dalam perekonomian indonesia (week-9) · 1) sejarah perekonomian sebelum kemerdekaan indonesia 2)...
TRANSCRIPT
BUMN 1
Penempatan PegawaiSchool of Communications & Business
Dalam Perekonomian Indonesia
(Week-9)
Fakultas Komunikasi dan BisnisInspiring Creative Innovation
Kalender Pendidikan 2020
Fakultas Komunikasi dan BisnisInspiring Creative Innovation
Sistim Penilaian
Penempatan PegawaiSchool of Communications & Business
1) Sejarah perekonomian sebelum kemerdekaan Indonesia
2) Kekuatan sosial kultural di Indonesia terhadap
perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan
3) Gerakan dan hubungan perjuangan bangsa Indonesia di
setiap regional terhadap ekonomi dan bisnis
4) Peran ekonomi kerajaan di Nusantara pada masa lampau
5) Faktor pendorong kebangkitan dan keruntuhan VOC di
Indonesia
6) Sepak Terjang Serikat Dagang Islam (SDI) di Indonesia
pada masa lampau
7) Dinamika Perekonomian Terpimpin pada masa Orde Lama
8) Dinamika Perekonomian Orde Baru
Materi Kuliah Praktek Bisnis di Indonesia
Penempatan PegawaiSchool of Communications & Business
9) BUMN Dalam Perekonomian Indonesia
10)BUMD Dalam Perekonomian Indonesia
11)Dinamika praktek Bisnis Keluarga (Family Business) yang
ada di Indonesia
12)Dinamika praktek Bisnis Waralaba (Franchise) yang ada di
Indonesia
13)Dinamika praktek bisnis berbasis teknologi di era digital di
Indonesia
14)Dinamika praktek bisnis berbasis syariah yang diterapkan di
Indonesia
Materi Kuliah Praktek Bisnis di Indonesia
BUMN 6
Apa itu BUMN?
Seperti yang disebutkan pada UU No. 19 Tahun 2003, Pengertian
BUMN adalah suatu badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh
pemerintah yang berasal dari kekayaan negara.
Penempatan PegawaiSchool of Communications & Business
BUMN 7
Penempatan PegawaiSchool of Communications & Business
BUMN 8
BUMN 9
BUMN 10
Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk dalam daftar
2.000 perusahaan terbaik di dunia untuk bekerja yang dirilis
Forbes. Keempat BUMN tersebut juga tercatat berada di urutan
200 besar.
BUMN dimaksud yakni :
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk diperingkat 11,
2. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk diperingkat 112,
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di peringkat 157
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di peringkat 186.
Peringkat Dunia BUMN
BUMN 11
Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan BUMN sangat positif. Total aset menyentuh angka fantastis, Rp 8.092 triliun.
Total laba 2018 yang terus bertumbuh mencapai Rp 188 triliun dari sebelumnya Rp 150 triliun pada tahun 2015
Capex BUMN yang meningkat sepanjang 2018 yakni Rp 487 triliun, lebih tinggi dari sebelumnya Rp 221 triliun pada tahun 2015.
Pertumbuhan Aset, Laba dan Capex BUMN
BUMN 12
Berikut ini adalah beberapa tujuan pendirian BUMN:
1. Memberi sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan
ekonomi nasional
2. Menambah penerimaan negara dari berbagai sektor usaha
BUMN
3. Untuk memperoleh keuntungan dari semua sektor usaha BUMN
4. Bertanggungjawab atas penyediaan barang dan jasa yang
berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak
5. Menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan
oleh pihak swasta dan koperasi
6. Berpartisipasi aktif dalam membimbing dan membantu
pengusaha ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat
BUMN 13
Jenis-Jenis BUMN / Badan Usaha Milik Negara
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI No. 19 Tahun
2003 yang tidak hanya membahas pengertian BUMN saja
namun juga dijelaskan bentuk-bentuk BUMN di Indonesia.
BUMN dibedakan menjadi dua jenis yaitu Badan Usaha
Perseroan (Persero) dan Badan Usaha Umum (Perum).
1. Badan Usaha Perseroan (Persero)
Jenis BUMN ini memiliki modal paling sedikit atau minimal 51%
dari total modal badan usaha dimana sisanya bisa berasal dari
pihak lain. Badan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 (1998) dimana sebagian besar sahamnya harus dimiliki oleh
Negara
2. Badan Usaha Umum (Perum)
Berbeda dengan Persero, Badan Usaha Umum memiliki modal
yang sepenuhnya berasal dari negara. Perum tidak membagi
perusahaan berdasarkan saham-saham dan kepemilikan
sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
BUMN 14
POLITICAL COST DAN BUMN
▪ BUMN sebagai Badan Usaha Milik Negara sering ditafsirkan bahwa negaraberkuasa penuh terhadap kinerja BUMN. Sehingga BUMN menjadi tergan-tung kepada siapa yang memerintah dan yang menjalankannya.
▪ BUMN menjadi fokus perhatian masyarakat, karena adanya gap antarafasilitas yang dimiliki BUMN dengan harapan masyarakat.
▪ BUMN beroperasi dengan dukungan fasilitas penuh (modal, perlakuan,sektoral). Sedangkan masyarakat sangat berharap mendapatkan manfaatdari keberadaan BUMN yang belum bisa terpenuhi secara optimal.
▪ BUMN dan Birokrasi :
Dominannya peran negara menjadikan BUMN sebagai kepanjangan tanganpenguasa yang sarat kepentingan politik merupakan salah satu sebabBUMN tidak bisa berkembang sebagaimana layaknya badan usaha.
BUMN 15
POLITICAL COST DAN BUMN
▪ Struktur Organisasi BUMN :
❑ Pemilik : Pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan dan MenteriNegara Investasi dan BUMN
❑ Komisaris : Para pejabat Departemen Keuangan, Kementerian NegaraInvestasi dan BUMN dan departemen lainnya
❑ Direktur : Diisi orang-orang yang memiliki latar belakang beragam
❑ Hukum : Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT)
▪ Kekuatan BUMN :
a. Jumlah Dan nilai aset yang besar
b. Posisi Dan bidang usaha yang strategis
c. Akses ke kekuasaan lebih besar
d. Akses ke sumber pendanaan, khususnya Bank pemerintah lebih besar
e. Perlakuan birokrasi berbeda dengan swasta
f. Definisi negara sebagai pemilik dan pemerintah sebagai regulator sulituntuk dipisahkan dan melekat pada BUMN itu sendiri.
BUMN 16
POLITICAL COST DAN BUMN
▪ Kelemahan BUMN :
a. Keterlibatan birokrasi dengan kepentingannya menimbulkan penyimpang-an policy direction yang merugikan BUMN sendiri
b. Policy direction yang merugikan timbul karena adanya kepentingan eliteBUMN yang ditampilkan melalui formal policy
c. Birokrat di BUMN sulit membedakan dirinya sebagai birokrat atau profe-sional perusahaan, sehingga menimbulkan political cost yang sulit diukur
d. Aset yang besar dan tidak disertai utilitas optimal berakibat over-investment dan pemborosan yang membebani BUMN itu sendiri
e. Kemudahan dari negara adalah bentuk subsidi yang setara dengan costbagi rakyat banyak
BUMN 17
POLITICAL COST DAN BUMN
f. Perlakuan istimewa negara kepada BUMN menjadikannya tidak peka
terhadap lingkungan usahanya, lemah dalam persaingan, tidak lincah
dalam bertindak, lamban mengambil keputusan, sehingga hilangnya
momentum yang berakhir pada kerugian
g. Privileges (hak istimewa) yang diberikan birokrasi harus dikompensasi
dengan memberi-kan kemudahan kepada pihak lain melalui policy
direction yang menjadi political cost bagi BUMN.
h. Keterlibatan birokrasi dalam BUMN yang berlangsung lama sering
menyulitkan direksi untuk bertindak objektif.
BUMN 18
STRUKTUR REVENUE DAN EXPENSE BUMN
• BUMN sebagai development agent boleh boros atas nama pembangunan,sehingga manajemen memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi.
• BUMN memiliki strategic position atau natural monopoli, sehingga revenuebersumber dari captive market (pembeli tdk ada pilihan) yang jarang dimilikioleh swasta.
• Kebocoran dan penyimpangan yang muncul di BUMN :
1. Munculnya pos pengeluaran fiktif untuk menampung political cost
2. Lahirnya biaya yang tidak relevan dengan core business BUMN
3. Biaya-biaya yang dikeluarkan tidak mengandung kewajaran dari aspekbisnis normal yang berakibat BUMN terjebak bisnis berbiaya tinggi.
4. Over investment yang terus menerus menimbulkan cost yang terusmenerus ditanggung selama hidup BUMN.
BUMN 19
ASSESSMENT TERHADAP PUBLIC ACCOUNTABILITY
▪ Rekontruksi BUMN :
1. Berbagai bentuk, praktik dan pola-pola yang menimbulkan political costharus dihilangkan atau diminimumkan
2. Political will dari pemerintah untuk mengatasi sunguh-sungguh danterencana
3. Pemerintah harus menetapkan pola rekruitmen yang baku karena hinggasaat ini belum ada pola rekruitmen yang jelas
▪ Pembenahan BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa :
1. Meminimalkan keterlibatan birokrasi di BUMN
2. Redefinisi BUMN menjadi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) sehinggapertanggungjawaban pengelola BUMN kepada rakyat.
3. Budaya mundur bagi direksi-komisaris BUMN harus mulai ditanamkansehingga ada kejelasan hubungan antara performance dan punishment.
4. Pengelola yang berprestasi dipertahankan dan dipromosikan sedangkanyang bermasalah diberhentikan berdasarkan kriteria yang objektif
BUMN 20
ASSESSMENT TERHADAP PUBLIC ACCOUNTABILITY
Melakukan review terhadap keberadaan BUMN melalui :
a. BUMN yang bergerak dalam bidang usaha yang telah dilaksanakanmasyarakat atau swasta tidak perlu lagi ada BUMN. BUMN yang adadiprivatisasi 100%
b. Prioritas utama adalah bank-bank BUMN dan perusahaan sekuritasdiswastakan 100% karena menjadi beban negara
c. BUMN yang memiliki posisi strategis dan menguasai hajat hiduporang banyak dan bidang usahanya tidak dilaksanakan swasta, perludipertahankan.
Hilangkan political cost dengan public accountability dan partisipasimasyarakat dalam pengawasan. Keterlibatan pemerintah melalui :
a. Pola rekruitmen yang objektif dan terukur
b. Perencanaan anggaran, misi dan sisi perusahaan
c. Evaluasi kerja BUMN melalui mekanisme rapat umum pemegangsaham (RUPS)
BUMN 21
PRIVATISASI BUMN
▪ Tujuan dari privatisasi BUMN antara lain :
❑ Memberikan kesempatan kepada BUMN untuk melakukan direct place-
ment dan go public
❑ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN dalam rangka menghadapi
persaingan di pasar global dan untuk memberikan kesempatan kepada
masyarakat berperan serta dalam pemilikan saham BUMN.
▪ Pasar Modal dan Democratization of Capital
❑ Pasar modal bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam rangka
pemerataan, pertumbuhan. dan stabilitas ekonomi nasional.
❑ Pasar modal berfungsi menghimpun dana yang dapat digunakan untuk
sumber pembiayaaan bagi dunia usaha.
❑ Keberadaan pasar modal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan berskala
besar, menengah maupun kecil baik swasta maupun BUMN.
BUMN 22
PRIVATISASI BUMN
❑ Pasar modal juga sebagai wahana penyebarluasan pemilikan saham
(democratization of capital)
❑ Pasar modal juga memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi
perusahaan
▪ Peran BUMN dalam Pasar Modal
❑ Tahun 1977, BUMN dipercaya untuk membantu pengembangan pasar
modal, yaitu melalui PT Danareksa.
❑ Partisipasi BUMN diharapkan lebih ditingkatkan lagi dengan aktivitas
BUMN sebagai emiten. Partisipasi emiten di pasar modal akan
meningkat Dan terus meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah
dalam rangka privatisasi BUMN.
❑ Sejalan dengan kebijakan privatisasi, khusunya melalui pasar modal
peranan yang lebih besar bagi BUMN sebagai emiten dalam
pengembangan pasar modal di masa datang, merupakan suatu
kenyataan yang tidak sulit dicapai.
BUMN 23
PRIVATISASI BUMN
❑ BUMN sebagai badan usaha mempunyai peranan yang sangat besar
dalam menciptakan likuiditas pasar mengingat pada umumnya BUMN
memiliki asset yang besar.
❑ BUMN dapat pula mempengaruhi perkembangan pasar modal karena
faktor daya tarik BUMN bagi masyarakat.
❑ Dengan masuknya BUMN ke pasar modal diharapkan akan berdampak
positif terhadap pengembangan pasar modal di Indonesia
❑ Semakin banyak BUMN yang Go Public, diharapkan akan menciptakan
iklim yang semakin baik bagi pengembangan pasar modal yang pada
akhirnya akan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.
BUMN 24
PRIVATISASI BUMN
▪ Hambatan Privatisasi :
❑ Menyangkut kultur dalam BUMN itu sendiri. Hampir di semua lini danlevel dalam BUMN, mulai dari tingkat menteri hingga jajaran direksiberperilaku sebagai pemegang saham di samping fungsi-fungsi lain yangdimiliki pemerintah sebagai regulator
❑ BUMN terlalu banyak menggunakan tenaga konsultan yang tidak jelasperanan dan fungsinya.
▪ Privatisasi memang tidak selalu go public (initial public offering – IPO)melalui pasar modal. Privatisasi juga bisa dilakukan secara langsung (privateplacement) dengan mengundang investor strategis (strategic partners)
▪ Di Indonesia program privatisasi dilakukan dalam wacana reformasi,demokrasi dan penegakan hukum (law enforcement). Dari sisi inipelaksanaan privatisasi juga harus dipertanggung jawabkan kepada public
BUMN 25
MASALAH POKOK BUMN
▪ Kekayaan negara bisa diklasifikasikan menjadi 4 kategori :
1. Kekayaan yang diperoleh melalui APBN
2. Yang dipisahkan Dan masuk dalam BUMN
3. Yang dikelola BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) akibatkrisis moneter
4. Anugrah Yang Maha Esa diwariskan oleh nenek moyang
▪ Masalah pokok yang terkait dengan kekayaan negara adalah : pencatatandan pengadministrasian, utilitas dan aspek pengelolaannya danakuntabilitas para pengelola kekayaan negara
BUMN 26
ADMINISTRASI KEKAYAAN NEGARA
▪ Kenyataan di lapangan masih sering menunjukkan :a. Akurasi pencatatan dan adminitrasi kekayaan negara yang berasal
dari APBN masih diragukan mengingat banyaknya kasus-kasus ygmenyelimuti keberadaan kekayaan negara
b. Nilai kekayaan negara di BUMN masih siur
c. Nilai kekayaan yang dikelola BPPN juga penuh dengan kontroversiyang sampai dengan saat ini membingungkan masyarakat
▪ Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak Cuma mencatat aset-aset miliknegara, tapi juga mencatat hutang negara secara akurat dan tepat waktu.
▪ Kemajuan teknologi mengharuskan setiap negara untuk menerapkan FundAccounting yang baik
BUMN 27
AKUNTABILITAS KEKAYAAN NEGARA
▪ Akuntabilitas kekayaan negara sangat terkait dengan sistem dan budayapolitik yang dianut, landasan hukum, SAP, profesionalitas dan integritasdari para penyelenggara negara
▪ Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban politik dan hukumpenyelenggara negara terhadap kewenangan dan mandat yang diberikanrakyat. Lemahnya SAP, lemahnya landasan hukum serta rendahnyaintegritas pengelola kekayaan negara akan menjadikan kekayaan negara
bukan sebagai sumber daya yg optimal melainkan sebagai pemborosan.
BUMN 28
Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat
▪ Reformasi di bidang pengelolaan kekayaan negara melalui penyusunanSAP yang sehat akan memberikan manfaat :
a. Memungkinkan pengelolaan kekayaan negara yang transparan, akurat,terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
b. Mencegah dan meminimumkan kebocoran
c. Mempermudah ditemukannya adanya penyimpangan dan dapat dipakaiuntuk pengukuran efisiensi
d. Membantu apabila pemerintah ingin memperoleh sumber-sumberpembiayaan dari masyarakat melalui obligasi
e. Membantu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat
f. Memberi contoh kepada masyarakat atau swasta tentang good publicgovernment dan tidak hanya menuntut good corporate government darimereka
Fakultas Komunikasi dan BisnisInspiring Creative Innovation
TUGAS
KULIAH DARLING
MINGGU KESEMBILAN
Penempatan PegawaiSchool of Communications & Business
1) Buat Mind Map Maksimum 2 lembar (Diketik MenggunakanKomputer dengan kertas HVS)
2) Untuk tugas kelompok 8 minggu kesembilan
a. Kelas AB-42-05 (Intan Amelia, Fadwa Chaerani, Tsaniya Putri,
dan Iman Wahyudi)
b. Kelas AB-42-04 (Haqhi Nielzhan, Anisa Moza S., M. Daffa dan
Halimah Husna J.)
kumpulkan di email saya Paling Lambat Kamis : 26 Maret 2020
c. Presentasi menyusul di waktu normal.
3) Mengerjakan Kuis
4) Mengajukan dua pertanyaan terkait pelajaran minggu
kesimbilan (BUMN) di satukan dengan Kuis.
5) Tugas 1, 3 dan 4 di atas dikumpulkan menyusul
Tugas Kuliah Darling
Penempatan PegawaiSchool of Communications & Business
1) Jelaskan bagaimana supaya BUMN bisa sukses go global
2) Jelaskan bagaimana caranya meningkatkan kinerja BUMN
3) Jelaskan bagaimana BUMN bisa meningkatkan perannya
dan berkontribusi penuh dalam pembangunan di Indonesia
4) BUMN mana di Indonesia yang kinerjanya paling bagus dan
kontribusinya sangat terasa, berikan alasannya.
5) Buat dua pertanyaan terkait materi minggu kesembilan ini
(disatukan dalam kuis).
6) Kuis diketik menggunakan computer di kertas HVS
(maksimal 3 lembar)
TUGAS KUIS & PERTANYAAN
Fakultas Komunikasi dan BisnisInspiring Creative Innovation