dampak kinerja keuangan terhadap return saham …

Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340

Vol.2 Nomor 2 September 2020

1

DAMPAK KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM

PERUSAHAAN KOSMETIK YANG TERDAFTAR DI BURSA

EFEK INDONESIA Suriyanti Universitas Muslim Indonesia

Email:[email protected]

Wahyudi

Universitas Islam Negeri Alauddin Email:[email protected]

Abstract

This study aims to determine the Impact of CR, DER, and ROA on Stock Return. The research uses a theory/concept base, supported by previous studies which have similarities in variables. The object of this research is the Cosmetic Company which is listed on the Indonesia Stock Exchange. The type of data used is secondary data. Using descriptive statistical techniques and panel data regression assisted by Eviews 10.0 for data analysis. The results found that CR has a negative and significant effect on Stock Return, DER has a positive and not significant effect on Stock Return. ROA has a positive and not significant effect on Stock Return.

Keywords: CR, DER, ROA and Stock Return

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak CR, DER dan ROA Terhadap Return Saham. Penelitian menggunakan basis teori/konsep, didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan variabel. Objek Penelitian ini Perusahaan Kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder. Menggunakan teknik statistik deskriptif dan regresi data panel berbantuan Eviews 10.0 untuk analisis data. Hasil penelitian menemukan bahwa CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham, DER berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham. ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham.

Kata Kunci: CR, DER, ROA, dan Return Saham

mailto:[email protected]



Vol.2 Nomor 2 Agustus 2020

2

1. PENDAHULUAN

Saat ini perusahaan tidak lagi

beroperasi hanya untuk menghasilkan

laba sebesar-besarnya, namun

perusahaan memiliki tujuan lain, yaitu

meningkatkan kekayaan pemegang

saham.informasi mengenai kinerja

perusahaan sangat diperlukan untuk

menarik investor menanamkan

modalnya karena dapat dijadikan tolak

ukur dalam berinventasi.

Perusahaan manufaktur di

Indonesia berusaha untuk memproduksi

barang yang berkualitas tinggi dengan

penekanan biaya yang rendah dalam

rangka meningkatkan daya saing baik

dipasar domestik maupun dipasar global.

Persaingan bisnis yang sangat ketat

membuat perusahaan harus mempunyai

keunggulan yang kompetitif agar dapat

bersaing dan bertahan. Hal ini membuat

perusahaan harus dapat

mengembangakan, mempertahankan dan

meningkatkan kinerja sebagai upaya

menjaga kelangsungan usahanya agar

dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Kosmetik menjadi suatu kebutuhan

pokok bagi sebagian orang terutama

kaum wanita. Kecantikan semakin

berkembang dan berkembang dari masa

ke masa, bukan lagi hanya menjadi

sebuah keinginan, melainkan sudah

menjadi sebuah kebutuhan yang

akhirnya berdampak pada semakin

meningkatnya industri kosmetik di

dunia, Industri kosmetik kini telah

berkembang pesat. Semakin banyak

perusahaan dengan berbagai macan

produk dan merek menjadi salah satu

bukti perkembangan industri kosmetik

saat ini. Dalam menjalankan

operasionalnya, perusahaan umumnya

memerlukan dana tambahan untuk

pengembangan usaha dan penambahan

modal kerja. Untuk mendapatkan dana

tersebut banyak cara yang dapat

dilakukan oleh perusahaan, yang salah

satunya adalah dengan menjual saham.

Saham adalah surat berharga yang

dikeluarkan oleh perusahaan yang

berbentuk perseroan terbatas yang

diperdagangkan di pasar modal.

Kinerja keuangan pada perusahaan

kosmetik dapat dinilai dengan

menggunakan pendekatan analisis rasio

keuangan. Jika kinerja perusahaan

meningkat maka nilai perusahaan akan

semakin tinggi. Di bursa efek hal ini akan

direspon oleh pasar dalam bentuk

kenaikan harga saham. kinerja

perusahaan dapat diukur dengan

menganalisa dan mengevaluasi laporan

keuangan. Informasi posisi keuangan dan

kinerja di masa lalu seringkali digunakan

sebagai dasar untuk memprediksi posisi

keuangan dan kinerja dimasa depan dan

hal lain yang langsung menarik perhatian

pemakai seperti pembayaran dividen,

upah, pergerakan harga sekuritas dan

kemampuan perusahaan untuk

memenuhi komitmennya ketika jatuh

tempo.

Return (kembalian) adalah tingkat

keuntungan yang dinikmati oleh

pemodal atas suatu investasi yang

dilakukan (Ang,1997). Husnan (1996)

juga menyatakan bahwa return saham

merupakan hasil yang diperoleh dari

suatu investasi. Investasi harus benar-

benar menyadari bahwa di samping akan

memperoleh keuntungan tidak menutup

kemungkinan mereka akan mengalami

kerugian. Keuntungan atau kerugian

tersebut sangat dipengaruhi oleh

kemampuan investor menganalisi

keadaan harga saham merupakan

penilaian sesaat yang dipengaruhi oleh

banyak faktor termasuk diantaranya

kondisi (performance) dari perusahaan.

Kendala-kendala ekteral, kekuatan



3

penawaran dan permintaan saham di

pasar, serta kemampuan investor dalam

menganalisis investasi saham

Profitabilitas perusahaan

merupakan fungsi dari faktor internal

dan eksternal. Faktor internal merupakan

faktor mikro atau faktor spesifik

perusahaan yang menentukan

profitabilitas. Sedangkan faktor eksternal

merupakan variabel-variabel yang tidak

memiliki hubungan langsung dengan

manajemen perusahaan, tetapi faktor

tersebut secara tidak langsung

memberikan efek bagi perekonomian

dan hukum yang akan berdampak pada

kinerja lembaga keuangan.

Likuiditas suatu perusahaan

menunjukkan bahwa suatu perusahaan

mampu membayar kewajiban jangka

pendeknya dengan alat-alat likuid yang

dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Likuiditas perusahaan dalam penelitian

ini diproksikan oleh Current Ratio. Telah

dijelaskan sebelumnya bahwa

kepentingan likuiditas dan rentabilitas

bertentangan satu sama lain. Maka,

ketika nilai LDR kecil, kemungkinan

perusahaan tersebut akan mendapatkan

rentabilitas yang tinggi. Dalam hal ini

diharapkan pimpinan perusahaan dapat

menjaga likuiditasnya. Ia harus

mengetahui berapa jumlah alat likuid

yang dikuasai setiap hari agar dapat

memenuhi kewajiban yang segera harus

dibayar. Selain harus likuid, perusahaan

harus rendebel (menguntungkan atau

berusaha mencari untung). Keuntungan

diperoleh apabila penghasilan lebih

besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Salah satu rasio keuangan yang

penting dalam analisis kinerja keuangan

adalah rasio solvabilitas (leverage).

Dalam praktiknya untuk menutupi

kekurangan dana, perusahaan memiliki

beberapa pilihan sumber dana.

Pemilihan sumber dana tersebut

tergantung dari tujuan, syarat-syarat,

keuntungan dan kemampuan dari

perusahaan. Sumber-sumber dana pada

umumnya dapat diperoleh dari modal

sendiri dan pinjaman (bank atau lembaga

keuangan lainnya). Leverage dapat

dijadikan ukuran untuk melihat baik

buruknya kinerja solvabilitas suatu

perusahaan. Melalui rasio ini dapat

diketahui perbandingan penggunaan

dana perusahaan yang berasal dari pihak

luar atau pinjaman. Rasio solvabilitas

menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam membayar kewajiban

jangka panjangnya atau kewajiban-

kewajibannya apabila perusahaan

dilikuidasi.

Tingkat leverage yang tinggi akan

mengurangi minat para invertor untuk

membeli saham dan hal ini akan

menyebabkan harga saham semakin

menurun. Jika harga saham semakin

menurun maka para investor

beranggapan bahwa Penurunan harga

saham akan membuat nilai perusahaan

dipandang oleh para investor juga

rendah.



4

Tabel 1. Daftar harga saham perusahaan Kosmetik yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia

Kode Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

ADES 1.375 1.000 885 885 920

MBTO 135 126 140 100 240

MRAT 350 280 210 206 179

TCID 17.525 16.500 12.500 17.900 15.000

ULVR 32.300 32.700 38.000 55.900 45.400

Rata-rata 10.337 10.121 10.347 14.998 12.348

Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan tabel 1 diatas rata-

rata harga saham bergerak fluktuatif naik

dan turun setiap tahunnya. Perusahan

kosmetik yang terdiri dari PT. Akasha

Wira International Tbk, PT. Martina

Berto Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk, PT.

Mandom Indonesia Tbk dan PT Unilever

Indonesia Tbk. pada tabel 1 diatas harga

saham tertinggi pada PT Unilever

Indonesia Tbk (ULVR) pada tahun 2017

sebesar Rp. 55.900 sedangkan harga

saham terendah yakni PT. Martina Berto

Tbk (MBTO) pada tahun 2017 sebesar

Rp.100.

Dalam Penelitian Ignatius Oki Dewi

Brata, et al (2017) berjudul Analisis

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh

Terhadap Return Saham menemukan

hasil ROA dan DER berpengaruh positif

signifikan terhadap return saham

Berdasarkan uraian diatas, maka

penulis tertarik untuk melakukan

penulisan skripsi dengan judul Pengaruh

Kinerja Keuangan Terhadap Return

Saham Perusahaan Kosmetik yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan dan Laporan

Keuangan

Fahmi (2012), tujuan laporan

keuangan adalah untuk memberikan

informasi kepada pihak yang

membutuhkan tentang kondisi suatu

perusahaan dari sudut angka dalam

suatu moneter. Kasmir (2016)

menyatakan pihak – pihak yang memiliki

kepentingan terhadap laporan keuangan

adalah sebagai berikut :

a. Pemilik Saham

b. Pemerintah

c. Manajemen

d. Karyawan

e. Masyarakat Luas

2.2 Return Saham

Tujuan keuangan perusahaan

adalah untuk memaksimumkan nilai

dalam perusahaan. Tujuan ini bisa

menyebabkan konflik antara pemilik

perusahaan dengan kreditur, jika

perusahaan menikmati laba yang besar ,

nilai pasar saham (dana pemilik) akan

meningkat, sementara nilai hutang

perusahaan (dana kreditur) tidak

berpengaruh (phardono dan christiawan

2004).

Sebaliknya apabila perusahaan

mengalami kerugian bahkan

kebangkrutan maka hak kreditur

didahulukan sementara nilai saham akan

nilai menurun drastis. Jadi dengan

demikian nilai saham meurpakan alat

ukur yang tepat untuk mengukur

keefektivitasan perusahaan, sehingga

sering kali dikatakan memaksimumkan

http://www.idx.co.id/



5

nilai perusahaan juga berarti

memaksimumkan kekayaan perusahaan.

Menurut (Jogiyanto 2017) ada dua

jenis return yaitu:

“Return realisasi (realized return)

merupakan return yang telah terjadi.

Return ini dihitung dengan menggunakan

data historis. Return realisasi penting

karena digunakan sebagai salah satu

pengukur kinerja perusahaan. Return

realisasi juga berguna dalam penentuan

return ekspektasi (expected return) dan

risiko yang akan datang.”

“Return ekspektasi (expected return)

adalah return yang diharapkan akan

diperoleh oleh para investor di masa

yang akan datang.” Dari teori definisi di

atas dapat diambil kesimpulan bahwa

jenis return terdiri dari:

a. Realisasi

b. Ekpektasi

Jogiyanto, 2017

Return Saham= 𝑃𝑡−(𝑃𝑡−1)

𝑃𝑡−1

R:Return Saham

Pt : Harga Saham Waktu Tertentu

Pt-1 : Harga Saham Periode Sebelumnya

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi

return saham

Rika Verawati (2014), terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi

return saham, antara lain:

1) Faktor Internal

2) Faktor Eksternal

2.3 Profitabilitas

Profitabiltas merupakan


menghasilkan laba atau keuntungan dari

seluruh modal yang dimilikinya. Besar

kecilnya kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba ini dapat diukur dari

perbandingan antara laba dengan

seluruh modal yang dimilikinya. Rasio

rentabilitas sangat penting untuk

mengetahui sampai sejauh mana

kemampuan perusahaan di dalam

menghasilkan keuntungan baik yang

berasal dari kegiatan operasional

maupun kegiatan non operasional.

Sartono (2010:122) definisi profitabilitas

adalah kemampuan perusahaan

memperoleh laba dalam hubungannya

dengan penjualan, total aktiva, maupun

modal sendiri. Dengan demikian bagi

investor jangka panjang akan sangat

berkepentingan dengan analisis

profitabilitas ini. ROA adalah rasio yang

digunakan mengukur kemampuan bank

menghasilkan keuntungan secara relatif

dibandingkan dengan total asetnya.

Rasio ini mengukur kemampuan

perusahaan menghasilkan laba bersih

berdasarkan tingkat aset yang tertentu.

ROA merupakan perkalian antara Net

Profit Margin dengan perputaran aktiva.

Net Profit Margin menunjukkan

kemampuan memperoleh laba dari

setiap penjualan yang diciptakan oleh

perusahaan. Sedangkan perputaran

aktiva menunjukkan seberapa jauh

perusahaan mampu menciptakan

penjualan dari aktiva yang dimilikinya.

Apabila kedua faktor itu meningkat maka

ROA juga akan meningkat. Apabila ROA

meningkat maka profitabilitas

perusahaan meningkat sehingga dampak

akhirnya adalah peningkatan

profitabilitas yang dinikmati oleh

pemegang saham.

ROA =LABA BERSIH

TOTAL ASSET 𝑋 100%

2.4 Likuiditas

Tingkat kemampuan suatu

perusahaan untuk dapat membayar

hutang-hutang jangka pendeknya sering

disebut likuiditas. Perusahaan yang

mempunyai cukup kemampuan untuk

membayar hutang jangka pendek disebut



6

perusahaan yang likuid. Sedang apabila

perusahaan berada dalam keadaan tidak

mempunyai kemampuan membayar

hutang jangka pendek yang cukup ,

disebut illikuid (Harnanto, 2012 : 173).

Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa likuiditas adalah menunjukkan

kemampuan suatu perusahaan untuk

memenuhi kewajiban keuangannya yang

harus segera dipenuhi atau pada saat

tertagih.

Kemampuan untuk membayar

utang jangka pendek dari suatu

perusahaan terletak pada atau diukur

dari kemampuannya untuk mendapatkan

kas (alat pembayaran) atau

kemampuannya untuk mengkonversikan

aktiva non kas menjadi kas. Pada

umumnya aspek likuiditas tidak

dipandang hanya pada suatu saat, tetapi

dikaitkan dengan satu periode tahun

buku atau kadang-kadang

diidentifikasikan dengan siklus operasi

normal perusahaan. Siklus operasi

normal perusahaan adalah jangka waktu

yang tercakup sejak dimulainya aktivitas

pembelian, produksi, penjualan hingga

aktivitas pengumpulan piutang.

Arti pentingnya aspek likuiditas

bagi setiap perusahaan, akan sangat

dirasakan pada berbagai akibat yang

merugikan atau tidak dapat

digunakannya kesempatan untuk

memperoleh laba, jika perusahaan

berada dalam keadaan tidak likuid

(illiquid). Dari berbagai akibat yang dapat

terjadi karena keadaan yang tidak likuid

tersebut, dapatlah dipahami mengapa

pengukuran atau penilaian terhadap

aspek likuiditas di dalam dunia usaha

dianggap sebagai suatu persoalan yang

sangat penting. Begitu pentingnya aspek

likuiditas ini, sehingga eksistensi

perusahaan akan diragukan, apabila

perusahaan tidak lagi berkemampuan

cukup untuk membayar kewajiban-

kewajiban jangka pendek pada tanggal

jatuh temponya. Apabila hal ini terjadi

pada perusahaan, berarti penilaian

terhadap aspek-aspek yang lain dalam

perusahaan itu tidak bermanfaat lagi

bagi pihak-pihak berkepentingan.

Rasio Likuiditas adalah rasio yang

digunakan untuk mengetahui

kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban keuangannya pada

saat dilakukan penagihan.

Current Ratio, Current ratio ini

menunjukkan kemampuan perusahaan

untuk membayar hutang yang akan

segera jatuh tempo dengan aktiva lancar.

𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐

=𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝒉𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓× 𝟏𝟎𝟎%

2.5 Solvabilitas

Solvabilitas adalah rasio untuk

menilai kemampuan perusahaan untuk

membayar seluruh kewajibannya, baik

jangka pendek maupun jangka panjang

apabila perusahaan dibubarkan. Rasio ini

dapat melihat seberapa jauh perusahaan

dibiayai oleh utang atau oleh pihak lain

dengan kemampuan perusahaan yang

digambarkan oleh modal. Jadi,

penggunaan jumlah utang perusahaan

tergantung pada keberhasilan

pendapatan dan ketersedian aktiva yang

bisa digunakan sebagai jaminan utang.

Semakin tinggi solvabiltas, perusahaan

harus semaksimal mungkin

meningkatkan labanya agar mampu

membiayai dan membayar utang. Apabila

tidak mampu menghasilkan laba, dengan

demikian, perusahaan tersebut akan

bangkrut.

Menurut Kasmir (2012:113), rasio

solvabilitas merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana

aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.



7

Dalam praktiknya, apabila dari hasil

perhitungan, perusahaan ternyata

memiliki rasio solvabilitas yang tinggi,

hal ini akan berdampak timbulnya risiko

kerugian lebih besar, tetapi juga ada

kesempatan mendapat laba juga besar.

Sebaliknya apabila perusahaan memiliki

rasio solvabilitas lebih rendah tentu

mempunyai risiko kerugian lebih kecil

pula, terutama pada saat perekonomian

menurun. Dampak ini juga

mengakibatkan rendahnya tingkat hasil

pengembalian (return) pada saat

perekonomian tinggi.

Rasio Solvabilitas, rasio yang

digunakan untuk mengukur sampai

berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai

oleh hutang. Total Debt to Equity Ratio

ini menunjukkan bagian bagian dari

setiap rupiah modal sendiri yang

dijadikan jaminan keseluruhan hutang.

𝒅𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐

=𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒃𝒕

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚× 𝟏𝟎𝟎%

2.6 Hipotesis

Berdasarkan uraian dan hasil

temuan penelitian terdahulu, hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1. Current Rasio berpengaruh positif dan

signifikan terhadap return saham

perusahaan kosmetik yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia ?

2. Debt to Equty Ratio berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap return

saham perusahaan kosmetik yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

3. Apakah Return On Asset positif dan

signifikan berpengaruh terhadap

return saham perusahaan kosmetik

yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia?

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini

menggunakan metode analisis regresi

panel data. regresi panel data adalah

penelitian yang menggabungkan antara

cross section seperti rumah tangga,

negara, perusahaan, dan sebagainya

dengan periode waktu.

Sementara itu, (Suliyanto, 2011)

mengungkapkan yang dimaksud dengan

analisis regresi panel data adalah regresi

yang menggunakan panel data atau pool

data yang merupakan kombinasi dari

data time series dan data cross section.

Penulis menggunakan software Eviews

10 sebagai bantuan dalam melakukan

analisis data.

Berikut ini adalah metode yang

digunakan dalam menganalisis data pada

penelitian ini:

a. Pengujian Model Regresi

Ghazali, 2013, dalam penelitian ini

penulis menggunakan metode analisis

regresi berganda dengan data panel. Data

panel merupakan penelitian yang

menggabungkan antara cross section

(data silang) dengan time series (runtun

waktu). Dalam menganalisis data

menggunakan metode analisis regresi

panel data, diawali dengan melakukan

polling data dalam bentuk workfile.

Berikut ini langkah-langkah dalam

estimasi model regresi.

Model persamaan dasar dasar data

panel adalah:

Yit = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3+ ei

Dimana:

β0i = konstanta model regresi pada

unit observasi ke i

β1 – β4 = koefisien regresi

e = standar error

Yit = Return Saham

X1it = Likuiditas (CR)



8

X2it = Solvabilitas (DER)

X3it = Profitabilitas (ROA)

b. Uji Signifikansi

Dalam pengujian hipotesis ini,

pengolahan data menggunakan software

Eviews 10. Dan juga menggunakan uji

statistik meliputi Uji t (Uji regresi secara

parsial) Uji F ( Uji regresi Secara

Simultan)

c. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Definisi Operasional

No. Variabel Konsep variabel Indikator Skala

1 Return

On Aset

(ROA)

Pengukuran kinerja keuangan

pada penelitian ini menggunakan

pengukuran kinerja konvensional

yang diukur dengan berdasarkan

pada nilai rasio keuangan ROA.

ROA merupakan rasio yang

mengukur kemampuan

manajemen bank dalam

memperoleh keuntungan secara

keseluruhan selama periode

tertentu.

ROA =Laba Bersih

Total Asset 𝑋 100%

Rasio

2 Current

ratio

( CR)

Rasio ini dimanfaatkan dalam

mengukur kemampuan

perusahaan untuk membayar

kewajiban jangka pendek

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

Rasio

3 Debt to

equity

ratio

(DER)

rasio yang digunakan untuk

mengukur sampai berapa jauh

aktiva perusahaan dibiayai oleh

hutang. Debt to Equity Ratio ini

menunjukkan bagian bagian dari

setiap rupiah modal sendiri yang

dijadikan jaminan keseluruhan

hutang.

Debt to equity ratio = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑥 100%

Rasio

4 Return

Saham

Return merupakan hasil yang

diperoleh dari sebuah investasi.

Return dapat berupa return

realisasi (realized return) yaitu

return yang telah terjadi atau

return ekspektasi (expected

return) yaitu return yang

diharapkan akan terjadi di masa

yang akan datang

Return Saham = 𝑃𝑡−(𝑃𝑡−1)

𝑃𝑡−1

Pt : Harga Saham Waktu

Tertentu

Pt-1 : Harga Saham Periode

Sebelumnya

Rasio



9

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 3.

Analisis Deskriptif Statistik

RETURN_SAHA

M CR DER ROA

Mean -0.036320 262.0892 0.885200 10.35880

Median -0.058000 211.2200 0.610000 5.030000

Maximum 0.750000 575.9100 2.650000 46.66000

Minimum -0.406000 60.56000 0.210000 -17.77000

Std. Dev. 0.250411 161.4373 0.755823 16.74494

Sumber: Output Eviews 10 , 2020

a. Return Saham

Berdasarkan Tabel 4, hasil Eviews

untuk uji statistik deskriptif variabel

independen Return Saham menunjukkan

sampel (N) sebanyak 25, yang diperoleh

dari data per tahun periode tahun 2014-

2018. Hasil dalam penelitian ini

merupakan hasil dari Return Saham

selama tahun publikasi dalam rangka

memenuhi uji normalitas data.

Pada tabel Return Saham dari 25

sampel tersebut, dapat dilihat bahwa

nilai Return Saham minimum yang

diwakili oleh MRAT sebesar -0.406 pada

tahun 2015, sedangkan nilai Return

Saham maksimum yang diwakili oleh

TCID sebesar 0.75 pada tahun 2017

dengan rata-rata sebesar-0.036320.

Standar deviasi sebesar 0.250411

yang berarti kecenderungan data Return

Saham ditiap tahunnya selama tahun

penelitian mempunyai tingkat

penyimpangan sebesar 0.250411.

b. Current Rasio (CR)



independen Current Rasio menunjukkan

sampel (N) sebanyak 25, yang diperoleh

dari data per tahun periode tahun 2014-

2018. Hasil dalam penelitian ini

merupakan hasil dari Current Rasio

selama tahun publikasi dalam rangka

memenuhi uji normalitas data.

Pada tabel Current Rasio dari 25

sampel tersebut, dapat dilihat bahwa

nilai Current Rasio minimum yang

diwakili oleh TCID sebesar 60.56 pada

tahun 2018, sedangkan nilai Current

Rasio maksimum yang diwakili oleh

ULVR sebesar 575.91 pada tahun 2016

dengan rata-rata sebesar 262.0892.


yang berarti kecenderungan data Current

Rasio ditiap tahunnya selama tahun



c. Debt to Equity Ratio (DER)

Berdasarkan Tabel 4, hasil

Eviews untuk uji statistik deskriptif

variabel independen Debt to Equity Ratio

menunjukkan sampel (N) sebanyak 25,

yang diperoleh dari data per tahun

periode tahun 2014-2018. Hasil dalam

penelitian ini merupakan hasil dari Debt

to Equity Ratio selama tahun publikasi

dalam rangka memenuhi uji normalitas

data.

Pada tabel Debt to Equity Ratio dari

25 sampel tersebut, dapat dilihat bahwa

nilai Debt to Equity Ratio minimum yang

diwakili oleh MRAT sebesar 0.21% pada

tahun 2014, sedangkan nilai Debt to

Equity Ratio maksimum yang diwakili



10

oleh TCID sebesar 2.65% pada tahun

2015 dengan rata-rata sebesar

0.885200.


yang berarti kecenderungan data Debt to

Equity Ratio ditiap tahunnya selama

tahun penelitian mempunyai tingkat


d. Retrun On Assets (ROA)



independen Return On Asset

menunjukkan sampel (N) sebanyak 25,

yang diperoleh dari data per tahun

periode tahun 2014-2018. Hasil dalam

penelitian ini merupakan hasil dari

Return On Asset selama tahun publikasi

dalam rangka memenuhi uji normalitas

data. Pada tabel Descriptive Statistic dari

25 sampel tersebut, dapat dilihat bahwa

nilai Return On Asset minimum yang

diwakili oleh MBTO sebesar -17.77%

pada tahun 2015, sedangkan nilai Return

On Asset maksimum yang diwakili oleh

ULVR sebesar 46.66% pada tahun 2018

dengan rata-rata sebesar 10.35880.


yang berarti kecenderungan data Return

On Asset ditiap tahunnya selama tahun



e. Penentuan Model Regresi

Y= 0.110602 - 0.001370X1 +

0.238393X2 + 0.000096X3 + ei

Dari persamaan tersebut dapat

dijelaskan bahwa:

1) Konstanta sebesar 0.110602

mengindikasikan bahwa secara umum

apabila CR, DER, dan ROA bernilai

konstan (tidak berubah) maka return

saham sebesar 0.110602 poin.

2) Koefisien CR (X1) sebesar -0.001370

mengindikasikan bahwa CR (X1)

berpengaruh negatif terhadap Return

Saham (Y). Hal ini berarti terjadinya

peningkatan CR (X1) sebesar 1 poin

maka akan menurunkan Return

Saham (Y) sebesar -0.001370 poin.

3) Koefisien DER (X2) sebesar 0.238393

mengindikasikan bahwa DER (X2)

berpengaruh positif terhadap Return


peningkatan DER (X2) sebesar 1 poin

maka akan meningkatkan Return

Saham (Y) sebesar 0.238393 poin.

4) Koefisien ROA (X3) sebesar 0.000096

mengindikasikan bahwa ROA (X3)

berpengaruh positif terhadap Return


peningkatan ROA (X3) sebesar 1 poin

maka akan meningkatkan Return

Saham (Y) sebesar 0.000096 poin.

f. Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t dalam penelitian ini

dapat dilihat pada nilai probabilitas t-

statistic. Uji statistik t dilakukan untuk

menunjukkan seberapa jauh pengaruh

CR, DER, dan ROA secara individual

terhadap Return Saham.

Jika nilai probabilitas t-statistic

lebih besar dari tingkat signifikansi α =

0.05 atau 5% maka secara parsial

variabel independen tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

Sebaliknya jika nilai probabilitas t-

statistic lebih kecil dari tingkat

signifikansi α = 0.05 atau 5% maka

secara parsial variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

Dari tabel 10, diketahui tingkat

signifikansi variabel bebas terhadap

variabel terikat. Berikut akan dijelaskan

secara parsial pengaruh masing-masing

variabel dalam penelitian:



11

g. Pengaruh Current Ratio (X1)

terhadap Return Saham (Y)

Hasil pengujian dengan analisis

regresi data panel menunjukan nilai

coefficient Current Ratio (X1) sebesar -

2.317879 yang menunjukan bahwa arah

koefisien negatif, sedangkan niali

probabilitas Current Ratio (X1) sebesar

0.0332 < 0.05 menyebabkan H0 diterima

dan Ha ditolak. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa Current Rasio (X1)

berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap Return Saham (Y).

h. Pengaruh Debt to Equity Ratio (X2)




coefficient Debt to Equity Ratio (X2)

sebesar 1.036494 yang menunjukan

bahwa arah koefisien positif, sedangkan

niali probabilitas Debt to Equity Ratio

sebesar 0.3145 > 0.05 menyebabkan H0

diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio

(X2) berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap Return Saham (Y).

i. Pengaruh Return on Asset (X3)




coefficient Return on Asset sebesar

0.010598 yang menunjukan bahwa arah

koefisien positif, sedangkan niali

probabilitas Return on Asset (X3) sebesar

0.9917 > 0.05 menyebabkan H0 diterima

dan Ha ditolak. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa Return on Aset (X3)

berpengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap Return Saham (Y). 0.563041

j. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui

besarnya pengaruh variabel CR, DER, dan

ROA secara simultan terhadap Return

Saham. Pengujian secara simultan atau

uji F digunakan untuk mengetahui

pengaruh variabel independen secara

bersama-sama terhadap variabel

dependen. Apabila probabilitas < 0.05

maka H0 ditolak dan Ha diterima

sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel independen berpengaruh

signifikan secara simultan terhadap

variabel dependen. Sedangkan apabila

nilai probabilitasnya > 0.05 maka H0

diterima dan Ha ditolak sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel independen

secara simultan tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji F dapat dilihat

bahwa nilai probabilitas F- statistic

sebesar 0.021824 < 0,05, sehingga H0

ditolak dan Ha diterima. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa

secara simultan terdapat pengaruh yang

signifikan antara variabel independen

(CR, DER, dan ROA) terhadap Return

Saham.

k. Uji Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan

untuk mengetahui seberapa besar

kemampuan model dalam penelitian

menerangkan variabel dependen

besarnya nilai R-squared adalah 0.5735.

Hal ini menujukkan Return Saham dapat

dijelaskan oleh variabel (CR, DER, dan

ROA) sebesar 57,35%. Sedangkan

sisanya 52,65 dijelaskan oleh faktor lain

diluar variabel penelitian.

4.2 Pembahasan

a. Pengaruh Current Ratio (CR)

terhadap Return Saham

Berdasarkan hasil pengujian

didapati hasil variabel Current Ratio

memiliki pengaruh negatif dan signifikan

terhadap Return Saham. Sementara dari

hasil uji parsial (uji t), didapati bahwa



12

Current Ratio memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap Return Saham di

Perusahaan Kosmetik yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia, hasil ini berarti

Current Ratio berpengaruh terhadap

Return Saham. Dengan demikian dapat

dikatakan Current Ratio merupakan

faktor penentu meningkat dan

turunnyanya Return Saham pada


Bursa Efek Indonesia.

Dalam penelitian ini bahwa Current

Ratio (CR) memiliki hasil negatif. Current

Ratio (CR) berpengaruh negatif terhadap

return saham pada perusahaan food and

baverages artinya perusahaan yang

memiliki nilai Current Ratio (CR) yang

tinggi belum pasti akan menghasilkan

imbal balik return saham yang tinggi dan

pembayaran utang akan terpenuhi

apabila perusahaan sudah jatuh tempo.

Dapat disebabkan oleh nilai jumlah

persediaan yang tinggi dibandingkan

taksiran penjualan yang akan datang,

sehingga akan menunjukkan kelebihan

persediaan serta memperlihatkan bahwa

perusahaan tidak bisa memaksimalkan

persediaan yang ada.

“Apabila rasio lancar (Current

Ratio) rendah, dapat dikatakan bahwa

perusahaan kurang modal untuk

membayar utang. Namun, Apabila hasil

pengukuran rasio tinggi, belum tentu

kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini

dapat saja terjadi karena aktiva tidak

digunakan sebaik mungkin” (Kasmir,

2015:135). Berdasarkan pendapat para

ahli diatas dapat memperkuat atau

menjadi acuan bahwa Ketidakjelasan

kondisi Current Ratio ini menjadi dasar

bagi investor tidak menggunakan

informasi Current Ratio, sehingga tidak

dapat mempengaruhi investor dalam

pengambilan keputusan investasinya.

Hasil penelitian ini mendukung

hasil dari penelitian Yulia Wingsih

(2016) yang hasilnya menunjukkan

bahwa Current Ratio berpengaruh

negatif terhadap return saham.

b. Pengaruh Debt to Equity Ratio

(DER) terhadap Return Saham


didapati hasil variabel Debt to Equity

Ratio memiliki pengaruh positif dan

tidak signifikan terhadap Return Saham.

Sementara dari hasil uji parsial (uji t),

didapati bahwa Debt to Equity Ratio

memiliki pengaruh yang tidak signifikan

terhadap Return Saham di Perusahaan

Kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia, hasil ini berarti Debt to Equity

Ratio tidak berpengaruh terhadap Return

Saham. Dengan demikian dapat

dikatakan Debt to Equity Ratio bukan

merupakan faktor penentu meningkat

dan turunnyanya Return Saham pada


Bursa Efek Indonesia.

DER berpengaruh tidak signifikan

disebabkan oleh perbandingan modal

sendiri dan modal yang dibiayai utang

bukan hanya pengaruh kinerja

manajemen, tetapi faktor lainnya maka

DER tidak menjadi acuan investor dalam

berinvestas. Pengaruh yang tidak

signifikan dari DER terhadap return

saham juga dapat berarti bahwa ada

penilaian yang berbeda dari investor

terhadap arti pentingnya hutang bagi

perusahaan. Beberapa investor dapat

berpikir bahwa DER yang besar akan

menjadi beban bagi perusahaan karena

adanya kewajiban dari perusahaan untuk

membayar hutang dan adanya resiko

kebangkrutan yang akan ditanggung oleh

investor. Di sisi lain beberapa investor

juga berpendapat bahwa hutang sangat

dibutuhkan oleh perusahaan untuk

operasional perusahaan. Hutang



13

diperlukan oleh perusahaan untuk

menambah modal perusahaan karena

dengan memiliki hutang yang besar

dapat digunakan untuk meningkatkan

modal perusahaan sehingga perusahaan

dapat mengembangkan usahanya dan

dengan melakukan pengembangan usaha

maka investor lebih tertarik untuk

membeli saham perusahaan tersebut.

DER merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur tingkat

leverage dalam menunjukkan


memenuhi kewajiban jangka panjang.

Semakin tinggi DER menunjukkan

komposisi hutang semakin besar

dibandingkan dengan total modal

sendiri, hal ini menunjukkan sumber

modal perusahaan tergantung dari pihak

luar, sehingga akan mengurangi minat

investor untuk menanamkan modalnya

diperusahaan yang memiliki DER tinggi.

Menurunnya minat investor berdampak

pada penurunan harga saham yang

berakibat terhadap menurunnya total

return perusahaan (Kasmir, 2015).


hasil dari penelitian Fajar Indrawan Bur

(2012), yang hasilnya menunjukkan

bahwa Hasil penelitian Debt to Equity

Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap

Return Saham.

c. Pengaruh Return on Asset (ROA)

terhadap Return Saham


didapati hasil variabel Return on Asset

memiliki pengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap Return Saham.

Sementara dari hasil uji parsial (uji t),

didapati bahwa Return on Asset memiliki

pengaruh yang tidak signifikan terhadap

Return Saham di Perusahaan Kosmetik

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,

hasil ini berarti Return on Asset tidak

berpengaruh terhadap Return Saham.

Dengan demikian dapat dikatakan Return

on Asset bukan merupakan faktor

penentu meningkat dan turunnyanya

Return Saham pada Perusahaan

Kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

Tidak berpengaruh variabel return

on asset pada return saham dikarenakan

minimnya return on asset yang

menyebabkan tingginya aset perusahaan

yang tidak digunakan, investasi pada

persediaan yang sangat tinggi, lebihnya

dana, dan aktiva tetap beroperasi di

bawah normal.. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa ROA tidak

berpengaruh terhadap return saham

karena dapat diindikasikan bahwa tinggi

atau rendahnya ROA tidak dijadikan

tolak ukur investor dalam melakukan

investasi di suatu perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian

Muhammad Reza Alviansyah, et al

(2018), berjudul Pengaruh Profitabilitas,

Leverage, dan kuran Perusahaan

Terhadap Return Saham. Hasil

penelitian ROA berpengaruh positif tidak

signifikan terhadap return saham.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Current Ratio memiliki pengaruh

negatif dan signifikan terhadap Return

Saham pada Perusahaan Kosmetik

yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

2. Debt to Equity Ratio memiliki

pengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap Return Saham pada

Perusahaan Kosmetik yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia.

3. Return on Asset (ROA) memiliki

pengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap Return Saham pada

Perusahaan Kosmetik yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia.



14

5.2 Saran

1. Dalam hal ini pengelolaan hutang

yang baik, adalah dengan cara

pengurangan hutang perusahaan

dengan mengurangkan aktiva lancar

berupa kas sehingga hutang

berkurang, dan presentase dari DER

akan lebih kecil, seiring hal tersebut

maka tingkat return saham akan

meningkat.

2. Selain itu, dalam pengelolaan asset

terutama asset lancar dalam hal ini

untuk meningkatkan tingkat current

ratio harus dilakukan secara efektif

dan efisien, pengelolaan asset secara

efisien ini dilakukan agar bisa

meningkatkan tingkat likuiditas

perusahaan khususnya perusahaan

kosmetik ini. Maka, ketepatan dalam

penggunaan asset ini sangatlah

penting. Dalam hal ini yang dapat

dilakukan perusahaan dalam

pemanfaatan asset lancarnya adalah

penggunaan asset lancar dalam

bentuk kas untuk mengurangi hutang

lancarnya, sehingga tingkat current

rationya dapat meningkat dan return

saham yang didapatkan akan

meningkat.

3. Selain itu dalam hal profitabilitas pada

perusahaan kosmetik ini perlu

meningkatkan lagi ROA pada

perusahaan tersebut. Untuk

meningkatkan nilai ROA atau Return

on Assets kita dapat meningkatkan

margin (tentunya harga diterima

pasar) atau mengurangi biaya. Selain

itu perusahaan dapat meningkatkan

frekuensi penjualan atau

meningkatkan perputaran persediaan

(inventory turnover). Sehingga

profitabilitas atau dalam hal ini ROA

akan semakin meningkat dan return

saham akan meningkat.

4. Untuk penelitian selanjutnya

diharapkan agar mengembangkan

penelitian ini dengan menambahkan

variabel-variabel lain yang dapat

mempengaruhi profitabilitas

perusahaan.

REFERENSI

Adisasmita R, Sakti A. 2010. Teori

Pertumbuhan Kota (Perkotaan).

Makassar: Universitas Hasanuddin

Agus Sartono. 2010. Menejemen

Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi

4. BPFE Yogyakarta

Ahmad Sandy dan Nur Fadjrih Asyik.

2013. Pengaruh Profitabilitas dan

Likuiditas terhadap Kebijakan

Dividen Kas pada Perusahaan

Otomotif. Jurnal Ilmu dan Riset

Akuntansi. Vo.1. No.1.

Ang, Robert. 1997. Buku Pintar Pasar

Modal Indonesia (The Intelligent

Guide to Indonesian Capital

Market). Jakarta: Mediasoft

Indonesia.

Bambang Riyanto. 2010. Dasar-Dasar

Pembelanjaan Perusahaan, ed. 4,

BPFE-YOGYAKARTA.

Dedi Rosadi. (2012). Ekonometrika dan

Analisis Runtun Waktu Terapan

dengan Eviews. Yogyakarta : Andi

Offset

Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan

Akuntansi. Bandung: Alfabeta

. 2012. Analisis Kinerja

Keuangan , Bandung: Alfabeta

Ghozali, Imam, & Dwi Ratmono. 2013.

Analisis Multivariat dan

Ekonometrika. Semarang:

Universitas Diponegoro



15

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis

Multivariat dengan Program IBM

SPSS 19 edisi 5. Semarang: Badan

Penerbit Universitas

DiponegoroGitman, L.J.; Zutter, C.J.

2012. Principles of Managerial

Finance. 13e. Boston: Pearson.

Gujarati, Damodar N. 2010. Dasar-dasar

Ekonometrika. Jakarta: Salemba

Empat

Hanafi, M.M. & Abdul, H. 2003. Analisis

Laporan Keuangan. Yogyakarta:

UPP AMP YKPN.

Harjono Sunardi. 2010. Pengaruh

Penilaian Kinerja dengan ROI dan

EVA terhadap Return Saham pada

Perusahaan yang Tergabung dalam

Indeks LQ 45 di Bursa Efek

Indonesia. Jurnal Akuntansi, Vol.2

No.1 Hal: 70-92

Hartono, Jogiyanto. 2017. Teori

Portofollio dan Analisis Investasi,

Edisi kesebelas. Yogyakarta: BPEE

Husnan, Suad. 1996. Teori Portofolio Dan

Analisis Sekuritas. UPP AMP YKPN

– Yogyakarta

. 2001. Dasar-Dasar Teori

Portofolio Dan Analisis Sekuritas.

AMP YPKN. Yogyakarta.

. 2008. Manajemen

Keuangan : Teori dan Penerapan

Buku 1. Edisi 4. BPFE. Yogyakarta

Ifa, N. (2017). Analisis Current Ratio,

Return on Equity, Debt to Equity

Ratio dan Pertumbuhan

pendapatan berpengaruh terhadap

return saham pada perusahaan

pertambangan di Bursa Efek

Indonesia 2010-2014. Jurnal

Kreatif. Vol.5 No.1

Indriantoro, Nur and Bambang Supomo.

2014. Metodologi Penelitian Bisnis

Untuk Akuntansi & Manajemen.

Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta:

BPFE.

. 2015. Analisis Laporan

Keuangan. Cetakan Kedelapan. PT

Rajagrafindo Persada. Jakarta.

. 2016. Analisis Laporan Keuangan.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jogiyanto, 2017, teori Porotofolio Edisi

kesebelas BPFE, Yogyakarta

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian

Kuantitatif, Kualitatif, R&D.

Bandung: CV. Alfabeta.

, 2016. Metode Penelitian

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Bandung: Alfabeta.

Yulia, W. 2013. Analisis Pengaruh

Likuiditas, Profitabilitas Dan

Solvabilitas Terhadap Return

Saham Pada Perusahaan

Pertambangan Yang Terdaftar Di

Bursa Efek Indonesia Pada Tahun

2008 Sampai 2012.



16

PENGARUH STRES KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA

TERHADAP TURNOVER ITENTION PADA KARYAWAN OPPO

KOTA BIMA

Ainayah Oksa Dwiyanthi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima

email: [email protected]

Muhammad Yusuf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima

email: [email protected]

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of work stress and the environment on turnover attention of employees of Oppo Kota Bima. The type of research used is associative, with a sample of 35 respondents. The sampling technique used was purposive sampling. Data collection using a questionnaire with a Likert scale. The data analysis method used is validity test, reliability test, simple linear regression, simple correlation, determination test and t test (two parties). The results of this study conclude that the workload has an influence on the work environment of the Bima City oppo employees, where the t value of 8.325 is greater than the t table value of 2.036 (8.325> 2.036) with a significant value of 0.000 less than 0.05 ( 0,000,0,05).

Keywords : work stress, work environment and turnover intention

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stress kerja dan lingkungan terhadap turnover itention pegawai oppo kota bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif, dengan sampel sebanyak 35 responden. Teknik sampling yang di guanakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data menguanakan kuesioner dengan skala likert. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas, regresi linear sederhana, korelasi sederhana, uji determinasi dan uji t (dua pihak). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa beban kerja mempunyai pengaruh terhadap lingkungan kerja pada pegawai oppo kota bima, dimana nilai t hitung sebesar 8,325 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,036 ( 8,325 > 2,036 ) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( 0,000,0,05).

Kata Kunci: Stress kerja, lingkungan kerja dan turnover intention





17

1. PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi masalah

dalam sebuah perusahaan terutama era

globalisasi adalah tingkat kerja turnover

yang tinggi. Turnover atau pergantian

tenaga kerja dalam sebuah perusahaan

adalah sebuah bentuk yang nyata dari

sebuah turnover intention yang dapat

menjadi masalah yang serius bagi

perusahaan. Robbins (2012).

Turn over intention adalah sebuah

keinginan dari individu dalam merubah

pekerjaannya untuk melakukan

pergantian tenaga kerja. Sedangkan

pengertian lain mengenai turnover

intention disampaikan oleh mathis dan

Jackson (2011) mengemukakan turnover

intention adalah suatu proses ketika

karyawan meninggalkan suatu organisasi

dan meninggalkan suatu posisi pekerjaan

dan dimana posisi tersebut harus d

gantikan oleh orang lain.

Indikasi lain yang mempengaruhi

turnover intention adalah lingkungan

keja. Lingkungan kerja adaalah factor-

faktor diluar dari karyawan dapat

berupa fisik ataupun non fisik dalam

sebuah perusahaan. Perusahaan harus

memperhatikan lingkungan kerjanya

agar dapat menciptakan suasana yang

kondusif sehingga dapat melancarkan

jalannya pekerjaan para karyawan

menurut staffelbach (2008). Oleh karena

itu, perusahaan harus sangat

memperhatikan lingkungan kerja agar

semua karyawannya merasa nyaman

dalam menyelesaikan semua pekerjaan

yang di berikan.

Oppo adalah produsen elektronik,

perusahaan ini telah terdaftar dengan

nama merk oppo dibelahan dunia. Oppo

terknal dengan seri pertamanya yaitu

oppo find 5. Dan menduduki peringkat

ke-4 merk smartphone diseluruh dunia

pada tahun 2017, dan merupakan merk

smartphone nomor 1 di china pada tahun

2016. Smartphone berjenis oppo sekrang

bukan hanya sebagai penunjang

kebutuhan untuk berkomunikasi saja,

namun banyak fungsi lain seperti untuk

bermain game dan masih banyak fungsi

lainnya dengan banyak dukungan nya

dari pengembang aplikasi smartphone

tersebut.

Oppo termasuk rising star di pasar

seluler Indonesia. Baru satu tahun

berkiprah di sini, pangsa pasarnya sudah

tergolong tinggi. Volume penjualannya

diyakini telah lebih besar dibandingkan

LG, Sony, dan beberapa merek global

lain.

Masalah yang terjadi Karyawan

dituntut untuk mampu menyelesaikan

tugas dan tanggung jawabnya secara

efektif dan efisien. Keberhasilan

karyawan dalam bekerja dapat dinilai

dari kepuasan konsumen, dan

berkurangnya jumlah keluhan

konsumen. Kinerja karyawan juga dapat

diukur dari cepat atau tidaknya

karyawan dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya, serta melakukan

peran dan fungsinya yang berhubungan

positif bagi keberhasilan perusahaan.

Terdapat faktor negatif yang

dapat menurunkan kinerja karyawan,

diantaranya adalah menurunnya

keinginan karyawan untuk mencapai

prestasi kerja, kurangnya ketepatan

waktu dalam bekerja, dan juga

seringnya melanggar peraturan

perusahaan, pengaruh yang berasal

dari lingkungan kerjanya, teman

sekerja yang menurun semangatnya

dalam bekerja, dan tidak adanya

contoh yang harus dijadikan acuan

dalam pencapaian prestasi kerja yang

baik. Semua itu merupakan penyebab

menurunnya kinerja karyawan dalam

bekerja.



18

Turnover intention (intense

keluar) adalah kecendrungan atau niat

karyawan untuk berhenti bekerja dari

pekerjaannya (witasari 2009)

menguraikan turnover intention

merupakan kemungkinan yang bersifat

subjektif dimana seseorang individu

akan merubah pekerjaannya dalam

jangka waktu tertentu.

Harnoto (2002) menyatakan:

turnover itentions adalah kadar atau

intensitas dari keinginan untuk keluar

dari perusahaan, banyak alasan yang

menyebabkan timbulnya turnover

itentons ini diantaranya adalah

keinginan untuk mendapatkan pekerjaan

yang lebih baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Stress Kerja

Handoko (2010) mendefinisikan

stress sebagai suatu kondisi ketegangan

yang mempengaruhi emosi, proses

berpikir dan kondisi seseorang. Stress

yang berlebihan akan berdampak pada

hasil kerja seseorang dalam organisasi.

Kreittner dan Kinciki (2005)

mendefinisikan stress sebagai respon

adaptif dan dihubungkan oleh

karakteristik dan atau proses psikologis

individu, yang merupakan suatu

konsekuensi dari setiap tindakan

eksternal, situasi atau peristiwa yang

menempatkan tuntutan piskologis/fisik

khusus pada seseorang.

2.2 Lingkungan Kerja

Menurut sunyoto (2012) bahwa

lingkungan kerja adalah segala sesuatu

yang ada disekitar para pekerja dan yang

dapat mempengaruhi dirinya dalam

menjalankan tugas-tugas yang di

bebankan. Menurut Nitisemito (2000)

lingkungan kerja adalah sesuatu yang

ada disekitar para pekerja yang dapat

mempengaruhi dirinya dalam

menjalankan tugas-tugas yang

diembankan. Indikator lingkungan kerja :

menurut Sedarmayanti (2011) yaitu : 1).

penerangan 2). suhu udara 3). suara

bising 4). penggunaan warna 5). ruang

gerak yang diperlukan

2.3 Turnover Itention

Turnover intention (intense

keluar) adalah kecendrungan atau niat

karyawan untuk berhenti bekerja dari

pekerjaannya (witasari 2009)

menguraikan turnover intention

merupakan kemungkinan yang bersifat

subjektif dimana seseorang individu

akan merubah pekerjaannya dalam

jangka waktu tertentu.

Harnoto (2002) menyatakan :

turnover itentions adalah kadar atau

intensitas dari keinginan untuk keluar

dari perusahaan, banyak alasan yang

menyebabkan timbulnya turnover

itentons ini diantaranya adalah

keinginan untuk mendapatkan pekerjaan

yang lebih baik Indikator turnover

itention : menurut Mobley (2011) yaitu :

1). pikiran-pikiran untuk berhenti. 2).

keinginan untuk meninggalkan 3).

keinginan untuk mencari pekerjaan lain.


3.1 Jenis Penelitia

Jenis penelitian ini termasuk

penelitian asosiatif.Penelitian asosiatif

merupakan suatu penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui tentang

pengaruh ataupun hubungan antara dua

variabel atau lebih (Sugiyono, 2012:26).

3.2 Populasi, Sampel Penelitian, Dan

Sampling Penelitian

a. Populasi

Menurut Sugiono (2016:80)

Populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas, obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik



19

kesimpulannya. Adapun populasi yang

digunakan yaitu 100 orang karyawan

yang bekerja pada Oppo Kota Bima

b. Sampel penelitian

Menurut Sugiono (2016:81)

Sampel adalah bagian dari jumlah

karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Sampel dalam penelitian ini

yaitu sebanyak 35 orang karyawan Oppo

bagian pemasaran dengan menggunakan

tehnik porposive sampling.

c. Instrumen Penelitian Dan Teknik

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk

mengukur variabel bebas dan terikat

maka digunakan kuesioner yang bersifat

tertutup dimana responden deberi

alternative pilihan jawaban pada setiap

pernyataan. Kuesioner dibagikan pada

sejumlah responden, dan seluru aitem

variabel akan diukur mengunakan skala

likert sebagai berikut:

- Jawaban sangat setuju akan diberi

skor 5

- Jawaban setuju diberi skor 4

- Jawaban netral diberi skor 3

- Jawaban tidak setuju diberi bobot 2

- Jawaban sagat tidak setuju diberi skor 1

3.3 Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi dalah metode

pengumpulan data yang dilakukan

dengan pengamatan secara langsung di

lapagan atau lokasi yang menjadi tempat

penelitian.

2. Wawacara

Wawancara adalah proses dialog

bersama narasumber ntuk memperoleh

keterangan terkait tentang masalah yang

diteliti.

3. Angket/kuesioner

Yaitu sekumpulan daftar

pertanyaan/pernyataan yang di ajukan

kepada responden untuk memperoleh

data-data setra informasi yang

dibutuhkan.

4. Studi pustaka

Merupakan pengumpulan data

penelitian dengan menggunakan

berbagai macam bentuk penelitian

misalya buku, jurnal, ataupun penelitian

terdahulu sebagai acuan

dalampenelitian.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor

oppo cabang bima JL.soekarno hatta

3.5 Teknik Analisis Data

1. Uji validitas dan Uji reabilitas

a. uji validitas

Menurut Sugiyono (2016:177)

menunjukan derajat ketepatan antara

data yang sesungguhnya terjadi pada

objek dengan data yang dikumpulkan

oleh peneliti untuk mencari validitas

sebuah item, kita mengkorelasikan skor

item dengan total item-item tersebut.

b. Uji reliabilitas

Menurut Imam Ghozali (2013)

Reliabilitas berhubungan dengan

kepercayaan masyarakat.Reliabilitas

merupakan alat untuk mengukur suatu

daftar pertanyaan koisioner yang

merupakan indikator dari variabel-

variabel yang diteliti.Uji reliabilitas

dilakukan terhadap item pertanyaan

yang dinyatakan valid.

2. Uji asumsi klasik

a. Uji nomalitas

Menurut Imam Ghozali

(2013:110), tujuan dari uji normalitas

adalah untuk mengetahui apakah

masing-masing variabel berdistribusi

normal atau tidak.

b. Uji heteroskesdastis

Menurut Iman Ghozali (2013:205),

uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari

residual satu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut



20

heteroskedastisitas dan jika berbeda

disebut tidak heteroskesdastisitas.

c. Uji multikolonieritas

Bertujuan untuk menguji apakah

dalam ,odel regresi ditemukan adanya

korelasi antara variabel independen.

Untuk menguji multikolonieritas

dilakukan dengan melihat (1) Nilai

tolerance (TOL) dan lawannya (2)

varience Inflation factor (VIP)

d. Uji autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2013:110)

uiji autokorelasi bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regrresi

ada korelasi anatara kesalahan

pengganggu pada periode t dengan

kesalahan penngganggu pada periode t-1

(sebelumnya)

e. Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis regresi

berganda yaitu model regresi untuk

menganalisis lebih dari satu variabel

independen

f. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²)

digunakan untuk mengetahui presentasi

variabel independen secara bersama

sama dapat menjelaskan variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi

adalah antara nol dan satu. Jika koefisien

determinasi (R²) = 1, artinya variabel

independent memberikan semua

informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen.

Jika koefisisen determinasi (R²) = 0,

artinya variabel independen tidak

mampu menjelaskan variasi variabel

dependen dengan menggunakan bantuan

SPSS.

g. Uji koefesien korelasi

Korelasi Berganda adalah suatu

korelasi yang bermaksud untuk melihat

hubungan antara 3 atau lebih variabel

(dua atau lebih variabel dependent dan

satu variabel independent).

h. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dengan F testini pada

dasarnya bertujuan untuk mengetahui

pengaruh bersama-sama variabel

independen terhadap variabel

dependen.Pengujian F dilakukan dengan

membandingkan F hitung dengan F table

.Jika F hitung lebih besar dari F tabel

dengan tingkat kepercayaan 95% atau

(p-value<0,05),maka Ha diterima, yang

artinya variabel independen yang diuji

secara bersama-sama mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen.

Uji statistik F pada dasarnya

menunjukkan apakah semua variabel

bebas yang dimasukkan dalam model

mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat

(dependent).Kriteria pengambilan

keputusan adalah (Ghozali, 2005).

Bila F hitung > F tabel atau probabilitas

< nilai signifikan (≤0,05),maka

hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti

bahwa secara simultan variabel

independent memiliki pengaruh

signifikan terhadap variabel dependent.

Bila F hitung <F tabel atau probabilitas

> nilai signifikan (Sig≥0,05),maka

hipotesis diterima, ini berarti secara

simultan variabel independen tidak

mempunyai pengaruh signifikan

terhadap variabel dependent.

Uji parsial (uji t) Uji parsial dengan t

test ini bertujuan untuk mengetahui

besarnya pengaruh masing-masing

variabel independent secara individu

(Parsial) terhadap variabel dependen.

Pengujian t dilakukan dengan

membandingkan t hitung dengan t

tabel.

Jika t hitung lebih besar dari t

tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau

(p- value<0,05),maka Ha diterima,yang

artinya variabel independen yang diuji



21

secaraparsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent


1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Normalitas P-P Plot Of Regression

Standardized Residual

Sebagai mana terlihat dalam grafik

normal P-P plot of regression

Standardized Residual, terlihat bahwa

titik-titik menyebar disekitar garis

diagonal, serta menyebrang mengikuti

arah garis diagonal (membentuk garis

lurus), maka dapat dikatakan bahwa data

distribusi normal dan model regres layak

dipakai untuk memprediksi kinerja

karyawan bedasarkan variabel bebasnya.

b. Uji Heterokedastisitas

Bentuk gambar diatas , dapat

dilihat bahwa penyebaran residual

adalah tidak teratur dan tidak

membentuk pola. Hal tersebut dapat

dilihat pada titik-titik atau plot yang

menyebar. Kesimpulan yang dapat

diambil adalah bahwa tidak terjadi

residual. Dari hasil pengujian dengan

metode VIF terlihat bahwa nilai

tolerance > 0,725 dan nilai VIF < 10,00

maka dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi multikolinieritas

c. Uji autokorelasi

Bedasarkan tabel di atas didapat

nilai DW sebesar 2.153. oleh karena

pengambilan keputusan sebagaimana

dasar keputusan dalam uji Durbin-

Watson di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa tidak terdapat

masalah atau gejala autokorel.

2. Analisis regresi linier berganda

Nilai konstanta bernilai positif

sebesar 24,633 hal ini menunjukkan

apabila variabel stres kerja dan

lingkungan kerja bernilai nol, maka

turnover intetion sebesar 24,633.

a. Koefisien regresi variabel stres kerja

bernilai positif sebesar -0.775 hal ini

menunjukkan bahwa apa bila stres

kerja semakin baik dengan asumsi

variabel lain konstan, maka hal

Model Summaryb

Mod

el R R Square

Adjusted

R Square

Std.

Error

of the

Estima

te

Dur

bin-

Wa

tso

n

1 .82

8a .686 .667 3.253

2.1

53

a. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN

KERJA, STRES KERJA

b. Dependent Variable: TURNOVER

ONTETION

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 24.633 4.395 5.605 .000

STRES

KERJA -.775 .153 -.588 -5.053 .000 .725 1.378

LINGKUNG

AN KERJA 1.049 .126 .968 8.325 .000 .725 1.378

a. Dependent Variable:

TURNOVER ONTETION



22

tersebut dapat meningkatkan

turnover intetion sebesar -0.775

b. Koefisien regresi variabel lingkungan

kerja bernilai positif sebesar 1.049,

hal ini menunjukkan apabila variabel

lingkungan kerja semakin baik

dengan asumsi variabel lain

konstan, maka hal tersebut dapat

meningkatkan turnover intetion

sebesar 1.049

3. Analisis koefesien determinasi

Dari data diatas, dapat diketahui

bahwa koefisien determinasi (R Square)

yang diperoleh sebesar 0,685. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel stres kerja

dan lingkungan kerja hanya mempengaruhi

sebesar 68,6% terhadap turnover intetion.

Sedangkan sisanya 31,4% dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

4. Analisis koefesien korelasi

Dari data diatas, dapat diketahui

bahwa koefisien korelasi(R) yang

diperoleh sebesar 0,828. Hal ini

menunjukkan hubungan variabel stres

kerja dan lingkungan kerja sebesar 82,8%

terhadap turnover intetion. Sedangkan

sisanya 17,2% dipengaruhi oleh variabel

lain yang tidak diteliti dalam penelitian

ini.

5. Uji Simultan (Uji F)

Dari uji ANOVA atau F test

diperoleh F hitung sebesar 34,978. Untuk

menentukan Ftabel digunakan lampiran

statistika Ftabel dengan menggunakan α =

5%. Nilai df1 (jumlah variabel – 1) atau 3

- 1 = 2 dan df2 (n-k-1) atau 35 – 2 – 1 =

32. Maka diperoleh Ftabel sebesar 3,295.

Hal ini mengartikan bahwasanya nilai F

hitung> Ftabel yaitu 34,978 > 3,395 sehingga

H0 di tolak dan Ha diterima. Yang berarti

variabel stres kerja dan lingkungan kerja

secara bersama-sama berpengaruh

terhadap turnover intetion pada

karyawan oppo kota bima.

Model Summaryb

Mode

l R

R

Squar

e

Adjust

ed R

Squar

e

Std.

Error

of the

Estima

te

Durb

in-

Wats

on

1 .828a .686 .667 3.253

2.15

3

a. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN

KERJA, STRES KERJA

b. Dependent Variable: TURNOVER ONTETION

Model Summaryb

Model R

R

Square

Adjusted

R Square

Std. Error

of the

Estimate

Durbin-

Watson

1 .828a .686 .667 3.253 2.153

a. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN KERJA, STRES

KERJA

b. Dependent Variable: TURNOVER ONTETION

Interval koefisien Tingkat hubungan

0,00 – 0,199

0,20 – 0,399

0,40 – 0,599

0,60 – 0,799

0,80 – 1,000

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Kuat

Sangat kuat

ANOVAb

Model

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

1 Regres

sion 740.171 2 370.085 34.978 .000a

Residu

al 338.572 32 10.580

Total 1078.743 34

a.Predictors: (Constant), Lingkungan

Kerja, Stres Kerja

b. Dependent Variable: Turnover

Intetion



23

6. Uji parsial (Uji t)

α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi)

dengan (df) n-k-1 atau 35-2-1 = 32. Maka

diperoleh ttabel sebesar 2,036. untuk

lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian

dibawah ini

a. Variabel stres kerja memiliki nilai

thitung -5,053 > t tabel 2,036 yang

artinya bahwa Jadi H0 ditolak dan Ha

diterima, dimana hipotesis Ha yang

menyatakan variabel “stres kerja

berpengaruh terhadap turnover

intetion” dapat di terima.

b. Variabel lingkungan kerjai kerja

memiliki nilai thitung 8,325 < t tabel

2,036, yang artinya bahwa Jadi H0 di

tolak dan Ha diterima, dimana

hipotesis Ho yang menyatakan

variabel “lingkungan kerja

berpengaruh terhadap turnover

interion” dapat di terima.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian

tentang pengaruh stress kerja dan

lingkungan kerja terhadap turnover

intention pada karyawan oppo kota bima

sesuai dengan tujuan peneitian dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Stress kerja mempunyai pengaruh

terhadap lingkungan kerja pada

pegawai oppo kota bima dimana nilai

t hitung sebesr 8,325 lebih besar dari

nilai t tabel sebesar 2,036 dengan nilai

signifikan sebesar 0,000 lebih kecil

dari 0,05.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan

antara variabel stress

kerja,lingkungan kerja dan turnover

intention bahwa koefisien korelasi R

diperoleh sebesar 0,828.

3. Variabel stress kerja mempengaruhi

lingkungan kerja dan turnover

intention hanya sebesar 82,8%

terhadap turnover intention

sedangkan sisanya 17,2% dipengaruhi

oleh variabel lain yang tidak diteliti

dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Sebagian saran dari konsumen

tingkat kinerja kerja bagi para

karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, T. Hani 2010 manajemen personalia dan sumber daya manusia. Yogyakarta: BPFE

Handoyo, seger. 2001 stress pada masyarakat surabaya. Jurnal insan Media psikologi. Surabaya. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.

Harnoto. 2002. Manajemen sumber daya manusia. Edisi kedua. Jakarta : PT. Prehallindo

Krittner, Robert; dan Kinicki, Angelo 2005 “ perilaku organisasi”, Buku 1, Edisi kelima, Salemba Empat, Jakarta.

Mathis & Jackson (2011). Human Resource Management. USA : South- Western Cengange Learning.

Nitisemito, Alex. 2000 manajemen personalita. Jakarta: Ghalia Indonesia.

ANOVAb

Model

Sum of

Squares Df

Mean

Square F

Si

g.

1 Regressi

on 740.171 2 370.08

5

34.

978

.0

0

0a

Residual 338.572 32 10.580

Total 1078.743 34

a. Predictors: (Constant), Lingkungan

Kerja, Stres Kerja

b. Dependent Variable: Turnover Intetion



24

Retno khikmawati (2015) “pengaruh kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap Turnover intention pramuniaga di PT circleka Indonesia utama cabang Yogyakarta” skripsi. Universitas Negri Yogyakarta.

Robbins S. P. (2012) Perilaku organisasi (15th Edition ed.). Jakarta: PT. Indeks.

Staffelbach, B (2008). Turnover itent. Diploma Thesis. Departement: Stragieund Untrenehmensokonomik.



25

ANALISIS AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR

PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA BANK

SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR

Abdul Khaliq

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: [email protected]

Abstract

This study aims to analyze compliance audit of the working capital financing procedure at Bank Sulselbar Makassar Sharia Branch. The method of analysis used in this research is qualitative analysis method. In this case, the researcher uses a risk-based audit approach, an audit approach which checks the harmony between the policies and the procedures performed by the regulations. Thus, Bank Sulselbar Makassar Sharia Branch must be in line with regulations or procedures that have been held by Bank Indo nesia (BI) in terms of financing. Based on the result of the research, it shows that the Compliance Audit conducted by Compliance Director and Compliance Unit of Bank Sulselbar Makassar Sharia Branch has been running well in accordance with its duties and authority and maintaining its independence well because it has work guidance, work system and procedures that have been referring to the provisions current regulation. Likewise in terms of providing working capital financing to customers has been in accordance with applicable procedures. All financing stages or procedures have been implemented or followed before financing decision can be realized. And each stage is not immune from the supervision of the Compliance Group so that any part or section concerned at that stage is professionally responsible.

Keywords: Compliance Audit, Working Capital Financing Procedure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis audit kepatuhan terhadap prosedur pemberian pembiayaan modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan audit berbasis risiko, yaitu pendekatan audit dimana dilakukan pengecekan terhadap keselarasan antara kebijakan dan prosedur yang dilakukan dengan ketetapan regulasi. Jadi, Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar harus sejalan dengan peraturan atau prosedur yang telah diadakan oleh Bank Indonesia (BI) dalam hal pembiayaan.Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Audit Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik karena memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun dalam hal pemberian pembiayaan modal kerja kepada nasabah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seluruh tahapan-tahapan atau prosedur pembiayaan telah dilaksanakan atau dipatuhi sebelum pengambilan keputusan pembiayaan dapat direalisasikan. Dan setiap tahapan tersebut tidak luput dari pengawasan Grup Kepatuhan agar setiap bagian atau seksi yang terkait pada tahapan tersebut bertanggung jawab secara profesional.

Kata Kunci : Audit Kepatuhan, Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja




26

1. PENDAHULUAN

Peran perbankan di saat seperti ini

sangatlah penting bagi kemajuan

ekonomi, tidak terkecuali perbankan

syariah yang saat ini pertumbuhannya

sudah berkembang di Indonesia. Dengan

semakin berkembangnya kegiatan

ekonomi tersebut, semakin banyak pula

yang ingin mengembangkan usaha-usaha

yang mereka lakuk an. Oleh karena itu

diperlukan adanya sumber-sumber yang

membiayai kegiatan usaha mereka.

Salah satunya adalah pembiayaan

dalam perbankan syariah dengan

menggunakan sistem bagi hasil. Dengan

menggunakan sistem bagi hasil nasabah

tidak perlu memikirkan berapa besar

bunga yang harus dibayarkan setiap

bulannya. Dengan adanya pembiayaan

sangatlah penting bagi faktor

pembangunan ekonomi, hal ini sangat

berpengaruh dalam berbagai aspek

seperti perdagangan, perindustrian,

perumahan dan bahkan transportasi.

Menurut Kasmir (2011),

pembiayaan adalah penyediaan uang

atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan pada

persetujuan atau kesepakatan antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu

produk unggulan di Bank Syariah karena

produk ini berbasis bagi hasil.

Pembiayaan berbasis bagi hasil ini

sangat diminati oleh nasabah karena

kelebihannya. Baik bank syariah maupun

nasabah secara bersama-sama

menangung resiko usaha dan membagi

hasil usaha berdasarkan metode bagi

untung dan rugi (profit and loss sharing)

atau bagi pendapatan (revenue sharing)

antara kedua belah pihak berdasarkan

nisbah yang disepakati sebelumnya.

Pembiayaan dari bank secara langsung

akan membantu masyarakat dalam

penggunaan dana untuk kebutuhan

pembiayaan yang ingin dilakukan.

Banyak bank berlomba-lomba

untuk menarik perhatian dan

kepercayaan mudharib (nasabah) untuk

mengambil pembiayaan di bank tersebut.

Pemberian kemudahan pembiayaan

kepada mudharib harus sejalan dengan

efektivitas peraturan yang telah diadakan

oleh Bank Indonesia dalam hal

pembiayaan. Pihak bank harus

menjalankan ketentuan sesuai dengan

Undang-undang yang terdapat pada

hukum perbankan di Indonesia dan juga

pengendalian internal (Internal Control)

yang diharapkan dapat mengendalikan

NPF (Non Performing Financing /

pembiayaan bermasalah) sehingga

diharapkan pelaksanaannya dapat

menjadi lebih efektif.

Statistik Perbankan Syariah yang

dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) menyebutkan rasio pembiayaan

bermasalah (Non Performing

Financing/NPF) industri bank umum

syariah per Juni 2016 mencapai 5,68%

(gross). Angka ini melampaui ketentuan,

yakni maksimal 5%. Sementara, NPF unit

usaha syariah terkendali di level 3,49%

(gross). Secara keseluruhan, NPF

perbankan syariah, baik bank umum

syariah maupun unit usaha syariah,

mencapai lebih dari 5% per Juni 2016.

Kenaikan rasio pembiayaan macet ini

menjadi lampu kuning bagi industri

perbankan syariah untuk lebih hati-hati

dalam menyalurkan pembiayaan.

Dalam pemberian pembiayaan

modal kerja diperlukan pengendalian

internal yang berfungsi untuk

mengurangi adanya kemungkinan

ancaman-ancaman atau risiko-risiko



27

yang dapat mengganggu kegiatan

operasional perusahaan atau bahkan

eksistensi kelangsungan hidup

perusahaan.

Oleh karena itu, pihak pelaksana

pembiayaan harus memiliki pemahaman

yang kuat mengenai pembiayaan dan

risiko-risiko yang mungkin terjadi

apabila terjadi NPF serta harus dilakukan

monitoring secara berkala, hati-hati dan

ketat tanpa mengabaikan target

pelepasan pembiayaan yang harus

dicapai sesuai dengan kebijakan

pemberian pembiayaan yang telah

ditetapkan bank, dalam hal ini Bank

Sulselbar Cabang Syariah Makassar

memiliki Grup Kepatuhan yang memiliki

salah satu desk job untuk memfilter

pembiayaan (kredit) dan menganalisa

kelayakan keuangan mudharib sebelum

diberikan kepada pihak berwenang

(Direksi dan Dewan Komisaris).

Sedangkan kepatuhan Bank Sulselbar

Cabang Syariah Makassar memiliki

peranan dalam pemeriksaan pemenuhan

peraturan pembiayaan yang berasal dari

eksternal perusahaan (Bank Indonesia)

yang terkait dengan pemberian

pembiayaan kepada mudharib.

Mengingat pentingnya audit

kepatuhan dalam dunia perbankan,

dimana bank harus memahami aturan,

kode etik dari Bank Indonesia yang

memiliki acuan dasar untuk metode

pengawasan dan penetapan tanggung

jawab yang harus diterapkan di internal

bank tersebut. Kasus yang pernah terjadi

di perbankan Indonesia pada September

2012 lalu, salah satu kasus yang terjadi

terdapat di salah satu Bank Syariah yang

ada di Bogor tentang adanya fraud yang

melibatkan auditee yang melakukan

tindakan yang kurang terpuji dalam

proses pembiayaan dimana adanya suatu

pemberian yang diberikan mudharib

kepada auditee agar pihak bank dapat

memberikan pembiayaan. Salah satu

kasus ini menjadi pembelajaran pada

dunia perbankan di Indonesia, maka

dapat disimpulkan bahwa audit

kepatuhan tidak boleh dianggap remeh.

Disamping itu, pemenuhan SDM bank

yang cukup, anti fraud dan audit yang

independen menjadi salah satu tolok

ukur keberhasilan bank dalam mencapai

kepatuhan dan pelayanan yang baik bagi

nasabahnya.

Penelitian ini merupakan replikasi

dari penelitian yang dilakukan oleh Irot,

dkk (2013) meneliti tentang Pelaksanaan

Audit Kepatuhan dalam Proses

Pemberian Kredit pada PT. Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah

Manado, Sentra Kredit Menengah

Manado. Hasil penelitian Audit

kepatuhan telah dilaksanakan dengan

baik pada PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah

Manado, dimana dengan adanya audit

kepatuhan dapat mengurangi risiko

kredit hal ini dapat dilihat dari nilai

kualitas kredit yang diberikan selama 2,5

tahun terakhir. Kolektibiliti per bulan

Juni 2013 sebesar 95.19% jauh lebih baik

jika dibandingkan dengan kolektibiliti

tahun 2011 sebesar 91.21%. Kredit Non

Performing Loan juga terus membaik,

pada tahun 2011 sebesar Rp. 70.000. juta

dan per Juni 2013 turun menjadi 40.000

juta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Auditing

Auditing merupakan suatu ilmu

yang digunakan untuk melakukan

penilaian terhadap pengendalian intern

bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan pengamanan supaya

dapat mendeteksi terjadinya

penyelewengan dan ketidakwajaran

yang dilakukan dalam perusahaan.



28

Menurut Messier dkk (2014),

auditing adalah suatu proses sistematis

mendapatkan dan mengevaluasi bukti-

bukti secara objektif sehubungan dengan

asersi atas tindakan dan peristiwa

ekonomi untuk memastikan tingkat

kesesuaiaan antara asersi-asersi tersebut

dan menetapkan kriteria serta

mengkomunikasikan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

“Auditing is the accumulation and

evaluation of evidence about

information to determine and

report on the degree of

correspondence between the

information and established

criteria. Auditing should be done by

a competent independent person”

(Elder dan Beasley, 2011).

Auditing adalah pengumpulan dan

evaluasi bukti tentang informasi untuk

menentukan dan melaporkan derajat

kesesuaian antara informasi itu dan

kriteria yang telah diterapkan. Auditing

harus dilakukan oleh orang yang

kompeten dan independen.

Berdasarkan beberapa pengertian

di atas, dapat dikatakan bahwa auditing

merupakan suatu proses pemeriksaan

yang dilakukan seseorang yang

independen dan kompeten terhadap

laporan keuangan, pengawasan intern,

dan catatan akuntansi suatu perusahaan

yang bertujuan mengevaluasi dan

menilai secara objektif berdasarkan

bukti-bukti yang diperoleh atas kinerja

manajemen, dan menyampaikan hasil-

hasilnya kepada pemakai yang

berkepentingan.

2.2 Jenis Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank

Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 dan

perubahannya PBI nomor

11/25/PBI/2009 tentang Penerapan

Manajemen Risiko bagi Bank Umum,

terdapat 8 jenis risiko yang harus

dikelola bank, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Kredit adalah Risiko akibat

kegagalan debitur dan/atau pihak lain

dalam memenuhi kewajiban kepada

Bank.

2. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi

neraca dan rekening administratif

termasuk transaksi derivatif, akibat

perubahan secara keseluruhan dari

kondisi pasar, termasuk Risiko

perubahan harga option.

3. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat

ketidakmampuan Bank untuk

memenuhi kewajiban yang jatuh

tempo dari sumber pendanaan arus

kas dan/atau dari aset likuid

berkualitas tinggi yang dapat

diagunkan, tanpa mengganggu

aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

4. Risiko Operasional adalah Risiko

akibat ketidakcukupan dan/atau tidak

berfungsinya proses internal,

kesalahan manusia, kegagalan sistem,

dan/atau adanya kejadian-kejadian

eksternal yang mempengaruhi

operasional Bank.

5. Risiko Hukum adalah Risiko akibat

tuntutan hukum dan/atau kelemahan

aspek yuridis.

6. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat

menurunnya tingkat kepercayaan

stakeholder yang bersumber dari

persepsi negatif terhadap Bank.

7. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat

ketidaktepatan dalam pengambilan

dan/atau pelaksanaan suatu

keputusan stratejik serta kegagalan

dalam mengantisipasi perubahan

lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat

Bank tidak mematuhi dan/atau tidak

melaksanakan peraturan perundang-



29

undangan dan ketentuan yang

berlaku.

2.3 Bank

Menurut Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998, bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut Kasmir

(2011), bank adalah lembaga keuangan

yang kegiatan utamanya adalah

menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali dana tersebut

kepada masyarakat serta memberikan

jasa-jasa bank lainnya.

Pengertian di atas menjelaskan

bahwa kegiatan utama bank adalah

menghimpun dan menyalurkan dana.

Bank merupakan salah satu pilihan yang

terbaik untuk menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan.

Berdasarkan undang-undang RI

No.7 tahun 1992 tentang perbankan

sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang RI No.10 tahun 1998

tentang perbankan, maka bank dapat

dibedakan menjadi:

1. Bank Umum adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan

prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

adalah Bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional

atau berdasarkan prinsip syariah,

yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

3. Bank Syariah menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 21

tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, bank syariah adalah bank

yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank

Umum Syariah (BUS) dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Heri Sudarsono

(2015), bank syariah adalah lembaga

keuangan negara yang memberikan

kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam

lalu lintas pembayaran dan juga

peredaran uang yang beroperasi

dengan menggunakan prinsip-

prinsip syariah atau Islam.

Menurut Perwaatmadja

(2007), bank syariah adalah bank

yang beroperasi berdasarkan

prinsip-prinsip syariah (Islam) dan

tata caranya didasarkan pada

ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Pendapat ini sama dengan yang

dikemukan oleh Muhammad Syafi’i

Antonio (2012).

Istilah lain yang digunakan

untuk sebutan Bank Syariah adalah

Bank Islam. Secara akademik, istilah

Islam dan Syariah memang

mempunyai pengertian yang

berbeda. Namun secara teknis untuk

penyebutan Bank Islam dan Bank

Syariah mempunyai pengertian yang

sama.


Penelitian ini menggunakan

metode deskriptif kualitatif yaitu analisis

data yang digunakan dengan cara

memberikan penjelasan dengan

memberikan predikat kepada variabel

yang diteliti sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya. Adapun tujuan dari

penelitian ini adalah untuk

mengungkapkan kejadian atau fakta,



30

keadaan, fenomena, variabel dan

keadaan yang terjadi saat penelitian

berlangsung dengan menyuguhkan apa

yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini

peneliti menggunakan pendekatan audit

berbasis risiko, yaitu pendekatan audit

dimana dilakukan pengecekan terhadap

keselarasan antara kebijakan dan

prosedur yang dilakukan dengan

ketetapan regulasi. Jadi, Bank Sulselbar

Cabang Syariah Makassar harus sejalan

dengan peraturan atau prosedur yang

telah diadakan oleh Bank Indonesia (BI)

dalam hal pembiayaan.


Pembiayaan Modal Kerja Bank

Sulselbar Cabang Syariah adalah fasilitas

pembiayaan konsumtif dengan pola

syariah yang diberikan kepada

perorangan untuk memenuhi kebutuhan

modal kerjanya yang disesuaikan dengan

kebutuhan pembiayaan dan kemampuan

msing-masing pemohon.

1. Fitur pembiayaan modal kerja:

a. Berdasarkan prinsip syariah.

b. Penggunaannya untuk membantu

nasabah mengelola usahanya.

c. Nasabah mempunyai usaha serta

sumber pembayaran yang jelas.

2. Manfaat pembiayaan modal kerja:

a. Proses pembiayaan mudah dan

cepat.

b. Jangka waktu pembiayaan

maksimal 5 tahun.

c. Pembiayaan Nasabah dapat di-

cover oleh Perusahaan Penjaminan.

4.1 Posedur Pemberian Pembiayaan

Modal Kerja

Sama dengan yang banyak

dilakukan bank lainnya sistem atau

prosedur pemberian pembiayaan pada

Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

tidak jauh berbeda, yaitu dimana proses

dimulai ketika nasabah yang mau

mengajukan pembiayaan datang ke bank

dengan membawa semua persyaratan

yang diminta, kemudian baru dianalisis

apakah pembiayaan layak diberikan atau

tidak.

1. Bagian yang terkait

Bagian-bagian yang terkait dalam

sistem pemberian pembiayaan pada

Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar

adalah sebagai berikut:

a. Bagian atau Seksi Pemasaran

b. Bagian atau Seksi Operasional

c. Pimpinan Cabang sebagai pejabat

pemutus.

2. Prosedur dalam Pemberian

Pembiayaan

Dalam memberikan Pembiayaan

terhadap nasabah Bank Sulselbar Cabang

Syariah Makassar memberikan dua

alernatif kepada nasabah yaitu:

a. Nasabah datang ke Bank.

b. Bank datang ke Nasabah.



31

Gambar 4.2 Flowchart Pemberian Pembiayaan Pada

Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

Sumber: Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

Prosedur pemberian pembiayaan

yang ada pada Bank Sulselbar Cabang

Syariah Makassar adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah datang ke bank atau

didatangi dengan membawa surat

permohonan pembiayaan dengan

dilengkapi dokumen, laporan

keuangan, photo copy jaminan-

jaminan, dan persyaratan lainnya

yang sudah ditentukan.

2. Selanjutnya akan diadakan analisa

kepada nasabah yang meliputi

langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data: menyusun

rencana (data yang diperlukan,

sumber dan pendekatan).

b. Verfikasi data: kunjungan setempat

ke lokasi proyek atau tempat usaha

nasabah, mencari informasi bank

ke BI/bank lain, mangecek ke

KOMITE

PEMBIAYAAN

KOMITE

PEMBIAYAAN

KOMITE

PEMBIAYAAN

KOMITE

PEMBIAYAAN

Permohonan

Pembiayaan

Legalitas

Dokumen

Penunjang

Analisa

Dokumen

Kunjungan

ke Nasabah

SID (Sistem

Informasi

Debitur) Pembahasan

Komite

1. Surat

Penolakan

2. Berkas

Dikembalikan

Tolak

Surat

Persetujuan

1. Setuju dan

Lengkapi

Persyaratan

dan Dokumen

2. Penyerahan

aminan

3. Biaya-biaya

dibayar

Tanda Tangan

Akad

Pembiayaan

dan Pengikatan

Jaminan

Surat Realisasi

Pembiayaan

Tanda Terima

Uang oleh

Nasabah

Proyek / Usaha

Dilaksanakan

Setuju

Realisasi

Pembiayaan

Pembayaran

Angsuran

Monitoring dan

Pembinaan

Setuju



32

pembeli, pemasok, pesaing (yang

tergolong dominan).

c. Analisa laporan keuangan: analisa

ratio keuangan, analisa rugi/laba

dan neraca, analisa rekonsiliasi

harta tetap dan pemodalan, analisa

pernyataan pengadaan kas.

d. Analisa rating: analisa rating untuk

menetapkan kategori risiko

(analisa risiko umum dan khusus),

analisa rating untuk menetapkan

prioritas pemasaran.

e. Analisa aspek perusahaan: analisa

aspek umum organisasi dan

manajemen, analisa aspek

teknis/produksi (lokasi, teknologi,

kapasitas, bahan baku, tenaga kerja

dan PLC), analisa aspek pemasaran

(peluang pasar, harga, barang

subtitusi, persaingan dan strategi).

f. Analisa proyeksi keuangan:

menetapkan asumsi-asumsi

proyek baru, menyusun proyeksi

arus kas dan proyeksi keuangan

lainnya, evaluasi proyek investasi,

evaluasi kebutuhan fasilitas

pembiayaan.

g. Evaluasi jaminan: meneliti

dokumen-dokumen barang

jaminan, jaminan tanah harus

dicek ke BPN, kemungkinan

pengikatannya, analisa CEV

jaminan.

h. Penetapan struktur fasilitas

pembiayaan dan jaminan:

menyusun ikhtisar fasilitas

pembiayaan (jenis dan

maksimum), dan jaminannya (jenis

dan pengikatannya, usulan fasilitas

pembiayaan berikut

penyertaannya.

3. Setelah melakukan analisa tesebut

petugas akan mempertimbangkan

hasil analisa apakah layak atau tidak

pembiayaan diberikan. Apabila tidak,

maka calon nasabah harus kembali

lagi dari awal dalam melakukan

permohonan pembiayaan, dan apabila

layak maka hasil dari analisa akan

diproses oleh petugas.

4. Hasil dari proses analisa ini akan

diserahkan kepada Komite

Pembiayaan untuk dilakukan

Pembahasan Komite. Dalam hal ini

Komite Pembiayaan bisa saja

melakukan penolakan terhadap

permohonan pembiayaan nasabah.

Apabila ini terjadi maka permohonan

dikembalikan ke Nasabah, disertai

dengan diberikannya Surat Penolakan

dan berkas-berkas dikembalikan. Bila

Komite Pembiayaan setuju maka

permohonan ini diteruskan kepada

bagian administrasi untuk

direalisasikan. Hal ini dibuktikan

dengan adanya diterbitkan Surat

Persetujuan.

5. Setelah menerima Surat Persetujuan,

Nasabah selanjutnya melengkapi

persyaratan dan Dokumen,

menyerahkan jaminan, dan

membayar biaya-biaya administrasi.

6. Tanda tangan akad pembiayaan,

mengenai bagi hasil antara pihak

Bank dan Nasabah.

7. Pengikatan jaminan, pengikatan

dilakukan penandatanganan akad

yang dilakukan antara bank syariah

dan nasabah dan penandatanganan

akad yang disaksikan oleh notaris.

Setelah itu diterbitkan Surat Realisasi

Pembiayaan. Kemudian uang diterima

oleh Nasabah.

8. Setelah semua tahapan dilakukan dan

dipenuhi maka proses yang terakhir

dari pembiayaan adalah proses

monitoring dan pembinaan.



33

4.2 Manajemen Risiko Pembiayaan

Dengan tetap mengacu kepada Risk

Management Framework, Manajemen

Risiko Pembiayaan Perseroan secara

singkat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan Risk Based Audit untuk

pengujian model manajemen risiko

Pembiayaan oleh Audit Intern yang

secara continue dievaluasi oleh

Komite Audit di level Dewan

Komisaris.

2. Penyusunan atau penyempurnaan

Kebijakan dan SOP perkreditan atau

pembiayaan yang terdokumentasi

dengan baik yang disosialisasikan

kepada seluruh unit kerja (termasuk

penetapan rasio agunan dan

penetapan standar proses identifikasi,

pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko pembiayaan.

3. Penetapan Financing Risk Tolerance

berdasarkan risk appetite yang

dituangkan dalam Rencana bisnis

bank yang dievaluasi secara periodik,

antara lain penetapan:

a. Target Non Performing Financing

(NPF) di atas standar Bank

Indonesia.

b. Target per segment pembiayaan.

c. Target Financing Recovery.

4. Penetapan struktur organisasi

mengacu kepada Four Eyes Principles

yang secara jelas memisahkan antara

fungsi pemutus, monitoring risiko

pembiayaan serta kejelasan

tanggungjawab masing masing

unit/pegawai.

5. Penetapan standar kualifikasi bagi

pegawai yang terlibat dalam

keputusan kredit/pembiayaan dan

monitoring pembiayaan.

6. Penggunaan Teknologi Informasi yang

memudahkan proses reporting guna

monitoring risiko pembiayaan dan

Early Warning System.

7. Penerapan Risk Based Audit untuk

pengujian model manajemen risiko

pembiayaan oleh Audit Intern yang

secara continue dievaluasi oleh

Komite Audit di level Dewan

Komisaris.

8. Rekomendasi penyempurnaan model

Manajemen Risiko pembiayaan oleh

Komite Manajemen Risiko yang

secara continue dipantau oleh Komite

Pemantau Risiko di level Dewan

Komisaris.

4.3 Tujuan Audit Kepatuhan atas

Pemberian Pembiayaan Modal

Kerja

Berorientasi terhadap peningkatan

efisiensi dan efektivitas pemberian

pembiayaan modal kerja, maka harus

diketahui tujuan audit kepatuhan atas

pemberian pembiayaan modal kerja,

yaitu antara lain:

1. Menilai audit kepatuhan atas

pemberian pembiayaan modal kerja

dan untuk memastikan apakah

prosedur pemberian pembiayaan

modal kerja dan administrasi

pembiayaan sudah dilaksanakan

dengan baik dan benar.

2. Menilai ketaatan terhadap prosedur

pembiayaan modal kerja dalam

pelaksanaan prosedur yang telah

ditetapkan.

3. Mendeteksi adanya kelemahan dalam

kegiatan pemberian pembiayaan

modal kerja.

4.4 Kajian Kepatuhan atas Pemberian

Pembiayaan Modal Kerja

Bank Sulselbar dalam hal

peraturan dan kebijakan secara eksternal

berpedoman pada Bank Indonesia (BI)

dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta

peraturan dan kebijakan secara internal

berpedoman pada yang dibuat oleh Bank



34

Sulselbar sendiri seperti Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan Buku

Pedoman Perusahaan (BPP).

Dalam melaksanakan pemeriksaan,

auditor menggunakan perangkat

pemeriksaan yang disebut dengan kajian

kepatuhan. Kajian kepatuhan pemberian

pembiayaan modal kerja dibuat untuk

setiap transaksi atau aktivitas

pembiayaan yang ada ada bank meliputi

kajian kepatuhan atas pemberian

pembiayaan modal kerja oleh bank dan

kajian kepatuhan atas penggunaan dana

pembiayaan oleh Debitur.

Kajian kepatuhan atas prosedur

pemberian pembiayaan modal kerja

untuk pihak bank dimaksudkan untuk

mengetahui apakah terdapat kelemahan

dalam proses pemberian pembiayaan

mulai dari permohonan pengajuan

pembiayaan oleh Debitur sampai

permohonan atas pengajuan pembiayaan

tersebut disetujui oleh pihak bank yang

memberikan pembiayaan. Sedangkan


pembiayaan yang dilakukan oleh Debitur

dimaksudkan untuk mengetahui apakah

bank selalu memeriksa kondisi dari

Debiturnya serta memantau aktivitas

penggunaan dana pembiayaan yang

dilakukan oleh Debitur.

4.5 Pelaksanaan Audit Kepatuhan

Terhadap Pemberian Pembiayaan

Modal Kerja

Dalam pelaksanaan audit

kepatuhan atas prosedur pemberian

pembiayaan modal kerja pada Bank

Sulselbar Cabang Syariah Makassar,

penulis menggunakan questioner (daftar

pertanyaan), dan jawaban yang

diberikan berupa ya dan tidak.

Tabel 4.1 Daftar Internal Control

Questionaire (ICQ) Audit Kepatuhan

Atas prosedur pemberian pembiayaan modal kerja

No. Pertanyaan Ya Tidak

1 Apakah Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah memiliki pedoman

di bidang pembiayaan?

2 Apakah bagian pembiayaan memiliki pengetahuan atau kecakapan yang

sesuai dengan masing-masing tugas dan tanggung jawab?

3 Apakah terdapat pembagian wewenang untuk pemutusan pemberian

pembiayaan?

4 Dalam memberikan wewenang apakah Bank Sulselbar Cabang Syariah

Makassar secara aktif melakukan pengidentifikasian untuk memilih

nasabah-nasabah dapat dipercaya (bonafide)?

5 Apakah oleh Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar secara teratur atau

periodik diadakan penilaian kolektibilitas para debiturnya?

6 Apakah sistem pengarsipan dari bermacam-macam dokumen yang

menyangkut pembiayaan telah diarsipkan secara sistematis?

7 Apakah pemutusan pembiayaan didukung oleh analisa dan prosedur yang

biasa dilakukan?

8 Apakah pemberian pembiayaan sesuai dengan batas maksimum

pembiayaan yang diberikan?

9 Apakah penggolongan (kolektibilitas) telah sesuai dengan ketentuan?

10 Apakah dalam melakukan penilaian barang jaminan bekerja sama dengan



35

perusahaan appraisal?

11 Apakah pembiayaan yang diberikan di-cover atau ditutup dengan jaminan

yang memadai?

12 Apakah setiap jaminan kredit di-cover asuransinya?

13 Apakah semua pembiayaan yang diberikan selalu dibuatkan ikatan

perjanjian pembiayaan yang lengkap?

14 Apakah setiap perjanjian yang akan jatuh tempo telah diproses sehingga

tidak ditemui adanya over draft?

15 Apakah inspeksi on the spot ke tempat usaha para Debitur dilakukan

secara teratur dan terencana?

16 Apakah laporan keuangan dari para Debitur selalu diaudit oleh Akuntan

Publik?

17 Apakah Bank menerima laporan keuangan, posisi stock, dan laporan

kegiatan usahanya dari Debitur secara teratur minimal satu tahun sekali?

Dari hasil questioner tersebut di

atas, penulis dapat menganalisa bahwa:

1. Internal Control atas kegiatan

pembiayaan sudah cukup baik. Bank


telah memiliki pedoman di bidang

pembiayaan. Hal ini akan

memudahkan bagian pembiayaan

dalam melakukan kegiatannya.

Penempatan bagian pembiayaan

sesuai dengan kemampuannya

dilakukan agar setiap pembiayaan

yang ada dapat dianalisis dengan baik.

2. Sistem pengarsipan dokumen

dilakukan secara sistematis sehinga

memudahkan karyawan dalam

mencari data-data mengenai Nasabah

debitur yang ditanganinya.

3. Internal Control untuk proses

pembiayaan yang ada pada Bank


juga sudah baik. Setiap pembiayaan

yang diberikan telah melalui prosedur

yang ditetapkan dan analisis yang

dilakukan mencakup pemeriksaan

kelengkapan dokumen debitur serta

peninjauan langsung ke tempat usaha

debitur.

Bagi Bank Sulselbar, sangat

penting diadakan pelaksanaan

kepatuhan terhadap pembiayaan modal

kerja yang berfungsi untuk mengurangi

adanya kemungkinan ancaman-ancaman

atau risiko-risiko yang dapat

mengganggu kegiatan operasional

perusahaan atau bahkan eksistensi

kelangsungan hidup perusahaan. Karena

itu, seluruh tahapan-tahapan atau

prosedur pembiayaan harus

dilaksanakan atau dipatuhi sebelum

pengambilan keputusan pembiayaan

dapat direalisasikan. Dan setiap tahapan

tersebut tidak luput dari pengawasan

Grup Kepatuhan agar setiap bagian atau

seksi yang terkait pada tahapan tersebut

bertanggung jawab secara profesional.

Tidak hanya itu, setelah pengajuan

pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak

Bank Sulselbar, Bank selalu memeriksa

kondisi dari Debiturnya, memantau

aktivitas penggunaan dana pembiayaan

yang dilakukan oleh Debitur, serta

memberikan pembinaan. Apabila terjadi

tidak tercapainya target, maka Officer

bank segera melakukan tindakan seperti

turun langsung ke lapangan menemui

Nasabah untuk mengetahui



36

permasalahan yang dialami Nasabah,

kemudian memberikan solusi

penyelesaian masalah kepada Nasabah.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Audit Kepatuhan yang

dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan

dan Satuan Kerja Kepatuhan telah

berjalan dengan baik sesuai dengan

tugas dan kewenangannya dan menjaga

independensinya dengan baik karena

memiliki pedoman kerja, sistem dan

prosedur kerja yang telah mengacu

kepada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Koordinasi antara DPS (Dewan

Pengawas Syariah) dengan Grup

Kepatuhan telah dijalankan secara rutin,

minimal satu kali dalam sebulan dalam

rapat rutin DPS (Dewan Pengawas

Syariah).

PT. Bank Sulselbar Unit Usaha

Syariah (UUS) memiliki 1 (satu) orang

Direktur Kepatuhan yang bertugas

memastikan kepatuhan terhadap

ketentuan Bank Indonesia dan peraturan

perundang-undangan lainnya, yang

merupakan satu-kesatuan dengan PT.

Bank Sulselbar.

Sampai saat ini fungsi kepatuhan

masih bergabung dengan personil dari

PT. Bank Sulselbar (Konvensional).

Dalam melaksanakan pemeriksaan,

auditor menggunakan perangkat

pemeriksaan yang disebut dengan kajian

kepatuhan. Kajian kepatuhan pemberian

pembiayaan modal kerja dibuat untuk

setiap transaksi atau aktivitas

pembiayaan yang ada ada bank meliputi

kajian kepatuhan atas pemberian

pembiayaan modal kerja oleh bank dan


pembiayaan oleh Debitur.

Kemudian mengenai prosedur

pemberian pembiayaan pada bank


sudah sesuai dengan teori yang

dikemukakan oleh Sunarto (2007),

bahwa proses pembiayaan yang sehat

yaitu pembiayaan yang berimplikasi

pada investasi yang halal dan baik serta

menghasilkan return sebagaimana yang

diharapkan, atau bahkan lebih,

berimplikasi pada kondisi bank yang

sehat serta berimplikasi pada

peningkatan kinerja sektor riil yang

dibiayai. Hal ini dibuktikan dengan hasil

penelitian yang dilakukan bahwa

pemberian pembiayaan kepada nasabah

telah sesuai dengan prosedur. Karena

sebelum terjadi pencairan dana melalui

proses panjang, ada beberapa tahapan

yang harus dipenuhi nasabah serta bank

sangat selektif dalam hal pemberian

pembiayaan.

Maka dari itu Penulis mengambil

kesimpulan bahwa Audit kepatuhan

terhadap prosedur pemberian

pembiayaan modal kerja pada Bank


sudah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Bank Indonesia dan undang-

undang.

REFERENSI

Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik. Edisi 4. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2012. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Depok: Gema Insani.

Basir, Muhammad. 2007. Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale. STIE-YPUP Makassar.



37

Cahyadi, Lukieto. 2014. Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi. Jurnal Ilmiah Accounting Changes. Volume 2, Nomor 2, 31-39, Oktober 2014.

Elder, Randal J, dkk. 2011. Jasa Audit dan Assurance. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Irot, Ronald David A, dkk. 2013. Pelaksanaan Audit Kepatuhan Dalam Proses Pemberian Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, Sentra Kredit Menengah Manado. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Volume 4 – Nomor 2, 74-98, Desember 2013.

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.

Junaidi dan Cherrya. 2012. Audit Ketaatan Prosedur Pengelolaan Piutang dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih pada PT Calmic Indonesia Cabang Palembang. Prodi Akuntansi STIE MDP.

Kasmir. 2011. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2011. Manajemen Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.

Lewis, Mervyn K., dan Latifa M. Algaoud. 2007. Perbankan Syariah: Prinsip-Prinsip, dan Prospek. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Messier, William F, dkk. 2014. Jasa Audit dan Assurance (Pendekatan Sistematis). Edisi 8. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Mulazid, Ade Sofyan. 2016. Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Binis UIN Syarif

Hidayatullah. Madania Volume 20, Nomor 1, Juni 2016.

Mulyadi. 2011. Auditing. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyaningrum, Martha Dwi. 2016. Analisis Manajemen Risiko Perbankan dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah di Bidang Kredit Modal Kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang. Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Volume 32, Nomor 1, Maret 2016.

Perwaatmadja, Karnaen A., dan Hendri Tanjung. 2007. Bank Syariah. Jakarta: Celestial Publishing.

Pratolo, Suryo. 2015. Audit Kinerja Manajemen: Konsep dan Aplikasinya. Yogyakarta: LP3M (Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Putri, Guruh Tika Ferayanti. 2010. Tinjauan atas Prosedur Pemberian Kredit pada Primkopad Pusdik Passus. Jurnal Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung.

Qodar, Lailani. 2016. Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT. Bank Syariah Mandiri. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. 2010. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Rivai, Veithzal. 2007. Islamic Financial Management. Jakarta: PT. Rajawali Press.

Rosy, Shella Nevalina. 2014. Analisis Internal Control Dalam Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Usaha Mikro pada Kospin Dua Dara. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.



38

Sudarsono, Heri. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Edisi 4. Yogyakarta: Ekonisia.

Sulhan, M., dan Ely Siswanto. 2008. Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah. Malang: UIN Malang Press.

Wangsawidjaja. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Zakiyani, Irkhalia. 2015. Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang). Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Zulkifli, Sunarto. 2007. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.



38

PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN BERDASARKAN

TRIPLE BOTTOM LINE PADA RSUD H. M. DJAFAR HARUN

KABUPATEN KOLAKA UTARA Evi Nurhidayat

Universitas Muslim Indonesia Makassar Email: [email protected]

Asriani Junaid

Universitas Muslim Indonesia Makassar


Jeni Kamase



Abstract

This study aims to determine the application of environmental accounting in terms of the Triple Bottom Line concept at H. M. Djafar Harun District Hospital in North Kolaka Regency. This research uses descriptive qualitative research. Data collection uses primary and secondary data with in-depth interviews with informants who are in the area of H. M. Djafar Harun District Hospital in North Kolaka Regency. The results showed that the environmental accounting carried out by H. M. Djafar Harun District Hospital in North Kolaka Regency generally met the triple bottom line concept which included three main elements, namely profit, people and planet. Economic responsibility (profit) can be seen in health products produced from other health service activities that have been developed. Environmental responsibility (planet) can be seen from CSR programs in the environmental field that are actually carried out to save and preserve the environment such as planting trees and landfills. Social responsibility (people) is actually implemented through CSR activities in the provision of health facilities. This means that the principle of sustainable development which states that people and the environment are an integral part of the wheels of business turnover has been done by H. M. Djafar Harun District Hospital in North Kolaka Regency.

Keywords: Environmental Accounting, Triple Bottom Line

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan yang ditinjau dari konsep Triple Bottom Line pada RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder dengan wawancara mendalam dengan informan yang berada pada kawasan RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntansi lingkungan yang dilaksanakan oleh RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara secara umum telah memenuhi konsep triple bottom line yang mencakup pada tiga unsur utama yaitu profit, people dan planet. Tanggung jawab ekonomi (profit) dapat dilihat pada produk-produk kesehatan yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan lainnya telah dilakukan perkembangan. Tanggung jawab lingkungan (planet) dapat dilihat dari program-program CSR bidang lingkungan secara nyata dilakukan untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan seperti penanaman pohon dan tempat pembuangan limbah. Tanggung jawab sosial (people) secara nyata dilaksanakan melalui aktivitas CSR pada bantuan sarana kesehatan. Hal ini berarti bahwa prinsip pembangunan keberlanjutan yang menyebutkan bahwa manusia dan lingkungan bagian yang integral sebuah roda perputaran bisnis telah dilakukan RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara.

Kata Kunci: Akuntansi Lingkungan, Triple Bottom Line






39

1. PENDAHULUAN Perekonomian modern seperti saat

ini telah memunculkan berbagai isu yang

berkaitan dengan lingkungan seperti

pemanasan global, ekoefisiensi, dan

kegiatan industri lain yang memberi

dampak langsung terhadap lingkungan

sekitarnya (Agustia, 2010). Menurut

Hilman (2007), keadaan lingkungan di

dunia termasuk di Indonesia saat ini

sudah memprihatinkan, dan salah satu

masalah lingkungan hidup dimaksud

adalah pemanasan global (global

warming). Isu pemanasan global telah

menjadi pembahasan yang hangat

dibicarakan di berbagai negara. Salah

satu sumber penyebab terjadinya

pemanasan global yaitu akibat adanya

eksploitasi alam yang dilakukan oleh

manusia tanpa pertanggungjawaban.

Berkembangnya dunia industri

tidak bisa dipungkiri menimbulkan efek

permasalahan terhadap lingkungan,

dimana pelaku industri seringkali

mengabaikan dampak yang ditimbulkan

bagi lingkungan, seperti timbulnya polusi

air, tanah, udara dan adanya kesenjangan

sosial pada lingkungan. Esensi sebuah

industri adalah hubungan timbal balik

dari lingkungan masyarakat kepada

industri dalam hal ini tidak dapat

dipisahkan (Rohelmy, dkk, 2015). Dari

hal tersebut maka timbul kesadaran

sehingga memunculkan berbagai upaya

dari berbagai bidang untuk

menanggulangi dan menemukan solusi

atas permasalahan lingkungan ini, dan

salah satunya adalah dari sisi akuntansi

sehingga timbullah akuntansi

lingkungan. Kerusakan lingkungan mulai

banyak dirasakan oleh masayarakat di

dunia seiring dengan perkembangan

sektor industri.

Bersamaan dengan

berkembangnya sektor industri maka

banyak ditemukan dampak negatif yang

ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Di

satu sisi, pertumbuhan industri tersebut

memang berdampak positif, yaitu

bertambahnya lapangan pekerjaan,

sehingga pertumbuhan ekonomipun

otomatis juga akan meningkat. Tapi di

sisi lain, ada dampak negatif yang

ditimbulkan dan mempengaruhi

kelestarian lingkungan, yaitu ketika

beberapa pabrik-pabrik tersebut tidak

menghiraukan kelestarian lingkungan

alam (Aniela, 2012). Saat ini, perusahaan

dituntut tidak hanya mengutamakan

pemilik dan manajemen, tetapi juga

seluruh pihak yang terkait, seperti

karyawan, konsumen, serta masyarakat

dan lingkungan.

Perusahaan sebagai penyedia

barang dan jasa bagi masyarakat

mempunyai peran penting dalam

perekonomian. Dalam menjalankan

fungsinya, tentunya perusahaan juga

melakukan interaksi dengan lingkungan.

Menurut Utama (2008) perusahaan

dalam melakukan bisnis pasti akan

mempengaruhi keadaan lingkungan

sekitar, baik secara positif maupun

negatif. Proses bisnis yang dijalankan

perusahaan melibatkan sumber daya

yang ada di sekitarnya, terlebih bagi

perusahaan sektor pertambangan yang

memanfaatkan sumber daya alam

sebagai bahan baku bisnis. Pemanfaatan

sumber daya tersebut seringkali

menimbulkan dampak negatif terhadap

lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Dampak negatif yang ditimbulkan

tersebut mulai mendapat perhatian

serius dari berbagai pihak, terlebih

dampak atas keseimbangan lingkungan.



40

Tuntutan terhadap perusahaan

semakin besar dan perusahaan harus

melihat sisi baru yaitu tanggung jawab

perusahaan terhadap stakeholder, dan

perusahaan tidak hanya mementingkan

kepentingan manajemen, tetapi juga

karyawan, konsumen serta masyarakat.

Dengan demikian bila manusia sudah

berdaya dan planet tetap lestari, profit

atau keuntungan akan datang dengan

sendirinya baik keuntungan yang

dinikmati oleh manajemen sebagai agen

pengelola entitas maupun investor

sebagai pemilik entitas ekonomi

tersebut. Jadi keuntungan atau profit

bukanlah menjadi tujuan pertama dan

utama, tetapi menjadi dampak dari

kinerja perusahaan yang baik dan

bertanggungjawab. Keuntungan yang

akan bersifat jangka panjang dan

berkesinambungan (Astuti (2012).

Perusahaan dalam operasinya

seharusnya tidak mementingkan

keuntungan semata, lebih dari itu

tanggung jawab atas segala dampak yang

ditimbulkan bagi sosial dan lingkungan

juga harus diperhatikan. Dalam

penerapan akuntansi lingkungan ada

salah satu teori triple bottom line di mana

teori ini tidak hanya melihat dari aspek

profit (keuntungan) namun juga melihat

dari aspek people (masyarakat) dan

planet (lingkungan). Triple bottom line

theory mengimplikasikan bahwa

perusahaan harus lebih mengutamakan

kepentingan stakeholder (semua pihak

yang terlibat dan terkena dampak dari

kegiatan yang dilakukan perusahaan)

daripada kepentingan shareholder

(pemegang saham) (Neviana, 2010).

Konsep triple bottom line

mengimplikasikan bahwa perusahaan

harus lebih mengutamakan kepentingan

stakeholder (semua pihak yang terlibat

dan terkena dampak dari kegiatan yang

dilakukan perusahaan) daripada

kepentingan shareholder (pemegang

saham).

Kepentingan stakeholder ini dapat

dirangkum menjadi tiga bagian yaitu

kepentingan dari sisi keberlangsungan

laba (Profit), sisi keberlangsungan

masyarakat (People), dan sisi

keberlangsungan lingkungan hidup

(Planet). Profit di sini lebih dari sekadar

keuntungan. Profit di sini berarti

menciptakan fair trade dan ethical trade

dalam berbisnis. People menekankan

pentingnya praktik bisnis suatu

perusahaan yang mendukung

kepentingan tenaga kerja. Secara lebih

spesifik, konsep ini melindungi

kepentingan tenaga kerja dengan

menentang adanya eksploitasi yang

mempekerjakan anak di bawah umur,

menerapkan pembayaran upah yang

wajar, lingkungan kerja yang aman dan

jam kerja yang dapat ditoleransi. Bukan

hanya itu, konsep ini juga meminta

perusahaan memperhatikan kesehatan

dan pendidikan bagi tenaga kerja. Planet

berarti mengelola dengan baik

penggunaan energi, terutama atas

sumber daya alam yang tidak dapat

diperbarui. Mengurangi hasil limbah

produksi dan mengolah kembali limbah

agar menjadi aman bagi lingkungan,

pemakaian energi, merupakan praktik

yang banyak dilakukan oleh perusahaan

yang telah menerapkan konsep ini

(Felisia, Amelia Limijaya, 2014).

Hal ini karena keberadaan

perusahaan tidak terlepas dari

kepentingan dari berbagai pihak. Salah

satunya adalah dukungan lingkungan.

Sebuah perusahaan dikatakan memiliki

kepedulian terhadap permasalahan

lingkungan hidup jika perusahaan



41

tersebut memiliki perhatian terhadap

permasalahan lingkungan hidup di

sekitarnya (Musyarofah, 2013). Salah

satunya adalah dukungan lingkungan.

Seringkali usaha peningkatan

produktivitas dan efisiensi

mengakibatkan penurunan kualitas

lingkungan, berupa pencemaran udara,

air, dan pengurangan fungsi tanah

(Astuti, 2012).

Akuntansi lingkungan kerapkali

dikelompokkan dalam wacana akuntansi

sosial. Hal ini terjadi karena kedua

diskursus (akuntansi lingkungan dan

akuntansi sosial) tersebut memiliki

tujuan yang sama, yaitu

menginternalisasi eksternalitas

(eksternalitas lingkungan sosial dan

lingkungan ekologis), baik positif

maupun negatif, ke dalam laporan

keuangan perusahaan (Dewi, 2016).

Menurut Cohen dan Robbins (2011)

akuntansi lingkungan adalah kegiatan

mengumpulkan, menganalisis dan

mempersiapkan laporan terkait

lingkungan dan data keuangan dengan

maksud untuk mengurangi dampak dan

biaya dari kerusakan lingkungan.

Tujuannya adalah memberikan informasi

mengenai kinerja operasional

perusahaan yang berbasis pada

perlindungan lingkungan. Perusahaan

yang hanya mementingkan profit dan

tidak peduli pada lingkungan akan

terkena externalities berupa boikot dari

konsumen, protes dari aktivis lingkungan

hidup, protes dari pemegang sahamnya

dan mungkin dari karyawannya sendiri

(Martusa, 2009).

Akuntansi lingkungan juga dapat

menjadi alat manajemen lingkungan dan

komunikasi kepada masyarakat atas

kegiatan operasional perusahaan.

Akuntansi lingkungan adalah suatu

istilah yang berupaya untuk

mengelompokkan pembiayaan yang

dilakukan perusahaan dan pemerintah

dalam melakukan konvensional

lingkungan ke dalam pos lingkungan dan

praktik bisnis perusahaan (Suartana,

2015).

Akuntansi lingkungan merupakan

sarana untuk melaporkan operasional

suatu lembaga

(negara/kota/perusahaan/organisasi)

yang dikaitkan dengan lingkungan.

Tujuannya adalah meningkatkan

efisiensi pengelolaan lingkungan dengan

melakukan penilaian kegiatan

lingkungan dari sudut pandang biaya

(environmental costs) dan manfaat atau

efek (economic benefit), serta

menghasilkan efek perlindungan

lingkungan (environmental protection)

(Ikhsan, 2008). Akuntansi lingkungan

merupakan sarana untuk melaporkan

operasional suatu lembaga

(negara/kota/perusahaan/organisasi)

yang dikaitkan dengan lingkungan.

Tujuannya adalah memberikan

informasi mengenai kinerja operasional

perusahaan yang berbasis pada

perlindungan lingkungan. Perusahaan

yang hanya mementingkan profit dan

tidak peduli pada lingkungan akan

terkena externalities berupa boikot dari

konsumen, protes dari aktivis lingkungan

hidup, protes dari pemegang sahamnya

dan mungkin dari karyawannya sendiri.

Walaupun pada kenyataannya ada

beberapa perusahaan yang merekayasa

laporan keuangan supaya terlihat ikut

serta dalam perlindungan lingkungan

(Martusa, 2009).

Penerapa akuntansi lingkungan

tidak hanya di terapkan pada perusahaan

profit namun juga pada perusahaan non-

profit, rumah sakit adalah salah satu



42

perusahaan non-profit. Menurut Deegan

(2003), konsep akuntansi lingkungan

dapat diterapkan juga untuk organisasi

pemerintah (public government) dan

non-corporate stakeholders. Penerapan

akuntansi lingkungan dalam aktivitas

Rumah Sakit merupakan langkah awal

yang menjadi solusi masalah lingkungan

tersebut. Penerapan akuntansi

lingkungan akan mendorong

kemampuan untuk meminimalkan

masalah lingkungan yang dihadapinya.

Konsep ini masih terdengar baru di

kalangan Rumah Sakit. Selama ini,

konsep ini hanya diterapkan bagi entitas-

entitas bisnis yang bersifat profit

oriented (swasta). Padahal Rumah Sakit

juga merupakan unit yang tidak terlepas

dari permasalahan sosial-lingkungan.

Dampak dari adanya masalah

lingkungan semakin beragam. Tak

sedikit dari masalah tersebut yang

disebabkan oleh kegiatan operasi entitas

usaha yang mengabaikan kelestarian

lingkungan. Suatu perusahaan atau

organisasi baik itu milik pemerintah

ataupun swasta yang dalam pelaksanaan

operasinya menimbulkan kerusakan

ekosistem karena adanya limbah

produksi perusahaan. Seperti halnya

Rumah Sakit sebagai perusahaan jasa

yang bergerak di bidang kesehatan

memberi dampak positif dan juga

memberi dampak negatif bagi

masyarakat yaitu limbah yang dihasilkan

dari kegiatan operasionalnya yang

berpotensi mencemari lingkungan dan

menularkan penyakit. Limbah rumah

sakit adalah semua limbah yang

dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan

kegiatan penunjang lainnya.

Terdapat beberapa penelitian

sebelumnya yang bekaitan dengan

akuntansi lingkungan berdasarkan triple

bottom line. Penelitian yang dilakukan

oleh Ismie Dzakky Fatimah (2011) yang

berjudul Penerapan Akuntansi

Lingkungan (Studi Kasus Pada PT Semen

Indonesia (Persero) Tbk Tuban). Pada

penelitian tersebut membahas mengenai

pengungkapan akuntansi lingkungan

melalui konsep triple bottom line dalam

program CSR-nya.

Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa secara keseluruhan PT Semen

Indonesia telah menerapkan perspektif

triple bottom line dalam program CSR-

nya. Perusahaan telah melakukan

program sosial untuk masyarakat di

sekitar perusahaan, pendidikan,

infrastruktur, serta program

pengembangan masyarakat berbasis

kelestarian lingkungan dan

meningkatkan standar hidup di sekitar

perusahaan. Kurangnya dukungan dan

koordinasi dengan pemerintah Tuban

dan masyarakat menjadi kendala dalam

implementasi program CSR. Selain itu,

program CSR cenderung diarahkan

sebagai program amal yang karenanya

program tidak memiliki hubungan timbal

balik sepenuhnya dengan masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang

dilakukan oleh Muqodim (2013)

berjudul Triple Bottom Line Reporting

Dalam Pelaporan Tahunan Perusahaan

Go Public Di Indonesia. Pada penelitian

ini membahas tentang permasalahan

sosial dan lingkungan melalui pelaporan

keuangan tahunan yang diterbitkan.

Tujuan utamanya adalah mengenalkan

kepada publik adanya konsep Triple

Bottom Line Reporting. Sehingga hasil

dari penelitian ini adalah pada tahun

2010, terdapat 72% perusahaan

melaporkan kinerja sosial dan

lingkungan, sementara pada tahun 2011,

terdapat 77% perusahaan melaporkan



43

informasi tersebut. Namun, dari

perspektif standar pelaporan GRI, data

menunjukkan bahwa informasi kinerja

lingkungan dan sosial belum dilaporkan

sepenuhnya.

Terkait dengan penerapan

akuntansi lingkungan, peneliti

mengambil objek di RSUD H. M. Djafar

Harun Kabupaten Kolaka Utara yang

merupakan sebuah perusahaan yang

bergerak dalam bidang pelayanan jasa

kesehatan masyarakat. Fenomena yang

terjadi pada RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara dilihat dari

rekomendasi yang dikeluarkan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI

bertanggal 15 Juli 2019 yang berisi

bahwa penurunan kelas dari Kelas C ke

kelas D pada RS Umum Daerah H. M.

Djafar Harun. Menurut Direktur Jenderal

Pelayanan Kesehatan Kemenkes,

Bambang Wibowo, review dilakukan

untuk merekam kompetensi rumah sakit,

baik dari aspek sumber daya manusia

(SDM) maupun alat-alat kesehatan

(inilahsultra.com, 2019). Penurunan

kelas ini didasari dari Isu pengelolaan

lingkungan Rumah Sakit yaitu salah satu

upaya untuk menciptakan lingkungan

Rumah Sakit yang bersih, nyaman dan

higienis.

Berkembangnya perusahaan atau

organisasi baik itu milik pemerintah

ataupun swasta yang dalam pelaksanaan

operasinya menimbulkan kerusakan

ekosistem karena adanya limbah

produksi perusahaan yang tentu

memerlukan alokasi biaya penanganan

khusus (Aminah dan Noviyani, 2014).

Mengingat dampak yang mungkin

timbul, maka diperlukan upaya

pengelolaan yang baik. Dari penjelasan

tersebut, apabila sistem pengelolaan

limbah tidak dilakukan dengan baik,

potensi Rumah Sakit untuk mencemari

lingkungan cukup besar.Biaya yang

harus dikeluarkan untuk mengatasi

dampaknya juga besar. Rumah Sakit

tidak akan terlepas dari keinginan

melakukan kontrol terhadap apa yang

dilakukan Rumah Sakit secara sistematis

sehingga tidak menimbulkan dampak

negatif misalnya polusi udara, limbah

produksi, kesenjangan sosial dan lain

sebagainya dan dampak semacam inilah

yang dinamakan Externality. Sampai saat

ini usaha pemerintah dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat akan kesehatan

masih belum dapat memenuhi harapan

masyarakat.

Banyak anggota masyarakat yang

mengeluh dan merasa tidak puas dengan

pelayanan yang diberikan oleh Rumah

Sakit baik itu dari segi pemeriksaan yang

kurang diperhatikan oleh petugas

kesehatan, lama waktu pelayanan,

keterampilan petugas, sarana atau

asilitas, kebersihan, serta waktu tunggu

untuk mendapatkan pelayanan. Kondisi

pelayanan yang ideal realistisnya serta

sesuai dengan harapan masyarakat

sangat susah untuk diwujudkan dalam

pemerintahan.

Berangkat dari gambaran tersebut,

maka peneliti akan melakukan penelitian

tentang penerapan akuntansi lingkungan

pada organisasi sektor publik khususnya

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. M.

Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara

untuk mengetahui bagaiamana

penerapan akuntansi lingkungan

berdasarkan triple bottom line yang

dalam konsep tersebut tidak hanya

berfokus pada profit (keuntungan) tetapi

juga berfokus pada people (masyarakat)

dan planet (lingkungan).



44

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Legitimasi (Legitimacy

Theory)

Dowling dan Preffer (1975), teori

legitimasi menjelaskan perilaku

organisasi mengenai batasan-batasan

dalam berperilaku terhadap lingkungan.

Teori legitimasi berfokus pada interaksi

antara perusahaan dengan masyarakat di

mana perusahaan dapat berhasil atau

menghadapi kegagalan tergantung pada

perilakunya terhadap lingkungan.

Menurut Villiers dan Staden (2006),

legitimasi merupakan hal-hal yang

penting bagi organisasi karena

mengandung batasan-batasan, norma-

norma, nilai-nilai sosial dan reaksi

terhadap batasan tersebut, mendorong

pentingnya analisis perilaku organisasi

dengan memperhatikan lingkungan.

Proses legitimasi dapat membuat

sesuatu dapat menjadi sah dalam hukum,

terlihat baik dan diterima dengan

normatif didalam lingkungan

masyarakat. Legitimasi juga

memprediksi bahwa perusahaan akan

melakukan tindakan apapun yang

dipandangnya perlu dalam rangka

mempertahankan reputasinya (image)

sebagai perusahaan legitimate.

Legitimacy Theory menjelaskan

bagaimana kepekaan perusahaan agar

dapat bertanggungjawab terhadap

lingkungannya. Berdirinya perusahaan

tidak terlepas dari dukungan

masyarakat, oleh karena itu harus

memperhatikan kepentingan

masyarakat. Untuk menjalankan

operasional perusahaan, maka mengacu

pada kontrak sosial (social contract)

mencakup hak dan kewajiban dan

menyesuaikan dengan kondisi

masyarakat. Kontrak sosial menjadi

media dalam pencapaian tujuan

perusahaan yang diiringi dengan

tanggung jawab terhadap masyarakat

(Wardani dan Januarti, 2013).

Ahmad dan Sulaiman (2004) teori

legitimasi didasarkan pada pengertian

kontrak sosial yang diimplikasikan

antara institusi sosial dan masyarakat.

Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa

praktik pengungkapan tanggung jawab

perusahaan harus dilaksanakan

sedemikian rupa agar aktivitas dan

kinerja perusahaan dapat diterima oleh

masyarakat. Ghozali dan Chariri (2007)

menjelaskan bahwa guna melegitimasi

aktivitas perusahaan di mata

masyarakat, perusahaan cenderung

menggunakan kinerja berbasis

lingkungan dan pengungkapan informasi

lingkungan.

Teori legitimasi merupakan teori

yang paling sering digunakan terutama

ketika berkaitan dengan wilayah sosial

dan akuntansi lingkungan. Meskipun

masih terdapat pesimisme yang kuat

yang dikemukakan oleh banyak peneliti,

teori ini telah dapat menawarkan sudut

pandang yang nyata mengenai

pengakuan sebuah perusahaan secara

sukarela oleh masyarakat. Legitimasi

dapat memberikan mekanisme yang kuat

untuk memahami pengungkapan

sukarela untuk lingkungan dan sosial

yang dilakukan oleh perusahaan, dan

pemahaman ini yang nantinya akan

mengarah ke debat publik yang kritis,

lebih jauh lagi teori legitimasi

menunjukan kepada peneliti dan

masyarakat luas jalan untuk lebih peka

terhadap isi pengungkapan perusahaan.

Teori legitimasi menganjurkan

perusahaan untuk meyakinkan bahwa

aktivitas dan kinerjanya dapat diterima

oleh masyarakat.



45

Legitimasi dalam sebuah

perusahaan akan diperoleh, jika terdapat

kesamaan antara hasil dengan yang

diharapkan oleh masyarakat dari

perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan

dari masyarakat, perusahaan dapat

melakukan pengorbanan social sebagai

refleksi dari perhatian perusahaan

terhadap masyarakat (Deegan, 2002).

Teori legitimasi memfokuskan pada

interaksi antara perusahaan dengan

masyarakat dan yang melandasi teori ini

adalah “kontrak sosial” yang terjadi

antara perusahaan dengan masyarakat

dimana perusahaan beroperasi dan

menggunakan sumber ekonomi. Dengan

hal tersebut teori ini menjadi landasan

bagi perusahaan untuk memperhatikan

apa yang menjadi harapan masyarakat

dan mampu menyelaraskan nilai-nilai

perusahaannya dengan norma-norma

sosial yang berlaku ditempat perusahaan

tersebut melangsungkan kegiatan usaha

atau bisnisnya.

Legitimasi pada perusahaan yang

peduli lingkungan itu penting agar

perusahaan tersebut dapat diterima oleh

lingkungan tempat dimana perusahaan

tersebut berada dan dapat terus

berkelanjutan kemudian hari (Agustina

dan Tarigan, 2016). Dari hal tersebut

menjelaskan bahwa guna melegitimasi

aktivitas perusahaan dimata masyarakat,

perusahaan cenderung menggunakan

kinerja berbasis lingkungan dan

pengungkapan informasi lingkungan

yang baik. Perusahaan menggunakan

laporan tahunan mereka untuk

menggambarkan kesan tanggung jawab

lingkungan, sehingga mereka diterima

oleh masyarakat (Soelistyoningrum,

2011: 32). Dengan adanya penerimaan

dari masyarakat tersebut diharapkan

dapat meningkatkan nilai perusahaan

sehingga dapat meningkatkan laba

perusahaan. Legitimasi dapat diperoleh

melalui strategi komunikasi dengan

mengirimkan informasi yang akurat dan

dapat dipercaya (Shockley-Zalabak, et.Al,

2003). Narrative text pada annual report

merupakan media yang tepat digunakan

perusahaan dalam hal memperoleh

legitimasi (Budiani, 2011: 27). Hal ini

diperkuat oleh Aerts (1994) dalam

Budiani (2011: 27) yang mengatakan

bahwa narrative text merupakan salah

satu alat yang dapat digunakan

manajemen perusahaan untuk membuat

aktivitas dan hasil dari perusahaan

tersebut terlihat legitimate.

Teori legitimasi penting bagi

organisasi karena teori legitimasi

didasari oleh batasan-batasan, norma-

norma, nilai-nilai dan peraturan sosial

yang membatasi perusahaan agar

memperhatikan kepentingan sosial dan

dampak dari reaksi social yang dapat

ditimbulkan. Dengan melakukan

pengungkapan sosial (kinerja

lingkungan), perusahaan merasa

keberadaan dan aktivitasnya

terlegitimasi. Organisasi yang dianggap

sah atau legitimate, lebih dipandang

sebagai organisasi yang dipercaya, layak,

bermakna dan memiliki prediksi. Selain

itu, organisasi dianggap lebih legitimate

bilamana organisasi tersebut mudah

untuk dimengerti, bukan hanya sekedar

diinginkan (Budiani, 2011: 26).

Teori legitimasi menyiratkan

bahwa perusahaan diberi pertumbuhan

kesadaran tentang masyarakat dan

kepedulian, perusahaan akan mengambil

tindakan untuk menjamin kegiatan dan

kinerja mereka diterima oleh

masyarakat. Teori legitimasi juga terkait

dengan pengungkapan sosial

menyiratkan bahwa alasan mengapa



46

perusahaan mengungkapkan aktivitas

lingkungan mereka ialah hal yang

diperlukan oleh masyarakat dimana

perusahaan beroperasi, dan kegagalan

untuk mengungkapkan bisa memiliki

implikasi yang merugikan bagi

perusahaan. Maka perusahaan yang

mempunyai kepedulian terhadap

lingkungan disekitarnya maka

masyarakat juga akan yakin bahwa

perusahaan ini tidak akan merugikan

lingkungan tempat hidup mereka, maka

dari itulah perusahaan harus

melegitimasi masyarakat dan sekitar

lingkungannya.

2.2 Stakeholder Theory

Stakeholder theory merupakan

teori yang dikembangkan oleh R. Edward

Freeman (1984). Teori stakeholder

artinya sebagai kumpulan kebijakan dan

praktik yang berhubungan dengan

stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan

ketentuan hukum, penghargaan

masyarakat dan lingkungan, serta

komitmen dunia usaha untuk kontribusi

dalam pembangunan secara

berkelanjutan. Stakeholder theory

dimulai dengan asumsi bahwa nilai

(value) secara eksplisit dan tak

dipungkiri merupakan bagian dari

kegiatan usaha (Freeman, 2002).

Pengungkapan informasi

keuangan, sosial, dan lingkungan

merupakan dialog antara perusahaan

dengan stakeholder-nya dan

menyediakan informasi mengenai

aktivitas perusahaan yang dapat

mengubah persepsi dan ekspektasi

(Adam dan McNicholas, 2007).

Perusahaan akan berusaha untuk

mencapai harapan stakeholder yang

berkuasa dengan penyampaian

pengungkapan, termasuk pelaporan

aktivitas sosial dan lingkungan.

Pengungkapan tersebut dilakukan

dengan harapan dapat memenuhi

kebutuhan stakeholder-nya serta

mendapatkan dukungan dari

stakeholder-nya demi keberlangsungan

perusahaan.

Perusahaan adalah bagian dari

beberapa elemen yang membentuk

masyarakat dalam sistem sosial. Kondisi

tersebut menciptakan sebuah hubungan

timbal balik antara perusahaan dan para

stakeholder. Hal ini berarti perusahaan

harus melaksanakan peranannya secara

dua arah yaitu untuk memenuhi

kebutuhan perusahaan itu sendiri

maupun stakeholders. Menurut Freeman

(2001) teori stakeholder adalah teori

yang menggambarkan kepada

pihakmana saja (stakeholder)

perusahaan bertanggung jawab. Januarti

dan Apriyanti (2005) mengemukakan

bahwa teori stakeholder mengasumsikan

bahwa eksistensi perusahaan

memerlukan dukungan stakeholder

sehingga aktivitas perusahaan juga

mempertimbangkan persetujuan dari

stakeholder.

Stakeholders merupakan individu,

sekelompok manusia, komunitas atau

masyarakat baik secara keseluruhan

maupun secara parsial yang memiliki

hubungan serta kepentingan terhadap

perusahaan. Ghozali dan Chariri (2007)

menjelaskan bahwa stakeholders theory

mengatakan bahwa perusahaan

bukanlah entitas yang hanya beroperasi

untuk kepentingannya sendiri namun

harus memberikan manfaat bagi

stakeholder-nya (pemegang saham,

kreditor, konsumen, supplier,

pemerintah, masyarakat, analis, dan

pihak lain).

Teori stakeholder digunakan

sebagai dasar untuk menganalisis



47

kelompok-kelompok yang mana

perusahaan harus bertanggung jawab

(Moir, 2001). Definisi stakeholder

menurut Freeman (1984) dalam Moir

(2001) adalah setiap kelompok atau

individu yang dapat mempengaruhi atau

dipengaruhi oleh pencapaian tujuan

organisasi. Stakeholder khususnya dapat

dibedakan kedalam stakeholder primer

dan sekunder. Clarkson (1995) dalam

Moir (2001) mendefinisikan stakeholder

primer sebagai seseorang atau kelompok

yang tanpanya perusahaan tidak dapat

going concern, meliputi: shareholder dan

investor, karyawan, konsumen dan

pemasok, bersama dengan yang

didefinisikan dengan shareholder public,

yaitu: pemerintah dan komunitas yang

menyediakan infrastruktur dan pasar,

yang undang-undang dan peraturannya

harus ditaati, dan kepadanya pajak dan

kewajibannya harus dibayar. Kelompok

stakeholder sekunder didefinisikan

sebagai mereka yang mempengaruhi,

atau dipengaruhi perusahaan, namun

mereka tidak berhubungan dengan

transaksi dengan perusahaan dan tidak

esensial kelangsungannya.

Stakeholder pada dasarnya dapat

mengendalikan atau memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi

pemakaian sumber-sumber ekonomi

yang digunakan perusahaan. Oleh karena

itu power stakeholder ditentukan oleh

besar kecilnya power yang dimiliki

stakeholder atas sumber tersebut

(Ghozali dan Chariri, 2007). Power

tersebut dapat berupa kemampuan

untuk membatasi pemakaian sumber

ekonomi yang terbatas (modal dan

tenaga kerja), akses terhadap media yang

berpengaruh, kemampuan untuk

mengatur perusahaan, atau kemampuan

untuk mempengaruhi konsumsi atas

barang dan jasa yang dihasilkan

perusahaan (Deegan, 2000 dalam

Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena

itu, ketika stakeholder mengendalikan

sumber ekonomi yang penting bagi

perusahaan, maka perusahaan akan

bereaksi dengan cara-cara yang

memuaskan keinginan stakeholder. Atas

dasar argumen diatas, teori stakeholder

umumnya berkaitan dengan caracara

yang digunakan perusahaan untuk me-

manage stakeholder-nya. Cara-cara yang

dilakukan untuk me-manage stakeholder-

nya tergantung pada strategi yang

diadopsi perusahaan (Ullman, 1985).

Ullman (1985) mengatakan bahwa

strategi aktif adalah apabila perusahaan

berusaha mempeangaruhi hubungan

organisasinya dengan stakeholder yang

dipandang berpengaruh, sedangkan

perusahaan yang mengadopsi strategi

pasif cenderung tidak terus menerus

memonitor aktivitas stakeholder dan

secara sengaja tidak mencari strategi

optimal untuk menarik perhatian

stakeholder (Angling Mahatma Pian,

2010).

2.3 Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan merupakan

ilmu akuntansi yang bekerja dalam ruang

lingkup environmental management

system. Pendapat lain juga mengatakan

bahwa akuntansi sosial lingkungan

mengidentifikasi, menilai, dan mengukur

aspek penting dari kegiatan sosial

ekonomi perusahaan dan negara dalam

memelihara kualitas hidup masyarakat

sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan (Haniffa, 2002 dalam Anonim;

2011). Sedangkan akuntansi sosial

lingkungan yang didefinisikan oleh

Ramanathan (1996 dalam Anonim;

2011) adalah proses seleksi variabel-

variabel kinerja sosial tingkat



48

perusahaan, ukuran dan prosedur

pengukuran, yang secara sistematis

mengembangkan formasi yang

bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja

sosial perusahaan dan

mengkomunikasikan informasi kepada

kelompok sosial yang tertarik baik di

dalam maupun di luar perusahaan.

“Gray, Bebbington and Walters

define environmental accounting as a

management tool addressing all areas of

accounting that may be affected by the

response of business organizations to

environmental issues, including the new

area of eco-accounting. Another definition

was suggested by the Public Accounts and

Estimates Committee, which defined it as

a process, which provides information on

the environment and the impact of human

activity on the environment that is useful

in making appropriate decisions at

various levels of management.”

Gray, Bebbington and Walters

mendefiniskan akuntansi lingkungan

sebagai alat untuk menangani semua

bidang akuntansi manajemen yang dapat

dipengaruhi oleh organisasi bisnis untuk

isu lingkungan, termasuk daerah

barueco-akuntansi. Definisi lain oleh

Komite Akuntan Publik dan Estimasi,

yang mendefinisikan sebagai sebuah

proses yang memberikan informasi

tentang lingkungan dan dampak aktivitas

manusia pada lingkungan dalam

mengambil keputusan yang tepat pada

tingkat manajemen (Małgorzata

Kamieniecka, 2013:56).

Berdasarkan hakikat dari sistem

manajemen lingkungan, maka dengan

meminjam definisi dari Ggray dan

Bebington (2001) dalam Lako

(2011:124), area akuntansi lingkungan

mencakup: (1) risiko-risiko atau

kewajiban kontinjen perusahaan, (2)

revaluasi aset dan proyeksi-proyeksi

kapital, (3) analisis biaya dalam area-

area penting seperti energi, limbah dan

proteksi lingkungan, (4) penafsiran

investasi yang mempertimbangkan

faktor-faktor lingkungan, (5)

pengembangan sistem informasi dan

sistem akuntansi baru yang mencakup

semua kinerja lingkungan, (6) penilaian

terhadap costs dan benefits dari program-

program perbaikan lingkungan, (7)

pengembangan teknik-teknik akuntansi

untuk mengungkap aset, kewajiban dan

cost dan terminologogi-terminologi

ekologi dan non financial.

Pentingnya penggunaan akuntansi

lingkungan bagi perusahaan ini

tercantum dalam fungsi dan peran

akuntansi lingkungan yang terbagi atas

dua bagian yaitu (1) fungsi internal,

merupakan fungsi yang berkaitan

dengan pihak internal perusahaan itu

sendiri. Pihak internal adalah pihak yang

menyelengggarakan usaha, seperti

rumah tangga konsumen dan rumah

tangga produksi maupun jasa lainnya

(Ikhsan, 2008:18). Adapun yang menjadi

aktor dan faktor dominan pada fungsi

internal ini adalah pimpinan perusahaan.

Sebab pimpinan perusahaan merupakan

orang yang bertanggungjawab dalam

setiap pengambilan keputusan maupun

penentuan setiap kebijakan internal

perusahaan. Fungsi internal

memungkinkan untuk mengatur biaya

konservasi lingkungan dan menganalisis

biaya dari kegiatan-kegiatan konservasi

lingkungan yang efektif dan efisien serta

sesuai dengan pengambilan keputusan.

(2) fungsi eksternal merupakan fungsi

yang berkaitan dengan aspek pelaporan

keuangan. Pada fungsi ini faktor paling

penting yang perlu diperhatikan

perusahaan adalah pengungkapan hasil



49

dari kegiatan konservasi lingkungan

dalam bentuk data akuntansi.

Undang-Undang Republik

Indonesia No. 23 tahun 1997 mengenai

pengelolaan lingkungan hidup,

lingkungan hidup adalah kesatuan

ruangan dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup termasuk

manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup juga bisa didefinisikan

sebagai (Wikipedia: 2008):

a. Daerah dimana sesuatu mahluk hidup

berada.

b. Keadaan atau kondisi yang

melingkupi suatu makhluk hidup.

c. Keseluruhan keadaan yang meliputi

sekumpulan mahluk hidup, terutama

kombinasi dari berbagai kondisi fisik

luar mahluk hidup yang

mempengaruhi pertumbuhan,

perkembangan dan kemampuan

mahluk hidup untuk bertahan serta

merupakan gabungan dari kondisi

sosial dan budaya yang berpengaruh

pada keadaan suatu individu mahluk

hidup atau suatu komunitas makhluk

hidup.

Akuntansi lingkungan

dipertimbangkan karena akan menjadi

perhatian bagi pemegang saham dengan

cara mengurangi biaya yang

berhubungan dengan lingkungan

sehingga diharapkan dengan

pengurangan biaya lingkungan tersebut

akan menciptakan kualitas lingkungan

yang lebih baik. Selain itu, tujuan

akuntansi lingkungan juga untuk

menjembatani kepentingan perusahaan

dengan pemangku kepentingan secara

menyeluruh. Hal tersebut untuk

mengetahui kegiatan perusahaan dalam

menangani pencemaran lingkungan serta

kewajiban perusahaan atas masalah

tersebut melalui laporan keuangan

perusahaan. Selain itu, hal tersebut juga

bertujuan untuk memenuhi tuntutan

terhadap undang- undang yang

menyangkut kewajiban lingkungan

(environmental liabilities) (Hasyim,

2011).

2.4 Triple Bottom Line Theory

Istilah Triple Bottom Line

dipelopori oleh Elkington dalam buku

Cannibals With Forks. Dalam definisinya

tentang Triple Bottom Line, Elkington

menggunakan istilah profit, people, dan

planet sebagai tiga garis (Elkington,

1998). Triple Bottom Line Accounting

menekankan bahwa kinerja perusahaan

tidak hanya diukur dengan indikator

keuangan, melainkan juga menggunakan

indikator non keuangan. Konsep Triple

Bottom Line Accounting menyediakan

kerangka kerja untuk mengukur kinerja

bisnis dan keberhasilan organisasi

menggunakan tiga jalur, yakni bidang

ekonomi, sosial, dan lingkungan (Goel,

2010). Menurut (Foran, Lenzen, Dey, &

Bilek, 2005) konsep triple bottom line

accounting secara luas dikembangkan

sebagai cara dimana perusahaan dapat

mewujudkan tujuan sosial yang lebih

luas disamping meningkatkan nilai

pemegang saham.

Triple Bottom Line Accounting

(TBLA) telah menjadi isu utama dan

hangat dibicarakan dalam berbagai

kesempatan dan diwujudkan dalam tiga

pilar yaitu people, profit dan planet. Teori

triple bottom line dimana teori ini

memberi pandangan bahwa jika sebuah

perusahaan ingin mempertahankan

kelangsungan hidupnya, maka

perusahaan tersebut harus

memperhatikan “3P”. Selain mengejar



50

keuntungan (profit), perusahaan juga

harus memperhatikan dan terlibat pada

pemenuhan kesejahteraan masyarakat

(people) dan turut berkontribusi aktif

dalam menjaga kelestarian lingkungan

(planet) (Yusuf wibisono, 2007).

a. Profit (Keuntungan)

Profit atau keuntungan merupakan

tujuan utama dan terpenting dalam

setiap kegiatan usaha. Tidak dapat

dipungkiri jika fokus utama dari seluruh

kegiatan dalam perusahaan adalah

mengejar profit dan mendongkrak harga

saham setinggi-tingginya karena inilah

bentuk tanggung jawab ekonomi yang

paling esensial terhadap pemegang

saham. Aktivitas yang dapat ditempuh

untuk mendongkrak profit antara lain

dengan meningkatkan produktivitas dan

melakukan efiisensi biaya. Peningkatan

produktivitas bisa diperoleh dengan

memperbaiki manajemen kerja mulai

penyederhanaan proses, mengurangi

aktivitas yang tidak efisien, menghemat

waktu proses dan pelayanan. Sedangkan

efisiensi biaya dapat tercapai jika

perusahaan menggunakan material

sehemat mungkin dan memangkas biaya

serendah mungkin.

b. People (Masyarakat)

People atau masyarakat

merupakan stakeholders yang sangat

penting bagi perusahaan, karena

dukungan masyarakat sangat diperlukan

bagi keberadaan, kelangsungan hidup,

dan perkembangan perusahaan. Maka

dari itu perusahaan perlu berkomitmen

untuk berupaya memberikan manfaat

sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Perlu disadari juga bahwa operasi

perusahaan berpotensi memberi dampak

kepada masyarakat. Karena itu

perusahaan perlu untuk melakukan

berbagai kegiatan yang dapat menyentuh

kebutuhan masyarakat (Wibisono,

2007).

c. Planet (Lingkungan)

Planet atau Lingkungan adalah

korban dari tindakan eksploitasi alam

yang dilakukan manusia. Lingkungan

juga merupakan sesuatu yang terkait

dengan seluruh bidang dalam kehidupan

manusia. Karena semua kegiatan yang

dilakukan oleh manusia sebagai makhluk

hidup selalu berkaitan dengan

lingkungan misalnya air yang diminum,

udara yang dihirup dan seluruh

peralatan yang digunakan, semuanya

berasal dari lingkungan. Begitu besar

manfaat yang diterima oleh manusia

membuat mereka lupa bahwa lingkungan

pun harus di lestarikan kembali agar

generasi selanjutnya masih bisa

menikmati manfaat dari lingkungan yang

bersih.

John Elkington (1997) konsep

triple bottom line merupakan perluasan

dari konsep akuntansi tradisional yang

hanya membuat single bottom line

tunggal yakni hasil-hasil keuangan dari

aktivitas ekonomi perusahaan. Secara

lebih rinci, Elkington menjelaskan triple

bottom line sebagai berikut.

“The three lines of the triple bottom

line represent society, the economy and

the environment. Societ depend on the

global ecosystem, whose hearh represents

ultimate bottom line. The three line are

not stable; they are in constant flux, due to

social, political, economic and

environmental pressures, cycle and

conflicts.”

Berdasarkan pengertian dan

pemaparan di atas dapat disimpulkan

bahwa aktivitas perusahaan yang

berkaitan dengan ekonomi, sosial dan

lingkungan sangat berkaitan dengan

masyarakat. Konsep TBL



51

mengimplikasikan bahwa perusahaan

harus lebih mengutamakan kepentingan

stakeholder (semua pihak yang terlibat

dan terkena dampak dari kegiatan yang

dilakukan perusahaan) daripada

kepentingan shareholder (pemegang

saham). Karena keuntungan merupakan

inti dari dunia bisnis dan itu merupakan

hal yang wajar. Maka, manusia sebagai

pelaku industri hanya mementingkan

bagaimana menghasilkan uang

sebanyak-banyaknya tanpa melakukan

upaya apapun untuk melestarikan

lingkungan. Padahal dengan

melestarikan lingkungan, manusia justru

akan memperoleh keuntungan yang

lebih, terutama dari sisi kesehatan,

kenyamanan, di samping ketersediaan

sumber daya yang lebih terjamin

kelangsungannya (Deviarti Holly. 2012.).

Global Reporting Initiative (GRI),

yang merupakan panduan pelaporan

perusahaan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan yang

digagas oleh PBB lewat Coalition for

Environmental Economies (CERES) dan

(UNEP) pada tahun 1997. GRI

merupakan organisasi non-profit yang

mempromosikan keberlanjutan sosial,

ekonomi, dan lingkungan. GRI

menyediakan kerangka pelaporan

keberlanjutan yang komprehensif bagi

semua perusahaan dan organisasi yang

banyak digunakan diseluruh dunia.

Semakin banyak indikator yang

diungkapkan dalam sustainability report

maka semakin bagus kualitas dari

sustainability report tersebut. Dalam

penelitian ini indikator yang digunakan

adalah GRI-G4 Guidelines menyebutkan

bahwa, perusahaan harus menjelaskan

dampak aktivitas perusahaan terhadap

ekonomi, lingkungan dan sosial pada

bagian standar disclosure. Sustainability

report menggunakan standar dari GRI

berisi 3 komponen yaitu:

1. Indikator Kinerja Ekonomi

2. Indikator Kinerja Lingkungan

3. Indikator Kinerja Sosial, terdiri dari

empat sub-kategori, yaitu:

a) Indikator Ketenagakerjaan &

Kenyamanan Bekerja

b) Indikator Kinerja Hak Asasi

Manusia

c) Indikator Kinerja Masyarakat

d) Indikator Kinerja Tanggung

Jawab Produk

Adapun item-item yang digunakan

dalam pengungkapan sustainability

report adalah sebagai berikut:

berkaitan dengan perbaikan

lingkungan. Pada pertengahan tahun

1990-an ketika istilah environmental

accounting belum banyak dikenal hanya

beberapa perusahaan saja yang

menerapkannya, mula-mula dengan

mengungkapkan masalah lingkungan.

Hal ini dikarenakan berkaitan dengan

keterbukaan perusahaan untuk

mengungkapkan informasi lingkungan

sebagai dampak dari aktivitas industri

atau bisnis mereka. Kerusakan

lingkungan adalah dampak intern bila

perusahaan sangat bernafsu untuk

mengejar laba dan pemupukan modal

(Suartana, 2010).

Penerapan akuntansi lingkungan

itu terkait dengan kepedulian mereka

terhadap lingkungan itu sendiri, dan hal

tersebut bahwa triple bottom line adalah

suatu pengurustamaan pengelola dan

kepedulian perusahaan dewasa ini.

Triple bottom line telah menjadi isu

utama dan diwacanakan dalam berbagai

kesempatan dan diwujudkan dalam tiga

pilar ialah laba, alam dan manusia.

Bahwa dalam triple bottom line bukan

hanya sekedar mencari laba namun juga



52

memiliki perhatian terhadap manusia

dan alam yang ada disekitarnya. Serta

juga membuktikan bahwa teori

legitimasi didasari oleh kontrak sosial

yang terjadi antara perusahaan dengan

masyarakat dimana perusahaan

beroperasi dan menggunakan sumber

daya ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007

dalam Nugroho dan Purwanto, 2013).

Legitimasi organisasi dapat dilihat

sesuatu yang diberikan masyarakat

kepada perusahaan dan sesuatu yang

diinginkan atau dicari dari masyarakat.

Hal ini ditunjukkan dengan

pengungkapan triple bottom line yang

dilakukan oleh perusahaan sebagai

wujud legitimasi terhadap masyarakat.

Dan hal tersebut menguraikan dampak

organisasi perusahaan terhadap

ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah

satu model awal yang digunakan oleh

perusahaan dalam menyusun

sustainability report mereka adalah

dengan mengadopsi metode akuntansi

yang dinamakan triple bottom line

(Nugroho dan Purwanto, 2013). Secara

detail tiga pilar TBL yang diungkapkan

oleh Omimi dan Kingsley (2013) serta

Onyali dan Innocent (2014) adalah:

a. Planet (Lingkungan), Dalam pilar ini

perusahaan harus turut serta dalam

menjaga kelestarian lingkungan hidup

dan keberlanjutan keberagaman

hayati. Dengan berfokus pada

lingkungan dan keberlanjutan,

perusahaan memastikan bahwa

bahan yang mereka gunakan diproses

menggunakan metode dan teknik

yang baik. Hal tersebut mengacu pada

praktik-praktik lingkungan yang

berkelanjutan. Bahwa sebuah

perusahaan ada untuk memberikan

manfaat terhadap tatanan alam

sebanyak mungkin atau setidaknya

tidak merugikan dan meminimalkan

dampak terhadap lingkungan, antara

lain, hati-hati mengelola konsumsi

energi dan non-energi terbarukan dan

mengurangi limbah manufaktur serta

render limbah kurang beracun

sebelum membuangnya, dan dengan

cara yang aman dan legal. Seiring

berjalannya waktu kelestarian

lingkungan tentu saja lebih

menguntungkan untuk bisnis dalam

jangka panjang. Selain masyarakat

sekitar, jika perusahaan ingin tetap

eksis maka harus disertakan pula

laporan tanggung jawab terhadap

lingkungan. Lingkungan adalah

sesuatu yang terkait dengan seluruh

bidang kehidupan manusia. Namun

sayangnya, sebagian besar dari kita

masih kurang peduli dengan

lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan

karena tidak ada keuntungan

langsung yang timbul didalamnya.

Keuntungan merupakan inti dari

dunia bisnis dan itu merupakan suatu

hal yang wajar. Maka, kita banyak

melihat pelaku industri yang hanya

mementingkan bagaimana

menghasilkan keuntungan sebanyak-

banyaknya tanpa melakukan upaya

untuk melestarikan lingkungan.

Padahal dengan melestarikan

lingkungan, mereka justru akan

memperoleh keuntungan yang lebih,

terutama dari sisi kesehatan,

kenyamanan, disamping ketersediaan

sumber daya yang lebih terjamin

kelangsungannya. (Wibisono, 2007

dalam Aryani dan Amanah, 2014).

b. People (Masyarakat), di sini

perusahaan dituntut untuk memiliki

kepedulian terhadap manusia. Hal

tersebut berkaitan dengan praktik-

praktik bisnis yang adil dan



53

menguntungkan terhadap pekerja dan

masyarakat dan daerah di mana

sebuah perusahaan menjalankan

bisnisnya. Serta berkomitmen untuk

memperlakukan karyawan dengan

cara yang etis dan adil, dan

memberikan kompensasi yang adil.

Secara konkret, pada bagian ini

perusahaan akan membayar gaji yang

adil untuk para pekerjanya, akan

menjaga lingkungan kerja yang aman

dan jam kerja ditoleransi, perusahaan

dalam hal ini hadir untuk sosial

mereka. People merupakan suatu hal

yang nyata bahwa masyarakat sekitar

perusahaan merupakan salah satu

stakeholder penting bagi perusahaan,

karena dukungan mereka sangat

diperlukan bagi segala macam bentuk

aktivitas perusahaan mulai dari

keberadaan, kelangsungan hidup dan

perkembangan perusahaan. Maka dari

itu, perusahaan perlu berkomitmen



Selain itu juga perlu disadari bahwa

aktivitas operasi perusahaan

berpotensi memberikan dampak

kepada masyarakat sekitar.

Karenanya pula perusahaan perlu

untuk melakukan berbagai kegiatan

yang menyentuh kebutuhan

masyarakat. Intinya, apabila

perusahaan tetap ingin eksis

perusahaan harus menyertakan pula

laporan tanggung jawab yang bersifat

sosial. (Wibisono, 2007 dalam Aryani

dan Amanah, 2014).

c. Profit (Keuntungan), sebagai pilar

Triple Bottom Line merupakan

dampak ekonomi yang ditimbulkan

dari keberadaan perusahaan. Nilai

ekonomi yang ditimbulkan oleh

organisasi setelah dikurangi semua

biaya yang terjadi dalam aktivitas

perusahaan. Keuntungan sendiri pada

hakekatnya digunakan untuk

menjamin kelangsungan hidup

perusahaan. Untuk dapat

meningkatkan pencapaian

keuntungan dalam sebuah

perusahaan yaitu dengan cara

meningkatkan produktivitas,

melakukan kegiatan efisiensi biaya

dan yang paling penting perhatian

terhadap segala sesuatu yang

berhubungan dengan perusahaan,

baik itu lingkungan sosial maupun

lingkungan alam sebagai tempat

berdirinya perusahaan, dengan

demikian bahwa perusahaan akan

memiliki keunggulan kompetitif yang

dapat memberikan nilai tambah

semaksimal mungkin. Profit

merupakan unsur terpenting dan

menjadi tujuan utama dari sebuah

kegiatan usaha. Tidak aneh jika tujuan

utama dari keseluruhan perusahaan

adalah mengejar profit atau

mendongkrak harga saham

setinggitingginya, baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Profit sendiri merupakan pendapatan

yang dapat digunakan untuk

menjamin kelangsungan hidup

perusahaan. Sedangkan aktivitas yang

dapat dilakukan untuk mendongkrak

profit antara lain dengan

meningkatkan produktivitas dan

melakukan efisiensi biaya, sehingga

perusahaan mempunyai keunggulan

kompetitif dengan perusahaan lain

dan dapat memberikan nilai tambah

semaksimal mungkin (Wibisono, 2007

dalam Aryani dan Amanah, 2014).

Pemerintah telah membuat

regulasi berkaitan dengan masalah

lingkungan. Adapun regulasi tersebut



54

terdapat dalam undang-undang No. 40

tahun 2007 tentang perseroan terbatas

dan peraturan Bank Indonesia No.

7/2/PBI/2005 tentang penetapan

peringkat kualitas aktiva bagi bank

umum (Kusumaningtias, 2013). Selain

itu, pemerintah Indonesia melalui

Kementrian Negara Lingkungan Hidup

menetapkan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Program

Penilaian Peringkat kinerja lingkungan

perusahaan dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup, telah melakukan

pemeringkatan environmental

performance perusahaan melalui suatu

program yang dinamakan program for

pollution control, evaluation and rating

atau PROPER (Burhany, 2014).

2.5 Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah sarana upaya

kesehatan yang menyelengarakan

kegiatan pelayanan kesehatan/medis

yang bersifat preventif, kuratif, promotif,

dan rehabilitatif (Permenkes RI Nomor:

986/Per/XI/1992; Sutrisnowati, 2004).

Menurut WHO, Rumah Sakit adalah

institusi yang merupakan bagian integral

dari organisasi kesehatan dan organisasi

sosial, berfungsi menyediakan pelayanan

kesehatan yang lengkap, baik kuratif

maupun preventif bagi pasien, rawat

jalan dan rawat inap, kegiatan pelayanan

medis, serta perawatan. Institusi

pelayanan ini juga berfungsi sebagai

latihan personil dan riset kesehatan.

Kementrian Kesehatan Republik

Indonesia mendefinisikan Rumah Sakit

sektor publik sebagai Rumah Sakit yang

diselenggarakan oleh pemerintah dan

swasta non-profit, meliputi: Rumah Sakit

yang diselenggarakan oleh Kementrian

Kesehatan Pemda Provinsi, Pemda

Kabupaten, Pemda Kota, Kementrian

lain, TNI, POLRI, dan Swasta non-profit.

Pelayanan RS merupakan bagian yang

tidak terpisah dari sistem pelayanan

kesehatan pada umumnya (Aswar,

1998).

Jacobalis (1990) kualitas

pelayanan kesehatan Rumah Sakit dapat

diuraikan dari beberapa aspek,

diantaranya aspek klinis, efisiensi dan

efektivitas, keselamatan pasien,

kepuasan pasien yang menyangkut

kepuasan fisik, mental dan sosial pasien

terhadap lingkungan Rumah Sakit,

kebersihan, kenyamanan, kecepatan

pelayanan, keramahan, perhatian, biaya

yang diperlukan dan sebagainya.

2.6 Akuntansi Lingkungan dalam

Aktivitas Operasi Rumah Sakit

Akuntansi Lingkungan merupakan

salah satu bentuk kontribusi dan

tanggung jawab Rumah Sakit terhadap

sosial-lingkungan, Penerapannya sangat

perlu dilakukan mengingat dampak

ekstemalitas yang ditimbulkan dari

adanya kegiatan operasi Rumah Sakit

sangat besar. Dengan konsep ini, pihak

manajemen Rumah Sakit dapat

menetapkan biaya atau tarif layanan

yang lebih akurat untuk mengetahui

break event point yang sebenanya.

Meskipun sangat penting, konsep

akuntansi lingkungan ini belum banyak

dikenal di kalangan sektor publik.

Sedangkan bagi organisasi sektor publik

masih menjadi sesuatu yang baru.

Namun bukan berarti konsep ini tidak

dapat diterapkan untuk organisasi sektor

publik seperti Rumah Sakit. Faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap

penerapan akuntansi lingkungan dalam

aktivitas operasi Rumah Sakit adalah

sebagai berikut:

a. Faktor sosial-lingkungan



55

Penerapan akuntansi lingkungan di

Rumah Sakit dipengaruhi oleh adanya

rasa tanggung jawab sosial dan

lingkungan dari pihak Rumah Sakit. Rasa

tanggung jawab ini muncul karena pihak

Rumah Sakit menyadari akan

ekstemalitas dan dampak lingkungan

yang timbul dari pelaksanaan aktivitas

Rumah Sakit. Apalagi limbah yang

dihasilkan oleh Rumah Sakit merupakan

limbah yang berbahaya dan beracun.

b. Faktor nilai tambah

Rumah Sakit menerapkan

akuntansi lingkungan dengan tujuan

untuk meningkatkan kinerja keuangan

sehingga menciptakan nilai tambah bagi

Rumah Sakit. Nilai tambah tersebut

dapat diperoleh melalut image positif

yang diciptakan melalui penerapan

akuntansi lingkungan. Rumah Sakit yang

menerapkan akuntansi lingkungan dapat

memunculkan pelaksanaannya dalam

laporan keuangan yang dapat diakses

oleh semua pihak, dengan demikian,

masyarakat luas akan mengetahui bahwa

Rumah Sakit tersebut peduliakan

kelestarian lingkungan dan kepercayaan

masyarakat semakin meningkat karena

Rumah Sakit menerapkan akuntansi

lingkungan sebagai bentuk pertanggung-

jawaban dan transparansi kepada

masyarakat atas pencemaran dan limbah

yang dihasilkan oleh Rumah Sakit.

Hingga saat ini, belum banyak organisasi

swasta maupun publik yang menerapkan

akuntansi lingkungan sebagai bagian dari

usahanya karena manfaat dari

penerapan akuntansi lingkungan dirasa

tidak sebanding dengan biaya yang

dikeluarkan. Aktivitas CSR dianggap

tidak membertingkat pengembalian yang

sepadan sehingga manajer lebih suka

menginvestasikan dananya untuk hal

yang lebih pasti demi keberlanjutan

usahanya.

c. Faktor hukum

Aturan hukum yang mengatur

penerapan akuntansi lingkungan di

Rumah Sakit sektor publik di Indonesia

saat ini belum ada, namun penerapan

akuntansi lingkungan pada perusahaan

swasta diatur dalam PP No. 47 Tahun

2012 yang merupakan tindak lanjut dari

UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun

2007. Dalam undang-undang disebutkan

bahwa setiap perseroan mempunyai

tanggung jawab sosial dan lingkungan

yang menjalankan usahanya di bidang

yang berkaitan dengan sumber daya

alam (Lindrianasari, 2007). Rumah Sakit

juga menghasilkan berbagai macam

limbah, untuk itu perlu dibuat aturan

yang mengikat agar Rumah Sakit

menerapkan akuntansi lingkungan

karena kuantitas limbah yang dihasilkan

dari aktivitas operasi Rumah Sakit cukup

banyak. Peran regulasi sebaiknya

diperkuat dengan peraturan daerah.

Adanya peraturan daerahdapat

dimaksimalkan penerapan akuntansi

lingkungan karena pemerintah daerah

dapat mengontrol secara langsung

Rumah Sakit yang berada di wilayahnya

serta meningkatkan sosialisasi kepada

Rumah Sakit akan pentingnya penerapan

akuntansi lingkungan (Niar dan yeni,

2012).

d. Komitmen Para Pelaku Rumah Sakit

Penerapan konsep ini, peran

semua pihak Rumah Sakit sangat

diperlukan. Diperlukan komitmen yang

kuat dari semua pihak Rumah Sakit demi

suksesnya penerapan semangat

akuntansi lingkungan ini.



56

3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran

menurut Sekaran (2002) adalah

jaringan asosiasi yang disusun,

dijelaskan, dan dielaborasi, secara

logis antar variable yang dianggap

relevan pada situasi masalah dan

diidentifikasi melalui proses

wawancara, pengamatan dan

dokumentasi. Secara lengkap

kerangka fikir penelitian ini

disajikan sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Akuntansi Lingkungan

Legitimacy theory Stakeholder

theory

Triple Bottom Line

Profit People Planet

Penerapan Akuntansi Lingkungan pada RSUD H. M.




57

Kerangka pemikiran dalam

penelitian ini disusun dengan adanya

kesadaran masyarakat terhadap

permasalahan lingkungan yang

ditimbulkan oleh perusahaan, dari hal

tersebut akuntansi lingkungan yang

menilai biaya dan manfaat dari sebuah

kegiatan lingkungan untuk mengurangi

dampak kerusakan lingkungan dari

perusahaan. Triple bottom line juga

dijelaskan bahwa perusahaan tidak lagi

memandang terhadap satu aspek saja

dalam hal ini profit, namun perusahaan

sudah mengacu pada tiga aspek yaitu

profit, planet dan people.

Hal ini disebutkan bahwa

perusahaan harus memiliki kepedulian

terhadap manusia dan alam yang ada

disekitarnya dengan mengeluarkan biaya

dari sebuah kegiatan lingkungan

perusahaan. Oleh kerena, itu legitimasi

organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu

yang diberikan masyarakat kepada

perusahaan dan sesuatu yang diinginkan

atau dicari dari masyarakat, serta teori

stakeholder sebagai informasi tanggung

jawab sosial dan lingkungan untuk

mendapatkan dukungan dari para

pemangku kepentingan. Hal ini

ditunjukkan dengan triple bottom line

yang dilakukan oleh perusahaan sebagai

wujud legitimasi serta pengungkapan

informasi terhadap stakeholder, dengan

demikian masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya dapat ikut serta

dalam mewujudkan pembangunan

berkelanjutan yang dijabarkan dengan

perbaikan kualitas hidup yang sesuai

dengan daya dukung lingkungan, jika

lingkungan sudah lestari, masyarakat

berdaya maka profit atau keuntungan

akan didapatkan sebagai feedback dari

usaha yang telah dilakukan. Dari

penjelasan landasan teori dalam

pembahasan mengenai penerapan

akuntansi lingkungan kemudian

dikaitkan dengan penerapan akuntansi

lingkungan pada Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara yang didukung

dengan teori Triple Bottom Line.


3.1 Model Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan

adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Penggunaan metode kualitatif dengan

pendekatan deskriptif didasarkan atas

anggapan bahwa peneliti dapat

memaparkan dan menjawab pertanyaan

yang ada di rumusan masalah mengenai

penerapan akuntansi lingkungan

berdasarkan triple bottom line pada

RSUD H. M. Djafar Harun kabupaten

kolaka utara.

Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis data kualitatif, mengikuti konsep

yang diberikan Miles dan Huberman yaitu

suatu aktivitas yang meliputi reduksi

data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Berikut merupakan

penjelasan dari tahapan-tahapan

tersebut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses

pemilihan, pemfokusan,

penyederhanaan, abstraksi, dan

pentransformasian “data mentah” yang

terjadi dalam catatan-catatan lapangan

tertulis. Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya. Dalam hal ini,

ketika peneliti memperoleh data dari

lapangan dengan jumlah yang cukup

banyak. Maka perlu segera dilakukan

analisis data melalui reduksi data.



58

Adapun hasil dari mereduksi data,

peneliti telah memfokuskan pada bidang

penerapan akuntansi lingkungan pada

RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten

Kolaka Utara. Hal ini dilakukan peneliti

dengan mengamati serta meninjau

kembali hasil wawancara yang akan

dilakukan dengan pihak Rumah Sakit dan

orang-orang yang bersangkutan dengan

pelaksanaan penerapan akuntansi

lingkungan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya

peneliti mendisplaykan data yang berarti

mengorganisir data, menyusun data

dalam suatu pola hubungan sehingga

semakin mudah difahami. Dalam hal ini,

peneliti memfokuskan pada beberapa

penerapan akuntansi lingkungan pada


Kolaka Utara berdasarkan teori triple

bottom line yang di mana terdapat tiga

indikator di dalamnya yaitu planet,

people, dan profit. Dengan demikian, hasil

dari data display ini mampu

memudahkan peneliti dalam upaya

pemaparan dan penegasan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data

kualitatif menurut Miles dan Huberman

adalah penarikan kesimpulan. Dalam hal

ini, peneliti berusaha dan berharap

kesimpulan yang dicapai mampu

menjawab rumusan masalah yang telah

dirumuskan sejak awal yaitu yang

berkaitan dengan penerapan akuntansi

lingkungan pada RSUD H. M. Djafar

Harun Kabupaten Kolaka Utara.

3.2 Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan

data pada dasarnya, selain digunakan

untuk menyanggah balik apa yang

dituduhkan kepada penelitian kualitatif

yang mengatakan tidak ilmiah, juga

merupakan sebagai unsur yang tidak

terpisahkan dari tubuh pengetahuan

penelitian kualitatif. Keabsahan data

merupakan konsep penting yang

diperbaharui dari konsep kesahihan

(validitas) dan keandalan (realibilitas)

selain itu, keabsahan data adalah bahwa

setiap keadaan harus memenuhi:

mendemonstrasikan nilai yang benar,

menyediakan dasar agar hal itu dapat

diterapkan, memperbolehkan keputusan

luar yang dapat dibuat tentang akuntansi

lingkungan.

Teknik yang digunakan adalah

triangulasi yang artinya pemeriksaan

keabsahan data yang menggunakan

sesuatu yang lain diluar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagian

perbandingan terhadap data itu. Jadi

triangulasi merupakan cara terbaik

untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang

ada dalam konteks suatu studi sewaktu

mengumpulkan data tentang berbagai

kejadian dan hubungan dariberbagai

pandangan. Maksud dari triangulasi

disini adalah data wawancara diperiksa

dalam keabsahan data, kemudian

dibandingkan dengan hasil pengumpulan

data yang lain, seperti observasi dan

dokumentasi. Adapun langkah-langkah

yang ditempuh dalam tahap triangulasi

ini adalah:

1. Triangulasi sumber data adalah

menggali kebenaran informasi

tertentu melalui berbagai metode dan

sumber perolehan data. Peneliti

melakukan pengecekan tentang hasil

dari pengamatan wawancara, maupun

hasil data yang diperoleh dengan cara

lain (observasi dan dokumen).

Pengecekan dilakukan kepada pihak-

pihak yang terlibat dalam penerapan



59

akuntansi lingkungn pada RSUD H. M.

Djafar Harun Kolaka Utara.

2. Triangulasi Teori. Hasil akhir

penelitian kualitatif berupa sebuah

rumusan informasi. Informasi

tersebut selanjutnya dibandingkan

dengan persfektif teori yang relevan

untuk menghindari bias individual

peneliti atas temuan atau kesimpulan

yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi

teori dapat meningkatkan kedalaman

pemahaman asalkan peneliti mampu

menggali pengetahuan teoritik secara

mendalam atas hasil analisis data

yang telah diperoleh.


4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Pendekatan penelitian yang

digunakan dalam penelitian adalah

kualitatif deskriptif karena dalam

penelitian ini menghasilkan kesimpulan

berupa data yang menggambarkan

secara rinci, bukan data yang berupa

angka-angka. Hal ini karena pendekatan

kualitatif sebagai prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini akan menjelaskan

bahwa bagaimana penerapan akuntansi

lingkungan berdasarkan triple bottom

line pada RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara. Biaya-biaya

lingkungan (biaya dalam aktivitas

sanitasi) yang dikeluarkan oleh rumah

sakit secara umum yaitu Aktivitas

Limbah Cair, Aktivitas Limbah Padat, dan

Penyehatan Air Bersih. Pada triple

bottom line penelitian ini dikaji

berdasarkan Profit, People, dan Planet.

Berdasarkan visi dan misi rumah

sakit dalam mengelolah limbah, pada

penelitian ini dijelaskan juga Sanitasi

Lingkungan, Data Kualitatif Sehubungan

dengan Pengelolaan Limbah, Limbah

Rumah Sakit, dan Penanganan Limbah.

Dengan demikian, RSUD H. M. Djafar

Harun Kabupaten Kolaka Utara akan

senantiasa berupaya melaksanakan

fungsinya semaksimal mungkin dengan

terus berusaha mengadakan perbaikan

dan peningkatan sarana dan prasarana

serta kinerja petugasnya. Berdasarkan

penjelasan tersebut, berikut adalah

informan yang di wawancarai pada

penelitian ini:

Tabel 1 Data Informan

No Nama Jabatan

1 RM Bagian Keuangan

2 AS Bagian Pengawasan dan Pengendalian

3 TM, AM. KL Bagian Penunjang dan Pelayanan

4 NB, SKM Koordinator Cleaning Service

5 Ibu KS Warga Desa Tojabi (Masyarakat)

6 Ibu NR Warga Desa Tojabi (Masyarakat)

7 Ibu SN Warga Desa Tojabi (Masyarakat)

8 Ibu LN Warga Desa Tojabi (Masyarakat)



60

4.2 Penerapan Akuntansi Lingkungan

a. Deskripsi Elemen


Kolaka Utara sudah berupaya dalam

memperbaiki kualitas lingkungan secara

berkelanjutan. Bentuk kepedulian rumah

sakit terhadap lingkungan direalisasikan

dengan cara menjaga kebersihan dan

kesehatan lingkungan rumah sakit,

melakukan pengelolaan limbah baik

limbah medis maupun limbah non medis

sebelum dilakukan pembuangan, serta

selalu berusaha untuk mematuhi

peraturan dan perundangan lingkungan

sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan

RI dan mengembangkan, mengkaji, dan

memelihara kebijakan lingkungan. Hal

ini sesuai dengan penyampaian Ibu NB,

selaku bagian koordinasi cleaning service,

bahwa:

“Hal utama dilakukannya pengujian

ini adalah untuk mencegah penularan

penyakit. Jangan sampai pasien yang

datang karena sakit flu pulang menderita

sakit diare, karena itu berarti terjadi

suatu kesalahan di dalam rumah sakit.”


Kolaka Utara sudah memiliki IPAL

(Instalasi Pengelolaan Air Limbah), yang

fungsinya mengolah limbah cair supaya

tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar.

IPAL yang dimiliki rumah sakit adalah

IPAL yang dalam pengoperasiannya

menggunakan pemanfaatan lumpur aktif

(activated sludge), yang merupakan salah

satu upaya penanganan limbah cair

dengan cara biologis. Rumah sakit telah

mengadakan peningkatan kualitas, yaitu

dengan merombak dan memperluas

IPAL, yang tujuannya adalah untuk

menaikkan nilai kegunaan IPAL agar

beroperasi lebih maksimal dengan daya

tamping limbah cair yang lebih besar.

Biaya yang dikeluarkan untuk

pembangunan IPAL ini adalah sebesar ±

Rp 350.000.000,00. Luas bangunan IPAL

yang terdapat di RSUD H. M. Djafar

Harun Kabupaten Kolaka Utara saat ini

adalah 8 x 15 meter dengan kedalaman 4

meter, yang lokasinya berada di

basement gedung rumah sakit. Pemilihan

lokasi basement dilakukan karena luas

bangunan rumah sakit tidak

memungkinkan serta sebagai bentuk

pemanfaatan ruang. Aktivitas dari IPAL

kemudian dipantau melalui lubang got.


Kolaka Utara memiliki dua pegawai IPAL,

yang merupakan pegawai sanitasi juga

sekaligus memantau aktivitas limbah

lainnya.

Pengelolaan limbah padat (dalam

hal ini pembuangan dan pembakaran

limbah padat) pihak rumah sakit

bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk

penanganan terhadap limbah padat B3

medis dan B3 non medis. Dalam

pembakaran limbah padat B3 ini rumah

sakit mengeluarkan biaya sekitar Rp

10.000/kg. Untuk biaya yang dikeluarkan

oleh rumah sakit untuk transportasi

pengangkutan dan pembakaran limbah

padat B3 medis dan B3 non medis,

rumah sakit mengeluarkan biaya sekitar

Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000 per

bulan. Kemudian untuk penanganan

limbah domestik, rumah sakit juga

melakukan kerjasama dengan warga

sekitar. Biaya yang dikeluarkan rumah

sakit untuk limbah domestik ini adalah

Rp 150.000 per bulan.

Biaya lingkungan yang terdapat di


Kolaka Utara terkait pada biaya yang

dikeluarkan dalam aktivitas sanitasi

rumah sakit sekaligus yang termasuk

didalamnya yaitu pengelolaan limbah.



61

Biaya terbesar yang dikeluarkan lebih

kepada pengelolaan limbah baik itu

limbah cair maupun limbah padat. Untuk

limbah cair dilakukan melalui investasi

jangka panjang mesin IPAL. Sedangkan

untuk limbah padat pihak rumah sakit

melakukan kerjasama dengan pihak

ketiga sebagaimana yang sudah

dijelaskan.

Biaya-biaya lingkungan (biaya

dalam aktivitas sanitasi) yang

dikeluarkan oleh rumah sakit kemudian

secara umum dikelompokkan dan

disajikan oleh peneliti dalam perincian

sebagai berikut:

1) Aktivitas Limbah Cair :

a) Biaya Gaji Pengelola

b) Lingkungan dan IPAL

c) Biaya Pemeliharaan IPAL

d) Biaya Pengujian Limbah

e) Biaya Sedot WC

f) Biaya Semprot Saluran

2) Aktivitas Limbah Padat :

a) Biaya Transportasi Sampah Medis

b) Biaya Transportasi Sampah Non

Medis

c) Biaya Bakar Sampah Medis

d) Biaya Retribusi Sampah

(Domestik)

e) Biaya Kebersihan Lingkungan

3) Penyehatan Air Bersih yaitu

menggunakan Biaya Uji Air Bersih

Pengendalian Vektor & Binatang

Pengganggu dengan menggunakan

Biaya Pembasmian Serangga dan

Binatang Pengganggu

Penjelasan dari biaya-biaya

tersebut dapat dijelaskan yaitu sebagai

berikut:

1) Biaya Gaji Pengelola Lingkungan dan

IPAL merupakan biaya gaji yang

dikeluarkan untuk pegawai pengelola

lingkungan yang sekaligus sebagai

pengelola IPAL.

2) Biaya Pemeliharaan IPAL merupakan

biaya yang dikeluarkan untuk

pemeliharaan IPAL seperti biaya

pergantian spoll blower, biaya servis

mesin, dan lain-lain.

3) Biaya Pengujian Limbah merupakan

biaya yang dikeluarkan untuk menguji

kadar zat yang terkandung dalam

hasil pengolahan limbah. Biaya

Pengujian Limbah dalam RSUD H. M.


terbagi menjadi Biaya Uji Limbah Cair

(lumpur dan lemak) dan Biaya Uji

Lab. Mikroba.

4) Biaya Sedot WC merupakan biaya

yang dikeluarkan untuk menyedot

apabila terjadi penumpukan lumpur

dan minyak lemak secara berlebih

(atau terjadinya pulk pada lumpur

dan minyak lemak).

5) Biaya Semprot Saluran adalah biaya

yang dikeluarkan untuk menyemprot

saluran dalam IPAL yang tersumbat.

6) Biaya Transportasi Sampah Medis dan

Non medis, Biaya Bakar Sampah

Medis, serta Biaya Retribusi Sampah

(Domestik) merupakan biaya yang

dikeluarkan untuk penanganan

sampah padat. Biaya ini berhubungan

dengan pihak ketiga.

7) Biaya Kebersihan Lingkungan yang

ada di rumah sakit lebih berkaitan

dengan kebersihan lingkungan rumah

sakit, contohnya adalah biaya gaji

untuk cleanning service.

8) Biaya Uji Air Bersih dilakukan untuk

mengetahui kadar yang terkandung

dalam air bersih di rumah sakit dan

memastikan bahwa air aman untuk

digunnakan.

9) Biaya Pembasmian Serangga dan

Binatang Pengganggu, contohnya



62

seperti biaya obat nyamuk dan biaya

racun tikus.

RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara dalam

memenuhi persyaratan kesehatan

lingkungan mengadakan unit kerja yang

khusus mengelola lingkungan yaitu Unit

Sanitasi Lingkungan. Unit Sanitasi

Lingkungan ini secara struktur

organisasi berada dibawah pengawasan

dari Sub Bagian Rumah Tangga. Kegiatan

yang dilakukan oleh Sanitasi Lingkungan

ini antara lain sebagai berikut:

1) Membuat dan menyusun program

kerja pelayanan sanitasi.

2) Membuat Standar Prosedur

Operasional (SPO) kegiatan sanitasi

3) Penyehatan air bersih

4) Pengelolaan Limbah Cair

5) Pengelolaan Limbah Padat Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3)

6) Pengelolaan Sampah Non Medis

(Domestik)

7) Pengendalian Vektor dan Binatang

Pengganggu

8) Pengawasan Kebersihan Lingkungan

Rumah Sakit

9) Pemeriksaan Angka Kuman Ruangan

10) Pemeriksaan Lingkungan Fisik

Ruangan

11) Sterilisasi Ruangan dan Alat Medis

12) Pengawasan Penyehatan Makanan

dan Minuman

13) Penyehatan Linen

14) Membuat Laporan Keuangan

Sanitasi

15) Membuat Laporan UKL UPL

4.3 Implementasi Akuntansi

Lingkungan Berdasarkan Teori

Triple Bottom Line

Rumah Sakit Rumah RSUD H. M.


menyadari dan meyakini bahwa

ekonomi, sosial dan lingkungan

merupakan bagian penting dari

pembangunan berkelanjutan Rumah

Sakit. Hal ini sesuai dengan teori Triple

Bottom Line yang tidak hanya

memperhatikan keuntungan Rumah

Sakit saja tapi memperhatikan

masyarakat dan lingkungan yang ada

disekitar Rumah Sakit.

Penjelasan tersebut sesuai dengan

Istilah teori Triple Bottom Line di

populerkan pertama kali oleh John

Elkington (1997) di dalam bukunya

“Cannibals With forks, The Triple Bottom

Line of Twentieth Century Business”

memberi pandangan Rumah Sakit yang

ingin berkelanjutan haruslah

memperhatikan “3P”. Selain mengejar

keuntungan (profit), Rumah Sakit juga

mesti memperhatikan dan terlibat pada

pemenuhan kesejahteraan masyarakat

(people) dan turut berkontribusi dalam

menjaga kelestarian lingkungan (planet)

(Armin, 2011: 15).

Teori ini menjadi salah satu latar

belakang berdirinya RSUD H. M. Djafar

Harun Kabupaten Kolaka Utara yang

diungkapkan dalam laporan pengelolaan

dan pemantauan RSUD H. M. Djafar

Harun Kabupaten Kolaka Utara.

Pembangunan berkelanjutan RSUD H. M.


tidak hanya dituntut untuk

memperhatikan keuntungan ekonomi

semata, namun juga memperhatikan

aspek lainnya yakni aspek sosial dan

aspek ekologi (laporan pengelolaan dan

pemantauan RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara tahun 2013 h.4).

Menurut Nurfajriyah (2010:39)

bahwa keseimbangan triple bottom line

merupakan suatu upaya yang sungguh-

sungguh untuk bersinergi dengan tujuan

pembangunan berkelanjutan yang secara



63

konsisten mendorong keseimbangan

ekonomi, sosial dan lingkungan.

Idealnya, tentu saja Rumah Sakit

melakukan seluruh kegiatan triple

bottom line bagi para stakeholdernya.

Namun, hal yang terpenting sebenarnya

Rumah Sakit melakukan CSR dengan

menekankan pada lingkungan dan

penbangunan keberlanjutan (sustainable

development).

Penelitian ini berfokus pada

indikator Triple Bottom Line khusus

aspek lingkungan. Namun, karena aspek

lingkungan, ekonomi, sosial tidak bisa

dipisahkan sebagaimana dikemukan oleh

John Elkington dalamLako (2011: 65)

bahwa agar bisnis Rumah Sakit bisa

tumbuh secara berkelanjutan hanya ada

satu pilihan, yaitu menyeleraskan

pencapaian kinerja laba (profit) dengan

kinerja sosial (people) dan kinerja

lingkungan (planet) secara

berkesinambungan, maka penulis

menguraikan implementasi aspek-aspek

sebagai berikut:

1) Lingkungan (Planet)

Pada Implementasi Akuntansi

Lingkungan Berdasarkan Teori Triple

Bottom Line berdasarkan aspek

lingkungan, RSUD H. M. Djafar Harun


melakukan pengukuran menggunakan

satuan moneter sebesar biaya yang

dikeluarkan. Sesuai dengan yang

diungkapkan oleh ibu RM, selaku bagian

keuangan:

“Biaya dalam sanitasi lingkungan

termasuk biaya limbah diukur

menggunakan rupiah. Jumlahnya yaitu

sesuai dengan yang telah dikeluarkan,

berdasarkan rincian harga dan

kesepakatan yang ada”

Sampai saat ini pengukuran terkait

dengan biaya lingkungan belum

ditetapkan standar pengukurannya.

Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian

Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf

100 telah menentukan dasar pengukuran

yang dapat digunakan, dasar pengukuran

itu terbagi menjadi 4 (empat)

pengukuran. Berikut ini disajikan

perbandingan pengukuran RSUD H. M.


dengan pengukuran yang telah

ditetapkan Kerangka Dasar Penyusunan

Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)

paragraf 100 yaitu sebagai berikut:

a) Biaya Historis: Aktiva dicatat sebesar

pengeluaran kas (atau setara kas)

yang dibayar atau sebesar nilai wajar

dari imbalan (consideration) yang

diberikan untuk memperoleh aktiva

tersebut pada saat perolehan.

b) Biaya Kini: Aktiva dinilai dalam

jumlah kas (atau setara kas) yang

seharusnya dibayar bila aktiva yang

sama atau setara aktiva diperoleh

sekarang.

c) Nilai Realisasi atau Penyelesaian:

Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas

(atau setara kas) yang dapat

diperoleh sekarang dengan menjual

aktiva dalam pelepasan normal

(orderly disposal).

d) Nilai Sekarang: Aktiva dinyatakan

sebesar arus kas masuk bersih di

masa depan yang didiskontokan ke

nilai sekarang dari pos yang

diharapkan dapat memberikan hasil

dalam pelaksanaan usaha normal.

Berdasarkan pernyataan tersebut,

dapat diketahui bahwa pengukuran yang

dilakukan oleh RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara telah memenuhi

unsur pengukuran pada KDPPLK



64

paragraf.100, yaitu pengukuran dengan

menggunakan biaya historis.

Berdasarkan penjelasan tersebut,

menurut renja 2019, adapun program

prioritas RSUD H.M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara yaitu dengan

melakukan Program pengadaan

peralatan/bahan medis dan non medis

melalui pembelian, penyewaan, dan

konsinyasi sesuai dengan alur yang

benar, Pemilihan Pemasok barang non-

medis yang benar, dan Proses

pemeliharaan dan perbaikan pasca

proses pengadaan.

Pada proses pemeliharaan barang

medis maupun non medis, RSUD H. M.


melakukan uji labolatorium pengujian

dan kalibrasi, serta melakukan Uji

Mikrobiologi untuk mengetahui kadar

mikroba dalam limbah cair yang telah

diproses melalui IPAL. Hasil dari

pengujian tersebut adalah kadar baku

mutu limbah cair selalu dibawah batas

maksimum yang diperbolehkan sesuai

dengan standar baku mutu limbah cair,

yang artinya bahwa baku mutu limbah

cair dalam keadaan baik. Salah satu

laporan hasil uji terhadap limbah cair

yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Laporan Hasil Uji

No Parameter Satuan Hasil Kadar Paling Banyak

(mg/L)

1 Suhu °C 26,7 30

2 Zat padat tersuspensi mg/L 10 30

3 TDS mg/L 685 2000

4 BOD5 mg/L 12,11 30

5 COD mg/L 51,36 80

6 Amonia Bebas mg/L 0,030 1

7 Deterjen (MBAS) mg/L 0,276 5

8 Fenol mg/L 0,017 0,5

9 Ph mg/L 7,22 6-9

Sumber: RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara

Pengujian dilakukan selama

sebulan sekali. Pengujian ini dilakukan

bertujuan untuk mengetahui kadar zat

yang terkandung dalam limbah cair

sehingga dapat dipastikan aman bagi

lingkungan. Selain itu tujuan utama dari

pengujian ini adalah untuk mencegah

penularan penyakit di dalam rumah

sakit.


pada implementasi lingkungan, RSUD H.

M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara

telah menggunakan pengukuran aturan


Laporan Keuangan (KDPPLK), program

renja 2019 yang fokus terhadap

lingkungan, dan pelaksanaan yang

menggunakan uji laboratorium terhadap

barang medis dan non medis, maka dapat

disimpulkan RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara telah

melakukan implementasi akuntansi


line berdasarakan aspek lingkungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan

pendapat Syuhada (2012:27) yang

mengatakan Planet atau Lingkungan

adalah sesuatu yang terkait dengan



65

seluruh bidang dalam kehidupan

manusia. Hubungan Rumah Sakit dengan

lingkungan adalah hubungan sebab

akibat, dimana jika Rumah Sakit

merawat lingkungan maka lingkungan

akan memberikan manfaat kepada

Rumah Sakit. Sudah kewajiban Rumah

Sakit untuk peduli terhadap lingkungan

hidup dan berkelanjutan keragaman

hayati. Misalnya, penghijauan lingkungan

hidup, perbaikan pemukiman, serta

pengembangan pariwisata (ekoturisme).

2) Masyarakat (People)

People atau masyarakat

merupakan stakeholders yang sangat

penting bagi Rumah Sakit, karena

dukungan masyarakat sangat diperlukan

bagi keberadaan, kelangsungan hidup,

dan perkembangan Rumah Sakit. Maka

dari itu Rumah Sakit perlu berkomitmen



Berdasarkan laporan pelaksanaan

corporate social responsibility RSUD H. M.

Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara,

telah melakukan berbagai kegiatan yang

dapat menyentuh kebutuhan masyarakat

yakni memberikan bantuan sarana

ibadah dan bantuan kesehatan. Hal ini

sejalan dengan apa yang diungkapkan

oleh Pian Angling (2010: 34) bahwa

operasi Rumah Sakit berpotensi

memberi dampak kepada masyarakat.

Oleh karena itu Rumah Sakit perlu untuk

melakukan berbagai kegiatan yang dapat

menyentuh kebutuhan masyarakat.

Selama tahun 2020, RSUD H. M.


telah menerima bantuan diantaranya

adalah bantuan 60 alat pelindung diri

(APD) dari PT Andromeda Mineral

Persada (PT AMP) dan PT Ekasa Yad

Resources (PT EYR).

Uraian tersebut diperkuat oleh

informan yang diwawancara oleh

peneliti. Peneliti melakukan wawancara

mengenai bantuan-bantuan dari Rumah

Sakit - Rumah Sakit, kepada Bapak TM

bagian penunjang dan pelayanan

kesehatan, dimana informan mengatakan

sebagai berikut:

“Alhamdulillah untuk bantuan APD

dari pemerintah, lembaga sosial dan dari

pihak swasta saat ini stoknya sudah

cukup. Untuk anggaran sendiri kami

tersedia, hanya saja saat ini APD langka

dan mobilisasi barangnya ke sini yang

susah”.

Dikatakan, meski APD stoknya

cukup, namun pihaknya tetap harus

waspada untuk menyediakan APD.

Percepatan Penanganan Covid-19 Kolut

ini juga meminta kepada masyarakat

harus lebih sadar pentingnya pengunaan

masker dan menjaga kebersihan

lingkungan, serta lebih sering mencuci

tangan dengan sabun untuk memotong

mata rantai virus mematikan tersebut.

Pada renja 2019 disebutkan salah

satu kegiatan rumah sakit adalah

program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat dalam

mewujudkan RSUD H. M. Djafar Harun

sebagai rumah sakit mitra keluarga

dengan melakukan proses

memberdayakan Pasien, keluarga Pasien,

sumber daya manusia Rumah Sakit,

pengunjung Rumah Sakit, dan

masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk

berperan serta aktif dalam proses

asuhan untuk mendukung perubahan

perilaku dan lingkungan serta menjaga

dan meningkatkan kesehatan menuju

pencapaian derajat kesehatan yang

optimal.



66


program promosi ini juga berdampak

besar bagi masyarakat sekitar rumah

sakit yaitu selah satunya adalah Ibu KS

selaku masyarakat disekitar rumah sakit

yang mengungkapkan bahwa:

“hmm… kalau saya pribadi pernah

merasakan de bantuan dari rumah sakit…

seperti misalnya pernah diadakan

perkumpulan seminar... bagus caranya

menjelaskan... banyak kutau dari situ”


Ibu KS telah mengikuti beberapa seminar

yang diadakan RSUD H. M. Djafar Harun.

Dari penjelasan tersebut, peneliti

mengetahui bahwa seminar tersebut

diadakan di depan kantor kepala desa.

Namun masih ada beberapa masyarakat

yang tidak sempat hadir dalam seminar

tersebut. Hal ini dijelaskan oleh salah

satu warga yaitu Ibu SN yang

mengungkapkan bahwa:

“Kalau saya pribadi belum pernah

merasakan bantuan… mungkin ada yang

pernah merasakan de… kah saya sibuk ka

biasa…”


Ibu SN menjelaskan tidak sempat hadir

dikarenakan kesibukkannya maka dapat

disimpulkan seminar yang dilakukan

RSUD H. M. Djafar Harun telah diketahui

sebelumnya oleh masyarakat.

Pada aspek masyarakat ini, RSUD

H. M. Djafar Harun selalu berusaha

menyediakan APD kepada masyarakat

sekitar dengan selalu memperhatikan

stok yang tersedia dan menghimpun

bantuan dari komunitas daerah serta

seminar yang dilakukan oleh RSUD H. M.

Djafar Harun membahas mengenai

perubahan perilaku yang seharusnya

dilakukan pada saat pandemi serta

menjaga dan meningkatkan kesehatan

agar dapat mencapai derajat kesehatan

yang optimal. Hal ini dilakukan untuk

memberikan pengetahuan kepada

masyarakat agar dapat menjaga diri

apabila kondisi pandemi semakin

memburuk. Berdasarkan penjelasan

tersebut, RSUD H. M. Djafar Harun telah


lingkungan berdasarkan triplr bottom

line berdasarkan aspek masyarakat.

Hasil penelitian tersebut, sejalan

dengan teori menurut Wibisono, (2007)

dalam Aryani dan Amanah, (2014)






masyarakat dan daerah di mana sebuah

perusahaan menjalankan bisnisnya.

3) Ekonomi (profit)

Ekonomi menjadi tujuan utama

dan terpenting dalam setiap kegiatan

usaha. Aktivitas yang dapat ditempuh

untuk mendongkrak profit antara lain

dengan meningkatkan produktivitas dan

melakukan efiisensi biaya. Peningkatan

produktivitas bisa diperoleh dengan

memperbaiki manajemen kerja mulai

penyederhanaan proses, mengurangi

aktivitas yang tidak efisien, menghemat

waktu proses dan pelayanan. Sedangkan

efisiensi biaya dapat tercapai jika Rumah

Sakit menggunakan material sehemat

mungkin dan memangkas biaya serendah

mungkin.

Kontribusi Rumah Sakit dalam

bidang ekonomi juga dapat ditunjukkan

dengan peningkatan kesejehateraan

terhadap masyarakat sekitar Rumah

Sakit sebagaimana dikemukakan oleh

Dwi Kartini (2009: 46) bahwa

kesejahteraan untuk pihak internal harus



67

dibarengi dengan kesejateraan untuk

pihak eksternal (dalam hal ini

masyarakat). Hal ini pun disadari oleh


Kolaka Utara dengan berkontribusi

terhadap masyarakat dengan jalan

menumbuhkembangkan pelayanan

kesehatan di masyarakat sekitar.


Kabupaten Kolaka Utara membawa

dampak yang sangat positif di bidang

ekonomi, dalam hal ini menyerap tenaga

kerja yang cukup banyak, sehingga dapat

mengurangi pengangguaran yang hingga

saat ini merupakan masalah nasional

yang belum terpecahkan, meningkatkan

nilai ekonomi tanah di lokasi tersebut,

menumbuh kembangkan usaha-usaha di

masyarakat sekitar. (Laporan

Pengelolaan dan Pemantauan RSUD H. M.


hal. 4)

Melihat dari pernyataan tersebut

dapat disimpulkan bahwa bukan hanya

Rumah Sakit yang mendapatkan

keuntungan tetapi masyarakat yang ada

di sekitar kawasan mendapatkan

keuntungan pula karena bisa bekerja

dalam Rumah Sakit - Rumah Sakit

kawasan tersebut. Hal tersebut sejalan

dengan yang diungkapkan Ibu RM bagian

keuangan, dari hasil wawancara sebagai

berikut:

“Ya kalau menurut saya sih sudah

menguntungkan karena dengan adanya

kawasan ini, mereka yang tidak punya

pekerjaan ya.....sudah punya”

Pernyataan tersebut sangat terkait

dengan salah satu teori yang mendasari

sebuah Rumah Sakit melakukan CSR

yaitu, teori legitimasi. Pernyataan

tersebut sejalan dengan apa yang

diungkapkan Deegan et. al. yang

menyatakan kontrak sosial yang

berkaitan dengan license to operate,

digunakan untuk menjelaskan tentang

anggapan dari masyarakat mengenai

bagaimana seharusnya sebuah Rumah

Sakit beroperasi. Khususnya bila

mengenai terancamnya hidup sebuah

Rumah Sakit akibat masyarakat

menganggap bahwa Rumah Sakit telah

melanggar kontrak sosial. Kesimpulan

yang dapat ditarik ialah Rumah Sakit -

Rumah Sakit di kawasan tersebut dalam

melaksanakan CSR juga memberikan

perhatian kepada seluruh pihak yang

berkepentingan artinya Rumah Sakit-

Rumah Sakit di kawasan tersebut peduli

kepada semua pihak yang

berkepentingan untuk tetap menjamin

terjaganya investasi sosial guna

mendapatkan license to operate dari

semua orang yang berkepentingan.


ditegaskan juga oleh Ibu AS selaku

bagian pengawasan dan pengendalian

yang mengungkapkan bahwa:

“eee.... selalu ji itu de dijaga... soal

sarana dan prasarana apalagi... seperti

masing – masing klinik yang kita punya

disini toh... itu selalu diawasi pelayanan

kualitasnya... kami juga disini ada uji

kompetensi bagi petugas kesehatan, jadi

pastilah semua petugas kesehatan di

rumah sakit ini sudah teruji dalam

memberikan pelayanan... kah hal itu mi

yang buat masyarakat percaya sama ini

rumah sakit toh...”

Berdasarkan pernyataan tersebut,

penjelasan yang diberikan oleh Ibu AS

telah sesuai dengan program renja 2019


Kolaka Utara sebagai berikut:

a) Program peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit. Merupakan



68

suatu cara menjaga sarana yaitu

Klinik Penyakit Dalam, Klinik Anak,

Klinik Bedah, dan Klinik Kebidanan

dan Penyakit Kandungan. Serta

prasarana yang dijaga yaitu ruang

ibadah, toilet, tempat parkir, tempat

sampah, serta fasilitas komunikasi

dan informasi

b) Program pengembangan SDM tenaga

medis, paramedic, penunjang medis

dan manajemen rumah sakit yaitu

dengan melakukan pembinaan dan

pengawasan mutu tenaga kesehatan

dilakukan melalui peningkatan

komitmen dan koordinasi semua

pemangku kepentingan dalam

pengembangan tenaga kesehatan

serta legislasi yang meliputi antara

lain sertifikasi melalui uji kompetensi,

registrasi, perizinan (licensing), dan

hak-hak tenaga kesehatan.

Berdasarkan program tersebut

yaitu dengan mejaga sarana dan

prasarana serta menekan pengangguran

dan memberikan pengalaman kepada

tenaga kesahatan dapat membuat kinerja

rumah sakit meningkat sehingga dapat

meningkatkan profit pada rumah sakit,

maka dapat dikatakan RSUD H. M. Djafar

Harun Kabupaten Kolaka Utara telah



line berdasarkan aspek ekonomi.

Hasil penelitian tersebut, telah

sesuai dengan teori menurut Wibisono,

(2007) dalam Aryani dan Amanah,

(2014) yang mengatakan bahwa untuk

dapat meningkatkan pencapaian

keuntungan dalam sebuah perusahaan

yaitu dengan cara meningkatkan

produktivitas.

4.4 Limbah Rumah Sakit

Limbah rumah sakit adalah semua

limbah yang dihasilkan dari kegiatan

Rumah Sakit dalam bentuk padat, cair,

pasta (gel) maupun gas yang dapat

mengandung mikroorganisme pathogen

bersifat infeksius, bahan kimia beracun,

dan sebagian bersifat radioaktif. (Depkes,

2006) Limbah yang dihasilkan RSUD H.

M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara

meliputi:

a. Limbah Padat

Limbah padat rumah sakit adalah

semua limbah rumah sakit yang

berbentuk padat akibat kegiatan rumah

sakit yang terdiri dari limbah medis dan

non medis. (Keputusan MenKes R.I.

No.1204 / MENKES / SK / X / 2004)

Limbah padat yang dihasilkan oleh

rumah sakit terdiri atas limbah padat B3

(Bahan Berbahaya dan Beracun), yang

terbagi lagi menjadi limbah medis dan

non medis, dan limbah domestik.

1) Limbah Medis, terdiri dari :

a) Limbah infeksius dan limbah

patologi. Penyimpanan pada

tempat sampah berplastik kuning.

b) Limbah farmasi (obat kadaluarsa).

Penyimpanan pada tempat sampah

berplastik coklat.

c) Limbah sitotoksis adalalah limbah

yang berasal dari sisa obat

pekayanan kemoterapi.

Penyimpanan pada tempat sampah

berplastik ungu.

d) Limbah medis padat tajam. Seperti

pecahan gelas, jarum suntik, pipet

dan alat medis lainnya.

Penyimpanan pada safety box/

container.

e) Limbah radioaktif adalah limbah

berasal dari penggunaan medis

ataupun riset di labolatorium yang

berkaitan dengan zat-zat



69

radioaktif. Penyimpanan pada

tempat sampah berplastik merah.

f) Limbah Non Medis. Limbah padat

non medis yang dihasilkan rumah

sakit meliputi aki, oli, dan lampu.

2) Limbah Domestik. Limbah domestik

yang dihasilkan rumah sakit berupa

sampah-sampah organik dan

anorganik, seperti sisa-sisa makanan,

plastik, kertas, dan lain-lain.

a) Limbah Cair. Limbah cair Rumah

Sakit adalah semua air buangan

termasuk tinja yang berasal dari

kegiatan RS, yang kemungkinan

mengandung mikroorganisme

bahan beracun, dan radio aktif

serta darah yang berbahaya bagi

kesehatan. (Depkes RI, 2006)

Limbah cair yang dihasilkan rumah

sakit meliputi seluruh buangan cair

yang berasal dari hasil proses

seluruh kegiatan rumah sakit, yang

sebagian besar meliputi limbah

cair domestik, yakni buangan

kamar dari rumah sakit.

4.5 Penanganan Limbah

a. Limbah Padat

Penangangan limbah padat yang

dilakukan rumah sakit sudah mengikuti

dan sesuai dengan prosedur Kemenkes

RI No.1204/MENKES/SK/X/2004.

Adapun penangan limbah padat yang

dilakukan oleh rumah sakit adalah

sebagai berikut:

1) Pengumpulan

a) Pemilahan limbah harus dilakukan

mulai dari sumber yang

menghasilkan limbah.

b) Limbah harus dipisahkan sesuai

dengan jenisnya (medis, non

medis, dan domestik). Untuk

limbah B3 medis dipisahkan

dengan menggunakan plastik

warna sesuai jenis limbah tersebut.

c) Pengumpulan limbah B3 medis

dari setiap ruangan penghasil

limbah menggunakan troli khusus

yang tertutup.

2) Penimbangan. Setelah limbah padat

selesai dikumpulkan sesuai dengan

jenisnya, kemudian dilakukan

penimbangan dan pencatatan

sebelum limbah padat tersebut

disimpan.

3) Penyimpanan

a) Limbah B3 medis, B3 non medis,

dan domestik disimpan ditempat

terpisah.

b) Penyimpanan limbah B3 medis

harus sesuai iklim tropis yaitu

pada musim hujan paling lama 48

jam dan musim kemarau paling

lama 24 jam.

4) Pembakaran. RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara memiliki

incinerator namun terjadi kerusakan.

Sehingga dalam pembakaran limbah

padat pihak rumah sakit

berkerjasama dengan pihak ketiga,

yaitu untuk pengangkutan dan

pembakaran limbah padat B3 medis

dan B3 non medis, sementara untuk

limbah padat domestik dilakukan

kerjasama dengan warga sekitar.

b. Limbah Cair

Pengolahan limbah cair dilakukan

dengan menggunakan IPAL (Instalasi

Pengolahan Air Limbah) yang dalam hal

ini RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten

Kolaka Utara menggunakan pemanfaatan

lumpur aktif (activated sludge). Lumpur

aktif (activated sludge) adalah proses

pertumbuhan mikroba tersuspensi.

Proses ini pada dasarnya merupakan

pengolahan aerobik yang mengoksidasi

material organik menjadi CO2 dah H2O,



70

NH4 dan sel biomassa baru. Proses ini

menggunakan udara yang disalurkan

melalui pompa blower (diffused) atau

melalui aerasi mekanik. Sel mikroba

membentuk flok yang akan mengendap

di tangki penjernihan. Proses pengolahan

limbah cair dengan menggunakan

lumpur aktif (activated sludge) dapat

dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 2

Sistem Pengolahan Air Limbah dengan Proses Lumpur Aktif

Sumber : Internet

Gambar tersebut dapat dijelaskan

bahwa tahap-tahap proses pengolahan

limbah dengan menggunakan lumpur

aktif adalah sebagai berikut:

1) Bak Pemisah Pasir

Air limbah dialirkan dengan tenang

ke dalam bak pemisah pasir, sehingga

kotoran yang berupa pasir atau lumpur

kasar dapat diendapkan. Sedangkan

kotoran yang mengambang misalnya

sampah, plastik, sampah kain dan lainnya

tertahan pada sarangan (screen) yang

dipasang pada inlet kolam pemisah pasir

tersebut.

2) Bak Pengendap Awal

Dari bak pemisah/pengendap

pasir, air limbah dialirkan ke bak

pengedap awal. Di dalam bak pengendap

awal ini lumpur atau padatan

tersuspensi sebagian besar mengendap.

Waktu tinggal di dalam bak pengedap

awal adalah 2 - 4 jam, dan lumpur yang

telah mengendap dikumpulkan daan

dipompa ke bak pengendapan lumpur.

3) Bak Aerasi

Pada bak aerasi oksigen

ditambahkan ke dalam air limbah yang

sudah dicampur lumpur aktif untuk

pertumbuhan dan berkembang biak

mikroorganisme dalam lumpur. Dengan

agitasi yang baik, mikroorganisme dapat

melakukan kontak dengan materi

organik dan anorganik kemudian

diuraikan menjadi senyawa yang mudah

menguap seperti H2S dan NH3 sehingga

mengurangi bau air limbah.

4) Bak Pengendap Akhir

Lumpur aktif akan mengendap

kemudian dimasukkan ke tangki aerasi,

sisanya dibuang. Lumpur yang

mengendap inilah yang disebut lumpur

bulki. Air limpasan (over flow) dari bak

pengendap akhir relaitif sudah jernih,

selanjutnya dialirkan ke bak khlorinasi.

Sedangkan lumpur yang mengendap di

dasar bak di pompa ke bak pemekat

lumpur bersama-sama dengan lumpur

yang berasal dari bak pengendap awal.

Bak

Khlorine

Dibuang / Dibakar

Blower

Udara

Bak Pengering Lumpur

Khlorine

Screen Bak Pemisah

Pasir / Lumpur

Bak Pemampug

(Bak Pengendap awal)

Bak Aerasi

Bak Pengendap Air

Air Limbah

Daur Lumpur Aktif

Limbah Lumpur Disinfieksi

Air Olahan

Disinfieksi



71

5) Bak Khlorinasi

Air olahan atau air limpasan dari

bak pengendap akhir masih mengandung

bakteri coli, bakteri patogen, atau virus

yang sangat berpotensi menginfeksi ke

masyarakat sekitarnya. Untuk mengatasi

hal tersebut, air limbah yang keluar dari

bak pengendap akhir dialirkan ke bak

khlorinasi untuk membunuh mikro-

organisme patogen yang ada dalam air.

Di dalam bak khlorinasi, air limbah

dibubuhi dengan senyawa khlorine

dengan dosis dan waktu kontak tertentu

sehingga seluruh mikro-orgnisme

patogennya dapat di matikan.

Selanjutnya dari bak khlorinasi air

limbah sudah boleh dibuang ke badan

air.

6) Bak Pengering Lumpur

Surplus dari bak pengendap awal

maupun bak pengendap akhir ditampung

dalam bak pengering umpur, sedangkan

air resapannya ditampung kembali di

bak penampung air limbah. Setelah

melalui pengolahan air limbah rumah

sakit dengan proses lumpur aktif

tersebut, air limbah rumah sakit dapat

dibuang ke lingkungan dengan aman.

Artinya limbah rumah sakit tidak lagi

membahayakan bagi lingkungan sekitar.

4.6 Pembahasan

Pelaporan biaya lingkungan

merupakan komponen dari laporan

keuangan lingkungan. Laporan keuagan

lingkungan pada suatu periode tertentu

selain terdapat keuntungan: pemasukan,

penghematan saat ini serta penghematan

berjalan juga terdapat berbagai

komponen biaya biaya lingkungan yang

dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang

kegiatan operasionalnya menghasilkan

limbah. (Nurfadillah, 2016)

Pelaporan suatu biaya lingkungan

termasuk penting karena merupakan

suatu bentuk transparasi yang dilakukan

oleh suatu Rumah Sakit. Dengan

melaporkan biaya lingkungan juga dapat

menunjukkan keseriusan dan kepeduliah

suatu Rumah Sakit terhadap lingkungan.

Pelaporan biaya lingkungan juga dapat

memotivasi suatu Rumah Sakit dalam

peningatan kinerja lingkungannya dan

dapat membantu pihak manajerial

mengetahui aktivitas apa saja yang sudah

dilakukan dalam upaya menjaga

kelestarian lingkungan. Selain itu

pelaporan biaya lingkungan juga dapat

membantu suatu Rumah Sakit dalam

mengendalikan pengeluaran biaya

lingkungan.



menyajikan pelaporan biaya lingkungan.

Penulis mengaplikasikan teori Hansen

dan Mowen dalam pelaporan biaya

lingkungan, yang sebagian besar

pelaporan biaya lingkungan yang

digunakan oleh suatu Rumah Sakit ialah

menggunakan teori Hansen dan Mowen

tersebut. Pengklasifikasian biaya

lingkungan menurut Hansen dan Mowen

terbagi menjadi empat kategori:

1. Biaya Pencegahan Lingkungan

(environmental prevention costs),

yaitu biaya – biaya untuk aktifitas

yang dilakukan untuk mencegah

diproduksinya limbah dan/ atau

sampah yang dapat merusak

lingkungan. Contoh aktivitas secara

umum dalam pencegahan pada RSUD

H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka

Utara yaitu biaya gaji pengelola

lingkungan dan IPAL, biaya

pemeliharaan IPAL, biaya

pembasmian serangga dan binatang

pengganggu, biaya kebersihan.



72

2. Biaya Deteksi Lingkungan

(environmental detection cost), adalah

biaya – biaya untuk aktifitas yang

dilakukan untuk menentukan bahwa

produk, proses, dan aktifitas, lain di

Rumah Sakit telah memenuhi standar

lingkungan yang berlaku atau tidak.

Contoh aktivitas secara umum dalam

deteksi pada RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara yaitu biaya

uji limbah cair, biaya lab air bersih,

dan biaya lab mikrobiologi.

3. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan

(environmental internal failure cost),

adalah biaya – biaya untuk aktifitas

yang dilakukan karena diproduksinya

limbah dan sampah, tetapi tidak

dibuang ke lingkungan luar Contoh

aktivitas secara umum dalam

kegagalan internal pada RSUD H. M.


yaitu biaya transportasi sampah

medis dan non medis, biaya bakar

sampah medis, biaya retribusi

sampah domestik, biaya semprot

saluran dan biaya sedot wc.

4. Biaya Kegagalan Eksternal

Lingkungan (environmental external

failure), adalah biaya – biaya untuk

aktifitas yang dilakukan setelah

melepas limbah atau sampah ke

dalam lingkungan. Biaya kegagalan

eksternal lingkungan juga dapat

dibagi menjadi dua yaitu :

a. Biaya kegagalan eksternal yang

dapat direalisasi adalah biaya yang

dialami dan dibayar oleh Rumah

Sakit.

b. Biaya kegagalan eksternal yang

tidak direalisasikan atau biaya

social disebabkan oleh Rumah

Sakit, tetapi dialami dan dibayar

oleh pihak-pihak diluar Rumah

Sakit Pada biaya kegagalan

eksternal Rumah Sakit belum

pernah mengeluarkan biaya.

Penulis memperoleh data biaya

lingkungan (biaya aktivitas sanitasi

lingkungan) secara rinci dalam buku

besar biaya yang dimiliki oleh rumah

sakit. Buku besar biaya ini adalah

kumpulan dari biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh rumah sakit secara

menyeluruh. Biaya lingkungan (biaya

aktivitas sanitasi lingkungan) pada

rumah sakit tersaji bersamaan dengan

biaya-biaya lain dalam rekening Biaya

Pemeliharaan SAPRAS (Sarana Pra

Sarana). Penulis mengambil data biaya

lingkungan pada tahun 2019. Sedangkan

untuk informasi data biaya gaji pengelola

lingkungan dan IPAL diperoleh penulis

melalui wawancara dengan bagian

pengawasan dan pengendalian, karena

dalam buku besar biaya, biaya gaji hanya

tersaji dengan keterangan nomor

rekening, sehingga menyulitkan penulis

dalam mengetahui besarnya jumlah gaji

tersebut. Dalam wawancara tersebut,

Bapak TM selaku bagian penunjang dan

pelayanan kesehatan, menyebutkan

bahwa:

“Untuk pengelola lingkungan dan

IPAL gaji yang dikeluarkan sebesar Rp

50.000.000 untuk dua pegawai dalam

setahun”.

Berikut adalah alternatif biaya

lingkungan RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara pada tahun

2019:



73

Tabel 3 Alternatif Laporan Biaya Lingkungan tahun 2019

Keterangan Biaya Lingkungan % dari total biaya

Biaya Pencegahan :

Biaya Gaji Pengelola Lingkungan &

IPAL 50,000,000

Biaya Spoll Blower 250,000

Biaya Servis Pompa Limbah 100,000

Biaya Cleanning Service 25,200,000

Biaya Obat Nyamuk 20,000

Biaya Racun Tikus 51,000 75,621,000 1.91%

Biaya Deteksi :

Biaya Uji Limbah Cair 2,402,000

Biaya Uji Lab. Air Bersih 340,000

Biaya Uji Lab. Mikrobiologi 1,328,500 4,070,500 0.10%

Biaya Kegagalan Internal :

Biaya Transportasi Sampah Medis 5,047,000

Biaya Transportasi Sampah Non

Medis 100,000

Biaya Retribusi Sampah Domestik 150,000

Biaya Bakar Sampah Medis 5,481,700

Biaya Semprot Saluran 425,000

Biaya Sedot WC 500,000 11,703,700 0.30%

Biaya Kegagalan Eksternal : - -

Total Biaya Lingkungan 91,395,200 2.31%

Total Biaya Operasional 3,950,000,000 100%

Sumber: RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara

Alternatif laporan biaya

lingkungan tersebut dapat dilihat bahwa

rumah sakit tidak mengeluarkan biaya

kegagalan eksternal. Dengan ini dapat

disimpulkan bahwa rumah sakit sudah

melakukan pengelolaan lingkungan

dengan baik sehingga dampak buruk

yang dihasilkan dari aktivitas rumah

sakit tidak mengganggu dan merugikan

lingkungan luar atau masyarakat sekitar.

Dengan kata lain pencegahan serta

pengendalian terhadap lingkungan sudah

dilakukan dengan baik oleh pihak rumah

sakit. Dari pembahasan yang diuraikan,

berdasarkan permasalahan dan tujuan

penelitian yang akan dicapai maka dapat

ditarik hasil penelitian sebagai berikut:

1. Biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh


Kolaka Utara teridentifikasi dalam

aktivitas yang dilakukan dalam sanitasi

lingkungan rumah sakit, yaitu : Aktivitas

pengelolaan limbah cair, biaya yang

dihasilkan secara umum berupa Biaya

Gaji Pengelola Lingkungan dan IPAL,

Biaya Pemeliharaan IPAL, Biaya

Pengujian Limbah, Biaya Sedot WC, Biaya

Semprot Saluran. Aktivitas pengelolaan

limbah padat, biaya yang dihasilkan

secara umum berupa Biaya Transportasi,

Biaya Pembakaran, Biaya Retribusi

Sampah Domestik, Biaya Kebersihan.

Aktivitas Penyehatan Air Bersih, biaya

yang dihasilkan secara umum berupa



74

Biaya Uji Air Bersih. Aktivitas

Pengendalian Vektor & Binatang

pengganggu, biaya yang dihasilkan

secara umum berupa Biaya Pembasmian

Serangga dan Binatang Pengganggu

Pengidentifikasian biaya lingkungan

yang dilakukan rumah sakit belum sesuai

dengan teori Hansen dan Mowen karena

hanya diakui sebagai Biaya SAPRAS

(Sarana Prasarana) dan Biaya Gaji &

Upah.

2. RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten

Kolaka Utara mengakui biaya lingkungan

pada saat terjadinya transaksi kas keluar.

Biaya lingkungan yang diakui oleh RSUD

H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka

Utara sesuai dengan definisi unsur yang

harus diakui pada Kerangka Dasar

Penyusunan Penyajian Laporan

Keuangan (KDPPLK) paragraf 83 tahun

2015.


Kolaka Utara mengukur biaya lingkungan

sesuai dengan Kerangka Dasar

Penyusunan Penyajian Laporan

Keuangan (KDPPLK) paragraf 100, yaitu

menggunakan pengukuran biaya historis,

dengan satuan moneter rupiah sesuai

dengan cost yang dikeluarkan.


Kolaka Utara belum menyajikan biaya

lingkungan secara eksplisit atau belum

menyajikan terpisah dengan laporan

iduk. Biaya lingkungan disajikan pada

laporan laba rugi sebagai sub Biaya

Pelayanan Pasien dan sub Biaya

Administrasi & Umum. Penyajian biaya

lingkungan cenderung mengikuti model

normatif.


Kolaka Utara belum mengungkapkan

biaya lingkungan pada catatan atas

laporan keuangan, namun tetap

mengungkapkan biaya lingkungan.


diperoleh juga laporan CSR pada rumah

sakit yang dapat dijelaskan pada tabel

dibawah ini:

Tabel 4 Laporan CSR RSUD H. M. Djafar Harun tahun 2019

No Perihal Realisasi Pembiayaan Disalurkan

(Rp)

1 Workshop Peningkatan Mutu dan

Keselamatan Pasien

Rp. 288,300,000 2 Workshop Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi

3 Workshop Pelayanan Kefarmasian dan

Penggunaan Obat

Sumber: CSR RSUD H. M. Djafar Harun



75


dapat diartikan bahwa rumah sakit telah

melakukan CSR tersebut dengan

bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan sehingga jumlah

kunjungan dan penggunaan tempat tidur

di RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten

Kolaka Utara meningkat. Adapun pokok-

pokok kegiatannya adalah Pemeliharaan

dan pemulihan kesehatan.

Hasil penelitian yang membahas

tentang akuntansi lingkungan ini telah

sesuai dengan legitimacy theory menurut

Wardani dan Januarti (2013)

menjelaskan bagaimana kepekaan

perusahaan agar dapat

bertanggungjawab terhadap

lingkungannya. Berdirinya perusahaan

tidak terlepas dari dukungan

masyarakat, oleh karena itu harus

memperhatikan kepentingan

masyarakat. Untuk menjalankan

operasional perusahaan, maka mengacu

pada kontrak sosial (social contract)

mencakup hak dan kewajiban dan

menyesuaikan dengan kondisi

masyarakat. Kontrak sosial menjadi

media dalam pencapaian tujuan

perusahaan yang diiringi dengan

tanggung jawab terhadap masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, telah

terbukti dengan melakukan penerapan

akuntansi lingkungan dan CSR maka

dapat diartikan bahwa rumah sakit telah

bertanggungjawab terhadap lingkungan

sekitar.

Penelitian ini berfokus pada

indikator triple bottom line khusus aspek

lingkungan, ekonomi, sosial yang tidak

bisa dipisahkan sebagaimana dikemukan

oleh John Elkington dalam Lako (2011:

65) bahwa agar bisnis Rumah Sakit bisa

tumbuh secara berkelanjutan hanya ada

satu pilihan, yaitu menyeleraskan

pencapaian kinerja laba (profit) dengan

kinerja sosial (people) dan kinerja

lingkungan (planet) secara

berkesinambungan.

Pada implementasi lingkungan

(Planet), RSUD H. M. Djafar Harun


menggunakan pengukuran aturan


Laporan Keuangan (KDPPLK), program

renja 2019 yang fokus terhadap

lingkungan, dan pelaksanaan yang

menggunakan uji laboratorium terhadap

barang medis dan non medis, maka dapat

disimpulkan RSUD H. M. Djafar Harun




line berdasarakan aspek lingkungan.


pendapat Syuhada (2012:27) yang

mengatakan Planet atau Lingkungan

adalah sesuatu yang terkait dengan

seluruh bidang dalam kehidupan

manusia. Hubungan Rumah Sakit dengan

lingkungan adalah hubungan sebab

akibat, dimana jika Rumah Sakit

merawat lingkungan maka lingkungan

akan memberikan manfaat kepada

Rumah Sakit. Sudah kewajiban Rumah

Sakit untuk peduli terhadap lingkungan

hidup dan berkelanjutan keragaman

hayati. Misalnya, penghijauan lingkungan

hidup, perbaikan pemukiman, serta

pengembangan pariwisata (ekoturisme).

Pada aspek masyarakat (People)

ini, RSUD H. M. Djafar Harun selalu

berusaha menyediakan APD kepada

masyarakat sekitar dengan selalu

memperhatikan stok yang tersedia dan

menghimpun bantuan dari komunitas

daerah serta seminar yang dilakukan

oleh RSUD H. M. Djafar Harun membahas

mengenai perubahan perilaku yang



76

seharusnya dilakukan pada saat pandemi

serta menjaga dan meningkatkan

kesehatan agar dapat mencapai derajat

kesehatan yang optimal. Hal ini

dilakukan untuk memberikan

pengetahuan kepada masyarakat agar

dapat menjaga diri apabila kondisi

pandemi semakin memburuk.

Berdasarkan penjelasan tersebut, RSUD

H. M. Djafar Harun telah melakukan

implementasi akuntansi lingkungan

berdasarkan triple bottom line

berdasarkan aspek masyarakat.

Hasil penelitian tersebut, sejalan

dengan teori menurut Wibisono, (2007)

dalam Aryani dan Amanah, (2014)






masyarakat dan daerah di mana sebuah

perusahaan menjalankan bisnisnya.

Pada aspek ekonomi (Profit), RSUD

H. M. Djafar Harun telah melakukan

berdasarkan program rejan 2019 yaitu

dengan mejaga sarana dan prasarana

serta menekan pengangguran dan

memberikan pengalaman kepada tenaga

kesahatan yang dapat membuat kinerja

rumah sakit meningkat sehingga dapat

meningkatkan profit pada rumah sakit,

maka dapat dikatakan RSUD H. M. Djafar

Harun Kabupaten Kolaka Utara telah

melakukan Implementasi akuntansi


line berdasarkan aspek ekonomi.

Hasil penelitian tersebut, telah

sesuai dengan teori menurut Wibisono,

(2007) dalam Aryani dan Amanah,

(2014) yang mengatakan bahwa untuk

dapat meningkatkan pencapaian

keuntungan dalam sebuah perusahaan

yaitu dengan cara meningkatkan

produktivitas.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui implementasi akuntansi

lingkungan yang ditinjau dari teori Triple

Bottom Line sebagaimana yang

diungkapkan oleh John Elkington bahwa

Triple Bottom Linetidak hanya melihat

aspek profit (keuntungan) sebagai acuan

utama dalam aktivitas Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh peneliti dengan

menggunakan indikator-indikator yang

ada, maka hasil penelitian ini adalah:

1. Kegiatan-kegiatan CSR yang

dilaksanakan oleh RSUD H. M. Djafar

Harun Kabupaten Kolaka Utara secara

umum telah memenuhi teori atau

konsep triple bottom line yang

mencakup pada tiga unsur utama

yaitu, profit, people dan planet serta

aspek keberlanjutan program yang

dinilai. Prinsip pembangunan

keberlanjutan yang menyebutkan

bahwa manusia dan lingkungan

bagian yang integral sebuah roda

perputaran bisnis Rumah Sakit.

2. Tanggung jawab ekonomi (profit)

dapat dilihat pada produk-produk

kesehatan RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka yang dihasilkan

dari kegiatan pelayanan kesehatan

lainnya.

3. Tanggung jawab lingkungan (planet)

dapat dilihat dari program-program

CSR bidang lingkungan secara nyata

dilakukan untuk menyelamatkan dan

melestarikan lingkungan seperti

penanaman pohon dan tempat

pembuangan limbah kegiatan RSUD H.

M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka.



77

4. Tanggung jawab sosial (people) secara

nyata dilaksanakan melalui aktivitas

CSR pada bantuan sarana kesehatan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis

kepada RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara dan peneliti

selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa

menemukan standar pengukuran

biaya lingkungan sehingga bisa

diperbandingkan dengan kondisi di

suatu rumah sakit.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan

meneliti biaya lingkungan pada

Rumah Sakit/entitas jasa yang terkait

langsung dengan lingkungan.


Kolaka Utara sebaiknya menyajikan

biaya lingkungan secara terpisah atau

eksplisit dari laporan keuangan induk

atau mengungkapkan biaya

lingkungan pada catatan atas laporan

keuangan, agar pengguna laporan

dapat mudah mengetahui biaya

lingkungan yang terdapat di rumah

sakit. RSUD H. M. Djafar Harun

Kabupaten Kolaka Utara sebaiknya

membuat anggaran tahunan terkait

dengan biaya lingkungan, agar proses

pengukuran dan pengakuan jauh lebih

terstruktur.


Kolaka Utara sebaiknya melakukan

penyusutan terhadap IPAL sehingga

dapat mengetahui besarnya biaya

penyusutan pada IPAL.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, C.A. dan P. McNicholas. 2007. Making a Difference: Sustainability Reporting, Accountability and Organizational Change”. Accounting, Auditing &

Accountability Journal. 20(3): 382 – 402.

Aminah dan Noviani. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro.Jurnal Akuntansi & Keuangan. 5 (2):1-16.

Andranovich, G dan G. Riposa. 1993. Doing Urban Reaserch. Newbury Park: Sage Publications.

Aryani, D. D dan L. Amanah. 2014. Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. 3(2): 1-15.

Astuti, N. 2012. Mengenal Green Accounting. Permana. 4(1): 69-75.

Aulya. R., A. Sunaryo dan W. Y. Prasetyo. 2017. Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dalam Mewujudkan Sustainable Development Di Bidang Lingkungan. Jurnal Administrasi Publik. 2(4): 608-612.

Burhany, I. D dan Nurniah. 2014. Akuntansi Manajemen Lingkungan Sebagai Alat Bantu Untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan. SNA 17 Mataram. 1-25.

Burhany, I. D. 2014. Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan Dan Pengungkapan Informasi Lingkungan. Proceeding SNEB. 1-8.

Cohen, N., dan P. Robbins .2011.Green Business: An A-to-Z Guide, Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc.

Deegan, C, 2003. Environmental Management Accounting: An Introduction and Case Studies for Australia, Environment Australia, Environment protection Authority,



78

Victoria, Institute of Chartered Accountants Australia.

Deegan, C. 2002. Introduction Accounting, Auditing & Accountability Journal. 15(3): 282-311.

Dewi, S. R. 2016. Pemahaman Dan Kepedulian Penerapan Green Accounting: Studi Kasus Ukm Tahu Di Sidoarjo.Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis and Call For Paper FEB UMSIDA: 497-511.

Dowling, J. dan J. Pfeffer. 1975. “Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behaviour”. Pacific Sociology Review. 18(1): 122- 136.

Elkington, J. 1998. Accounting For The Triple Bottom Line. Measuring Business Excellence, 2(3): 18–22.

Felisia, Amelia Limijaya. 2014. Triple Bottom Line Dan Sustainability. Volume 14 18, Nomor 1, Januari 2014.

Freeman, E. 2002. Stakeholder Theory Of The Modern Corporation. General Issues in Businness Ethics. 38-48.

Ghozali dan Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Gray, R. 2006. Social, Environmental and Sustainability Reporting and Organisation Value Creation? Whose Value? Whose Creation? Accounting, Auditing and Accountability Journal. 19 (6): 793-819.

Hanifah, U. 2013. Aktualisasi Carbon Emission Disclosure: Sebagai Dasar Dan Arah Pengembangan Triple Bottom Line. Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah Paper. 125-135. http://repository.unpas.ac.id/35477/5/BAB%20II.pdf (11 Februari 2020).

Hasyim. “Akuntansi Lingkungan: Apakah sebuah pilihan atau kewajiban”. Jurnal. 2011.

Heriyani, Emrinaldi Nur DP dan Alfiati Silfi. 2019. Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Dan Faktor Yang Mempengaruhi: Studi Di Perusahaan Indonesia Dan Singapura. Jurnal Akuntansi, Vol. 8, No. 1, Oktober 2019: 67 ‐ 79.

I Gusti Bagus Ngurah Panji Putra* dan Gde Deny Larasdiputra. 2020. Penerapan Konsep Triple Bottom Line Accounting Di Desa Wisata Pelaga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Tani Asparagus). Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 11, No. 2 Januari 2020, pp. 129-136. ISSN: 2301-8879. E-ISSN: 2599-1809

Ikhsan, Arfan. 2008. Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Inilahsultra.com (2019). 12 Rumah Sakit di Sultra Turun Kelas. https://inilahsultra.com/2019/07/29/12-rumah-sakit-di-sultra-turun-kelas/. Diakses pada Juli 2020.

Ismie Dzakky Fatimah. 2011. Penerapan Akuntansi Lingkungan (Studi Kasus Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban). Koran Kompas 27 Maret 2011.

Januarti, I. dan D. Apriyanti. 2005. Pengaruh Tanggung Jawab Social Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Maksi, 5(2): 227-243.

Lindrianasari. 2007. Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. 11 (2):159-172.

Lako Andreas. Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan

http://repository.unpas.ac.id/35477/5/BAB%20II.pdf

http://repository.unpas.ac.id/35477/5/BAB%20II.pdf



79

Akuntansi. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.

Martusa Riki. “Peranan Environmental Accounting Terhadap Global Warming”. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:164-179.

Manuhara, Wahyu. 2000. Audit Lingkungan: Pengungkapan Isu Lingkungan Dalam Laporan Keuangan Auditan.Jurnal Akuntansi dan Investasi. 1 (2):

Musyarofah, S. 2013. Analisis Penerapan Green Accounting Dikota Semarang. Accounting Analysis Journal. 2(3): 352-359.

Muqodim. 2013. Triple Bottom Line Reporting Dalam Pelaporan Tahunan Perusahaan Go Public Di Indonesia. JAAI Vol. 17 No. 1, Juni 2013: 13-42.

Niar,I. dan F. Yeni.2012.Penerapan Green Accounting BAgi Rumah Sakit Sektor Publik Dalam Rangka Mendukung Peran Akuntansi Manajemen.Sekolah tinggi akuntansi Negara.

Nugroho, K. A dan A. Purwanto. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Dan Good Corparate Governance Terhadap Pengungkapan.

Nuryanti, Dewi. “Pengertian Data Kualitatif dan Kuantitatif”. (http://www.dewinuryanti.com/2012/12/datakualitatifpengertiandaakualitatif- kuantitatif.html. (3 Februari 2020).

Onyali dan C. Innocent. 2014. Triple Bottom Line Accounting And Sustainable Corporate Performance. Reasearch Journal Of Finance and Accounting. 5(8):195-210.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

Rohelmy, F. A. 2015. Efektivitas Penerapan Biaya Lingkungan Dalam Upaya Meminimalkan Dampak Lingkungan. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). 2 (2):1-10.

Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian bisnis. Jakarta: Salemba empat. Sekaran, U. 2006. Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat.

Shella Budiawan. 2019. Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Dalam Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada Industri Pertambangan. Gorontalo Accounting Journal (GAJ) Volume 2 Nomor 1 April 2019.

Siti Rachmi Harimisa, Grace B. Nangoi dan Treesje Runtu. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada Ud. Santoso Di Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 300-311.

Soelistyoningrum, Jenia Nur. “Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia).”

Suartana, I. W. 2015. Akuntansi Lingkungan dan Tripple Bottom Line Accounting: Paradigma Baru Akuntansi Bernilai Tambah. Jurnal Bumi Lestari, 10 (1): 105-112.

Susiana sari, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah. 2013. Penerapan Akuntansi Lingkungan Untuk Mengoptimalkan Tanggung Jawab Industri Gula (Studi Pada PT Perkebunan Nusantara X Unit Pabrik Gula Lestari Nganjuk). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 2 No. 1 Mei 2013.

Sunyoto, D. 2013. Metode penelitian Akuntansi. Yogyakarta: PT Refika Aditama.

http://www.dewinuryanti.com/2012/12/datakualitatifpengertiandaakualitatif-





80

Tarigan, J dan H. Samuel. 2014. Pengungkapan Sustainability Report Dan Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. 16(2): 88-101.

Villiers, D. C dan V. Staden. 2006. Can Less Environmental Disclosure Have a Legitimising Effect? Evidence From Africa. Accounting Organizations And Society. 31(8): 763-781.

Yusuf, W. 2007.Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility).Jakarta. PT Gramedia.

Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan. Kencana: Jakarta.

Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi

p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


81

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN SISTIM

PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN

KEUANGAN Alwi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima


M. Rimawan



Aliah Pratiwi



Abstract

This study aims to analyze the effect of the adoption of Government Accounting Standards and Internal Control Systems on the Quality of Financial Statements of case studies conducted at the Regional Government Work Unit in Bima City Government. The research instrument used was a questionnaire with a Likert scale. The population and sample in this study is the Regional Work Unit as an accounting entity in the Bima City government area. The sampling method in this study uses a purposive sampling method with the Quota Sampling approach with each SKPD there are 3 respondents sampled namely the Head of Finance, Section Head as reviewer of the financial statements that have been prepared and Accounting Section Staff in charge of directly compiling financial statements. Data analysis techniques used in this study are the Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test (Normality, Multicollinearity, Autokoerlasi) and Hypothesis Test with Multiple Linear Regression Test. The results of the analysis conducted in this study indicate that there is a positive influence on the application of Government Accounting Standards and Internal Control Systems to the Quality of Financial Statements in the Regional Government Work Unit of the City of Bima.

Keywords: Government Accounting Standards, Internal Control System, Quality of Financial Statements.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistim Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan studi kasus dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Bima. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Kuesioner dengan skala Likert. Populasi dan sampel dalam penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi di wilayah pemerintahan Kota Bima. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive sampling dengan pendekatan Kuota Sampling dengan setiap SKPD terdapat 3 responden yang menjadi sampel yaitu Kepala Bagian Keuangan, Kepala Seksi selaku reviewer laporan keuangan yang telah disusun dan Staf Bagian Akuntansi yang bertugas langsung menyusun laporan keuangan. Tekhnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi) dan Uji Hipotesis dengan Uji Regresi Linear Berganda. Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistim Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Satuan Kerja Perangkat daerah Pemerintahan Kota Bima.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Sistim Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan.





p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


82

1. PENDAHULUAN

Dalam Perkembangan ilmu

pengetahuan dan tekhnologi yang sangat

pesat ditandai dengan Revolusi Industri

4.0 penulis memandang bahwa untuk

mewujudkan tata kelola pelaksanaan

pemerintahan daerah yang baik (good

governance), pemerintah daerah harus

berusaha mewujudkan perbaikan kinerja

di segala bidang, termasuk di bidang

Informasi Keuangan atau Akuntansi yang

berkaitan dengan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah.

Untuk mencapai pengelolaan

keuangan pemerintaan daerah yang baik

(Good Governance) sesuai yang

diamanatkan UU No. 17 tahun 2003 pasal

3 ayat (1) menegenai ketentuan

pengelolaan keuangan daerah, bahwa

pada dasarnya pengelolaan keuangan

Negara oleh pemerintah harus di kelola

secara tertib dan taat pada peraturan

perundangan-undangan, akuntabilitas

bukan hanya kemampuan untuk

menunjukan bagaimana uang kas negara

di belanjakan melain kan kemampuan

untuk menunjukan, efisiensi, ekonomis

dan efektifitas serta transparansi

penggunaan kas Negara dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatuhan.

Pengelolaan kas Negara baik dari

transfer pemerintah pusat maupun dari

masyarakat itu sendiri harus dilandasi

semangat akuntabilitas dan transparansi

sehingga pada akhirnya menciptakan

laporan keuangan yang berkualitas sesuai

dengan kriteria dan aturan yang berlaku

serta dapat di pertanggungjawabkan

kepada masyarakat. Dengan demikian

pemerintah daerah dituntut untuk dapat

menyajikan laporan keuangan yang

berkualitas, untuk mencapai kualitas

laporan keuangan yang baik tentu dalam

proses penyusunan laporan keuangannya

harus menerapkan Standard Akuntansi

Pemerintah (SAP) yang ditetapkan

dengan peraturan Pemerintah No.71

tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 2005. SAP

dinyatakan dalam bentuk pernyataan

standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP),

dilengkapi dengan pengantar standar

Akuntansi Pemerintahan dan disusun

dengan mengacu kepada kerangka

konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Didalam sistem pelaporan

keuangan yang baik tentu terdapat pula

Sistem Pengendalian Intern yang baik.

Pemerintah menyadari betul hal tersebut.

Karena itu di rancang sebagai sistem dan

regulasi untuk menjaga kualitas tersebut.

Sistim Pengendalian Internal merupakan

hal penting yang tidak bisa diabaikan jika

berbicara tentang kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Sistim

Pengendalian Internal merupakan suatu

cara untuk mengarahkan, mengawasi dan

mengukur sumber daya suatu organisasi,

dan juga memiliki peran penting dalam

pencegahan dan pendeteksian

penggelapan (fraud) secara dini. Sistim

pengendalian Internal akan memandu

organisasi berjalan sebagaimana

semestinya.

Melalui Penguatan Sistem

pengendalian Internal Pemerintah daerah

diharapkan dan di upayakan perbaikan

kualitas laporan keuangan dapat lebih di

pacu untuk mencegah terjadinya kegiatan

yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku

sehhingga pelaksanaan pemerintahan

yang baik (Good Governance) dapat

diwujudkan yang tercermin dari efisiensi,

ekonomis, dan efektifitas pelaksanaan

kegiatan, dan sistem pengendalian

internal yang baik diharapkan mencegah

terjadinya kerugian Negara.


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


83

Dari Uraian diatas dan terlebih

belum pernah dilakukan sebelumnya

penelitian tentang Kualitas Laporan

Keuangan di pemerintahan Kota Bima,

maka penulis tertarik untuk meneliti

“Pengaruh Penerapan Stadar Akuntansi

Pemerintah dan Sistim pengendalian

Internal terhadap Kualitas Laporan

Keuangan (Studi Kasus di SKPD

pemerintahan Kota Bima)”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (Agency Thery)

Teori Keagenan pada dasarnya

merupakan teori yang muncul karena

adanya konflik kepentingan antara

principal dan agen. Teori ini

mengasumsikan bahwa masing-masing

individu semata-mata termotivasi oleh

kepentingan dirinya sendiri sehingga

menimbulkan konflik kepentingan antara

prinsipal dan agen, prinsipal mengontrak

agen untuk melakukan pengelolaan

sumber daya dalam perusahaan dan

berkewajiban untuk memberikan imbalan

kepada agen sedangkan agen

berkewajiban melakukan pengelolaan

sumber daya yang dimiliki oleh

perusahaan dan bertanggung jawab atas

tugas yang dibebankan kepadanya

(Jensen, M., dan W. Meckling, 1976).

Teori keagenan akan terjadi pada

berbagai organisasi termasuk dalam

organisasi pemerintahan dan berfokus

pada persoalan ketimpangan/asimetri

informasi antara pengelola

(agen/pemerintah) dan publik (diwakili

prinsipal/Dewan). Prinsipal harus

memonitor kerja agen agar tujuan

organisasi dapat dicapai dengan efisien

serta tercapainya akuntabilitas publik.

Praktek pelaporan Keuangan dalam

organisasi sektor publik merupakan suatu

konsep yang didasari oleh teori keagenan.

Pemerintah yang bertindak sebagai agen

mempunyai kewajiban menyajikan

informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna informasi keuangan

pemerintah yang bertindak sebagai

prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan

membuat keputusan ekonomi, sosial,

maupun politik, serta baik secara

langsung melalui wakil-wakilnya (Irwan,

2010).

1. Hubungan keagenan dalam

pengelolaan keuangan daerah

Keagenan dalam pengelolaan

keuangan daerah diinterprestasikan

dalam 2 (dua) hubungan yaitu :

a. Hubungan rakyat sebagai prinsipal dan

kepala daerah sebagai agen, undang-

undang nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah menyatakan

kepala daerah dipilih oleh rakyat.

Mekanisme pemilihan ini merupakan

pemberian otoritas eksekutif dan

pelimpahan wewenang rakyat kepada

pemerintah daerah (Gubernur,

Walikota/Bupati). Pemerintah daerah

juga menerima pelimpahan wewenang

atas pengelolaan sumber daya yang

ada didaerah. Pertanggung jawaban

yang diberikan rakyat wajib

memberikan laporan pertanggung

jawaban atas perencanaan dan

pelaksanaan pengelolaan sumber daya

yang tertuang dalam APBD kepada

rakyat dalam bentuk LKPD yang telah

diaudit oleh BPK. DPRD yang

merupakan representasi keterwakilan

rakyat selaku prinsipal adalah

pengemban fungsi kontrol terhadap

jalanya pemerintahan didaerah.

b. Hubungan Kepala Daerah sebagai

prinsipal dan kepala SKPD sebagai

agen, tercermin dalam Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang

pedoman pengelolaan keuangan

daerah dilaksanakan oleh kepala SKPD

selaku PPKD dan kepala SKPD selaku


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


84

pejabat pengguna Anggaran, atau

pengguna barang daerah. Kedudukan

kepala SKPD dan PPKD adalah

menerima wewenang dari kepala

daerah selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah, Kepala

daerah selaku prinsipal wajib

melaksanakan sistem kontrol melalui

Sistim Pengendalian Intrenal untuk

menjamin bahwa progam dan kegiatan

yang tertuang dalam APBD serta

penatausahaan atas pengelolaan

keuangan daerah dapat dijalankan

secara baik sehinga tujuan organisasi

dapat dicapai. Kepala SKPD dan PPKD

selaku agen wajib bertanggung jawab

atas pelaksanaan wewenang yang

telah diterimanya kepada kepala

daerah melalui sekretaris daerah

selaku koordinator pengelolaan

keuangan daerah.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Kasmir

dalam (Evicahyani & Setiawina, 2016)

merupakan alat akuntabilitas utama

pemerintah kepada wakil rakyat di

parlemen atau lembaga-lembaga negara

lain yang berkepentingan serta

masyarakat umum, sedangkan menurut

(Mahmudi, 2011:43) Laporan keuangan

merupakan output dari sistem akuntansi

yang bermanfaat untuk pemberian

informasi bagi pihak–pihak yang akan

menjadikan informasi keuangan tersebut

sebagi dasar pembuatan keputusan.

Laporan keuangan pada dasarnya

merupakan asersi dari pihak manajemen

pemerintah yang menginformasikan

kepada pihak lain yaitu para pemangku

kepentingan (stakeholder), tentang

kondisi keuangan pemerintah di

Indonesia. Laporan keuangan pokok yang

harus dibuat oelh pemerintah

sebagaimana tercantum dalam pasal 30

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara meliputi : (1) Laporan realisasi

APBN/D (2) Neraca, (3) Laporan arus kas

(4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan

(5) Lampiran laporan keuangan

perusahaan Negara/daerah.

Kualitas (quality) merupakan

konstruk yang penting dalam dunia

bisnis, pendidikan dan berkaitan dengan

orang banyak. Didalam penelitian

akuntansi, kualitas harus

dikonseptualisasikan dengan suatu

definisi operasional sehingga dapat

diukur dengan suatu instrument yang

diciptakan untuk keperluan tersebut.

(Adha Inapty & Martiningsih, 2016)

bahwa kualitas merupakan suatu kondisi

dinamis yang berhubungan dengan

produk jasa, manusia, proses dan

lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan. Sedangkan Parasuraman (Sako

& Lantowa, 2018) mengemukakan bahwa

kualitas merupakan ukuran penilaian

menyeluruh atas tingkat suatu pelayanan .

Dengan memperhatikan pentingnya

kualitas maka dalam konteks laporan

keuangan, kualitas juga merupakan salah

satu indikator penting. Kualitas menjadi

suatu ukuran apakah laporan keuangan

tersebut wajar dan sesuai dengan standar

dan kaidah – kaidah yang telah sepakati

untuk diterima secara umum.

2.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Definisi Standar Akuntansi

Pemerintah menurut (Nugraeni, 2012)

menyatakan bahwa Standar Akuntansi

Pemerintah, selanjutnya disebut SAP,

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan

pemerintah. Dengan demikian SAP

merupakan persyaratan yang mempunyai

kekuatan Hukum dalam upaya

meningkatkan kualitas laporan keuangan

di pemerintahan di Indonesia. Peraturan


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


85

Pemerintah RI nomor 24 tahun 2005

dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif

laporan keuangan adalah ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam

informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Keempat

karakteristik berikut ini merupakan

syarat normatif yang diperlukan agar

laporan keuangan pemerintah dapat

memenuhi kualitas yang dikehendaki

yaitu Relevan, Andal, Dapat di

Bandingkan, dan mudah dipahami.

2.3 Sistim Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No.

60 tahun 2008 dalam (Yuliani & Agustini,

2016) Sistem Pengendalian Internal

adalah proses yang tidak terpisahkan

pada kegiatan organisasi yang dilakukan

secara terus-menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif

dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan asset Negara dan

ketaatan terhadap peraturan undang-

undangan.

Unsur Sistim Pengendalian

Internal yang berfungsi sebagai pedoman

penyelenggaraan dan tolak ukur

pengujian efektivitas penyelenggaraan

sistim pengendalian internal.

Pengembangan Unsur Sistim

Pengendalian Internal perlu

mempertimbangkan aspek biaya manfaat

(Cost and Benefit), Sumber daya Manusia,

kejelasan kriteria pengukuran dan

perkembangan tekhnologi Informasi serta

dilakukan secara konperhensih.

Menurut Pemerintah No. 60 tahun

2008 dalam (Rama Mahaputra & Putra,

2014) bahwa unsur Sistim Pengendalian

Internal dalam peraturan pemerintah ini

mengacu pada unsur sistim pengendalian

yang telah di praktikan dilingkungan

pemerintah di berbagai Negara, yang

meliputi : Lingkungan Pengendalian,

Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian,

Informasi dan komunikasi pemantauan.


Jenis penelitian ini adalah

penelitian Kuantitatif, dalam penelitian ini

terdiri dari dua Variabel independen yaitu

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

dan Sistim Pengendalian Internal , serta

satu variabel dependen yaitu Kualitas

Laporan Keuangan. Yang menjadi

Populasi atau objek analisis dalam

penelitian ini adalah Satuan Kerja

Perangkat Daerah sebagai entitas

akuntansi di wilaya pemerintahan Kota

Bima.

Metode pengambilan sampel

dalam penelitian ini menggunakan

metode Purposive sampling dengan

pendekatan Kuota Sampling dengan

setiap SKPD terdapat 3 responden yang

menjadi sampel yaitu Kepala Bagian

Keuangan, Kepala Seksi selaku reviewer

laporan keuangan yang telah disusun dan

Staf Bagian Akuntansi yang bertugas

langsung menyusun laporan keuangan,

Instrumen penelitian yang digunakan

adalah dengan cara membagikan

Kuesioner. Tekhnik analisa data yang

digunakan adalah Regresi Linear

Berganda.

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Penelitian

Standar Akuntansi

Pemerintah

Sistim Pengendalian

Internal X2

Kualitas Laporan

Keuangan Y


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


86

3.2 Pengembangan Hipotesis

a. Standar Akuntansi Pemerintah

Berpengaruh positif Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan.

Menurut Peraturan pemerintah

dalam (Singkali & Widuri, 2014) Standar

Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-

prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah yang ditetapkan

dengan peraturan pemerintah No. 24

Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam

PP No.24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) juga

disebutkan Standar Akuntansi

Pemerintah adalah serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran dan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan

pemerintah.

Karakteristik kualitatif laporan

keuangan adalah ukuran-ukuran nor

matif yang perlu diwujudkan dalam

informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006, keempat karakteristik berikut ini

merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah dapat memenuhi kualitas

yang dikehendaki : Relevan, Andal, Dapat

di Bandingkan, dan Dapat Dipahami ( oka

reza Aditya & Surjono, 2017).

Agar bisa menghasilkan Suatu

Laporan Keuangan Pemerintahan daerah

yang berkualitas diperlukan proses

tahapan yang harus dilalui yang diatur

dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Daerah, maka dari itu Standar Akuntansi

Pemerintah perlu diterapkan dengan baik

untuk menghasilkan Informasi

Akuntansi yang berkualitas yang tersaji

dalam Laporan Keuangan. Dalam

Penelitian yang pernah dilakukan oleh

(Neneng Sri Suprihatin, 2019)

menunjukan hasik bahwa Standar

Akuntansi Pemerintah Berpengaruh

Positif dan signifikan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan.

H1: Standar Akuntansi Pemerintah

Berpengaruh positif Terhadap


b. Sistim Pengendalian Internal

Berpengaruh Positif terhadap

Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern

merupakan proses yang integral pada

setiap tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh

jajaran pimpinan dan seluruh pegawai

yang ada di Satuan kerja perangkat

daerah setiap pemerintahan agar bisa

mengahasilkan suatu Laporan Keuangan

yang berkualitas untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan asset negara dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Penelitian yang pernah

dilakukan oleh (Rokhlinasari & Hidayat,

2016) dan penelitian lain juga yang

pernah dilakukan oleh (Pranata, 2019)

menjelaskan bahwa Sistim Pengendalian

Internal berpengaruh Positif terhadap


H2 : Sistim Pengendalian Internal

Berpengaruh Positif Terhadap



p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


87


4.1 Hasil Uji Instrumen Penelitian Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Pengujian Validilitas Standar Akuntansi Pemerintahan

Butir

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kriteria Keterangan

SAP_1

SAP_2

SAP_3

SAP_4

SAP_5

SAP_6

SAP_7

SAP_8

0.367

0.480

0.573

0.410

0.478

0.673

0.658

0.645

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Tabel 2. Hasil Pengujian Validilitas Sistim Pengendalian Internal

Butir


SPI_ 1

SPI _2

SPI _3

SPI _4

SPI _5

SPI _6

SPI _7

SPI _8

SPI_ 9

SPI_10

SPI_11

0.780

0.710

0.744

0.766

0.757

0.713

0.695

0.601

0.840

0.808

0.659

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Tabel 3. Hasil Pengujian Validilitas Kualitas Laporan Keuangan

Butir


KLK_1

KLK _2

KLK _3

KLK _4

KLK _5

KLK _6

KLK _7

KLK _8

KLK_ 9

KLK_10

0.683

0.636

0.677

0.657

0.733

0.690

0.708

0.680

0.544

0.696

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

0.2162

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

r hitung > r tabel

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


88

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas

Butir Pertanyaan Cronbach’s

Alpha Kriteria Keterangan

Standar Akuntansi Pemerintah

Sistim pengendalian Internal


0.632

0.911

0.863

Cronbach’s Alpha > 0.60



Reliabel

Reliabel

Reliabel

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

N Asymp Sig Kriteria Keterangan

57 0.810 > 0,05 Data Berdistribusi Normal

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Tolerance Kriteria VIF Kriteri

a Keterangan

Standart Akuntansi

Pemerintahan

Sistim Pengendalian Internal

0.637

0.637

> 0,10

> 0,10

1.570

1.570

< 10

< 10

Tidak Terjadi

Multikolinearitas

Tidak Terjadi

Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

DW dL dU 4-dU Keterangan

1.740 1.6452 1.5004 2.4996 Tidak Terjadi Gejala Autokorelasi

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Secacara Parsial ( Uji_t )

Variabel t hitung t tabel Kriteria Sig Kesimpulan

Standar Akuntansi

Pemerintah

Sistim pengendalian

Internal

2.115

6.570

1.673

1.673

t hitung > t tabel

t hitung > t tabel

0.039

0.000

H1 Diterima

H2 Diterima

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji_F)

F Hitung F Tabel Kriteria Sig Kesimpulan

50.517 F Hitung > F Tabel 0.000 Layak

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Adjusted R Square Keterangan

0.639 Besarnya Pengaruh variabel Independen

dalam model regresi sebesar 63.90%


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


89

4.2 Standar Akuntansi Pemerintah

berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan Keuangan (H1)

Dari Hasil yang di tampilkan pada

tabel 8 dapat di tarik kesimpulan bahwa

Standar Akuntansi Pemerintah

berpengaruh positif terhadap Kualitas

Laporan Keuangan SKPD yang ada di

pemerintahan Kota Bima. Hasil penelitian

ini di dukung oleh penelitian sebelumnya

yang di lakukan oleh (Efrianti et al., 2018)

dan Juga Penelitian yang dilakukan oleh

(Nugraeni, 2012) , Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa Standar Akuntansi

Pemerintah berpengaruh positif terhadap

Kualitas Laporan Keuangan. Semakin baik

pemahaman Pegawai terahadap Standar

Akuntansi Pemerintah maka akan

semakin baik pula Kualitas Laporan

Keuangan yang ada di Lingkup

Pemerintahan Daerah tersebut.

Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah dengan baik dan tepat akan

mempermudah dan membantu SKPD

sebagai Agen untuk memberikan Laporan

Pertanggung jawaban kepada masyarakat

sebagai Prinsipal atas kepercayaan yang

di amanatkan kepada mereka untuk

mengelola kekayaan dan asset daerah

untuk kemaslahatan Masyarakat. Untuk

itu sangat penting Bagi pemangku Jabatan

yang ada di jajaran SKPD pemerintahan

Kota Bima memberikan atau mengikut

sertakan Pegawainya untuk melakukan

pelatihan guna meningkatkankan

wawasan dan pengetahuan Pegawai

terhadap Standar Akuntansi Pemerintah.

4.3 Sistim pengendalian Internal

berpengaruh positif terhadap

Kualitas Laporan Keuangan (H2)

Dari hasil analisis yang ditampilkan

pada tabel 8 dapat di tarik kesimpulan

bahwa Sistim Pengendalian Internal

berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian ini di dukung juga oleh

penelitian sebelumnya yang pernah di

lakukan oleh (Widari & Sutrisno, 2017)

dan Juga Penelitian yang dilakukan oleh

(O. R. Aditya & Surjono, 2017),

Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa Sistim Pengendalian Internal

berpengaruh positif terhadap Kualitas

Laporan Keuangan. Untuk Menghasilkan

Suatu Laporan keuangan yang baik

diperlukan juga Sistim pengendalian

Internal yang baik pula, dengan adanya

sistim pengendalian internal dalam

organisasi pemerintahan akan dapat

meningkatkan ketelitian dan keandalan

pencatatan data Akuntansi, dan Sistim

pengendalian Internal Akuntansi yang

baik dapat meminimalisir risiko

terjadinya kekeliruan dan kesalahan

pencatatan atau perhitungan, suatu sistim

pengendalian internal yang berkualitas

dapat diterapkan dengan baik apabila

bagian-bagian yang terkait dengan sistim

tersebut beroperasi sesuai dengan tugas

dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dengan ditetapkannya

pengendalian internal dalam sistim

Akuntansi, maka kualitas informasi

laporan Keuangan yang dihasilkan oleh

SKPD yang ada di pemerintahan Kota

Bima akan menjadi lebih berkualitas

(Relevan, Andal, dan dapat dipahami,

tepat waktu, Akurat, dan lengkap) dan

akan membantu mempermudah pada saat

laporan keuangan tersebut di Audit.


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


90

5. PENUTUP

Setelah melakukan serangkaian

analisis Statistik antara lain Uji Validitas

dan Uji Reliabilitas di peroleh kesimpulan

bahwa butir pertanyaan dalam kuesioner

yang di bagikan untuk mengukur variabel-

variabel yang di teliti dinyatakan Valid dan

Reliabel. Berikutnya Analisis Korelasi

menunjukan variabel Standar Akuntansi

Pemerintah dan Sistim Pengendalian

Internal berkorelasi Positif dan signifikan

terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dan

dari hasil Koefisien determinasi

menunjukkan bahwa besaran persentase

kontribusi dari variabel independen

terhadap kualitas Laporan Keuangan

sebesar 63,90% dan sisanya sebesar

36,10% di pengaruhi oleh variabel lain

yang tidak di masukkan kedalam model

penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini

mengindikasikan bahwa Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota

Bima telah menerapkan dengan Baik

Standar Akuntansi Pemerintah dan telah

melakukan Pengendalian Internal yang

sangat Baik di jajaran Instansi

Pemerintahan guna Meningkatkan Kualitas

Laporan Keuangan sebagai bentuk

Akuntabilitas dan Tansparansi pengelolaan

keuangan daerah kepada Masyarakat.

Dalam penelitian ini, dengan

kerendahan hati penulis menyadari betul

bahwa masih terdapat beberapa

keterbatasan antara lain hasil penelitian ini

menunjukan bahwa determinasi variabel

independen terhadap variabel dependen

sebesar 63,90%, Untuk itu saran bagi

peneliti berikutnya dapat memperkaya lagi

objek penelitian dengan menambahkan

beberapa variabel lain seperti

Akuntabilitas, Kualitas Aparatur Daerah,

dan Penerapan Tekhnologi Informasi, dan

sebaiknya Untuk bisa mencangkup

Populasi dan sampel yang lebih luas lagi.

Untuk Kepala Daerah Pemerintahan

Kota Bima sendiri Penulis menyarankan

untuk bisa memberikan pelatihan secara

rutin guna meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman bagi Aparatur Pegawai Daerah

dalam penyusunan Laporan Keuangan

Daerah, serta mempertahankan dan

meningkatkan lagi sistim pengendalian

internal yang ada di jajaran internal Satuan

kerja Perangkat daerah di pemerintahan

Kota Bima.

DAFTAR PUSTAKA

Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R.

S. P. (2016). Pengaruh Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintah,

Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit

Internal Terhadap Kualitas Informasi

Laporan Keuangan Dengan Sistem

Pengendalian Intern Sebagai Variabel

Moderating (Studi Empiris Pada Skpd

Di Pemprov Ntb). Akuntabilitas, 9(1),

27–42.

Https://Doi.Org/10.15408/Akt.V9i1.35

83

Aditya, Oka Reza, & Surjono, W. (2017).

Sistem Informasi, Keuangan, Auditing

Dan Perpajakan. Sikap, 2(1), 1–14.

Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017).

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Jurnal Sikap (Sistem Informasi,

Keuangan, Auditing Dan Perpajakan),

2(1), 49.

Https://Doi.Org/10.32897/Sikap.V2i1.6

4

Efrianti, D., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2018).

Analisis Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah ( Sap ) Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Instansi

Pemerintah Pada Kantor Pusat

Pelatihan Manajemen Dan

Kepemimpinan Pertan .... September.

Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016).

Analisis Faktor-Faktor Yang


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


91

Mempengaruhi Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Ekonomi

Dan Bisnis Universitas Udayana, 5(3),

403–428.

Irwan Taufiq. (2010). Akuntansi Pemerintah

Daerah. Yogyakarta Sekolah Pasca

Sarjana Ugm.

Jensen, M., C., W. M. (1976). No Title. In

Journal Of Finance Economic.

Http://Www.Nhh.No/For/Courses/Sprin

g/Eco420/Jensen-Meckling-76.Pdf.

Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik.

Yogyakarta, Uii Press.

Neneng Sri Suprihatin, A. A. A. (2019).

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi

Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan. Jurnal Akuntansi, 12(2),

242–252.

Https://Doi.Org/10.37932/Ja.V9i1.94

Nugraeni, M. B. (2012). Pengaruh Standar

Akuntansi Pemerintah Terhadap

Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis,

12(1), 18–32.

Pranata, V. M. (2019). Pengaruh

Pengendalian Internal Dan Komitmen

Organisasi Terhadap Kualitas

Pelaporan Keuangan ( Survei Pada

Perusahaan Tekstil Di Kota Bandung

Dan Sekitarnya ). 1, 15–30.

Rama Mahaputra, I., & Putra, I. (2014).

Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Kualitas Informasi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

E-Jurnal Akuntansi, 8(2), 230–244.

Https://Doi.Org/10.15294/Jda.V7i2.412

4

Rokhlinasari, S., & Hidayat, A. (2016). Al-

Amwal, Volume 8, No. 2 Tahun 2016.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pada Ban Bjb Syariah Cirebon, 8(2),

491–508.

Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh

Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Terhadap Kualitas

Penyajian Laporan Keuangan Pada

Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Journal Of Accounting Science, 2(1),

43.

Https://Doi.Org/10.21070/Jas.V2i1.110

1

Singkali, O. Y. F., & Widuri, R. (2014). Dinas

Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan

Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten

Toraja Utara. Tax & Accounting

Review, 4(2), 1–15.

Widari, L., & Sutrisno. (2017). Pengaruh

Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Dan Komitmen Organisasi

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi,

5(10), 117–126.

Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016).

Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Bisnis & Ekonomi, 14(1), 56–64.


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


92

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN DAN

PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL

SKPD DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Haslindah

Universitas Muslim Indonesia


Jeni Kamase



Hajering Universitas Muslim Indonesia


Abstract

In this study the author has the objective to determine the effect of management accounting system and budget particiaption on managerial performance on the staff of the Local Government Sidenreng Rappang either partially or simultaneously. The hypothesis of this study is: Suspected of management accounting system and budget particiaption have a significant impact on the performance of managerial staff of the Local Government Sidenreng Rappang either partially or simultaneously. The data required in this study is primary data in the form of respondents’ assessment of Management Accounting Systems, Budget Particiaption and Managerial Performance in Local Government Offices Sidenreng Rappang. Data collection methods used in this study is the questionnaire as well as a literature review on the books related to the subject matter covered. Data analysis techniques used by Multiple Linear Regression Test, t test, F test, Coefficient of Determination Test. The results of the data analysis in this study it can be concluded that the management accounting system and budget particiaption have a significant influence on the performance of managerial staff of the Local Government Sidenreng Rappang either partially or simultaneously.

Keyword: Management Accounting Systems, Budget Particiaption and Managerial Performance Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi manajemen dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hipotesis penelitian ini adalah sistem akuntansi manajemen dan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk penilaian responden tentang sistem akuntansi manajemen, partisipasi anggaran dan kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dan studi Pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisinen determinasi. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem akuntansi manajemen dan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang baik secara parsial maupun simultan.

Kata kunci: Sistem Akuntansi Manajemen, Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial





p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


93

1. PENDAHULUAN

Kinerja sektor publik sebagian

besar dipengaruhi oleh kinerja aparat

atau manajerial. Pemerintah daerah

sebagai pihak yang diserahi tugas

menjalankan roda pemerintahan,

pembangunan, dan layanan sosial

masyarakat wajib menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja manajerial

pemerintah daerahnya untuk dinilai

apakah pemerintah daerah berhasil

menjalankan tugasnya dengan baik.

Karena di beberapa daerah di Indonesia

yang menyebabkan kinerja pemerintah

daerah tersebut rendah adalah belum

optimalnya proses perencanaan dan

penganggaran yang mengabaikan

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan

daerah yang baik. Akibatnya, daya serap

yang rendah memunculkan masalah

pengelolaan keuangan daerah yang

buruk (Nurhalimah, 2013).

Tanpa mengenyampingkan

kinerja operasional suatu organisasi,

keberhasilan suatu organisasi dalam

mencapai tujuannya sebagian besar

tergantung pada kinerja manajerialnya.

Kinerja manajerial dapat dijelaskan

sebagai eksistensi kerja manajer

(pimpinan) dalam menyelesaikan

pekerjaan dengan seefektif mungkin

(Soobaroyen dan Poorundersing dalam

Rante, dkk, 2014).

Kinerja manajerial merupakan

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas

yang dicapai oleh seseorang manajer

dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya (Ingkiriwang, 2013). Ayu dan

Dahen (2014) berpendapat bahwa

kinerja manajerial merupakan hasil dan

keluaran yang dihasilkan oleh manajer

sesuai dengan perannya dalam

organisasi dalam suatu periode tertentu.

Pada umumnya keberhasilan suatu

perusahaan banyak tergantung pada

faktor-faktor manajerial.

Ada beberapa faktor yang

memengaruhi kinerja manajerial

pemerintah daerah di antaranya adalah

sistem akuntansi manajemen dan

panganggaran partisipatif. Sistem

akuntansi manajemen menurut Hansen

dan Mowen (2009) dalam Qibtiyah

(2018), adalah proses yang digambarkan

oleh aktivitas–aktivitas seperti

pengumpulan, mengukur, mengarsipkan,

menganalisis, pelaporan untuk

pengelolaan suatu informasi.

Mia dan Chanel dalam Sianipar

(2018), mengemukakan bahwa jika para

manajer menggunakan informasi yang

disediakan oleh sistem akuntansi

manajemen maka para manajer tersebut

dapat melaksanakan hal yang lebih baik

dalam melaksanakan pekerjaan dan

perbaikan dalam kinerjanya. Penggunaan

sistem akuntansi manajemen perusahaan

akan mendapat informasi-informasi yang

sangat penting.

Sistem akuntansi manajemen

juga dapat memuat informasi-informasi

yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk

program promosi, untuk penjualan,

untuk pajak, kategori pelanggan dan

tingkat pelanggan. Hal tersebut juga

dapat dijadikan sebagai salah satu

rencana sarana untuk lebih

meningkatkan pelayanan dan kualitas

perusahaan itu sendiri. Selanjutnya para

manajer yang dapat menggunakan

sistem akuntansi manajemen dengan

baik, sangat memungkinkan para

manajer tersebut untuk melihat dan

memastikan apakah perusahaan mereka

bersaing dengan perusahaan-perusahaan

pesaing mereka, dalam penawaran

produk dan pelayanan untuk konsumen

berupa harga yang kompetitif, pelayanan


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


94

dan fasilitas yang mereka punya untuk

konsumen.

Hasil penelitian Wulandari, dkk

(2014), Lempas,dkk (2014), Rante, dkk

(2014), dan Damayanti, dkk (2015),

menyatakan bahwa sistem akuntansi

manajemen berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja manajerial.

Sedangkan Hasil penelitian Qibtiyah

(2018), menemukan bahwa sistem

akuntansi manajemen berpengaruh

negatif terhadap kinerja manajerial.

Sementara hasil penelitian Ingkiriwang

(2013), menemukan bahwa Sistem

Akuntansi Manajemen tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja

manajer.

Selain sistem akuntansi

manajemen, faktor lainnya adalah

interaksi partisipasi penyusunan

anggaran. Anggaran adalah suatu

rencana keuangan mengenai perkiraan

kinerja yang hendak dicapai dalam suatu

periode waktu tertentu, sedangkan

penganggaran merupakan suatu metode

yang digunakan dalam menyusun

anggaran (Mardiasmo,2018). Pada

anggaran dalam organisasi pemerintah

daerah pemanfaatannya terkait pada

penentuan jumlah porsi dana dalam

membiayai program dan aktivitas yang

berasal dari dana milik rakyat. Dalam

penyusunan anggaran sektor publik,

Komunikasi, koordinasi, dan partisipasi

antara atasan dan bawahan yang terkait

dengan tujuan organisasi dan isu-isu

strategis yang dihadapi masyarakat

diperlukan sebagai dasar dalam

penyusunan suatu kebijakan, program,

dan kegiatan, guna mengetahui informasi

yang dibutuhkan. Penganggaran

partisipatif memiliki hubungan yang erat

dengan kinerja aparat pemerintah

daerah.

Menurut goal-setting theory

individu akan lebih berkomitmen untuk

melaksanakan tujuannya terjadi ketika

individu tersebut menetapkan tujuannya

sendiri dan bukan diberikan dan ketika

tujuan tersebut didasarkan pada

setidaknya sebagian dari kemampuan

individu (Colbert, 2005 dalam Wibowo,

2017). Dengan kata lain dengan

memberikan kesempatan kepada

pegawainya untuk dapat menetapkan

tujuannya cenderung untuk bekerja lebih

baik bila dibandingkan ketika tujuan

hanya ditetapkan oleh atasan saja.

Menurut Hansen dan Mowen

(2006) dan Wibowo (2017), partisipasi

anggaran bila tidak dilaksanakan dengan

benar dapat mengakibatkan kegagalan

dalam mencapai standar dan akan

membuat frustasi bagi para manajer bila

diterapkan terlalu ketat, namun bila

terlalu mudah dicapai maka akan

membuat manajer kehilangan minat

dalam bekerja. Akibat lainnya dari

penerapan partisipasi anggaran yang

kurang benar adalah dapat

menyebabkan kesenjangan dalam

anggaran dan munculnya partisipasi

semu.

Hasil penelitian Hanny (2013),

Lina dan Stella (2013), Minai and Mun

(2013), dan Windasari (2016),

menemukan bahwa partisipasi anggaran

memiliki hubungan positif pada kinerja

manajerial. Sebaliknya penelitian

Hafridebri (2013), Janah dan Rahayu

(2015), Andison dan Augustine (2017),

dan Ermawati (2017), menemukan

bahwa pengaruh penganggaran

partisipatif pada kinerja manajerial

mempunyai pengaruh tidak signifikan.

Berdasarkan hasil review

penelitian terdahulu di atas didapatkan

research gap berupa inkonsisten (tidak

konsisten) hasil penelitian. Wulandari,


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


95

dkk (2014), Lempas, dkk (2014), Rante,

dkk (2014), Damayanti, dkk (2015) dan

Qibtiyah (2018) menemukan bahwa

sistem akuntansi manajemen


terhadap kinerja manajerial. Sementara

hasil penelitian Ingkiriwang (2013),

menemukan bahwa Sistem Akuntansi

Manajemen tidak berpengaruh signifikan

terhadap kinerja manajer. Hanny (2013),

Lina dan Stella (2013), Minai dan Mun

(2013), dan Windasari (2016),


berpengaruh terhadap kinerja

manajerial. Sebaliknya penelitian

Hafridebri (2013), Janah dan Rahayu

(2015), Andison dan Augustine (2017),

dan Ermawati (2017), menemukan

bahwa partisipasi anggaran tidak


manajerial.

Berdasarkan gap research

diketahui bahwa tidak selalu kinerja

manajerial dipengaruhi oleh sistem

akuntansi manajemen dan partisipasi

anggaran. Oleh karenanya peneliti

tertarik untuk kembali menguji pengaruh


parisipasi anggaran terhadap kinerja

manajerial dengan mengambil

pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang sebagai objek pengamatan.

Fenomena di Kabupaten

Sidenreng Rappang adalah masih

terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang mengalami kendala dalam

hal kekurang lengkapan dokumen

pertanggungjawaban maupun

keterlambatan penyampaian surat

pertanggungjawaban. Selain itu, terdapat

ketidak patuhan terhadap ketentuan

yang berlaku dalam penyusunan

anggaran. Hal ini tentunya dapat

menghambat kinerja manajerial SKPD di

Kabupaten Sedenreng Rappang.

Berdasarkan uraian di atas, maka

dilakukan penelitian dengan fokus

“Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen

dan Partisipasi Anggaran Terhadap

Kinerja Manajerial SKPD Di Kabupaten

Sidenreng Rappang.”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Penetapan Tujuan (Goal

Setting Theory)

Goal setting theory yang

dikembangkan oleh Locke sejak 1968

telah mulai menarik minat dalam

berbagai masalah dan isu organisasi.

Menurut goal setting theory, individu

memiliki beberapa tujuan, memilih

tujuan, dan mereka termotivasi untuk

mencapai tujuan-tujuan tersebut

(Srimindarti, 2012). Teori ini

mengasumsikan bahwa faktor utama

yang memengaruhi pilihan yang dibuat

individu adalah tujuan yang mereka

miliki. Goal setting theory telah

menunjukkan adanya pengaruh

signifikan dalam perumusan tujuan

(Arsanti, 2009). Kekhususan dan

kesulitan merupakan atribut dari

penetapan tujuan. Umumnya, semakin

sulit dan spesifik tujuan yang ditetapkan,

semakin tinggi tingkat prestasi yang akan

dihasilkan.

Salah satu karakteristik dari goal

setting adalah tingkat kesulitan tujuan.

Tingkat kesulitan tujuan yang berbeda

akan memberikan motivasi yang berbeda

bagi individu untuk mencapai kinerja

tertentu. Tingkat kesulitan tujuan yang

rendah akan membuat individu

memandang bahwa tujuan sebagai

pencapaian rutin yang mudah dicapai

sehingga akan menurunkan motivasi

individu untuk berkreativitas dan

mengembangkan kemampuannya.

Sedangkan pada tingkat kesulitan tujuan

yang lebih tinggi tetapi mungkin untuk


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


96

dicapai, individu akan termotivasi untuk

berfikir cara pencapaian tujuan tersebut.

Proses ini akan menjadi sarana

berkembangnya kreatifitas dan

kemampuan individu untuk mencapai

tujuan tersebut (Ginting dan Ariani

dalam Matana, 2017).

Goal setting theory atau teori

penetapan tujuan adalah proses kognitif

membangun tujuan dan merupakan

determinan perilaku. Prinsip dasar goal

setting theory adalah goals dan

intentions, yang keduanya merupakan

penanggung jawab untuk human

behavior. Dalam studi mengenai goal

setting, goal menunjukkan pencapaian

standar khusus dari suatu keahlian

terhadap tugas dalam batasan waktu

tertentu. Harder goal akan dapat tercapai

bila ada usaha dan perhatian yang lebih

besar dan membutuhkan lebih banyak

knowledge dan skill daripada easy goal.

Mengacu pada Locke’s model

(Arsanti, 2009), goal setting theory atau

teori penetapan tujuan mempunyai

empat mekanisme dalam memotivasi

individu untuk mencapai kinerja.

Pertama, penetapan tujuan dapat

mengarahkan perhatian individu untuk

lebih fokus pada pencapaian tujuan

tersebut. Kedua, tujuan dapat membantu

mengatur usaha yang diberikan oleh

individu untuk mencapai tujuan. Ketiga,

adanya tujuan dapat meningkatkan

ketekunan individu dalam mencapai

tujuan tersebut. Keempat, tujuan

membantu individu untuk menetapkan

strategi dan melakukan tindakan sesuai

yang direncanakan. Dengan demikian,

dengan adanya penetapan tujuan dapat

meningkatkan kinerja individu yang

pada akhirnya akan meningkatkan

kinerja perusahaan.

Komitmen harus ada dalam goal

setting. Komitmen terhadap goal nampak

secara langsung dan tidak langsung

berpengaruh pada performance. Bila

person’s goal tinggi, maka high

commitment akan membawa pada higher

performance dibandingkan ketika low

commitment. Tetapi, bila goals rendah,

high commitment membatasi

performance. Ginting dan Ariani dalam

Matana (2017), menyatakan bahwa goal

commitment berdampak pada proses

goal setting yang akan berkurang bila

ada goal conflict. Goal commitment

berhubungan positif dengan goal

directed behavior, dan goal directed

behavior berhubungan positif dengan

performance.

2.2 Sistem Akuntansi Manajemen

a. Teori dan Definisi Akuntansi

Manajemen

Sistem informasi akuntansi

manajemen adalah sistem informasi yang

menghasilkan keluaran (output) dengan

menggunakan masukan (input) dan

memprosesnya untuk mencapai tujuan

khusus manajemen. Hansen dan Mowen

(2006) dalam Kumentas (2013), Sistem

Akuntansi Manajemen mempunyai tiga

tujuan yaitu menyediakan jasa informasi

yang digunakan dalam perhitungan jasa,

produk, dan tujuan lain yang diinginkan

manajemen, untuk menyediakan

informasi yang digunakan dalam

perencanaan, pengendalian, dan

pengevaluasian dan untuk menyediakan

informasi yang berguna dalam

pengambilan keputusan.

b. Pengertian Sistem Akuntansi

Manajemen


adalah salah satu bidang akuntansi yang

tujuan utamanya untuk menyajikan

informasi yang berguna dalam satuan

usaha atau organisasi tertentu untuk

kepentingan internal dalam rangka


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


97

melaksanakan proses manajemen yang

meliputi perencanaan, pembuatan

keputusan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengendalian (Solechan,

2007 dalam Sianipar, 2018). Garrison

dan Noreen (2000) dalam Sianipar

(2018), menyatakan bahwa sistem

akuntansi manajemen adalah akuntansi

yang berkaitan dengan penyediaan

informasi kepada para manajer untuk

membuat perencanaan dan pengendalian

operasi serta dalam pengambilan

keputusan. Sistem akuntansi manajemen

menggambarkan sebuah sistem yang

didesain untuk menyediakan informasi

untuk manajer. Sistem akuntansi

manajemen merupakan bagian dari

sistem pengendalian organisasi yang

perludiperhatikan karena diharapkan

dapat memberikan kontribusi yang

positif didalam keberhasilan sistem

pengendalian manajemen. Sistem

akuntansi manajemen membantu

manajer untuk mengendalikan aktivitas

perusahaan sehingga dapat membantu

perusahaan dalam mencapai tujuan

perusahaan.

Astuti (2007) dalam Sianipar

(2018), menyatakan bahwa sistem

akuntansi manajemen adalah sistem

informasi yang mengumpulkan data

operasional dan finasial, memprosesnya,

menyimpannya dan melaporkan kepada

pengguna. Produk yang dihasilkan oleh

sistem akuntansi manajemen adalah

informasi akuntansi manajemen.

Prasetyo (2006) dalam Sianipar

(2018), mengemukakan sistem akuntansi

manajemen merupakan salah satu

mekanisme pengendalian di dalam

organisasi, serta alat yang efektif di

dalam menyediakan informasi yang

bermanfaat guna memprediksi

konsekuensi yang mungkin terjadi dari

berbagai aktivitas yang bisa dilakukan.

Salah satu produk yang dihasilkan sistem

akuntansi manajemen adalah informasi

akuntansi manajemen yang berguna

untuk membantu pekerja, manajer dan

eksekutif untuk membuat keputusan

yang lebih baik.


dalam organisasi merupakan berperan

membantu manajer atau orang-orang

yang bertanggungjawab dalam

pelaksanaan aktivitas-aktivitas

perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi manajemen merupakan

sistem formal yang dirancang untuk

menyediakan informasi untuk pengguna

internal seperti manajer, eksekutif, dan

para pekerja. Sistem akuntansi

manajemen secara khusus akan

menerapkan teknik-teknik dan konsep

yang tepat dalam pengolahan data

ekonomi historicaldan yang

diproyeksikan dari satu satuan usaha

untuk membantu manajemen dalam

penyusunan rencana untuk tujuan-

tujuan ekonomi yang rasional dan dalam

membuat keputusan-keputusan rasional

dengan satu pandangan kearah pencapai

tujuan (Lempas & Sabijono, 2014).

Sistem akuntansi manajemen yang

merupakan bagian dari sistem

pengendalian organisasi perlu mendapat

perhatian, hingga dapat diharapkan akan

memberikan kontribusi positif dalam

mendukung keberhasilan sistem

pengendalian manajemen (Lempas &

Sabijono, 2014). Sistem akuntansi

manajemen yaitu suatu sistem

pengolahan informasi keuangan yang

digunakan untuk menghasilkan

informasi keuangan bagi kepentingan

pemakai intern organisasi (Mulyadi,

1997 dalam Setyolaksono, 2011).


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


98

c. Karakteristik Pengukuran Sistem

Akuntansi Manajemen

Chenhall dan Morris (1986) dalam

Setyolaksono (2011), mengidentifikasi

empat karakteristik informasi sistem

akuntansi manajemen yaitu sebagai

berikut:

1) Broadscope

Lingkup sistem akuntansi

manajemen yang luas memberikan

informasi yang berhubungan dengan

lingkungan eksternal yang mungkin

bersifat ekonomi seperti Gross National

Product, total penjualan pasar dan

pangsa pasar suatu industri, atau juga

bersifat non ekonomi seperti faktor

demografi, cita rasa konsumen, tindakan

para pesaing dan perkembangan

teknologi. Disamping itu, lingkup sistem

akuntansi manajemen yang luas akan

memberikan estimasi tentang

kemungkinan terjadinya peristiwa di

masa yang akan dating dalam ukuran

probabilitas.

2) Timeliness

Informasi timeliness

meningkatkan fasilitas sistem akuntansi

manajemen untuk melaporkan peristiwa

paling akhir dan untuk memberikan

umpan balik secara tepat terhadap

keputusan yang dibuat. Jadi timeliness

mencakup frekuensi pelaporan dan

kecepatan pelaporan.

3) Aggregation

Tipe aggregasi yang mangacu pada

berbagai format yang konsisten dengan

model keputusan formal seperti analisis

cash flow yang didiskontokan untuk

anggaran modal, simulasi dan linier

programming untuk penerapan

anggaran, analisis laba dan rugi dan

analisis pengendalian intern.

4) Integration

Aspek pengendalian suatu

organisasi yang penting adalah

koordinasi berbagai segmen dalam sub-

sub organisasi. Karakteristik sistem

akuntansi manajemen yang membantu

koordinasi mencakup spesifikasi target

yang menunjukkan pengaruh interaksi

segmen dan informasi mengenai

pengaruh keputusan pada operasi

seluruh sub unit organisasi.

2.3 Partisipasi Anggaran

a. Definisi Anggaran

Manajemen dalam mengelola suatu

perusahaan terlebih dahulu menetapkan

tujuan dan sasaran, untuk mencapai

tujuan dan sasaran tersebut manajemen

membuat rencana kegiatan. Rencana

yang disusun dalam satuan moneter

dituangkan dalam bentuk

anggaran.Rahayu dan Andry (2013)

menyimpulkan bahwaanggaran

merupakan alat bagi manajemen yang

memegang peranan penting dalam

sistem pengendalian manajemen sebuah

perusahaan, terutama dalam proses

perencanaan (planning) dan pengawasan

(controlling). Anggaran merupakan

rencana dari seluruh kegiatan

perusahaan dalam jangka pendek yang

dinyatakan dalam unit kuantitatif.

Menurut Nafarin (2015), anggaran

merupakan rencana tertulis mengenai

kegiatan suatu organisasi yang

dinyatakan secara kuantitatif untuk

jangka waktu tertentu dan umumnya

dinyatakan dalam satuan uang, tetapi

dapat juga dinyatakan dalam satuan

barang/jasa. Menurut Mulyadi (2002)

dalam Aprilianisa (2018), anggaran

merupakan suatu rencana kerja yang

dinyatakan secara kuantitatif, yang

diukur dalam satuan moneter standar

dan satuan ukuran yang lain, yang

mencakup jangka waktu satu tahun.

Kemudian menurut Dharmanegara

(2010), anggaran merupakan suatu


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


99

rencana yang disusun secara sistematis,

yang meliputi seluruh kegiatan

perusahaan, yang dinyatakan dalam unit

(satuan) moneter dan berlaku untuk

jangka panjang.

Dari definisi-definisi diatas dapat

disimpulkan bahwa anggaran

merupakan rencana tertulis secara

kuantitatif dalam suatu periode tertentu

yang diukur dalam satuan moneter dan

satuan non moneter untuk menunjukan

perolehan dan penggunaan sumber daya

dalam kegiatan operasional organisasi

sebagai upaya mencapai tujuan

organisasi.

b. Jenis Anggaran

Terdapat beberapa jenis anggaran

yang diungkapkan Anthony dan

Govindarajan yang dialih bahasakan oleh

F.X Kurniawan (2005) dalamAprilianisa

(2018), yaitu:

1) Anggaran Operasi

Anggaran operasi adalah rencana

kerja perusahaan yang mencakup

semua kegiatan utama perusahaan

dalam memperoleh pendapatan di

dalam suatu periode tertentu.

2) Anggaran Modal

Anggaran modal adalah proses

pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan investasi dalam

aktiva tetap.

3) Anggaran Neraca

Anggaran neraca adalah anggaran

yang memerinci taksiran keadaan

aktiva atau asset dan pasiva atau

kewajiban serta kekayaan bersih

dalam suatu kurun masa yang akan

datang.

4) Anggaran Laporan Arus Kas

Anggaran laporan arus kas adalah

anggaran yang memerinci taksiran

penerimaan dan pengeluaran uang

tunai dalam suatu kurun masa yang

akan dating.

Sedangkan Nafarin (2015),

mengkelompokan anggaran menjadi

beberapa jenis angggaran berdasarkan:

1) Segi dasar penyusunan

Dilihat dari segi penyusunan,

anggaran terdiri atas:

a) Anggaran Variabel

Anggaran variabel adalah anggaran

yang disusun berdasarkan interval

(kisaran) kapasitas (aktivitas)

tertentu pada intinya merupakan

suatu seri anggaran yang dapat

disesuaikan pada tingkat aktivitas

(kegiatan) yang berbeda

b) Anggaran Tetap

Anggaran tetap adalah anggaran

yang disusun berdasarkan suatu

kapasitas tertentu.

2) Segi cara penyusunan

Dilihat dari segi cara penyusunan,


a) Anggaran Periodik

Anggaran periodik adalah

anggaran yang disusun untuk satu

periode tertentu.

b) Anggaran Kontinyu

Anggaran kontinyu adalah

anggaran yang dibuat untuk

mengadakan perbaikan atas

anggaran yang pernah dibuat.

3) Segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu,


a) Anggaran Jangka Pendek

Anggaran jangka pendek adalah

anggaran yang dibuat dengan

jangka waktu paling lama sampai

satu tahun.

b) Anggaran Jangka Panjang

Anggaran jangka panjang adalah


jangka waktu lebih dari satu tahun.

4) Segi bidang

Dilihat dari segi bidangnya, anggaran

terdiri atas:


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


100

a) Anggaran Operasional

Anggaran operasional adalah

anggaran untuk menyusun

anggaran laba rugi.

b) Anggaran Keuangan

Anggaran keuagan adalah

anggaran untuk menyusun

anggaran neraca.

5) Kemampuan menyusun

Dilihat dari segi kemampuan

menyusun, anggaran terdiri atas:

a) Anggaran Komprehensif

Anggaran komprehensif adalah

rangkaian dari berbagai jenis

anggaran yang disusun secara

lengkap. Anggaran komprehensif

merupakan gabungan dari

anggaran operasional dan

anggaran keuangan secara

lengkap.

b) Anggaran Parsial

Anggaran parsial adalah anggaran

yang disusun secara tidak lengkap

atau anggaran yang hanya

menyusun bagian anggaran

tertentu saja.

6) Segi fungsi

Dilihat dari segi fungsi, anggaran

terdiri atas:

a) Anggaran Tertentu

Anggaran tertentu adalah

anggaran yang diperuntukan bagi

tujuan tertentu dan tidak boleh

digunakan untuk manfaat lain.

b) Anggaran Kinerja

Anggaran kinerja adalah anggaran

yang disusun berdasarkan fungsi

kegiatan yang dilakukan dalam

organisasi (perusahaan), misalnya

untuk menilai apakah biaya

(beban) yang dikeluarkan oleh

masing-masing aktivitas tidak

melampaui batas.

7) Segi metode penentuan harga pokok

produk Dilihat dari segi metode

penentuan harga pokok produk,


a) Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional terdiri atas:

(1) Anggaran berdasar fungsional

Anggaran berdasar fungsional

adalah anggaran yang dibuat

dengan menggunakan metode

penghargapokokan penuh (full

costing) dan berfungsi untuk

menyusun anggaran induk atau

anggaran tetap.

(2) Anggaran berdasar sifat

Anggaran berdasar sifat adalah


menggunakan metode

penghargapokokan variabel

(variable costing) dan berfungsi

untuk menyusun anggaran

variabel.

b) Anggaran berdasar kegiatan

Anggaran berdasar kegiatan adalah


menggunakan metode

penghargapokokan berdasar

kegiatan dan berfungsi untuk

menyusun anggaran variabel dan

anggaran induk.

c. Fungsi Anggaran

Menurut Rudiantoro (2013), fungsi

anggaran, sebagai berikut:

1) Alat perencanaan

Sebagai bagian dari fungsi

perencanaan (planning, anggaran

merupakan rencana kerja yang menjadi

pedoman bagi anggota organisasi dalam

bertindak. Dalam fungsi perencanaan

anggaran memiliki beberapa manfaat

yang saling terkait satu dengan lainnya,

yaitu:

a) Memberikan pendekatan yang terarah

dan terintegrasi kepada seluruh

anggota organisasi.


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


101

b) Menciptakan suasana organisasi yang

mengarah pada tujuan umum, yaitu

pencapaian laba usaha.

c) Memaksa seluruh anggota organisasi

untuk memiliki komitmen mencapai

sasaran yang telah diciptakan.

d) Mengarahkan penggunaan seluruh

sumber daya pada kegiatan yang

paling menguntungkan.

e) Mendorong pencapaian standar

prestasi yang tinggi bagi seluruh

anggota organisasi.

2) Alat pengendalian

Sebagai bagian dari fungsi

pengendalian (controlling), anggaran

berguna sebagai alat penilai apakah

aktivitas setiap bagian organisasi telah

sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam

fungsi pengendalian, anggaran memiliki

beberapa manfaat yang saling terkait

satu dengan lainnya, yaitu:

a) Berperan sebagai tolok ukur atau

standar bagi kegiatan organisasi.

b) Memberikan kesempatan untuk

menilai dan mengevaluasi secara

sistematik setiap segi atau aspek

organisasi.

c) Mendorong pihak manajemen secara

dini mengadakan penelaahan

terhadap masalah yang dihadapi.

Rahayu dan Andry (2013),

menjelaskan beberapa fungsi anggaran

dalam proses manajemen adalah sebagai

berikut:

1) Berhubungan dengan planning.

a) Membantu manajemen meneliti

dan mempelajari segala masalah

yang berkaitan dengan aktivitas

yang akan dilaksanakan.

b) Membantu mengarahkan seluruh

sumber daya yang ada di

perusahaan dalam menentukan

arah atau aktivitas yang paling

menguntungkan.

c) Membantu arah atau menunjang

kebijaksanaan perusahaan.

d) Membantu manajemen memilih

tujuan perusahaan.

e) Membantu menstabilkan

kesempatan kerja yang tersedia.

f) Membantu pemakaian alat-alat

fisik secara lebih efektif.

2) Berhubungan dengan coordinating.

a) Membantu mengkoordinir faktor

sumber daya manusia dengan

perusahaan.

b) Membantu menilai kesesuaian

antara rencana aktivitas

perusahaan dengan keadaan

lingkungan usaha yang dihadapi.

c) Membantu menempatkan

pemakaian modal pada saluran-

saluran yang menguntungkan

sesuai dan seimbang dengan

program perusahaan.

d) Membantu mengetahui kelemahan

dalam organisasi.

3) Berhubungan dengan motivasi,

anggaran memotivasi para

pelaksananya dalam melaksanakan

tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

4) Berhubungan dengan komunikasi,

anggaran meliputi penyampaian

informasi yang berhubungan dengan

tujuan, strategi, kebijakasanaan, dan

penyimpangann yang terjadi.

5) Berhubungan dengan controlling

(pengendalian dan evaluasi).

a) Membantu mengawasi kegiatan

dan pengeluaran.

b) Membantu mencegah pemborosan.

c) Membantu menetapkan standar

baru.

6) Berhubungan dengan pendidikan,

anggaran mendidik para manajer

mengenai bagaimana bekerja secara

terinci pada pusat pertanggungjawab

yang dipimpin.


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


102

d. Hubungan Anggaran dengan

Akuntansi

Menurut Rahayu dan Andry

(2013), penganggaran dan akuntansi

mempunyai hubungan yang tidak dapat

dipisahkan satu dengan lainnya.

Hubungan keduanya tersebut dijelaskan

sebagai berikut:

1) Akuntansi menyediakan data historis

yang dapat digunakan untuk tujuan

analisis dalam menyusun rencana

perusahaan (anggaran).

2) Komponen penganggaran yang

dinyatakan secara finansial, disusun

dalam format akuntansi dengan

menggunakan sistem informasi yang

sama.

3) Akuntansi menyediakan data aktual

untuk dibandingkan dengan data

anggaran sebagai dasar untuk

evaluasi kinerja (performance report).

Menurut Nafarin (2015),

penganggaran memang berkaitan secara

unik dengan sistem akunting dalam hal:

1) Komponen keuangan dari suatu

anggaran yang umumnya disusun

dalam satuan format akunting.

2) Penganggaran berkaitan erat dengan

akunting manajemen, yaitu berupa

akunting harga pokok standar dan

akunting penentuan biaya variabel

(variable costing). Penganggaran juga

merupakan bagian dari akunting

manajemen.

3) Akunting keuangan mencatat

transaksi di masa lalu, sedangkan

penganggaran mencatat transaksi di

masa mendatang. Dalam hal ini

anggaran merupakan pedoman dalam

pelaksanaan transaksi keuangan

4) Untuk membandingkan anggaran

dengan realisasi diperlukan data yang

dihasilkan oleh akunting keuangan.

5) Penganggaran merupakan

perencanaan akunting, sedangkan

akunting keuangan merupakan

pelaksanaan akunting.

6) Akunting keuangan memberikan

masukan data historis yang relevan

terutama untuk tujuan analisis dalam

pengembangan anggaran.

e. Pendekatan Penyusunan Anggaran

Anthony dan Govindarajan (2005)

dalamAprilianisa (2018), menyatakan

bahwa terdapat tiga pendekatan yang

digunakan dalam penyusunan anggaran,

yaitu:

1) Pendekatan dari atas ke bawah (top

down approach).

2) Pendekatan dari bawah ke atas

(bottom up approach).

3) Pendekatan lain merupakan gabungan

dari kedua pendekatan tersebut, yaitu

pendekatan partisipasi.

Pendekatan penyusunan anggaran

menggunakan top down approach, jika

anggaran ditentukan oleh manajer

tingkat atas, sedangkan bottom up

approach dimana anggaran disiapkan

oleh pihak–pihak yang melaksanakan

anggaran tersebut. Pendekatan

partisipasi adalah gabungan dari

pendekatan top-down dan bottom-up.

Pendekatan partisipasi ini dianggap

sebagai pendekatan yang paling efektif

karena kerjasama dan interaksi antara

atasan dan bawahan dalam menyusun

anggaran akan menghasilkan anggaran

yang benar-benar mendapat dukungan

dari kedua belah pihak sehingga

diharapkan ada komitmen yang kuat

untuk melaksanakannya.

Partisipasi anggaran memerlukan

kerjasama dari berbagai tingkat

manajemen untuk mengembangkan

rencana anggaran. Setiap tingkatan

tanggung jawab dalam suatu organisasi


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


103

harus memberikan masukan terbaik

sesuai dengan bidangnya dalam suatu

sistem kejasama penyusunan anggaran.

Hal ini karenamanajer puncak biasanya

tidak menetahui mengenai kegiatan

sehari-hari pada level bawah, sehingga

membutuhkan informasi yang lebih

handal dari bawahannya.

Menurut Dharmanegara (2010),

pendekatan yang dilakukan dalam proses

penyusunan penganggaran, dibagi

menjadi dua yaitu:

1) Penganggaran Top Down

Yaitu pendekatan yang lebih

otoritarian dari penganggaran.

Pendekatan ini mengambil sedikit

tempat negosiasi di antara manajer

junior dan manajer senior. Pendekatan

ini memiliki manfaat yang relatif cepat

dan efisien serta mencerminkan

perspektif manajemen puncak dari awal.

Proses penyusunan anggaran yang tidak

melibatkan bawahan secara signifikan.

Disini manajemen puncak menentukan

besarnya anggaran yang harus

digunakan dan dialokasikan ke manajer

dibawahnya tanpa menilai layak

tidaknya anggaran yang diberikan. Model

ini tidak efektif karena menimbulkan

banyak konflik antar manajer, juga

menyebabkan manajemen puncak

sebagai penyusun anggaran tidak

memahami betul mengenai kondisi dan

keadaan usaha disetiap divisi.

2) Penganggaran Bottom Up

Yaitu pendekatan yang

memungkinkan setiap individu

mengetahui mengenai departemen

mereka. Penganggaran bottom up atau

partisipasi adalah penyusunan anggaran

yang mengijinkan manajer lebih bawah

untuk berpartisipasi secara signifikan

dalam pembentukan anggaran. Manajer

lini membuat anggaran berdasarkan

situasi tanpa tekanan dari manapun

termasuk dari manajemen puncak.

Kemudian, anggaran tersebut

dikomunikasikan dengan manajer di

atasnya. Selanjutnya, anggaran tersebut

didiskusikan dengan manajer puncak

untuk dievaluasi dan jika disetujui

langsung dialokasikan ke pos-pos dan

dilaksanakan”.

f. Definisi Partisipasi Anggaran

Keberhasilan suatu organisasi

dapat dilihat dari bagaimana cara

pembuatan anggaran itu sendiri.

Anggaran merupakan perencanaan

dalam bentuk finansial, agar tujuan

organisasi dapat dicapai dengan baik,

maka dalampenyusunan anggaran harus

melibatkan para manajer dalam

tanggungjawab pengendalian biaya

untuk estimasi anggaran mereka sendiri.

Menurut Dharmanegara (2010),

partisipasi anggaran dapat diartikan

dengan adanya keterlibatan upaya dan

input oleh manajer dalam penyusunan

anggaran. Rahayu dan Andry (2013),

berpendapat bahwa penganggaran

partisifatif (participative budgeting)

merupakan proses penyusunan anggaran

yang melibatkan seluruh karyawan

(manajer pada semua tingkatan) dalam

organisasi. Di dalam penganggaran

partisipatif melibatkan dan adanya

pengaruh individu dalam proses

penyusunan anggaran.

Menurut Mulyadi (2002)

dalamAprilianisa (2018), partisipasi

dalam penyusunan anggaran berarti

keikutsertaan operating managers dalam

memutuskan bersama dengan komite

anggaran mengenai rangkaian kegiatan

di masa yang akan ditempuh oleh

operating managers tersebut dalam

pencapaian sasaran anggaran.Menurut

Hansen dan Mowen (2013), partisipasi

anggaran adalah pendekatan


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


104

penganggaran yang memungkinkan para

manajer yang akan bertanggungjawab

atas kinerja anggaran, untuk

berpartisipasi dalam pengembangan

anggaran, partisipasi anggaran

mengkomunikasikan rasa tanggung

jawab kepada para manajer tingkat

bawah dan mendorong kreativitas.

Dari definisi-definisi tersebut

dapat disimpulkan bahwa partisipasi

anggaran adalah keikutsertaan para

manajer dalam proses penyusunan

anggaran untuk memperoleh

kesepakatan bersama mengenai

rangkaian kegiatan yang akan dilakukan.

g. Keunggulan Partisipasi Anggaran

Keunggulan partisipasi anggaran

menurut Garrison, dkk yang

diterjemahkan oleh Nuri Hinduan (2006)

dalam Aprilianisa (2018), adalah sebagai

berikut:

1) Setiap orang pada semua tingkatan

organisasi diakui sebagai anggota tim

yang pandangan dan penilaiannya

dihargai oleh manajemen puncak.

2) Perkiraan anggaran disiapkan oleh

manajer level bawah yang lebih

akurat dan dapat diandalkan dari

perkiraan yang disiapkan oleh level

atas yang memiliki pengetahuan

kurang detail mengenai pasar dan

operasi sehari-hari.

3) Motivasi pada umumnya lebih tinggi

ketika individu berpartisipasi dalam

menetapkan tujuan mereka sendiri

daripada ketika tujuan yang

dipaksakan oleh atasan.

4) Manajer yang tidak mampu

memenuhi anggaran yang dipaksakan

oleh atasan akan selalu mengatakan

bahwa anggaran tidak realistis dan

mustahil untuk dicapai.

Sementara Anthony dan

Govindarajan yang dialih bahasakan oleh

F.X Kurniawan (2005) dalam Aprilianisa

(2018), berpendapat anggaran

partisipatif memilki keunggulan yaitu:

1) Tujuan anggaran akan lebih mudah

diterima apabila anggaran tersebut

berada di bawah pengawasan

manajer.

2) Anggaran partisipatif menghasilkan

pertukaran informasi yang efektif

antara pembuat anggaran dan

pelaksana anggaran yang dekat

dengan produk dan pasar.

h. Kelemahan Partisipasi Anggaran

Menurut Hansen dan Mowen yang

dialih bahasakan oleh Dewi Fitriasari dan

Deny Arnos Kwary (2004) dalam

Aprilianisa (2018), ada tiga masalah yang

timbul yang menjadi kelemahan dalam

partisipasi anggaran, antara lain:

1) Pembuatan standar yang terlalu tinggi

atau rendah, sejak yang dianggarkan

menjadi tujuan manajer.

2) Slack anggaran, adalah perbedaan

antara jumlah sumber daya yang

sebenarnya diperlukan untuk

menyelesaikan tugas secara

efisiendengan jumlah yang diajukan

oleh manajer yang bersangkutan

untuk mengerjakan tugas yang sama.

3) Pseudoparticipation, atau partisipasi

semu yang mempunyai arti bahwa

perusahaan menggunakan partisipasi

dalam penyusunan anggaran padahal

sebenarnya tidak. Dalam hal ini

bawahan terpaksa menyatakan

persetujuan terhadap keputusan yang

akan diterapkan karena perusahaan

membutuhkan persetujuan mereka.

i. Fasilitas Proses Penyusunan

Anggaran

Horngren, dkk (2016),

menyebutkan fasilitas proses

penyusunan anggaran adalah:

1) Komunikasi


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


105

Proses anggaran yang paling

efektif memfasilitasi komunikasi baik

atas ke bawah maupun dari bawah ke

atas. Manajemen puncak

mengkomunikasikan sasaran dan tujuan

anggarannya. Manajer tingkat bawah dan

karyawan mengkontribusikan idenya

sendiri dan menerima umpan balik atas

sasaran dan tujuan. Menurut uraian

tersebut penulis menyimpulkan yang

menjadi indikator dari komunikasi

adalah:

a) Menerima sasaran dan tujuan

strategis dalam bentuk anggaran dari

manajemen puncak.

b) Memiliki kesempatan dan ikut serta

untuk mengkontribusikan idenya

sendiri.

c) Menerima umpan balik atas tujuan

dan sasaran anggaran.

1) Koordinasi

Proses anggaran yang paling

efektif memfasilitasi koordinasi untuk

membantu manajer mengkoordinasi

aktivitas departemennya dengan

departemen lain dan perusahaan secara

keseluruhan. Menurut uraian tersebut

penulis menyimpulkan yang menjadi

indikator dari koordinasi adalah:

a) Mengajak diskusi tentang anggaran

dengan departemen lain

b) Mengajak diskusi tentang anggaran

dengan perusahaan secara

keseluruhan

j. Mekanisme Partisipasi Anggaran di

Pemerintah

Berdasarkan Peraturan

Pemerintah nomor 58 tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

masing-masing Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD) diwajibkan untuk

membuat Rencana Kerja (Renja SKPD)

sebagai salah satu dasar untuk

menyusun Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD).

Renja SKPD adalah satu dokumen

perencanaan yang dibuat oleh SKPD

untuk periode satu tahun anggaran yang

memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah

ataupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan Renja SKPD

masing-masing pejabat struktural di

dalam SKPD dapat mengusulkan

program dan kegiatan yang mengacu

pada hasil musrenbang kecamatan atau

hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun sebelumnya. Usulan tersebut

kemudian akan dibahas di dalam forum

SKPD. Forum SKPD merupakan wadah

penampungan dan penjaringan

aspirasimasyarakat dan dunia usaha

(stakeholder) dengan tujuan

penyempurnaan rancangan kebijakan

penyusunan Renja SKPD.

Renja SKPD yang telah disetujui

oleh kepala daerah akan digunakan

sebagai dasar bagi pemerintah daerah

dalam menyusun Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD). Berdasarkan Permendagri No.

30 tahun 2007 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah menjelaskan bahwa di

dalam pembuatan RAPBD perlu

memperhatikan prinsip-prinsip

penyusunan anggaran yaitu sebagai

berikut.

1) Partisipasi stakeholder

Proses penyusunan dan penetapan

APBD sedapat mungkin melibatkan

partisipasi stakeholder sehingga mereka

mengetahui akan hak dan kewajibannya

dalam pelaksanaan APBD.

2) Transparansi dan akuntabilitas

anggaran


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


106

APBD yang disusun harus dapat

menyajikan informasi secara terbuka dan

mudah diakses oleh stakeholder yang

meliputi tujuan, sasaran, sumber

pendanaan pada setiap jenis belanja

serta korelasi antara besaran anggaran

dengan manfaat dan hasil yang ingin

dicapai dari suatu kegiatan yang

dianggarkan. Oleh karena itu, setiap

pengguna anggaran harus bertanggung

jawab terhadap pengguna sumber daya

yang dikelola untuk mencapai hasil yang

ditetapkan.

3) Disiplin anggaran

Penganggaran pengeluaran harus

didukung dengan adanya kepastian

tersediannya penerimaan dalam jumlah

yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan yang belum

tersedia atau tidak mencukupi kredit

anggarannya dalam APBD/Perubahan

APBD.

4) Keadilan anggaran

Dalam mengalokasikan belanja

daerah, harus mempertimbangkan

keadilan dan pemerataan agar dapat

dinikmati oleh seluruh lapisan

masyarakat tanpa diskriminasi

pemberian pelayanan.

5) Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus

dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk

meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan stakeholder. Oleh karena

itu, untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas anggaran, dalam perencanaan

anggaran perlu memperhatikan; tujuan,

sasaran, hasil dan manfaat, serta

indikator kinerja yang ingin dicapai,

penetapan prioritas kegiatan dan

penghitungan beban kerja, serta

penetapan harga satuan yang rasional.

6) Taat azas

APBD tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, lebih diarahkan agar

mencerminkan keberpihakan kepada

kebutuhan dan kepentingan publik.

2.4 Kinerja Manajerial

Kinerja adalah hasil kerja secara

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seseorang dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya (Anwar Prabu

Mangkunegara, 2004 dalam Sianipar,

2018). Wirawan (2009) dalam Sianipar

(2018), menerangkan kinerja sebagai

keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-

fungsi atau indikator-indikator suatu

pekerjaan atau profesi dalam waktu

tertentu. Menurut Wibowo (2010)

kinerja adalah hasil pekerjaan.

Manajer adalah individu yang

bertanggung jawab secara langsung

untuk memastikan kegiatan dalam

sebuah organisasi yang dijalankan

bersama para anggota organisasi (Sule

dan Saefullah, 2005 dalam Sianipar,

2018). Menurut Jeff Madura (2007)

dalam Sianipar (2018), manajer adalah

karyawan yang bertanggung jawab untuk

mengatur pekerjaan karyawan lain

(bawahannya) dan membuat keputusan

bisnis penting. Jadi, manajer adalah

individu yang mengatur karyawan,

memastikan seluruh aktivitas dalam

perusahaan dan membuat keputusan

penting bagi perusahaan.

Menurut Mangkunegara (2005)

dalam Sigillipu (2013), kinerja

manajerial merupakan suatu proses

kombinasi yang terus-menerus

dilakukan dalam kerjasama antara

seorang karyawan dan aturan langsung

yang melibatkan penerapan

pengharapan, serta pengertian tentang

fungsi kerja karyawan. Kinerja

manajerial yang diperoleh manajer juga

merupakan salah satu faktor yang dapat

dipakai untuk meningkatkan keefektifan


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


107

perusahaan kinerja manajerial menurut

Anwar dalam Marthin, dkk (2013),

kinerja manajerial merupakan proses

perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengendalian terhadap

pencapaian kinerja dan dikomunikasikan

secara terus menerus oleh pimpinan

kepada karyawan, antara karyawan

dengan atasannya langsung. Sedangkan

menurut Yuliana, dkk (2012), kinerja

manajerial adalah kinerja para individu

anggota sebuah organisasi dalam

kegiatan-kegiatan manajerial.

Untuk dapat memperoleh kinerja

manajerial yang maksimal diperlukan

sistem pengendalian manajemen yang

dapat dimanfaatkan untuk memotivasi

seluruh personel perusahaan guna

mewujudkan tujuan perusahaan melalui

perilaku yang diharapkan. Sistem

pengendalian manajemen ialah proses

dan struktur yang tertata secara

digunakan untuk mencapai tujuan

perusahaan dengan strategi tertentu

secara efisien. Unsur-unsur dari sistem

pengendalian manajemen meliputi:

perencanaan anggaran, alokasi sumber

daya, pengukuran, evaluasi, penghargaan

atas kinerja, pertanggungjawaban, dan

penetapan harga transfer (Sulijaya &

Nuraini, 2015).

Menurut Narsa dan Yuniawati

(2003) dalam Adang & Hernawati

(2013), menyatakan bahwa Kinerja

Manajerial adalah kinerja para individu

dalam kegiatan manajerial. Kinerja

personel melputi 8 dimensi yaitu:

1) Perencanaan, perencanaan dalam arti

kemampuan untuk menentukan

tujuan, kebijakan dan

tindakan/pelaksanaan, penjadwalan

kerja, penganggaran, merancang

prosedur, dan pemrograman.

2) Investigasi yaitu kemampuan

mengumpulkan dan menyampaikan

informasi untuk catatan, laporan, dan

rekening, mengukur hasil,

menentukan persediaan, dan analisis

pekerjaan.

3) Pengkoordinasian yaitu kemampuan

melakukan tukar menukar informasi

dengan orang lain di bagian organisasi

yang lain untuk mengkaitkan dan

menyesuaikan program, memberitahu

bagian lain, dan hubungan dengan

manajer lain.

4) Evaluasi yaitu kemampuan untuk

menilai dan mengukur proposal,

kinerja yang diamati atau dilaporkan,

penilaian pegawai, penilaian catatan

hasil, penilaian laporan keuangan,

pemeriksaan produk.

5) Pengawasan (supervisi) yaitu

kemampuan untuk mengarahkan,

memimpin dan mengembangkan

bawahan, membimbing, melatih dan

menjelaskan peraturan kerja pada

bawahan, memberikan tugas

pekerjaan dan menangani bawahan.

6) Pengaturan staff (staffing) yaitu

kemampuan untuk mempertahankan

angkatan kerja dibagian anda,

merekrut, mewawancarai dan

memilih pegawai baru, menempatkan,

mempromosikan dan mutasi pegawai.

7) Negosiasi yaitu kemampuan dalam

melakukan pembelian, penjualan atau

melakukan kontrak untuk barang dan

jasa, menghubungi pemasok, tawar

menawar dengan wakil penjual,

tawar-menawar secara kelompok.

8) Perwakilan (representatif) yaitu

kemampuan dalam menghadiri

pertemuanpertemuan dengan

perusahaan lain, pertemuan

perkumpulan bisnis, pidato untuk

acara-acara kemasyarakatan,

pendekatan kemasyarakatan,

mempromosikan tujuan umum

perusahaan. Tujuan utama penilaian


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


108

kinerja dalah untuk memotivasi

personil dalam mencapai sasaran

organisasi dan dalam memahami

standard.

Menurut Wibowo (2010),

manajemen kinerja adalah manajemen

tentang menciptakan hubungan dan

memastikan komunikasi yang efektif.

Manajemen kinerja memfokuskan pada

apa yang diperlukan oleh organisasi,

manajer dan pekerja untuk berhasil.

Dapat ditarik kesimpulan Kinerja

Manajerial adalah tentang bagaimana

kinerja dikelola untuk memperoleh

sukses. Kinerja berasal dari pengertian

performance. Kinerja merupakan hasil

pekerjaan yang mempunyai hubungan

kuat dengan tujuan strategis organisasi,

kepuasan konsumen dan memberikan

kontribusi pada ekonomi. Dengan

demikian, kinerja adalah tentang

melakukan pekerjaan dan hasil yang

dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja

adalah tentang apa yang dikerjakan dan

bagaimana cara mengerjakannya.

2.5 Kerangka Konseptual

Kinerja manajerial merupakan salah

satu faktor yang dapat meningkatkan

efektivitas organsiasi. Menurut Mahoney,

dkk (1963) dalam Devianti (2017),

kinerja manajerial adalah kinerja

individu anggota organisasi dalam

kegiatan – kegiatan manajerial seperti

perencanaan, investigasi,

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan,

pengaturan staf, negosiasi dan

perwakilan.

Partisipasi anggaran merupakan

keikutsertaan individu dalam menyusun

anggaran sebagai proses pengambilan

keputusan yang bermanfaat untuk

mencapai tujuan organisasi. Partisipasi

anggaran sebagai tingkat keterlibatan

manajer dalam penyiapan anggaran dan

pembuatan keputusan untuk mencapai

tujuan.

Chenall dan Morris (1986) dalam

Pratami (2015), mengungkapkan bahwa

karakteristik sistem informasi akuntansi

manajemen yang berupa broadscope,

aggregation, integration dan timeliness

mampu meningkatkan kinerja manajer.

Manajer yang memiliki informasi dengan

karakteristik tersebut umumnya mampu

untuk membuat perencanaan yang lebih

baik dan mencapai target yang telah

ditetapkan.

Gambar 1. Kerangka konseptual

2.6 Hipotesis

a. Pengaruh Sistem Akuntansi

Manajemen Terhadap Kinerja

Manajerial


merupakan topik yang sangat menarik

dalam penelitian bidang akuntansi

khususnya akuntansi manajemen.

Karakteristik sistem akuntansi

manajemen menghasilkan informasi

yang sangat berguna untuk membantu

para manajer organisasi dalam

pengambilan keputusan yang pada

akhirnya dapat untuk lebih

meningkatkan kinerja manajerialnya.

Mia dan Chanel dalam Sianipar

(2018), mengemukakan bahwa jika para

manajer menggunakan informasi yang

disediakan oleh sistem akuntansi

manajemen maka para manajer tersebut

dapat melaksanakan hal yang lebih baik

dalam melaksanakan pekerjaan dan

Sistem

Akuntansi

Manajeme

n (X1)

Partisipasi

Anggaraa

n (X2)

Kinerja

Manajerial

(Y)

H

1

H

2


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


109

perbaikan dalam kinerjanya. Faktor-

faktor potensial yang dapat dijadikan

sebagai dasar pemikiran untuk

menghubungkan antara sistem akuntansi

manajerial dengan kinerja manajerial

adalah didasarkan pada kepercayaan

bahwa para manajer memahami sifat

pekerjanya. Dengan kata lain dengan

memahami sifat pekerjaannya, maka

mereka dapat mempertimbangkan

bagaimana caranya menggunakan

informasi agar lebih bermanfaat bagi

merek dan melaksanakan pekerjaan

dengan efektif. Diharapkan bahwa

dengan menggunakan informasi yang

disediakan, manajer dapat

menyelesaikan pekerjaan secara efektif

yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kinerja manajerial.

Penggunaan sistem akuntansi

manajemen perusahaan akan mendapat

informasi-informasi yang sangat penting.

Sistem akuntansi manajemen juga dapat

memuat informasi-informasi yang dapat

dijadikan sebagai dasar untuk program

promosi, untuk penjualan, untuk pajak,

kategori pelanggan dan tingkat

pelanggan. Hal tersebut juga dapat

dijadikan sebagai salah satu rencana

sarana untuk lebih meningkatkan

pelayanan dan kualitas perusahaan itu

sendiri. Selanjutnya para manajer yang

dapat menggunakan sistem akuntansi

manajemen dengan baik, sangat

memungkinkan para manajer tersebut

untuk melihat dan memastikan apakah

perusahaan mereka bersaing dengan

perusahaan-perusahaan pesaing mereka,

dalam penawaran produk dan pelayanan

untuk konsumen berupa harga yang

kompetitif, pelayanan dan fasilitas yang

mereka punya untuk konsumen.

Hasil penelitian Sulani (2013),

Wulandari, dkk (2014), Lempas,dkk

(2014), Rante, dkk (2014), Lempas

(2014), Eliana, dkk (2014), Pratami

(2015), Syafira (2015), Damayanti, dkk

(2015), Solikah (2017), dan Qibtiyah

(2018) menemukan bahwa sistem

akuntansi manajemen berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja

manajerial. Dengan demikian maka

hipotesis pertama (H1) yang diajukan

dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

H1: Sistem Akuntansi Manajemen

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja

manajerial

b. Pengaruh Partisipasi Anggaran

Terhadap Kinerja Manajerial

Hubungan pertama di dalam

expectancy theory yang dikemukakan

oleh Vroom adalah hubungan antara

upaya dan kinerja (effort-

performance/E-P), dalam hal ini pegawai

cenderung akan bekerja lebih giat bila

memiliki keyakinan bahwa usahanya

tersebut akan menghasilkan penilaian

kinerja yang lebih baik (Robbins dan

Judge, 2015). Salah satu bentuk

pengaplikasian hubungan upaya dan

kinerja adalah dengan melibatkan

manajer di dalam penyusunan anggaran

dan kemudian dijadikan salah satu dasar

penilaian kinerja.

Sedangkan menurut goal-setting

theory individu akan lebih berkomitmen

untuk melaksanakan tujuannya terjadi

ketika individu tersebut menetapkan

tujuannya sendiri dan bukan diberikan

dan ketika tujuan tersebut didasarkan

pada setidaknya sebagian dari

kemampuan individu (Colbert, 2005

dalam Wibowo, 2017). Dengan kata lain

dengan memberikan kesempatan kepada

pegawainya untuk dapat menetapkan

tujuannya cenderung untuk bekerja lebih


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


110

baik bila dibandingkan ketika tujuan

hanya ditetapkan oleh atasan saja.















semu.

Hasil penelitian Amartadewi

(2013), Hanny (2013), Kamilah (2013),

Lina dan Stella (2013), Minai and Mun

(2013), Kholidah (2014), Putri (2014),

Putri dan Adiguna (2014), Tapatfeto

(2014), Moheri (2015), Gunawan (2015),

Windasari (2016), Asmas (2016),

Devianti (2017), Giusti, dkk (2018),

Rachmaningtyas, dkk (2018), Pratiwi

(2019) dan Iswahyudi (2019),


memiliki hubungan positif pada kinerja

manajerial. Dengan demikian maka

hipotesis kedua (H2) yang diajukan

dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

H2: Partisipasi anggaran

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja

manajerial



a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah suatu

metode analisis dimana data-data

dikumpulkan, diklarifikasikan,

dikelompokkan, selanjutnya dianalisis

dan diinterpretasikan secara objektif

dalam rangka menerangkan objek

tertentu. Penelitian ini menggunakan

analisis deskriptif untuk membantu

menerangkan hasil temuan penelitian.

b. Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Validitas adalah skala dimana

kesimpulan yang dibuat dengan

berdasarkan skor menurut angka

menjadi sesuai. Pengujian validitas ini

menggunakan Total Correlation

(Corrected Item), analisis ini dengan

caramengkolerasikan masing-masing

skor item dengan skor total dan

melakukan koreksi terhadap nilai

koefisien korelasi yang overestimasi.

Pengujian menggunakan dua sisi dengan

taraf signifikasi 0,05.

2) Uji Reliabilitas

Pengujian ini menggunakan

metode statistik Cronbach Alpha dengan

nilai sebesar 0,06. Apabila Cronbach

Alpha dari suatu variabel ≥ 0,6 maka

butir pertanyaan dalam instrumen

penelitian tersebut adalah reliabel atau

dapat diandalkan, dan sebaliknya jika

nilai Cronbach Alpha < 0 < 6 maka butir

pertanyaan tersebut tidak reliabel.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk

mengetahui apakah hasil analisis regresi

linier berganda yang digunakan untuk

menganalisis dalam penelitian ini

terbebas dari penyimpangan asumsi

klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan

dalam penelitian ini meliputi uji

normalitas, multikolinieritas, dan

heteroskedastisitas. Adapun masing-

masing pengujian tersebut dapat

dijabarkan secara ringkas sebagai

berikut:


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


111

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam suatu model

regresi linier variabel terikat dan

variabel bebas keduanya mempunyai

distribusi normal atau tidak (Ghozali,

2015). Setiap penelitian mengharuskan

normalitas data dengan kata lain model

regresi yang baik tercermin dari

distribusi data normal. Penelitian ini,

untuk mendeteksi normalitas data dapat

dilakukan dengan pengujian berikut:

a) Histogram

Pengujian dengan model histogram

memiliki ketentuan bahwa data normal

berbentuk lonceng. Data yang baik

adalah data yang memiliki pola distribusi

normal. Jika data melenceng ke kanan

atau melenceng ke kiri berarti data tidak

terdistribusi secara normal.

b) Grafik Normality Probability Plot

Dalam uji ini, ketentuan yang digunakan

adalah:

Jika data menyebar di sekitar garis

diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas; dan

Jika data menyebar jauh dari diagonal

dan/atau tidak mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi tidak

memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan

untuk menguji apakah model regresi

mempunyai korelasi antara variabel

bebas, dengan kata lainModel regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi diantara variabel independen.

Dalam hal ini disebut variabel-variabel

bebas ini tidak ortogonal.

Dalam mendeteksi ada tidaknya

multikolinearitas di dalam model regresi

salah satunya dilihat dari: (1) nilai

tolerance dan lawannya; dan (2) variance

inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini

menunjukan setiap variabel independen

manakah yang dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Nilai cut off yang

umum dipakai untuk menunjukan

adanya multikolinearitas adalah nilai

tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai

VIF > 10 (Ghozali, 2015).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan

menguji model regresi, apakah terdapat

ketidaksamaan variance dari residual

satu pengamatan ke pengamatan lain.

Konsekuensinya adanya

heteroskedastisitas dalam model regresi

adalah penaksir yang diperoleh tidak

efisien, baik dalam sampel kecil maupun

besar. Salah satu cara yang dapat

digunakan untuk mengetahui ada

tidaknya gejala heteroskedastisitas

adalah dengan melihat pada grafik

scatter plot. Jika ada pola tertentu seperti

titik-titik yang membentuk pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar,

kemudian menyempit) maka

mengindikasikan telah terjadi

heteroskedastisitas. Jika tak ada pola

yang jelas maka tidak terjadi gejala

heteroskedastisitas.

d. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda

digunakan untuk mengetahui pengaruh

antara variabel bebas terhadap variabel

terikat. Persamaan regresi linear

berganda yaitu:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + e

Keterangan:

Y = Kinerja Manajerial

β0 = Nilai Konstan

X1 = Sistem Akuntansi Manajemen

X2 = Partisipasi Anggaran

β1, β2 = Koefisien Korelasi

e = Standar error


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


112

2) Uji parsial (uji t)

Penelitian ini menggunakan uji t-

hitung bertujuan untuk melihat secara

parsial apakah ada pengaruh dari

variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penelitian ini akan menggunakan uji t

untuk menguji hipotesis H0 atau

hipotesis H1 yang telah diajukan dengan

melihat signifikansi pada masing-masing

t hitung. Jika nilai signifikan lebih kecil

dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang

diajukan diterima atau dikatakan

signifikan, sedangkan jika nilai signifikan

lebih besar dari 0,05 atau 5% maka

hipotesis yang diajukan ditolak atau

dikatakan tidak signifikan.

3) Pengujian Koefisien Determinan

(R2)

Uji Determinan membantu melihat

seberapa besar kontribusi variabel bebas

terhadap variabel terikat. Dengan kata

lain koefisien determinan digunakan

untuk mengukur besarnya pengaruh

variabel bebas yang diteliti terhadap

variabel terikat. Koefisien determinan

(R2) berkisar antara nol sampai dengan

satu (0≤ R2≤ 1). Hal ini berarti R2 = 0

menunjukkan tidak adanya pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat.



a. Uji Validitas

Pengujian validitas menunjukkan

ketelitian serta ketepatan kuesioner yang

dibagikan kepada responden. Untuk

mengetahui validitas pertanyaan dari

setiap variabel, maka rhitung

dibandingkan dengan r-tabel. r-tabel

dapat dihitung dengan df=N–2. Jumlah

responden dalam penelitian ini sebanyak

34, sehingga df=34–2=32, r (?:32) =

0,286. Jika r-hitung> r-tabel, maka

pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 10

Uji Validitas

Variabel Pertanyaan rhitung > rtabel Keterangan

Sistem Akuntansi X11 0,798 > 0,286 Valid

Manajemen (X1) X12 0,857 > 0,286 Valid

X13 0,838 > 0,286 Valid

X14 0,857 > 0,286 Valid

Partisipasi X41 0,829 > 0,286 Valid

Anggaran (X2) X42 0,672 > 0,286 Valid

X43 0,605 > 0,286 Valid

X44 0,657 > 0,286 Valid

Kinerja Manajerial Y1 0,922 > 0,286 Valid

(Y) Y2 0,789 > 0,286 Valid

Y3 0,808 > 0,286 Valid

Y4 0,752 > 0,286 Valid

Y5 0,719 > 0,286 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil uji validitas menunjukkan

bahwa semua item pertanyaan dalam

dalam kuesioner adalah valid dan dapat

digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Hal ini dibuktikan dengan nilai Corrected

Item – Total > 0,286.


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


113

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas

menunjukkan seberapa besar suatu

instrument tersebut dapat dipercaya dan

digunakan sebagai alat pengumpul data.

Reliabilitas instrumen yang semakin

tinggi, menunjukkan hasil ukur yang

didapatkan semakin terpercaya

(reliabel). Penentuan reabilitas

instrumen suatu penelitian adalah:

1) Jika cronbach’s alpha < 0,6 maka

reabiliti dikatakan buruk;

2) Jika cronbach’s alpha 0,6 – 0,8 maka

reabiliti dikatakan cukup; dan

3) Jika cronbach’s alpha > 0,8 maka

reabiliti dikatakan baik.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas

atas variable – variabel:

Tabel 11

Uji Reliabilitas

Variabel Koefisien

Alpha

Keterangan

Sistem

Akuntansi

Manajemen

0,856 Baik

Partisipasi

Anggaran

0,628 Cukup

Kinerja

Manajerial

0,855 Baik



reliabilitas, menunjukkan bahwa semua

variabel yang dijadikan instrumen dalam

penelitian adalah reliabel dan dapat

digunakan sebagai alat pengumpulan

data. Sehingga berdasarkan hasil uji

reliabilitas diatas, menunjukkan bahwa

instrument memiliki tingkat reliabilitas

yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan

nilai koefisien alpha>0,60, jadi hasil ukur

yang akan didapatkan dapat dipercaya.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk

melihat apakah dalam model regresi

variabel terikat dan variabel bebas

keduanya mempunyai distribusi normal

atau tidak. Model regresi yang baik

adalah model regresi yang berdistribusi

normal. Cara mendeteksi normalitas

dilakukan dengan melihat grafik

histogram.

Gambar 2

Grafik Histogram

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan grafik histogram

diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik

histogram memberikan pola distribusi

yang mendekati normal, hal ini

dibuktikan dengan melihat bahwa grafik

membentuk simetris dan mengikuti garis

diagonal. Akan tetapi grafik histogram ini

hasilnya tidak terlalu akurat apalagi

ketika jumlah sampel yang digunakan

kecil.

Metode yang handal adalah dengan

melihat normal probability plot. Pada

grafik normal plot terlihat titik-titik

menyebar disekitar garis diagonal serta

penyebarannya mengikuti arah garis

diagonal.


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


114

Gambar 3

Normal Prabability Plot


Berdasarkan grafik normal

probability plot, dapat dilihat bahwa titik

menyebar disekitar garis diagonal dan

penyebarannya mengikuti garis diagonal,

sehingga dapat dikatakan bahwa pola

distribusinya normal. Melihat kedua

grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa

model regresi dalam penelitian ini dapat

digunakan karena memenuhi asumsi

normalitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan

bahwa variansi variabel tidak sama

untuk semua pengamatan. Jika variansi

dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas. Model regresi

yang baik adalah yang homoskedastisitas

atau tidak terjadi heteroskedastisitas

karena data cross section memiliki data

yang mewakili berbagai ukuran (kecil,

sedang, dan besar). Untuk mendeteksi

adanya Heteroskedastisitas, metode yang

digunakan adalah metode chart (diagram

Scatterplot). Jika:

1) Jika ada pola tertentu terdaftar titik-

titik, yang ada membentuk suatu pola

tertentu yang beraturan

(bergelombang, melebar, kemudian

menyempit), maka terjadi

Heteroskedastisitas.

2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar keatas dan dibawah 0

pada sumbu Y, maka tidak terjadi


Gambar 4

Diagram Scatterplot


Berdasarkan diagram diatas, maka

dapat dilihat bahwa data tersebar secara

acak dan tidak membentuk suatu pola

tertentu, hal ini menunjukkan bahwa

tidak terdapat heteroskedastisitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa terjadinya perbedaan varians dari

residual dari suatu pengamatan ke

pengamatan yang lain.

e. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan

menguji adanya korelasi antara variabel

bebas (independent) pada model regresi.

Pada model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi diantara variabel.

Untuk menguji ada atau tidaknya

multikolinearitas dalam model regresi

dapat dilihat dari nilai tolerance dan

lawannya, yaitu dengan melihat variance

inflation factor (VIF). Nilai cut-off yang

umum dipakai adalah nilai tolerance

0,01. Salah satu cara untuk menguji

adanya multikoloniearitas dapat dilihat

dari Variance Inflation Factor (VIF). Jika

nilai VIF>10 maka terjadi

multikolinearitas.


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


115

Tabel 12

Uji Multikolinearitas

Variabel VIF Keterangan

Sistem Akuntansi Manajemen 1,370 Tidak Multikolinearitas

Partisipasi Anggaran 1,370 Tidak Multikolinearitas


Berdasarkan tabel di atass, dapat

disimpulkan bahwa model regresi untuk

variabel independen yang diajukan oleh

peneliti untuk diteliti bebas dari

multikolinearitas. Hal ini dapat

dibuktikan dengan melihat table diatas

yang menunjukkan nilai VIF dari masing-

masing variabel independen <10, dan

dapat digunakan untuk mengetahui

pengaruh pengintegrasian terhadap

kinerja manajerial.

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda

dilakukan untuk mengetahui hubungan

fungsional antara variabel bebas

(independent) terhadap varaiabel terikat

(dependent). Hasil uji regresi linear

berganda dapat dilihat dari persamaan

berikut. Penelitian ini menguji pengaruh

kualitas pengelola keuangan dan sistem

pengendalian intern pemerintah

terhadap efektifitas pengelolaan

keuangan daerah.

Tabel 13

Coefficients

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardiz

ed

Coefficients

t Sig.

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -.912 .422

-

2.161

.038

SAM .515 .072 .622 7.177 .000 .730 1.370

Partisipasi

Anggaran

.680 .141 .417 4.817 .000 .730 1.370


Berdasarkan tabel Coefficients hasil

output SPSS di atas maka diketahui

persamaan regresi sebagai berikut:

Y = –0,912 + 0,515X1 + 0,680X2

Dalam persamaan regresi linear

berganda di atas dapat dijelaskan secara

rinci:

1) Konstanta (α)

Konstanta sebesar –0,912. Hal ini

berarti jika tidak ada perubahan dari

variabel sistem akuntansi manajemen

dan partisipasi anggaran, maka kinerja

manajerial akan menurun sebesar 0,912.

2) Sistem Akuntansi Manajemen (X1)

Nilai koefisien regresi untuk sistem

akuntansi manajemen sebesar 0,515.

Dalam penelitian ini dapat dinyatakan

bahwa sistem akuntansi manajemen

berpengaruh positif terhadap kinerja

manajerial. Setiap peningkatan sistem

akuntansi manajemen akan memberikan

dampak pada meningkatnya kinerja

manajerial sebesar 0,515.


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


116

3) Partisipasi Anggaran (X2)

Nilai koefisien regresi untuk

partisipasi anggaran sebesar 0,680.

Dalam penelitian ini dapat dinyatakan

bahwa partisipasi berpengaruh positif

terhadap kinerja manajerial. Setiap

peningkatan partisipasi anggaran akan

memberikan dampak pada

meningkatnya kinerja manajerial sebesar

0,680.

f. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk

mengetahui apakah variabel independet

(X) berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen (Y). Pengujian

dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05.

Jika Sig>0,05 maka hipotesis yang

diajukan ditolak. Sebaliknya Jika Sig.<

0,05 maka hipotesis yang diajukan

diterima.

Tabel 14

Uji t

Varibel Sig.<α Keterangan Hipotesis

Sistem Akuntansi Manajemen 0,000<0,05 Signifikan Diterima

Partisipasi Anggaran 0,000<0,05 Signifikan Diterima


Berdasarkan hasil uji parsial telah

dilakukan diketahui bahwa sistem

akuntansi manajemen (X1) dan

partisipasi anggaran motivasi (X2)

masing – masing secara parsial memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap

kinerja manajerial.

g. Uji Simultan (Uji F)


pengaruh simultan dari semua variabel

independet (X) terhadap variabel

dependen (Y). Pengujian dilakukan

dengan taraf signifikansi 0,05. Jika

Sig.>0,05 maka hipotesis yang diajukan

ditolak. Sebaliknya Jika Sig.<0,05 maka

hipotesis yang diajukan diterima.

Tabel 15

Uji F

Model

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

1 Regressio

n

11.628 2 5.814 75.81

5

.000b

Residual 2.377 31 .077

Total 14.005 33


Berdasarkan hasil uji simultan

yang telah dilakukan antara variabel

sistem akuntansi manajeman dan

partisipasi anggaran terhadap kinerja

manajerial diketahui bahwa nilai Sig.

adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih

kecil dari derajat kesalahan (α=0,05)

(0,00<0,05). Dengan kata lain, variabel

sistem akuntansi manajeman dan

partisipasi anggaran secara simultan

memiliki pengaruh signifikan terhadap

kinerja manajerial.

h. Uji Determinasi (R2)

Analisis koefisien determinasi

digunakan untuk mengetahui persentase

besarnya pengaruh variabel independen

terhadap variabel independen.


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


117

Tabel 16

Uji Determinasi

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 .911a .830 .819 .27692


Berdasarkan hasil uji koefisien

deteminasi di atas, diketahui bahwa

kinerja manajerial mampu dijelaskan

oleh variabel sistem akuntansi

manajeman dan partisipasi anggaran

sebesar 83,0%. Sisanya 17,0% dari

kinerja manajerial dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak disertakan dalam

penelitian.

4.2 Pembahasan

a. Pengaruh Sistem Akuntansi

Manajemen terhadap Kinerja

Manajerial


merupakan instrumen yang digunakan

untuk mengukur tingkat keandalan

informasi akuntansi manajemen.

Instrumen yang digunakan untuk

mengukur tingkat keandalan informasi

akuntansi manajemen dibagi menjadi

empat. Keempat indikator diadopsi dari

peneliti terdahulu (Sianipar, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa sistem akuntansi

manajemen memiliki pengaruh positif

terhadap kinerja manajerial. Hal ini

berarti bahwa penerapan sistem

akuntansi manajemen memiliki

pengaruh searah terhadap kinerja

manajerial. Peningkatan sistem

akuntansi manajemen akan memberikan

dampak pada meningkatnya kinerja

manajerial.

Sementara itu, berdasarkan uji

parsial diketahui bahwa sistem

akuntansi manajemen memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap

kinerja manajerial. Hal ini berarti bahwa

sistem akuntansi manajemen merupakan

faktor penentu baik dan tidaknya kinerja

manajerial pada lingkup SKPD di

kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini

sejalan dengan teori yang dikemukakan

Mia dan Chanel dalam Sianipar (2018),

bahwa jika para manajer menggunakan

informasi yang disediakan oleh sistem

akuntansi manajemen maka para

manajer tersebut dapat melaksanakan

hal yang lebih baik dalam melaksanakan

pekerjaan dan perbaikan dalam

kinerjanya.


hasil penelitian sebelumnya dari Sulani

(2013), Wulandari, dkk (2014),

Lempas,dkk (2014), Rante, dkk (2014),

Lempas (2014), Eliana, dkk (2014),

Pratami (2015), Syafira (2015),

Damayanti, dkk (2015), Solikah (2017),

dan Qibtiyah (2018) yang menemukan

bahwa sistem akuntansi manajemen


terhadap kinerja manajerial.

b. Pengaruh Partisipasi Anggaran

terhadap Kinerja Manajeria

Partisipasi anggaran merujuk pada

pengaruh tingkat keterlibatan yang

dirasakan oleh individu di dalam proses

penyusunan anggaran. Partisipasi dalam

penyusunan anggaran dalam penelitian

ini berkaitan dengan seberapa jauh

keterlibatan pejabat struktural dalam

menentukan dan menyusun anggaran di

masing-masing unit organisasinya.


diketahui bahwa partisipasi anggaran

memiliki pengaruh positif terhadap


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


118

kinerja manajerial. Hal ini berarti bahwa

penerapan partisipasi anggaran memiliki

pengaruh searah terhadap kinerja

manajerial. Peningkatan partisipasi

anggaran akan memberikan dampak

pada meningkatnya kinerja manajerial.

Sementara itu, berdasarkan uji

parsial diketahui bahwa partisipasi

anggaran memiliki pengaruh yang


Hal ini berarti bahwa partisipasi

anggaran merupakan faktor penentu

baik dan tidaknya kinerja manajerial

pada lingkup SKPD di kabupaten Sidrap.

Hasil penelitian ini terdukung oleh

Expectancy theory yang dikemukakan

oleh Vroom bahwa pegawai cenderung

akan bekerja lebih giat bila memiliki

keyakinan bahwa usahanya tersebut

akan menghasilkan penilaian kinerja

yang lebih baik (Robbins dan Judge,

2015). Salah satu bentuk pengaplikasian

hubungan upaya dan kinerja adalah

dengan melibatkan manajer di dalam

penyusunan anggaran dan kemudian

dijadikan salah satu dasar penilaian

kinerja.

Selain itu, hasil penelitian ini

terdukung juga oleh goal – setting theory,

di mana individu akan lebih

berkomitmen untuk melaksanakan

tujuannya terjadi ketika individu

tersebut menetapkan tujuannya sendiri

dan bukan diberikan dan ketika tujuan

tersebut didasarkan pada setidaknya

sebagian dari kemampuan individu

(Colbert, 2005 dalam Wibowo, 2017).

Dengan kata lain dengan memberikan

kesempatan kepada pegawainya untuk

dapat menetapkan tujuannya cenderung

untuk bekerja lebih baik bila

dibandingkan ketika tujuan hanya

ditetapkan oleh atasan saja.















semu.


hasil penelitian sebelumnya dari Hasil

penelitian Amartadewi (2013), Hanny

(2013), Kamilah (2013), Lina dan Stella

(2013), Minai and Mun (2013), Kholidah

(2014), Putri (2014), Putri dan Adiguna

(2014), Tapatfeto (2014), Moheri (2015),

Gunawan (2015), Windasari (2016),

Asmas (2016), Devianti (2017), Giusti,

dkk (2018), Rachmaningtyas, dkk

(2018), Pratiwi (2019) dan Iswahyudi

(2019), yang menemukan bahwa

partisipasi anggaran memiliki hubungan

positif pada kinerja manajerial.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan pada bab sebelumnya maka

simpulan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Sistem Akuntansi Manajemen


terhadap kinerja manajerial SKPD di

Kabupaten Sidrap.

2. Partisipasi anggaran berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja

manajerial SKPD di Kabupaten Sidrap


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


119

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian

maka saran yang diberikan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Sidrap diharapkan untuk

dapat mempertahankan penerapan


partisipasi anggarannya karena telah

terbukti mampu untuk meningkatkan

kinerja pejabat strukturalnya.

2. Kepada peneliti selanjutnya agar

menambah atau mengganti variable

lainnya yang berhubungan dengan

kinerja manjerial seperti sikap atasan,

budaya organisasi dan aspek

religiusitas. Selain itu agar dapat

melakukan penelitian sejenis pada

SKPD di pemerintah daerah lainnya

sehingga hasil penelitian bisa

digeneralisir.

Daftar Pustaka

Adang, Y. S. P. dan Hernawati, E. 2013. Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Total Quality Management dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Amartadewi, Tjokorda Istri Mas. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan Dan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.3 (2013): 550-566

Aprilianisa, Ranti Nur. 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Survey pada Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung). Skripsi, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.

Arsanti, Tutuk. 2009. Hubungan antara Penetapan Tujuan, Self Efficacy dan Kinerja. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 16, No. 2, ISSN: 1412-3126.

Asmas, Denny. 2016. Pengaruh Hubungan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Manulife Financial Indonesia). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 16, No. 3.

Andison, Yvone Augustine. 2017. Partisipasi Anggaran, Kepuasan Kerja, dan Kinerja Manajerial: Studi pada Bisnis Keluarga Pempek di Kota Palembang. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 7 (1), April 2017 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182 Halaman 73 – 82

Ayu, Gusti, dan Lovelly Dwinda Dahen. 2014. Pengaruh Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial Studi Empiris pada PT Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tanah Datar. ISSN: 2302-1590. E-ISSN: 2460-1900. Journal of Economic and Economic Education. Volume 3. Nomor 1, 94-99.

Basri. 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Informasi Asimetri Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Universitas Hasanuddin

Damayanti, P. E., Sujana, E., & Werastuti, D. N. S. 2015. Pengaruh Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen (SAM), Desentralisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Hotel Se-Kabupaten Buleleng). EJournal S1 AK UPG, 3 No. 1.


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


120

Devianti, Heny. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. Thesis, Universitas Lampung.

Dharmanegara, Ida Bagus Agung. 2010. Penganggaran Perusahaan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Eliana, Muhammad Arfan, dan Hasan Basri. 2014. Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen Dan Audit Internal Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Di Banda Aceh). Jurnal Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 3, No. 3, Agustus 2014

Ermawati, Nanik. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Skpd Kabupaten Pati). Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6 No. 2 Juli 2017, Hal. 141 – 156.

Giusti, Giullerma., Alwan Sri Kustono dan Rochman Effendi. 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi dan Motivasi Sebagai Variabel Intervening. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Volume V (2) : 121-128

Gunawan, Aditiya Christianto. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Motivasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Jakarta dan Tangerang). Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 01, Januari 2015: 144-159

Hafridebri. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen

Tujuan Anggaran Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Di Pekanbaru. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Hanny. 2013. The Influence of Budgetary Participation on Managerial Performance at Banking Sector in Bandung And Cimahi City. International Conference on Business, Economics, and Accounting.

Horngren, Charles T, dkk. 2016. Pengantar Akuntansi Manajemen. Jilid 1. Edisi 16. Penerbit Erlangga

Ingkiriwang, Octavia Ferona. 2013. Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Dealer Di Manado. ISSN: 2303-1174. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3. Hal 818-825.

Iswahyudi. 2019. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kota Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 14, Nomor 1, Mei 2019: 120–138

Jannah Miftahul, Sri Rahayu. 2015. Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Tujuan Anggaran, Keadilan Distributif dan Pengawasan Internal sebagai Variabel Intervening. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah Volume 3 No.2 Oktober-Desember 2015.

Kamilah, Faizah. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


121

Rumah Sakit Di Pekanbaru). Jurnal SOROT Vol 8 No 2 Oktober hlm. 1 – 190 Lembaga Penelitian Universitas Riau.

Kholidah, Luluk Arifatul. 2014. Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi Dan Informasi Tugas Sebagai Pemediasi. Accounting Analysis Journal 3 (2) (2014)

Kumentas, Cynthia N. 2013. Pengaruh TQM, Sistem Pengukuran Kinerja, dan Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Pos Indonesia. Jurnal EMBA. Vol. 1,(3), hlm 796-805.

Lempas, Yuwinda. 2014. Desentralisasi Dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajer Pada PT. Sinar Galesong Prima Manado. Jurnal EMBA. Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 431 – 440.

Lina dan Stella. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Kepuasan Kerja dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 15(1), pp: 37-56.

Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: Andi.

Marthin, Titien., David P.E Saerang, Sifrid S. Pangemanan. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Motivasi dan Pelimpahan Wewenang Terhadap Kinerja Manajerial Dinas Daerah Kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 8 No. 3, hlm 13-25.

Matana, Anastasia, 2017. Pengaruh Total Quality Management Terhadap Ekspektasi Kinerja Karyawan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makasar.

Milani, K. 1975. The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study. The Accounting Review Volume 50, pp. 274-284.

Minai, Badriyah dan Mun, Mook P. 2013.Budget Adequacy and Organizational Commitment: Their Role In The Relationship Between Budget Participation and Managerial Performance. 2nd International Conference On Mnagement, Economics and Finance Proceeding.

Moheri, Yoyon. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. EKOBIS Vol. 16, No.1, Januari 2015: 86 - 93

Nafarin, M. 2015. Penganggaran Perusahaan. Edisi tiga. Jakarta: Salemba Empat.

Nor, Wahyudi. 2007. Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X, pp. 25-52.

Nurhalimah. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintahan Aceh. e- Journal Akuntansi Universitas Syiah Kuala. (1) 2 : Banda Aceh.

Pratami, Indri Paundria Nagari. 2015. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung Jawa Barat). http://repository.unpas.ac.id/5644/ diakses pada 5 Agustus 2019.

http://repository.unpas.ac.id/5644/

http://repository.unpas.ac.id/5644/


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


122

Pratiwi, Wiwik. 2019. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. WAHANA Volume 22, No. 1, Februari 2019.

Putri, Anastasia. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengetahuan Manajemen Biaya Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada PT. PINDAD (Persero) Bandung). e-Proceeding of Management: Vol.1, No.3 Desember 2014.

Putri, Zuwesty Eka dan Ricky Adiguna. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No. 3.

Qibtiyah, Mariyatul. 2018. Pengaruh Desentralisasi Dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada Politeknik Kesehatan Siteba. https://osf.io/xut37/ diakses pada 5 Agustus 2019.

Rahayu, Sri dan Andry Arifian Rachman. 2013. Penyusunan Anggaran Perusahaan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rante, Andika., Rosidi Rosidi dan Ali Djamhuri. 2014. Sistem Akuntansi Manajemen, Gaya Kepemimpinan, Dan Desentralisasi Sebagai Determinan Kinerja Manajerial. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/287 diakses pada 5 Agustus 2019.

Robbins, S. P. dan Judge, T. A. 2015.Perilaku Organisasi Edisi ke Enam Belas. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Rudiantoro. 2013. Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Erlangga

Setyolaksono, Bhakti. 2011. Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial, Kasus pada Industri Es Balok di Kota Semarang. Skripsi Universitas Negeri Semarang: Semarang. Sianipar, Mawar Sari. 2018. Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, Motivasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada PT. PLN Area Pekanbaru).Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.diakses pada 23 Agustus 2019.

Sianipar, Mawar Sari. 2018. Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, Motivasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada PT. PLN Area Pekanbaru).Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sigillipu, Steffi. 2013. Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial. ISSN: 2303- 1174. Jurnal EMBA. Vol. 1No.3 Juni 2013. Hal 239-247.

Solikah, Duwi. 2017. Pengaruh Karakteristik Broad Scope Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Ketidakpastian Lingkungan Dan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Bank Yang Ada Di Ponorogo). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Srimindarti, Ceacilia. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Premature SignOff dengan Turnover Intention sebagai Variabel Intervening: Suatu Tinjauan dari Goal Setting Theory. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol. 8, No. 2, Hal. 102-110.

https://osf.io/xut37/

https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/287

https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/287


p-ISSN: 2714-6359 e-ISSN: 2714-6340


123

Sulani, Sri. 2013. Pengaruh Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus BPR Di Kabupaten Demak). Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 3 No. 2 Juli 2013, Hal. 97 – 111.

Sulijaya, Feliana &Nuraini Bangun. 2015. Pengaruh TQM, Motivasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Akuntansi Vol. XIX No. 03 September 2015, hlm 433-448.

Syafira, Amalia. 2015. Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) terhadap Kinerja Manajerial dengan Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Reward sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN Kota Padang). http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFEK&page=article&op=view&path%5B%5D=4748 diakses pada 5 Agustus 2019.

Tapatfeto, Jasintha Dessy. 2014. Job Relevant Information Desentralisasi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 18, Nomor 2, Juni 2014: 219 – 241

Wibowo. 2010. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wibowo, Prayoga. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Windasari, Putu Agustina., dan I Ketut Sujana. 2016. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Pada Kinerja Manajerial Dengan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.15, No. 2. Mei (2016): 1282-1309.

Wulandari, N., & Santoso, S. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi

Manajemen, dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pegawai Kantor Pemerintah DaerahKabupaten Ngawi. Jurnal Akuntansi.

Yuliana., Nadirsyah dan Umar Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Budaya Organisasi, Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Penghargaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Manajer Bank-Bank Yang Beroperasional Di Banda Aceh). Jurnal Akuntansi. Volume 2, No. 1, November 2012. Hal. 127-141.

Yuwinda Lempas,Ventje Ilat,Harijanto Sabijono. 2014. Desentralisasi dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajer Pada PT Sinar Galesong Prima Manado. ISSN: 2303-1174. Jurnal EMBA. Vol. 2 No. 1 Maret 2014. hal 431-440.

http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFEK&page=article&op=view&path%5B%5D=4748





124

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI

SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRINSIP KEADILAN PADA PT.

BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk Sahrullah

Universitas Muhammadiyah Makassar Email: [email protected]

Wahyuni

Universitas Muhammadiyah Makassar


Abstract

This study aims to determine the distribution of profits in Islamic accounting at the Panin Dubai Syariah Bank. This study uses a quantitative descriptive analysis method in which company data used are financial statements and an explanation of the desired data in this study is the 2016-2018 financial statements. The results showed that the didtribution of profits to companies that apply Islamic accounting has been distributed proportionally where the profits are nit only distributed to capital owners, but the distribution is also carried out to customers, employees, alms, and general reserves. Although for 2017-2018 there is no distribution of zakat. Implementation of the fair value of the distribution of profits has reached fair value in accordance with company policy rules. Although it has not been fully realized according to Islamic rules because the distribution of shareholders’ profit is greater than that of customers.

Keywords: Profit and Justice Distribution

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian laba dalam akuntansi syariah pada Bank Panin Dubai Syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dimana data-data perusahaan yang digunakan adalah laporan keuangan dan penjelasan mengenai data yang diinginkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah terdistribusi secara proporsional dimana mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja tetapi pendistribusian juga dilakukan kepada nasabah, karyawan, zakat, dan cadangan umum. walaupun untuk tahun 2017-2018 tidak ada pendistribusian zakat. Implementasi nilai keadilan pendistribusian laba sudah mencapai nilai keadilan sesuai dengan aturan kebijakan perusahaan Walaupun belum terwujud secara penuh menurut aturan islam karena pembagian laba kepemegang saham lebih besar dibandingkan ke nasabah.

Kata Kunci: Pendistribusian Laba dan Keadilan





125

1. PENDAHULUAN

Konsep pendistribusian laba untuk

pemilik modal banyak dikritik oleh para

ilmuan bidang akuntansi yang bersifat

egoistik kapitalistik karena yang

menikmati laba hanya pemilik modal

(capital). padahal Modal merupakan

hanya salah satu faktor penunjang dalam

sebuah produktivitas. Selain modal ada

faktor produktivitas yang mempunyai

peran sentral dalam sebuah aktivitas

bisnis yaitu faktor sumber daya manusia

dan sumber daya alam. Dalam islam

sejatinya laba didistribusikan sesuai

dengan besaran kontribusinya

(Surepno:2017)

Untuk mencari solusi dari

permasalahan diatas, berbagai konsep

telah diajukan oleh para ilmuan dibidang

akuntansi. Salah satunya adalah value

added concept of income yang bernuansa

sosial. Selanjutnya muncul kajian-kajian

baru dalam bidang akuntansi seperti

akuntansi sumber daya manusia,

akuntansi lingkungan, dll.

Konsep value added concept of

income telah lama dikenal dalam

penilitian akuntansi sebagai salah satu

alternatif penyajian laba. Berbeda

dengan konsep laba, konsep nilai tambah

tidak hanya difokuskan pada ekuitas-

modal tetapi mengarah pada

kepentingan lebih luas dalam bentuk

distribusi pada seluruh stakeholders.

Di dalam sistem ekonomi Islam,

terutama yang berkaitan dengan pola

kerja sama usaha dalam bentuk syirkah,

diatur tentang bagaimana hasil usaha

(laba bersih) perusahaan didistribusikan

kepada pihak-pihak yang bekerja.

Permasalahan distribusi ini telah diatur

oleh hukum-hukum Islam yang berkaitan

dengan masalah kepemilikan, perolehan

harta, pengelolaan harta, pengembangan

harta, mata uang, jual beli dan distribusi

kekayaan. Pendistribusian laba yang

ditujukan dalam perbankan syariah yaitu

distribusi laba untuk pemilik dana,

distribusi laba untuk zakat, distribusi

laba untuk karyawan, dan laba ditahan.

Islam mendorong umatnya untuk

berjuang mendapatkan materi/harta

dengan berbagai cara, asalkan mengikuti

rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Rambu-rambu tersebut diantaranya:

carilah yang halal lagi baik, tidak

menggunakan cara batil, tidak berlebih-

lebihan/melampaui batas, tidak dizalimi

maupun menzalimi, menjauhkan diri dari

unsur riba, maisir (perjudian dan

intended speculation), dan gahar (ketidak

jelasan dan manipulatif), serta tidak

melupakan tanggung jawab sosial berupa

zakat, infak, dan sedekah. Ini yang

membedakan sistem ekonomi Islam

dengan perekonomian konvensional

yang menggunakan prinsip self interest

(kepentingan pribadi) sebagai dasar

perumusan konsepnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Laba merupakan suatu pos dasar

dan penting dalam laporan keuangan

yang memiliki berbagai kegunaan dalam

berbagai konteks. Laba pada umumnya

dipandang sebagai suatu dasar bagi

perpajakan, penentuan kebijakan

pembayaran dividen, pedoman investasi

dan pengambilan keputusan dan unsur

prediksi kinerja perusahaan (surepno,

2017).

Islam memandang bahwa laba

bukanlah tujuan yang paling utama

dalam pendirian suatu perusahaan atau

organisasi. Tetapi bukan berarti

perusahaan tersebut tidak boleh

mendapatkan laba, hanya saja laba yang

diperoleh harus halal dan sesuai dengan

prinsip syariah Islam. Ada dua konsep

Islam yang sangat berkaitan dengan



126

pembahasan masalah laba, yaitu adanya

mekanisme pembayaran zakat dan

sistem tanpa bunga (Triyuwono, 2001)

Laba akuntansi perlu

diinterpretasikan lebih jauh hingga

sampai pada mengintepetasikan laba

akuntansi dari teks atau ayat-ayat Al

Qur’an yang berkaitan dengan

muamalah. Intepretasi di sini dilakukan

untuk menggali konvensi dan aturan

logis yang harus dipenuhi dalam

bermuamalah (Ekasari:2014)

Mengenai pendapat di atas, maka

konsep teoritis yang mampu

memberikan dasar dalam pembentukan

prinsip dan teknik akuntansi yang

menghasilkan bentuk akuntabilitas dan

informasi yang dibutuhkan oleh

stockholders adalah enterprise theory. Hal

ini demikian karena enterprise theory.

Enterprise theory menjelaskan

bahwa akuntansi harus melayani bukan

saja pemilik perusahaan, tetapi juga

masyarakat. Triyuwono (2015) juga

mengungkapkan akuntansi Syariah tidak

saja sebagai bentuk akuntanbilitas

(accountability) manajemen terhadap

pemilik perusahaan (stockholders),

tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada

stakeholders dan Tuhan.

Adapun bentuk keadilan yang

harus ditegakkan menurut islam secara

garis besar dapat diungkapkan sebagai:

Keadilan dalam bentuk hubungan khaliq

dan makhluq dan Keadilan dalam bentuk

hubungan sesama makhluk.


Metode penelitian yang digunakan

adalah jenis deskriftif kualitatif yaitu

analisis deskriptif dengan desain studi

kasus. Dengan mendeskripsikan

gambaran terhadap suatu objek.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah

suatu penelitian yang dilakukan dengan

tujuan utama untuk memberikan

gambaran atau deskripsi tentang suatu

keadaan secara objektif.

Lokasi dalam penelitian ini adalah

PT. Bank Panin Dubai Syariah yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui

situs-situs resmi (www.idx.co.id),

Adapun sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Data

sekunder yang diperoleh dari buku-buku,

jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta

literatur lain.



PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

merupakan salah satu perbankan syariah

komersial terbesar di Indonesia dan

telah terdaftar sahamnya di Bursa Efek

Indonesia dan merupakan bagian dari

Dubai Islamic Bank PJSC yang

berkedudukan di Dubai UEA. Bank Panin

Dubai Syariah berkomitmen untuk

membangun kepercayaan nasabah dan

masyarakat melalui pelayanan dan

penawaran produk yang sesuai dengan

prinsip-prinsip Syariah serta memenuhi

kebutuhan nasabah.

Jumlah Saham yang dimiliki PT.

Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebesar

51,61% tahun 2016, 44,69% tahun 2017

dan 53,70% tahun 2018. Dubai Islamic

Bank PJSC sebesar 39,32% tahun 2016,

38,25% tahun 2017 dan tetap sama

sebesar 38,25% untuk tahun 2018. dan

masyarakat masing-masing dibawah 5%

yaitu sebesar 9,07%. Tahun 2016,

17,06% tahun 2017, dan 8,05% tahun

2018.

Berdasarkan struktur kepemilikan

saham yang dimliki PT. Bank Panin

Dubai Syariah Tbk, kinerja keuangan

perusahaan pertahun mengalami naik

turun yaitu dapat dilihat dari laba bersih

pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp

http://www.idx.co.id/



127

19.540.914.000, pada tahun 2017

mengalami kerugian sebesar Rp

968.851.297.000, dan pada tahun 2018

sudah kembali meningkat dengan laba

sebesar Rp 20.788.229.000. dengan

pencapaian kinerja keuangan PT. Bank

Panin Dubai Syariah dari tahun 2016-

2018 belum menunjukkan peningkatan

yang signifikan, PT. Bank Panin Dubai

Syariah terus berusaha untuk melakukan

pemulihan untuk meningkatkan

pendapatan dan kinerja perusahaan

kedepan. Pendistribusian Laba pada PT.

Bank Panin Dubai Syariah

Pemegang Saham

Saham Bank Panin Dubai Syariah

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

dimiliki oleh beberapa badan dan

sejumlah saham yang berbeda-beda

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan yang diselenggarakan

pada tanggal 22 Mei 2017, perseroan

tidak membagikan dividen kepada Para

Pemegang Saham karena tidak mencapai

kisaran laba bersih setelah pajak mulai

dari 150 miliar sampai lebih 200 miliar.

Sedangkan pembagian laba kepada

pera pemegang saham untuk tahun laba

2017, berdasarkan Rapat Umum

Pemegang Saham tanggal 31 Mei 2018,

dari Fathiah Helmi,S,.H notaris di Jakarta

para pemegang saham setuju untuk

menigkatkan modal perusahaan dari Rp

1.019.533.526.000 atau Rp

10.195.335.256 saham menjadi Rp

2.395.903.785.100 atau 23.959.037.851

saham. Modal ditempatkan dan disetor

penuh adalah saham biasa yang

memberikan hak satu suara per saham

dan berpartisipasi dalam dividen.

Nasabah

Bank syariah berdasarkan pada

prinsip profit and loss sharing (bagi

untung dan bagi rugi). Bank syari’ah

tidak membebankan bunga, melainkan

mengajak partisipasi dalam bidang usaha

yang didanai. Para deposan juga sama-

sama mendapat bagian bagian dari

keuntungan bank sesuai dengan rasio

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian ada kemitraan antara

bank syari'ah dengan para deposan di

satu pihak dan antara bank dan para

nasabah investasi sebagai pengelola

sumber dana para deposan dalam

berbagai usaha produktif di pihak lain.

PT. Bank Panin Dubai Syariah

memeberikan hak pihak ketiga atas bagi

hasil dana syirkah temporer sebesar Rp

480.604.374 dan mengalami penurunan

tahun 2018 menjadi Rp 393.316.662.

Turunnya besaran bagi hasil tersebut

mencerminkan nasabah Bank panin

Dubai Syariah menurun di tahun 2018.

Penurunan ini disebabkan karena

masalah kenaikan pembiayaan yang

terjadi dari periode sebelumnya. Hal ini

akan mempengaruhi tingkat

kepercayaan nasabah pada pengelolaan

dana Bank Panin Dubai Syariah. Akan

tetapi Bank Panin Dubai Syariah terus

memperbaiki dari permasalahan yang

terjadi untuk meningkatkan kinerja

perusahaan. Disisi lain, penyimpanan

dana nasabah dalam perbankan syariah

aman ditengah keadaan ekonomi yang

tidak menentu karena dalam bank

syariah menerapkan sistem bagi hasil

sesuai dengan fatwa Dewan Syariah

Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.

Distribusi Laba untuk Zakat

Untuk perusahaan, zakat

didasarkan pada prinsip keadilan serta

hasil ijtihad para fuqaha. Salah satu

prinsip akuntansi yang diapakai dalam

system perhitungan zakat adalah konsep

entitas. Dalam konsep ini perusahaan

dianggap seorang wajib zakat, terpisah



128

dengan kewajiban zakat dari para

pemilik maupun pengelolanya. Konsep

entitas ini juga diatur alam hokum islam,

dalam firman Allah SWT terdapat pada

surah At-Taubah ayat 103 yang artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta

mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka

dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan

Allah Maha mendengar lagi Maha

Mengetahui.

Mengenai nizab dan presentase

zakat, Surepno (2017) menyatakan

bahwa nisab zakat perusahaan yaitu

senilai 85 gram emas sedangkan

persentasenya adalah 2,5% dari aset

wajib zakat yang dimiliki perusahaan

selama masa haul. Bank Panin Dubai

Syariah menghitung zakat perusahaan

sebesar 2,5% dari laba perseroan setelah

pajak (laba dihitung menurut prinsip

akuntansi) yang berlaku. pada tahun

2016, Bank Panin Dubai Syariah telah

menyalurkan dana zakat karyawan, dana

zakat nasabah dari tabungan dan

deposito, serta infaq dan sedekah

karyawan dan nasabah yang diterima

oleh Bank Panin Dubai Syariah.

Distribusi nilai ekonomi terhadap

pembayaran zakat, untuk laba tahun

2016, Panin Dubai Syariah Bank

mengeluarkan Zakat sebesar Rp

711.570.000, melebihi aturan yang

ditetapkan sebesar 2,5% dari laba bersih

yang seharusnya sebesar Rp 488.522.850

.Sedangkan untuk laba tahun 2017, Bank

Panin Dubai Syariah tidak mengeluarkan

Zakat karena mengalami kerugian. Dan

untuk tahun 2018 juga tidak

mengeluarkan zakat.

Distribusi Laba untuk karyawan

Karyawan merupakan salah satu

faktor utama untuk menciptakan laba.

Keberadaan tenaga kerja tidak boleh

begitu saja dikesampingkan yang harus

diperhatikan kesehatan dan

kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa

lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah

upah. Penentuan upah merupakan salah

satu penentu efisien atau tidaknya kerja

seorang tenaga kerja.

Rasio pemberian gaji berbeda

antar karyawan. Hal ini dinilai

berdasarkan jenjang karir, tingkat

pendidikan, dan pengalaman. Biaya gaji

yang dikeluarkan PT. Bank Panin Dubai

Syariah pada tahun 2018 adalah sebesar

Rp 120.059.000 dan tahun 2017 sebesar

Rp 144.316.000. Bank Panin Dubai

Syariah senantiasa berupaya

memaksimalkan penggunaan anggaran

yang dialokasikan untuk pelatihan dan

pendidikan karyawan sehingga mencapai

hasil secara efektif. Total biaya untuk

pelatihan karyawan pada tahun 2018

tercatat sebesar 5.841.287.000 dari total

biaya tenaga kerja pada tahun tersebut,

dibandingkan dengan Rp 469.042.000

yang dikeluarkan pada tahun 2017. Dan

adanya penambahan biaya training dari

tahun 2017 sebesar Rp 2,1 miliar atau

kurang lebih 1,98% dari total biaya

tenaga kerja dan meningkat meningkat

menjadi Rp 5,8 miliar atau kurang lebih

5,8% dari total biaya tenaga kerja tahun

2018. Ini mencerminkan bahwa

perusahaan perhatian terhadap

karyawanya.

Selama tiga tahun berakhir tingkat

proyeksi kenaikan gaji pertahun yaitu

5,5% tahun 2016, 5,50% tahun 2017,

dan tetap sama 5,50% pada tahun 2018.

Hal ini membuktikan sistem

pengembangan karyawan lebih

terencana sesuai dengan kebutuhan



129

bisnis dan organisasi, sehingga

meminimalisir perpindahan dan

mobilisasi dalam lingkungan perusahaan,

serta dapat menjadi salah satu indikasi

membaiknya tingkat keterlibatan

karyawan (employee engagement) di

Bank Panin Dubai Syariah.

Bank juga memberikan imbalan

pasca kerja berupa iuran pasti dan

imbalan pasti. Iuran pasti berasal dari

2% dari gaji pokok dan emolumen yang

dibayarkan karyawan, sedangkan

sisanya sebesar 2% sampai 7%

diabayarkan oleh Bank per bulan.

Imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk

karyawan sesuai dengan Undang-undang

Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Perhitungan imbalan pasca kerja

menggunakan metode Projected Unit

Credit dengan penilaian akturia yang

dilakukan pada setiap akhir periode

pelaporan tahunan. Jumlah karyawan

yang berhak memperoleh manfaat

tersebut sebanyak 441 dan 736

karyawan masing-masing untuk tahun

2018 dan 2017.

Distribusi Laba untuk Cadangan

Umum

Cadangan umum dipergunakan

untuk menutup kerugian yang mungkin

terjadi terhadap modal bank. Bank perlu

memupuk cadangan umum untuk

memperbesar jaminan terhadap

kewajibannya dalam melakukan tugas

dan usahanya. Cadangan umum juga

berfungsi untuk menjamin kelangsungan

usaha bank. Bank Indonesia mengatur

tentang besar cadangan umum bank

pada Peraturan Bank Indonesia Nomor:

10/15/Pbi/2008 Tentang Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum Bank

Umum.

PT. Bank Panin Dubai Syariah

menyisihkan sebagian laba bersih tahun

2016 sebesar Rp 10.715.676.000 ke

akun cadangan umum. Rapat Umum

Pemegang Saham tahunan yang

diselenggarakan pada tanggal 31 Mei

2018 tidak ada saldo yang disisihkan dari

sebagian laba bersih untuk tahun 2017

ke akun cadangan umum. Untuk laba

tahun 2018, akan diputuskan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham yang

dilakukan pada tahun 2019 dan akan

dilaporkan pada Annual Report Bank

Panin Dubai Syariah.

Keadilan dalam Pendistribusian Laba

Bank Panin Dubai Syariah sebagai

bank murni syariah tidak menganut

sistem bunga yang menjadi unsur riba

dalam perbankan. Bank Panin Dubai

Syariah menggunakan sistem bagi hasil

sebagai bentuk pendistribusian

keuntungan kepada para nasabah.

Besarnya bagi hasil berdasarkan pada

jumlah keuntungan yang diperoleh. Bila

usaha merugi, kerugian akan dtanggung

bersama oleh kedua belah pihak. Hal ini

akan dinilai lebih adil disbanding sistem

bunga yang memberikan tambahan pada

pokok uang yang disimpan atau

dipinjamkan tanpa memperitungakan

untung rugi yang mengelola dana.

Pendistribusian laba dalam Bank

Panin Dubai Syariah juga menghindari

unzur kezaliman yaitu unsur yang

merugikan diri sendiri, orang lain,

maupun lingkungan. Para karyawan

diberikan upah dan bonus yang

senantiasa meningkat seiring dengan

peningkatan laba perusahaan. Karir

karyawan senantiasa diperhatikan

dengan memberikan pelatihan untuk

meningkatkan skill para karyawan.

Dibidang lingkungan sekitar, Bank Panin

Dubai Syariah menggunakan Zakat

perusahaan, karyawan, dan nasabah

untuk kegiatan-kegiatan sosial. Laba juga



130

didistribusikan untuk dana cadangan

umum yang berguna untuk menjaga

kelangsungan perusahaan,

Dalam hal Gharar, Bank Panin

Dubai Syariah bersikap terbuka kepada

para stakeholdernya. Sebelum

menandatangani akad, akan dijelaskan

mengenai hak dan kewajiban bank dan

para nasabah. Bank Panin Dubai Syariah

menerbitkan Annual Report tiap

tahunnya yang berisikan tentang laporan

kinerja Bank Panin Dubai Syariah baik

keuangan maupun non keuangan.

Sehingga para pemegang saham dapat

mengetahui besar keuntungan yang

diperoleh, serta distribusi zakat dapat

diketahui.

4.2 Pembahasan

Distribusi Laba Akuntansi untuk

Pemilik Dana

Distribusi laba pada Bank Panin

Dubai Syariah kepada pemegang saham

dan nasabah. Pembagian laba kepada

pemegang saham disesuaikan dengan

jumlah saham yang dimiliki dengan

mengalikan kepada 12% nisbah bagi

hasil sesuai kebijakan manajemen. Syarat

pembagian laba nisbah bagi hasil

nasabah tergantung kepada manfaat dan

fasilitas yang diperoleh dari jasa atau

produk yang diimiliki, dimana nisbah

bagi hasil bervariasi mulai dari 0,5-1%,

bahkan dapat mencapai 69% jika dana

melebihi > Rp 1000.000.000. jadi

distribusi laba lebih besar kepada

pemegang saham dibanding nasabah

kecuali yang dananya diatas Rp

1.000.000.000. Jadi pendistribusian laba

belum sepenuhnya terwujud keadilan

karena melihat posisi pemegang saham

masih lebih besar. Hasil penelitian

mendukung hasil penelitian Ma’rifatun

dkk (2015) yang meneliti

pendistribusian laba akuntansi bukan

hany kepada pemilik modal tetapi juga

kepada stakeholder. Surepno (2017) hasil

penelitiannya juga menunjukkan bahwa

pendistribusian laba akuntansi

didistribusikan kepada pemilik modal

dan para stakeholder. Eka Okvyanti

(2018) hasil penelitiannya juga

menunjukkan bahwa pendistribusian

laba pada BPR Adiartha Reksacitra yang

menerapkan akuntansi konvensional,

laba hanya didistribusikan kepada

pemegang saham saja. Sedangkan pada

BPRS Mitra Harmoni Blimbing yang

menerapkan akuntansi syariah,

distribusi laba tidak hanya kepada

pemegang saham saja tetapi kepada

pihak-pihak lainnya seperti nasabah,

karyawan, pemerintah, dan masyarakat.

Distribusi Laba Untuk Zakat

PT. Bank Panin Dubai Syariah sudah

mendistribusikan zakat walaupun hanya

pada tahun 2016, tepatnya tahun 2017-

2018 tidak ada didistribusikan zakat.

Yang seharusnya walaupun kondisi

keuangan perusahaan ditahun 2017

mengalami kerugian dan tahun 2018

belum stabil tetap membayar zakat.

Penelitian ini dengan penelitian Monita

Yuda Liantara (2018) yang menyatakan

berbeda pendistribusian laba akuntansi

lebih adil jika mendistribusikan

zakatnya.

Distribusi Laba untuk Karyawan

Berdasarkan kebijakan yang

diterapkan oleh PT. Bank Panin Dubai

Syariah, telah adil dalam

mendistribusikan laba terhadap

karyawanya dilihat dari proyeksi

kenaikan gaji pertahun dari 2016-2018

terus meningkat. walaupun pada tahun

2017-2018 jumlah presentasenya sama

disebabkan mengalami keuangan yang

tidak stabil.. Hal itu juga dilihat dari

perhatian Bank Panin Dubai Syariah



131

terhadap karyawanya yang telah

mengeluarkan biaya pelatihan yang terus

meningkat tiap tahunnya, Bank juga telah

mengeluarkan imbalan pasca kerja

manfaat. Hasil penelitian ini didukung

oleh hasil penlitian Eva Okvyanti (2018)

hasil penelitiannya bahwa distribusi laba

tidak hanya kepada pemgang saham

yang mendapati saja tetapi juga kepada

nasabah, karyawan, pemerintah dan

masyarakat.

Distribusi Laba untuk Cadangan

Umum

Untuk cadangan umum PT. Bank

Panin Dubai Syariah sudah menyisihkan

sebagian laba bersihnnya pada tahun

2016. Sementara untuk tahun 2017-2018

tidak ada distribusi laba untuk cadangan

umum yang disisihkan karena pada

tahun 2017 Bank Panin Dubai Syariah

mengalami kerugian. Bank Panin Dubai

Syariah telah adil dalam penyisihan laba

untuk cadangan umum karena

mengalokasikan dana cadangan umum

ketika kondisi keuangan perusahaan

memperoleh laba.

Pada penelitian terdahulu tidak ada

yang meneliti mengenai distribusi laba

untuk cadangan umum, sehingga hasil

penelitian dapat mengisi dan menambah

kekurangan dalam literatur khususnya

pendistribusian laba dalam akuntansi

syariah.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat

menyimpulakan bahwa pendistribusian

laba pada PT. Bank Panin Dubai Syariah

telah menerapkan prinsip Syariah. Laba

yang dihasilkan oleh perusahaan

bukanlah didistribusikan untuk pemilik

modal saja akan tetapi didistribusikan

untuk nasabah dalam bentuk nisbah bagi

hasil, mengeluarkan zakat perusahaan

walaupun dalam keadaan tidak

memperoleh laba dan bonus bagi

karyawan berdasarkan nilai laba yang

diperleh setiap tahuannya. Serta

mengaloaksikan untuk cadangan umum

sebagai proteksi dan untuk menjaga

keberlangsungan perusahaan.

5.2 Saran

Bank Panin Dubai Syariah hendaknya

lebih transparan dalam pengelolaan

zakat karena dana kebajikan bisa

dipisahkan antara zakat perusahaan dan

zakat nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahannya 2014.

Aprianti, H.W. 2017. Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik. Jurnal Akuntansi Indonesia. Vol. 6 No 2

Belkaouli, Ahmed. 2011. Teori Akuntansi. (terj. Dukat, Erwan, et. al.). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ekasari,Kurnia. 2014: Hermeneutika laba dalam persfektif Islam.Jurnal Akuntansi Multiparadigma.Vol.5 No.1

Harahap et al. 2010. Akuntansi Perbankan Syariah.Jakarta: LPFE Usakti.

Harahap, S.S. 2010. Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Al-Qur’an, Ilahiyah, Sejarah Islam dan Kini. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Vol. 2 No. 2,

Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ma’rifatun, et al. 2015. Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syari’ah. jurnal akuntansi. Vol. 2 No. No. 3,

Muhammad. 2010. Manajemen Bank Syari’ah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Nurhayati, S., dan Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.



132

Resmi, Siti. 2012. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Srisusilawati, P., dan Eprianti, N. 2017. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudhrabah Di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Law and Justice. Vol. 2 No. 1

Surepno, dan Jayanto,P.Y. 2017. Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Jurnal Ekonomi Syariah.Vol. 5 No. 1,.

Suwardjono. 2014. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPE-Yogyakarta.

Syihab, Muhammad Baiquni. 2012. Reformasi Akuntansi Syariah: Rancang

Bangun Laporan Keuangan Neraca Berbasis Syirkah Islam. Akuntansi. Vol. 2 Nomor 3,

Triwono,iwan. 2015. Akuntansi Syariah: Perspektif, metodoogi, dan Teori Ed.2-Cet.4. Jakarta: Rajawali Pers.

Vahid, Navid, et al. 2013. Comparison Between Accounting Profit and Economic Profit and its Effect on Optimal Point of Production, Jurnal of Natural and Social Science. Vol. 2. No. 3,

Wibowo, dan Arif, A. 2009. Akuntansi Keuangan Dasar 2. Jakarta: Grasindo.

https://www.idx.co.id/https://www.paninbanksyariah.co.id/

https://www.idx.co.id/

https://www.paninbanksyariah.co.id/

https://www.paninbanksyariah.co.id/



133

PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP

PROFITAILITAS PADA PT.GUDANG GARAM TBK

Purnama Putri Sya’dah


Email:[email protected]

Nurul Huda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima

Email:[email protected] Abstract

Purpose of this research is to know the influence of sales growth to profitability in PT. Gudang Garam Tbk. The population of this research is the financial report of sales growth and net profit in PT. Gudang Garam TBK, for 10 years IE 2009-2018. The sample will be the financial report of sales growth and net profit in PT. Gudang Garam, for 5 years which is 2014 – 2018. This is an associative research with sampling techniques that is purposive sampling. The test results showed that there was no significant influence between sales growth on profitability at PT Gudang Garam Tbk. With a value of R2 of 16.1%.

Keywords: Sales growth, profitability Abtrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas pada PT. Gudang Garam Tbk. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan pertumbuhan penjualan dan laba bersih pada PT. Gudang Garam Tbk, selama 10 tahun yaitu tahun 2009 - 2018. Sampel yang diguakan adalah laporan keuangan pertumbuhan penjualan dan laba bersih pada PT. Gudang Garam, selama 5 tahun yaitu tahun 2014 – 2018. Peneliian ini merupakan penelitian asosiatif dengan tehnik sampling yaitu purposive sampling. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas pada PT Gudang Garam Tbk. Dengan nilai R2 sebesar 16,1%.

Kata Kunci : Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas





134

1. PENDAHULUAN

Perekonomian yang semakin pesat

merupakan suatu tantangan sekaligus

peluang bagi perusahaan untuk selalu

melakukan penyesuaian terutama dalam

hal kebijakan agar perusahaan dapat

menjawab tantangan, peluang dan dapat

bersaing dalam dunia perindustrian.

Dalam menghadapi persaingan tersebut,

perusahaan dituntut untuk mempunyai

keunggulan bersaing baik dalam hal

produk yang dihasilkan, sumber daya

manusia, maupun teknologi yang

digunakan. Namun, untuk memiliki

keunggulan itu semua, perusahaan

membutuhkan dana yang semakin besar,

serta terus berupaya meningkatkan profit

perusahaan.

Pertumbuhan penjualan merupakan

perubahan penjualan pada laporan

keuangan pertahun pada PT Gudang

Garam Tbk. Perubahan penjualan yang di

atas rata-rata bagi suatu perusahaan

umumnya didasarkan pada pertumbuhan

yang cepat yang diharapkan dari industri

dimana perusahaan itu beroperasi.


rasio yang dapat digunakan untuk

menggambarkan kenaikan penjualan

perusahaan tahun inidi bandingkan

penjiualan tahun lalu. Proksi yang


growth yaitu selisih antara jumlah antara

periode ini dengan periode sebelumnya

dibandingkan dengan penjualan periode

sebelumnya.

Profitabilitas mempunyai arti

penting bagi perusahaan karena

merupakan salah satu dasar untuk

penilaian kondisi suatu perusahaan.

Tingkat profitabilitas menggambarkan

kinerja perusahaan yang dilihat dari

kemampuan perusahaan menghasilkan

profit. Kemampuan perusahaan

memperoleh profit ini menunjukkan

apakah perusahaan mempunyai prospek

yang baik atau tidak dimasa yang akan

datang. Profitabilitas dalam penelitian ini

diproksikan dengan return on asset

(ROA) karena dapat menunjukkan

bagaimana kinerja perusahaan dilihat

dari penggunaan keseluruhan aset yang

dimiliki oleh perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan.

Penjualan merupakan kriteria

penting untuk menilai profitabilitas

perusahaan dan merupakan indikator

utama atas aktivitas perusahaan

(Andrayani, 2013). Pertumbuhan

penjualan adalah kenaikan jumlah

penjualan dari tahun ke tahun atau dari

waktu ke waktu (Kennedy dkk., 2013).

Pertumbuhan penjualan memiliki

pengaruh yang strategis bagi perusahaan

karena pertumbuhan penjualan ditandai

dengan peningkatan market share yang

akan berdampak pada peningkatan

penjualan dari perusahaan sehingga akan

meningkatkan profitabilitas dari

perusahaan (Pagano dan Schivardi, 2013).

Laba yang dihasilkan perusahaan

erat hubungannya dengan tingkat

profitabilitas perusahaan itu sendiri.

Rasio profitabilitas menggambarkan

kemampuan perusahaan mendapatkan

laba melalui semua kemampuan dan

sumber yang ada seperti kegiatan

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan,

jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap,

2011). Profitabilitas yang tinggi

menunjukkan semakin efektif perusahaan

dalam menjalankan operasinya sehingga

mampu meningkatkan laba yang optimal.

Sebaliknya, profitabilitas yang

rendah menggambarkan bahwa

perusahaan kurang efisien dalam

menjalankan operasinya sehingga kurang

mampu menghasilkan laba yang optimal.



135

PT. Gudang Garam Tbk. Dalam

pencapaian tujuan perusahaan yaitu

menghasilkan laba, maka setiap produk

yang dihasilkan tersebut dijual kepada

pelanggan. Penjualan menjadi kegiatan

utama untuk memperoleh pendapatan

sehingga laba perusahaan dapat

dioptimalkan. Penjualan tersebut dapat

berlangsung dengan adanya modal kerja

yang membiayainya. Sehingga, penjualan

menjadi faktor untuk menghasilkan laba

perusahaan. Berikut adalah data

penjualan dan laba bersih PT. Gudang

Garam Tbk tahu 2015-2018 :

Tabel 1. Data Penjualan dan Laba Bersih PT. Gudang Garam Tbk, Tahun

2015-2018 (Dalam ribuan rupiah)

Tahun Penjualan (x) Laba Bersih (y)

2015 2.474.623 253.664

2016 4.056.735 346.728

2017 5.139.974 378.142

2018 6.010.895 373.750

Jumlah 17.955.227 1.352.284

Sumber : Data sekunder

Dari tabel 1, dapat diketahui bahwa

penjualan PT. Gudang Garam Tbk tahun

2015-2018 mengalami peningkatan. Hal

tersebut berarti PT. Gudang Garam, Tbk

tahun 2015-2018 memiliki kinerja yang

baik dilihat dari segi penjualan.

Peningkatan pada penjualan yang tidak

disertai pada peningkatan laba bersih

menimbulkan dugaan bahwa ada

pengaruh secara signifikan. Keadaan

tersebut dikhawatirkan dapat

mempengaruhi tingkat profitabilitas

perusahaan. Oleh karena itu, dengan

adanya peningkatan penjualan ini apakah

dapat memicu perubahan pada

profitabilitas perusahaan, yang mana

perubahan tersebut menentukan kinerja

perusahaan yang dicapai pada periode

bersangkutan.

Berdasarkan uraian dari latar

belakang tersebut, maka yang menjadi

pokok permasalahan pada penelitian ini

adalah: Adakah pengaruh Pertumbuhan

Laba terhadap Profitabilitas pada PT.

Gudang Garam Tbk ?.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Penjualan


perubahan penjualan pada laporan

keuangan pertahun. Pertumbuhan

penjualan yang di atas rata-rata bagi suatu

perusahaan umumnya didasarkan pada

pertumbuhan yang cepat yang diharapkan

dari industri dimana perusahaan itu

beroperasi. Pertumbuhan atas penjualan

merupakan salah satu hal penting atas

produk dan jasa perusahaan tersebut dari

penerimaan pasar, dimana untuk

mengukur tingkat pertumbuhan penjualan

tersebut adalah dari pendapatan yang

dihasilkan atas penjualan tersebut

(Taufiqurahman, Syaraswati dan Puspita,

2012 : 122). Berkaitan dengan

pertumbuhan penjualan, perusahaan harus

memiliki strategi yang tepat untuk

memenangkan dan dapat bersaing agar

dapat menarik konsumen untuk selalu

memilih produknya. Tingkat pertumbuhan

suatu perusahaan akan dapat berpengaruh

terhadap kemampuan perusahaan dalam

mempertahankan keuntungan yang telah

diperoleh untuk menandai kesempatan-



136

kesempatan pada masa yang akan datang.

Pertumbuhan penjualan yang tinggi, maka

akan mencerminkan pendapatan

meningkat sehingga pembayaran deviden

cenderung meningkat. Perusahaan yang

mempunyai keuntungan meningkat akan

memiliki laba ditahan yang lebih besar.

Peningkatan laba perusahaan dapat

meningkatkan jumlah modal sendiri yang

berasal dari laba ditahan.

Penjualan yang relatif stabil dan

selalu meningkat pada sebuah perusahaan,

memberikan kemudahan bagi perusahaan

tersebut untuk dapat memperoleh aliran

dana dari pihak eksternal atau hutang

untuk meningkatkan operasionalnya. Pada

waktu yang sama perusahaanperusahaan

ini sering menghadapi ketidakpastian yang

lebih besar, cenderung untuk mengurangi

keinginan mereka untuk menggunakan

hutang (Sjahrial Dermawan,

2014:303).Dengan demikian dapat

diketahui bahwa suatu perusahaan dapat

dikatakan mengalami pertumbuhan kearah

yang lebih baik jika terdapat peningkatan

yang konsisten dalam aktivitas utama

operasinya.

2.2 Profitabilitas

Tingkat profitabilitas suatu

perusahaan menjadi salah satu faktor

yang harus dipertimbangkan dalam

kebijakan struktur modal (Sartono, 2013 :

122). Perusahaan yang sangat

menguntungkan pada dasarnya tidak

membutuhkan biaya pembiayaan dengan

hutang. Laba ditahan perusahaan yang

tinggi sudah mencukupi untuk membiayai

sebagian besar kebutuhan pendanaan.

Brigham dan Houston (2011) menyatakan

bahwa perusahaan yang memiliki tingkat

pengembalian yang tinggi atas investasi

maka perusahaan menggunakan hutang

yang relatif kecil. Tingkat pengembalian

yang tinggi memungkinkan perusahaan

untuk membiayai sebagian besar

kebutuhan dana dengan dana yang

dihasilkan secara internal oleh

perusahaan tersebut.Berdasarkan uraian

diatasmemiliki kesimpulan, bahwa

profitabilitas memiliki pengaruh terhadap

struktur modal dengan dasar bahwa

perusahaan yang memiliki profitabilitas

yang tinggi akan mengurangi

ketergantungannya pada pihak

eksternalkarena tingkat keuntungan yang

tinggi akan memungkinkan perusahaan

untuk memperoleh sebagian besar

pendanaannya dari laba ditahan. Hal ini

akan berpengaruh terhadap penentuan

komposisi struktur modal.

Menurut Agus Sartono (2010)

mengemukakan tentang profitabilitas :

“Profitabilitas adalah kemampuan

perusahaan memperoleh laba dalam

hubungannya dengan penjualan, total

aktiva maupun modal sendiri”.

Profitabilitas atau kemampuan laba

merupakan kemampuan perusahaan

didalam menghasilkan laba. Profitabilitas

mencerminkan keuntungan dari investasi

keuangan. Myers dan Majluf (2017)

berpendapat bahwa manajer keuangan

yang menggunakan packing order theory

dengan laba ditahan sebagai pilihan

pertama dalam pemenuhan kebutuhan

dana dan hutang sebagai pilihan kedua

serta penerbitan saham sebagai pilihan

ketiga, akan selalu memperbesar

profitabilitas untuk meningkatkan laba.

Profitability ratio merupakan rasio

untuk mengukur kemampuan perusahaan

memperoleh laba dalam hubungannya

dengan penjualan, total aktiva 12 maupun

modal sendiri (Agus Sartono, 2013). Rasio

ini sangat diperhatikan oleh calon

investor maupun pemegang saham

karena berkaitan dengan harga saham

serta dividen yang akan diterima.



137

Profitabilitas sebagai tolak ukur dalam

menentukan alternatif pembiayaan,

namun cara untuk menilai profitabilitas

suatu perusahaan adalah bermacam-

macam dan sangat tergantung pada laba

dan aktiva atau modal yang akan

dibandingkan dari laba yang berasal dari

opersai perusahaan atau laba netto

sesudah pajak dengan modal sendiri.

Dengan adanya berbagai cara dalam

penelitian profitabilitas suatu perusahaan

tidak mengherankan bila ada beberapa

perusahaan yang mempunyai perbedaan

dalam menentukan suatu alternatif untuk

menghitung profitabilitas. Hal ini bukan

keharusan tetapi yang paling penting

adalah profitabilitas mana yang akan

digunakan, tujuannya adalah semata-

mata sebagai alat mengukur efisiensi

penggunaan modal di dalam perusahaan

yang bersangkutan. Pertumbuhan

penjualan merupakan perubahan

kenaikan ataupun penurunan penjualan

dari tahun ke tahun yang dapat dilihat

pada laporan labarugi perusahaan.

Perusahaan yang baik dapat dilihat dari

penjualannya dari tahun ke tahun yang

terus mengalami kenaikan, hal tersebut

berimbas pada meningkatnya keuntungan

perusahaan sehingga pendanaan internal

perusahaan juga meningkat. Sedangkan

menurut Rudianto (2014) menyatakan

bahwa pertumbuhan penjualan

merupakan volume penjualan pada

tahun-tahun mendatang, berdasarkan

data pertumbuhan volume penjualan

historis.

3. Hubungan Antara Variabel

Pertumbuhan Penjualan Terhadap

Profitabilitas

Return on asset profibilitas

memberikan ukuran tingkat efektivitas

manajemen suatu perusahaan yang

ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari

pertumbuhan penjualan atau dari

pendapatan investasi (kasmir, 2014).

Semakin tinggi return on asset tersebut

mampu menghasilkan pertumbuhan

penjualan yang signifikan, sehingga dapat

menunjukkan bahwa manajemen

perusahaan mampu menggunakan

asetnya secara produktif. Pendapatan

yang stabil dan pengolahan aset yang

efektif dan efisien akan mempengaruhi

kemampuan perusahaan untuk tumbuh.

Dengan adanya kemampuan tersebut,

maka perusahaan dapat terus tumbuh

dengan laba yang mampu ditingkatkan.

Sebaliknya, jika return on asset suatu

perusahaan rendah, perusahaan kurang

mampu menghasilkan laba dikarenakan

pertumbuhan penjualan perusahaan tidak

efektif dalam mengelola asetnya.


Jenis penelitian ini termasuk

penelitian asosiatif, karena diajukan untuk

menggambarkan atau melukiskan secara

sistimatis dan akurat mengenai pengaruh

antara variabel X dan variabel Y. Populasi

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

laporan keuangan pertumbuhan penjualan

dan laba bersih pada PT. Gudang Garam

Tbk, selama 10 tahun mulai dari tahun

2009 sampai dengan tahun 2018. Sampel

pada penelitian ini adalah laporan

keuangan pertumbuhan penjualan dan laba

bersih pada PT. Gudang Garam, selama 5

tahun yaitu mulai dari tahun 2014 sampai

dengan tahun 2018. Peneliti menggunakan

teknik purposive sampling yaitu tehnik

penarikan sampel dengan pertimbangan

tertentu. Teknik pengumpulan data yang


metode dokumentasi dan studi pustaka.



138

3.1 Tehnik analisi data

1. Regresi sederhana

Analisis Regresi Sederhana adalah

sebuah metode pendekatan untuk

pemodelan hubungan antara satu

variabel dependen dan satu variabel

independen. Dalam model regresi,

variabel independen menerangkan

variabel dependennya.

2. Analisis koefisien korelasi

Nilai koefisien korelasi merupakan

nilai yang digunakan untuk mengukur

kekuatan (keeratan) suatu hubungan

antar variabel, (Nugroho, 2005).

Koefisien korelasi memiliki nilai

antara -1 hingga +1. Sifat nilai

koefisien korelasi adalah plus (+) atau

minus (-). Hal ini menunjukkan ini

arah korelasi.

3. Analisis koefisen determinasi

Koefisien Determinasi R Kuadrat (R^2)

Menurut Imam Ghozali (2009)

Koefisien Determinasi pada intinya

mengukur seberapa jauh kemampuan

sebuah model dalam menerangkan

variasi variabel Dependen. Nilai

Koefisien Determinasi adalah antara

nol dan satu.

4. Uji t

Uji T (Test T) adalah salah satu test

statistik yang dipergunakan untuk

menguji kebenaran atau kepalsuan

hipotesis nihil yang menyatakan bahwa

diantara dua buah mean sampel yang

diambil secara random dari populasi

yang sama, tidak terdapat perbedaan

yang signifikan. (Sudjiono, 2010).


4.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) ,116 ,014 8,556 ,003

PERTUMBUHAN PENJUALAN -,084 ,110 -,401 -,758 ,504

a. Dependent Variable: ROA

Persamaan regresi linear sederhana

Y = 0,116 – 0,084X

a. konstanta, a= 0.116 artinya jika

pertumbuhan penjualan konstan atau

sama dengan nol maka profitabilitas

akan naik sebesar 0,116.

b. koefisien variabel b= -0,084 artinya jika

pertumbuhan penjualan naik sebesar

Rp.1 maka profitabiitas akan turun

sebesar 0,084

Uji t

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients


1 (Constant) ,116 ,014 8,556 ,003

PERTUMBUHAN PENJUALAN -,084 ,110 -,401 -,758 ,504

a. Dependent Variable: ROA



139

Berdasarkan hasil olahan data olahan data

maka dapat di simpulkan sebagai berikut;

Nilai t hitung sebesar -0,758 dan t tabel

sebesar 3,182 dengan nilai signifikan

sebesar 0,504 sehingga dapat disimpulkan

tidak ada pengaruh yang signifikan antara

pertumbuhan penjualan terhadap

profitabilitas pada PT. Gudang Garam Tbk.

Analisi koefisien korelasi

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,401a ,161 -,119 ,009667

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN PENJUALAN

Nilai koefisien koefisien korelasi linear

sederhana yaitu sebesar 0,401 artinya

tingkat keeratan hubungan antar

pertumbuhan penjualan dan profitabilitas

pada PT GUDANG GARAM TBK sedang.

Analisis koefisien determinasi

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,401a ,161 -,119 ,009667

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN PENJUALAN

Nilai koefisien determinasi atau Kd =

0,161 atau 16,1% artinya kontribusi

pengaaruh pertumbuhan penjualan

terhadap profitabilitas pada PT.GUDANG

GARAM TBK yaitu sebesar 16.1%

sedangkan sisanya 83,9% di pengaruhi

oleh faktor-faktor lain yang yang tidak di

teliti dalam penelitian ini.

5. PENUTUP

Tidak ada pengaruh yang signifikan

antara pertumbuhan penjualan terhadap

profitablitas pada PT.GUDANG GARAM

TBK.

DAFTAR PUSTAKA

Andrayani, 2013 Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Alih Bahasa: Ali Akbar Yulianto. Edisi 11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Agus Sartono (2010) Kebijakan Pendanaan dan Restruksi

Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Agus Sartono, (2013) How Firm Characteristics Affect Capital Structure: An International Comparison. The Journal of Financial Research. Vol. XXII, NO.2 Pages 161-18.

Elfianto Nugroho (2012) Analisis Pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Perputaran Modal Kerja, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Profitabilitas

Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada BEI padaTahun 2007 – 2011.

Fabozzi (2011) Understanding Profitability. IOWA State University.

Harahap (2008) Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.

Harahap, 2011 Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama.



140

Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.

Harahap, 2013 Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga. Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter. Basic Econometrics. 5th Edition. New York: McGraw-Hill.

Inta Budi Setyanusa (2013) Pengaruh Likuiditas dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2012).

Irham fahmi (2012) Manajemen Investasi. Alih Bahasa: Tim Alih Bahasa Salemba Empat. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

kasmir, (2014) Manajemen Keuangan. Jilid 2 . Edisi 9. Binarupa Aksara.

Kennedy dkk., (2013) Dasar dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi 4. Yogyakarta : Bagian Penerbitan FE.

Myers dan Majluf (2017) Pengaruh Tangibility, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Keuangan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi . Vol 10 No. 1.

Pagano dan Schivardi, 2013 Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aset dan Tingkat Pertumbuhan Terhadap Struktur Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 3 No 7.

Rudianto (2014) Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Pertumbuhan Perusahaan, Likuiditas, Dan Pajak Terhadap Struktur Modal Pada Sektor Pariwisata. E Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5 No 6

Sudjiono, (2010) Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi 11 Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.



141

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN

PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT

DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI Sri Rahayu Indah Azhari Universitas Muslim Indonesia


Asriani Junaid Universitas Muslim Indonesia Email: [email protected]

Julianty Sidik Tjan



Abstract

The aim of this research is to analyse the influence of competence, independence, and professionalism on audit quality. It also analyses how the auditor ethics can moderate those independent variables to dependent variable. This research carried out on the representative of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) of West Sulawesi Province with 75 auditors as the respondent. The study used questionnaire as the data collecting method. Then it analysed by using multiple regression analyses dan moderated regression analysis (MRA). The results of the reseach showed that competence, independence, and professionalism effect significantly the audit quality. Auditor ethics is able to moderate the influence of competence and independence to audit quality. Auditor ethics is unable to moderate the influence of professionalism to audit quality.

Keyword: Competence, Independence, Professionalism, Audit Quality and Auditor Ethics

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Kemudian untuk mengetahui apakah etika auditor dapat memoderasi hubungan antara kompetensi, independensi dan profesionalisme dengan kualitas audit. Penelitian ini dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dengan sampel auditor sebanyak 75 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan daftar kuesioner. Sedangkan metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Etika auditor dapat memperkuat hubungan antara kompetensi dan independensi dengan kualitas audit. Kemudian etika auditor tidak dapat memperkuat hubungan antara profesionalisme dengan kualitas audit.

Kata kunci: Kompetensi, Independensi, Profesionalisme, Kualitas Audit dan Etika Auditor






142

1. PENDAHULUAN

Setiap entitas pemerintahan

wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan selama satu periode.

Sebagaimana diamanatkan dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa keuangan negara merupakan

salah satu unsur pokok dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara

dan mempunyai manfaat yang sangat

penting guna mewujudkan tujuan negara

untuk mencapai masyarakat yang adil,

makmur, dan sejahtera (Peraturan Badan

Pemeriksa Keuangan RI UU No. 15 Tahun

2006). Untuk tercapainya tujuan negara

tersebut, pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara memerlukan

suatu lembaga pengawasan yang bebas,

mandiri, dan profesional untuk

menciptakan pemerintahan yang bersih

dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme. Berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Badan

Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) merupakan suatu

institusi yang dipercaya dapat

mewujudkan tata kelola keuangan

negara yang baik, transparan, dan

akuntabel (good governance).

Akuntabilitas sektor publik

berhubungan dengan praktik

transparansi dan pemberian informasi

kepada publik dalam rangka pemenuhan

hak publik. Sedangkan good governance

menurut Bank dunia (World Bank)

didefinisikan sebagai suatu

penyelenggaraan manajeman

pembangunan yang solid dan

bertanggung jawab dan sejalan dengan

prinsip demokrasi dan pasar yang

efisien, penghindaran salah alokasi dana

investasi, pencegahan korupsi baik

secara politis maupun administratif,

menciptakan disiplin anggaran, serta

menciptakan kerangka hukum dan

politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha

(Mardiasmo, 2002:17).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

menyatakan bahwa audit yang dilakukan

auditor dikatakan berkualitas, jika

memenuhi standar auditing dan standar

pengendalian mutu. Kriteria mutu

profesional auditor seperti yang diatur

oleh standar umum auditing meliputi

independensi, integritas dan objektivitas.

De Angelo (1981:186) mendefinisikan

result quality of audit (kualitas hasil

audit) sebagai kemungkinan (probability)

dimana seorang auditor menemukan dan

melaporkan tentang adanya suatu

pelanggaran dalam sistem akuntansi

kliennya. Kemungkinan penemuan suatu

pelanggaran tergantung pada

kemampuan teknikal auditor dan

independensi auditor tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh

Parasayu (2014), ada lima faktor yang

dapat mempengaruhi kualitas hasil audit

yaitu, (1) obyektifitas, bebasnya

seseorang dari pengaruh pandangan

subyektif pihak- pihak lain yang

berkepentingan, sehingga dapat

mengemukakan pendapat menurut apa

adanya, (2) kompetensi, keahlian

seorang auditor meliputi pengalaman

dan pendidikan, (3) pengetahuan auditor

tentang audit, mengetahui secara

keseluruhan proses audit dan standart

audit, (4) integritas, dapat menerima

kesalahan yang tidak disengaja dan

perbedaan pendapat yang jujur, tetapi

tidak dapat menerima kecurangan

prinsip, (5) etika profesi, nilai tingkah

laku atau aturan-aturan tingkah laku

yang diterima dan digunakan oleh suatu

golongan tertentu atau individu. Menurut

Kristanti (2013:1), kurangnya

kompetensi auditor menyebabkan kasus-



143

kasus kecurangan pada objek audit

sering terjadi. Maka BPKP sebagai badan

pemeriksa lembaga yang menggunakan

dana dari pemerintah harusnya lebih

teliti dan kompeten lagi dalam

mengaudit atas berbagai bentuk laporan

yang diaudit.

Berdasarkan fenomena, auditor

BPKP yang merupakan auditor internal

pemerintah memiliki posisi yang rentan

terhadap tekanan politik. Kadang

intervensi politik bisa terjadi jika temuan

terkait sampai dengan ranah politik.

Irma (2018) mengemukakan peran

auditor sangat besar dalam

pemberantasan korupsi yang pada

akhirnya membawa harapan dan resiko

bagi auditor itu sendiri. Dengan kata lain

profesi auditor seperti pedang bermata

dua. Disatu sisi diharapkan terciptanya

tata pemerintahan yang baik/ good

public governance. Di sisi lain resiko yang

harus dihadapi baik resiko yang

berbahaya misal tekanan dari pihak

auditee, ancaman dengan psikis maupun

resiko yang “tidak berbahaya” misal

pemberian uang dari auditee walau

dengan alasan uang makan, uang

transport dan lain – lain. Namun,

seharusnya resiko tersebut baik yang

berbahaya maupun yang “tidak

berbahaya” tidak mempengaruhi

independensi auditor dalam membuat

keputusan (Wulandari, 2011).

Pemahaman akan pentingnya audit yang

berkualitas bagi terwujudnya

pemerintahan yang akuntabel akan

membuat BPKP Perwakilan Sulawesi

Barat harus lebih objektif lagi dalam

praktiknya serta meningkatkan

kompetensi, independensi dan

profesionalisme yang dimilikinya.

Teori keagenan yang

dikembangkan oleh Jensen dan Meckling

(1976) mengemukakan adanya konflik

kepentingan antara manajemen selaku

agen dan pemilik serta entitas lain dalam

kontrak (misal kreditur) selaku principal.

Principal ingin mengetahui segala

informasi termasuki aktivitas

manajemen, yang terkait dengan

investasi atau dananya dalam

perusahaan. Hal ini dilakukan dengan

meminta laporan pertanggungjawaban

dari agen (manajemen). Berdasarkan

laporan tersebut, principal dapat menilai

kinerja manajemen. Namun yang

seringkali terjadi adalah kecenderungan

manajemen untuk melakukan tindakan

yang membuat laporannya kelihatan

baik, sehingga kinerjanya dianggap baik.

Untuk mengurangi atau meminimalkan

kecurangan yang dilakukan oleh

manajemen dan membuat laporan

keuangan yang dibuat manajemen lebih

dapat dipercaya (reliabel) maka

diperlukan pengujian dan dalam hal itu

pengujian tersebut hanya dapat

dilakukan oleh pihak ketiga yang

independen yaitu auditor independen.

Teori sikap dan perilaku (theory of

attitudes and behavior) dikembangkan

oleh Triandis (1980) yang menyatakan

bahwa perilaku ditentukan oleh apa yang

orang-orang ingin lakukan (sikap), apa

yang mereka pikirkan akan mereka

lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang

mereka biasa lakukan (kebiasaan) dan

dengan konsekuensi perilaku yang

mereka pikirkan. Seorang auditor

profesional akan bertindak sesuai

dengan peraturan dan standar

profesinya dalam melaksanakan audit

sehingga menghasilkan kualitas audit

yang baik.

Kualitas audit sebagai Proses

untuk memastikan bahwa standar

auditingnya berlaku umum diikuti oleh

setiap audit, mengikuti prosedur

pengendalian kualitas khusus membantu



144

memenuhi standar-standar secara

konsisten dalam penugasannya hingga

tercapai kualitas hasil yang baik (Arens,

2011:47). Kualitas audit didefinisikan

sebagai probabilitas bahwa auditor akan

baik dan benar menemukan laporan

kesalahan material, keliru, atau kelalaian

dalamlaporan materi keuangan klien.

Probabilitas auditor untuk melaporkan

penyelewengan yang terjadi dalam

sistem akuntansi klien tergantung pada

independensi auditor.

Agoes (2013:146), kompetensi

adalah suatu kecakapan dan kemampuan

dalam menjalankan suatu pekerjaan atau

profesinya. Kompetensi sebagai

keharusan bagi auditor untuk memiliki

pendidikan formal dibidang auditing dan

akuntansi, pengalaman praktik yang

memadai bagi pekerjaan yang sedang

dilakukan, serta mengikuti pendidikan

profesi yang berkelanjutan (Arens et. al.

2013:42).

Namun sesuai dengan

tanggungjawabnya untuk menaikkan

tingkat keandalan laporan keuangan

suatu perusahaan maka akuntan publik

tidak hanya perlu memiliki kompetensi

atau keahlian saja tetapi juga harus

independen dalam pengauditan.

Mulyadi (2010:87) menjelaskan

bahwa Independensi adalah sikap mental

yang bebas dari pengaruh, tidak

dikendalikan oleh pihak lain, tidak

tergantung pada orang lain.

Independensi juga berarti adanya

kejujuran dalam diri auditor dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya

pertimbangan yang objektif tidak

memihak dalam diri auditor dalam

memuaskan dan menyatakan

pendapatnya.

Profesionalisme juga menjadi

syarat utama bagi seseorang yang ingin

menjadi seorang auditor eksternal. Sebab

dengan profesionalisme yang tinggi

kebebasan auditor akan semakin

terjamin. Untuk menjalankan perannya

yang menuntut tanggung jawab yang

semakin luas, auditor eksternal harus

memiliki wawasan yang luas tentang

kompleksitas organisasi modern.

Kompetensi, independensi, dan

profesionalisme yang dimiliki auditor

dalam penerapannya akan terkait

dengan etika. Ludigdo et.al. (2001)

mendefinisikan etika sebagai

seperangkat aturan atau norma atau

pedoman yang mengatur perilaku

manusia, baik yang harus dilakukan

maupun yang harus ditinggalkan yang

dianut oleh sekelompok atau segolongan

manusia atau masyarakat atau profesi.

Akuntan mempunyai kewajiban untuk

menjaga standar perilaku etis tertinggi

mereka kepada organisasi dimana

mereka bernaung, profesi mereka,

masyarakat dan diri mereka sendiri

dimana akuntan mempunyai tanggung

jawab menjadi komponen dan untuk

menjaga integritas dan objektivitas

mereka (Nugrahaningsih, 2005).

Najib (2013), melakukan penelitian

berjudul Pengaruh Keahlian,

Independensi, dan Etika Terhadap

Kualitas Audit menunjukkan bahwa

Keahlian, Independensi, dan Etika tidak

berpengaruh secara bersama-sama

terhadap Kualitas Audit. Independensi

dan Etika yang berpengaruh secara

signifikan terhadap Kualitas Audit,

sedangkan Keahlian tidak ikut berperan

didalamnya.

Samsi et.al. (2013) dalam

penelitiannya berjudul Pengaruh

Pengalaman Kerja, Independensi, dan

Kompetensi terhadap Kualitas Audit:

Etika Auditor sebagai Variabel

Pemoderasi menunjukkan bahwa

variabel Pengalaman Kerja berpengaruh



145

negatif terhadap Kualitas Audit. Variabel

Independensi menunjukkan pengaruh

positif terhadap Kualitas Audit. Variabel

Kompetensi tidak berpengaruh terhadap

Kualitas Audit. Interaksi Pengalaman

Kerja dan Kepatuhan Etika Auditor

terhadap Kualitas Audit berpengaruh

positif.

Harahap (2015), melakukan

penelitian pada kantor BPKP Perwakilan

Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai

Pengaruh kompetensi, independensi,

objektivitas dan sensitivitas etika profesi

terhadap kualitas hasil audit. Variabel

independen yang digunakan adalah

kompetensi, independensi, objektivitas

dan sensitivitas etika profesi auditor

sedangkan variabel dependennya adalah

kualitas audit. Dari hasil penelitian ini

ditemukan bahwa kompetensi,

independensi, objektivitas dan

sensitivitas etika profesi auditor


kualitas audit.

Terkait dengan konteks inilah,

muncul pertanyaan seberapa tinggi

tingkat Kompetensi, independensi dan

profesionalisme auditor saat ini dan

apakah kompetensi, independensi dan

profesionalisme auditor tersebut

berpengaruh terhadap kualitas audit

yang dihasilkan oleh akuntan publik.

Kualitas audit ini penting karena dengan

kualitas audit yang tinggi maka akan

dihasilkan laporan keuangan yang dapat

dipercaya sebagai dasar pengambilan

keputusan. Selain itu adanya

kekhawatiran akan merebaknya skandal

keuangan, dapat mengikis kepercayaan

publik terhadap laporan keuangan

auditan dan profesi akuntan publik.

Penelitian ini mengacu kepada

penelitian yang dilakukan oleh Ujianti

Tawakkal et. al (2019) yang membahas

masalah Pengaruh Independensi Auditor

Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada

Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi

Selatan. Yang membedakan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya yaitu

pada penelitian ini menambahkan dua

variabel independen yaitu kompetensi

dan profesionalisme kemudian etika

auditor sebagai variabel moderasi.

Mengingat pentingnya peran

Perwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan dalam

kelangsungan pemerintah, maka

dilakukan penelitian mengenai kualitas

audit yang berada didalamnya. Peneliti

mengangkat judul “Pengaruh

Kompetensi, Independensi, Dan

Profesionalisme Auditor Terhadap

Kualitas Audit Dengan Etika Auditor

Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus

pada Auditor Perwakilan Badan


Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat).”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit

a. Pengertian Audit

Arens et.al. (2011;4) auditing adalah

proses pengumpulan dan evaluasi bukti

tentang informasi untuk menentukan

dan melaporkan derajat kesesuaian

antara informasi itu dan kriteria yang

telah ditetapkan. Auditing harus

dilakukan oleh orang yang kompeten dan

independen.

Agoes (2014:4) audit yaitu Suatu

pemeriksaan yang dilakukan secara

kritis dan sistematis, oleh pihak yang

independen, terhadap laporan keuangan

yang telah disusun oleh manajemen,

beserta catatan-catatan pembukuan dan

bukti-bukti pendukungnya, dengan

tujuan untuk memberikan pendapat

mengenai kewajaran laporan keuangan

tersebut.



146

Audit merupakan suatu tindakan

yang membandingkan antara fakta atau

keadaan sebenarnya (kondisi) dengan

keadaan yang seharusnya ada. Pada

dasarnya audit bertujuan untuk menilai

apakah pelaksanaan yang dilakukan

telah sesuai dengan apa yang telah

ditetapkan dan untuk menilai atau

melihat apakah yang ada telah sesuai

dengan apa yang diharapkan.

Dari beberapa definisi diatas dapat

diambil kesimpulan bahwa audit adalah

suatu proses yang sistematik dalam hal

memeriksa beberapa kegiatan tertentu

untuk mengumpulkan dan menilai suatu

bukti apakah sudah memiliki tingkat

kesesuaian dengan kriteria yang telah

ditetapkan serta menyampaikan hasilnya

kepada pihak yang berkepentingan.

b. Tujuan Audit

Tujuan umum audit adalah untuk

menyatakan pendapat atas kewajaran,

dalam semua hal yang material posisi

keuangan dan hasil usaha serta arus kas

sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum. Untuk mencapai tujuan

ini auditor perlu menghimpun bukti

kompeten yang cukup, auditor perlu

mengidentifikasikan dan menyusun

sejumlah tujuan audit spesifik untuk

setiap akun laporan keuangan.

Berdasarkan Standar Profesional

Akuntansi Publik (2001) Tujuan audit

atas laporan keuangan oleh auditor

independen pada umumnya adalah

untuk menyatakan pendapat tentang

kewajaran, dalam semua hal material,

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan

entitas, dan arus kas sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di

indonesia (SA seksi 110).

c. Jenis-jenis Audit

Pengauditan dapat dibagi dalam

beberapa jenis. Pembagian ini

dimaksudkan untuk menentukan tujuan

atau sasaran yang ingin dicapai dengan

adanya pengauditan tersebut. Dibawah

ini akan di paparkan jenis audit menurut

ahli. Arens et.al. (2012:16), Akuntan

Publik melakukan tiga jenis utama

aktivitas audit. Ketiga jenis aktivitas

audit tersebut adalah sebagai berikut:

1) Audit Operasional

Audit operasional mengevaluasi

efisiensi dan efektivitas setiap bagian

dari prosedur dan metode operasi

organisasi. Pada akhir audit operasional,

manajemen biasanya mengharapkan

saran-saran untuk memperbaiki operasi.

Dalam audit operasional, review atau

penelaahan yang dilakukan tidak

terbatas pada akuntansi, tetapi dapat

mencakup evaluasi atas struktur

organisasi, operasi komputer, metode

produksi, pemasaran dan semua bidang

lain dimana auditor menguasainya.

2) Audit Ketaatan

Audit ketaatan dilaksanakan untuk

menentukan apakah pihak yang diaudit

telah mengikuti prosedur, aturan, atau

ketentuan tertentu yang diterapkan oleh

otoritas yang lebih tinggi.

3) Audit Laporan Keuangan.

Audit laporan keuangan dilakukan

untuk menentukan apakah laporan

keuangan (informasi yang diverifikasi)

telah dinyatakan sesuai dengan kriteria

tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

berlaku umum.

d. Jenis-jenis Auditor

Arens et.al. (2012) yang dialih

bahasakan Jusuf (2012:19) auditor yang

paling umum terdiri dari empat jenis

yaitu:

1) Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen berasal dari

Kantor Akuntan Publik (KAP)



147

bertanggung jawab mengaudit laporan

keuangan historis yang dipublikasikan

oleh perusahaan. Oleh karena luasnya

penggunaan laporan keuangan yang

telah diaudit dalam perekonomian

indonesia, serta keakraban para pelaku

bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim

digunakan istilah auditor dan kantor

akuntan publik dengan pengertian yang

sama, meskipun ada beberapa jenis

auditor. KAP sering kali disebut auditor

eksternal atau auditor independen untuk

membedakannya dengan auditor

internal.

2) Auditor Pemerintah

Auditor Pemerintah merupakan

auditor yang berasal dari lembaga

pemeriksa pemerintah. Di Indonesia,

lembaga yang bertanggung jawab secara

fungsional atau pengawasan terhadap

kekayaan dan keuangan negara adalah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

sebagai lembaga tertinggi, Badan

Pegawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), dan Inspektorat Jendral (Itjen)

yang ada pada departemen-departemen

pemerintah. BPK mengaudit sebagian

besar informasi keuangan yang dibuat

oleh berbagai macam badan pemerintah

baik pusat maupun daerah sebelum

diserahkan kepada DPR. BPKP

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas

operasional berbagai program

pemerintah. Sedangkan Itjen

melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas di lingkungan

departemen atau kementriannya.

3) Auditor Pajak

Auditor Pajak berasal dari

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak

bertanggung jawab untuk

memberlakukan peraturan pajak. Salah

satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak

adalah mengaudit Surat Pemberitahuan

(SPT) wajib pajak utuk menentukan

apakah SPT itu sudah mematuhi

peraturan pajak yang berlaku. Audit ini

murni audit ketaatan. Auditor yang

melakukan pemeriksaan ini disebut

auditor pajak.

4) Auditor Internal (Internal Auditor)

Auditor internal dipekerjakan oleh

perusahaan untuk melakukan audit bagi

manajemen. Tanggung jawab auditor

internal sangat beragam, tergantung

pada yang mempekerjakan mereka. Akan

tetapi, auditor internal tidak dapat

sepenuhnya Independen dari entitas

tersebut selama masih ada hubungan

antara pemberi kerja-karyawan. Para

pemakai dari luar entitas mungkin tidak

ingin mengandalkan informasi yang

hanya diverifikasi oleh auditor internal

karena tidak adanya independensi.

Ketiadaan independensi ini merupakan

perbedaan utama antara auditor internal

dan KAP.

2.2 Kompetensi

a. Pengertian Kompetensi

Standar umum pertama (SA seksi

210 dalam SPAP 2011) menyebutkan

bahwa audit harus dilaksanakan oleh

seorang atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup

sebagai auditor. Agoes (2013:146)

kompetensi adalah Suatu kecakapan dan

kemampuan dalam menjalankan suatu

pekerjaan atau profesinya. Orang yang

kompeten berarti orang yang dapat

menjalankan pekerjaannya dengan

kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas

kompetensi mencakup penguasaan

ilmu/pengetahuan (knowledge), dan

keterampilan (skill) yang mencukupi,

serta mempunyai sikap dan perilaku

(attitude) yang sesuai untuk

melaksanakan pekerjaan atau profesinya.

Arens et.al. (2013:42) kompetensi

sebagai keharusan bagi auditor untuk



148

memiliki pendidikan formal dibidang

auditing dan akuntansi, pengalaman

praktik yang memadai bagi pekerjaan

yang sedang dilakukan, serta mengikuti

pendidikan profesi yang berkelanjutan.

Pengertian kompetensi ini pada

prinsipnya sama dengan yang

didefenisikan Robbin dalam Cristiawan

(2011:38) bahwa kompetensi adalah

Kemampuan (ability) atau kapasitas

seseorang untuk mengerjakan berbagai

tugas dalam suatu pekerjaan, dimana

kemampuan ini ditentukan oleh 2 (Dua)

faktor yaitu kemampuan intelektual dan

kemampuan fisik.

Secara lebih rinci, Spencer dalam

Harhianto (2012:84) mengemukakan

bahwa kompetensi menunjukan

karakteristik yang mendasari perilaku

yang menggambarkan motif,

karakteristik pribadi (ciri khas), konsep

diri, nilai-nilai, pengetahuan atau

keahlian yang dibawa seseorang yang

berkinerja unggul (superior performer) di

tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik

yang membentuk kompetensi yakni:

1) Faktor pengetahuan meliputi masalah

teknis, administratif, proses

kemanusiaan, dan sistem.

2) Keterampilan, merujuk pada

kemampuan sesorang untuk

melakuakn suatu kegiatan.

3) Konsep diri dan nilai-nilai, merujuk

pada sikap, nilai-nilai dan citra diri

seseorang, seperti kepercayaan

seseorang bahwa dia bisa berhasil

dalam suatu situasi.

4) Karakteristik pribadi, merujuk pada

karakteristik fisik dan konsistensi

tanggapan terhadap situasi atau

informasi, seperti pengendalian diri

dan kemampuan untuk tetap tenang

dibawah tekanan.

5) Motif, merupakan emosi, hasrat,

kebutuhan psikologi atau

dorongandorongan lain yang memicu

tindakan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23

Tahun 2004, tentang Badan Nasional

Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan

tentang sertifikasi kompetensi kerja

sebagai suatu proses pemberian

sertifikat kompetensi yang dilakukan

secara sistematis dan objektif melalui uji

kompetensi yang mengacu kepada

standar kompetensi kerja nasional

Indonesia dan atau Internasional.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang

pengertian kompetensi adalah

Kemampuan dan karakteristik yang

dimiliki oleh seorang pegawai Negeri

Sipil berupa pengetahuan, keterampilan,

dan sikap perilaku yang diperlukan

dalam pelaksanaan tugas jabatan,

sehingga pegawai Negeri Sipil tersebut

dapat melaksanakan tugasnya secara

profesional, efektif, dan efisien.

Dari uraian pengertian diatas

dapat ditarik kesimpulan bahwa

kompetensi yaitu sifat dasar yang

dimiliki atau bagian kepribadian yang

mendalam dan melekat kepada

seseorang serta prilaku yang dapat

diprediksi pada berbagai keadaan dan

tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk

mempunyai prestasi dan keinginan

berusaha agar melaksanakan tugas

dengan efektif.

Ketidaksesuaian dalam

kompetensi-kompetensi inilah yang

membedakan seorang pelaku unggul dari

pelaku yang berprestasi terbatas.

Kompetensi terbatas dan kompetensi

istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu

merupakan pola atau pedoman dalam

pemilihan karyawan (personal selction),

perencanaan pengalihan tugas (succesion

palnning), penilaian kerja (performance



149

appraisal) dan pengembangan

(development).

b. Standar Kompetensi

Menurut Peraturan Kepala Badan


Pembangunan (BPKP, 2007) yang

dimaksud dengan kompetensi:

1) Auditor

Auditor adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggung jawab, dan wewenang untuk

melakukan pengawasan intern pada

instansi pemerintah, lembaga atau pihak

lain yang didalamnya terdapat

kepentingan Negara sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, yang

didukung oleh pegawai Negeri sipil

dengan hak dan kewajiban yang

diberikan secara penuh oleh pejabat

yang berwenang.

2) Aparat pengawas Intern Pemerintah

(APIP)

Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) adalah instansi

pemerintah yang dibentuk dengan tugas

melaksanakan pengawasan intern di

lingkungan pemerintah pusat atau

pemerintah daerah, yang terdiri dari

Badan Pengawasan intern pada

kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara

dan Lembaga Negara, Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit

pengawasan intern pada Badan Hukum

lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

3) Kompetensi

Kompetensi adalah sipil berupa

kemampuan karakteristik yang dimiliki

oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa

pengetahuan, keahlian, dan sikap yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas

jabatannya.

4) Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Auditor

adalah ukuran kemampuan minimal yang

harus dimiliki auditor mencakup aspek

pengetahuan (knowledge),

keterampilan/keahlian (skill), dan sikap

prilaku (attitude) untuk melakukan

tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional

Auditor dengan hasil baik.

5) Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah

kompetensi yang berkaitan dengan

persyaratan umum untuk dapat diangkat

sebagai auditor.

6) Kompetensi teknis pengawasan

Kompetensi teknis pengawasan

adalah kompetensi yang terkait dengan

persyaratan untuk dapat melaksanakan

penugasan sesuai dengan jenjang

jabatannya.

7) Prinsip-prinsip dasar Standar

Kompetensi Auditor

Prinsip-prinsip dasar standar

kompetensi auditor adalah asumsi-

asumsi dasar, prinsip-prinsip yang

diterima secara umum, dan persyaratan

yang digunakan dalam mengembangkan

kompetensi auditor sesuai dengan

jenjang jabatannya.

8) Standar Kompetensi Auditor Terampil

Standar kompetensi auditor

terampil adalah standar kompetensi

yang harus dimiliki oleh seseorang yang

menduduki jabatan pelaksanaan, auditor

pelaksana lanjutan.

9) Standar Kompetensi Auditor Ahli

Standar kompetensi auditor ahli

adalah standar kompetensi yang harus

dimiliki oleh seseorang yang menduduki

jabatan pertama, auditor muda, auditor

madya, dan auditor utama.

2.3 Independensi

a. Pengertian Independensi

Kata independensi merupakan

terjemahan dari kata “independence”



150

yang berasal dari Bahasa Inggris. Dalam

kamus oxford Advance Learner’s

Dictionary Of Current English terdapat

entri kata “independent” bermakna tidak

tergantung atau dikendalikan oleh

(orang lain atau benda) tidak

mendasarkan diri pada orang lain

bertindak.

Arens et.al. (2011:74)

Independensi dalam audit berarti

mengambil sudut pandang yang tidak

bias dalam melakukan pengujian audit,

evaluasi atas hasil pengujian dan

penerbitan laporan audit.

Sharaf et.al. dalam Tuankotta

(2011:64) menyatakan bahwa

independensi mencerminkan sikap tidak

memihak serta tidak dibawah pengaruh

atau tekanan pihak tertentu dalam

mengambil tindakan dan keputusan.

Mulyadi (2010:87) menjelaskan

independensi adalah sikap mental yang

bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan

oleh pihak lain, tidak tergantung pada

orang lain. Independensi juga berarti

adanya kejujuran dalam diri auditor

dalam mempertimbangkan fakta dan

adanya pertimbangan yang objektif tidak

memihak dalam diri auditor dalam

memuaskan dan menyatakan

pendapatnya.

Independensi merupakan salah

satu komponen etika yang harus dijaga

atau dipertahankan oleh akuntan publik.

Independen berarti akuntan publik tidak

mudah dipengaruhi, karena ia

melaksanakan pekerjaan untuk

kepentingan umum. Auditor

berkewajiban untuk jujur tidak hanya

kepada manajemen dan pemilik

perusahaan, namun juga kepada kreditur

dan pihak lain yang meletakan

kepercayaan atas pekerjaan akuntan

publik.

Christiawan (2002) Sikap mental

independen tersebut meliputi

independen dalam fakta (in fact) maupun

dalam penampilan (in appearance).

Independensi bertujuan untuk

menambah kredibilitas laporan

keuangan yang disajikan oleh

manajemen. Jika akuntan tidak

independen terhadap kliennya, maka

opininya tidak akan memberikan

tambahan apapun.

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi

Independensi

Jusuf (2011:75) menyatakan bahwa

ada lima yang mempengaruhi

independensi, yaitu:

1) Kepemilikan finansial yang Signifikan

Kepemilikan finansial dalam

perusahaan yang diaudit termasuk

kepemilikan dalam instrumen utang dan

modal (misal pinjaman dan obligasi) dan

kepemilikan dalam instrumen derivatif

(misalnya opsi). Standar etika juga

melarang auditor menduduki posisi

sebagai penasihat, direksi, maupun

memiliki saham yang jumlahnya

signifikan di perusahaan klien.

2) Pemberian Jasa Non-Audit

Konflik kepentingan yang paling

nyata bagi Kantor Akuntan Publik dalam

memberikan jasa non-audit pada

kliennya terus menerus menjadi

perhatian penting bagi para pembuat

regulasi dan pengamat.

3) Imbalan jasa Non-Audit dan

Independensi

Cara auditor untuk berkompetensi

mendapatkan klien dan menetapkan

imbalan jasa audit dapat memberikan

implikasi penting bagi kemampuan

auditor untuk menjaga independensi

auditnya.

4) Tindakan hukum antara KAP dan

Klien, serta Independensi



151

Ketika terdapat tindakan hukum

atau niat untuk memulai tindakan hukum

antara sebuah KAP dengan kliennya,

maka kemampuan KAP dan kliennya

untuk tetap objektif dipertanyakan.

Tindakan hukum oleh klien untuk jasa

perpajakan atau jasa-jasa non-audit

lainnya, atau tindakan melawan klien

maupun KAP oleh pihak lain tidak akan

menurunkan independensi dalam

pekerjaan audit.

5) Pergantian Auditor

Riset dibidang audit

mengindikasikan beragam alasan

dimana manajemen dapat memutuskan

untuk mengganti auditornya. Alasan

alasan tersebut termasuk mencari

pelayanan dengan kualitas yang lebih

baik, opinion shopping, dan mengurangi

biaya.

2.4 Profesionalisme Auditor

a. Pengertian Profesionalisme

Auditor

Definisi profesionalisme menurut

kamus besar Bahasa Indonesia

(2005:897) Profesionalisme adalah

mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang

merupakan ciri suatu profesi atau orang

yang profesional.

Arens et.al. (2011:105)

profesionalisme auditor adalah

bertanggungjawab untuk bertindak lebih

baik dari sekedar memenuhi

tanggungjawab diri sendiri maupun

ketentuan hukum dan peraturan

masyarakat. Akuntan publik sebagai

profesional mengakui adanya

tanggungjawab kepada masyarakat,

klien, serta rekan praktisi, termasuk

prilaku yang terhormat, meskipun itu

berarti pengorbanan diri.

kode etik Profesi Akuntan Publik

dalam Institut Akuntan Publik Indonesia

(2008:7) dijelaskan pula tentang Prinsip

Dasar yang menunjukan tanggung jawab

profesional auditor sebagai seorang

Praktisi (Auditor), diantaranya sebagai

berikut:

1) Prinsip Integritas

Praktisi harus tegas dan jujur

dalam menjalani hubungan profesional

dan hubungan bisnis dalam

melaksanakan pekerjaannya. Pelayanan

dan kepercayaan publik tidak boleh

dikalah oleh keuntungan pribadi.

Integritas dapat menerima kesalahan

yang tidak disengaja dan perbedaan

pendapat yang jujur, tetapi tidak

menerima kecurangan atau peniadaan

prinsip.

2) Prinsip Objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh

membiarkan subjektivitas, berbenturan

kepentingan, atau pengaruh yang tidak

layak (undue influence) dari pihak-pihak

lain mempengaruhi pertimbangan

bisnisnya.

3) Prinsip Kompetensi serta sikap

kecermatan dan kehati-hatian

profesional

Praktisi wajib memelihara

pengetahuan dan keahlian

profesionalnya pada suatu tingkatan

yang dipersyaratkan secara

berkesinambungan, sehingga klien atau

pemberi kerja dapat menerima jasa

profesional yang diberikan secara

kompeten berdasarkan pertimbangan

terkini dalam praktik,

perundangundangandan metode

pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi

harus bertindak secara profesional dan

sesuai dengan standar profesi dan kode

etik profesi yang berlaku dalam

memberikan jasa profesionalnya.

4) Prinsip Kerahasian

Praktisi wajib menjaga

kerahasiaan informasi yang diperoleh

sebagai hasil dari hubungan profesional



152

dan hubungan bisnisnya, serta tidak

boleh mengungkapkan informasi

tersebut kepada pihak ketiga tanpa

persetujuan klien atau pemberi kerja,

kecuali jika terdapat kewajiban untuk

mengungkapkan sesuai dengan

ketentuan hukum atau peraturan lainnya

yang berlaku. Informasi rahasia yang

diperoleh dari hubungan profesional dan

hubungan bisnis tidak boleh digunakan

oleh praktisi untuk keuntungan

pribadinya atau pihak ketiga.

5) Prinsip Perilaku Profesional

Praktisi wajib mematuhi hukum

dan peraturan yang berlaku umum dan

harus menghindari semua tindakan yang

dapat mendiskreditkan profesi.

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku

yang dapat mendiskreditkan profesi

harus dipenuhi oleh anggota sebagai

perwujudan tanggung jawabnya kepada

penerima jasa, pihak ketiga, anggota

yang lain, staf, pemberi kerja dan

masyarakat umum.

b. Ciri – ciri Profesionalisme Auditor

Seseorang yang memiliki

profesionalisme senantiasa mendorong

dirinya untuk mewujudkan aktivitas

kerja yang profesional. Kualitas

profesional ditandai dengan ciri-ciri

sebagai berikut:

1) Keinginan untuk selalu menampilkan

perilaku yang mendekati “piawai

ideal”. Seseorang yang memiliki

profesionalisme tinggi akan selalu

berusaha mewujudkan dirinya sesuai

dengan piawai yang telah ia tetapkan.

Ia akan mengidentifikasi dirinya

kepada seseorang yang dipandang

memiliki piawai tersebut. Yang

dimaksud dengan “piawai ideal‟

adalah suatu perangkat perilaku yang

dipandang paling sempurna dan

dijadikan sebagai rujukan.

2) Meningkatkan dan memelihara “imej

profesion”. Profesionalisme yang

tinggi ditunjukan oleh besarnya

keinginan untuk selalu meningkatkan

dan memelihara imej profesion

melalui perwujudan prilaku

profesional. Perwujudannya

dilakukan melalui berbagai cara

misalnya penampilan, cara

percakapan, penggunaan bahasa,

sikap tubuh badan, sikap hidup

harian, hubungan dengan individu

lainnya.

3) Keinginan untuk senantiasa mengejar

kesempatan pengembangan

profesional yang dapat meningkatkan

dan memperbaiki kualitas

pengetahuan dan keterampilan.

4) Mengejar kualitas dan cita-cita dalam

profesi. Profesional ditandai dengan

rasa bangga akan profesi yang

diembannya. Dalam hal ini akan

muncul rasa percaya diri akan profesi

tersebut.

Pengertian umum, seseorang

dikatakan profesional jika memenuhi tiga

kriteria, yaitu mempunyai keahlian

untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

bidangnya, melaksanakan suatu tugas

atau profesi dengan menetapkan

standard baku di bidang profesi yang

bersangkutan dan menjalankan tugas

profesinya dengan mematuhi Etika

Profesi yang telah ditetapkan.

Jadi profesionalisme auditor

merupakan sikap dan prilaku auditor

dalam menjalankan profesinya dengan

kesungguhan dan tanggung jawab agar

mencapai kinerja tugas sebagaimana

yang diatur dalam organisasi profesi,

meliputi pengabdian pada profesi,

kewajiban sosial, kemandirian,



153

keyakinan profesi dan hubungan dengan

rekan seprofesi.

c. Ukuran Profesionalisme Auditor

Konsep profesionalisme yang

dikembangkan oleh hall dalam Susanto

et. al. (2009) banyak digunakan oleh para

peneliti untuk mengukur

profesionalisme dari profesi auditor yang

tercermin dari sikap dan prilaku.

Hall dalam susanto et.al. (2009:4)

terdapat lima dimensi profesionalisme,

yaitu:

1) Pengabdian pada Profesi

Pengabdian pada profesi

dicerminkan dari dedikasi

profesionalisme dengan menggunakan

pengetahuan dan kecakapan yang

dimiliki. Keteguhan untuk tetap

melaksanakan pekerjaan meskipun

imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini

adalah ekspresi dari pencurahan diri

yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan

didefinisikan sebagai tujuan, bukan

hanya alat untuk mencapai tujuan.

Totalitas ini sudah menjadi komitmen

pribadi, sehingga kompensasi utama

yang diharapkan dari pekerjaan adalah

kepuasan rohani, baru kemudian materi.

2) Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial adalah

pandangan tentang pentingnya peranan

profesi dan manfaat yang diperoleh baik

masyarakat maupun profesional karena

adanya pekerjaan tersebut, auditor harus

mempunyai pandangan bahwa dengan

yang dilaksanakannya untuk

kepentingan publik karena dengan

pendapat auditnya terhadap suatu

laporan keuangan akan mempengaruhi

pengambilan keputusan oleh pemakai

laporan audit. Oleh karena itu auditor

mempunyai kontribusi yang sangat besar

bagi masyarakat serta profesinya. Jadi

apabila semakin tinggi kewajiban sosial

akan semakin tinggi profesionalisme

auditor.

3) Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai

suatu pandang seseorang yang

profesional harus mampu membuat

keputusan sendiri tanpa tekanan dari

pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan

anggota profesi). Seorang auditor

dituntut harus mampu mengambil

keputusan sendiri tanpa adanya dari

pihak lain sesuai dengan pertimbangan -

pertimbangan yang dibuat berdasarkan

kondisi dan keadaan yang dihadapinya.

Setiap ada campur tangan dari luar

dianggap sebagai hambatan kemandirian

secara profesional.

4) Keyakinan terhadap Peraturan

Profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah

suatu keyakinan bahwa yang paling

berwenang menilai pekerjaan

profesional adalah rekan sesama profesi,

bukan orang luar yang tidak mempunyai

kompetensi dalam bidang ilmu dan

pekerjaan mereka.

5) Hubungan dengan Sesama Profesi

Hubungan dengan sesama profesi

adalah menggunakan ikatan profesi

sebagai acuan, termasuk didalamnya

organisasi formal dan kelompok kolega

informal sebagai ide utama dalam

pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para

profesional membangun kesadaran

profesional.

2.5 Etika Auditor

Payamta (2002) menyatakan

bahwa berdasarkan “Pedoman Etika”

IFAC, maka syarat syarat etika suatu

organisasi akuntan harus sebaliknya

didasarkan prinsip – prinsip dasar yang

mengatur tindakan/perilaku seorang

akuntan dalam melaksanakan tugas

profesionalnya. Prinsip tersebut adalah



154

(1) Integritas, (2) obyektivitas, (3)

Independen, (4) kepercayaan, (4)

standar – standar teknis, (6) kemampuan

professional, dan (7) perilaku etika. Etika

berkaitan dengan pertanyaan tentang

bagaimana orang akan berperilaku

terhadap sesamanya (Kell et.al, 2002)

dalam Alim et.al. (2007).

Kamus Besar Bahasa Indonesia

(1995) etika berarti nilai mengenai benar

dan salah yang dianut suatu golongan

atau masyarakat. Ludigdo et.al. (2001)






dianut oleh sekelompok atau segolongan


Lubis (2009) menyatakan auditor harus

mematuhi Kode Etik yang ditetapkan.

Pelaksanaan audit harus mengacu

kepada Standar Audit dan Kode Etik yang

merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari standar audit.

Kode etik auditor merupakan

aturan perilaku auditor sesuai dengan

tuntutan profesi dan organisasi serta

standar audit yang merupakan ukuran

mutu minimal yang harus dicapai oleh

auditor dalam menjalankan tugas

auditnya, apabila aturan ini tidak

dipenuhi berarti auditor tersebut bekerja

di bawah standar dan dapat dianggap

melakukan malpraktek (Jaafar, 2008

dalam Sari, 2011). Devis (1984) dalam

Anitaria (2011) mengemukakan bahwa

ketaatan terhadap kode etik hanya

dihasilkan dari program pendidikan

terencana yang mengatur diri sendiri

untuk meningkatkan pemahaman kode

etik.

Penelitian yang dilakukan Ludigno

et.al. (2001) dalam Susanto et.al. (2008)

bertujuan untuk mengetahui faktor –

faktor yang dianggap mempengaruhi

sikap dan perilaku etis akuntan serta

faktor yang dianggap paling dominan

pengaruhnya terhadap sikap dan

perilaku tidak etis akuntan. Hasil yang

diperoleh dari kuesioner tertutup

menunjukkan bahwa terdapat sepuluh

faktor yang dianggap oleh sebagian besar

akuntan mempengaruhi sikap dan

perilaku mereka. Sepuluh faktor tersebut

adalah religiusitas, pendidikan,

organisasional, emotional quotient,

lingkungan keluarga, pengalaman hidup,

imbalan yang diterima, hukum, dan

posisi atau kedudukan.

2.6 Kualitas Audit

a. Pengertian Kualitas Audit

Pengertian Kualitas Audit Mulyadi

(2011:43) yaitu Suatu proses sistematik

untuk memperoleh dan mengevaluasi

bukti secara obyektif mengenai

pernyataan-pernyataan tentang kegiatan

dan kejadian ekonomis, dengan tujuan

untuk menetapkan tingkat kesesuaian

antara pernyataan-pernyataan tersebut

dengan kriteria yang telah ditetapkan

serta penyampaian hasil-hasil kepada

pemakai yang berkepentingan. Arens

(2011:47) kualitas audit didefinisikan

sebagai Proses untuk memastikan bahwa

standar auditingnya berlaku umum

diikuti oleh setiap audit, mengikuti

prosedur pengendalian kualitas khusus

membantu memenuhi standar-standar

secara konsisten dalam penugasannya

hingga tercapai kualitas hasil yang baik.

AAA Financial Accounting standard

committee (2001) dalam Christiawan

(2003) menyatakan bahwa kualitas audit

ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi

(keahlian) dan independensi kedua hal

tersebut berpengaruh langsung terhadap

kualitas dan secara potensial saling

mempengaruhi lebih lanjut, persepsi



155

pengguna laporan keuangan atas kualitas

audit merupakan fungsi dari persepsi

mereka atas independensi dan keahlian

auditor.

b. Standar Pengendalian Kualitas

Audit

Bagi suatu kantor akuntan publik,

pengendalian kualitas terdiri dari

metode-metode yang digunakan untuk

memastikan bahwa kantor itu memenuhi

tanggungjawab profesionalnya kepada

klien dan pihak-pihak lain. Arens et.al.

(2011:48) menyatakan Pengendalian

kualitas audit merupakan proses untuk

memastikan bahwa standar auditing

yang berlaku umum diikuti oleh setiap

audit, KAP mengikuti prosedur

pengendalian kualitas khusus yang

membantu memenuhi standar-standar

itu secara konsisten pada setiap

penugasannya.

IAI menjelaskan bahwa

pelaksanaan standar auditing akan

mempengaruhi kualitas audit, standar

auditing meliputi (SPAP, 2009: 150.1)

menyatakan:

1) Standar Umum

a) Audit harus dilaksanakan oleh

seorang atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang

cukup sebagai auditor.

b) Dalam semua hal yang berhubungan

dengan independensi dalam sikap

mental harus dipertahankan oleh

auditor

c) Dalam pelaksanaan audit dan

penyusunan laporannya, auditor

wajib menggunakan kemahiran

profesionalnya dengan cermat dan

seksama.

2) Standar Pekerjaan Lapangan

a) Pekerjaan harus direncanakan

sebaik-baiknya dan jika digunakan

asisten harus disupervisi dengan

semestinya.

b) Pemahaman memadai atas

pengendalian intern harus diperoleh

untuk merencanakan audit dan

menentukan sifat, saat dan

lingkungan pengujian yang akan

dilakukan.

c) Bukti audit kompeten yang cukup

harus diperoleh melalui inspeksi,

pengamatan, permintaan

keterangan, dan konfirmasi sebagai

dasar memadai untuk menyatakan

pendapat atas keuangan yang

diaudit.

3) Standar Pelaporan

a) Laporan audit harus menyatakan

apakah laporan keuangan telah

disusun sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di

indonesia.

b) Laporan audit harus menunjukan

atau menyatakan, jika ada ketidak

konsistenan penerapan prinsip

akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan periode berjalan

dibandingkan dengan penerapan

prinsip akuntansi tersebut dalam

periode sebelumnya.

c) Pengungkapan informatif dalam

laporan keuangan harus dipandang

memadai, kecuali dinyatakan lain

dalam laporan auditor.

d) Laporan auditor harus memuat

suatu pernyataan pendapat

mengenai laporan keuangan secara

keseluruhan atau suatu asersi

bahwa pernyataan demikian tidak

dapat diberikan. Jika pendapat

secara keseluruhan tidak dapat

diberikan, maka alasannya harus

dinyatakan. Dalam hal nama auditor

harus memuat petunjuk yang jelas

mengenai sifat pekerjaan audit yang

dilaksanakan, jika ada dan tingkat



156

tanggungjawab yang dipikul oleh

auditor.

Arens (2011) juga mengemukakan

terdapat 5 unsur pengendalian kualitas,

yaitu:

1) Independensi, integritas dan

objektivitas.

2) Manajemen kepegawaian.

3) Penerimaan dan kelanjutan klien

serta penugasan.

4) Kinerja penugasan konsultasi.

5) Pemantauan prosedur.

2.7 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Kompetensi Terhadap

Kualitas Audit

Kompetensi auditor adalah auditor

yang dengan pengetahuan, pengalaman,

pendidikan dan pelatihan yang memadai

dan dapat melakukan audit secara

objektif dan cermat. Kualitas audit

merupakan segala kemungkinan dimana

auditor pada saat mengaudit laporan

keuangan klien dapat menemukan

pelanggaran yang terjadi dalam sistem

akuntansi klien dan melaporkannya

dalam laporan keuangan audit, dimana

dalam melaksanakan tugasnya tersebut

auditor harus berpedoman pada standar

auditing. Dalam melaksanakan proses

audit, auditor membutuhkan

pengetahuan, pengalaman, pendidikan

dan pelatihan yang baik karena dengan

hal itu auditor menjadi lebih mampu

memahami kondisi keuangan dan

laporan keuangan kliennya dan akan

menghasilkan kualitas yang baik.

De Angelo dalam Rita dan Sony

(2014) menyatakan bahwa kualitas audit





akuntansi klien dan melaporkan

temuannya dalam laporan keuangan

auditan. De Angelo juga mengatakan

bahwa dalam melaksanakan tugasnya

tersebut auditor berpedoman pada

standar auditing dan kode etik yang

relevan.

Oleh karena itu dapat dipahami

bahwa seorang auditor yang kompeten

atau yang memiliki pengetahuan,

pendidikan, pengalaman dan pelatihan

yang memadai akan lebih memahami dan

mengetahui berbagai masalah laporan

keuangan secara lebih mendalam harus

secara terus menerus mengikuti

perkembangan yang terjadi dalam bisnis

dan profesinya dan harus mempelajari,

menerapkan ketentuan-ketentuan baru

dalam standar auditing yang ditetapkan

oleh organisasi profesi untuk

meningkatkan kualitas audit. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa semakin tinggi

kompetensi yang dimiliki auditor maka

semakin tinggi pula kualitas audit yang

diberikan (Handayani 2013: 42-43).

H1: Kompetensi memiliki

pengaruh positif terhadap

Kualitas Audit.

b. Pengaruh Independensi Terhadap

Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap

yang harus dimiliki oleh auditor untuk

tidak memiliki kepentingan pribadi

dalam melaksanakan tugasnya karena

dengan posisi auditor yang independen

banyak menimbulkan dilematis baginya

yang dapat melanggar standar profesi

sebagai acuan dalam melakukan

tugasnya. Profesi auditor yang

independen, apabila seorang auditor

memiliki cara pandang yang tidak

memihak siapapun dalam pelaksanaan

pengujian evaluasi hasil pemeriksaan

dan penyusunan laporan audit. Hal ini,

harus dilakukan oleh auditor dengan



157

tujuan agar menambah kredibilitas

laporan yang disajikan oleh manajemen,

karena bila auditor tidak bersikap

independen maka kualitas hasil audit

tidak baik, sehingga opini yang

dihasilkan auditor tidak dapat

memberikan tambahan yang berguna

bagi klien (Rana 2011:27-28).

Jusuf et.al. (2011:74) menyatakan





penerbitan laporan audit. Auditor tidak

hanya harus independen dalam fakta,

tetapi harus independen dalam

penampilan. Independen dalam fakta

(independence in fact) ada apabila

auditor benar-benar mampu

mepertahankan sikap tidak bias

sepanjang audit, sedangkan independen

dalam penampilan (independence in

appearance) adalah hasil dari

interpretasi lain atas independensi ini

(Arens 2011:74). Penelitian yang

dilakukan oleh Yaniartha et.al. (2009)

menyatakan bahwa Independensi

berpengaruh positif signifikan terhadap

Kualitas Audit.

H2: Independensi memiliki

pengaruh positif terhadap

Kualitas Audit.

c. Pengaruh Profesionalisme Auditor

Terhadap Kualitas Audit

Profesionalisme juga merupakan

syarat utama sebagai auditor.

profesionalisme auditor mengacu pada

kemampuan dan perilaku profesional.

Kemampuan didefinisikan sebagai

pengetahuan, pengalaman, kemampuan

teknologi, dan memungkinkan perilaku

profesional auditor untuk mencakup

faktor-faktor tambahan seperti

transparansi dan tanggung jawab, hal ini

sangat penting untuk memastikan

kepercayaan publik (Nugrahini 2015: 31-

32).

Profesionalisme auditor










berarti pengorbanan diri. (Arens et.al.

2011:105) .

Untuk meningkatkan kualitas

audit, seorang auditor dituntut agar

bertindak profesional dalam melakukan

pemeriksaan. Auditor yang profesional

akan lebih baik dalam menghasilkan

audit yang dibutuhkan dan berdampak

pada peningkatan kualitas audit. Adanya

peningkatan kualitas audit auditor maka

meningkat pula kepercayaan pihak yang

membutuhkan jasa profesional. Harapan

masyarakat terhadap tuntutan

transparansi dan akuntabilitas akan

terpenuhi jika auditor dapat

menjalankan profesionalisme dengan

baik sehingga masyarakat dapat menilai

kualitas audit (Gede et. al. 2014).

Nastia et.al. (2013) menyatakan

bahwa variabel profesionalisme memiliki

pengaruh terhadap kualitas audit

eksternal seperti auditor yang terdapat

pada kantor akuntan publik (KAP). Sebab

dengan profesionalisme yang tinggi

kebebasan auditor akan terjamin. untuk

menjalankan perannya yang menuntut

tanggung jawab yang semakin luas,

auditor eksternal harus memiliki

wawasan yang luas tentang kompleksitas

organisasi modern.

H3: Profesionalisme Auditor

memiliki pengaruh positif



158

terhadap Kualitas Audit.

d. Etika Auditor Memoderasi

Pengaruh Kompetensi Terhadap

kualitas Audit

Benh et. al. (1997) dalam Alim et.al.

(2007) mengembangakan atribut

kualitas audit yang salah satu

diantaranya adalah standar etika yang

tinggi, sedangkan atribut-atribut lainnya

terkait dengan kompetensi auditor. Audit

yang berkualitas sangat penting untuk

menjamin bahwa profesi akuntan

memenuhi tanggungjawabnya kepada

investor, masyarakat umum dan

pemerintah serta pihak-pihak lain yang

mengandalkan kredibilitas laporan

keuangan yang telah diaudit, dengan

menegakkan etika yang tinggi (Widagdo

et.al. 2002) dalam Alim e.al. (2007).

Berdasarkan teori dan penelitian

sebelumnya yang memberikan bukti

bahwa kompetensi dan etika auditor

dalam melakukan audit mempunyai

dampak signifikan terhadap kualitas

audit.

H4: Etika auditor memperkuat

pengaruh kompetensi

terhadap kualitas audit.

e. Etika auditor memoderasi

pengaruh independensi terhadap

kualitas audit

Penelitian Price et.al. (1976) dalam

Alim et.al. (2007) menemukan bahwa

ketika auditor dan manajemen tidak

mencapai kata sepakat dalam aspek

kinerja, maka kondisi ini dapat

mendorong manajemen untuk memaksa

auditor melakukan tindakan yang

melawan standar, termasuk dalam

pemberian opini. Kondisi ini akan sangat

menyudutkan auditor sehingga ada

kemungkinan bahwa auditor akan

melakukan apa yang diinginkan oleh

pihak manajemen.

Giroux et.al. (1992) dalam Alim

et.al. (2007) mengatakan bahwa pada

konflik kekuatan, klien dapat menekan

auditor untuk melawan standar

profesional dan dalam ukuran yang

besaran kondisi keuangan klien yang

sehat dapat digunakan sebagai alat untuk

menekan auditor dengan cara melakukan

pergantian auditor. Hal ini dapat

membuat auditor tidak akan dapat

bertahan dengan tekanan klien tersebut

sehingga menyebabkan indepedensi

mereka melemah. Posisi auditor juga

sangat dilematis dimana mereka dituntut

untuk memenuhi keinginan klien namun

disatu sisi tindakan auditor dapat

melanggar standar profesi sebagai acuan

kerja mereka. Hipotesis dalam penelitan

mereka terdapat argumen bahwa

kemampuan auditor untuk dapat

bertahan di bawah tekanan klien mereka

tergantung dari kesepakatan ekonomi,

lingkungan tertentu, dan perilaku di

dalamnya mencangkup etika profesional.

Berdasarkan teori dan penelitian

sebelumnya yang memberikan bukti

bahwa etika auditor dalam melakukan

audit mempunyai dampak signifikan



pengaruh independensi


f. Etika auditor memoderasi

pengaruh Profesionalisme

terhadap kualitas audit

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

(MENPAN) PER/05/M.PAN/03/2008

menyebutkan bahwa kualitas auditor

dipengaruhi oleh kepatuhan pada kode

etik. Febriansyah, dkk (2014)

membuktikan bahwa etika akan

mempengaruhi hubungan kecermatan

professional dengan kualitas auditor.



159

Dengan demikian, maka di duga bahwa

etika auditor akan memperkuat

hubungan antara profesionalisme

auditor dan kualitas hasil audit yang

dilakukannya.


pengaruh profesionalisme




Analisis data dilakukan dengan

menggunakan bantuan program

computer Statistical Product and Service

Solutions (SPSS). Metode analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebelum

dipergunakan, lebih dahulu diuji dengan

memakai pendekatan Uji Validitas dan

Realibilitas. Uji validitas digunakan untuk

mengukur sah atau valid dan tidaknya

suatu kuesioner. Uji validitas dapat

dilakukan menggunakan korelasi

bivariate antara masing-masing skor

indikator dengan total skor konstruk

(Ghozali,2006:50). Metode pearson

correlation menyatakan butir

pertanyaan/ pertanyaan dikatan valid

apabila signifikansi butir

pertanyaan/pemyataan (2- tailed ≤ 0,05

dan atau ≤ 0,01).

Kuesioner dikatakan reliable atau

andal jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan/pertanyaan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu dengan

menggunakan alat ukur yang sama.

Instrumen yarig dipakai dalam variable

tersebut dikatakan andal atau reliable

jika memberikan nilai cronbach's alpha

>0,60 (Nunnally, 1960 dalam Ghozali,

2006.46).

b. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian

hipotesis dengan menggunakan analisis

regresi, maka diperlukan pengujian

asumsi klasik yang meliputi pengujian:

1) Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah

ingin mengetahui apakah distribusi

sebuah data mendekati atau mengikuti

distribusi normal, yaitu distribusi data

dengan bentuk lonceng (bell shaped).

Data yang baik adalah data yang

mempunyai pola seperti distribusi

normal.

Pedoman pengambilan

keputusan dengan uji Kolmograv-

Smirnov tentang data tersebut

mendekati atau merupakan distnbusi

normal dapat dilihat dari:

a) Nilai signifikan atau probabilitas

<0.05, maka distribusi data adalah

tidak normal.

b) Nilai signifikan atau probabilitas

>0.05, maka distribusi data adalah

normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi

adanya korelasi variable- variabel

independen antara satu dengan yang

lainnya. Dalam hal ini disebut variabel-

variabel bebas ini tidak orogonal.

Variabel-variabel bebas yang bersifat

ortogonal adalah variabel bebas yang

memiliki nilai korelasi diantara

sesamanya sama dengan nol.

Pengujian dilakukan dengan

melihat nilai VIF (Variance Inflation

Factor) dari model penelitian, jika nilai

VIF lebih besar 0,1 dan lebih kecil dari 10

maka tidak terjadi multikolinieritas

(Sekaran, 2003:353).

a) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah

untuk menguji apakah dalam sebuah



160

model regresi, terjadi ketidaksamaan

varians dari residual dari satu

pengamatan ke pengamatan lain. Uji

heteroskedastisilas dilakukan dengan

menggunakan uji Glejser, yaitu meregresi

nilai absolut residual terhadap variabel

bebas. Jika variabel independen secara

signifikan <0,05 maka terjadi indikasi

masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Hipotesis

1) Moderate Regression Analysis

Dalam upaya mengolah data serta

menarik kesimpulan peneliti

menggunakan analisis regresi linear

berganda atau MRA (Moderate

Regression Analysis) dengan persamaan

sebagai berikut:

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4M + e

(Model 1)

Y = α + b1X1 + b4M + b5X1M + e (Model

2)


3)


4)

Keterangan:

Y = Kualitas Audit

β0 = Nilai Konstan

M = Etika Auditor

X1 = Kompetensi

X2 = Independensi

X3 = Profesionalisme

X1

M

= Interaksi antara kompetensi dan

etika auditor

X2

M

= Interaksi antara independensi

dan etika

X3

M

= Interaksi antara profesionalisme

dan etika

β1 –

β5

=

Koefisien Korelasi

E = Standar error

Moderated Regression Analysis

(MRA) menggunakan pendekatan

analititik yang mempertahankan

integritas sampel dan memberikan dasar

untuk mengontrol pengaruh variabel

moderator (Ghozali, 2011). Klasifikasi

moderasi dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 4.4

Klasifikasi Moderasi

Tipe Moderasi Koefisien

Pure Moderasi B4 tidak

signifikan

B5 signifikan

Quasi Moderasi B4 signifikan

B5 signifikan

Homologiser

Moderasi

B4 tidak

signifikan

B5 tidak

signifikan

Prediktor Moderasi B4 signifikan

B5 tidak

signifikan

Pengujian terhadap efek moderasi

dapat dilakukan dengan cara sebagai

melihat dari signifikansi koefisien β5 dari

interaksi variabel independen dan

variabel moderasi (variabel

independen*variabel moderasi)

(Jogiyanto, 2010).

2) Uji F (Uji Serempak)


apakah variabel independen (X1, X2, Xn)

secara bersama-sama berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel

dependen (Y). Atau untuk mengetahui

apakah model ragresi dapat digunakan

untuk memprediksi variabel dependen

atau tidak Jika nilai F dihitung > F tabel

maka model signifikan sebaliknya nilai F

hitung < F tabel maka model tidak

signifikan.

3) Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui

apakah dalam model regresi variabel

independen (X1, X2, ...Xn) secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap



161

variabel dependen (Y). Jika nilai t-hilung

> t-tabel, atau level signifikansi < 0.05

maka model adalah signifikan.

Sebaliknya, jika nilai t-hilung < t-tabel,

atau level signifikansi > 0.05maka model

tidak signifikan.

4) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted

R2)

Analisis ini digunakan untuk

mengetahui hubungan antara dua

variabel atau lebih variabel independen

terhadap variabel dependen serentak.

Koefisien ini menunjukkan seberapa

besar hubungan yang terjadi antara

variabel independen serentak terhadap

variabel dependen. Nilai R berkisar

antara 0 sampai 1, nilai semakin

mendekati 1 berarti hubungan yang

terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai

semakin mendekati 0 maka hubungan

yang terjafi semakin lemah.

3.2 Defenisi Operasional Dan

Pengukurannya

a. Variabel Bebas (Independent

Variable)

Sugiyono (2013:59) variabel bebas

(independent variable) adalah variabel

yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab perubahannya atau timbulnya

variabel terikat (dependent variable).

Dalam penelitian ini yang menjadi

variabel bebas (independent variable)

adalah Kompetensi, Independensi, dan

profesionalisme auditor.

Berikut penjelasan singkat

mengenai variabel bebas tersebut:

1) Kompetensi

Kompetensi adalah Suatu

kecakapan dan kemampuan dalam

menjalankan suatu pekerjaan atau

profesinya. Orang yang kompeten berarti

orang yang dapat menjalankan

pekerjaannya dengan kualitas hasil yang

baik. Dalam arti luas kompetensi

mencakup penguasaan

ilmu/pengetahuan (knowledge), dan

keterampilan (skill) yang mencukupi,

serta mempunyai sikap dan perilaku

(attitude) yang sesuai untuk

melaksanakan pekerjaan atau profesinya

(Sukrisno Agoes 2013:146).

2) Independensi

Penelitian ini mengambil konsep

Arens (2011:74) menyatakan





penerbitan laporan audit.

3) Profesionalisme Auditor

Arens (2011:105) menyatakan

Profesionalisme auditor adalah










berarti pengorbanan diri).

4) Etika Auditor

Kell et.al. (2002) dalam Alim et.al.

(2007) menyatakan etika berkaitan

dengan pertanyaan tentang bagaimana

orang akan berperilaku terhadap

sesamanya. Ludigdo et.al. (2001)






dianut oleh sekelompok atausegolongan


5) Variabel Terikat (Depedent Variable)

Sugiyono (2013:59), variabel

terikat (dependent variable) adalah

Variabel terikat (dependent variable)



162

merupakan variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat karena adanya

variabel bebas. Sesuai dengan masalah

yang akan diteliti maka yang akan

menjadi variabel terikat (dependent

variable) adalah Kualitas Audit.

Arens (2011:47) kualitas audit di

definisikan sebagai proses untuk

memastikan bahwa standar auditingnya

berlaku umum diikuti oleh setiap audit,

mengikuti prosedur pengendalian

kualitas khusus membantu memenuhi

standar-standar secara konsisten dalam

penugasannya hingga tercapai kualitas

audit yang baik.



a. Deskripsi Jawaban Responden

Terhadap variabel Kompetensi

Tabel 5.5

Distribusi Jawaban Responden Variabel Kompetensi X1 Kompetensi Skor Rerata

STS TS KS S SS F % F % F % F % F %

1 1 1,3 8 10,7 31 42,3 30 40,0 5 6,7 255 3,40 2 3 4,0 12 16,0 22 29,3 36 48,0 2 2,7 247 3,29 3 4 5,3 16 21,3 24 32,0 25 33,3 6 8,0 238 3,17 4 1 1,3 12 16,0 28 37,3 30 40,0 4 5,3 249 3,32


Berdasarkan tabel di atas,

diketahui bahwa dari tiga dimensi

variable kompetensi, dimensi yang paling

dominan adalah dimensi Kognitif,

khususnya pada indikator “Pendidikan

formal” dengan nilai rata – rata 3,40.

Sementara itu, dimensi yang paling

rendah adalah dimensi Afeksi indikator

“integritas” dengan nilai rata – rata 3,17.

b. Deskripsi Jawaban Responden

Terhadap variable Independensi

Tabel 5.6

Distribusi Jawaban Responden Variabel Independensi

X2 Independensi

STS TS KS S SS Skor Rerata

F % F % F % F % F %

1 0 0,0 10 13,3 29 38,7 30 40,0 6 8,0 257 3,43

2 0 0,0 10 13,3 36 48,0 22 29,3 7 9,3 251 3,35

3 0 0,0 11 14,7 27 36,0 36 48,0 1 1,3 252 3,36

4 0 0,0 12 16,0 30 40,0 26 34,7 7 9,3 253 3,37



diketahui bahwa dari tiga dimensi

variable independensi, dimensi yang

paling dominan adalah dimensi

Programing Independence, khususnya

pada indikator “bebas dari tekanan atau

intervensi manajerial” dengan nilai rata –

rata 3,43. Sementara itu, dimensi yang

paling rendah adalah dimensi

Programing Independence indikator

“bebas dari intervensi apapun atau dari

sikap tidak koperatif” dengan nilai rata –

rata 3,35.

c. Deskripsi Jawaban Responden

Terhadap variable Profesionalisme



163

Tabel 5.7

Distribusi Jawaban Responden Variabel Profesionalisme

X3 Profesionalisme Skor Rerata

STS TS KS S SS

F % F % F % F % F %

1 1 1,3 13 17,3 34 45,3 24 32,0 3 4,0 240 3,20

2 3 4,0 18 24,0 30 40,0 15 20,0 9 12,0 234 3,12

3 5 6,7 17 22,7 29 38,7 21 28,0 3 4,0 225 3,00

4 2 2,7 19 25,3 30 40,0 22 29,3 2 2,7 228 3,04

5 2 2,7 17 22,7 23 30,7 31 41,3 2 2,7 239 3,19



diketahui bahwa dari lima dimensi

variable profesionalisme, dimensi yang

paling dominan adalah dimensi

Pengabdian pada Profesi, pada indikator

“auditor menggunakan segenap

pengetahuan dalam proses audit” dengan

nilai rata – rata 3,20. Sementara itu,

dimensi yang paling rendah adalah

dimensi Kemandirian indikator “yakin

terhadap keputusan yang diambil”

dengan nilai rata – rata 3,00.

d. Deskripsi Jawaban RespondenTerhadap variable Etika Auditor

Tabel 5.8

Distribusi Jawaban Responden Variabel Etika Auditor

M Etika Auditor


F % F % F % F % F %

1 3 4,0 14 18,7 28 37,3 25 33,3 5 6,7 240 3,20

2 1 1,3 12 16,0 23 30,7 31 41,3 8 10,7 258 3,44

3 2 2,7 15 20,0 27 36,0 26 34,7 5 6,7 242 3,23

4 1 1,3 9 12,0 31 41,3 27 36,0 7 9,3 255 3,40



diketahui bahwa dari empat indikator

variable etika auditor, indikator yang

paling dominan adalah indikator

“organisasi auditor” dengan nilai rata –

rata 3,44. Sementara itu, indikator yang

paling rendah adalah indikator “imbalan

yang diterima auditor” dengan nilai rata

– rata 3,20.

e. Deskripsi Jawaban Responden

Terhadap variable Kualitas Audit

Tabel 5.9

Distribusi Jawaban Responden Variabel Kualitas Audit

Y Kualitas Audit


F % F % F % F % F %

1 0 0,0 11 14,7 29 38,7 32 42,7 3 4,0 252 3,36



164

2 0 0,0 15 20,0 34 45,3 24 32,0 2 2,7 238 3,17

3 0 0,0 13 17,3 36 48,0 23 30,7 3 4,0 241 3,21

4 0 0,0 10 13,3 27 36,0 32 42,7 6 8,0 259 3,45



diketahui bahwa dari dua dimensi

variable kualitas audit, dimensi yang

paling dominan adalah dimensi Outcome

Orientes, pada indikator “spesialisasi

auditor” dengan nilai rata – rata 3,45.

Sementara itu, dimensi yang paling

rendah adalah dimensi Process Oriented

indikator “pengujian dan pengendalian

substantive transaksi” dengan nilai rata –

rata 3,17.

f. Uji Validitas dan Uji Reliabitas

1) Uji Validitas

Pengujian validitas menunjukkan

ketelitian serta ketepatan kuesioner yang

dibagikan kepada responden. Untuk

mengetahui validitas pertanyaan dari

setiap variabel, maka rhitung

dibandingkan dengan r-tabel. r-tabel

dapat dihitung dengan df=N–2. Jumlah

responden dalam penelitian ini sebanyak

75, sehingga df=75–2=73, r (?:73) =

0,191. Jika r-hitung> r-tabel, maka

pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 5.10

Uji Validitas

Variabel Item rhitung > rtabel Keterangan

Kompetensi (X1) 1 0,811 > 0,191 Valid

2 0,847 > 0,191 Valid

3 0,847 > 0,191 Valid

4 0,810 > 0,191 Valid

Independensi (X2) 1 0,799 > 0,191 Valid

2 0,842 > 0,191 Valid

3 0,805 > 0,191 Valid

4 0,836 > 0,191 Valid

Profesionalisme (X3) 1 0,752 > 0,191 Valid

2 0,748 > 0,191 Valid

3 0,780 > 0,191 Valid

4 0,896 > 0,191 Valid

5 0,802 > 0,191 Valid

Etika Auditor (M) 1 0,880 > 0,191 Valid

2 0,811 > 0,191 Valid

3 0,888 > 0,191 Valid

4 0,754 > 0,191 Valid

Kualitas Audit (Y) 1 0,877 > 0,191 Valid

2 0,793 > 0,191 Valid

3 0,750 > 0,191 Valid

4 0,833 > 0,191 Valid



165


Hasil uji validitas menunjukkan

bahwa semua item pertanyaan dalam

dalam kuesioner adalah valid dan dapat

digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Hal ini dibuktikan dengan nilai Corrected

Item – Total > 0,191.

2) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas

menunjukkan seberapa besar suatu

instrument tersebut dapat dipercaya dan

digunakan sebagai alat pengumpul data.

Reliabilitas instrumen yang semakin

tinggi, menunjukkan hasil ukur yang

didapatkan semakin terpercaya

(reliabel). Penentuan reabilitas

instrumen suatu penelitian adalah:

a) Jika cronbach’s alpha < 0,6 maka

reabiliti dikatakan buruk;

b) Jika cronbach’s alpha 0,6 – 0,8 maka

reabiliti dikatakan cukup; dan

c) Jika cronbach’s alpha > 0,8 maka

reabiliti dikatakan baik.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas

atas variable – variabel:

Tabel 5.11

Uji Reliabilitas

Variabel Koefisie

n Alpha

Ketera

ngan

Kompetensi (X1) 0,846 Baik

Independensi

(X2)

0,837 Baik

Profesionalisme

(X3)

0,851 Baik

Etika Auditor (M) 0,855 Baik

Kualitas Audit (Y) 0,829 Baik



reliabilitas, menunjukkan bahwa semua

variabel yang dijadikan instrumen dalam

penelitian adalah reliabel dan dapat

digunakan sebagai alat pengumpulan

data. Sehingga berdasarkan hasil uji

reliabil itas diatas, menunjukkan bahwa

instrument memiliki tingkat reliabilitas

yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan

nilai koefisien alpha>0,60, jadi hasil ukur

yang akan didapatkan dapat dipercaya.

g. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk

melihat apakah dalam model regresi

variabel terikat dan variabel bebas

keduanya mempunyai distribusi normal

atau tidak. Model regresi yang baik

adalah model regresi yang berdistribusi

normal. Cara mendeteksi normalitas

dilakukan dengan melihat grafik

histogram.

Gambar 5.1

Grafik Histogram


Berdasarkan grafik histogram

diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik

histogram memberikan pola distribusi

yang mendekati normal, hal ini

dibuktikan dengan melihat bahwa grafik

membentuk simetris dan mengikuti garis

diagonal. Akan tetapi grafik histogram ini

hasilnya tidak terlalu akurat apalagi

ketika jumlah sampel yang digunakan

kecil.

Metode yang handal adalah dengan

melihat normal probability plot. Pada

grafik normal plot terlihat titik-titik



166

menyebar disekitar garis diagonal serta


diagonal.

Gambar 5.2

Normal Prabability Plot


Berdasarkan grafik normal

probability plot, dapat dilihat bahwa titik

menyebar disekitar garis diagonal dan

penyebarannya mengikuti garis diagonal,

sehingga dapat dikatakan bahwa pola

distribusinya normal. Melihat kedua

grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa

model regresi dalam penelitian ini dapat

digunakan karena memenuhi asumsi

normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan

bahwa variansi variabel tidak sama

untuk semua pengamatan. Jika variansi

dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas. Model regresi

yang baik adalah yang homoskedastisitas

atau tidak terjadi heteroskedastisitas

karena data cross section memiliki data

yang mewakili berbagai ukuran (kecil,

sedang, dan besar). Untuk mendeteksi

adanya Heteroskedastisitas, metode yang

digunakan adalah metode chart (diagram

Scatterplot). Jika:

a) Jika ada pola tertentu terdaftar titik-

titik, yang ada membentuk suatu pola

tertentu yang beraturan

(bergelombang, melebar, kemudian

menyempit), maka terjadi


b) Jika ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar keatas dan dibawah 0

pada sumbu Y, maka tidak terjadi


Gambar 5.3

Diagram Scatterplot


Berdasarkan diagram diatas, maka

dapat dilihat bahwa data tersebar secara

acak dan tidak membentuk suatu pola

tertentu, hal ini menunjukkan bahwa

tidak terdapat heteroskedastisitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa terjadinya perbedaan varians dari

residual dari suatu pengamatan ke

pengamatan yang lain.

3) Uji Multikolienaritas

Uji Multikolinearitas bertujuan

menguji adanya korelasi antara variabel

bebas (independent) pada model regresi.

Pada model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi diantara variabel.

Untuk menguji ada atau tidaknya

multikolinearitas dalam model regresi

dapat dilihat dari nilai tolerance dan

lawannya, yaitu dengan melihat variance

inflation factor (VIF). Nilai cut-off yang

umum dipakai adalah nilai tolerance

0,01. Salah satu cara untuk menguji

adanya multikoloniearitas dapat dilihat

dari Variance Inflation Factor (VIF). Jika



167

nilai VIF>10 maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 5.12

Uji Multikolinearitas

Variabel VIF Keterangan

Kompetensi (X1) 1,550 Tidak Multikolinearitas

Independensi (X2) 2,366 Tidak Multikolinearitas

Profesionalisme (X3) 2,993 Tidak Multikolinearitas

Etika Auditor (M) 1,421 Tidak Multikolinearitas


Berdasarkan tabel di atass, dapat

disimpulkan bahwa model regresi untuk

variabel independen yang diajukan oleh

peneliti untuk diteliti bebas dari

multikolinearitas. Hal ini dapat

dibuktikan dengan melihat table diatas

yang menunjukkan nilai VIF dari masing-

masing variabel independen <10, dan

dapat digunakan untuk mengetahui

pengaruh pengintegrasian terhadap

kualitas audit.

h. Hasil Uji Model 1

Pengujian model 1 dilakukan untuk

mengetahui pengaruh kompetensi,

independensi dan profesionalisme

terhadap kualitas audit. Berikut akan

diuraikan hasil pengujian model 1 dalam

penelitian ini.

1) Uji Koefisien Determinasi Model 1

Koefisien determinasi digunakan

untuk menguji persentase pengaruh

variabel independen terhadap variabel

dependen. Nilai R Square yang mendekati

angka 1 menunjukan bahwa pengaruh

variabel independen terhadap variabel

dependen semakin besar (Ghozali, 2011).

Hasil uji koefisien determinasi dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13

Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 ,794a ,631 ,610 ,40811 1,873



menunjukkan bahwa nilai koefisien

determinasi (R-Square) sebesar 0,631

atau 63,1%. Artinya variabel kualitas

audit mampu dijelaskan oleh variabel

kompetensi, independensi,

profesionalisme dan etika auditor

sebesar 63,1% dan sisanya yaitu 36,9%,

dijelaskan oleh variabel-variabel lain

diluar variabel pada model penelitian.

2) Uji t Model 1

Uji t digunakan untuk menguji

pengaruh variabel independen dengan

variabel dependen secara individu. Jika

nilai probabilitasnya <0,05 maka

menunjukan bahwa variabel independen

berpengaruh terhadap variabel

dependen (Ghozali, 2011). Uji t pada


Tabel 5.14

Hasil Uji t Model 1



168

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) ,204 ,337 ,606 ,546

Kompetensi ,412 ,090 ,474 4,564 ,000

Independensi .218 .106 .243 2.057 .035

Profesionalisme ,256 ,083 ,269 3,091 ,003

Etika Audit ,184 ,091 ,185 2,022 ,047


Berdasarkan tabel di atas diketahui

persamaan regresi linear sebagai

berikut:

Y = 0,204 + 0,412X1 + 0,218X2 +

0,256X3 + 0,184M

Berdasarkan persamaan di atas

dapat diuraikan beberapa hal sebagai

berikut:

a. Konstanta sebesar 0,204. Hal ini

berarti jika tidak ada perubahan pada

variable kompetensi, independensi,


maka nilai kualitas audit sebesar

0,204.

b. Koefisien variabel kompetensi

sebesar 0,412. Hal ini berarti bahwa

kompetensi berpengaruh positif

terhadap kualitas audit. Jika terjadi

peningkatan kompetensi sebesar satu

satuan maka kualitas audit akan

meningkat sebesar 0,412.

c. Koefisien variable independensi


independensi berpengaruh positif


peningkatan independensi sebesar

satu satuan maka kualitas audit akan


d. Koefisien variable profesionalisme


profesionalisme berpengaruh positif


peningkatan profesionalisme sebesar

satu satuan maka kualitas audit akan


e. Berdasarkan tabel di atas juga

diketahui nilai signifikansi setiap

variabel. Berikut akan diuraikan uji

signifikansi setiap variabel dalam

penelitian ini.

3) Pengaruh kompetensi terhadap

kualitas audit.

Berdasarkan tabel uji t di atas

diketahui bahwa nilai Sig variabel

kompetensi aedalah sebesar 0,000, dan

nilai tersebut lebih kecil dari derajat

kesalahan (α=0,05) (0,000<0,05). Hal ini

berarti kompetensi berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit.

Dengan demikian maka hipotesis

pertama (H1) yang di ajukan dalam

penelitian ini di mana, “kompetensi

auditor memiliki pengaruh positif

terhadap kualitas audit” diterima.

4) Pengaruh independensi terhadap

kualitas audit



independensi adalah sebesar 0,035, dan

nilai tersebut lebih kecil dari derajat


berarti independensi berpengaruh


Dengan demikian maka hipotesis kedua

(H2) yang di ajukan dalam penelitian ini

di mana, “independensi auditor memiliki

pengaruh positif terhadap kualitas audit”

diterima.



169

5) Pengaruh profesionalisme

terhadap kualitas audit



profesionalisme adalah sebesar 0,003,

dan nilai tersebut lebih kecil dari derajat


berarti profesionalisme berpengaruh


Dengan demikian maka hipotesis ketiga

(H3) yang di ajukan dalam penelitian ini

di mana, “profesionalisme auditor


kualitas audit” diterima.

i. Hasil Uji Model 2

Pengujian model 2 dilakukan untuk

mengetahui peran etika auditor sebagai

variabel moderasi dalam pengaruh

kompetensi terhadap kualitas audit.

Berikut akan diuraikan hasil pengujian

model 1 dalam penelitian ini.


Tabel 5.15


Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 ,742a ,550 ,531 ,44721 1,883







kompetensi, etika audit, dan variabel

interaksi antara kompetensi dengan

etika auditor sebesar 55,0% dan sisanya

yaitu 45,0%, dijelaskan oleh variabel-

variabel lain diluar variabel pada model

penelitian.

2) Uji t Model 2

Tabel 5.16

Hasil Uji t Model 2

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) ,448 1,264 ,354 ,724

Kompetensi ,970 ,401 1,117 2,422 ,018

Etika Audit ,667 ,303 ,588 2,202 ,024

Moderasi=X1 *

M

,210 ,106 ,233 1,998 ,047



nilai Sig. interaksi kompetensi dan etika

auditor yaitu sebesar 0,047. Nilai

tersebut lebih kecil dari derajat

kesalahan (α=0,05) (0,047<0,05).

Dengan demikian maka dapat

disimpulkan bahwa etika auditor

memperkuat pengaruh kompetensi

terhadap kualitas auditor. Hasil interaksi

komepetensi dan etiak auditor tergolong

dalam quasi moderasi, di mana

kompetensi berpengaruh signifikan



170

terhadap kualitas audit dan juga hasil

interaksi kompetensi dengan etika

auditor berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit. Dengan demikian maka

hipotesis keempat (H4) dalam penelitian

ini di mana, “etika `auditor memperkuat

pengaruh kompetensi terhadap kualitas

audit” diterima.

j. Hasil Uji Model 3


Tabel 5.17


Model R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 ,694a ,482 ,460 ,48006 1,760







independensi, etika audit, dan variabel

interaksi antara independeis dengan




penelitian.

2) Uji t Model 3

Tabel 5.18

Hasil Uji t Model 3

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardiz

ed

Coefficients


1 (Constant) 1,725 1,610 1,071 ,288

Independensi 1,363 ,495 1,328 2,756 ,007

Etika Audit ,899 ,393 ,774 2,284 ,020

Moderasi=X2 * M ,325 ,127 ,317 2,552 ,009



nilai Sig. interaksi independensi dan

etika auditor yaitu sebesar 0,009. Nilai

tersebut lebih kecil dari derajat

kesalahan (α=0,05) (0,009<0,05).


disimpulkan bahwa etika auditor

memperkuat pengaruh independensi


independsi dan etika auditor tergolong

dalam quasi moderasi, di mana

independensi berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit dan juga hasil

interaksi independensi dengan etika

auditor berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit. Dengan demikian maka

hipotesis kelima (H5) dalam penelitian

ini di mana, “etika auditor memperkuat


kualitas audit” diterima.

k. Hasil Uji Model 4


Tabel 5.19



171


Model R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 ,636a ,404 ,379 ,51495 1,747







profesionalisme, etika audit dan variabel

interaksi antara profesionalisme dengan




penelitian.

2) Uji t Model 4

Tabel 5.20

Hasil Uji t Model 4

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1,018 1,463 ,696 ,489

Profesionalism

e

1,050 ,461 1,103 2,278 ,026

Etika Audit ,849 ,408 ,731 2,089 ,048

Moderasi=X3 *

M

,169 ,136 ,821 1,246 ,217



nilai Sig. interaksi profesionalisme dan

etika auditor yaitu sebesar 0,217. Nilai

tersebut lebih besar dari derajat

kesalahan (α=0,05) (0,217>0,05).


disimpulkan bahwa etika auditor tidak

memperkuat pengaruh profesionalisme



tergolong dalam prediktor moderasi, di

mana profesionalisme berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit namun

hasil interaksi profesionalisme dengan

etika auditor tidak berpengaruh

terhadap kualitas audit. Dengan

demikian maka hipotesis keenam (H6)

dalam penelitian ini di mana, “etika

auditor memperkuat pengaruh

profesionalisme terhadap kualitas audit”

ditolak.

4.2 Pembahasan

a. Pengaruh Kompetensi Auditor


Kompetensi auditor adalah auditor

yang dengan pengetahuan, pengalaman,

pendidikan dan pelatihan yang memadai

dan dapat melakukan audit secara

objektif dan cermat. Kualitas audit





akuntansi klien dan melaporkannya

dalam laporan keuangan audit, dimana



172

dalam melaksanakan tugasnya tersebut

auditor harus berpedoman pada standar

auditing. Dalam melaksanakan proses

audit, auditor membutuhkan

pengetahuan, pengalaman, pendidikan

dan pelatihan yang baik karena dengan

hal itu auditor menjadi lebih mampu

memahami kondisi keuangan dan

laporan keuangan kliennya dan akan

menghasilkan kualitas yang baik.


diketahui bahwa kompetensi memiliki

koefisien positif terhadap kualitas audit.

Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi

memiliki pengaruh yang searah terhadap

kualitas audit. Kompetensi merupakan

faktor pendukung kualitas hasil audit.

Dengan kata lain, semakin auditor

berkompeten maka akan berdampak

pada semakin baik kualitas hasil audit.

Hasil penelitian ini didukung oleh Tubbs

(1990) dalam Ayuningtyas (2012), yang

menyatakan bahwa dalam mendeteksi

sebuah kesalahan, seorang auditor harus

didukung dengan pengetahuan tentang

apa dan bagaimana kesalahan tersebut

terjadi.

Sementara itu, berdasarkan hasil

uji parsial diketahui bahwa kompetnesi

terbukti berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit. Hal ini berarti

kompetensi merupakan faktor penentu

berkualitas dan tidaknya hasil audit.

Dilihat dari latar belakang tingkat

pendidikan auditor di lingkungan

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

jumlah auditor Strata 1 (S1) sebesar

69,3%, dan Strata 2 (S2) sebesar 30,7%

dapat dikatakan bahwa sudah banyak

auditor mempunyai tingkat pendidikan

yang tinggi dan mempunyai pengetahuan

dan wawasan yang luas. Dengan

demikian maka kompetensi auditor

dapat memberikan kontribusi yang

berarti terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian ini sama dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh

Hapsari (2007), Hidayat (2011),

Rukhaidah (2010), Apriyanto (2012),

Widodo (2012), Nurjannah, dkk (2016)

dan Latrini, dkk (2016) yang

menemukan bahwa kompetensi



b. Pengaruh Independensi Auditor


Independensi merupakan sikap

yang harus dimiliki oleh auditor untuk

tidak memiliki kepentingan pribadi

dalam melaksanakan tugasnya karena

dengan posisi auditor yang independen

banyak menimbulkan dilematis baginya

yang dapat melanggar standar profesi


tugasnya. Profesi auditor yang

independen, apabila seorang auditor

memiliki cara pandang yang tidak

memihak siapapun dalam pelaksanaan

pengujian evaluasi hasil pemeriksaan

dan penyusunan laporan audit. Hal ini,

harus dilakukan oleh auditor dengan

tujuan agar menambah kredibilitas

laporan yang disajikan oleh manajemen,

karena bila auditor tidak bersikap

independen maka kualitas hasil audit

tidak baik, sehingga opini yang

dihasilkan auditor tidak dapat

memberikan tambahan yang berguna

bagi klien.


diketahui bahwa independensi memiliki

koefisien positif terhadap kualitas audit.

Hal ini menunjukkan bahwa

independensi memiliki pengaruh yang

searah terhadap kualitas audit.

Independensi merupakan faktor

pendukung kualitas hasil audit. Dengan

kata lain, semakin auditor bersikap

independen maka akan berdampak pada



173

semakin baik kualitas hasil audit. Hasil

penelitian ini mendukung agency theory,

bahwa seorang auditor yang

independent di dapat membantu konflik

yang terjadi antara principal (rakyat) dan

agent (pemerintah). Di mana principal

selaku pemberi mandat kepada

pemerintah untuk mengoperasikan

keuangannya dan pemerintah

mempertanggungjawabakan hal itu

dengan membuat laporan keuangan

berdasarkan kenyataan yang realible.

Dengan adanya auditor yang independen

dapat mengevaluasi kinerja manajemen

sehingga dapat mendeteksi ada tidaknya

kecurangan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga

mendukung Theory of Attitude and

Behaviour yang dikembangkan oleh

Triadis (1971) dalam Putri (2011), yang

menjelaskan tentang sikap seseorang

yang dapat mempengaruhi perilaku

orang tersebut. Dalam hal ini, seorang

orang auditor yang memiliki sikap

independensi yang tinggi, maka ia akan

berperilaku independen dalam

menjalankan tugasnya. Teori ini

berusaha menjelaskan mengenai aspek

perilaku manusia dalam suatu organisasi

khususnya auditor yang mengalami

hambatan – hambatan yang dapat

mengancam sikapa independensi dan

obyektivitas selama proses audit.


uji parsial diketahui bahwa independensi

terbukti berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit. Hal ini berarti

independensi merupakan faktor penentu

berkualitas dan tidaknya hasil audit.

Auditor yang mempertahankan sikap

independensi, maka kualitas audit yang

dihasilkan akan semakin baik. Semakin

auditor mampu menjaga

independensinya dalam menjalankan

penugasan profesionalnya maka kualitas

audit yang dihasilkan akan meningkat.


hasil penelitian sebelumnya dari

Rukhaidah (2010), Hidayat (2011),

Widodo (2012), Nurjannah, dkk (2016)

dan Tawakkal, dkk (2019), yang

menemukan bahwa independensi



c. Pengaruh Profesionalisme Auditor


Profesionalisme juga merupakan

syarat utama sebagai auditor.

profesionalisme auditor mengacu pada

kemampuan dan perilaku profesional.

Kemampuan didefinisikan sebagai

pengetahuan, pengalaman, kemampuan

teknologi, dan memungkinkan perilaku

profesional auditor untuk mencakup

faktor-faktor tambahan seperti

transparansi dan tanggung jawab, hal ini

sangat penting untuk memastikan

kepercayaan publik. Profesionalisme

adalah salah satu nilai-nilai dasar BPK

yang merupakan kode etik bagi auditor

BPK. Pekerjaan audit yang dikerjakan

dengan profesionalisme akan memberi

hasil audit yang dapat diandalkan dan

dipercaya oleh publik.


diketahui bahwa profesionalisme

memiliki koefisien positif terhadap

kualitas audit. Hal ini menunjukkan

bahwa profesionalisme memiliki

pengaruh yang searah terhadap kualitas

audit. Profesionalisme merupakan faktor

pendukung kualitas hasil audit. Dengan

kata lain, semakin auditor bersikap

profesional maka akan berdampak pada

semakin baik kualitas hasil audit. Hasil

penelitian ini mendukung theory of

planned behaviour (Khreshastuti, 2014),

bahwa profesional merepresentasikan



174

sikap dalam dalam konsep teori perilaku

terencana. Sikap adalah keadaan dalam

diri manusia yang dapat menggerakkan

manusia untuk bertindak atau tidak

bertindak. Salah satu sikap seorang

auditor untuk menunjukkan

profesionalismenya adalah melalui

kepatuhan terhadap standar audit dan

kode etik profesi auditor yang diatur

dalam Standar Profesional Akuntan

Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan

Publik. Standar audit dan kode etik atau

aturan perilaku dibuat untuk dipedomani

dalam berperilaku terutama dalam

melaksanakan penugasan demi menjaga

mutu pekerjaan auditor, sehingga dapat

menumbuhkan kepercayaan dan

memelihara citra organisasi di mata

masyarakat.


uji parsial diketahui bahwa

profesionalisme terbukti berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini

berarti profesionalisme merupakan

faktor penentu berkualitas dan tidaknya

hasil audit. Selain memelihara

kepercayaan publik dan melayani

kepentingan publik, auditor BPKP juga

memiliki tanggung jawab yang penting

dalam melakukan audit, yaitu

mempertahankan profesionalismenya.

Auditor BPKP harus bersikap profesional

dalam melakukan pekerjaan auditnya.

Auditor BPKP harus memiliki sikap

untuk melayani kepentingan publik,

menghargai dan memelihara

kepercayaan publik, dan

mempertahankan profesionalisme

(SPKN).


hasil penelitian sebelumnya dari Nasrah

(2011) dan Junaidi, dkk (2017) yang

menemukan bahwa profesionalisme



d. Pengaruh Kompetensi Terhadap

Kualitas Audit dengan Etika Audit

sebagai Variabel Modarasi

Etika auditor berpengaruh

signifikan dan memperkuat hubungan

kompetensi dengan kualitas audit. Benh,

dkk (1997) dalam Darayasa dan Wisadha

(2016), mengembangkan atribut kualitas

audit yang salah satu di antaranya adalah

standar etika yang tinggi, sedangkan

atribut – atribut lainnya terkait dengan

kompetensi auditor. Audit yang

berkualitas sangat penting untuk

menjamin bahwa profesi akuntan

memenuhi tanggungjawabnya kepada

investor, masyarakat umum dan

pemerintah serta pihak – pihak lain yang

mengandalkan kredibilitas laporan

keuangan yang telah diaudit, dengan

menegakkan etika yang tinggi.

Adanya kesadaran akan etika

auditor dalam bekerja akan menambah

kompetensi seorang auditor dalam

melakukan pekerjaanya, sehingga akan

menghasilkan suatu kualitas audit yang

berkualitas baik (Tritamas dan Astika,

2018). Semakin tinggi auditor mentaati

etika auditor maka kualitas audit yang

dihasilkan akan semakin tinggi. Namun

semakin rendah auditor mentaati etika

auditor maka kualitas yang dihasilkan

semakin rendah. Semakin baik

kompetensi yang dimiliki oleh auditor

maka kualitas audit yang dihasilkan akan

semakin berkualitas. Namun semakin

rendah kompetensi yang dimiliki oleh

auditor maka kualitas yang dihasilkan

semakin rendah. Sehingga kompetensi

dan etika auditor dapat mempengaruhi

kualitas audit yang dihasilkan tergantung

dari situasi yang dialami oleh seorang

auditor dalam melakukan audit

(Harjanto, 2014).





175

Wicaksono (2015), dan Tritamas dan

Astika (2018), yang menemukan bahwa

etika auditor memoderasi pengaruh

kompetensi secara positif terhadap

kualitas audit. Hasil ini menunjukkan

bahwa adanya etika auditor yang baik

semakin memperkuat pengaruh

kompetensi terhadap kualitas audit.

e. Pengaruh Independensi Terhadap

Kualitas Audit dengan Etika Audit

sebagai Variabel Modarasi

Auditor dalam melaksanakan

tugasnya harus didukung dengan

kemampuan dalam mengumpulkan

setiap informasi yang dibutuhkan guna

mengambil keputusan audit. Namun

demikian, kompetensi seorang auditor

harus juga didukung oleh dimana hal

tersebut harus didukung dengan sikap

independen. Tidak dapat dipungkiri

bahwa sikap independen merupakan hal

yang melekat pada diri auditor, sehingga

independen seperti telah menjadi syarat

mutlak yang harus dimiliki.

Etika auditor berpengaruh

signifikan dan memperkuat hubungan

independensi dengan kualitas audit.

Penelitian Nichols dan Price (1976)

dalam Darayasa dan Wisadha (2016),

menemukan bahwa ketika auditor dan

manajemen tidak mencapai kata sepakat

dalam aspek kinerja, maka kondisi ini

dapat mendorong manajemen untuk

memaksa auditor melakukan tindakan

yang melawan standar, termasuk dalam





pihak manajemen.

Etika auditor memperkuat

pengaruh independensi pada kualitas

audit. Seorang auditor untuk menjaga

kualitas audit yang baik harus berprilaku

independen, karena indpendensi

merupakan syarat mutlak yang harus

dimiliki seorang auditor (Tritamas dan

Astika, 2018). Penelitian Nichols dan

Price (1976) dalam Ismiyati (2019),

menemukan bahwa ketika auditor dan

manajemen tidak mencapai kata sepakat

dalam aspek kinerja, maka kondisi ini

dapat mendorong manajemen untuk

memaksa auditor melakukan tindakan

yang melawan standar, termasuk dalam





pihak manajemen. Sedangkan Deid dan

Giroux (1992) dalam Ismiyati (2019),

mengatakan bahwa pada konflik

kekuatan, klien dapat menekan auditor

untuk melawan standar professional dan

dalam ukuran yang besaran kondisi

keuangan klien yang sehat dapat

digunakan sebagai alat untuk menekan

auditor dengan cara melakukan

pergantian auditor.

Hal ini dapat membuat auditor

tidak akan dapat bertahan dengan

tekanan klien tersebut sehingga

menyebabkan indepedensi mereka

melemah. Posisi auditor juga sangat

dilematis dimana mereka dituntut untuk

memenuhi keinginan klien namun disatu

sisi tindakan auditor dapat melanggar

standar profesi sebagai acuan kerja

mereka dalam penelitan mereka terdapat

argumen bahwa kemampuan auditor

untuk dapat bertahan di bawah tekanan

klien mereka tergantung dari

kesepakatan ekonomi, lingkungan

tertentu, dan perilaku di dalamnya

mencangkup etika professional. Apabila

seorang auditor telah melawan standar

profesional yang telah ditetapkan, maka

kualitas audit yang dihasilkan oleh

auditor akan sangat rendah. Namun



176

semakin tinggi auditor mentaati etika

auditor maka kualitas audit yang

dihasilkan akan semakin tinggi. Semakin

rendah mentaati etika auditor maka

kualitas audit yang dihasilkan akan

semakin rendah. semakin tinggi

independensi auditor maka kualitas

audit yang dihasilkan akan semakin

tinggi. Semakin rendah independensi

auditor maka kualitas audit yang

dihasilkan akan semakin rendah

Sehingga hubungan antara independensi

dan etika auditor dapat mempengaruh

kualitas audit yang dihasilkan tergantung

dari situasi yang dialami oleh seorang

auditor dalam melakukan audit.



Wicaksono (2015), yang menemukan

bahwa etika auditor memoderasi

pengaruh independensi secara positif

terhadap kualitas audit Hasil ini

menunjukkan bahwa adanya etika

auditor yang baik semakin memperkuat


kualitas audit yang dihasilkan.

f. Pengaruh Profesionalisme

Terhadap Kualitas Audit dengan

Etika Audit sebagai Variabel

Modarasi

Etika berkaitan dengan pertanyaan

tentang bagaimana orang akan

berperilaku terhadap sesamanya. Etika

Auditor adalah bagaimana auditor

berperilaku terhadap sesamanya.

Penelitian ini menguji etika auditor

sebagai variabel moderasi dalam

hubungan kompetensi, independendan

profesionalisme dengan kualitas audit.

Etika auditor dalam penelitian ini

tidak memperkuat pengaruh

profesionalisme terhadap kualitas audit.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari

Giroux (1992) dalam Karnisa (2015)

mengatakan bahwa pada konflik

kekuatan, klien dapat menekan auditor

untuk melawan standar profesional dan

dalam ukuran yang besaran kondisi

keuangan klien yang sehat dapat

digunakan sebagai alat untuk menekan

auditor dengan cara melakukan

melakukan pergantian auditor. Hal ini

dapat membuat auditor tidak akan dapat

bertahan dengan tekanan klien tersebut

sehingga menyebabkan independensi

mereka melemah. Posisi auditor juga

sangat dilematis dimana mereka dituntut

untuk memenuhi keinginan klien namun

disatu sisi tindakan auditor dapat

melanggar standar profesi sebagai acuan

kerja mereka.

Hasil penelitian ini juga

mendukung hasil penelitian Suharti

(2017) yang menemukan bahwa etika

auditor tidak mampu memoderasi

pengaruh profesionalisme dan

independensi terhadap kualitas audit.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan pada bab sebelumnya maka

simpulan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Kompetensi auditor berpengaruh

positif dan signifikan terhadap

Kualitas Audit di Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan

Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

2. Independensi auditor berpengaruh


kualitas audit di Badan Pengawasan



3. Profesionalisme auditor berpengaruh







177

4. Etika auditor mampu memoderasi

pengaruh kompetensi terhadap




5. Etika auditor mampu memoderasi





6. Etika auditor tidak mampu

memoderasi pengaruh

profesionalisme terhadap kualitas

audit di Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Perwakilan

Provinsi Sulawesi Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian

maka saran yang diberikan dari


1. Kepada Auditor di Badan Pengawasan


Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

diharapkan dapat berkomitmen

terhadap etika profesi auditor. Karena

etika auditor yang kurang akan

melemahkan kompetensi,

independensi dan profesionalisme.

2. Kepada peneliti selanjutnya,

disarankan untuk menambahkan

faktor – faktor lain sebagai variabel

yang dapat mempengaruhi kualitas

audit seperti tekanan anggaran waktu,

integritas dan obyektivitas. Selain itu,

obyek penelitian ini hanya sebatas

pada Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Perwakilan

Provinsi Sulawesi Barat, disarankan

untuk peneliti selanjutnya

memperluas lingkup yang dijadikan

obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi Yusuf, Amir. 2012. Audit Pendekatan Terpadu.Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.

Agoes, Sukrisno. 2013. Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Agusti, Restu dan Nastia Putri P. 2013. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Semarang). Riau. Universitas Riau. Jurnal Ekonomi Vol.21, No.3 (Sep).

Amin Widjaja Tunggal. (2013). Pokok Pokok Auditing dan Jasa Asurans. Jakarta. Harvindo.

Anugerah, Rita, dan Sony Harsono Akbar. 2014. Pengaruh kompetensi, kompleksitas tugas dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit. Jurnal Akuntansi. Vol.2, No.2. Hal: 139-148.

Arens, Alvin A., et al. 2011. Auditing dan Jasa Assurance. Jakarta: Erlangga.

Arens A., Randal J. Elder, Mark S, Beasley. 2012. Auditing And Assurance Services: An Integrated Approach14th edition. New Jersey: Prentice-Hall.

Arens, Alvin. A, Randal J. Elder, Mark S. Beasleydan Jusuf, Amir. 2013. Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia).Jakarta: Salemba Empat.

Ayuningtyas, Harvita Yulian. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah). Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 1, No. 2, Tahun 2012.



178

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta.

Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, 2002, Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua, Yogyakara; Penerbit BFEE UGM.

Bedard, Jean dan Michelene Chi T. H. 1993. Expertise in Auditing.Journal of Accounting Practice & Theory 12: 21-45.

Castellani, Justinia., (2008) Kompetensi dan Independensi Auditor Pengaruhnya pada Kualitas Audit, Trikonomika, Vol 7, No. 2, Desember 2008:114:121.

Christiawan, Yulius Jogi. (2002). Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kelangsungan Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.4 No. 2.

Christiawan, Yulius Jogi. 2003. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.4 No. 2 (Nov) hal. 79-92.

Darayasa, I Made., dan I Gede Supartha Wisadha. 2016. Etika Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pada Kualitas Audit di Kota Denpasar. E jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 15, No. 1, April (2016).

De Angelo. 1981. Auditor Independence, “Low Balling”, and Disclosure Regulation.Journal of Accounting and Economics 3. August.

Degibson Siagian, Sugiarto. (2000). Metode Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Gramedia.

Ditia Ayu dan Chariri Anis 2015. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas

Audit dengan Motivasi dan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta) Diponegoro Journal Of Economics, Volume 4, ISSN: 2337-3814.

Futri, Septiani Putu. Juliarsa Gede. 2014. Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik Di Bali.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 444-461.

Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Kedua.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. CetakanKeempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herawati dan Susanto. 2009. Pengaruh Profesionalisme, PengetahuanMendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan TingkatMaterialitas Akuntan Publik. Jurnal Akuntansi dan KeuanganVol.11No.1.

Indah, Siti NurMawar. 2010. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Jurnal Fakultas EkonomiUniversitas Diponegoro Semarang.

Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999, Metodologi Penelitian dan Bisnis, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Institute Akuntan Publik Indonesia. 2008. Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesi Akuntan Publik –Institut Akuntan Publik Indonesia.



179

Ismiyati, Anna Anica. 2019. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Banten). Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, Vol. 04 No. 01 April 2019

Jensen & Meckling, 1976, The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure, Journal of Financial and Economics, 3:305-360.

Karnisa, Ditia Ayu. 2015. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Motivasi dan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta). Diponegoro Journal of Econmics, Vol. 4, No. 2. Tahun 2015

Kreshastuti, Destriana Kurnia. 2014. Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Intensi Auditor untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Semarang). Diponegoro Journal of Accounting. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014

KeputusanKepala BKN No. 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

Kristanti, Stephani Widhi 2013. Identifying Illocutionary ForceOf The Host’s Speech Act InMata NajwaTalk Show. Kuasa Gono Gini June 6Th, 2012 Chapter.

Komite SPAP Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), (2001), Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Leni, Ade Fatma Dan Firman Syarif. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Moderating

Variabel. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 15 No.1.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.

Mulyadi. 2010. Auditing.Edisi Kenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Nugrahini, Putri.2015. Pengaruh kompetensi dan profesionalisme auditor Internal terhadap kualitas audit (Studi Empiris pada BUMN dan BUMD di 133 Kota Yogyakarta). Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Parasayu, Annisa dan Rohman. 2014. “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhiKualias Hasil Audit Internal Studi Persepsi Aparat Intern Pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali”. Diponegoro Journal of Accounting 3 (2):1-10.

Priyatno, Duwi, Mandiri 3Belajar Analisis Data Dengan SPSS, Yogyakarta, Mediakom, 2013.

Rana, Sentika. 2011. Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit yang Dilaporkan.

Sekaran, Uma (2003), Research Methods For Business: A Skill Building Aproach, New York-USA: John Wiley and Sons, Inc.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharti. 2017. Pengaruh Pengalaman Kerja, Profesionalisme, Integritas Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit: Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau). KURS. Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis, Vol. 2, No. 1 (2017)

Sunyoto, Suyanto 2011. Analisis regresi untuk uji hipotesis, Yogyakarta. Caps.



180

Sutton, S. G. 1993. Toward an Understanding of The factors Affecting the Quality of The Audit Process. Decission Sciences. Vol. 24:88 -105.

Tri, Patricia Diana Paramita dan Agus Suprijanto. 2018. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Audiotr Sebagai Variabel Moderating Studi Pada Akuntan Publik Di Kota Semarang. Journal Of Accounting Vol.21.

Triandis, H. C. (1980). Values, Attitudes, and Interpersonal Behavior. In University of Nebraska (Lincoln campus). Dept. of Psychology. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 196-259). [Lincoln, Neb.]: University of Nebraska Press.

Tuanakotta, Theodorus M. 2011. Berpikir Kritis dalam Auditing. Jakarta: Salemba Empat.

Tirtamas Wisnu Wardhani, A. A. I., dan Ida Bagus Putra Astika. 2018. Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Independensi Pada Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KAP Bali). Ejurnal Akuntansi, Universitas Udayana, Vol. 23, No. 1 (2018).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wibowo, Arie dan Rossieta, Hilda. 2009. “Faktor-Faktor Determinasi Kualitas Audit-Suatu Studi dengan Pendekatan Earning Surprise Benchmark”. Simposium nasional Akuntansi XII, Palembang, hal. 1-34.

Wicaksono, Monot. 2015. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan

Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Bawasda Pemerintah Daerah Di ExKaresidenan Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Dan Pajak Vol. 15

Yogi, Ni Putu Sri Harta Mimba, A.A.N.B. Dwirandra. 2016. Etika Memoderasi Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Dan Independensi Pada Kualitas Hasil Pemeriksaan Inspektorat E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis



180

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN

TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN JOB RELEVANT

INFORMATION SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Usman Rahman Email: [email protected]


Basri modding

Email: [email protected] Universitas Muslim Indonesia Makassar

Amiruddin



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap Kinerja manajerial dengan Job Relevant Information sebagai variabel moderating. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu partisipasi penyusunan anggaran sebagai variabel bebas, dan Job Relevant Information sebagai variabel moderating, sedangkan pelaksanaan kinerja manajerial sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada beberapa OPD Kabupaten Pinrang. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan menggunakan rumus sampling dengan sampel yang diperoleh sebanyak 176 responden. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji statistik regresi berganda dan Analisis regresi moderasi dengan pendekatan residual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan kriteria variabel moderating dari hasil MRA, job relevant information dalam penelitian ini merupakan variabel moderating. Job relevant information memperkuat hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial karena dilihat dari hasil uji t dan uji anova setelah memasukkan variabel interaksi, diketahui bahwa probabilitas signifikansi di atas 0,05 adalah signifikan.

Kata Kunci : Partisipasi Anggaran, Kinerja Manajerial dan Job Relevant Information.

Abstract

This study aims to determine and test empirically the influence of budgetary participation on managerial performance with Job Relevant Information as a moderating variable. The variables used in this research are the participation of budget preparation as independent variable, and Job Relevant Information as moderating variable, while the implementation of managerial performance as dependent variable. This study uses quantitative methods because it emphasizes the testing of theories through the measurement of research variables with and perform data analysis with statistical procedures. The type of data used in this study is the primary data. Primary data was obtained from the distribution of questionnaires to several OPD Kabupaten Pinrang. Sampling method used is by using the sampling formula with the sample obtained as many as 176 respondents. Hypothesis testing was done by using multiple regression statistic test and regression analysis of moderation with residual approach. The results showed that the participation of budget preparation has a positive and significant effect on managerial performance. Based on criteria of moderating variable from result of MRA, job relevant information in this research is moderating variable. Job relevant information strengthens the relationship between budgetary participation with managerial performance as seen from t test result and anova test after input interaction variable, it is known that probability significance above 0,05 is significant.

Keywords: Budgetary Participation, Managerial Performance and Job Relevant Information.






182

1. PENDAHULUAN

Permasalahan yang biasa terjadi

pada kinerja manajerial pemerintah

daerah adalah realisasi anggaran belanja

bagi hasil pajak dan retribusi daerah

kepada pemerintah desa berupa

pencairan dana motivasi kepada

masyarakat yang diberikan secara

langsung kepada kelompok masyarakat

tanpa melalui pemerintah desa atau

masuk dalam anggaran pendapatan dan

belanja desa (Sumber: LHP BPK RI

Semester 1 hal 48, 2011).

Seperti fenomena yang terjadi di

Kabupaten Pinrang contohnya dalam

ketidak patuhan terhadap ketentuan

perundang-undangan yang

mengakibatkan 16 jumlah kasus-kasus

dengan nilai mencapai 4.000,66 juta.

Yang didalamnya mengakibatkan

kerugian daerah dengan nilai mencapai

2.146,39 juta, kekurangan penerimaan

dengan nilai 1.601,59 juta, administrasi

dengan ketidakhematan mencapai nilai

60,97 juta, ketidakefektifan dengan nilai

196,70 juta. Dengan nilai penyerahan

aset atau penyetoran ke kas negara atau

daerah atas temuan yang telah

menindaklanjuti dalam proses

pemeriksaan dengan kerugian daerah

mencapai nilai 60,30 juta, dengan

kekurangan penerimaan 1.590,09 juta.

Sehingga menyebabkan pemberian opini

wajar dengan pengecualian (qualified

opinion) dengan 6 kali berturut-turut

dari tahun 2005-2010 terhadap

Kabupaten Pinrang (Sumber: LHP BPK RI

Semester 1 hal 29, 2011).

Menurut Syamsul (2016)

Berdasarkan hasil observasi dan

pengamatan yang dilakukan dikantor

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pinrangg menunjukkan indikasi bahwa

belum nampak kesempurnaan dalam

kinerja manajerial dengan job relevant

information.

Implementasi kebijakan

manajerial, mutasi dan promosi jabatan

belum sepenuhnya dapat terwujud

karena masih terdapat kelemahan dan

kekurangan dalam pelaksanaannya.

Seharusnya konsep pola penyusunan

anggaran harus mengakomodasi dengan

baik klasifikasi jabatan dan standar

kompetensi sumber daya aparatur

sehingga berpengaruh pada pencapaian

kinerja pemerintah daerah dan individu

yang optimal. Demikian pula tuntutan

untuk menciptakan laporan kinerja

manajerial daerah yang memiliki

kapabilitas dan profesional tidak hanya

menjadi kebutuhan instansi pemerintah

daerah, tetapi juga menjadi tuntutan

masyarakat penerima pelayanan publik.

Dengan demikian dari sudut pandang

kepala dinas dan aparatur daerah, bahwa

keberhasilan pelaksanaan penyusunan

anggaran daerah terhadap manajerial

dengan job relevant information di

Kabupaten Pinrang memerlukan

perhatian khusus oleh aparatur yang

mempunyai kemampuan, pengetahuan,

dan keterampilan serta sikap prilaku

terpuji.

Pengembangan laporan

penyusunan anggaran merupakan suatu

instrumen penting yang harus dilakukan

dengan mekanisme atau tahapan-

tahapan pelaksanaan agar tujuan

penganggaran daerah dapat berjalan

dengan baik dan menghasilkan informasi

yang dapat membantu pemerintah

daerah dalam pelaporan anggaran ke

pemerintah pusat dapat tercapai serta

mengurangi penganggaran yang tidak

perlu sehingga prestasi daerah dalam

penyusunan anggaran bisa terwujud.



183

Sebagai organisasi sektor publik,

pemerintah daerah dituntut agar

memiliki kinerja yang berorientasi pada

kepentingan masyarakat, dan

mendorong pemerintah untuk senantiasa

tanggap akan tuntutan lingkungannya,

dengan berupaya memberikan pelayanan

terbaik secara transparan dan

berkualitas serta adanya pembagian

tugas yang baik pada pemerintah

tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi

diajukan terhadap pertanggungjawaban

yang diberikan oleh penyelenggara

negara atas kepercayaan yang

diamanatkan kepada mereka.

Peningkatan kinerja sektor publik

merupakan hal yang komprehensif

dimana setiap OPD sebagai pengguna

anggaran (badan/ dinas/ biro/ kantor)

akan menghasilkan tingkat kinerja yang

berbeda- beda sesuai dengan

kemampuan dan rasa tanggung jawab

yang mereka miliki. Dengan kata lain,

kinerja instansi pemerintah kini lebih

banyak mendapat sorotan karena sering

memonitor setiap perencanaan

pemerintah dalam satu periode.

Proses perencanaan

pembangunan daerah perlu diimbangi

oleh ketersediaan beberapa hal seperti :

kapasitas aparatur pemerintah, sumber

daya baik sumber daya manusia maupun

sumber dana. Berkaitan dengan hal ini,

maka untuk mengukur tingkat

pencapaian atas rencana yang ditetapkan

dengan sasaran yang ingin dicapai perlu

dilakukan evaluasi atas kinerja.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang pemerintah

daerah dan Undang-Undang Nomor 33

tentang perimbangan keuangan antara

Pusat dan Daerah, berdampak pada

perubahan fundamental dalam hubungan

tata pemerintah dan hubungan keuangan

sekaligus membawa perubahan penting

dalam pengelolaan anggaran pemerintah

daerah. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) disusun

berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu

suatu sistem anggaran yang

mengutamakan upaya pencapaian hasil

kerja atau output dari perencanaan

alokasi biaya yang ditetapkan.

Menurut Bastian (2006) kinerja

adalah gambaran pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/

kebijaksanaan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Secara umum, kinerja merupakan

prestasi yang dicapai oleh organisasi

dalam periode tertentu. Ukuran kinerja

suatu organisasi sangat penting, guna

evaluasi dan perencanaan masa depan.

Beberapa jenis informasi yang digunakan

dalam pengendalian disiapkan dalam

rangka menjamin bahwa pekerjaan yang

dilakukan telah dilakukan secara efektif

dan efisien. Dengan demikian mengukur

kinerja tidak hanya informasi finansial

tetapi juga informasi nonfinansial.

Kinerja pemerintah daerah adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran atau tujuan sebagai penjabaran

dari visi, misi, dan strategi instansi

pemerintah daerah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi aparatur pemerintah (Gusmal,

2007).

Salah satu alat yang digunakan

manajemen dalam melakukan

perencanaan dan pengendalian jangka

pendek dalam organisasi adalah

anggaran. Anggaran merupakan

pernyataan mengenai estimasi kinerja

yang hendak dicapai selama periode

waktu tertentu yang dinyatakan dalam

ukuran finansial, sedangkan

penganggaran adalah proses atau



184

metode untuk mempersiapkan suatu

anggaran. Penganggaran dalam

organisasi sektor publik merupakan

tahapan yang cukup rumit dan

mengandung nuansa politik yang tinggi.

Pada sektor swasta, anggaran

merupakan bagian dari rahasia

perusahaan yang tertutup untuk publik,

namun sebaliknya pada sektor publik

anggaran justru harus diinformasikan

kepada publik untuk dikritik,

didiskusikan, dan diberi masukan.

Anggaran sektor publik merupakan

instrumen akuntabilitas atas pengelolaan

dana publik dan pelaksanaan program-

program yang dibiayai dengan uang

publik.

Menurut Mulyadi (2001) anggaran

merupakan rencana yang dinyatakan

secara kuantitatif, diukur dalam kesatuan

moneter atau ukuran yang lain dalam

jangka waktu satu tahun. Anggaran

merupakan bentuk rencana kegiatan dari

pimpinan sampai pada karyawan tingkat

bawah. Anthony dan Govindarajan

(2005) mendefinisikan anggaran sebagai

suatu rencana dalam kuantitas yang

dinyatakan dalam satuan moneter dan

mencakup satu periode. Anggaran pada

sektor publik terkait dengan proses

penentuan jumlah alokasi dana untuk

tiap-tiap program dan aktivitas dalam

satuan moneter yang menggunakan dana

milik rakyat (Mardiasmo, 2009).

Anggaran digunakan untuk

mengendalikan biaya dan menentukan

bidang-bidang masalah dalam organisasi

tersebut dengan membandingkan hasil

kinerja yang telah di anggarkan secara

periodik. Agar anggaran itu tepat sasaran

dan sesuai dengan tujuan maka

diperlukan kerjasama yang baik antara

atasan dan bawahan, pegawai dan

pimpinan dalam penyusunan anggaran,

karena proses penyusunan anggaran

merupakan kegiatan yang penting dan

kompleks, adanya kemungkinan akan

menimbulkan dampak fungsional

terhadap sikap dan perilaku anggota

organisasi (Dedi, 2008).

Anggaran dibuat oleh kepala

daerah melalui usulan dari unit-unit

kerja yang disampaikan kepada kepala

bagian dan diusulkan kepada kepala

daerah, dan setelah itu bersama-sama

DPRD menetapkan anggaran yang dibuat

sesuai dengan Peraturan Daerah yang

berlaku. Proses anggaran daerah disusun

berdasarkan pendekatan kinerja dalam

Permendagri memuat Pedoman

Penyusunan Rancangan APBD yang

dilaksanakan oleh tim anggaran

eksekutif bersama-sama unit organisasi

perangkat daerah (unit kerja).

Dalam penyusunan rencana kerja

masing-masing program harus sudah

memuat secara rinci uraian mengenai

nama program, tujuan dan sasaran

program output yang dihasilkan, sumber

daya yang dibutuhkan, periode

pelaksanaan program, alokasi dan

indikator kerja. Seluruh program yang

telah dirancang oleh masing-masing unit

kerja, selanjutnya diserahkan kepada

Panitia Eksekutif. Panitia Eksekutif

selanjutnya menganalisis dan bila perlu

menyeleksi program-program yang akan

dijadikan rencana kerja di masing-

masing unit kerja berdasarkan program

kerja yang masuk ke Panitia Eksekutif,

selanjutnya disusun dan dirancang draf

Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan

Anggaran Tahunan (APBD) yang

nantinya akan dibahas pihak legislatif

(Permendagri No 13 Tahun 2006).

Di samping itu pada organisasi

sektor publik, anggaran dapat digunakan

untuk menilai kinerja para pimpinan

SKPD, sehingga anggaran mampu

mempengaruhi perilaku dan kinerja



185

manajerial. Anggaran digunakan untuk

mengendalikan biaya dan menentukan

bidang-bidang masalah dalam organisasi

dengan membandingkan hasil kinerja

manajerial yang telah di anggarkan

secara periodik.

Anggaran yang telah disusun

memiliki fungsi yang sama dengan tujuan

organisasi yaitu sebagai perencanaan,

pengkoordinasian dan sebagai kriteria

kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai

suatu sistem pengendalian untuk

mengukur kinerja manajerial (Schiff &

Lewin, 1970 dalam Muthaher, 2007).

Anggaran dipandang sebagai wujud

komitmen dari budget holder (eksekutif)

kepada pemberi wewenang (legislative).

Sehingga sebagai alat pengendalian,

anggaran memberikan rencana detail

atas pendapatan dan pengeluaran

pemerintah agar pembelanjaan yang

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik.

Dalam hal ini, kinerja pemerintah

daerah selaku eksekutif akan dinilai

berdasarkan pencapaian target anggaran

dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Kinerja manajer publik dinilai

berdasarkan berapa yang berhasil

dicapai, dikaitkan dengan anggaran yang

ditetapkan. Partisipasi adalah suatu

proses pengambilan keputusan bersama

oleh dua bagian atau lebih dimana

keputusan tersebut akan memiliki

dampak masa depan. Selain partisipasi

penyusunan anggaran yang menunjang

untuk meningkatkan kinerja pemerintah

daerah dalam melakukan perencanaan

dan pengendalian jangka pendek dalam

organisasi yaitu komitmen organisasi.

Menurut Siagian (2002) faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja

diantaranya adalah komitmen organisasi,

budaya organisasi, akuntabilitas,

kepuasan kerja dan kepemimpinan.

Komitmen organisasi adalah komitmen

yang diciptakan oleh semua komponen-

komponen individual dalam menjalankan

operasional organisasi. Tinggi rendahnya

komitmen pegawai terhadap organisasi

tempat mereka bekerja sangatlah

menentukan kinerja yang akan dicapai

oleh organisasi (Siagian:2002).

Komitmen organisasi dapat terwujud

apabila individu dalam organisasi

menjalankan hak dan kewajiban mereka

sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing dalam organisasi, karena

pencapaian tujuan organisasi merupakan

hasil kerja semua anggota organisasi

yang bersifat kolektif.

Masalah-masalah yang berkaitan

dengan hubungan partisipasi

penyusunan anggaran dan kinerja

manajerial aparatur pemerintah

merupakan masalah yang banyak

diperdebatkan, bukti empiris

memberikan hasil yang bervariasi dan

tidak konsisten. Penelitian yang

dilakukan oleh Yulia (2008) yang

melakukan penelitian pada SKPD

pemerintahan kota Padang. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa

partisipasi penganggaran berpengaruh

signifikan positif terhadap kinerja

aparatur pemerintah daerah.

Sedangkan budaya organisasi dan

komitmen organisasi tidak

mempengaruhi hubungan partisipasi

anggaran terhadap kinerja aparat.

Penelitian Mila (2005) juga

menunjukkan pengaruh signifikan positif

antara partisipasi anggaran terhadap

kinerja manajerial pada organisasi sektor

publik. Berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Iva (2011) yang

membuktikan partisipasi anggaran tidak


manajerial, sedangkan kultur organisasi

juga tidak dapat mempengaruhi



186

hubungan partisipasi anggaran terhadap

kinerja manajer. Penelitian Arifah (2007)

melakukan penelitian pada unit SKPD di

Karisidenan Surakarta.

Hasil dari penelitian tersebut

menemukan partisipasi penyusunan

anggaran berpengaruh signifikan positif

terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Ulupui (2005), yang

melakukan penelitian mengenai

pengaruh partisipasi anggaran, persepsi

keadilan distributif, keadilan prosedural

dan goal commitment terhadap kinerja

dinas membuktikan partisipasi

berpengaruh terhadap kinerja. Hasil

penelitian menunjukkan partisipasi

Fenomena yang terjadi di pemerintahan

kota Padang dapat dilihat dari kinerja

pemerintah kota Padang dari pencapaian

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan

melambatnya pertumbuhan ekonomi

yang dapat dilihat dari Realisasi

pendapatan asli daerah (PAD) Kota

Padang sampai Agustus 2011, baru

mencapai 67,50 persen.

Pendapatan yang ditargetkan ke

Pemko di 2011 sebanyak Rp 1,1 triliun,

tapi hanya mampu direalisasikan per 25

Agustus 2011 sebesar Rp 797 miliar. Hal

ini disebabkan keterbatasan sumber

daya aparatur di lingkungan Pemerintah

daerah dalam pengelolaan keuangan

daerah. (Padang

Ekspres/Red/Redaksi_ILS)

Berdasarkan fenomena di atas

serta dari temuan-temuan sebelumnya

menunjukkan adanya

ketidakkonsistenan antara penelitian

satu dengan penelitian lainnya.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian

tersebut ditengahi dengan digunakannya

pendekatan kontinjensi (contingency

approach). Pendekatan ini menyatakan

bahwa perbedaan hubungan

penganggaran partisipatif dengan kinerja

aparat pemerintah daerah disebabkan

oleh perbedaan situasi atau kondisional

(Govindarajan,1986). Partisipasi

penyusunan anggaran tidak akan secara

langsung meningkatkan kinerja tanpa

adanya dukungan faktor-faktor eksternal

dan internal yang akan meningkatkan

kinerja organisasi. Pelaksanaan

mekanisme birokrasi dalam sistem

penyusunan anggaran dalam

perkembangannya menjadi sangat

penting untuk meningkatkan kinerja

pemerintah daerah. Akan tetapi, dilihat

dari penelitian terdahulu dan fenomena

yang ada mekanisme birokrasi masih

belum mampu memperbaiki kinerja unit

kerja organisasi.

Penyusunan anggaran merupakan

suatu proses yang berbeda antara sektor

swasta dengan sektor pemerintah,

termasuk diantaranya pemerintah

daerah. Pada sektor swasta, anggaran

merupakan bagian dari rahasia

perusahaan yang tertutup untuk publik,

namun sebaliknya pada sektor

pemerintahan atau publik anggaran

justru harus diinformasikan kepada

publik untuk dikritik dan didiskusikan

dengan tujuan untuk mendapatkan

masukan. Anggaran sektor publik

merupakan instrumen akuntabilitas atas

pengelolaan dana publik dan

pelaksanaan program-program yang

dibiayai dari uang publik (Mardiasmo,

2005: 61).

Anggaran digunakan sebagai

pedoman kerja sehingga proses

penyusunannya memerlukan organisasi

anggaran yang baik, pendekatan yang

tepat, serta model-model perhitungan

besaran (simulasi) anggaran yang

mampu meningkatkan kinerja pada

seluruh jajaran manajemen dalam

organisasi. Proses penyusunan anggaran,

dapat dilakukan dengan beberapa



187

pendekatan yaitu topdown, bottom up

dan partisipasi (Ramadhani dan

Nasution, 2009).

Dalam sistem penganggaran top-

down, dimana rencana dan jumlah

anggaran telah ditetapkan oleh

atasan/pemegang kuasa anggaran

sehingga bawahan/pelaksana anggaran

hanya melakukan apa yang telah

ditetapkan oleh anggaran tersebut.

Penerapan sistem ini mengakibatkan

kinerja bawahan/pelaksana anggaran

menjadi tidak efektif karena target yang

diberikan terlalu menuntut namun

sumber daya yang diberikan tidak

mencukupi (overloaded).

Atasan/pemegang kuasa anggaran

kurang mengetahui potensi dan

hambatan yang dimiliki oleh

bawahan/pelaksana anggaran sehingga

memberikan target yang sangat

menuntut dibandingkan dengan

kemampuan bawahan/pelaksana

anggaran.

Oleh karena itu, entitas mulai

menerapkan sistem penganggaran yang

dapat menanggulangi masalah di atas

yakni sistem penganggaran partisipatif

(participative budgeting). Melalui sistem

ini, bawahan/pelaksana anggaran

dilibatkan dalam penyusunan anggaran

yang menyangkut subbagiannya

sehingga tercapai kesepakatan antara

atasan/pemegangkuasa anggaran dan

bawahan/pelaksana anggaran mengenai

anggaran tersebut (Omposunggu dan

Bawono, 2007).

Partisipasi penganggaran adalah

proses yang menggambarkan individu-

individuyang terlibat dalam penyusunan

anggaran dan mempunyai pengaruh

terhadap target anggaran. Partisipasi

penyusunan anggaran merupakan

pendekatan yang secara umum dapat

meningkatkan kinerja yang pada

akhirnya dapatmeningkatkan efektivitas

organisasi (Nor, 2007).

Penyusunan anggaran

secarapartisipatif diharapkan dapat

meningkatkan kinerja manajer, yaitu

ketika suatutujuan dirancang dan secara

partisipasi disetujui maka karyawan

akanmenginternalisasikan tujuan yang

ditetapkan dan memiliki rasa tanggung

jawabpribadi untuk mencapainya, karena

mereka ikut terlibat dalam

penyusunananggaran (Milani, 1975).

Manajer yang baik adalah manajer

yang menjalankan fungsi-fungsi

manajemen dengan efektif. Fungsi-fungsi

manajemen tersebut meliputi

perencanaan, investigasi,

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan,

pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan

(Mahoney, et al.) dalam Handoko

(1996:34). Fungsi-fungsi manajemen ini

merupakan indikator untuk mengukur

kinerja manajerial. Kinerja manajerial

merupakan salah satu faktor yang dapat

dipakai untuk meningkatkan efektivitas

organisasi (Sumadiyah dan Susanta,

2004).

Indriantoro (1993) dan Supomo

(1998) dalam Kurnia (2010) menyatakan

bahwa kinerja manajerial dikatakan

efektif jika tujuan anggaran dapat

tercapai dan bawahan mendapatkan

kesempatan terlibat atau berpartisipasi

dalam penganggaran.Partisipasi dari

bawahan dalam penyusunan anggaran

dapat memberikan kesempatan untuk

memasukkan informasi lokal. Bawahan

dapat mengkomunikasikan atau

mengungkapkan beberapa informasi

pribadi yang dapat dimasukkan dalam

anggaran yang dipakai sebagai dasar

penilaian kinerja bila bawahan ikut serta

dalam proses penganggaran. Banyak

penelitian dibidang akuntansi

manajemen yang memperhatikan



188

masalah partisipasi penyusunan

anggaran. Hasil-hasil penelitian belum

konsisten dan sering terjadi kontradiksi.

Penelitian Brownell & Mc Innes (1986)

menemukan bahwa terdapat hubungan

positif dan signifikan antara partisipasi

dalam penyusunan anggaran dan kinerja

manajerial. Milani (1975) dan Brownell

& Hirst (1986) menemukan bahwa

partisipasi penyusunan anggaran tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap

kinerja manajerial. Para peneliti

menyimpulkan bahwa tidak ada

hubungan langsung antara partisipasi


manajerial (Gul dkk, (1995) Hapsari

(2010).

Hubungan positif dan negatif

antara partisipasi penyusunan anggaran

dengan kinerja manajerial dipengaruhi

oleh kondisi dan situasi tertentu. Hal

semacam ini dijelaskan dengan

pendekatan kontingensi (contingency

approach), di mana pendekatan ini

memberi gagasan bahwa sifat hubungan

yang ada dalam partisipasi anggaran

dengan kinerja manajerial harus sesuai

dengan aspek-aspek organisasi dan

berbeda bagi tiap situasi. Pendekatan

kontingensi mempelajari perilaku

manajerial sebagai reaksi atas sejumlah

keadaan tertentu guna menyarankan

praktek-praktek manajemen yang

dianggap paling cocok dalam rangka

usaha menghadapi situasi tertentu

(Winardi, 2000: 16).

Govindarajan (1986) dan Eker

(2008) mengatakan perlu digunakan

pendekatan kontingensi untuk

menyelesaikan berbagai perbedaan

pendapat tersebut. Pendekatan

kontingensi antara penyusunan anggaran

dengan kinerja manajerial

memungkinkan adanya variabel-variabel

lain yang dapat bertindak sebagai

variabel intervening atau moderating

yang mempengaruhi hubungan antara

partisipasi anggaran dan kinerja

manajerial (Brownell, 1980).

Penelitian terdahulu banyak yang

menghubungkan partisipasi penyusunan

anggaran dengan kinerja manajerial

secara tidak langsung (faktor

kontingensi) misalnya menggunakan

komitmen tujuan, kultur organisasi,

komitmen tujuan, locus of control dan

sebagainya. Faktor kontingensi yang


Job Relevant Information (JRI) sebagai

variabel moderating karena dianggap

dapat memperkuat hubungan antara

partisipasi anggaran dan kinerja

manajerial.

Informasi (information) yaitu data

yang telah diubah menjadi konteksyang

berarti dan bermanfaat bagi pengguna-

pengguna tertentu (Daft, 2006).

Informasi sangat dibutuhkan oleh

berbagai pihak. Dalam pengambilan

keputusan dibutuhkan suatu informasi.

Bila tidak ada informasi maka

pengambilan keputusan tidak dapat

dilakukan, kalaupun pengambilan

keputusan tersebut dilakukan tanpa

adanya informasi yang mendukung maka

keputusan yang diambil dapat keliru.

Baiman (1982) dan Kren (1992)

mengidentifikasi dua jenis informasi

utama dalam organisasi yaitu decision

influencing dan job relevant information

(JRI), yakni informasi yang memfasilitasi

pembuatan keputusan yangberhubungan

dengan tugas. Baiman (1982),

Yusfaningrum dan Ghozali(2005)

menambahkan bahwa JRI membantu

bawahan/pelaksana anggaran dalam

meningkatkan pilihan tindakannya

melalui informasi usaha yang berhasil

dengan baik. Kondisi ini memberikan

pemahaman yang lebih baik pada



189

bawahan mengenai alternatif keputusan

dan tindakan yang perlu dilakukan dalam

mencapai tujuan.

Apabila dalam perusahaan

terdapat informasi yang memfasilitasi

pembuatan keputusan yang

berhubungan dengan tugas atau job

relevant information (JRI) maka manajer

yang terlibat dalam pembuatan anggaran

akan menyusun target anggaran dengan

baik. Dengan adanya job relevant

information (JRI) manajer tidak akan

melakukan pembiasan target anggaran

guna mencapaitarget anggaran dengan

mudah namun manajer akan berusaha

mencapai target anggaran yang telah

ditetapkan sebab job relevant

information (JRI) yang ada akan

memberikan informasi-informasi

bagaimana mencapai target anggaran

dengan efektif dan efisien. Usaha untuk

mencapai target anggaran tersebut akan

mengakibatkan meningkatnya kinerja

manajer.

Organisasi pemerintah daerah

merupakan organisasi yang bergerak

dalam bidang pelayanan publik. Oleh

karena itu, kepercayaan yang diberikan

oleh masyarakat kepada penyelenggara

pemerintah harus diimbangi dengan

kinerja yang baik, sehingga pelayanan

dapat ditingkatkan secara efektif.

Penyusunan anggaran pada Dinas

di Pemerintah Kabupaten Pinrang telah

menggunakan penganggaran partisipatif.

Informasi yang didapat dari Kepala

Bagian Keuangan Dinas Perhubungan

Kabupaten Pinrang, menyebutkan bahwa

penyusunan anggaran pada SKPD

menggunakan sistem bottom up yang

dilaksanakan melalui masukan dari seksi,

bidang, sub bagian, sekretariat dan Unit

Pelaksana Teknis dengan

mempertimbangkan rencana kerja

tahunan dan rencana strategis

Penyusunan anggaran juga

memperhatikan masukan dari

masyarakat melalui Musrenbang

(Musyawarah Perencanaan

Pembangunan) kemudian dibahas

dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota

dan setelahnya dibahas dengan DPRD

Kabupaten Pinrang. Peran manajer

dalam penyusunan anggaran sebagai

pengarah dan penyelia dari usulan-

usulan anggaran dengan harapan

anggaran dapat mencapai kinerja dan

tujuan instansi. Namun, lamanya proses

pembahasan anggaran yang disebabkan

kurang matangnya perencanaan dapat

menyebabkan tertundanya pelaksanaan

tugas manajer.

Sekretaris Dinas Ketertiban

menjelaskan juga bahwa setiap tingkatan

manajemen memiliki tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) yang berbeda,

manajemen tingkat atas bertugas

menyampaikan visi dan misi dari

instansi, manajemen tingkat menengah

bertugas menyampaikan program-

program yang dapat menunjang visi dan

misi instansi, sedangkan manajemen

tingkat bawah memiliki tugas membuat

usulan kegiatan yang terkait dengan

program yang telah ditetapkan.

Walaupun demikian, setiap manajer

telah melakukan tugas dan fungsi pokok

seorang manajer, yaitu planning,

organizing, executing, dan controlling.

Hal ini dapat dilihat dari tugas

setiap manajer dalam mengkoordinir,

menyesuaikan, dan mencermati kegiatan

maupun program agar dapat menunjang

visi dan misi instansi. Transfer informasi

yang terjadi di setiap tingkatan

manajemen memberikan gambaran dan

pengetahuan agar manajer dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik.

Menurut seorang staf operasional

anggaran Dinas Kesehatan, informasi



190

mengenai kebutuhan pelaksanaan

kegiatan dari bawahan/ unit pelaksana

terkadang terganjal oleh standar yang

telah ditetapkan Pemerintah Kota.

Sebagai contoh, kurangnya koordinasi

antara pelaksana dengan manajer

mengenai standar penggunaan listrik

yang telah ditetapkan, namun unit

pelaksana teknis membutuhkan alat

operasional maka kebijakan

penghematan pemakaian listrik harus

dilakukan di kantor Dinas Kesehatan

yang berdampak pada kinerja manajerial

tidak maksimal.

Berdasarkan uraian penjelasan

diatas, peneliti ingin mengetahui

bagaimana partisipasi penyusunan

anggaran di dinas Pemerintah Kabupaten

Sidenreng Rappang memberikan

pengaruh pada kinerja manajerial

dengan menggunakan job relevant

information sebagai variabel moderating.

Berdasarkan uraian latar belakang yang

telah dijelaskan di atas, peneliti akan

melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Partisipasi Penyusunan

Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial

Dengan Job Relevant Information Sebagai

Variabel Moderating (Studi pada Dinas

Pemerintah Kabupaten Pinrang )”.

Berdasarkan uraian latar belakang

di atas, peneliti dapat mengidentifikasi

permasalahan-permasalahan sebagai

berikut:

1. Lamanya proses pembahasan

anggaran yang disebabkan kurang

matangnya perencanaan dapat

menyebabkan kinerja manajerial

berkurang yang seharusnya

manajer sudah mendapatkan tugas

yang jelas.

2. Standar anggaran yang diberikan

dari atasan membuat manajer

membuat kebijakan yang

berdampak pada kinerja

manajerial tidak maksimal.

3. Transfer informasi terkadang tidak

tersampaikan dengan baik

dikarenakan kurangnya koordinasi

antara manajer dan pelaksana.

Berdasarkan uraian penjelasan

latar belakang dan identifikasi

masalah di atas, maka peneliti

membatasi masalah penelitian pada

pengujian pengaruh partisipasi

penyusunan anggaran terhadap

kinerja manajerial dengan

menggunakan job relevant information

sebagai variabel moderating. Objek

penelitian pada dinas di Pemerintah

Kabupaten Pinrang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pengharapan (Expectancy

Theory of Motivation)

Teori pengharapan atau teori

ekspektansi telah dikembangkan oleh

Levin dan Tolman (1930). Kemudian

secara sistematis dan konprehensif di

rumuskan oleh Vroom dalam bukunya

yang berjudul Work and Motivation

dalam Gitosudarmo dan Sudita (1997).

Teori ini menyatakan bahwa intensitas

kecenderungan untuk melakukan dengan

cara tertentu tergantung pada intensitas

harapan bahwa kinerja akan diikuti

dengan hasil yang pasti dan pada daya

tarik dari hasil kepada individu.

Vroom dalam Koontz, 1990

mengemukakan bahwa orang-orang

akan termotivasi untuk melakukan

hal-hal tertentu guna mencapai

tujuan apabila mereka yakin bahwa

tindakan mereka akan mengarah

pada pencapaian tujuan tersebut.

Sehubungan dengan tingkat

ekspektansi seseorang Craig C. Pinder

(1948) dalam bukunya Work

http://en.wikipedia.org/wiki/Expectancy_theory

http://en.wikipedia.org/wiki/Expectancy_theory



191

Motivation berpendapat bahwa ada

beberapa faktor yang mempengaruhi

tingkat harapan atau ekspektansi

seseorang yaitu:

a. Harga diri.

b. Keberhasilan waktu melaksanakan

tugas.

c. Bantuan yang dicapai dari seorang

supervisor dan pihak bawahan.

d. Informasi yang diperlukan untuk

melaksanakan suatu tugas

e. Bahan-bahan baik dan peralatan baik

untuk bekerja.

Sementara teori harapan

menyatakan bahwa motivasi karyawan

adalah hasil dari seberapa jauh

seseorang menginginkan imbalan

(Valence), yaitu penilaian bahwa

kemungkinan sebuah upaya akan

menyebabkan kinerja yang diharapkan

(Expectancy), dan keyakinan bahwa

kinerja akan mengakibatkan

penghargaan (Instrumentality).

Singkatnya, Valence adalah signifikansi

yang dikaitkan oleh individu tentang

hasil yang diharapkan.

Ini adalah kepuasan yang

diharapkan dan tidak aktual bahwa

seorang karyawan mengharapkan untuk

menerima setelah mencapai tujuan.

Harapan adalah keyakinan bahwa upaya

yang lebih baik akan menghasilkan

kinerja yang lebih baik. Harapan

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti

kepemilikan keterampilan yang sesuai

untuk melakukan pekerjaan,

ketersediaan sumber daya yang tepat,

ketersediaan informasi penting dan

mendapatkan dukungan yang diperlukan

untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi

harapan seseorang mewakili keyakinan

seorang individu bahwa tingkat upaya

tertentu akan diikuti oleh suatu tingkat

kinerja tertentu.

Dasar pemikiran teori

pengharapan adalah bahwa motivasi

ditentukan oleh hasil yang diharapkan

diproleh seseorang sebagai akibat dari

tindakannya. Oleh karena itu, teori

pengharapan memfokuskan pada tiga

hubungan yaitu : (1) Hubungan upaya-

kinerja, (2) Hubungan Kinerja-ganjaran,

(3) Hubungan ganjaran-tuuan pribadi.

2.2 Teori Penetapan Tujuan (Goal-

Setting)

Teori penetapan Tujuan (Goal

Setting) dikembangkan oleh Locke pada

tahun 1968. Teori ini menjelaskan tujuan

yang ditetapkan dengan prestasi kerja

(Kinerja). Konsep dasar teori penetapan

tujuan adalah bahwa seseorang yang

memahami tujuan (apa yang diharapkan

organisasi kepadanya) akan

mempengaruhi prilaku kepadanya.Locke

menunjukkan adanya keterkaitan antara

tujuan dan kinerja seseorang terhadap

tugas.

Dia menemukan bahwa tujuan

spesifik dan sulit menyebabkan kinerja

tugas lebih baik dari tujuan yang mudah.

Beberapa tahun setelah Locke

menerbitkan artikelnya, penelitian lain

yang dilakukan Dr. Gary Latham, yang

mempelajari efek dari penetapan tujuan

di tempat kerja. Penelitiannya

mendukung persis apa yang telah

dikemukakan oleh Locke mengenai

hubungan tak terpisahkan antara

penetapan tujuan dan kinerja. Pada

tahun 1990, Locke dan Latham

menerbitkan karya bersama mereka, ‘A

Theory of Goal Setting and Task

Performance’.

Dalam buku ini, mereka

memperkuat argumen kebutuhan untuk

menetapkan tujuan spesifik dan

sulit.Lima Prinsip Penetapkan Tujuan

yaitu :



192

a. Kejelasan

Tujuan harus jelas terukur, tidak

ambigu, dan ada jangka waktu tertentu

yang ditetapkan untuk penyelesaian

tugas. Manfaatnya ketika ada sedikit

kesalahpahaman dalam perilaku maka

orang masih akan tetap menghargai atau

toleran. Orang tahu apa yang diharapkan,

dan orang dapat menggunakan hasil

spesifik sebagai sumber motivasi.

b. Menantang

Salah satu karakteristik yang

paling penting dari tujuan adalah tingkat

tantangan. Orang sering termotivasi oleh

prestasi, dan mereka akan menilai tujuan

berdasarkan pentingnya sebuah

pencapaian yang telah diantisipasi.

Ketika orang tahu bahwa apa yang

mereka lakukan akan diterima dengan

baik, akan ada motivasi alami untuk

melakukan pekerjaan dengan baik.

Dengan catatan sangat penting untuk

memperhatikan keseimbangan yang

tepat antara tujuan yang menantang dan

tujuan yang realistis.

c. Komitmen

Tujuan harus dipahami agar

efektif. Karyawan lebih cenderung

memiliki tujuan jika mereka merasa

mereka adalah bagian dari penciptaan

tujuan tersebut. Gagasan manajemen

partisipatif terletak pada ide melibatkan

karyawan dalam menetapkan tujuan dan

membuat keputusan. Mendorong

karyawan untuk mengembangkan

tujuan-tujuan mereka sendiri, dan

mereka menjadi berinisiatif memperoleh

informasi tentang apa yang terjadi di

tempat lain dalam organisasi. Dengan

cara ini, mereka dapat yakin bahwa

tujuan mereka konsisten dengan visi

keseluruhan dan tujuan perusahaan.

d. Umpan balik (feedback)

Umpan balik memberikan

kesempatan untuk mengklarifikasi

harapan, menyesuaikan kesulitan

sasaran, dan mendapatkan pengakuan.

Sangat penting untuk memberikan

kesempatan benchmark atau target,

sehingga individu dapat menentukan

sendiri bagaimana mereka melakukan

tugas.

e. Kompleksitas Tugas

Faktor terakhir dalam teori

penetapan tujuan memperkenalkan dua

persyaratan lebih untuk sukses. Untuk

tujuan atau tugas yang sangat kompleks,

manajer perlu berhati-hati untuk

memastikan bahwa pekerjaan tidak

menjadi terlalu berlebihan.

Orang-orang yang bekerja dalam

peran yang kompleks mungkin sudah

memiliki motivasi tingkat tinggi. Namun,

mereka sering mendorong diri terlalu

keras jika tindakan tidak dibangun ke

dalam harapan tujuan untuk

menjelaskan kompleksitas tugas, karena

itu penting untuk memberikan orang

waktu yang cukup untuk memenuhi

tujuan atau meningkatkan kinerja.

Sediakan waktu yang cukup bagi orang

untuk berlatih atau mempelajari apa

yang diharapkan dan diperlukan untuk

sukses. Inti dari penetapan tujuan adalah

untuk memfasilitasi keberhasilan. Oleh

karena itu pastikan bahwa kondisi

sekitar tujuan tidak menyebabkan

frustrasi atau menghambat orang untuk

mencapai tujuan mereka.

Penentuan tujuan adalah sesuatu

yang diperlukan untuk kesuksesan.

Dengan pemahaman teori penetapan

tujuan, kemudian dapat secara efektif

menerapkan prinsip-prinsip untuk

tujuan yang akan ditetapkan.



193

2.3 Kinerja Manajerial

a. Definisi Kinerja Manajerial

Manajer adalah seseorang yang bekerja dengan dan melalui orang lain

dengan mengoordinasikan kegiatan-

kegiatan pekerjaan guna mencapai

tujuan organisasi. Hal ini dapat berarti mengoordinasikan pekerjaan dari satu

kelompok atau departemen, atau dapat

berarti menyelia satu orang saja.

Pengoordinasian tersebut dapat juga

mencakup pengoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan suatu tim yang terdiri

atas orang-orang dari organisasi

berbeda, seperti karyawan temporer

atau karyawan yang bekerja di pemasok dari organisasi tersebut (Arfan Ikhsan

Lubis, 2011: 46).

Malayu (2007:44) mengemukakan

bahwa manajer adalah sumber aktivitas

dan mereka harus merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan

mengendalikan semua kegiatan, agar

tujuan tercapai. Manajer harus

memberikan arah kepada perusahaan yang dipimpinnya.

Kinerja adalah gambaran

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/

program/ kebijaksanaan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja

merupakan prestasi yang dicapai oleh

organisasi dalam periode tertentu. (Indra

Bastian, 2006: 274) Mardiasmo (2006) mengatakan

bahwa kinerja manajerial adalah

gambaran seorang manajer mengenai

tingkat pencapaianpelaksanaan suatu

kegiatan atau program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuanmisi, dan

visi organisasi yang tertuang dalam

strategic planning suatu organisasi.

Sedangkan menurut Mahoney (1963) dalam Nurcahyani (2010), kinerja

manajerial diartikan sebagai kinerja

individu dalam kegiatan manajerial yang

meliputi perencanaan, investigasi,

koordinasi, supervisi, pengaturan staf,

negosiasi, dan representasi.

Jadi, kinerja manajerial dapat

diartikan juga sebagai tingkat pencapaian manajer dalam

melaksanakan dengan perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan

pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Klasifikasi Manajer

Secara umum, manajer dapat

diklasifikasikan sebagai manajer tingkat

bawah, tingkat menengah, dan tingkat

atas. (Arfan Ikhsan Lubis, 2011: 46)

1) Manajer tingkat bawah (Lower

Management)

Manajer ini merupakan orang yang

menduduki posisi di tingkatan paling

bawah dan mengelola pekerjaan individu

non-manajerial yang terlibat dalam

produksi atau penciptaan produk

organisasi. Mereka sering disebut

penyelia, tetapi bisa juga disebut manajer

lini, manajer kantor, atau bahkan

mandor.

2) Manajer tingkat menengah (Middle

Management)

Manajer tingkat menengah

mencakup semua tingkatan manajemen

antara tingkatan paling rendah dengan

tingkat puncak pada organisasi tertentu.

Manajer tingkat menengah mengelola

pekerjaan para manajer lini pertama dan

mempunyai sebutan, seperti kepala

bagian atau kepala biro, pemimpin

proyek, manajer pabrik, atau manajer

divisi.

3) Manajer tingkat atas (Top

Management)

Manajer yang menduduki posisi ini

biasanya disebut manajemen puncak,

yang bertanggungjawab atas

pengambilan keputusan yang mencakup

seluruh organisasi dan menyusun



194

rencana serta sasaran yang akan

memengaruhi keseluruhan organisasi itu.

c. Faktor–faktor yang Mempengaruhi

Kinerja Manajerial

Ada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi kinerja manajerial

menurut Amstrong dan Baron (1998)

dalam Nanda Hapsari (2010), antara lain:

1) Faktor Pribadi (keahlian, kepercayaan

diri, motivasi dan komitmen)

2) Faktor Kepemimpinan (kualitas

keberanian/semangat, pedoman

pemberiansemangat pada manajer

dan pemimpin kelompok organisasi).

3) Faktor Tim/kelompok (sistem

pekerjaan dan fasilitas yang

disediakan oleh organisasi)

4) Faktor Situasional (perubahan

dan tekanan dari lingkungan

internal daneksternal).

d. Pengukuran Kinerja Manajerial

Supomo dan Indriantoro (1998)

menjelaskan, menurut teori manajemen

klasik kinerja manajerial didasarkan

pada fungsi-fungsi manajemen sebagai

berikut:

1) Perencanaan

Meliputi pemilihan strategi,

kebijakan, program, dan prosedur untuk

mencapai tujuan organisasi. Semua

tingkatan manajemen dalam struktur

organisasi melakukan perencanaan baik

tingkat bawah, menengah, maupun

manajer tingkat atas.

2) Investigasi

Laporan dari setiap manajer pada

pusat pertanggung jawaban yang

dipimpinnya menjelaskan kinerja

manajer yang bersangkutan. Untuk

menyusun laporan tersebut, manajer

melaksanakan salah satu fungsi

manajemen yaitu investigasi. Dalam hal

ini, manajemen bertugas untuk

mengumpulkan dan menyampaikan

informasi untuk catatan, laporan dan

rekening, mengukur hasil, menentukan

persediaan, dan analisa pekerjaan.

3) Koordinasi

Setiap fungsi manajerial adalah

pelaksana koordinasi. Kebutuhan akan

mensinkronisasi tindakan individu

timbul dari perbedaan dalam pendapat

mengenai bagaimana cita-cita kelompok

dapat dicapai atau bagaimana tujuan

individu atau kelompok dipadukan.

Koordinasi ini bisa dilakukan dengan

tukar menukar informasi dengan bagian

organisasi yang lain untuk mengaitkan

dan menyesuaikan program,

memberitahu departemen lain, dan

berhubungan dengan manajer lain.

4) Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu

fungsi pokok manajemen yang digunakan

untuk menilai dan mengukur proposal,

kinerja, penilaian pegawai, penilaian

catatan hasil, penilaian laporan

keuangan, dan pemeriksaan produk.

5) Pengawasan

Pengawasan meliputi

mengarahkan, memimpin dan

mengembangkan bawahan,

membimbing, melatih, member tugas,

dan menangani keluhan.

6) Penataan staf (Staffing)

Penataan staf merupakan suatu

proses yang terdiri dari spesifikasi

pekerjaan (job description), pergerakan

tenaga, spesifikasi pekerja, seleksi dan

penyusunan organisasi untuk

mempersiapkan dan melatih karyawan

agar melaksanakan pekerjaan dengan

baik.

7) Negosiasi

Bentuk negosiasi yang dilakukan

manajer antara lain terjadi pada saat

melakukan pembelian, penjualan atau

melakukan kontrak untuk barang dan

jasa, menghubungi pemasok, tawar



195

menawar dengan wakil penjual maupun

secara kelompok.

8) Perwakilan

Perwakilan adalah fungsi

manajemen untuk menghadiri pertemuan dengan perusahaan lain,

pertemuan perkumpulan bisnis, pidato

untuk acara kemasyarakatan,

pendekatan ke masyarakat, dan mempromosikan tujuan umum

perusahaan.

2.4 Partisipasi Penyusunan Anggaran

a. Teori Kontijensi

Teori kontijensi dapat digunakan

untuk menganalisis desain dan sistem

akuntansi manajemen untuk

memberikan informasi yang dapat

digunakan perusahaan untuk berbagai

macam tujuan Otley (1980) Suryanawa

(2008). Dalam partisipasi penyusunan

anggaran, penggunaan teori kontijensi

telah lama menjadi perhatian para

peneliti. Berdasarkan hasil penelitian

tersebut, maka sebuah teori kontijensi

dalam pengaruh partisipasi anggaran

terhadap kinerja aparat pemerintah

daerah.

Para peneliti di bidang akuntansi

menggunakan teori kontijensi saat

menghubungkan pengaruh partisipasi

anggaran terhadap kinerja aparat

pemerintah daerah. Pengaruh partisipasi

anggaran terhadap kinerja aparat

pemerintah daerah mempunyai faktor-

faktor kontijensi, faktor-faktor tersebut

adalah faktor kepuasan kerja. Faktor

kepuasan kerja adalah variabel

moderating, yang dapat memperkuat

atau memperlemah pengaruh partisipasi

anggaran dan kinerja aparat pemerintah

daerah. Anggaran merupakan

pernyataan mengenai estimasi kinerja

yang hendak dicapai selama periode

waktu tertentu yang dinyatakan dalam

ukuran finansial (Mardiasmo, 2009).

Lebih rinci lagi, Halim (2013: 22)

mengartikan anggaran yaitu rencana

kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk

finansial, meliputi usulan pengeluaran

yang diperkirakan untuk suatu periode

waktu, serta usulan cara-cara memenuhi

pengeluaran tersebut. Dalam konteks

otonomi daerah dan desentralisasi,

anggaran menduduki posisi yang

penting. Proses dan metode untuk

mempersiapkan suatu anggaran disebut

dengan penganggaran. Dalam sektor

publik, penganggaran merupakan

tahapan yang cukup rumit dan penuh

dengan nuansa politik. Berbeda dengan

sektor swasta atau bisnis, anggaran

dianggap sebagai rahasia perusahaan

yang tertutup bagi publik, sedangkan

pada sektor publik anggaran dianggap

sebagai alat akuntabilitas publik di dalam

mengelola dana publik dan program-

program yang didanai dengan uang

publik sehingga anggaran pada sektor

publik justru harus diinformasikan untuk

didiskusikan secara terbuka.

Anggaran publik merupakan

kegiatan yang di representasikan dalam

bentuk rencana perolehan pendapatan

dan belanja dalam satuan moneter.

Dalam bentuk yang paling sederhana,

anggaran publik merupakan suatu

dokumen yang menggambarkan kondisi

keuangan dari suatu organisasi yang

meliputi informasi mengenai

pendapatan, belanja, dan aktivitas.

(Mardiasmo, 2009) Anggaran berisi

estimasi mengenai apa yang akan

dilakukan organisasi di masa yang akan

datang. Setiap anggaran memberikan

informasi mengenai apa yang hendak

dilakukan dalam beberapa periode yang

akan datang.

Menurut Undang-Undang (UU)

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, menyatakan bahwa anggaran



196

adalah alat akuntabilitas, manajemen,

dan kebijakan ekonomi. Anggaran

sebagai instrumen kebijakan ekonomi

berfungsi untuk mewujudkan

pertumbuhan dan stabilitas

perekonomian serta pemerataan

pendapatan dalam rangka mencapai

tujuan bernegara.

Anggaran dapat diinterpretasikan

sebagai paket pernyataan perkiraan dan

penerimaan dan pengeluaran yang

diharapkan akan terjadi dalam satu atau

beberapa periode mendatang. Di dalam

tampilannya, anggaran selalu

menyertakan data penerimaan dan

pengeluaran yang terjadi di masa lalu.

Kebanyakan organisasi sektor publik

melakukan pembedaan krusial antara

tambahan modal dan penerimaan, serta

tambahan pendapatan dan pengeluaran.

(Indra Bastian, 2006: 163-164)

Anggaran merupakan suatu

rencana yang disusun secara sistematis

yang meliputi seluruh kegiatan

perusahaan dan dinyatakan dalam unit

(satuan) moneter dan berlaku untuk

jangka waktu (periode) mendatang. Dari

pengertian tersebut, dapat diketahui

bahwa anggaran merupakan hasil kerja

(output) terutama berupa taksiran-

taksiran yang akan dilaksanakan masa

mendatang. Karena anggaran merupakan

hasil kerja (output), anggaran

dituangkan dalam suatu naskah tulisan

yang disusun secara teratur dan

sistematis. Sementara itu, penganggaran

adalah proses kegiatan yang

menghasilkan anggaran tersebut sebagai

hasil kerja, serta proses kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-

fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi

pedoman kerja, alat pengoordinasian

kerja, dan alat pengawasan kerja(Arfan

Ikhsan Lubis, 2011: 226)

Dari uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa anggaran merupakan

pernyataan mengenai perkiraan rencana

kerja yang berisi penerimaan dan

pengeluaran yang disusun secara

sistematis untuk periode yang akan

datang.

b. Karakteristik Anggaran

Anggaran sektor publik menurut

(Indra Bastian, 2009 : 81) mempunyai

karakteristik sebagai berikut:

1) Anggaran dinyatakan dalam satuan

keuangan dan satuan selain keuangan.

2) Anggaran umumnya mencakup jangka

waktu tertentu, satu atau beberapa

tahun.

3) Anggaran berisi komitmen atau

kesanggupan manajemen untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan.

4) Usulan anggaran ditelaah dan

disetujui oleh pihak yang berwenang

lebih tinggi dari penyusun anggaran.

5) Sekali disusun, anggaran hanya dapat

diubah dalam kondisi tertentu.

c. Manfaat Anggaran

Ada beberapa alasan penyebab

anggaran dianggap penting (Mardiasmo,

2009), yaitu:

1) Anggaran merupakan alat bagi

pemerintah untuk mengarahkan

pembangunan sosial-ekonomi,

menjamin kesinambungan, dan

meningkatkan kualitas hidup

masyarakat;

2) Anggaran diperlukan karena adanya

kebutuhan dan keinginan masyarakat

yang tidak terbatas dan terus

berkembang, sedangkan sumber daya

yang ada terbatas; dan

3) Anggaran diperlukan untuk

meyakinkan bahwa pemerintah telah

bertanggungjawab terhadap rakyat.



197

d. Fungsi Anggaran

Mardiasmo (2009) dalam Abdul

Halim (2013:50-52) mengidentifikasi

beberapa fungsi anggaran dalam

manajemen sektor publik adalah sebagai

berikut:

1) Alat perencanaan;

Anggaran sektor publik dibuat

untuk merencanakan tindakan apa yang

akan dilakukan oleh pemerintah, berapa

biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah

tersebut. Anggaran sebagai alat

perencanaan digunakan untuk:

a) Merumuskan tujuan serta sasaran

kebijakan agar sesuai dengan visi dan

misi yang ditetapkan.

b) Merencanakan berbagai program dan

kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi serta alternatif

pembiayaannya.

c) Mengalokasikan dana pada berbagai

program dan kegiatan yang telah

disusun; dan

d) Menentukan indikator kinerja dan

tingkat pencapaian strategi.

2) Alat pengendalian;

Anggaran sebagai instrumen

pengendalian digunakan untuk

menghindari adanya pengeluaran yang

terlalu besar (overspending), terlalu

rendah (underspending), salah sasaran

(missappropriation), atau adanya

penggunaan yang tidak semestinya

(misspending). Anggaran merupakan alat

untuk mengawasi kondisi keuangan dan

pelaksanaan operasional program atau

kegiatan pemerintah. Sebagai alat

pengendalian manajerial, anggaran

sektor publik digunakan untuk

meyakinkan bahwa pemerintah

mempunyai uang yang cukup untuk

memenuhi kewajibannya. Pengendalian

anggaran sektor publik dapat dilakukan

dengan empat cara, yaitu:

a) Membandingkan kinerja aktual

dengan kinerja yang dianggarkan.

b) Menghitung selisih anggaran.

c) Menemukan penyebab yang dapat

dikendalikan dan tidak dapat

dikendalikan atas suatu varians.

d) Merevisi standar biaya atau target

anggaran untuk tahun berikutnya.

3) Alat kebijakan fiskal

Melalui anggaran organisasi sektor

publik dapat menentukan arah atas

kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat

kebijakan fiskal pemerintah, digunakan

untuk menstabilkan ekonomi dan

mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui anggaran sektor publik dapat

diketahui arah kebijakan fiskal

pemerintah, sehingga dapat dilakukan

prediksi dan estimasi ekonomi.

4) Alat politik

Pada sektor publik, anggaran

merupakan dokumen politik sebagai

bentuk komitmen eksekutif dan

kesepakatan legislatif atas penggunaan

dana publik untuk kepentingan tertentu.

Anggaran digunakan untuk memutuskan

prioritas-prioritas dan kebutuhan

keuangan terhadap prioritas tertentu.

Anggaran tidak sekedar masalah teknik,

melainkan diperlukan keterampilan

berpolitik, membangun koalisi, keahlian

bernegosiasi, dan pemahaman tentang

manajemen keuangan sektor publik yang

memadai oleh para manajer publik. Oleh

karena itu, kegagalan dalam

melaksanakan anggaran akan dapat

menjatuhkan kepemimpinan dan

kredibilitas pemerintah.

5) Alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang

komprehensif, sebuah bagian atau unit

kerja atau departemen yang merupakan

sub-organisasi dapat mengetahui apa

yang harus dilakukan dan apa yang akan



198

dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

Oleh karena itu, anggara dapat

digunakan sebagai alat koordinasi dan

komunikasi antara dan seluruh bagian

dalam pemerintahan.

6) Alat penilaian kinerja

Kinerja eksekutif dinilai

berdasarkan pencapaian target anggaran,

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

anggaran. Kinerja manajer publik dinilai

berdasarkan berapa hasil yang dicapai

dikaitkan dengan anggaran yang telah

ditetapkan. Anggaran merupakan alat

yang efektif untuk pengendalian dan

penilaian kinerja.

7) Alat motivasi.

Anggaran dapat digunakan sebagai

alat untuk memotivasi manajer dan

stafnya agar dapat bekerja secara

ekonomis, efektif, dan efisien dalam

mencapai target dan tujuan organisasi

yang ditetapkan. Agar dapat memotivasi

pegawai, anggaran hendaknya bersifat

challenging.

8) Alat menciptakan ruang publik.

Fungsi ini hanya berlaku pada

organisasi sektor publik, karena pada

organisasi swasta anggaran merupakan

dokumen rahasia yang tertutup untuk

publik. Masyarakat dan elemen

masyarakat lainnya nonpemerintah,

seperti LSM, Perguruan Tinggi,

Organisasi Keagamaan, dan organisasi

masyarakat lainnya, harus terlibat dalam

proses penganggaran publik.

Keterlibatan mereka dapat bersifat

langsung dan tidak langsung.

Keterlibatan langsung masyarakat dalam

proses penganggaran dapat dilakukan

mulai dari proses penyusunan

perencanaan pembangunan maupun

rencana kerja pemerintah (daerah),

sedangkan keterlibatan secara tidak

langsung dapat melalui perwakilan

mereka di lembaga legislatif

(DPR/DPRD).

e. Siklus Anggaran Sektor Publik

Siklus anggaran adalah masa atau

jangka waktu mulai saat

anggarandisusun sampai dengan saat

perhitungan anggaran disahkan dengan

undang-undang.Menurut Mardiasmo

(2004) siklus anggaran meliputi empat

tahap, yaitu:

1) Tahap Persiapan Anggaran (Budget

Preparation).

Pada tahap persiapan anggaran

dilakukan taksiran pengeluaran atas

dasartaksiran pendapatan yang tersedia.

Terkait dengan masalah tersebut, yang

perludiperhatikan adalah sebelum

menyetujui taksiran pengeluaran,

hendaknya terlebihdahulu dilakukan

penaksiran pendapatan secara lebih

akurat. Selain itu, harusdisadari adanya

masalah yang cukup berbahaya jika

anggaran pendapatandiestimasi pada

saat bersamaan dengan pembuatan

keputusan tentang

anggaranpengeluaran.

2) Tahap Ratifikasi Anggaran (budget

ratification).

Pada tahap ini pimpinan eksekutif

harus mempunyai kemampuan

untukmenjawab dan memberikan

argumentasi yang rasional atas segala

pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-

bantahan dari pihak legislatif.

3) Tahap Pelaksanaan Anggaran (budget

implementation).

Dalam tahap pelaksanaan

anggaran ini, hal terpenting yang

harusdiperhatikan manajer keuangan

publik adalah dimilikinya sistem

informasiakuntansi dan sistem

pengendalian manajemen. Manajer

keuangan publik dalamhal ini



199

bertanggung jawab untuk menciptakan

sistem akuntansi yang memadai

danhandal untuk perencanaan dan

pengendalian anggaran yang telah

disepakati, danbahkan dapat diandalkan

untuk tahap penyusunan anggaran

periode berikutnya.

4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Anggaran

Tahap ini terkait dengan aspek

akuntabilitas. Jika tahap

implementasitelah didukung dengan

sistem akuntansi dan sistem

pengendalian manajemenyang baik,

maka diharapkan tahap budget reporting

and evaluation tidak akanmenemui

banyakmasalah.

f. Pendekatan dalam Penyusunan

Anggaran

Secara garis besar, pendekatan

dalam penyusunan anggaran dibagi

menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Top down approach (bersifat dari

atas-ke-bawah)

Dalam penyusunan anggaran ini,

manajemen senior menetapkan anggaran

bagi tingkat yang lebih rendah sehingga

pelaksana anggaran hanya melakukan

apa saja yang telah disusun. Tapi

pendekatan ini jarang berhasil karena

mengarah kepada kurangnya komitmen

dari sisi pembuat anggaran dan hal ini

membahayakan keberhasilan rencana

anggaran.

2) Bottom up approach (bersifat dari

bawah-ke-atas)

Pada bottom up approach,

anggaran sepenuhnya disusun oleh

bawahan dan selanjutnya diserahkan

atasan untuk mendapatkan pengesahan.

Dalam pendekatan ini, manajer tingkat

yang lebih rendah berpartisipasi dalam

menentukan besarnya anggaran.

Pendekatan dari bawah ke atas dapat

menciptakan komitmen untuk mencapai

tujuan anggaran, tetapi apabila tidak

dikendalikan dengan hati-hati dapat

menghasilkan jumlah yang sangat mudah

atau yang tidak sesuai dengan tujuan

keseluruhan perusahaan.

3) Kombinasi top down dan bottom up

Kombinasi antara kedua

pendekatan inilah yang paking efektif.

Pendekatan ini menekankan perlunya

interaksi antara atasan dan bawahan

secara bersama sama menetapkan

anggaran yang terbaik bagi perusahaan.

g. Pengertian Partisipasi Penyusunan

Anggaran

Partisipasi dalam proses

penyusunan anggaran dianggap sebagian

orangsebagai obat mujarab untuk

memenuhi kebutuhan akan harga diri

dan aktualisasidari para anggota

organisasi. Dengankata lain, pekerja dan

manajer tingkat bawah memiliki suara

dalam prosesmanajemen. Partisipasi

secara luas pada dasarnya merupakan

prosesorganisasional, di mana para

individual terlibat dan mempunyai

pengaruh dalampembuatan keputusan

yang mempunyai pengaruh secara

langsung terhadap paraindividu tersebut

(Supomo dan Indriantoro, 1998).

Partisipasi adalah suatu “proses

pengambilan keputusan bersama oleh

dua bagian atau lebih pihak dimana

keputusan tersebut akan memiliki

dampak masa depan terhadap mereka

yang membuatnya.” Arfan dan

Muhammad, (2008: 173-175)

Menurut Brownell (1982) dalam

Eka Yuda (2013) partisipasi merupakan

proses dimana individu-individu terlibat

langsung didalamnya dan mempunyai

pengaruh pada penyusunan target

anggaran yang kinerjanya akan

dievaluasi dan kemungkinan akan



200

dihargai atas dasar pencapaian target

anggaran mereka. Jadi, partisipasi

penyusunan anggaran adalah

keterlibatan pihak – pihak secara

langsung dalam proses pengambilan

kebijakan penyusunan anggaran.

h. Manfaat Partisipasi Penyusunan

Anggaran

Manfaat dari partisipasi dalam

penyusunan anggaran menurut Arfan

Ikhsan dan Muhammad Ishak (2005:

175) adalah:

a. Partisipan menjadi terlibat secara

emosi dan bukan hanya secara tugas

dalam pekerjaan mereka. Partisipasi

dapat meningkatkan moral dan

mendorong inisiatif yang lebih besar

pada semua tingkatan manajemen.

b. Partisipasi juga berarti meningkatkan

rasa kesatuan kelompok, yang pada

gilirannya cenderung meningkatkan

kerja sama antar-anggota kelompok

dalam penetapan tujuan. Tujuan

organisasi yang dibantu

penetapannya oleh orang-orang

tersebut, kemudian akan dipandang

sebagai tujuan yang selaras dengan

tujuan pribadi mereka.

c. Partisipasi berarti juga berkaitan

dengan penurunan tekanan dan

kegelisahan yang berkaitan dengan

anggaran. Hal ini disebabkan orang

yang berpartisipasi dalam penetapan

tujuan mengetahui bahwa tujuan

tersebut wajar dan dapat dicapai.

d. Partisipasi juga dapat menurunkan

ketidakadilan yang dipandang ada

dalam alokasi sumber daya organisasi

antara subunit organisasi, serta reaksi

negatif yang dihasilkan dari persepsi

semacam itu. Manajer yang terlibat

dalam penetapan tujuan akan

memiliki pemahaman yang lebih baik

mengenai penyebab sumber daya

dialokasikan dengan cara demikian.

e. Melalui proses negosiasi dan banyak

diskusi anggaran yang terjadi dalam

rapat, manajer akan menyadari

masalah dari rekan-rekannya di unit

organisasi lainnya dan memiliki

pemahaman yang lebih baik atas

saling ketergantungan antar-

departemen. Dengan demikian,

banyak masalah potensial yang

berkaitan dengan anggaran dapat

dihindari.

i. Kendala dalam Anggaran

Partisipatif

Ikhsan dan Ishak (2005: 175)

menjelaskan bahwa anggaran partisipatif

mempunyai tiga potensi masalah, yaitu:

1) Menetapkan standar yang terlalu

tinggi atau terlalu rendah. Jika

anggaran dibuat terlalu tinggi atau

ketat akan menurunkan kinerja

manajer, sebaliknya jika anggaran

dibuat terlalu mudah akan

menurunkan minat dan tantangan

bagi manajer sehingga berakibat

terhadap penurunan kinerja manajer.

2) Membuat kelonggaran dalam

anggaran (budgetary slack).

Budgetary slack muncul ketika

seorang manajer dengan sengaja

memperkirakan pendapatan terlalu

rendah atau memperkirakan biaya

terlalu tinggi.

3) Partisipasi semu

(pseudoparticipation).

Pseudoparticipation terjadi pada

perusahaan yang tidak sungguh-

sungguh dalam menerapkan

partisipasi. Manajer tingkat bawah

terpaksa menyatakan persetujuan

terhadap keputusan yang ditetapkan

oleh manajemen puncak karena

perusahaan memerlukan persetujuan



201

mereka. Hal ini akan mengakibatkan

banyak sekali permasalahan perilaku,

antara lain: meningkatnya rasa

ketegangan bawahan, dan timbulnya

perpecahan antara manajemen

puncak dengan bawahan, seperti rasa

saling curiga. Partisipasi semu akan

terjadi kalau semakin banyak orang

yang duduk dalam komite anggaran.

j. Pengukuran Partisipasi Penyusunan

Anggaran

Pengukuran partisipasi dalam

penyusunan anggaran diukur

berdasarkan instrumen yang

dikembangkan oleh Milani (1975).

Pengukuran bertujuan untuk menilai

partisipasi manajer dalam berbagai

keputusan yang diambil oleh

perusahaan. Menurut Milani (1975)

partisipasi manajer dapat dilihat dari

beberapa aspek, yaitu:

1) Keterlibatan manajer dalam


2) Wewenang manajer dalam

penyusunan anggaran dan berlakunya

anggaran.

3) Keterlibatan manajer dalam

pengawasan proses penyusunan

anggaran.

4) Keterlibatan manajer dalam tujuan

pelaksanaan anggaran pada bidang

yang dipimpin.

5) Proses penyusunan anggaran akan

menetapkan siapa yang akan

berperan dalam melaksanakan

sebagian kegiatan pencapaian sasaran

anggaran dan ditetapkan pula sumber

daya yang disediakan bagi pemegang

peran tersebut untuk memungkinkan

melaksanakan perannya. Peran

tersebut menuntut manajer untuk

bisa mengarahkan bawahan agar

bekerja dengan maksimal guna

mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.5 Job Relevant Information

a. Pengertian Informasi

Jogiyanto (1999: 692)

mendefinisikan informasi sebagai hasil

dari pengolahan data dalam suatu bentuk

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi

penerimanya yang menggambarkan

suatu kejadian – kejadian (event) yang

nyata (fact) yang digunakan untuk

pengambilan keputusan. Sedangkan

menurut Tata Sutabri (2005) informasi

adalah data yang telah diklasifikasikan

atau diolah atau diinterpretasikan untuk

digunakan dalam proses pengambilan

keputusan. Jadi, informasi adalah data

yang telah diolah dan memiliki arti untuk

membantu dalam proses pengambilan

keputusan.

b. Karakteristik Informasi

Organisasi-organisasi bergantung

pada informasi kualitas tinggi untuk

mengembangkan rencana strategis,

mengidentifikasikan masalah dan

berinteraksi dengan organisasi lain.

Informasi disebut berkualitas tinggi

apabila informasi tersebut memiliki

karakteristik-karakteristik yang

menjadikannya bermanfaat untuk tugas

ini. Karakteristik-karakteristik informasi

yang bermanfaat dapat dibagi menjadi

tiga kategori luas yaitu (Daft, 2006):

1) Waktu

Informasi harus ada dan tersedia

ketika dibutuhkan, up todate,

danberkaitan dengan periode waktu

yang tepat (masa lalu,sekarang atau

masadepan).

2) Isi

Informasi yang bermanfaat bebas

dari kesalahan, sesuai dengankebutuhan

pengguna, lengkap, ringkas, relevan

(yaitu informasi tersebutmeniadakan

data yang dibutuhkan), dan merupakan

ukuran kinerja yangakurat.



202

3) Bentuk

Informasi harus tersedia dalam

bentuk yang mudah dipahami pengguna

dan dalam tingkat detail yang memenuhi

kebutuhan pengguna.Penyajiannya harus

disusun dan menggunakan kombinasi

kata, angka, dandiagram yang sangat

membantu pengguna. Selain itu,

informasi harusdisajikan dengan

menggunakan medium yang bermanfaat

(dokumen tercetak, pertunjukan video,

suara).

c. Pengertian Job Relevant

Information

Kren, (1992) mengidentifikasi dua

tipe utama dari informasi dalam

organisasi, yaitu: (1) informasi perilaku

manajer dalam pengambilan keputusan

untuk evaluasi kinerja; dan (2) informasi

untuk mengambil tindakan agar tercapai

hasil lebih baik. Berkaitan dengan hal

tersebut. Sementara Baiman, (1982)

dalam Yusfaningrum dkk. (2005)

menambahkan bahwa job relevant

information membantu bawahan dalam

meningkatkan pilihan tindakannya

melalui informasi usaha yang berhasil

dengan baik. Kondisi ini memberikan

pemahaman yang lebih baik pada

bawahan mengenai alternatif keputusan

dan tindakan yang perlu dilakukan dalam

mencapai tujuan.

Menurut Murray (1990) dalam

Rakib Husin (2010) informasi juga dapat

ditransfer dari bawahan kepada

atasannya. Hal ini menunjukkan, bahwa

ada dua keuntungan yang dapat

diperoleh dari adanya transfer informasi

dari bawahan kepada atasan yaitu:

1) atasan dapat mengembangkan

strategi yang lebih baik yang dapat

disampaikan kepada bawahan

sehingga kinerja akan meningkat

2) Dari informasi yang diberikan

bawahan kepada atasan akan

memperoleh tingkat keputusan yang

lebih baik atau lebih sesuai bagi

organisasi. Tersediannya informasi

yang berhubungan dengan tugas akan

meningkatkan perencanaan untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan.

Bila bawahan atau pelaksana

anggaran diberi kesempatan untuk

memberikan masukan berupa informasi

yang dimilikinya kepada atasan atau

pemegang kuasa anggaran sehingga

atasan atau pemegang kuasa anggaran

akan memperoleh pemahaman yang

lebih baik tentang pengetahuan yang

relevan dengan tugas (Krisler

BornadiOmposunggu dan Icuk Rangga

Bawono, 2006).

Dapat disimpulkan bahwa job

relevant information adalah informasi

yang berkaitan dengan tugas yang dapat

membantu manajer dalam pengambilan

keputusan. Transfer informasi yang

terjadi diharapkan agar pihak yang

bersangkutan mendapat pengetahuan

yang lebih baik mengenai alternatif

keputusan dan tindakan yang

dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

d. Pengukuran Job Relevant

Information

Menurut teori yang dikembangkan

oleh Kren (1992), Job

relevantinformation diukur dengan

menggunakan indikator sebagai berikut:

1) Mendapat informasi yang jelas.

Informasi harus dapat dibaca dan

dipahami dengan baik agar informasi

tersebut berguna bagi para pembuat

keputusan.

2) Mempunyai informasi yang memadai.

Informasi yang tersedia harus lengkap

dan sesuai dengan kuantitas dan



203

kualitas yang dibutuhkan pengguna

informasi pada waktu tertentu.

3) Memperoleh informasi yang strategik.

Informasi yang diperoleh dapat

digunakan untuk mengambil

keputusan jangka panjang dan

memberikan kontribusi bagi tujuan

organisasi.

4) Mencari informasi yang tepat.

Informasi haruslah sesuai dengan apa

yang dibutuhkan dan dapat diperoleh

pada saat yang tepat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil beberapa

referensi dari penelitian terdahulu


penelitian. Penelitian yang dijadikan

referensi yaitu penelitian yang relevan

dengan variabel yang digunakan pada

penelitian ini.

1. Gita Pramudya Saraswati (2015)


Yogi Andrianto pada tahun 2015 dengan

judul “Analisis Pengaruh Partisipasi

Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja

Manajerial dengan Kepuasan Kerja, Job

Relevant Information dan Kepuasan Kerja

sebagai Variabel Moderating (Studi

Empiris Pada Wilayah SKPD Kota

Yogyakarta)” menggunakan 50 orang

manajer sebagai responden. Dari

penelitian tersebut diketahui bahwa

keterlibatan Kepala SKPD dan kepala

bagian di SKPD di wilayah kota

Yogyakarta dalam penyusunan anggaran

mempengaruhi kinerja manajerial.

Sedangkan job relevant information tidak

bisa berperan sebagai variabel

moderating terhadap pengaruh

partisipasi penyusunan anggaran dan

kinerja manajerial. Motivasi kerja dan

kepuasan kerja bisa berperan sebagai

variabel moderating terhadap pengaruh

partisipasi penyusunan anggaran dan

kinerja manajerial.

Kesamaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan oleh Gita

(2015) adalah penggunaan variabel job

relevant information sebagai variabel

moderating. Sedangkan perbedaannya

adalah penelitian tersebut

menambahkan variabel kepuasan kerja

sebagai variabel moderating. Selain itu,

penelitian yang dilakukan Gita dilakukan

pada SKPD di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Penelitian Febri Hendri (2015)


Febri Hendri yang berjudul “Pengaruh

Partisipasi Anggaran Terhadap

Senjangan Anggaran Dengan Komitmen

Organisasi Sebagai Variabel Moderating

(Studi Empiris Pada Pemerintahan

Daerah Kabupaten Sleman Di

Yogyakarta)” pada tahun 2015

didapatkan hasil bahwa partisipasi

dalam anggaran sangat dibutuhkan

komitmen organisasi agar tidak

terjadinya senjangan anggaran yang

begitu besar, dan senjangan anggaran

tersebut dapat diminimalisir bahkan

dihilangkan. Penelitian tersebut

menggunakan 103 karyawan sebagai

responden.

Persamaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan oleh Febri

adalah sama-sama menggunakan

variabel partisipasi anggaran sebagai

variabel independen dan lokasi

penelitian pada pemerintahan.

Sedangkan perbedaannya, penelitian

tersebut menggunakan variabel

komitmen organisasi dan senjangan

anggaran sebagai variabelnya.

3. Penelitian Kunwafiyan Nurcahyani

(2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Kunwafiyan Nurcahyani pada tahun

2016 dengan judul “Pengaruh Partisipasi



204


Melalui Komitmen Organisasi Dan

Persepsi Inovasi Sebagai Variabel

Intervening”. Dari penelitian yang menggunakan 160 karyawan sebagai

respondenmenunjukkan bahwa

partisipasi anggaran berpengaruh

langsung terhadap kinerja manajerial, sedangkan partisipasi anggaran tidak

berpengaruh terhadap kinerja manajerial

melaluikomitmen organisasi dan

persepsi inovasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh

Kunwafiyan adalah sama-sama

menggunakan variabel partisipasi

anggaran sebagai variabel independen dan kinerja manajerial sebagai variabel

dependen serta lokasi penelitian pada

sektor pemerintahan. Sedangkan

perbedaannya, penelitian tersebut

menggunakan variabel komitmen organisasidan persepsi inovasi sebagai

variabel intervening. Sedangkan

penelitian ini menggunakan variabel job

relevant information sebagai variabel moderating.

4. Penelitian Ridwan Mattola (2016)


Ridwan Mattola pada tahun 2011 yang

berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran

Terhadap Kinerja dengan Locus of

Control Sebagai Variabel Moderating

(Studi Kasus pada PT Kimia Farma

Trading & Distribution Cabang Makasar)”

menggunakan 49 manajer sebagai

responden. Dari penelitian tersebut,

didapatkan hasil bahwa partisipasi

anggaran berpengaruh positif terhadap

kinerja. Locusof control berpengaruh

positif terhadap hubungan antara

partisipasianggaran dengan kinerja.

Dengan kata lain, partisipasi anggaran

yang dimoderasi oleh locus of control

berpengaruh positif terhadap kinerja.

Persamaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan oleh Ridwan

adalah sama-sama menggunakan

variabel partisipasi anggaran sebagai

variabel independen dan kinerja

manajerial sebagai variabel dependen.

Sedangkan perbedaannya, penelitian

tersebut menggunakan locus of control

sebagai variabel moderating dan objek

penelitian padaperusahaan. Sedangkan

penelitian ini menggunakan variabel job

relevant Information sebagai variabel

moderating, sedangkan objek penelitian

pada sektor pemerintahan

2.7 Kerangka Konseptual Dan

Hipotesis

a. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran merupakan

penjelasan sementara terhadap gejala-

gejala yang menjadi obyek

permasalahan. Kreteria utama kerangka

pemikiran adalah alur-alur pemikiran

yang logis dalam membangun suatu

kerangka berpikir yang membuahkan

kesimpulan berupa hipotesis (Sugiono

2004:47). Dalam Penelitian ini terdapat

beberapa variabel yang digunakan di

antaranya variabel terikat adalah

variabel yang menjadi perhatian utama

dalam sebuah pengamatan (kuncoro,

2003). Pengamatan akan dapat

mendeteksikan ataupun menerangkan

variabel dalam variabel terikat beserta

perubahannya yang terjadi kemudia.

Variabel terikat dalam peneltian ini

adalah kinerja manajerial (Y).

Variabel bebas adalah variabel

yang dapat mempengaruhi perubahan

dalam variabel terikat dan mempunyai

pengaruh positif dan negative bagi

variabel terikat nantinya ( Kuncoro,

2003). Variabel bebas adalah partipasi

penyusunan anggaran (X1). Dan variabel

pemoderasi adalah variabel yang dapat



205

memperkuat atau memperlemah

hubungan antara variabel dependen dan

independen ( Ghozali, 2007).

Tujuan pengguanaan variabel

pemoderasi yaitu untuk melihat

pengaruh tidak langsung antar variabel

serta memperjelas hubungan variabel

independen dengan variabel dependen.

Variabel pemoderasi dalam penelitian ini

adalah Job Relevant Information.

Dalam penelitian ini, partisipasi

penyusunan anggaran dianggap mampu

atau tidak mampu menciptakan kinerja

manajerial baik secara langsung maupun

tidak langsung melalui Job Relevant

Information.

Gambar 1. Kerangka Konseptual

b. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada tinjauan

teoritis di atas yang didukung oleh teori-

teori dan hasil penelitian, maka berikut

ini dapat digambarkan rangkaian

variabel-variabel yang akan dikaji yaitu:

1. Partisipasi Penyusunan Anggaran dan

Kinerja Manajerial.

Anggaran yang telah disusun

sebagai perencanaan dan indikator kinerja, dimana anggaran berfungsi

sebagai alat pengendalian untuk

mengukur kinerja manajer dalam

mencapai tujuan anggaran. Untuk mencegah terjadinya dampak yang

ditimbulkan dalam penyusunan

anggaran, perlu dilibatkannya manajer

bawah sehingga anggaran partisipatif

dapat meningkatkan kinerja anggota dalam organisasi.

Partisipasi penyusunan anggaran

merujuk kepada tingkat pengaruh

keterlibatan setiap individu dalam proses

perancangan anggaran. Partisipasi tersebut diartikan sebagai suatu bentuk

kerjasama yang terjadi antara atasan dan

bawahan. Dengan penyusunan anggaran

secara partisipatif diharapkan kinerja manajer akan meningkat, karena saat

tujuan atau standar yang dirancang

secara partisipatif disetujui, maka

bawahan akan memiliki tanggung jawab

pribadi untuk mencapai tujuan atau standar tersebut karena ikut serta

terlibat dalam penyusunannya.

Penelitian yang dilakukan

Yusfaningrum dan Ghozali (2005) menemukan bahwa terdapat hubungan

yang positif antara partisipasi


manajerial, semakin tinggi partisipasi

manajer dalam penyusunan anggaran, maka akan semakin tinggi pula kinerja

manajerial perusahaan.

Berdasarkan gagasan tersebut,

dapat ditarik hipotesis hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja

manajerial sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Partisipasi penyusunan

anggaran berpengaruh positif terhadap

kinerja manajerial.

2 Partisipasi Penyusunan Anggaran, Job

Relevant Information, dan Kinerja

Manajerial.

Adanya proses partisipasi dalam

penyusunan anggaran, bawahan diberi

kesempatan untuk memberikanmasukan

kepada atasan berupa informasi yang

dimilikinya tentang tugas yang

dijalankan, sehingga atasanakan

memperoleh pemahaman yang lebih baik

tentang informasi yang berhubungan

dengan tugas (job relevant information).

Secara umum, informasiselama proses

partisipasi akan meningkatkan

kemampuan individual terhadap kinerja.

Partisipasi Penyusunan

Anggaran

Kinerja

Manajerial

Job Relevant Information



206

Job Relevant Information

mempengaruhikinerja karena

memberikan prediksi akurat atas kondisi

lingkungan danmemberikan seleksi yang

lebih efektif untuk melakukan tindakan

terbaik.

Kren (1992) menghubungkan hasil

penelitiannya dengan fakta bahwa Job

RelevantInformation membantu bawahan

untuk mengubah pilihantindakan

merekamelalui tindakan yang berisi

informasi, sehingga meningkatkan

kinerja.Seorang manajer yang memiliki

informasi yang akurat dan lengkap

yangberhubungan dengan tugas serta

keikutsertaannya (partisipasi)

dalampenyusunan anggaran, maka akan

meningkatkan kinerja manajerial

dalammencapai target anggaran yang

ditetapkan.

Partisipasi anggaran pada

dasarnya merupakan perwujudan dari

bentukketerlibatan para manajer dalam

penyusunan anggaran secara

keseluruhan dandiharapkan cepat

meningkatkan kinerja manajerial.

Keterlibatan bawahan dalampenyusunan

anggaran akan sangat memungkinkan

mereka untuk memberikaninformasi

yang diketahui. Dalam hal ini, bawahan

mungkin saja mengungkapkanbeberapa

informasi pribadinya yang dapat

dimasukkan dalam penetapan

anggaran.Campbell dan Gingrich (1986)

Kren (1992) menemukan bahwa JRI

berperansebagai variabel moderating

terhadap pengaruh positif antara

Partisipasi penyusunananggaran dan

kinerja manajerial.

Berdasarkan uraian penjelasan di

atas, maka gambar paradigma penelitian

yang akan digunakan pada penelitian ini,

dapat digambarkan sebagai berikut :

Dari gagasan di atas, maka

peneliti mengajukan hipotesis

mengenai hubungan ketiga variabel

tersebut dengan rumusan sebagai

berikut :

Hipotesis 2 : Job Relevant Information

memperkuat pengaruh partisipasi

anggaran terhadap kinerja manajerial



a. Uji Kualitas Pengumpulan Data

Dikarenakan data diambil secara

primer dengan menggunakan kuesioner,

maka digunakan pengujian kualitas data

sebagai berikut:

1) Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2008),

instrumen valid berarti instrumen

tersebut dapat digunakan untuk

mendapatkan data secara benar dan

teliti. Suatu skala pengukuran disebut

valid apabila skala tersebut melakukan

apa yang seharusnya dilakukan dan

mengukur apa yang seharusnya diukur.

Teknik yang digunakan untuk uji

validitas pada penelitian ini adalah

teknik korelasi product moment dari

person.

2) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk

mengetahui apakah variabel-variabel penelitian yang digunakan mempunyai

hubungan yang linier ataukah tidak

secara signifikan. Uji ini biasanya

digunakan prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian

dengan menggunakan Test for Linearity

dengan taraf signifikansi 0,05. Dua

variabel dikatakan mempunyai

hubungan yang linier bila signifikansinya kurang dari 0,05 (Gendro Wiyono, 2011).



207

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas merupakan

bentuk pengujian untuk asumsi dalam

analisis regresi berganda.

Multikolinearitas terjadi apabila terdapat

hubungan yang kuat antara variabel

independen dalam model regresi.

Apabila terjadi gejala multikolinearitas,

salah satu langkah untuk memperbaiki

model adalah dengan menghilangkan

variabel dari model regresi, sehingga

bisa dipilih model yang paling baik

(Purbayu Budi Santosa dan Ashari,

2005). Ada tidaknya multikolinearitas

dapat dideteksi dengan menggunakan

Pearson Correlation, dilihat dari besarnya

Toleranca Value dan Variance Inflation

Factor (VIF).

Tolerance Value dan VIF

menunjukkan setiap variabelindependen

manakah yang dijelaskan oleh variabel

independen lainnya atau dalam

pengertian sederhana setiap variabel

independen menjadi variabel dependen

(terikat). Tolerance Value mengukur

variabilitas variabel independen yang

terpilih yang tidak dijelaskan oleh

variabel independen lainnya. Jadi, nilai

tolerance yang rendah sama dengan nilai

VIF tinggi karena VIF =1/Tolerance

Value. Nilai yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolinieritas

adalah nilai Tolerance Value ≥ 0,10 atau

sama dengan nilai VIF ≤ 10 maka tidak

terjadi multikolinieritas antar variabel

independennya (Imam Ghozali, 2006).

c) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu

kondisi apabila variabel pengganggu

mempunyai varian yang berbeda dari

satu amatan ke amatan yang lain atau

varian antara variabel dalam model tidak

konstan (Gujarati, 2003). Asumsi varian

dikatakan konstan apabila distribusi

residual tidak dipengaruhi oleh besar

kecilnya variabel independen. Dalam

regresi, salah satu asumsi yang harus

dipenuhi adalah bahwa varians dari

residual dari satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tidak memiliki

pola tertentu. Pola yang tidak sama ini

ditunjukkan dengan nilai yang tidak

sama varians dengan residual. Gejala

varians yang tidak sama ini disebut

dengan gejala heterokedastisitas,

sedangkan adanya gejala variansresidual

yang sama dari satu pengamatan ke

pengamatan yang lain disebut

homokedastisitas (Purbayu Budi Santosa

dan Ashari, 2005). Salah satu uji statistik

yang dapat digunakan untuk mendeteksi

ada tidaknya heterokedastisitas adalah

Uji Spearman yang mengusulkan untuk

meregres nilai absolut residual terhadap

variabel independen, dengan persmaan

regresi :

Ut = α + β Xt + vi

Jika variabel independen secara

signifikan secara statistik tidak

mempengaruhi variabel dependen, maka

tidak terdapat indikasi terjadi

heterokedastisitas. Hal ini dapat dilihat

apabila dari probabilitas signifikansinya

di atas tigkat kepercayaam 5% (Iman

Ghozali, 2006)

b. Analisis Data Deskriptif

Analisis statistik deskriptif

digunakan dalam penelitian ini

untukmemberikan gambaran atau

deskripsi mengenai variabel-variabel

penelitian yaitu: Partisipasi Penyusunan

Anggaran, Kinerja Kepala dinasial, dan

Job Relevant Information. Penelitian ini

menggunakan tabel distribusi frekuensi

yangmenunjukkan kisaran teoritis,

kisaran aktual, nilai rata-rata (mean) dan

standardeviasi (Ghozali, 2006).



208

c. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Sederhana

Persamaan regresi sederhana

dapat digunakan untuk melakukan

prediksi seberapa tinggi hubungan

kausal satu variabel independen dengan

satu variabel dependen. Dalampenelitian

ini analisis regresi sederhana digunakan

untuk menguji pengaruh Partisipasi

Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja

Kepala dinasial. Langkah-langkah dalam

melakukan analisis regresi sederhana

yaitu:

a) Membuat garis linier sederhana

y = β0+ β1X1+ β2X2+ β3X1 x2 + e

Keterangan :

Y : nilai yang diprekdisikan

a : konstanta atau apabila harga X = 0

b : koefisien regresi

X : nilai variabel independen

(Sugiyono, 2008)

b) Menguji signifikan uji t

Uji t dilakukan untuk menguji

signifikansi konstanta dan setiap variabel

independen akan berpengaruh terhadap

variabel dependen.

Uji t pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel

bebas secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen.

Jika t hitung lebih kecil daripada t tabel

dengan taraf signifikansi 5% maka

mempunyai pengaruh yang tidak

signifikan. Sebaliknya jika t hitung lebih

besar atau sama dengan t tabel pada

taraf signifikansi 5% maka mempunyai

pengaruh yang signifikan.

Hipotesis diuji dengan

menggunakan uji t untuk menguji apakah

secara terpisah variabel bebas mampu

menjelaskan variabel terikat secara baik.

Kesimpulan atas pengujian hipotesis

didasarkan pada tingkat signifikan dan

koefisien yaitu sebagai berikut :

Jika tingkat signifikan < α (0,05) dan

koefisien regresi (β) negative maka

hipotesis diterima yang berarti

tersedia cukup bukti untuk menolak

H0 pada pengujian 1,2.. atau dengan

kata lain tersedia bukti untuk

menerima H1, H2.

Jika tingkat signifikan < α (0,05) dan

koefisien regresi (β) positif maka

hipotesis ditolak dan berarti tidak

tersedia cukup bukti untuk menerima

hipotesis.

Jika tingkat signifikan > α (0,05) dan

koefisien regresi (β) negative maka

hipotesis ditolak yang berarti tidak

tersedia cukup bukti untuk menerima

hipotesis.

2) Analisis Regresi Moderasi dengan

Pendekatan Residual

Menurut Ghozali (2007:167)

pengujian variabel moderasi

menggunakan uji interaksi dan uji selisih

nilai mutlak (absolute residual)

mempunyai kecendrungan akan terjadi

multikolinearitas yang tinggi antar

variabel independen dan hal ini akan

menyalahi asumsi klasik dalam regresi

ordinary least square (OLS). Untuk

mengatasi multikolinearitas ini, maka

dikembangkanlah model lain yang

disebut uji residual Ghozali, (2007:169).

Peneliti menggunakan uji residual untuk

membuktikan apakah variabel moderasi

kemampuan manajemen merupakan

variabel moderasi atau bukan.

Fokus dalam uji residual adalah

menilai ketidakcocokan (lack of fit) yang

dihasilkan dari deviasi (penyimpangan)

dari suatu model. Ghozali, (2007:171)

hubungan linear antara variabel

independen dan variabel moderasi. Lack

of fit ditunjukkan oleh nilai residual di

dalam regresi.



209

Pendekatan residual ini

dikemukakan oleh Dewar dan Werbel

(1979). Pendekatan ini mengasumsikan

bahwa ada banyak kemungkinan

kombinasi yang menunjukkan

kesesuaian terbaik atau konsistensi yang

ada ini disajikan dalam jalur regresi.

Kesesuaian terbaik dari masing-masing

variabel bebas (partisipasi anggaran)

dan faktor kondisional diperoleh dengan

peregresian faktor kontinjen dari

variabel bebas. Estimasi parameter

berasal dari regresi kemudian digunakan

untuk menentukan nilai faktor kontinjen

(komitmen organisasi dan job relevant

informationt) berkaitan dengan nilai

variabel bebas (persamaan 2). Apabila

kombinasi tersebut menyimpang dari

kesesuaian terbaik akan menurunkan

kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. Hubungan negatif dan signifikan

dari korelasi antara nilai deviasi (nilai

absolute dari seridual standardized) dari

masing-masing pasangan (masing-

masing variabel bebas dan komitmen

organisasi dan job relevant informationt)

pada kinerja manajerial pemerintah

daerah sebagai bukti mendukung

hipotesis.

Deviasi (simpangan) yaitu

ketidakcocokan variabel bebas dengan

faktor kontijen (persamaan 3,5 dan 7).

Ketidaksesuaian antara variabel bebas

dengan faktor kontijen berhubungan

negatif dengan kinerja manajerial

pemerintah daerah, artinya semakin

rendah tingkat ketidaksesuaian (deviasi)

atau dengan kata lain semakin tinggi

tingkat kesesuaian antara variabel bebas

dan faktor kontijen (komitmen

organisasi dan job relevant informationt)

akan meningkatkan kinerja manajerial

pemerintah daerah, dan begitupula

sebaliknya.

Perhitungan dengan SPSS 21 akan

diperoleh keterangan atau hasil tentang

koefisien determinasi (R2), Uji F, Uji t

untuk menjawab perumusan masalah

penelitian. berikut ini keterangan yang

berkenaan dengan hal tersebut koefisien

determinasi yaitu Setelah koefisien

korelasi diketahui, maka langkah

selanjutnya adalah menghitung koefisien

determinasi, yaitu untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh variabel X

terhadap variabel Y. Koefisien

determinasi (R²) pada intinya mengukur

seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen.



a. Analisis Deskriptif Variabel Kinerja

Manajerial (Y)

Analisis deskriptif jawaban

responden tetang variabel kinerja

manajerial didasarkan pada jawaban

responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner

yang disebarkan pada responden. Variasi

jawaban responden untuk variabel

kinerja manajerial dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14 Tanggapan responden Kinerja Manajerial (Y)

Pernyataan/indik

ator

Skor Tota

l

Rata

-rata STS TS N S SS

F % F % F % F % F %

Biasanya target

yang ditetapkan 8 4,5 11 6,3 43 24,4 109 61,9 5 2,8 620 124



210

mudah dicapai.

Kinerja Saya baik

pada umumnya

dinilai baik jika

anggaran yang

ditetapkan dapat

dicapai dan

dilaksanakan

22 12,5 11

7 66,5 26 14,8 7 4 4 2,3 382 76,4

Kinerja Saya baik

pada umumnya di

nilai baik jika

anggaran yang

ditetapkan dapat di

pertanggung

jawabkan

36 20,5 20 11,4 10 5,7 2 1,1 108 61,

4 854

130,

8

Untuk mengetahui

perkembangan

kinerja yang baik

pada umumnya

baik jika rencana

dan realisasi

anggaran dari tahun

ke tahun dapat

diperbandingkan.

7 4 14 8 117 66,5 38 21,6 0 0 538 107,

6

Saya berperan

dalam penentuan

tujuan, kebijakan,

rencana kegiatan

seperti

penjadwalan kerja,

penyusunan

anggaran dan

penyusunan

program.

7 4 16 9,1 14 8 103 58,5 36 20,

5 677

135,

4

Saya selalu merevisi

target anggaran

yang ditetapkan

setelah berjalan 6

bulan.

38 21,6 10

9 61,9 16 9,1 9 5,1 4 2,3 360 72

Rata-rata 19,

6

11,1

8

47,

83 17,9 37,6

21,4

1 80,6 25,36

26,1

6

14,

88

671,

83

107,

7

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)



211

Berdasarkan tabel diatas, bisa

disimpulkan bahwa pernyataan atau

indikator Biasanya target yang

ditetapkan mudah dicapai berada pada range keempat yaitu tinggi dengan skor

620. Pernyataan atau indikator Kinerja

Saya baik pada umumnya dinilai baik jika

anggaran yang ditetapkan dapat dicapai dan dilaksanakan, berada pada range

kedua yaitu rendah dengan skor 382.

Pernyataan atau indikator Kinerja Saya

baik pada umumnya di nilai baik jika

anggaran yang ditetapkan dapat di pertanggung jawabkan, berada pada

range kelima yaitu sangat tinggi dengan

skor 854. Pernyataan atau indikator

Untuk mengetahui perkembangan kinerja yang baik pada umumnya baik

jika rencana dan realisasi anggaran dari

tahun ke tahun dapat diperbandingkan,

berada pada range ketigaa yaitu cukup

tinggi dengan skor 538. Pernyataan atau indikator Saya berperan dalam

penentuan tujuan, kebijakan, rencana

kegiatan seperti penjadwalan kerja,

penyusunan anggaran dan penyusunan

program, berada pada range keempat

yaitu tinggi dengan skor 677. Dan

pernyataan atau indikator Saya selalu merevisi target anggaran yang

ditetapkan setelah berjalan 6 bulan.

berada pada range kedua yaitu rendah

dengan skor 360.

b. Hasil Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan dengan

cara menggunakan Corrected Item Total Corellation yaitu dengan cara

mengkorelasi skor tiap item dengan skor

totalnya, dengan jumlah responden 176

dan tingkat signifikasi 5%, butir pertanyaan kuesioner dinyatakan valid

jika rhitung> rtabel dan sebaliknya. Dari

penelitian ini diketahui bahwa rtabel

sebesar 0,148 (DF : 176 – 2 = 174). Hasil

pengujian validitas variabel dependen dan independen dari 176 sampel

responden tersebut dapat dilihat pada

tabel 15.

Tabel 15 .Hasil Pengujian Validitas Data

Variabel Item Nilai r Keterangan

I. Partisipasi Penyusunan X1.1 0. 488 Valid

Anggaran (X1) X1.2 0. 412 Valid

X1.3 0. 562 Valid

X1.4 0. 517 Valid

X1.5 0. 414 Valid

X1.6 0, 546 Valid

II. Job Relevant Information (X2) X2.1 0. 470 Valid

X2.2 0. 413 Valid

X2.3 0. 618 Valid

X2.4 0. 502 Valid

X2.5 0. 465 Valid

IV. Kinerja Manajerial(Y) Y.1 0. 544 Valid

Y.2 0. 532 Valid

Y.3 0. 605 Valid

Y.4 0. 486 Valid

Y.5 0. 344 Valid

Y.6 0. 405 Valid

Sumber : Data Primer yang Diolah SPSS (2020)



212

Berdasarkan tabel tersebut

menunjukkan bahwa seluruh variabel

tersebut valid karena nilai rhitung> rtabel

sehingga kuesioner pada penelitian dikatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk

menunjukan seja uh mana alat

pengukuran dapat dipercaya. Secara

umum suatu variabel dikatakan

reliabilitas jika memberikan nilai

cronbach alpha> 0,6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliable.

Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat

pada tabel 16.

Tabel 16. Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Variabel Koefisien Cronbach

Alpha Ket

Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1)

Job Relevant Information (X2)

Kinerja Manajerial (Y)

7,158

8,268

7,216

Reliabel

Reliabel

Reliabel


Hasil uji reliabilitas berdasarkan

tabel menunjukan bahwa seluruh

variabel Partisipasi Penyusunan

Anggaran (X1), Job Relevant Information (X2) dan Kinerja Manajerial(Y)

mempunyai nilai koefisien cronbach

alpha lebih besar dari 0,8. Dengan

demikian seluruh variabel penelitian

tersebut dinyatakan reliable dan selanjutnya dapat digunakan dalam

penelitian ini.

3) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan

untuk melihat bahwa suatu data

terdistribusi secara normal atau tidak

yaitu dengan melihat Normal Probability

Plot. Uji normalitas data dilakukan

dengan menggunakan histogram

standardizet residual dan PP plot

standardizet residual. Uji normalitas

bertujuan untuk menguji variabel

dependen dan independen yaitu

partisipasi penyusunan anggaran (X1)

dan Job relevant Information (X2)

terhadap Kinerja Manajerial (Y),

keduanya memiliki distribusi normal

atau tidak. Uji normalitas dapat dilihat

pada gambar 2.




213

Pada grafik normal plot pada

gambar 2 terlihat titik–titik yang

menyebar di sekitar garis diagonal, serta


diagonal. Berdasarkan hal tersebut

disimpulkan bahwa data terdistribusi

normal.

b) Uji Mulitikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan

untuk menguji apakah dalam model

regresi deitemukan adanya korelasi

antara variabel bebas (independen). Jika

variabel independen saling berkorelasi,

maka variabel-variabel tidak ortogonal.

Model regresi yang baik adalah yang

bebas dari multikolonieritas. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan

adanya multikolonieritas adalah nilai

tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai

VIF < 10. Berdasarkan hasil pengolahan data Variance Inflation Factor (VIF) pada

tabel menunjukkan bahwa nilai VIF < 10

sehingga dikategorikan bebas dari

multikolonieritas artinya variabel-

variabel independen ortogonal.

Tabel 17. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 2,024 ,293 6,909 ,000

X1 ,200 ,090 ,202 2,225 ,027

X2 ,352 ,082 ,393 4,318 ,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber Data Primer 2020

Berdasarkan tabel di atas

menunjukkan semua variabel bebas

mempunyai nilai Tolerance > 0,10 dan

nilai VIF < 10, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas

dalam penelitian ini, tidak terjadi

multikolinieritas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari

residual satu pengamatan ke satu

pengamatan yang lain. Jika variance dari

residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil

pengolahan data, maka hasil scatterplot

dapat dilihat pada gambar 3 .

Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : Data Primer yang Diolah SPSS

(2020)

4) Pengujian Hipotesis

Koefisien Kontingensi adalah uji korelasi antara dua variabel yang

berskala data nominal. Fungsinya adalah

untuk mengetahui asosiasi atau relasi

antara dua perangkat atribut. Koefisien ini fungsinya sama dengan beberapa

jenis koefisien korelasi lainnya,

seperti koefisien korelasi phi, cramer,

lambda, uncertainty, spearman, kendall

tau, gamma, Sommer’s. Namun dalam hal ini, Kontingensi C adalah uji korelasi

https://www.statistikian.com/2012/08/korelasi.html

https://www.statistikian.com/2012/08/korelasi.html

https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html

https://www.statistikian.com/2012/11/uji-phi-dalam-excel.html

https://www.statistikian.com/2012/09/koefisien-cramer.html

https://www.statistikian.com/2013/02/spearman-rho-excel.html

https://www.statistikian.com/2013/02/rumus-gamma.html

https://www.statistikian.com/2013/02/rumus-somers.html



214

yang spesifik untuk data berskala

nominal. Selain itu uji ini juga paling

sering atau lazim digunakan

dibandingkan uji koefisien korelasi data

nominal lainnya.

a) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 19. Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 ,557a ,310 ,302 ,37126

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel regresi linear berganda (Model Summary) diperoleh

nilai koefisien determinasi R2 sebesar

0.310 atau 31 % menunjukan bahwa 2

variabel independen (Partisipasi

penyusunan anggaran dan Job relevant Information) secara simultan

berpengaruh terhadap variabel

dependen (Kinerja Manajerial).

b) Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik F)

Tabel 19 Uji Signifikan Parsial

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 10,698 2 5,349 38,807 ,000b

Residual 23,846 173 ,138

Total 34,544 175


b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan perhitungan dengan

menggunakan uji F diperoleh nilai Fhitung

38,807 dengan tingkat signifikan karena

probabilitas signifikansi jauh lebih kecil

dari 0,05 maka model regresi dapat

digunakan memprediksi variabel Kinerja

Manajerial(Y) atau dapat dikatakan

bahwa partisipasi penyusunan

anggaran(X1), job relevant information

(X2) berpengaruh terhadap Kinerja

Manajerial (Y). hal ini menandakan Ha

diterima dan H0 ditolak.

c) Uji Signifikan Parameter Individual

(Uji t )

Uji t menunjukan seberapa jauh

pengaruh satu variabel independen secara individual mampu memerankan

variasi variabel dependen. Jika nilai thitung

> ttabel maka variabel independen secara

individu berpengaruh terhadap variabel

dependen. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0.05. diketahui ttabel (df

: n-k-1 atau 176-2-1 = 173). Berdasarkan

hasil uji t diperoleh data sebagaimana

dirangkum pada tabel 15.



215

Tabel 20. Rangkuman Hasil Pengujian Uji Statistik t

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

T Sig.

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error Beta

Toleranc

e VIF

1 (Constant) 2,024 ,293 6,909 ,000

X1 ,200 ,090 ,202 2,225 ,027 ,482

2,07

4



Berdasarkan tabel 21 dapat dilihat

bahwa variabel partisipasi anggaran

memiliki t hitung sebesar 2,225 dengan

tingkat signifikansi sama dengan 0,27

yang lebih kecil dari 0,05, maka Ho

ditolak dan Ha diterima. Ini berarti

partisipasi anggaran berpengaruh


Dengan demikian hipotesis pertama yang

menyatakan partisipasi anggaran

berpengaruh terhadap kinerja manajerial

pemerintah daerah kabupaten Pinrang

terbukti. Hasil penelitian ini menujukkan

bahwa Semakin tinggi partisipasi

anggaran maka kinerja manajerial aparat

pemerintah daerah kabupaten Pinrang

juga akan semakin meningkat.

5) Hasil Uji variabel Moderating

Variabel Moderating: adalah

variabel yang mempengaruhi

(memperkuat dan memperlemah)

hubungan antara variabel independen

dengan dependen. Variabel disebut juga

sebagai variabel independen ke dua. H2:

Job relevant information berpengaruh

terhadap hubungan partisipasi anggaran

terhadap kinerja manajerial pemerintah

daerah.

Persamaan regresi (2)

menggambarkan apakah variabel job

relevant information merupakan variabel

moderasi, ditunjukkan dengan nilai

koefisien b2 kinerja manajerial

pemerintah daerah. Apabila nilai


pemerintah daerah hasilnya negatif dan

signifikan, maka dapat disimpulkan

bahwa variabel job relevant information

merupakan variabel moderasi yang

memoderasi pengaruh partisipasi

anggaran terhadap kinerja manajerial

pemerintah daerah, sebaliknya jika


pemerintah daerah hasilnya positif dan

tidak signifikan, maka variabel job

relevant information bukan merupakan

variabel moderasi.

Selanjutnya tabel hasil uji residual

persamaan regresi (2) adalah sebagai

berikut:

Tabel 21. Hasil Uji Residual Persamaan Regresi ( Uji Moderasi )

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,557a ,310 ,302 ,37126

a. Predictors: (Constant), Moderat, X2



215

b. Dependent Variable: Y

ANOVAa

Model

Sum of

Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 10,698 2 5,349 38,807 ,000b

Residual 23,846 173 ,138

Total 34,544 175


b. Predictors: (Constant), Moderat, X2

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

T Sig.

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error Beta

Toleranc

e VIF

1 (Constant) 2,024 ,293 6,909 ,000

X1 ,200 ,090 ,202 2,225 ,027 482 2,074

X2 ,352 ,082 ,393 4,318 ,000 ,482 2,074


Berdasarkan hasil uji statistik

regresi (uji residual) yang dilakukan,

diketahui bahwa komitmen organisasi

memiliki nilai parameter positif dan

memiliki nilai signifikan senilai 2,074.

Sebuah variabel dikatakan variabel

moderasi jika memiliki koefisien yang

positif dan berpengaruh signifikan pada

tingkat 0,05, sehingga dapat disimpulkan

bahwa variabel job relevant information

merupakan variabel moderasi yang

memperkuat atau mempengaruhi

hubungan variabel partisipasi anggaran

terhadap kinerja manajerial pemerintah

daerah Kabupaten Pinrang.

Job relevant information

merupakan variabel moderasi berarti

membuktikan dan menerima hipotesis

kedua (H2) dimana interaksi antara job

relevant information dan partisipasi

anggaran akan berpengaruh terhadap

peningkatan kinerja manajerial

pemerintah daerah Kabupaten Pinrang

4.2 Pembahasan


menguji pengaruh partisipasi

penyusunan anggarandan job relevant

information di Kantor OPD Kabupaten

Pinrang yang telah diuraikan di atas,

maka ada beberapa hal yang dapat

dijelaskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan

Anggaran terhadap Kinerja

Manajerial

Uji hipotesis menunjukkan angka

signifikansi sebesar 0,000 di bawah 0,05, sehingga H1 diterima atau dengan kata

lain hipotesis pertama yang menyatakan

bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran

berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. Hal tersebut dapat dilihat

dari persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 2,024 + 0,200X1 + 0.352X2+ e

Berdasarkan persamaan di atas

dapat dilihat nilai koefisiensi Partisipasi Penyusunan Anggaran adalah positif

yang berarti bahwa Partisipasi.



216

Penyusunan Anggaran

berpengaruh positif terhadap Kinerja

Manajerial. Jika Partisipasi Penyusunan

Anggaran semakin tinggi, maka Kinerja Manajerial akan meningkat. Hasil

penelitian ini mendukung hasil

penelitian yang dilakukan oleh muh Basri

L (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan


Job Relevant Information sebagai Variabel

Moderating.” Hasil dari penelitian

tersebut menunjukkan Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh

terhadap Kinerja Manajerial.

Hasil penelitian ini

mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif Partisipasi Penyusunan

Anggaran terhadap Kinerja Manajerial.

Semakin tinggi keterlibatan manajer

dalam Partisipasi Penyusunan Anggaran

maka akan meningkatkan Kinerja Manajerial. Partisipasi penyusunan

anggaran merupakan keterlibatan para

manajer dalam suatu organisasi dalam

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan

adanya partisipasi tersebut akan

mendorong para manajer untuk

bertanggung jawab terhadap masing-

masing tugas yang diembannya sehingga para manajer akan meningkatkan kinerja

agar mereka dapat mencapai sasaran

atau target yang telah ditetapkan dalam

anggaran. Hal ini mengindikasikan

adanya hubungan yang positif antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan

Kinerja Manajerial. Jadi keterlibatan

manajer dalam penyusunan anggaran

dapat berpengaruh positif dengan meningkatnya Kinerja Manajerial.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

mempunyai peran yang cukup besar dan

mempunyai pengaruh yang kuat

terhadap Kinerja Manajerial. Berdasarkan data yang diperoleh, skor

jawaban responden pada Partisipasi

Penyusunan Anggaran paling tinggi

dalam hal pengaruh responden

tercermin dalam anggaran final/akhir.

Hal tersebut mengindikasikan adanya

partisipasi aktif yang dikarenakan organisasi pemerintah dalam hal ini OPD

Kabupaten Pinrang sungguh-sungguh

dalam menerapkan partisipasi. Manajer

tingkat bawah menyatakan mengambil andil dalam persetujuan terhadap setiap

keputusan yang ditetapkan oleh

manajemen puncak karena perusahaan

memerlukan persetujuan mereka.

Berdasarkan teori diatas, tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana

meningkatkan kinerja manajerial sesuai

dengan visi dan misi organisasi, Seperti

yang diungkapkan oleh Kusuma, (Latham, et al, 2013:10) menemukan

bahwa teori goal-setting dalam

penetapan tujuan organisasi

berpengaruh pada kinerja pegawai

dalam organisasi publik dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk nyata dari

penerapan goal-setting ini adalah

anggaran. Sebuah anggaran tidak hanya

mengandung rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk

melakukan kegiatan, tetapi juga

mengandung sasaran yang spesifik yang

ingin dicapai organisasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, temuan utama dari

goal-setting theory adalah bahwa orang

yang diberi tujuan yang spesifik, sulit

tapi dapat dicapai, memiliki kinerja yang

lebih baik dibandingkan orang-orang yang menerima tujuan yang mudah dan

spesifik atau tidak ada tujuan sama

sekali. Pada saat yang sama, seseorang

juga harus memiliki kemampuan yang cukup, menerima tujuan yang ditetapkan

dan menerima umpan balik yang

berkaitan dengan kinerja.

2. Job Relevant Information

memperkuat pengaruh Partisipasi

Penyusunan Anggaran terhadap

Kinerja Manajerial.



217

Berdasarkan kriteria jenis variabel

moderating, Job relevant Information

dalam penelitian ini sebagai variabel

moderator. Job Relevant Information

terbukti memoderasi hubungan antara

Partisipasi Penyusunan Anggaran

dengan Kinerja Manajerial. Job Relevant

Information meningkatkan kinerja

melalui pemberian perkiraan yang lebih

akurat mengenai lingkungan sehingga

dapat dipilih rangkaian tindakan efektif

yang terbaik. informasi yang membantu

manajer untuk meningkatkan kinerjanya

dengan informasi lebih baik. Job relevant

information menjadi jenis informasi yang

sangat penting bagi manajer untuk

meningkatkan kinerjanya.

Banyaknya Job Relevant

Information yang diberikan kepada

manajemen membuat Job Relevant

Information mampu memoderasi

keterlibatan individu atau aparat

pemerintah terkait keikutsertakannya

dalam penyusunan anggaran yang akan

mampu mendorong pegawai atau aparat

pemerintah tersebut untuk dapat

bertanggung jawab terhadap tugas yang

di kerjakannya sehingga dapat

meningkatkan kinerjanya.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk

menguji secara empiris pengaruh


manajerial dengan komitmen organisasi

dan job relevant information sebagai

variabel moderating dapat diambil

kesimpulan bahwa:

1. Partisipasi anggaran berpengaruh


kinerjamanajerial pemerintah daerah

Kabupaten Pinrang.

2. Variabel Job Relevant Informationt

sebagai variabel moderating

mempengaruhi kuat hubungan


manajerial

5.2 Saran


telah diuraikan dalam pembahasan dan

keterbatasan yang ada dalam penelitian

ini, terdapat beberapa saran yang

diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan untuk peneliti selanjutnya

dan objek penelitian yaitu :

1. Bagimanajer tingkat atas atau Kepala

bidang/bagian untuk

mempertimbangkan masukan

anggaran dari manajer tingkat

menengah dan bawah, sehingga

diharapkan kinerja manajer dapat

meningkat terutama pada saat

musrembang kecamatan.

2. Bagi para manajer lebih

meningkatkan kemampuan negosiasi

mereka dalam melakukan kontrak

dengan pihak luar. Kegiatan tersebut

akan efektif dan efisien karena

kebutuhan pada tiap-tiap bagian

adalah manajer bagian masing-

masing.

3. Bagi para manajer diharapkan lebih

meningkatkan lagi koordinasi dengan

para manajer di bidang lain, sehingga

informasi yang berkaitan dengan

tugas mampu membantu manajer

dalam pengambilan keputusan saat


4. Bagi peneliti atau calon peneliti yang

lain agar menambah jumlah populasi

dan sampel, misalnya memperluas

penelitian tidak hanya di dinas

pemerintah kota namun juga

penelitian di dinas pemerintah

provinsi maupun dinas pemerintah

daerah pada daerah lain sehingga data

yang didapat lebih luas dan dapat

membandingkan antara dinas satu



218

dengan dinas yang lain dan

menambahkan indikator penelitian

dalam mengukur pengaruh partisipasi

penyusunan anggaran terhadap

kinerja manajerial. Dan untuk OPD

Kabupaten Pinrang diharapkan

memegang teguh kode etik

kepegawaian sebagai pekerja Negara

agar penyusunan anggaran mampu

lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arifah. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Jakarta. Salemba Empat.

Arfan Ikhsan Lubis . (2011). Akuntansi Keperilakuan Edisi 2.Jakarta. Salemba Empat

Arfan Ikhsan dan Muhammad Ishak. (2008).Akuntansi Keperilakuan.Jakarta. Salemba Empat.

BambangSardjito dan Osmad Muthaher (2007).“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating.”

Brownell, Peter. (1980). “Participation in Budgeting, Locus of Control, and Organizational Effectiveness”. Dissertation. Alfred P. Sloan School of Management. Cambridge.

Brownell, P., & Morris Mc Innes. (1986). “Budgetary Participation, Motivation, and Performance”. The Accounting Review, Vol.61, No.4, October 1986 page 587-600.

Brownell, P., & Mark Hirst. (1986). “Reliance on Accounting Information, Budgetary Participation, and Task

Uncertainty: Tests of A Three Way Interaction”. The Accounting Review, Vol.24, No.2, 1986.

Daft, Richard L. 2006. Manajemen Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.

Damodar N. Gujarati. 2003. Basic Econometrics. Jakarta: Erlangga.

Deddi Noerdiawan. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat

Eker, Melek. (2008). “The Impact Of Budget Participation on Managerial Performance Via Organizational Commitmen: A Study on The Top 500 Firm in Turkey”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64-4.

Eka Yudha Utama. (2013). “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Instansi Vertikal Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit).” Tesis. Universitas Diponegoro.

Febri Hendri. (2008). “Pengaruh Partisipasi Anggaran TerhadapSenjangan Anggaran Dengan KomitmenOrganisasi Sebagai Variabel Moderating(Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Di Yogyakarta).”Tesis. Universitas Islam Indonesia.

Gitosudarmo dan Sudita (1997) “Work and Notivation”. Jakarta

Hansen, Don R.dan Marryane M. Mowen. 2004. Akuntansi Manajemen, Edisi tujuh. Jakarta: Salemba Empat.

Harun. (2009). Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Jakarta. Salemba Empat

http://perilakuorganisasi.com/teori-harapan.html





219

http://perilakuorganisasi.com/teori-penetapan-tujuan.html

Indra Bastian.(2006).Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta.Erlangga.

Indra Bastian. (2009).Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta. BPFE

Kren, Leslie. (1992) “Budgetary Participation and Managerial Performance: The Impact of Information and Environmental Volatility” The Accounting Review Vol. 67 No. 3

Krisler Bornadi Ompusunggu dan Icuk Rangga Bawono. (2006). “Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Job Relevant Information (JRI) Terhadap Informasi Asimetris (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri di Kota Purwokerto Jawa Tengah).” Jurnal Simposium Nasional 9 Padang

Kunwaviyah Nurcahyani. (2010). “Pengaruh Partisipasi AnggaranTerhadap Kinerja ManajerialMelalui Komitmen Organisasi DanPersepsi Inovasi Sebagai VariabelIntervening.” Tesis.Universitas Diponegoro.

Kurnia, Ratnawati. 2010. “Pengaruh Budgetary Goal Characteristics terhadap Kinerja Managerial dengan Budaya Paternalistik dan Komitmen Organisasi sebagai Moderating Variabel.” Ultima Accounting, Vol. 2, No.2.

Kusnasriyanti Yusfaningrum dan Imam Ghozali. (2006). “Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Tujuan Anggaran Dan Job Relevant Information (JRI) Sebagai Variabel Intervening (Penelitian Terhadap Perusahaan Manufaktur Di Indonesia).”

Malayu S.P.Hasibuan. (2007). MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta. Bumiaksara

Milani, Ken. (1975). “The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study”. The Accounting Review. Vol. 50, No. 2 April 1975 page 274-284.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI

Mulyadi dan Jhoni. 2001. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: Aditya Media

Nanda Hapsari A.R. (2010). “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Dan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi Kontruksi I)”. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Nor, W. 2007. “Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja”. Simposium Nasional Akuntansi X, hal. 1-27

Purbayu Budi Santosa dan Ashari. 2005. Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS. Jakarta: ANDI

Rakib Husin, Made Sudarma, Rosidi. (2010). “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pimpinan dengan Desentralisasi, Budget Goal Commitment dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating.”

Ramadhani dan Nasution. 2009. “Pengaruh partisipasi anggaran terhadap prestasi manajer pusat pertanggungjawaban dengan motivasi sebagai variabel mediating”. Jurnal tidak dipublikasikan. Faculty of



220

Economic, University of Sumatra Utara.

Ridwan Mattola. (2011).“Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Pt Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Makasar)” Tesis. Universitas Hasanuddin.

Siagian P. Sondang. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : Rineka Cipta

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

________. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sumadiyah dan Susanta, Sri. 2004. “Job Relevant Information dan Ketidakpastian Lingkungan dalam Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial.” Simposium Nasional Akuntansi VII Bali.

Syamsul. (2016). Determinan Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tesis Universitas Negri Makassar, Makassar.

T. Hani Handoko. 1996. Manajemen Perencanaan dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: PT BPFE

Winardi. (2000). Asas-asas Manajemen. Bandung: Mandar Maju.

Wirawan. (2009). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.

Wiyono,Gendro. 2011. Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0. Edisi Pertama. Yogyakarta: YKPN.

Yogi Adrianto. (2008). “Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan AnggaranTerhadap Kinerja

Manajerial Dengan KepuasanKerja, Job Relevant Information Dan KepuasanKerja Sebagai Variabel Moderating(Studi Empiris Pada Rumah Sakit Swasta Di Wilayah Kota Semarang).” Tesis. Universitas Diponegoro.

Yulia. (2013). “Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Job Relevant Information (JRI) Dan Volatilitas Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Manufaktur”

dampak kinerja keuangan terhadap return saham …

Documents