Dalam analisis ekonomi wilayah, indikator yang lazim digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, tenaga kerja, perkembangan investasi dan distribusi Pendapatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2009 sebesar Rp.31,26 trilyun lebih dan pada tahun 2010 naik menjadi Rp.36,73 trilyun lebih.

Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan semakin tertekannya laju inflasi, dimana pada Tahun 2009 laju inflasi mencapai rata-rata sebesar 3,24%, pada tahun 2010 naik menjadi 6,82% sedangkan inflasi secara nasional sebesar 11,64%, dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada Tahun 2009 sebesar 9,28% naik menjadi 9,31% pada tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan atau peningkatan beberapa indikator–indikator makro ekonomi dan juga disebabkan oleh investasi Pemerintah Kota melalui APBD disamping peran swasta dalam sektor riil yang memacu peningkatan perekonomian.

Tabel Perkembangan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2008-2009

Investasi dan instrumen moneter dengan tingkat bunga yang responsif terhadap iklim investasi, pada tahun 2009 menghasilkan persetujuan investasi PMDN Rp. 195,45 milyar dan PMA $ US 13,8 Juta dan pada tahun 2010 menghasilkan persetujuan investasi PMDN Rp. 1.265,79 milyar lebih dan PMA $ US 1.029.330 juta.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar juga dipengaruhi oleh dunia perbankan dimana jumlah pinjaman pada tahun 2009 jumlah pinjaman sebesar Rp.16,06 trilyun lebih, terdiri dari pinjaman modal kerja Rp. 6,57 trilyun lebih, pinjaman investasi sebesar Rp. 4,50 trilyun lebih dan pinjaman konsumsi sebesar Rp. 4,98 trilyun lebih. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah pinjaman meningkat menjadi Rp. 19,17 trilyun lebih, terdiri dari pinjaman modal kerja Rp. 7,99 trilyun lebih, pinjaman investasi sebesar Rp. 4,69 trilyun lebih dan pinjaman konsumsi sebesar Rp 6,47 trilyun lebih.

2.7.2 Pendapatan perkapita

Pada tahun 2010 indikator perekonomian lainnya, yaitu pendapatan perkapita, memperlihatkan perkembangan PDRB perkapita yang cukup berarti, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 16,87 Juta lebih dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 20,79 juta lebih.

Struktur ekonomi Kota Makassar masih didominasi oleh sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel. Struktur ekonomi pada Tahun 2010 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Keuangan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah khususnya pada kelompok Pendapatan Daerah tetap memperhatikan kondisi obyektif masyarakat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 1.451.537.120.408,- bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 1.215.460.818.850,- berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 236.076.301.558,- atau naik 19,42%.

Tahun Anggaran 2010 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan digambarkan dalam berikut ini :

Tabel Kondisi Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2009-2010

Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 210.068.212.208,- bila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 169.889.013.769,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 40.179.198.439,- atau naik sekitar 23,65%. Adapun penerimaan pendapatan asli daerah terdiri dari : Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 133.508.755.341,- bila dibandingkan dengan rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 115.223.338.976,- berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.285.416.365,- atau 15,87%.

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 59.727.754.725,- bila dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 39.177.482.270,- berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 20.550.272.455,- atau 52,45%.

Rencana Pendapatan dan Perbandingan untuk masing-masing Jenis Retribusi adalah sebagai berikut : Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp.13.489.353.000,00 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 13.489.353.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.661.160.400,- atau 16,50%.

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 8.415.520.000,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 209 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 6.450.605.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.964.915.000 atau 30,46%.

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 18.816.715.000,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 17.882.010.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 934.705.000,- atau 5,23%.

Pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 5.917.813.866,- bila dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 5.665.752.809,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 252.061.057,- atau 4,45%.

Pendapatan yang bersumber dari Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 456.776.000,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp.326.278.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.130.498.000,- atau 40,00%.

Pendapatan yang bersumber dari Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 3.868.579.000,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan tidak mengalami peningkatan.

Pendapatan yang bersumber dari Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp.118.800.000,- tidak mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan.

Pendapatan yang bersumber dari Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp.8.772.084.000,- bila dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp.8.235.894.000,- berarti mengalami penurunan sebesar Rp.536.190.000,- atau 6,51%

2.7.5 Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 861.280.547.227,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan sebesar Rp. 833.834.215.606,- berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 27.446.331.621,- atau 3,29%. Adapun jenis penerimaan dari dana perimbangan berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 171.260.420.227,- bila dibandingkan dengan Tahun

Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 142.662.186.490,- terdapat peningkatan sebesar Rp. 28.598.233.737,- atau 20,05%.

Penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 644.266.427.000,- dibandingkan dengan rencana penerimaan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 647.299.704.000,- berarti mengalami penurunan sebesar Rp. -3.033.277.000,- atau -0,47%. Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat, oleh karena itu seluruh target/rencana penerimaan yang dianggarkan pada Pos ini didasarkan pada penetapan alokasi dari Pemerintah Pusat.

Penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 45.753.700.000,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan sebesar Rp. 43.151.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.602.700.000,- atau naik 6,03%. Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat.

2.7.6 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 380.458.360.973. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 211.737.589.475,- berarti mengalami kenaikan Rp. 168.720.771.498,- atau turun 79,68%. Adapun penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari : Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah dalam Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 2.593.035.300,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 2.111.828.800,- berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 481.206.500,- atau 22,79%

Penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 155.704.122.541,- Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah

perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 115.012.318.875,- berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 40.691.803.666,- atau 35,38%..

Penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian dalam Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp. 190.426.514.332,- bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 68.965.037.000,- berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 121.461.477.332, atau 176,12 %.

Penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi dalam Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 31.364.688.800, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 25.648.404.800,- mengalami penurunan sebesar Rp. 5.716.284.000,- atau 22,29%, keseluruhan penerimaan tersebut untuk program pendidikan dan kesehatan gratis

2.7.7 Pinjaman Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah, kondisi jumlah pinjaman Pemerintah Kota sampai dengan cut off date 22 Oktober 2008 adalah sebagai berikut tunggakan pokok Rp. 30.320.689.320,04., tunggakan non pokok sebesar Rp. 81.942.086.810,65., total tunggakan Rp. 112.262.776.130,69., sedangkan pinjaman yang belum jatuh tempo sebesar Rp. 7.211.640.147,17. Dari gambaran pinjaman tersebut pemerintah kota Makassar telah melakukan upaya restrukturisasi pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas dengan cara membayar kembali tunggakan pokok sesuai dengan kemampuan Pemerintah kota Makassar paling lama delapan tahun anggaran, sementara tunggakan non pokok akan diselesaikan dengan menganggarkan kembali pada APBD dengan tenggang waktu yang sama dengan pembayaran utang pokok yang diperuntukkkan untuk pembangunan prasarana dan sarana pelayanan publik pada jenis belanja modal yang akan menambah aset daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang positif yakni sebesar 4,29%. Struktur perekonomian Kota Makassar didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 19,11%, disusul sektor jasa-jasa sebesar 18,39%. Tingkat inflasi mencapai 6,93%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (PAD) yang berasal dari pajak daerah, dan pendapatan lain-lain pada tahun 2010 sebesar 96,83% atau Rp. 210.080.685.636,64 dari rencana Rp. 216.928.890.000,-.

Sedangkan Pendapatan perkapita memperlihatkan perkembangan PDRB perkapita mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar Rp. 24,05 juta lebih menjadi Rp. 27,43 lebih pada tahun