dampak regulasi akuntansi keuangan terhadap perusahaan
DESCRIPTION
dampak regulasi akuntansi keuangan terhadap perusahaanTRANSCRIPT
Manfaat Regulasi Terhadap Perusahaan
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Teori Akuntansi yang Dibimbing Oleh Bapak Prof. Dr. Bambang Subroto, SE., MM., Ak.
Disusun Oleh:
Aryo Sumarsono (125020302111003)
Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas BrawijayaMalang
2015
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Dalam penulisan makalah ini pertama- tama saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang
telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya serta nikmat dan petunjuk sehingga saya dapat
menyelesaikan penulisan makalah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya juga tidak
lupa mengucapka terimakasih yang sebanyak- banyak nya atas saran, bimbingan, petunjuk dan
motivasi serta dukungan yang tidak ada habis- habisnya yang telah diberikan kepada saya dalam
melakukan penulisan makalah ini.
Ucapan terimakasih ini saya tujukan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Subroto, SE, MM, Ak. Sebagai dosen pengampu mata kuliah
Teori Akuntansi yang telah memberi motivasi kepada saya, bimbingan dikelas serta ilmu
yang sangat bermanfaat selama satu semester ini.
2. Orang tua saya yang selalu mendoakan saya, memberi nasihat yang tidak pernah ada
hentinya serta semangat yang tidak ada habisnya untuk saya dalam menempuh perkuliah
di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sehingga saya
dapat menempuh kuliah sejauh ini.
3. Teman- teman mata kuliah Teori Akuntansi di kelas CC yang selalu membantu dan selalu
memberi motivasi serta semangat dalam melakukan pembelajaran di keas maupun diluar
kelas dalam mata kuliah Teri Akuntansi ini.
Setiap manusia tidak ada yang sempurna begitu pula dengan saya terhadap penulisan
makalah ini. Banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini dan tidak semua penjelasan bisa
saya bahas disini karya terbatasnya kemampuan yang saya miliki. Akan tetapi saya akan terus
i
berusaha dalam memperbaiki kesalahan- kesalahan saya dimasa depan, maka dari itu
saya bersedia menerima kritik dan saran atas penulisan makalah ini untuk memperbaiki
penulisan- penulisan saya dimasa yang akan datang. Semoga dengan adanya penulisan makalah
ini saya dapat lebih baik lagi dalam belajar dan selalu memperbaiki penulisan- penulisan saya
berikut nya dimasa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Malang, Juni 2015
Penulis
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………………………………………………….
Daftar Isi…………………………………………………………………………………………..
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………
1.1. Latar Belakang………………………………………………………………………..
1.2. Rumusan Masalah…………………………………………………………………….
1.3. Tujuan…………………………………………………………………………………
BAB II PEMBAHASAN………………………………………………………………………….
2.1. Public Interest Theory (Teori Kepentingan Publik)………………………………….
2.2. Capture Theory……………………………………………………………………….
2.3. Private Interest Theory……………………………………………………………….
BAB III KESIMPULAN………………………………………………………………………….
3.1 Simpulan……………………………………………………………………………...
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………….
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Banyak masalah yang muncul dan banyak anggapan mengenai hadirnya regulasi terutama
di Negara Indonesia. Regulasi itu sendiri memiliki banyak pro dan kontra terhadap pelaksanaan
nya. Banyak terdapat argument- argument yang kontra terhadap regulasi itu sendiri. Para ahli
banyak yang berpendapat bahwa regulasi dapat merugikan perusahaan dalm penerapannya
misalkan adanya perspektif “free market” yaitu perspekif yang diberikan oleh anti regulasi.
Perspektif ini membantah adanya private economic incentive bagi organisasi untuk menghasilkan
informasi akuntansi secara sukarela, dan dengan adanya peran regulasi dapat menyebabkan
ketidakefisienan biaya. Dalam mendukung tuntutan terhadap free market ini terdapat argument-
argument yang diberikan oleh beberapa ahli seperti Jensen and Meckling (1976), Watts and
Zimmerman (1978), Smith ang Warner (1979), dan Smithand Watts (1982) yaitu setiap
ketiadaan regulasi ada private economic incentive bagi organisasi untuk menyediakan informasi
yang credible tentang operasi dan performa organisasi untuk menjelaskan kepada pihak luar
organisasi, sebaliknya biaya operasi organisasi akan meningkat. Inti dari pandangan ini adalah
dalam ketiadaan informasi tentang operasi organisasi, kelompok lain, termasuk pemilik
perusahaan (shareholders) yang tidak terlibat dalam manajemen organisasi, akan menduga
bahwa para manajer telah menjalankan bisnis adalah lebih untuk kepentingan mereka sendiri
daripada untuk memaksimalkan nilai organisasi.
Teori Regulasi, pada dasarnya membuka persamaan ekonomi dengan memasukkan
proses politik dan dilema etis dalam masyarakat. Hal ini sangat jelas bahwa persoalan ekonomi
1
bukanlah sebuah transaksi untung rugi, efektifitas dan efisiensi belaka, tetapi menyangkut
dimensi keadilan, konfigurasi pembagian kekuasaan dsb. Untuk itu, tidak ada satu solusi terbaik
seperti versi neo-klasik, yang mengaggap pasar sebagai satu-satunya solusi yang paling baik dari
segala masalah ekonomi (one best way solution). Dalam teori regulasi itu sendiri berfungsi untuk
kepentingan bersama antara perusahaan dengan public. Dalam rerangka teoritis, regulasi
ditujukan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomik. Dengan adanya
regulasi, sharusnya perusahaan merasa diuntungkan karena dengan perusahaan menerapkan
regulasi akan banyak investor akan masuk ke dalam perusahaan dengan syarat laporan keuangan
perusahaan tersebut baik dan isu- isu di dlam perusahaan pun baik.
Dalam hal ini mengenai banyaknya pro dan kontra terhadap adanya regulasi maka hal
inipun akan memiliki dampak terhadap perusahaan dalam menarik investornya. Sebenarnya
regulasi diciptakan untuk kepentingan secara luas dan untuk kepentingan ekonomi supaya
terdapat pemerataan bagi setiap khalayak umum. Hal itu menandakan jika regulasi diterapkan
maka keadaan ekonomi dapat semakin membaik karena jika satu perusahaan saja dapat
memberikan dampak baik bagi khalayak umum apalagi dengan sekuruh perusahaan menerapkan
regulasi.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin merumuskan dan memfokuskan
masalah yang dapat ditarik, yaitu:
1. Teori apa saja yang melandasi regulasi?
2. Apa yang dimaksud dengan regulasi?
3. Apa manfaat adanya regulasi?
4. Apa saja dampak yang muncul dari regulasi?
2
1.3 Tujuan
Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat di atas maka penulis memilki
tujuan dalam pembuatan makalah ini, yaitu:
1. Ingin mengetahui teori apa saja yang melandasi regulasi
2. Ingin mengetahui dan memahami lebih dalam tentang teori regulasi
3. Ingin memberi wawasan bagi pembaca untuk lebih paham tentang manfaat regulasi
4. Ingin mengetahui apa saja dampak yang timbul dengan adanya regulasi
3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Public Interest Theory (Teori Kepentingan Publik)
Teori ini menunjukkan regulasi yang merupakan hasil dari tuntutan publik untuk koreksi
kegagalan pasar. Dalam teori ini, kewenangan pusat, termasuk juga badan pengawas regulator,
diasumsikan memiliki kepentingan terbaik dihati masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang
terbaik digunakan untuk mengatur sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial.
Akibatnya, peraturan dianggap sebagai trade off antara biaya regulasi dan manfaat sosial dalam
bentuk operasi improved pasar. Sementara pandangan ini merupakan yang ideal tentang
bagaimana peraturan harus dilakukan, namun ada masalah dalam
pelaksanaannya. perspektif sederhana tentang mengapa peraturan diperkenalkan (sebagai contoh,
Stigler, 1971; Posner, 1974; Peltzman, 1976). Posner(1974) pertanyaan-pertanyaan 'asumsi-
asumsi bahwa pasar-pasar ekonomi sangat rapuhdan cenderung untuk beroperasi secara tidak
efisien (atau tidak sama) jika dibiarkantanpa ada yang mengelola, peraturan pemerintah yang lain
adalah hampir tanpa biaya.Posner juga mengkritik argumentasi-argumentasi bahwa perundang-
undangan pada umumnya digunakan untuk 'public good‟ tetapi hanya kegagalan -kegagalan
untuk mencapai tujuan-tujuannya karena kecerobohan pemerintah, salah manajemen, atau
ketiadaan dana. Ketika ia menyatakan (p377):
Banyak bukti hasil-hasil yang tidak diinginkan secara social dari peraturan sering diinginkan
oleh kelompok-kelompok yang berpengaruh di dalam pembuatan perundang- undangan yang
menyiapkan rencana yang kurang baik terkadang pengatur undang -undang mengungkapkan
4
tujuan yang tak diragukan mengubah pengoperasian pasar- pasar di dalam arah yang tak dapat
dijelaskan di kepentingan publik grounds.
Pihak-pihak yang menginginkan regulasi akan mengunakan teori kepentingan publik
(The Public Interest Theory) untuk menyukseskan keinginannya karena pada dasarnya, baik
kegagalan pasar maupun kebutuhan untuk mencapai tujuan sosial memaksa adanya regulasi
akuntansi (Scott, 2000).
Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul
sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi
yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh
1. keengganan perusahaan mengungkapkan informasi
2. adanya penyelewengan informasi
3. penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya
Dalam teori ini, sentral otoritas juga disebut regulator dan diasumsikan bahwa
masyarakat memiliki kepentingan terbesar pada informasi akuntansi. Regulator berusaha untuk
melakukan pengaturan dengan sebaik mungkin karena akan memaksimalkan kesejahteraan
sosial. Dalam penerapannya teori kepentingan publik ternyata memiliki masalah sehingga teori
ini dikatakan memiliki masalah implementasi karena sulit menentukan berapa jumlah regulasi
yang sesuai. Penentuan jumlah regulasi merupakan sesuatu yang sulit dilakukan untuk komoditas
seperti informasi. Masalah yang lebih sulit terletak pada motivasi dari regulator itu sendiri. Harus
disadari bahwa sangat sulit untuk memonitor operasi regulator dan kekuatan publik untuk
memaksa regulator beroperasi demi kepentingan publik adalah lemah. Kelemahan tersebut juga
akan menimbulkan kemungkinan bahwa badan ini akan beroperasi untuk kepentingan pribadi
dan tidak untuk kepentingan umum.
5
Aplikasi Public Interest Theory
Di dalam public interest theory, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi sebagai
responterhadap kegagalan pasar dan public interest. Argument dasarnya adalah mekanisme
pasar telahgagal dan pemerintah perlu bertindak untuk mengatasinya. Contoh aplikasi di dunia
nyata adalahkasus Enron dimana pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan
Sarbanas-Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 agar meminimalisir terulangnya kasus semacam
Enron.
Selain itu, pemerintah Australia juga melindungi kepentingan pubik dengan
mendirikanAccounting Standard Review Board (ASRB) pada tahun 1984. ASRB mengintervensi
dalam standar-standar akuntansi karena sudah terlalu banyak perusahaan yang jatuh karena
pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan laporan keuangan padahal auditor sudah menyatakan
Opini atasper usahaan tersebut “benar dan wajar”. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih
baik lagi untuk mengubah hal ini.
Setelah adanya campur tangan pemerintah, investor sebagai public interest,
dilindungidengan adanya standar-standar yang harus di penuhi perusahaan dalam membuat
laporankeuangan. Malah dengan adanya pilihan laporan keuangan untuk diaudit, tidak hanya
investorsaja yang diuntungkan tetapi juga para internal perusahaan. Mereka dapat meminimalkan
risikoinformasi mengenai perusahaannya sehingga bank mau meminjamkan hutang dengan
bunga yanglebih rendah dan dengan syarat-syarat yang lebih mudah.
6
2.2 Capture Theory
Meskipun pada faktanya peraturan dibuat untuk menjaga kepentingan umum pengguna,
tujuan ini tidak bisa dicapai karena dalam proses pembuatannya, pembuat peraturan
mendominasi peraturan tersebut karena dibuat dari beberapa sudut pandang entitas yang paling
banyak mempengaruhi legistif. Capture teori memiliki beberapa asumsi yaitu:
1. semua anggota masyarakat berfikir secara rasional. Orang- orang akan mempengaruhi
regulasi yang akan meningkatkan kekayaan mereka atau mereka akan mempengaruhi
untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak efektif untuk menurunkan kekayaan
mereka.
2. Pemerintah tidak independen dalam menetapkan regulasi
Dalam hal ini capture teori bisa saja terjadi dengan kemungkinan seperti ini jika terdapat badan
yang:
1. Mengendalikan regulator
2. Berhasil mengkoordinasikan kegiatan regulator dengan kegiatannya, sehingga
kepentingan terpenuhi
3. Dilindungi atau ketidakberhasilannya diterima regulator
4. Dapat memenuhi kepentingan regulator
Aplikasi dari Capture Theory
Walker memberikan pendapatnya bahwa meskipun tujuan kepentingan public
merupakansalah satu alasan diperkenalkannya ASRB namun dia percaya bahwa capture theory
juga berperanpenting dalam proses pembuatan peraturan oleh ASRB. Ia menyimpulkan bahwa
para profesiakuntan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh ASRB. Hal ini terlihat karena
ASRBmengadakan merger dengan AARF (Australian Accounting Research Foundation) dan
7
setelah merger ini, 22 dari 23 standar yang dikeluarkan oleh ASRB datang dari profesi akuntan.
Padahal,ASRB bebas menerima masukan standar dari sumber manapun. Menurut Walker, ASRB
gagaldalam mendirikan fungsinya sebagai pembuat standar laporan keuangan yang netral dan
tidakbias.
Pada dasarnya, walker berargumen bahwa profesi akuntansi perlu turut serta
dalampembuatan standar akuntansi dimana seharusnya standar yang ditetapkan tersebut juga
memilikikekuatan hukum yang didukung oleh undang- undang. Berdasarkan cara pandang
Capture Theory,bahwa regulasi mengintervensi standar akuntansi sudah didesain dalam rangka
melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi lagi kasus kolapsnya perusahaan dan
terdapatnya assymetricinformation.
2.3 Private Interest Theory
Private Interest Theory ini disampaikan oleh george stigler pada Tahun 1971 yang
mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan
politik dari kelompok berkepentingan. kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi
sang Permintaan/demand dan legislatif sebagai supply. Dalam hal ini private interest theory bisa
dikatakan seperti:
1. Ketentuan yang melindungi kepentingan badan tertentu (perusahaan)
2. Adanya regulasi di pasar modal dari supply and demand. Dan ada satu kelompok yang
berhasil. Kelompok berkepentingan (perusahaan) sebagai sisi permintan (demand) dan
legislatif berada di posisi sebagai supply.
Teori ini disampaikan oleh George Stigler tahun 1971 yang mengatakan bahwa aktifitas
seputar aturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok
berkepentingan. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan- aturan atau ketentuan-
8
ketentuan dalam akuntansi. Dalam hal ini pemerintah dibutuhkan dalam peranan- peranannya
untuk mengatur ketentuan- ketentuan tersebut apa yang harus dilakukan perusahaan untuk
menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya mendapatkan informasi yang sama
dan seimbang. Teori ini muncul karena kegagalan atau ketidakberesan dari teori keagenan.
Aplikasi dari Private Interest Theory
Teori private interest memberikan pendekatan lain dalam memahami perilaku suatu
pihakdengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Rahman berusaha
untukmenerapkan teori kepentingan pribadi dari Stigler, Posner dan Peltzman ke pembentukan
ASRB tersebut. Kesimpulan dari Rahman adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dalam
penelitianWalker. Dia menegaskan bahwa peninjauan secara sistematis terhadap organisasi dan
fungsiDewan menunjukkan bahwa Dewan tergantung pada dan rentan terhadap pengaruh
daribeberapa kelompok kepentingan.
Rahman menemukan bahwa Dewan juga tergantung pada National Companies and
ecuritiesCommission (NCSC) untuk penegakan standar. Ada atau tidak adanya standar yang
menghambatadministrasi dari efisiensi hukum perusahaan dengan demikian bertanggung jawab
untukmenerima perhatian dari NCSC (sekarang Australian Securities and Investments
Commission atau ASIC ). Selanjutnya, Rahman berpendapat bahwa Walker gagal untuk
menyebutkan kehadiransejumlah eksekutif perusahaan di ewan ASRB, padahal manajer
perusahaan dan direksi yangdibutuhkan untuk memenuhi standar akuntansi wajib hadir
pada pengenalan.
Dari perspektif ini, profesi akuntansi tidak 'mengcapture' proses penetapan standar di
Australia. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa kelompok produsen, yang terorganisasi dengan
baik dan mampu memegang pengaruh politik yang signifikan dibandingkan dengan baik profesi
9
akuntan atau 'pengguna' kelompok yang lebih besar tapi lebih menyebar, menjadi ekstensif
terlibat dalam, dan akhirnya dikontrol, perdebatan tentang proses regulasi penetapan
standardilaukan di tahun 1980-an ASRB tersebut.
2.4 Regulasi
Alasan ekonomi utama pemerintah melakukan intervensi adalah terjadinya kegagalan
pasar.Dalam rerangka teoritis, regulasi ditujukan untuk melindungi konsumen dengan
memperbaiki kinerja ekonomik dibandingkan tanpa regulasi. Kegagalan pasar akan terjadi
apabila:
1. Tidak ada persaingan.
2. Hambatan untuk masuk ke industri/pasar.
3. Ketidaksempurnaan gap informasi (antara pembeli dan penjual).
4. Kepentingan konsumen yang diinterpretasikan pada regulasi.
5. Terdapat agen.
6. Pemerintah tidak independen dalam mengembangkan regulasi
Dalam hal regulasi ini banyak faktor yang dapat dipengaruhi, yang paling utama dibahas
penulis adalah tentang regulasi akuntansi. Dalam adanya regulasi akuntansi, hal itu pasti akan
mempengaruhi perusahaan dalam mengolah laporan keuangan untuk dikeluarkan atau membuat
laporan keuangan untuk publik. Tujuan dari regulasi akuntansi itu sendiri adalah supaya
perusahaan mau melaporkan laporan keuangannya bukan hanya untuk internal tp juga untuk
eksternal. Pihak eksternal disini adalah para stakeholder. Banyak perspektif mengenai teori
regulasi ini, seperti yang sudah dijelaskan di bagian latar belakang terdapat “free market”
perspektif yang intinya adalah free market perspektif adalah suatu perspektif yang mengarah ke
anti regulasi itu sendiri. Jika disini terdapat anti regulasi pasti juga ada yang namanya pro
10
regulasi. Dalam hal pro regulasi pun memiliki perspektif yang biasa disebut dengan “pro
regulation” perpektif. Pro regulasi terkait dengan informasi akuntansi bisa dijabarkan dengan
Informasi akuntansi adalah barang publik – sekali tersedia, masyarakat dapat menggunakannya
tanpa membayar dan menyerahkannya kepada yang lain. Pihak yang menggunakan barang atau
jasa tanpa mengadakan biaya produksi yang terasosiasi diartikan sebagai free-riders. Dengan
adanya free-riders ini, permintaan yang sebenarnya menjadi understated karena masyarakat tahu
bahwa mereka bisa mendapatkan barang atau jasa tanpa membayar. Sedikit masyarakat akan
memberikan insentif untuk membayar atas barang dan jasa itu, sekalipun mereka tahu bahwa
mereka mungkin sajabisa menjadi free-riders. Dilema yang ada adalah untuk menyediakan
kurangnya insentif untuk produsen atas barang dan jasa khusus dimana akan terkait dengan
informasi yang underproduction.
Dalam hal ini Cooper and Keim (1983,p. 190) menyatakan: Kegagalan pasar terjadi
dalam kasus barang publik karena, ketika individu yang lain (tanpa membayar) dapat menerima
barang, sistem harga tidak dapat berfungsi. Barang publik kekurangan atribut exclusion,
misalnya sistem harga tidak dapat berfungsidengan tepat jika tidak mungkin mengeluarkan
nonpurchasers (mereka yang tidak akan membayar untuk harga yang diminta) dari
pengkonsumsian barang.
Untuk meredakan underproduction ini, regulasi berargumen bahwa penting
untuk mengurangi dampak dari kegagalan pasar. Demski and Feltham (1976, p. 209)menyatakan
: Tidak seperti pretzel dan automobile, (informasi) tidak mengganggu atau bahkan mengubah
konsumsi pribadi oleh satu individu. . Karakteristik ini mungkin menyebabkankegagalan pasar.
Khususnya, jika mereka yang tidak membayar untuk informasi tidak dapat dikeluarkan dari
penggunaan itu dan jika informasi itu berharga untuk para free-riders, kemudian informasi
11
menjadi barang publik. Hal ini adalah, dalam ruang lingkup seperti ini, produksi informasi oleh
individu ataupun perusahaan akan tidak menghabiskan biaya untuk membuat informasi tersebut
berharga bagi semuanya. Lebihbanyak pendekatan kolektif untuk produksi mungkin dapat
diinginkan. Tetapi, seperti yang sering kita harapkan, ada beberapa argumen kontra
untuk perspektif mengenai pengaturan suplai barang bebas. Beberapa ekonom berargumen
bahwa barang bebas sering over produksi sebagai hasil dari regulasi. Argumen yang muncul
adalah segmen publik tersebut (pengguna barang atau jasa), yang mengetahui bahwa mereka
tidak harus membayar untuk barang bebas, akan overstate kebutuhan mereka untuk barang atau
jasa. Argumen ini mungkin bisa diaplikasikan untuk analis investasi. Mereka secara tipikal akan
menjadi pengguna utama informasi akuntansi. Jika mereka melobi untuk regulasi tambahan yang
membutuhkan pengungkapan lebih jauh mereka akan cenderung untuk menerima jumlah yang
tidak proporsional untuk manfaat relatif terhadap biaya atas produksi informasi. Tetapi, jika kita
tidak mengatur, kemudian dalam keberadaan free-riders kita dapat membuktikan underproduksi
informasi akuntansi. Jelasnya, bukan hal yang mudah untuk menyeimbangkan dan kita dapat
mulai memahami posisi yang sulit atas legislator.
Para regulator sering menggunakan argument “level playing - field” untuk membenarkan
meletakkan aturan di tempatnya. Dari perspektif akuntansi keuangan,setiap orang seharusnya
(berdasarkan kewajaran) memiliki akses atas informasi yangsama. Hal ini adalah dasar hukum
yang menghalangi insider trading, dimana berdasarkan penerimaan pandangan bahwa tidak akan,
atau mungkin seharusnya tidak, transfer kesejahteraan antara pihak yang memiliki akses
informasi dengan mereka yang tidak memilikinya. Meletakkan regulasi pengungkapan lebih
besar di tempatnya akanmenambah kepercayaan diri pemegang saham eksternal yang bermain
pada “level playing field”. Jika komunitas memiliki kepercayaan diri pada pasar modal,
12
kemudian hal ini sering dianggap dalam “the public interest”. Tetapi, kita akan selalu
ditinggalkan dengan isu apakah level informasi yang tepat secara sosial.
Adam Smith menjadi terkenal atas “invisible hand” nya dimana berarti distribusi modal
dalam masyarakat: “Pendapatan tahunan selalu sama dengan produksi keseluruhan atas industry
tersebut seperti setiap individu berusaha untuk memperkerjakan modalnya. Setiap individu
penting untuk mengusahakan modal sebesaryang ia bisa, ia memaksudkan hanya pada
industrinya saja, keuntungan sendirinya saja yang diatur oleh “invisible hand”. Tanpa campur
tangan peraturan perundangan ada pandangan dimana “invisiblehand” berperan sebagai hasil dari
pendanaan individu atas kepentingannya sendiri, menemukan cara mereka untuk
penggunaan yang paling produktif. Beberapa penulis secara nyata melanjutkan pada langkah
berikutnya dengan berargumen bahwa meninggalkan aktivitas untuk dikontrol oleh mekanisme
pasar akan melindungi peserta pasar. Beberapa pandangan seperti ini akan mengabaikan
kegagalan pasar dan distribusi kekuatan yang tidak sama rata. Masalah yang lebih khusus
mungkin akan muncul ketika situasi monopolistic tumbuh dimana harga untuk barang yang
dibutuhkan mungkin dikendalikan oleh supplier. Smith secara khusus menyoroti dimana
kekuatanmonopolistic dibuat sebagai hasil dari intervensi pemerintah. Dalam kasus ini, ia
percayabahwa mungkin akan menjadi lebih baik untuk meninggalkan pasar sendirian.
Akan tetapi, Smith tidak mengadvokasi tidak ada intervensi peraturan perundangan. Ia
peduli pada masalah yang mungkin akan muncul dalam pasar bebas yang tidak adaregulasinya,
dan sementara hal ini jarang disebutkan oleh advokat pasar bebas, Smithsecara nyata menulis
pentingnya pemerintah untuk terlibat dalam kepentingan publik untuk melindungi hal-hal yang
rawan.
13
Keterbatasan teori regulasi ini adalah mereka tidak saling eksklusif. Peristiwa yang
dijelaskanoleh satu teori, dapat dijelaskan sama baiknya dengan teori lain. Tidak jelas bahwa
penjelasantunggal dapat dipertahankan. Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan Undang-
UndangSarbanes-Oxley dapat dikatakan bahwa pemerintah AS terpaksa mengambil tindakan
setelahruntuhnya Enron, untuk menunjukkan bahwa Pemerintah tanggap dan serius
mengenaikecukupan tata kelola perusahaan, pengawasan pelaporan keuangan dan audit.
Dengandemikian, teori interest private mungkin berlaku juga untuk menjelaskan kejadian yang
diamati
14
BAB III
KESIMPULAN
3.1 Simpulan
Dari hasil pembahasan mengenai teori regulasi maka dapat disimpulkan bahwa teori
regulasi mengalami pro dan kontra terhadap penerapan nya. Akan tetapi, regulasi sebenarnya di
bentuk karena untuk memperbaiki kesalahan- kesalahan dimasa lalu yang terjadi pada
perusahaan di Amerika yang mengalami krisis ekonomi dikarena para investor tidak dapat
mengetahui informasi- informasi yang ada di dalam perusahaan sehingga perencanaan keuangan
dan pemerataan ekonomi menjadai tidak stabil dengan tidak adanya regulasi.
Maka dari itu, regulasi sebearnya memilki manfaat yang baik bagi perusahaan,
stakeholder dan baik bagi pemertaan ekonomi disuatu Negara karena dengan adanya regulasi
public bisa merasakan pemerataan ekonomi yang dihasilkan dari regulasi tersebut.
15
Daftar Pustaka
Deegan,C. & Unerman, J. (2006). Financial Accounting Theory.- European edition McGraw-HillEducation (UK) Limitted (DU)
Scott, W.R (2012) Financial Accounting Theory. Pearson Prentice Hall. Toronto, Canada (S)
Mitnick, B. M. 1980. The Political Economy of Regulation: Creating, Designing and Removing Regulatory Forms. New York, USA: Columbia University Press.
Posner, R. A. 1974. Theories of economic regulation. The Bell Journal of Economics 5 (2): 335-358.
Rahman, S. F. 1998. International accounting regulation by the United Nations: A power perspective. Accounting, Auditing and Accountability Journal 11 (5): 593623.
Walker, R. G. 1987. Australia's ASRB: A case study of political activity and regulatory 'capture'. Accounting and Business Research 17 (67): 269-286.
Cooper n keim (1983)
16