik.
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik dilaksanakan melalui
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik,
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik.Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-93
Tahun2018
Indikator Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik adalah
Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator
kinerja dalam RPJMD, dengan target 5%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Data Pendukung
Perencanaan sebanyak 2 sistem;
2. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebanyak 365 data.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah :
Badan Perencanaan Pembangunan.
1.1.2.16. KebudayaanUrusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan dilaksanakan melalui
program perlindungan budaya lokal, program pengembangan dan pemanfaatan
budaya lokal dan program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan
dalam konteks budaya lokal.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan, diuraikan sebagai berikut:
1) Program perlindungan budaya lokalProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
melestarikan budaya lokal dengan sasaran meningkatkan perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal.
Indikator untuk pelaksanaan program perlindungan budaya lokal adalah
persentase cagar budaya yang terpelihara, dengan target 91,50%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah monitoring dan evaluasi cagar budaya sebanyak 250 cagar
budaya.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-94
Tahun2018
2) Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokalProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
melestarikan budaya lokal dengan sasaran meningkatkan perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal.
Indikator Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal
adalah:
1) Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya
lokal pada 17 lokasi, dengan target 64,70%;
2) Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil, dengan target 45%;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah sebanyak 7 kali;
2. Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan
usaha pariwisata sebanyak 108 kali;
3. Penyelenggaraan event dan festival kesenian daerah sebanyak 404 kali;
4. Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar sebanyak 1.300
orang;
5. Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah sebanyak
1.192 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan.
3) Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalamkonteks budaya lokal
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan dengan sasaran
mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan.
Indikator untuk pelaksanaan program pengembangan wawasan dan
karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal adalah :
1. Persentase kader wawasan kebangsaan, dengan target 100%;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-95
Tahun2018
2. Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai
kebangsaan, dengan target 15,50%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1) Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas sebanyak 320 orang;
2) Peningkatan wawasan kebangsaan sebanyak 600 orang;
3) Penyelenggaraan event peningkatan nilai-nilai kebangsaan sebanyak
17.050 orang;
4) Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah sebanyak 850
orang;
5) Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah sebanyak
1.464 orang;
6) Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS sebanyak 15 kali;
7) Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan sebanyak 7.343 orang;
8) Sosialisasi Wawasan Kebangsaan sebanyak 90 orang;
9) Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di 31 kecamatan.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial serta Kecamatan.
1.1.2.17. Perpustakaan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan dilaksanakan melalui
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Program ini melaksanakan tujuan Meningkatkan minat dan budaya baca
masyarakat dengan sasaran Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca
masyarakat melalui peningkatan akses baca.
Indikator untuk pelaksanaan program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan adalah :
1. Persentase koleksi buku, dengan target 88,63%;
2. Persentase perpustakaan yang berhasil dibina, dengan target 17,85%;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-96
Tahun2018
3. Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan, dengan
target 10%;
4. Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling, dengan
target 40,4%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling sebanyak 57.433 orang;
2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca sebanyak 171 kali;
3. Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan sebanyak 500 lembaga;
4. Pengelolaan Layanan Baca sebanyak 3.244.791 kunjungan;
5. Penyediaan dan Perawatan Sarana Perpustakaan Daerah dan Taman
Bacaan Masyarakat sebanyak 65.058 buku;
6. Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah sebanyak 3
kali;
7. Akse Literasi 1 kali.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
1.1.2.18. KearsipanUrusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan dilaksanakan melalui
Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
Program ini melaksanakan tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran Meningkatkan tata kelola
administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator untuk pelaksanaan program penataan, penyelamatan, dan
pelestarian dokumen/arsip daerah adalah :
1. Persentase jumlah arsip yang diakuisisi, dengan target 20%;
2. Persentase Perangkat daerah, Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang
tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, dengan target 41,7%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-97
Tahun2018
1. Layanan Informasi Kearsipan sebanyak 40 kali;
2. Pembinaan Sistem Kearsipan sebanyak 130 lembaga;
3. Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan sebanyak 48 lembaga;
4. Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan
Penyelamatan Kearsipan sebanyak 32 item.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
1.2. URUSAN PILIHAN1.2.2. Non Pelayanan Dasar1.2.2.01. Kelautan Dan Perikanan.
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Kelautan dan Perikanan
dilaksanakan melalui Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan
Perikanan, Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan
dan Kelautan.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Kelautan dan Perikanan, diuraikan
sebagai berikut:
1) Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan PerikananProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan
perikanan.
Indikator untuk pelaksanaan program penyediaan sarana prasarana
kelautan dan persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana
dan prasarana perikanan dan kelautan, dengan target 13%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah :
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)
sebanyak 45 unit;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-98
Tahun2018
2. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan budidaya
sebanyak 365 paket;
3. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
sebanyak 264 Paket.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2) Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanandan Kelautan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan
perikanan.
Indikator untuk pelaksanaan program pengaplikasian teknologi tepat
guna budidaya perikanan dan kelautan adalah Persentase pembudidaya
perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam
proses budidaya, dengan target 35%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya
perikanan dan kelautan sebanyak 380 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,.
1.2.2.02. PariwisataUrusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Pariwisata dilaksanakan melalui
Program Pengembangan Destinasi Wisata, Program Pengembangan
Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata, Program Pemasaran
Pariwisata, Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha
Kreatif, Program Legalisasi Usaha Kreatif, Program Perkuatan Permodalan
Usaha Kreatif.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-99
Tahun2018
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Pariwisata, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Destinasi WisataProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global
dengan sasaran Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan
wisatawan.
Indikator untuk pelaksanaan program pengembangan destinasi wisata
adalah persentase ODTW yang berhasil dikembangkan, dengan target 27%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1) Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
sebanyak 2 lokasi;
2) Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
sebanyak 3 lokasi;
3) Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM pada obyek wisata sebanyak 600
orang;
4) Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP
Kenjeran dan Wisata Religi Ampel sebanyak 15 unit;
5) Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu
Pahlawan, Balai Pemuda dan THR sebanyak 4 unit.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2) Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder BidangPariwisata
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global
dengan sasaran Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan
wisatawan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-100
Tahun2018
Indikator untuk pelaksanaan program pengembangan kerjasama dengan
stakeholder bidang pariwisata adalah tingkat capaian kesepakatan dengan
stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan, dengan target
40%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata sebanyak 400
lembaga;
2. Forum komunikasi pelaku usaha rekreasi hiburan umum sebanyak 250
lembaga.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
3) Program Pemasaran Pariwisata
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global
dengan sasaran Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan
wisatawan.
Indikator untuk pelaksanaan program pemasaran pariwisata adalah
persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan, dengan
target 45,48%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata sebanyak 20 kali;
2. Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
sebanyak 101 kali;
3. Penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR
sebanyak 96 kali;
4. Penyelenggaraan event wisata sebanyak 9 kali;
5. Penyelenggaraan festival kuliner sebanyak 12 kali;
6. Penyediaan Sarana Promosi Wisata sebanyak 18 jenis.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-101
Tahun2018
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
4) Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatifProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas
pelaku sektor industri kreatif.
Indikator untuk pelaksanaan Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan
Pengembangan Usaha Kreatif adalah :
1. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat
dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion, dengan
target 6%;
2. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat
dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft, dengan target 6%;
3. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat
dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner, dengan target 6%;
4. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat
dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan, dengan target
6%;
5. Persentase rumah kreatif yang beroperasi, dengan target 62,5%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut :
1. Pengelolaan Rumah Kreatif 1 bangunan;
2. Fasilitasi Pengembangan seni budaya di rumah kreatif sebanyak 74 kali;
3. Pengelolaan Rumah Kreatif 1 bangunan;
4. Pembinaan dan Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Pemuda sebanyak
100 Orang;
5. Pengelolaan Rumah Kreatif sebanyak 2 bangunan;
6. Pengelolaan Rumah Kreatif sebanyak 2 bangunan;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-102
Tahun2018
7. Pembinaan dan Fasilitasi Pemasaran Rumah Kreatif sebanyak 40 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Dinas Perdagangan.
5) Program Legalisasi Usaha KreatifProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas
pelaku sektor industri kreatif.
Indikator untuk pelaksanaan program legalisasi usaha kreatif adalah
Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha, dengan
target 25%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif sebanyak 25 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
6) Program Perkuatan Permodalan Usaha KreatifProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas
pelaku sektor industri kreatif.
Indikator untuk pelaksanaan program perkuatan permodalan usaha
kreatif adalah Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku
usaha kreatif yang dapat dipenuhi, dengan target 10%.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-103
Tahun2018
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif sebanyak
50 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.03. PertanianUrusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Pertanian dilaksanakan melalui
Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Hewan Ternak, Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam
Budidaya Peternakan.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Pertanian, diuraikan sebagai berikut :
1) Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangandan Hortikultura
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian,
barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan
pengembangan industri kreatif dengan sasaran Meningkatkan produktivitas
sektor pertanian.
Indikator Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman
Pangan dan Hortikultura adalah Persentase pembudidaya tanaman pangan dan
hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi,
dengan target 13%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman
pangan dan hortikultura sebanyak 5 jenis.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-104
Tahun2018
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian.
2) Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam BudidayaTanaman Pangan dan Hortikultura
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran Meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Indikator Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam
Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Persentase pembudidaya
tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna
dalam proses budidaya, dengan target 35%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1) Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya
tanaman pangan dan hortikultura sebanyak 1.359 orang;
2) Pembibitan sebanyak 14 jenis;
3) Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian sebanyak 25 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian.
3) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternakProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran Meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Indikator untuk pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan
penyakit hewan ternak adalah Persentase populasi hewan ternak yang
mendapatkan vaksinasi dan pengobatan, dengan target 84%.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-105
Tahun2018
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan
sebanyak 1.558 kali.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian.
4) Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam BudidayaPeternakan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran Meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Indikator untuk pelaksanaan program pengaplikasian teknologi tepat
guna dalam budidaya peternakan adalah Persentase pembudidaya ternak yang
mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya, dengan target
35%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah :
1) Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan
sebanyak 320 orang;
2) Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan sebanyak 4 jenis.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian.
1.2.2.06. PerdaganganUrusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Perdagangan dilaksanakan melalui
Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi
Komoditas Potensial, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan, Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, Program
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-106
Tahun2018
Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan, Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Pertanian.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Perdagangan adalah sebagai berikut:
1) Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukungdistribusi komoditas potensial
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju
Surabaya dengan sasaran Peningkatan sistem manajemen city logistik.
Indikator untuk pelaksanaan program pengembangan hub dan simpul
logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial :
1. Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik, dengan target
75%;
2. Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar, dengan target 50%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembinaan terhadap pengelola distribusi perdagangan sebanyak 266
lembaga;
2. Penyusunan Kajian Pendukung Implementasi Rencana Pengembangan
Hub dan Simpul Logistik 1 dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Perdagangan.
2) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan PerdaganganProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Indikator untuk pelaksanaan program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan adalah Persentase temuan yang ditindaklanjuti,
dengan target 75%.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-107
Tahun2018
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera
Ulang sebanyak 22.484 unit;
2. Operasional UPTD Metrologi legal sebanyak 100 Item;
3. Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
sebanyak 1.800 unit;
4. Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebanyak 300 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Perdagangan.
3) Program Perluasan Jangkauan PemasaranProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran Meningkatkan produktivitas UMKM sektor
produksi barang dan jasa.
Indikator untuk pelaksanaan program perluasan jangkauan pemasaran
adalah :
1. Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat, dengan target 3,59%;
2. Persentase sentra yang beroperasi secara optimal, dengan target 50%;
3. Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran
produknya, dengan target 50%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1) Penataan Tempat Usaha Skala Mikro di 7 lokasi;
2) Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner sebanyak 25 kali;
3) Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro
Kecil sebanyak 8 bangunan;
4) Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil sebanyak
10 dokumen;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-108
Tahun2018
5) Fasilitasi Pembinaan UKM sebanyak 80 orang;
6) Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM sebanyak 200 lembaga;
7) Pengelolaan Sentra UKM Surabaya di 6 lokasi;
8) Penyediaan Stand Usaha di Mall di 2 lokasi;
9) Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Kecil sebanyak 15 kali;
10) Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner
sebanyak 44 Sentra;
11) Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM di 31
kecamatan.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mendukung
pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Kecamatan.
4) Program Peningkatan Akses dan Distribusi PanganProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan ketahanan pangan dengan sasaran meningkatkan distribusi
pangan.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan akses dan distribusi
pangan adalah :
1. Persentase pasar yang dipantau harganya, dengan target 8 %;
2. Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas, dengan target 15
kali/kejadian.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1) Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah sebanyak 5
Pasar;
2) Penyusunan Informasi Distribusi Perdagangan Kota 1 dokumen;
3) Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebanyak
410 kali.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-109
Tahun2018
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Bagian Administrasi
Perekonomian Dan Usaha Daerah, Dinas Perdagangan.
5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan
industri kreatif dengan sasaran Meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan pemasaran hasil
pertanian adalah Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat, dengan
target 62%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah Promosi Pemasaran Produk Pertanian sebanyak 67 kali.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian.
2. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN2.1. FUNGSI MANAJEMEN2.1.2. Non Pelayanan Dasar2.1.2.01. Perencanaan Serta Penelitian Dan Pengembangan.
Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Perencanaan serta Penelitian
dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Pengendalian
Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Penunjang Urusan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Perencanaan
serta Penelitian dan Pengembangan, diuraikan sebagai berikut:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-110
Tahun2018
1) Program Pengendalian Pembangunan DaerahProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator untuk pelaksanaan program pengendalian pembangunan
daerah adalah :
1. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu, dengan target
90%;
2. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output, dengan target 97%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebanyak 365
Indikator;
2. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan
Evaluasi 1 sistem;
3. Pendampingan Penyusunan Substansi Laporan Kinerja Perangkat Daerah
sebanyak 72 lembaga;
4. Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan sebanyak 72
Lembaga;
5. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
sebanyak 8 sistem;
6. Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah sebanyak 16 dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk pencapaian indikator
program tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Bagian
Administrasi Pembangunan.
2) Program Perencanaan Pembangunan DaerahProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-111
Tahun2018
Indikator untuk pelaksanaan program perencanaan pembangunan
daerah adalah :
1. Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis dan/atau sektoral, dengan target 100%;
2. Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan
tahunannya berkualitas, dengan target 70%;
3. Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen
perencanaan tahunannya berkualitas, dengan target 70%;
4. Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur
pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas, dengan
target 70%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah
sebanyak 2.140 Lembaga;
2. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan
sebanyak 5 sistem;
3. Pendampingan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 72
lembaga;
4. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan sebanyak 6
dokumen;
5. Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi sebanyak 2 Dokumen;
6. Penunjang Perhubungan Dan Pematusan 1 Dokumen;
7. Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi sebanyak 3 dokumen;
8. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya sebanyak 7
dokumen;
9. Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebanyak 3
dokumen;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-112
Tahun2018
10. Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebanyak 5
dokumen;
11. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
sebanyak 8 dokumen;
12. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi sebanyak 12
lembaga;
13. Koordinasi Penyusunan Pendapatan Daerah dan DAK sebanyak 18
lembaga;
14. Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD sebanyak 6 dokumen;
15. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah sebanyak 8 dokumen di 72 Perangkat Daerah;
16. Penunjang Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan
Hidup 1 dokumen;
17. Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan di
31 Kecamatan.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk pencapaian indikator
program tersebut adalah seluruh Perangkat Daerah.
2.1.2.02. KeuanganFungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Keuangan dilaksanakan
melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Penunjang Urusan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Keuangan,
diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pengelolaan Keuangan DaerahProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Memantapkan kemandirian keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif
dan efisien.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-113
Tahun2018
Indikator untuk pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah
adalah Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan, dengan target
80%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebanyak 4 dokumen;
2. Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah sebanyak 4 kali;
3. Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat
Keterangan Pemberhentian Pembayaran sebanyak 72.000 Berkas;
4. Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah
sebanyak 73.932 Berkas;
5. Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas
sebanyak 17 dokumen;
6. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak
20 dokumen;
7. Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
sebanyak 4 Dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak Daerah.
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Memantapkan kemandirian keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif
dan efisien.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan
pendapatan daerah adalah Persentase Peningkatan Pajak Daerah, dengan
target 22,70%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-114
Tahun2018
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah
sebanyak 37.599 Wajib Pajak;
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir
sebanyak 5.016 Wajib Pajak;
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB sebanyak 657.436 Wajib
Pajak;
4. Penagihan, Pelayanan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan
keberatan Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir sebanyak 8.098 Berkas;
5. Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan
keberatan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah sebanyak 4.209
Berkas;
6. Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan
keberatan PBB dan BPHTB sebanyak 28.094 Berkas.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak Daerah.
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat DaerahFungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Kebijakan dan Koordinasi
Perangkat Daerah dilaksanakan melalui Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan,
Program Penataan Daerah Otonom, Program Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator
Perwakilan Rakyat Daerah, Program Pendukung Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah, Program Kerjasama Bidang Perdagangan, Program
Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Kebijakan dan Koordinasi Perangkat
Daerah, diuraikan sebagai berikut :
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-115
Tahun2018
1) Program Penataan Kelembagaan dan KetatalaksanaanProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator untuk pelaksanaan program penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan adalah :
1. Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional
Standar) SKPD, dengan target 100%;
2. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan,
dengan target 100%;
3. Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan
(SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi, dengan target 30%;
4. Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses
bisnis, yang tersusun, dengan target 100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar
Kompetensi sebanyak 2 dokumen;
2. Pelaksanaan Analisa Kelembagaan 1 dokumen;
3. Pengembangan Pelaksanaan Ketatalaksanaan sebanyak 155 pos;
4. Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan sebanyak 264 lembaga;
5. Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi sebanyak 2 dokumen;
6. Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk pencapaian indikator
program tersebut adalah Bagian Organisasi.
2) Program Penataan Peraturan Perundang-UndanganProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-116
Tahun2018
Indikator untuk pelaksanaan program penataan peraturan perundang-
undangan adalah :
1. Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti, dengan target 100%;
2. Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi, dengan target 100%;
3. Persentase produk hukum yang disebarluaskan, dengan target 100%;
4. Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan, dengan target
100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Evaluasi Produk Hukum Daerah sebanyak 12 dokumen;
2. Penanganan Permasalahan Bidang Hukum sebanyak 65 dokumen;
3. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah sebanyak 71 dokumen;
4. Publikasi Produk Hukum sebanyak 70 dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk pencapaian indikator
program tersebut adalah Bagian Hukum.
3) Program Penataan Daerah OtonomProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator untuk pelaksanaan program penataan daerah otonom adalah :
1. Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update, dengan target
100%;
2. Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan
pembakuan, dengan target 56,89%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 dokumen;
2. Evaluasi Perkembangan Kelurahan 1 kali;
3. Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya sebanyak 115 objek;
4. Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan sebanyak 185 lembaga;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-117
Tahun2018
5. Pembinaan dan Penataan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan
sebanyak 10.596 lembaga;
6. Kajian Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan 1
dokumen;
7. Operasional Kelurahan di 154 Kelurahan;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Kecamatan.
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala DaerahProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator untuk pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan
kebijakan kepala daerah adalah :
1. Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang
termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan, dengan target 100 %;
2. Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan
sebagai dasar kebijakan/keputusan, dengan target 25 %.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat sebanyak 2 dokumen;
2. Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat sebanyak 2 dokumen;
3. Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya
Masyarakat sebanyak 2 dokumen;
4. Evaluasi Program Layanan Masyarakat 1 dokumen;
5. Analisis dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya sebanyak 4 dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk pencapaian indikator
program tersebut adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian
Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-118
Tahun2018
5) Program Peningkatkan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyatdaerah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatkan kapasitas lembaga
fasilitator perwakilan rakyat daerah adalah :
1. Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi,
dengan target 100%;
2. Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi, dengan target 100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebanyak 24 kegiatan;
2. Informasi dan Pengolahan Data sebanyak 138 kali;
3. Kegiatan Reses sebanyak 3 kali;
4. Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
sebanyak 86 kali;
5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 6 Raperda;
6. Penyusunan Dokumen Kajian/Telaah terhadap Kebijakan Daerah sebanyak
10 dokumen;
7. Pengendalian Keamanan sebanyak 365 kali;
8. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sebanyak 1.106
kali;
9. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna sebanyak 45 kali;
10. Penerimaan Studi Banding sebanyak 240 lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Sekretariat DPRD.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-119
Tahun2018
6) Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator untuk pelaksanaan program pendukung kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah Persentase terlaksananya urusan
kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar,
dengan target 100%;.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebanyak 100%.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mendukung
pencapaian indikator program tersebut adalah Bagian Umum dan Protokol.
7) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah DaerahProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan kerjasama antar
pemerintah daerah adalah :
1. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah
daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti, dengan target 42,86%;
2. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang
ditindaklanjuti, dengan target 33,33%;
3. Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi, dengan
target 60%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri sebanyak 10 kali;
2. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan
sebanyak 16 lembaga;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-120
Tahun2018
3. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan sebanyak
4 lembaga;
4. Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri sebanyak 58
orang;
5. Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah sebanyak 21 lembaga;
6. Penyusunan road map kerjasama daerah 1 dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk pencapaian indikator
program tersebut adalah Bagian Administrasi Kerjasama.
8) Program Kerjasama Bidang Perdagangan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju
Surabaya dengan sasaran Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B)
jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar
pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi.
Indikator untuk pelaksanaan program kerjasama bidang perdagangan
adalah :
1. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang
telah terealisasi, dengan target 75%;
2. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah
ditandatangani, dengan target 57,14%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan sebanyak 2
lembaga.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk pencapaian indikator
program tersebut adalah Bagian Administrasi Kerjasama.
9) Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan DaerahProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Memantapkan kemandirian keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif
dan efisien.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-121
Tahun2018
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan kinerja BUMD
pendukung keuangan daerah adalah Persentase BUMD yang berkinerja sesuai
standar, dengan target 67%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah :
1. Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 6
BUMD;
2. Penyusunan Legalitas Operasional Usaha BUMD sebanyak 6 dokumen.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah Bagian Administrasi
Perekonomian dan Usaha Daerah.
2.1.2.04. Pengawasan
Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Pengawasan dilaksanakan
melalui program peningkatan sistem pengawasan internal. Program ini
melaksanakan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan kompetensi
aparatur pemerintah.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan sistem pengawasan
internal adalah :
1. Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I, dengan target 100%;
2. Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah II, dengan target 100%;
3. Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III, dengan target 100%;
4. Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah I,
dengan target 100%;
5. Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah II,
dengan target 100%;
6. Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III,
dengan target 100%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-122
Tahun2018
1. Penerapan Disiplin Pegawai sebanyak 5.729 orang;
2. Evaluasi SAKIP SKPD sebanyak 72 Perangkat Daerah;
3. Inventarisasi Temuan Pengawasan sebanyak 140 lembaga;
4. Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di
Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 18 Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di
Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 18 Perangkat Daerah;
6. Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di
Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 18 Perangkat Daerah;
7. Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di
Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 18 Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat
Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak
35 lembaga;
9. Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat
Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak
35 lembaga;
10. Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat
Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak
35 lembaga;
11. Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat
Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak
35 lembaga;
12. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan sebanyak 30 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Diklat.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-123
Tahun2018
2.2. UNSUR MANAJEMEN6.2.2. Non Pelayanan Dasar6.2.2.01. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Penunjang Urusan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan melalui program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini melaksanakan tujuan
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur
pemerintahan.
Indikator untuk pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur adalah :
1. Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik, dengan target 92%;
2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional, dengan
target 49,05%;
3. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural, dengan
target 90,33%;
4. Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre, dengan
target 40 %.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebanyak 800 orang;
2. Pelaksanaan Assesment Centre sebanyak 400 orang;
3. Penataan Administrasi Kepegawaian sebanyak 14.315 orang;
4. Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah sebanyak
322 orang;
5. Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah sebanyak 37 orang;
6. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Aparatur
Pemerinttah sebanyak 1.394 orang;
7. Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan 1 dokumen;
8. Pengelolaan Sistem Data Pegawai 1 aplikasi;
9. Pengembangan Wawasan Aparatur sebanyak 80 orang;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-124
Tahun2018
10. Fasilitasi Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 6.285 orang;
11. Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning) 1 dokumen;
12. Seleksi Penerimaan Calon PNS sebanyak 10.000 orang.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk pencapaian indikator
program tersebut adalah Badan Kepegawaian dan Diklat.
6.2.2.02. Sarana dan Prasarana PerkantoranPenunjang Urusan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar Sarana dan
Prasarana Perkantoran dilaksanakan melalui Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran dan Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana kedinasan.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
penunjang urusan unsur manajemen non pelayanan dasar sarana dan
prasarana perkantoran adalah sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator untuk pelaksanaan program pelayanan administrasi
perkantoran adalah Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan
administrasi perkantoran, dengan target 74%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah
pada seluruh Perangkat Daerah;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian indikator program tersebut adalah seluruh Perangkat
Daerah.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-125
Tahun2018
2) Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasaranakedinasan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator untuk pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan
sarana dan prasarana kedinasan adalah :
1. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik, dengan target
80,77%;
2. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik, dengan target 79%;
3. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran,
dengan target 100%;
4. Persentase pemanfaatan aset, dengan target 92%;
5. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik, dengan
target 100%;
6. Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan
dengan sistem informasi barang daerah, dengan target 40%.
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah sebanyak 6 dokumen;
2. Pelayanan Unit Layanan Pengadaan sebanyak 800 Dokumen;
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 631 unit;
4. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya sebanyak 8.122 stel;
5. Pengadaan Sarana Kedinasan sebanyak 3.646 unit;
6. Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah sebanyak 72 lembaga;
7. Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah
Daerah sebanyak 34 bangunan;
8. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah
Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears) sebanyak 2 bangunan;
9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah
sebanyak 40 dokumen;
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Pemerintah Kota Surabaya
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Bab IV-126
Tahun2018
10. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
sebanyak 100%
11. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran pada 71 Perangkat
Daerah.
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
seluruh Perangkat Daerah.
4.3 PEMBIAYAAN DAERAH4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Sesuai penerimaan dan target, penerimaan pembiayaan pada Tahun
2018 diperkirakan sebesar Rp998.989.831.871,- sedangkan pengeluaran
pembiayaan pada tahun 2018 diperkirakan Rp10.000.000.000,- yang
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
sebagaimana tersaji pada tabel 4.5.
Tabel 4.5.Realisasi, Target dan Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah Kota SurabayaTahun 2015-2018
1a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya (SILPA) 1,414,929,806,905 998,767,926,303 998,989,831,871
b. Penerimaan Kembali PemberianPinjaman
13,183,336.00
1,414,942,990,241 998,767,926,303 998,989,831,8712
a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 20,000,000,000 19,006,877,335 10,000,000,000
20,000,000,000 19,006,877,335 10,000,000,000
Proyeksi 2018No Uraian Realisasi 2016 Target 2017 Penerimaan Pembiayaan
TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan
TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAANSumber: BPKPD, Bappeko, diolah 2017
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 akibat :
1. adanya kebijakan
Pemerintah Kota Surabaya
2. adanya penambahan
sumber pendapatan daerah
setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Walikota Surabaya dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya, maka dapat dilakukan pergeseran atau perubahan program dan
kegiatan beserta indikatornya, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan
tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018.
PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURABAYA
………………………….KETUA
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Pemerintah Kota Surabaya
Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Kota Surabaya;
penambahan atau pengurangan belanja daerah, pembiayaan dan
sumber pendapatan daerah;
setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 antara
Walikota Surabaya dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya, maka dapat dilakukan pergeseran atau perubahan program dan
kegiatan beserta indikatornya, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Surabaya,
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURABAYA
…………………………. A
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
PENUTUP
Bab V - 1
Tahun 2018
melandasi penetapan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
atau pengurangan belanja daerah, pembiayaan dan
setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum
Daerah Tahun Anggaran 2018 antara
Walikota Surabaya dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya, maka dapat dilakukan pergeseran atau perubahan program dan
kegiatan beserta indikatornya, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
PENUTUP