daftar pertanyaan pansus ii dprd kota denpasar … · pasal 5 ayat (3), yaitu bangunan gedung...

1

DAFTAR PERTANYAAN PANSUS II DPRD KOTA DENPASAR

TERHADAP RANPERDA KOTA DENPASAR

TENTANG BANGUNAN GEDUNG

1. BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 angka 14 :

Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB

adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung

sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Bagaimana dengan IMB bersyarat sebagaimana yang diwacanakan

karena tidak diatur dalam Perda ? Jawaban : penambahan pengertian di ketentuan umum angka 15,

penambahan ayat (6) di pasal 12

2. BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 angka 14 : Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB

adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada

Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Terkait dengan kata “merawat”, apakah hanya untuk merawat bangunan gedung perlu mencari IMB ? Mohon penjelasan.

Jawaban :

Jawaban :

Makna dari Pasal ini adalah penjabaran dari Pasal 1 angka 5 Pasal 41 UU Bangunan Gedung

1. Pasal 1 angka 5 UU Bangunan Gedung

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan,

dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap

laik fungsi

2. Pasal 41 (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna

bangunan gedung mempunyai hak :

a) mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan

gedung

b) mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan

intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat

bangunan akan dibangun;

c) mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan

keandalanbangunan gedung;

d) mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan gedung

yang laik fungsi;

2

e) mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan/atau

lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.

(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna

bangunan gedung mempunyai kewajiban:

a) memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;

b) memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara

berkala;

c) melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan

pemeliharaan bangunan gedung;

d) melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan

fungsi bangunan gedung.

e) memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak

laik fungsi;

f) membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak

laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan

bahaya dalam pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin

mendirikan bangunan, dengan tidak mengganggu keselamatan

dan ketertiban umum.

3. BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 angka 14 :

Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada

Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung

sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Apakah kata “dan/atau” akan tetap digunakan dalam Perda ini ?

Mohon penjelasan. Jawaban : Jawabannya Lampiran II UU P3 :

88. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang

rincian kedua dari rincian terakhir.

89. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua

dari rincian terakhir.

90. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif

dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

3

91. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap

unsur

atau rincian. 92. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya

4. BAB II Rauang Lingkup :

Judul BAB tertulis “Rauang Lingkup”, agar dfisesuaikan sehingga berbunyi :

“Ruang Lingkup”. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

5. BAB II :

Setelah judul BAB agar dimasukkan Pasal 2, Pasal 2 pada BAB III menjadi Pasal 3 dan seterusnya.

Jawaban : Usul saran Pansus diterima

6. Pasal 5 :

- Terkait dengan kos-kosan yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar apakah tidak sebaiknya tidak dimasukkan kedalam Pasal 5 ayat (3), yaitu Bangunan Gedung fungsi usaha.

- IMB jenis apa yang akan diberikan kepada permohonan ijin pembangunan Bangunan Gedung untuk apartemen dan rumah kos yang bertingkat dan jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar ? Bagaimana bila kamarnya lebih dari 50 kamar tetapi tidak memenuhi persyaratan bangunan hotel ?


- Untuk pengajuan kos-kosan yang lebih dari 10 kamar, wajib

mengajukan perijinan sebagai hotel non bintang dengan tetap memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebuah hotel

non bintang

7. Pasal 5 ayat (2) huruf c :

bangunan pura

Agar dilengkapi dengan jenis tempat ibadah umat Hindu lainnya seperti : merajan, merajan agung dan lain-lain

Jawaban :

- Terkait dengan penambahan norma merajan, merajan agung dan lain-lain.

- Norma tersebut diatas sudah masuk dalam criteria dalam Pasal 5

ayat (2) huruf c dan huruf f

8. Pasal 5 ayat (3) huruf d :

Bangunan Gedung Perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya.

Mohon agar apartemen dan kamar kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar dan bangunannya bertingkat dimasukkan dalam ayat ini.

4

Jawaban : bangunan apartemen masuk dalam kategori hunian rumah

tinggal susun (pasal 5 ayat 1 c) dan kamar kos lebih dari 10 kamar

masuk ke dalam hotel yaitu hotel non bintang (pasal 5 ayat 3 d)


Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung

kesenian, Bale Banjar, Bangunan Gedung adat dan sejenisnya; Didalam Pasal Penjelasan yang termasuk kedalam Bangunan Gedung

kebudayaan adalah pasar Tradisional. Apakah tidak sebaiknya Pasar Tradisional masuk kedalam Bangunan Gedung fungsi usaha ? Mohon penjelasan.

Jawaban : Pasar tradisional dimasukkan kedalam bangunan gedung

kebudayaan terkait dengan retribusi IMB, dengan ketentuan pasar tradisional tersebut dimiliki oleh Desa Pekraman, dan/atau

Pemerintah.

10. Pasal 6 ayat (7) huruf a :

Bangunan Gedung di lokasi renggang, terletak pada daerah

pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan; Apakah didaerah yang berfungsi resapan akan dapat dibangun

Bangunan Gedung bertingkat ? Mohon penjelasan. Jawaban : Diijinkan sesuai dengan aturan zonasi di RDTR.

11. Pasal 6 ayat (8) huruf b dan c : b. Bangunan Gedung bertingkat sedang, dengan jumlah lantai

mulai dari 5 lantai sampai dengan 8 lantai; serta

c. Bangunan Gedung bertingkat tinggi, dengan jumlah lantai lebih dari 8 lantai.

Mohon penjelasan terhadap bunyi Pasal ini terkait dengan batas ketinggian bangunan di Kota Denpasar yang tidak boleh lebih dari 15

meter. Jawaban : Klasifikasi di pasal 6 ayat 8 mengacu kepada normative

Permen PU………. Untuk klasifikasi di Kota Denpasar dengan

ketinggian maksimum 15 (lima belas) meter diklasifikasikansebagai berikut:

Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung 15 (lima belas ) meter meliputi:

a. Bangunan Gedung bertingkat rendah, dengan jumlah lantai

sampai dengan 2 lantai; b. Bangunan Gedung bertingkat sedang, dengan jumlah lantai

mulai dari 2 lantai sampai dengan 5 lantai; serta

c. Bangunan Gedung bertingkat tinggi, dengan jumlah lantai lebih dari 5 lantai.

5

12. Pasal 10 ayat (2) :

Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedung hanya

dapat didirikan dengan izinpemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanahatau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian

tertulisantara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanahdengan

Pemilik Bangunan Gedung, memuat paling sedikit hak dan

kewajiban parapihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, sertafungsi Bangunan Gedung dan jangka waktupemanfaatan tanah

Kata “izinpemanfaatan”, “tanahatau”, “tertulisantara”, “tanahdengan”, “parapihak”, “sertafungsi”, “waktupemanfaatan”, agar diberikan spasi.

Jawaban : Usul saran diterima

13. Pasal 10 ayat (3) tertulis :

Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-

batas tanah, serta fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu

pemanfaatan tanah

Penulisan ayat (3) pada bunyi Pasal tersebut di atas seharusnya ditulis ayat (2)


14. Pasal 12 ayat (2) :

Izin mendirikan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan

Gedung fungsi khususoleh Pemerintah.

Siapa yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam Pasal ini, karena dalam ketentuan umum hanya dijelaskan tentang pengertian Pemerintah Pusat ?

Kata “sebagaimanadimaksud” agar diberi spasi.

Kata “khsusoleh” agar diberi spasi. Jawaban :

1. Pasal 5 ayat (6) UU Bangunan Gedung Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi

pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri. (7) Satu bangunan gedung dapat

memiliki lebih dari satu fungsi.

2. Penjelasan Pasal 35 ayat ( 4) Untuk bangunan gedung fungsi khusus izin mendirikan

bangunannya ditetapkan oleh

Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. 3. Kesimpulannya pemerintah adalah : Pemerintah Pusat

4. Dalam Ketentuan Umum perlu ditambahakan kata pemerintah

6


fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau

bangunan yang mampu diselenggaraan di kecamatan; dan

Setelah kata mampu tertulis “diselenggaraan”, agar ditulis “diselenggarakan” sehingga berbunyi :

fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggarakan di kecamatan; dan Jawaban : Usul saran diterima

16. Pasal 16 :

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan peruntukandan intensitas

Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur Bangunan Gedung dan

persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Tertulis Pasal 16, seharusnya Pasal 15. Mohon agar dikoreksi. Kata “peruntukandan” agar diberi spasi. Mohon agar dikoreksi.


17. Pasal 16 :

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan peruntukandan intensitas

Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur Bangunan Gedung dan

persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Penulisan kata “peruntukandan” agar diberi spasi. Mohon agar

dikoreksi. Jawaban : Usul saran diterima

18. Pasal 17 ayat (4) :

Ketentuan mengenai peruntukan lokasi yang belum

ditetapkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Mohon penjelasan mengenai peruntukan lokasi yang belum ditetapkan, dimana saja lokasinya ? Jawaban : diatur dalam Perda RDTR

Bagaimana dengan IMB bangunan tower dan reklame ? Mohon

penjelasan. Jawaban : termasuk dalam klasifikasi prasarana bangunan gedung

(Permen PU no 24 tahun 2007) Penulisan kata “ditetapkansebagaimana” agar diberi spasi.

Jawaban : usul saran Pansus diterima

7

19. Pasal 18 ayat (2) :

Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahanperuntukan lokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penggantian yanglayak kepada Pemilik Bangunan

Gedung sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulisan kata “yanglayak” agar diberi spasi.

Jawaban : usul saran Pansus diterima

20. BAB V, Bagian Ketiga, Paragraf 3 :

Kata peruntukan dan kata dan agar diberi spasi. Mohon agar dikoreksi. Jawaban : usul saran Pansus diterima

21. Pasal 19 ayat (4) :

Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak boleh melebihi 15 ( lima belas ) meter dihitung dari rata-rata permukaan tanah asal di lokasi bangunan tersebut, kecuali

bangunan khusus, setelah mendapat persetujuan Walikota dan

DPRD dan mengganggu lalu lintas penerbangan.

Mohon penjelasan yang dimaksud dengan kata “tanah asal” didalam bunyi Pasal ini, apakah setelah atau sebelum pengurugan ? Bagaimana bila bangunan tersebut mempunyai 2 (dua) sisi jalan dengan ketinggian yang berbeda ? Sisi mana yang akan dipakai sebagai permukaan tanah yang akan dihitung ? Mohon penjelasan.

Agar dibuatkan Pasal Penjelasan terkait dengan Pasal 19 ayat (4). Jawaban : Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak boleh melebihi 15 ( lima belas ) meter dihitung dari level akses

jalan ke bangunan tersebut, kecuali bangunan khusus, setelah mendapat persetujuan Walikota dan DPRD dan mengganggu lalu

lintas penerbangan.

22. Pasal 19 ayat (5) : Jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi ketentuan tentang Garis Sempadan Bangunan Gedung

dan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman.

Penulisan kata “antarbangunan” agar diberi spasi. Jawaban : usul saran Pansus diterima

23. Pasal 20 ayat (2) :

Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau

pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung

dalam peraturan walikota. ayat (2) seharusnya ditulis ayat (1). Mohon agar dikoreksi. Apa yang dimaksud dengan pengaturan sementara ? Mohon

penjelasan.

8

Jawaban : Pengaturan sementara adalah untuk memberikan

penjelasan dari RTRW, RDTR, RTBL yang masih dalam proses. usul

saran Pansus diterima dengan menghapus norma pengaturan sementara.

24. Pasal 23 ayat (2) :

Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan

ketentuan perundang undangan.

Bunyi Pasal ini agar dipertegas dengan dibatasi sampai dengan 2 (dua) tingkat kebawah, dan bila lebih agar dilengkapi dengan kajian. Jawaban : usul saran Pansus diterima

25. Pasal 23 ayat (3)

Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau

diatur dalam Peraturan Walikota.

Kata “dan/atau diatur dalam Peraturan Walikota” agar dihapus/dihilangkan. Jawaban : usul saran Pansus diterima

26. Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) : (2) Untuk lebar jalan yang kurang dari 6 (enam) meter, letak garis

sempadan bangunan adalah sama dengan lebar daerah milik

jalan dihitung dari as jalan, tetapi tidak boleh kurang dari 2,5 (dua koma lima) meter dihitung dari tepi daerah milik jalan.

(3) Letak garis sempadan samping dan belakang bangunan yang

berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter dari batas kavling untuk bangunan

satu lantai, minimal 2,5 (dua koma lima) meter untuk

bangunan dua lantai, minimal 3 (tiga) meter untuk bangunan

tiga lantai, serta minimal 3,5 (tiga koma lima) meter untuk bangunan 4 lantai, atau atas dasar kesepakatan dengan

tetangga yang saling berbatasan

Bagaimana dengan realita di lapangan ? Karena kondisi dan realitas di Kota Denpasar banyak bangunan gedung yang tidak memenuhi lebar sempadan yaitu kurang dari 2 (dua) meter. Jawaban : disesuaikan dengan IMB bersyarat.

27. Pasal 25 ayat (3) :

Letak garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah

minimal 2 meter dari batas kavling untuk bangunan satu lantai,

minimal 2,5 (dua koma lima) meter untuk bangunan dua lantai, minimal 3 (tiga) meter untuk bangunan tiga lantai, serta minimal 3,5

(tiga koma lima) meter untuk bangunan 4 lantai, atau atas dasar

kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan

9

Mohon penjelasan terhadap kata “atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan”, bagaimana bila dengan tetangga tidak ada komunikasi/saling bermusuhan, tentunya ijin penyanding sulit/tidak akan diberikan. Jawaban : disesuaikan dengan IMB bersyarat

28. Pasal 26 : Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan

penampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya, serta memperimbangkan adanya keseimbangan

antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap

penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Dalam Pasal tertulis “memperimbangkan”, seharusnya ditulis

“mempertimbangkan”, penulisannya agar dikoreksi. Jawaban : Usul saran Pansus diterima sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Umum angka 11 Permen PU No 24 Tahun 2007

tentang Izin mendirikan Bangunan Gedung.

29. Pasal 27 ayat (1) : Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur

bangunan di dalam peraturan zonasi dalam RDTR dan/atauperaturan walikota tentang RTBL.

Kata “dan/atauperaturan walikota tentang RTBL” agar dihilangkan. Mohon penjelasan. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

30. Pasal 27 ayat (3) : Penampilan Bangunan Gedung yang didirikanberdampingan dengan

Bangunan Gedung yangdilestarikan, harus dirancang

denganmempertimbangkan kaidah estetika bentuk dankarakteristik

dari arsitektur Bangunan Gedung yangdilestarikan. Penulisan kata “didirikanberdampingan”, “yangdilestarikan”, “denganmempertimbangkan”, “dankarakteristik”, “yangdilestarikan”, agar diberikan spasi. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

31. Pasal 28 ayat (1) : Bentuk denah Bangunan Gedung sedapat mungkin simetris dan

sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam

gempa. Apakah ayat (1) ini masih perlu dicantumkan ? Bagaimana bila seorang arsitek yang merancang bangunan bereksperimen dengan

tetap mengantisipasi kerusakan ? Mohon penjelasan. Jawaban : Norma pada ayat (1) tersebut menyesuaikan dengan

Permen PU 29 Tahun 2006 tentang Syarat Teknis Bangunan yaitu

dalam : III.2.2. ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG, 1. Persyaratan

10

Penampilan Bangunan Gedung dalam Ketentuan Umum : Bentuk

denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana,

guna mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan oleh gempa


Atap dan dinding Bangunan Gedung harus dibuat dari konstruksi

dan bahan yang aman dari kerusakan akibat bencana alam. Kata “Atap dan dinding” agar dihilangkan, sehingga langsung pada kata Bangunan dan seterusnya. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

33. Pasal 29 ayat (3) :

Ruang dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi yang

cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya. Mohon penjelasan dengan arti kata “mempunyai tinggi yang cukup”.

Jawaban : Penormaaan menyesuaikan dengan ketentuan dalam

Permen PU No 29 Tahun 2006 tentang Syarat Bangunan Gedung dalam bagian 2 Tata Ruang dalam romawi iv

34. Pasal 29 ayat (4) :

Perubahan fungsi dan penggunaan ruang Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung harus tetap memenuhi ketentuan

penggunaan Bangunan Gedung dan dapat menjamin keamanan,

keselamatan bangunanserta kebutuhan kenyamanan bagipenghuninya.

Penulisan kata “bangunanserta” agar diberi spasi. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

35. Pasal 29 ayat (5) dan ayat (7)

(5) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir

yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang

setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan

tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.

(7) Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik

ketinggian (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringan curam atau perbedaan tinggi yang besar pada suatu tanah perpetakan,

maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.

Mohon penjelasan terkait dengan bunyi Pasal 29 ayat (5) dan ayat (7), karena bunyinya sama. Jawaban : 1. Penormaaan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permen PU

No 29 Tahun 2006 tentang Syarat Bangunan Gedung dalam

bagian 2 Tata Ruang dalam romawi xviii

11

36. Pasal 29 ayat (6) :

Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan

mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan

keserasian lingkungan.

Mohon penjelasan yang dimaksud dengan “diperkenankan mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan”. Jawaban :

Penormaaan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permen PU No 29 Tahun 2006 tentang Syarat Bangunan Gedung dalam

bagian 2 Tata Ruang dalam romawi xvii

37. Pasal 30 ayat (1) :

Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan

Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang

terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan

lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan

daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar

Bangunan Gedung.

Apakah daerah resapan dapat digunakan untuk bangunan gedung ? Mohon penjelasan. Jawaban : Menyesuaikan dengan Permen PU No 6 Tahun 2007

tentang Rencana Tata Bagunan dan Lingkungan dan Permen PU No 29 Tahun 2006 tentang Syarat teknis Bangunan Gedung

38. Pasal 31 ayat (1) : Ruang terbuka hijaupekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pad

Pasal 30 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung

dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan

Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau

ruang fasilitas (amenitas).

Bagaimana bila bangunan gedung menggunakan 2 (dua) persil ? Mohon penjelasan. Jawab : sesuai dengan persilnya

Kata “pad” agar dilengkapi menjadi “pada”, “hijaupekarangan” agar diberi spasi. Jawab : Usul saran pansus diterima

39. Apakah ada ketentuan yang mengatur tentang luas kamar untuk

bangunan hotel ? Berapa luas kamar yang diperbolehkan untuk

bangunan hotel dan berapa luas halaman depan dan belakang dari bangunan hotel yang diperbolehkan ? Mohon penjelasan. Jawaban : Permen PU 30 Tahun 2006 tentang Teknis Fasilitas dan

Aksebilitas Bangunan dalam Bab III Ketentuan Penutup : Hotel atau

12

Bangunan sejenis Paling sedikit 1(satu) kamar tamu/ tidur dari,

setiap 200 kamar tamu yang ada dan kelipatandarinya harus

aksesibilitas

40. Pasal 32 ayat (1) :

Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait

sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang

mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang.

Apa yang menjadi tolok ukur dari “keserasian lansekap” ? Mohon penjelasan. Jawaban : keserasian landskap sesuai dengan ketentuan dalam RTRW,

RDTR, dan/atau RTBL

41. Pasal 33 ayat (1) :

Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen (KTB) ditetapkan

berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis dan

kebijakan daerah. Mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan “ketentuan teknis dan kebijakan daerah” ? Jawaban : menyesuaikan ketentuan dalam Permen PU No 29 Tahun 2006 tentang Syarat teknis Bangunan pada angka 3 Keseimbangan,

Keserasian dan Keselarasan dengan Lingkungan Bangunan Gedung

bagian huruf b .Persyaratan Tapak Besmen Terhadap Lingkungan.

Untuk lebih memudahkan dipahami akan diperbaiki dengan kalimat

seperti ini:

Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan

besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen (KTB) ditetapkan

berdasarkan rencana peruntukan lahan RTRW dan RDTR.

42. Pasal 33 ayat (2) Untuk penyediaaan RTHP yang memadai, lantai besmen pertama

tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap

besmen kedua harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua)

meter dari permukaan tanah. Mohon penjelasan terhadap bunyi Pasal ini. Jawaban : tapak basemen pertama tidak boleh melewati batas tapak

bangunan terkait dengan adanya tanah untuk peresapan ruang terbuka hijau.

13


DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk

menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% dari RTHP. Apa yang dimaksud dengan “menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% dari RTHP” ? Mohon penjelasan. Jawab : sesuai dengan Permen PU No 29 tahun 2006 tentang Syarat

teknis Bangunan angaka 3 Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan dengan Lingkungan Bangunan Gedung pada huruf e

tentang hijau pada bangunan pada bagian ii DHB merupakan

bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% dari RTHP.

Jawaban :

44. Pasal 36 :

(1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan

fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah

ditetapkan.

(2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)

huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki,

memudahkan aksesibilitasserta tidak mengganggusirkulasi

kendaraandan jalur pejalan kaki. Saran agar diatur mengenai keberadaan garase disetiap rumah tinggal. Kata “aksesibilitasserta”, “mengganggusirkulasi”, agar diberi spasi. Jawaban : Usul saran Pansus diterima. Terkait dengan teknis

menyesuaikan materi tentang garase dalam peraturan perundang-undangan tidak ada pengaturan yang mewajibkan.


Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai

bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan.

Mohon penjelasan yang dimaksud dengan “standar teknis”.

Jawab : sesuai dengan Permen PU No 29 tahun 2006 tentang Syarat

teknis Bangunan angaka 3 Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan dengan Lingkungan Bangunan Gedung pada huruf g

huruf ii Jumlah kebutuhan parkir menurut jenis bangunan

ditetapkan sesuai dengan standar teknis yang berlaku, dalam hal ini disesuikan dengan standar dalam Permen PU yang bersangkutan

Jawab : di sesuaikan dengan RTRW dan RDTR.

46. Pasal 36 ayat (2) :

Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)

huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan

14

dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan

aksesibilitasserta tidak mengganggusirkulasi kendaraandan jalur

pejalan kaki. Penulisan kata “aksesibilitasserta”, “mengganggusirkulasi”, “kendaraandan” agar diberi spasi. Jawaban : Usul saran Pansus diterima


Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) Bangunan

Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam peraturan walikota.

Mohon penjelasan terkait kata “pertandaan (signage) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam peraturan walikota”

Jawaban :

1. sesuai dengan Permen PU No 29 tahun 2006 tentang Syarat teknis Bangunan angaka 3 Keseimbangan, Keserasian dan

Keselarasan dengan Lingkungan Bangunan Gedung pada huruf h

pertandaan (signage) mengatur bahwa : (1) Penempatan

pertandaan (signage), termasuk papan iklan/reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter

lingkungan yang ingin diciptakan/dipertahankan, baik yang

penempatan pada bagunan gedung, kavling, pagar dan ruang publik

2. Dalam bagian ii mengatur bahwa : Untuk penataan bangunan

dan lingkungan yang baik untuk lingkungan/kawasan tertentu Kepala Daerah dapat mengatur pembatasan-pembatasan ukuran,

bahan, motif, dan lokasi dari dari sinage: makna dari norma ini

adalah adanya pendelagasian kewenangan bagi pemda untuk mengatur dalam bentuk Peraturan Walikota.

48. Pasal 40 ayat (1) :

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan

rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana

dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Apakah Kota Denpasar sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL tersebut ? Jawaban : Beberapa area dan koridor sudah memiliki RTBL. (RTBL Sanur dan Renon)

49. Pasal 40 ayat (7) :

RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan Gedung

dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat serta dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah

Daerah dengan swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan bersangkutan dengan

mempertimbangkan pendapat para ahli dan masyarakat.

15

Mohon penjelasan terkait dengan ayat (10) RTBL ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Jawaban : sesuai dengan Permen PU No 29 tahun 2006 tentang Syarat teknis Bangunan. Pada bagian RTBL mengatur bahwa :

Penyusunan RTBL didasarkan pada pola penanganan penataan

bangunan gedung dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah dan/atau masyarakat.

50. Pasal 44 ayat (2) :

Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi

persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang

direncanakan dengan mempertimbangkan: Tertulis “kelayanan”, seharusnya “kelayakan”, agar dikoreksi.


51. Pasal 63 ayat (4) :

Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan

hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor

yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan berdasarkan besaran ruangan, fungsi

ruangan dan jumlah Pengguna Bangunan Gedung.

Terkait dengan bunyi Pasal di atas, apakah sudah ada spesifikasi ukuran pintu ? Jawaban : menyesuikan dengan Permen PU No 30 Tahun 2006

tentang Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas Bangunan dan permen PU No 29 tahun 2006 tentang Persyaratan teknis Bangunan

52. Pasal 64 ayat (4) :

Setiap Bangunan Gedung yang memiliki lif penumpang harus

menyediakan lif khusus kebakaran, atau lif penumpang yang dapat

difungsikan sebagai lif kebakaran yang dimulai dari lantai dasar

Bangunan Gedung. Mohon penjelasan yang dimaksud “lif khusus kebakaran” Jawaban :

1. Menyesuikan dengan Permen PU No 30 Tahun 2006 tentang Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas Bangunan pada bagian LIF,

mengatur : Lif adalah alat mekanis elektris untuk membantu

pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik yang digunakan khusus bagi penyandang cacat maupun yang merangkap sebagai

lift barang

2. Menyesuaikan dengan permen PU No 29 tahun 2006 tentang Persyaratan teknis Bangunan pada bagian III.3.4.

PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG mengatur

bahwa Lif kebakaran dapat berupa lif khusus kebakaran atau lif penumpang biasa atau lif barang yang dapat diatur

pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat

digunakan secara khusus oleh petugas kebakaran

16

53. Pasal 65 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf e, ayat (4)

huruf e : Mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.

Sebaiknya bunyi Pasal 65 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf f dihilangkan. Mohon penjelasan. ayat (2) huruf f agar diganti menjadi huruf e, ayat (3) huruf g agar diganti menjadi huruf e. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

54. Pasal 70 ayat (5) :

Menggunakan bahan-bahan lokal/tradisional, baik untuk eksterior

maupun interior bangunan Bagaimana dengan interior bangunan bebas ? Mohon penjelasan.

Jawaban : untuk bangunan bebas tetap bahan-bahan

lokal/tradisional, baik untuk eksterior maupun interior bangunan.

55. Pasal 70 ayat (9) :

Ketentuan mengenai persyaratan administratif dan persyaratan

teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgamtradisional dalam peraturan walikota.

Mohon penjelasan yang dimaksud dengan “persyaratan teknis lain yang besifat khusus”. Jawaban :

1. Dalam permen PU No 20 Tahun2009 , angka 5 dijelaskan

maksud bangunan dengan persyaratan teknis lain yang besifat khusus adalah tingkat kerahasiaan tinggi: bangunan kemiliteran,

dan sejenisnya dan tingkat resiko bahaya tinggi: bangunan

reaktor, dan sejenisnya.

2. Dalam Permen PU No 24 Tahun 2007 mengatur tentang bagiaman izin dikeluarkan pada Bangunan Khusus pada Bagian

IMB Pada Bangunan Khusus.

56. Pasal 72 :

Tata ruang luar dan dalam pada Bangunan Gedung dengan

gaya/langgamarsitektur Bali memiliki ketentuan sebagai berikut: diatur selaras dengan nilai-nilai dalam budaya bali yang

memperhatikan hulu-teben atau utama,madya,dan nista mandala

dan diwujudkan untuk sekaligus mendukung pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan

bangunan gedung, disamping untuk mewadahi kegiatan pendukung

fungsi bangunan gedung dan daerah hijau di sekitar bangunan.

Fungsi-fungsi bangunan diluar yang diatur dalam norma-norma arsitektur tradisional Bali disusun hirarkinya berdasarkan

kesepadaannya dengan nilai-nilai fungsi tradisional.

Kata “kesepadaannya” agar dikoreksi. Jawaban : Usul saran Pansus diterima.

17

57. Pasal 77 ayat (2) :

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan

keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum diatur dalam

RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.

Siapa yang dimaksud dengan “instansi berwenang lainnya” ? Mohon penjelasan. Jawaban : Koordinasi dengan SKPD teknis terkait sesuai dengan

tupoksinya.

58. Pasal 78 ayat (2) :

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah

longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi

dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.

Siapa yang dimaksud dengan “instansi berwenang lainnya” ? Mohon penjelasan. Jawaban : Koordinasi dengan SKPD teknis terkait sesuai dengan

tupoksinya.

59. Pasal 78 ayat (3) :

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum

ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan

tanah longsor dalam peraturan walikota.

Ketentuan di atas sebaiknya diatur dalam peraturan daerah bukan dengan peraturan walikota. Jawaban : Materi tersebut menyesuaikan dengan Permen PU No 24

Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur

dalam Bentuk Rencana

60. Pasal 79 ayat (3) : Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai

peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan

gelombang pasang dalam peraturan walikota. Kata “peraturan walikota” sebaiknya diganti dengan kata “peraturan daerah”. Jawaba : Materi tersebut menyesuaikan dengan Permen PU No 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur


61. Pasal 83 ayat (2) :

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Peta Zonasi Gempa Kota Denpasar sebagaimana

18

dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Kata “Undang-Undang” agar diganti dengan “peraturan daerah”. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

62. Pasal 77 sampai dengan Pasal 86 :

Hal-hal yang mengatur tentang “Rawan bencana alam” agar diatur dalam peraturan daerah bukan dalam peraturan walikota. Jawaban :Materi tersebut menyesuaikan dengan Permen PU No 24

Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur


63. Pada BAB VI, Bagian Ketiga, “Paragraf 4” :

Seharusnya ditulis “Paragraf 3”, “Paragraf 5” seharusnya ditulis “Paragraf 4”, Paragraf 6” seharusnya ditulis “Paragraf 5”, mohon agar

dikoreksi. Jawaban : Usul Saran Pansus diterima

64. Pasal 90 :

Mohon tambahan penjelasan tentang penyelenggaraan “renovasi bangunan gedung”. Renovasi ada 2 (dua), yaitu : 1). renovasi sesuai dengan IMB dan 2). renovasi pembongkaran seluruhnya/merubah struktur. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

65. Pasal 95 ayat (2) huruf e :

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

e. dokumen/surat surat lainnya yang terkait.

Mohon penjelasan terkait bunyi Pasal 95 ayat (2) huruf e tersebut di atas. Jawaban : Dokumen pendukung lainnya yang sah (akta perusahaan

bagi yang berbadan hukum).

66. Pasal 95 ayat (5) :

Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) terdiri dari: d. rencangan struktur secara sederhana/prinsip;

i. rekomendasi instansi terkait.

Mohon penjelasan terkait bunyi Pasal 95 ayat (5) huruf d dan huruf i tersebut di atas. Jawaban :

1. Pemen PU No 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan rancangan struktur secara sederhana berarti prinsip, rumah

tunggal:

2. Pemen PU No 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan mengatur bahwa rekomendasi instansi terkait adalah Pembina

penyelanggaraan prasarana dan sarana, yang dimaksud SKPD

teknis terkait sesuai dengan tupoksinya.

19

67. Pasal 96 ayat (2) :

Walikota menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mohon penjelasan bunyi Pasal tersebut di atas. Jawaban : Walikota menetapkan besaran retribusi IMB berdasarkan

fungsi, luas lantai dasar, total luas lantai, ketinggian / jumlah lantai dan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kota Denpasar No.14 tahun 2011 tentang retribusi IMB.


Walikota menerbitkan IMB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung

sejak diterimanya bukti pembayaran retribusi IMB oleh walikota. Bagaimana bila Walikota tidak menerbitkan IMB paling lama 7 (tujuh)

hari sejak diterimanya bukti pembayaran retribusi IMB oleh walikota ? Apa sanksinya ? Jawaban : Sesuai dengan janji layanan di BPPTSP dan PM yang

diatur dalam perda No.6 tahun 2001 tentang ijin bangun –

bangunan penerbitan IMB paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

69. Pasal 98 ayat (3) :

Walikota dapat menolak permohonan IMB apabila Bangunan

Gedung yang akan dibangun: Agar ditambahkan kata “apabila tidak memenuhi unsur-unsur”,

sehingga menjadi berbunyi : Walikota dapat menolak permohonan IMB apabila apabila tidak memenuhi unsur-unsur Bangunan Gedung yang akan dibangun: Jawaban : Usul saran Pansus diterima

70. Pasal 98 ayat (3) huruf e :

e. Terdapat keberatan dari masyarakat.

Mohon penjelasan terhadap bunyi Pasal tersebut di atas.

Jawaban : 1. sesuai dengan Pasal 42 UUBangunan Gedung mengatur : tentang

peran masyarakat

2. Sesuai dengan Permen PU No 6 Tahun 2007 tentang Tata Bangunan Dan Lingkungan keberatan boleh dilakukan oleh

masyarakat

71. Pasal 101 ayat (1) :

IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini:

a. Memperbaiki Bangunan Gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis bahan semula

antara lain:

1) Memlester; 2) Memperbaiki retak bangunan;

3) Melakukan pengecatan ulang;

4) Memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela;

20

5) Memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m2;

6) Membuat pemindah halaman tanpa konstruksi;

7) Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas;

8) Mengubah bangunan sementara.

b. Memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan

bangunan; c. Membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan

pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis

sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum;

d. Membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak

permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu

kepentingan orang lain atau umum.

e. Membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu.

Bagaimana dengan bangunan bersejarah ? Karena tidak diatur. Mohon penjelasan. Jawaban : pengaturannya ada dalam Bagian Pelestarian Bangunan Gedung sesuai pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126.

72. Pasal 101 ayat (1) huruf c : Membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan

pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan

belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum;

Mohon penjelasan bunyi Pasal ini. Jawaban : Walau bangunan bersifat sementara tetap memperhatikan Garis Sempada samping, belakang maupun depan.

73. Pasal 103 ayat (2) :

Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan

dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

Mohon penjelasan bila bangunan gedung ada terlebih dahulu baru IMBnya menyusul. Jawaban : lebih lanjut diatur dalam peraturan teknis terkait dengan

IMB.

74. Pasal 113 ayat (4) dan ayat (5) :

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1): (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

Pada ayat (4) kata “ayat (1)” agar ditulis menjadi ayat (3). Pada ayat (5) kata “ayat (1)” agar ditulis ayat (3). Jawaban : Usul saran Pansus diterima

21

75. Pasal 117 ayat (1) :

Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

138 meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan

Bangunan Gedung dan/atau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan

pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung.

Pasal 138 agar diganti menjadi Pasal 115. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

76. Pasal 120 ayat (2) huruf c : untuk untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak

sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan

bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

1 (satu kata “untuk” agar dihilangkan. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

77. Pasal 124 ayat (1) :

Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai

bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili

masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta

dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya, serta

memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Apa dasarnya sehingga ditetapkan “berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun” dan “sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun” ? Mohon penjelasan. Kata “serta” agar diganti dengan kata “yang”. Jawaban : Sesuai dengan Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU No 28

Tahun 2002 dan sesuai kriteri bangunan cagar budaya.

78. Pasal 128 ayat (2) Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Bangunan Gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;

b. Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya

bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; c. Bangunan Gedung yang tidak memiliki IMB; dan/atau

d. Bangunan Gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan

baru. Agar ditambahkan huruf e. Bangunan Gedung yang berdiri di kawasan KDB 0 %.


79. Pasal 134 ayat (5) :

22

Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat

diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Agar ditambahkan kata “bangunan yang memenuhi syarat dapat diberi bantuan dari pemerintah”. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

80. Pasal 134 ayat (9) : Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi Bangunan Gedung

hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) walikota dapat

menyerahkan kewenangan penerbitan IMB kepada pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah.

Siapakah yang dimaksud “pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah” ? Apakah termasuk Kades/Lurah dan Kadus/Kaling ? Mohon penjelasan. Jawaban : yang dimaksud pejabat pemerintah di tingkat paling

bawah adalah Camat.

81. Pasal 137 :

Agar dimasukkan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Jawaban : Sudah dijelaskan di Pasal 136 dan 137 serta mengacu

kepada Pasal 36, Penjelasan Pasal 36 , Penjelasan Pasal 42,

Penjelasan Pasal 46 UU No 28 Tahun 2002

82. Pasal 137 :

Mohon agar dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur mengenai jumlah keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung secara pasti. Jawaban : Sudah dijelaskan pada pasal 137 ayat (2) (3) dan (4) pada

Ranperda ini dan hal ini mengacu kepada Pasal 36, Penjelasan Pasal

36 , Penjelasan Pasal 42, Penjelasan Pasal 46 UU No 28 Tahun 2002

83. Pasal 142 ayat (1) :

Obyek pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a

meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan

pelestarian termasuk perawatan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan

dan/atau kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung.

Pada Pasal 141 tidak ada huruf a, mohon penjelasan. Jawaban : Usul saran Pansus diterima dan direvisi dengan pasal

141 ayat (1)

84. Pasal 143 ayat (1) :

23

Penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a dapat dilakukan

oleh masyarakat melalui: a. pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat

yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung;

b. pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok

masyarakat yang dapat menggangu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya.

Pada Pasal 141 tidak ada huruf a, mohon penjelasan. Jawaban : Usul saran Pansus diterima dan direvisi dengan pasal 141 ayat (1)

85. Pasal 143 ayat (2) : Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis

kepada: Agar ditambahkan kata “3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender” setelah kata “tertulis”, sehingga berbunyi : Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender kepada: Jawaban : Usul saran Pansus diterima

86. Pasal 144 ayat (1) : Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan Bangunan

Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b meliputi

masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan

Gedung yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 141 tidak ada huruf b, mohon penjelasan.

Jawaban : pasal 141 ayat (2)

87. Pasal 145 :

Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan

tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c bertujuan untuk mendorong

masyarakat agar merasa berkepentingan dan bertanggungjawab

dalam penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya. Pada Pasal 141 tidak ada huruf c, mohon penjelasan. Jawaban : pasal 141 ayat (3)

88. Pasal 147 :

Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d dapat diajukan ke

24

pengadilan apabila hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung telah

menimbulkan dampak yang mengganggu atau merugikan

masyarakat dan lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan.

Pada Pasal 141 tidak ada huruf d, mohon penjelasan. Jawaban : pasal 141 ayat (4)

89. Pasal 155 :

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1)

dituangkan ke dalam peraturan daerah atau peraturan walikota sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

Bangunan Gedung.

Kata “atau peraturan walikota” agar dihilangkan, sehingga menjadi : Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1)

dituangkan ke dalam peraturan daerah sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

90. Pasal 160 ayat (1) :

Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif,

berupa:

a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan

pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan

Bangunan Gedung;

e. pembekuan IMB gedung; f. pencabutan IMB gedung;

g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;

h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau

i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung. Terhadap bangunan gedung yang sedang dalam proses pembangunan dan belum memiliki IMB apa sanksi yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung ? Mohon penjelasan. Jawaban : diberlakukan sanksi peringatan tertulis (SP I, SP II, SP III)

serta penghentian sementara dan lebih lanjut mengajukan IMB.

91. Pasal 160 ayat (1) huruf a :

Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar

ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:

j. peringatan tertulis;

Agar ditambahkan kata “3 kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari”, sehingga berbunyi : j. peringatan tertulis 3 kali berturut-turut masing-masing selama 7

(tujuh) hari;

25


92. Pasal 160 ayat (2) : Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada

ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per

seratus) dari nilaibangunan yang sedang atau telah dibangun.

Apa dasar pengenaan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun ? Mohon penjelasan. Kata “sebagaimanadimaksud”, “dendapaling” dan “nilaibangunan” agar diberi spasi. Jawaban : Menyesuaiakan dengan Pasal 45 ayat (2) UU No 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung

93. Pasal 160 ayat (3) :

Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan di bidang jasa konstruksi

Peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi agar ditambahkan/dimasukkan dalam konsiderans mengingat. Kata “ketentuanPeraturan”, “sanksi sebagaimana”, “perundang-undangandi” agar diberi spasi. Jawaban : Usul saran Pansus diterima 1. Menambahkan UU tentang Usaha Jasa Konstruksi 18 Tahun

1999 tentang Usaha Jasa Konstruksi

2. Menambahkan Permen PU No 4 Tahun 2011 tentang Ijin Usaha Konstruksi

94. Pasal 161 ayat (1) : Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat

(3), Pasal 10, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal

108 ayat (2), Pasal 118 ayat (3) dan Pasal 123 ayat (2) dikenakan

sanksi peringatan tertulis. Agar ditambahkan kata “3 kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari”, sehingga berbunyi : Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 108 ayat (2), Pasal 118 ayat (3) dan Pasal 123 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

95. Pasal 161 ayat (6) :

Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

Pemilik Bangunan Gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total

Bangunan Gedung yang bersangkutan.

26

Apa dasar pengenaan sanksi denda administratif paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang bersangkutan ? Mohon penjelasan. Jawaban : Menyesuaiakan dengan Pasal 45 ayat (2) UU No 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung

96. Pasal 164 tidak ada mohon penjelasan. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

97. BAB XI, Pasal 165 ayat (2) huruf a, b, c, f, h, k :

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Perlindungan Anak agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan

Anak; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

Badan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan Anak;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

Perlindungan Anak;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perlindungan Anak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bunyi Pasal tersebut di atas tidak ada korelasinya dengan Perda

Bangunan Gedung. Mohon penjelasan. Jawaban : Saran Pansus diterima dan direvisi dengan Kalimat

seperti ini:

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di

bidang bangunan gedung;

b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang bangunan

gedung;

c. Melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang bangunan gedung;

d. Melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan

usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang bangunan gedung;

27

e. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat

terjadinya tindak pidana di bidang bangunan gedung;

f. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang bangunan gedung;

g. Meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau

badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang

bangunan gedung; h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan;

i. Membuat dan menandatangani berita acara; dan j. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti

tentang adanya tindak pidana di bidang bangunan gedung.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

98. Pasal 165 ayat (1) : Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi

mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran tehadap

ketentuan Peraturan Daerah ini. Apakah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat melakukan penyidikan tehadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini di Kota Denpasar ? Mohon penjelasan. Jawaban : Saran Pansus diterima dan direvisi dengan Kalimat

seperti ini: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah

Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran

peraturan daerah ini.

99. Pasal 167 ayat (1) sampai dengan ayat (3) :

(1) Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang

mengakibatkan kerugian harta benda orang lain diancam

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan

dan penggantian kerugian yang diderita.

(2) Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang

mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain atau mengakibatkan

cacat seumur hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 15% (lima belas

per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian

yang diderita.

28

(3) Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang

tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan dan

penggantian kerugian yang diderita.

Mohon penjelasan terkait dengan pengenaan denda dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.

Jawaban :

Menyesuaiakan dengan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

100. Pasal 169 ayat (4) :

Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Apakah kita berani menerapkan asas retroaktif dalam peraturan daerah ini ? Mohon penjelasan. Jawaban : Permohonan IMB yang telah dinyatakan lengkap dan

benar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diporses

dengan mengacu pada Peraturan Daerah sebelumnya

101. Pasal 169 ayat (11) huruf a, b, c :

Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut:

a. untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian,

penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya ……. (……) tahun sejak diberlakukannya

Peraturan Daerah ini;

b. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi

non-sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya ……. (……) tahun sejak

diberlakukannya Peraturan Daerah ini;

c. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah

dilakukan selambat-lambatnya ……. (……) tahun sejak

diberlakukannya Peraturan Daerah ini. Berapa lama eksekutif/SKPD terkait akan memberlakukan perda ini dan mencantumkannya pada titik-titik tersebut di atas ? Mohon penjelasan. Jawaban :

a. untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian,

penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya

Peraturan Daerah ini;

29

b. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi

non-sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus

sudah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;

c. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi

sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah

dilakukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

102. Penjelasan Pasal 152 :

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu

peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu

UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta

peraturan turunannya yang berkaitan.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas. Mohon agar Penjelasan Pasal 152 dikoreksi karena pada Pasal 152 tidak ada ayat. Jawaban : Usul saran Pansus diterima

daftar pertanyaan pansus ii dprd kota denpasar … · pasal 5 ayat (3), yaitu bangunan gedung...

Documents