BUPATI PAMEKASANPROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASANNOMOR 50 TAHUN 2OL6

TENTANGxErruDnKAf,, SUSUITAI$ ORGAflTSASL TUGAS DArS F[ttrGSr,

STRTA TATA XDR.'A DIIVAS XESTIIATAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentrran Pasal 3Perahrran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangKedudtrkan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, sertaTata Kerja Dinas Kesehatan;

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingftungan Propinsi Jawa Timur (Irmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, TambahanIembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91,sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 1965 (Iembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 273O1;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun z0tl tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlLNomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 523ab

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentangPemerintahan Daerah (kmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tarnbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5584 sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentangPemerintahan Daerah (I.embaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmba-ranNegara Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Iembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (I,embaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);Perahrran Presiden Nomor 87 Tahun 2Al4 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2Al1 tentang Pembenhrkan PeraturanPerundang-undangan;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016tentang Pedoman Tenis Pengorganisasian DinasKesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 15O2);Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah I(abupatenPamekasan Tahun 2OL6 Nomor 1O);

MEMIJTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEIITANG KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER"'ADINAS KESEHATAN.

BAB II( TEIYTUAil T'UUU

Pasal 1

Dalam Perattrran Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah l(abupaten

Pamekasan.3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah l(abupaten

Pamekasan.5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupa.ten Pamekasan

dengan Tipe A.6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Pamekasan atau Pejabat Pimpinan TinggrPratama Dinas Kesehatan l(abupaten Pamekasan.

7. Ulart Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksanateknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknisoperasional dan/atau kegiatan teknis penunjangtertentu.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukanmenunjukkan trrgas, tanggung jawab, wewenanghak seorang Pegawai Negeri Srpll dalam suatu satrranorganisasi yang dalam pelaksanaan tugasnyadidasarkan pada keahlian dan/atau keterampilantertentu serta bersifat mandiri.

5.

6.

7.

8.

9.

yangdan

2

BAB UrEDT'DI'KAIT DAIT SUST'IIAil ORGATISASI

Bagian KesahrKeduduLan

Pasal 2

{U Dinas merupakan unsur pelaksana urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerahI(abupaten di bidang Kesehatan.

(21 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dipimpinoleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.

Bagiar KeduaSusunan Organisasi

Pasal 3

(U Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;3. Sub Bagan Keuangan dan Aset;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyaraka!3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja

dan Olah Raga;d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit,

membawahi:L. Seksi Surveilans dan Imunisasi;2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular;3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiw4e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:L. Seksi Kefarmasian;2. Seksi Alat Kesehatan dtrn Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga;3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; danh. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Sekretariat dipimpin oleh seorcrng Sekretaris yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seor€rng KepataBidang yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagan dipimpin oleh seor€rngKepala Sub Bagian yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Sekretaris.

3

tS) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seor€rng KepalaSeksi yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Bidang,

Pasal 4

Bagan Stmktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakanbagian yao;ry tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAA IIITT'GAS DAil FI'NGSI

Bagian KesatuKepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a mempunyai trrgas membantu Bupati dalammelaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatandan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalamPasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:a. perumusan dan pelaksanaan kebiiakan bidang kesehatan

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan danperbekalan kesehatan rumah tangga, sumber dayakesehatan serta unit pelaksana teknis daeratr;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatanmasyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan danperbekalan kesehatan rumah tangga, sumber dayakesehatan serta unit pelaksana teknis daerah;

c. pelaksanaan administrasi Dinas; dand. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Baglan KcduaSekretartet

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b mempunyai tugas merencanakan, meliaksanakan,mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasillmrf.m, kepegawaian, penatalaksanaan hukum, infomasikesehatan, I)en1rusunan prognam, perlengfuapan dan aset,keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan,perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, danpelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Unhrk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

4

f. men5rusun bahan rekomendasi perizinan baglpenyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan rujukan;dan

g. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh KepalaBidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangtugasnya.

naragtaf 3Seksi Pclayanan Kesehntan fradisioaal

Pasal 26

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (U huruf e angka 3 mempunyaitugas:a. men5rusun bahan kebiliakan operasional bidang pelayanan

kesehatan tradisional;b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional bidang

pelayanan kesehatan tradisional;c. menyiapkan bahan koordinasi bidang pelayanan

kesehatan tradisional;d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi bidang

pelayanan kesehatan tradisional;e. men5rusun bahan dan melaksanakan pemantauan,

evaluasi, dan pelalroran bidang pelayanan kesehatantradisional;

f. men5rusun bahan rekomendasi perizinan baglpenyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan tradisional;dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangtugasnya.

Bagian KclimaBfdarg Sumber Ilaya Kesehataa

Pasal2T

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksuddalarn Pasal 3 ayat (U huruf f mempunyai tugasmelaksanakan penunusan dan pelaksanaan kebiiakanoperasional serta koordinasi bidang kefarmasian, alatkesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sertasumber daya manusia kesehatan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 27, Bridarrg Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakanfungsi:a. perumusan kebijakan operasional bidang kefarmasian,

alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga,serta sumber daya manusia kesehatan;

b. penyiapan pelaksanaan keQiakan operasional bidangkefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatanrumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;

c. pelaksanaan koordinasi bidang kefarrrasian, alatkesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga,serta sumber daya manusia kesehatan;

13

d. pelaksanaan bimbingag teknis dan supendsi bidangkefarmasian, alat kesehatan, dal perbekalan kesehatanrumah tangga, serta sumhr daya m€tnusia kesehatan;

e. pemantauan, evaluasi, dan bidang-ke{iarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatartmmah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

naragraf fSckgi Kefrrmasian

Pasal 29

Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat {1) huruf f angka I mempunyai tugas: , -

^. *ittynsun batral kebijakan operasional bidang pel,ayanan

kefarmasian, obat tradisional, dan kosmetika;b. menyiapkan pelaksanaan kebiiakan operasional bidang

pelayanan kefarmasian, obat tradisional, dan kosmetika;c. menyiapkan bahan koordinasi bidang pelayanan

kefarmasian, obat tradisional, dan kosmetika;d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi bidang

playanan kefarmasian, obat tradisional, dan kosmetika;e. menjrusun bahan dan melaksanakan pemaltauan,

evaliasi, dan pelaporan bidang pelayanan kefarmasian,obat tradisional, dan kosmetika;

f. men5rusnn bahan rekomendasi perizinan bagpenyelenggaraan pengelolaan kefarmasian dan usahakecil obat tradisional; dm

g. melaksanakan tugas lain yang yang dibe{k?n oleh Kepala

Bidang Sumber b"y" Kesehatan sesuai dengan bidangtugasnya.

naragraf 2Scbt Alat Kesehatan daa

Perbehtan Keschatan Runah TangaPasal 3O

seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (u huruff angka 2 memPunYai tugas:a. men]rusun bahan kebijakan operasional bidang tata

keloia, produksi, dan distribusi alat kesehatan danperkkalan kesehatan rumah tangga;

b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional bidangtata-kelola, pioduksi, dan distribusi alat kesehatan danperbekalan kesehatan rrmatr tangga;

c. menyiapkan bahan koordinasi bidang t,it'- kelola,proa.**i, dan distribusi alat kesehatan dan perbekalartkesehatan rumah tangga;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi bidangtata kelola, produksi, dan distribusi alat kesehatan danperbekalan kesehatan nrmah tangga;

l4

e. men5rusun bahan dan melaksanakan trremantauan,evaluasi, dan pelaporan bidang tata kelola, produksi, dandistribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatanrumah tangga; dan

f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh KepalaBidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidangtugasnya.

naragraf 3Sehsi Sumber llaya tantsia Kesehataa

Pasal 31

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (U huruf f angka 3 mempunyaitugas:a. men1rusun fencana kebutuhan pendidikan dan pelafihan

sumber daya manusia kesehatan;b. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta

pembinaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhanprogram untuk meningkatkan kemampuan danketrampilan tenaga kesehatan, standarisasi tenagakesehatan, pendidikan berkelaqiutar, dan pengembanganjabatan fungsional;

c. menyiapkan bahan koordinasi registrasi tenagakesehatan;

d. menyiapkan bahan koordinasi penilaian dan penetapanangka lcredit jabatan fungsional rumpun kesehatan;

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan berbagai sektordan lembaga untuk kepentingan penelitian danpengembangan program kesehatan;

f. menSrusun bahan dan melaksanakan pemantauan,evaluasi, dan pelapran prograrn pemberdaya n danpengembangan srimber daya manusia kesehatan; dan

g. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidangtugasnya.

Bagian ltstrtiuhUnit Felatsana Teknis Dinas

Pasal 32

Pembentukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, sertaTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur denganPeraturan Bupati tersendiri.

Bagfaa KedelapaaIGtocPok Jahtan [tngrionel

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugasmelaksanakan sebagian hrgas Dinas berkaitan denganpelayanan fungsional sesuai bidang keahlian danketerampilan.

Pasal 34

tl) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dafi sejumlahtenaga dan jenjang pendidikan terbagr dalam beberapakelompok sesuai dengan bidang tugasnya-

(21 setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

15

(3)

t4)

Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkankebutuhan dan beban kerja.Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatursesuai sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

BAB IVTATA I(TN.'A

Pasal 35(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pirnpinan

unit organisasi di lingkungan Dinas dan KelompokJabatan Fungsional wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalamlingkungan masing-mashg, lingkungan PemerintahKabupaten maupun dengan instansi lain di luarPemerintah Kabupaten.

(21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasibawahann5ra dan mengambil langkah yang diperlukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.

t3) Setiap satuan organisasi krtanggung jawabatas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikanbimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

(41 Setiap pimpinan satuan organisasi w4iib mengikuti danmematuhi petunjuk serta krtanggung jawab kepadaatasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat padawakhrnya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuanorganisasi dari bawahannya w4iib diolah untukdigunakan sebagai bahan dalam pen5rusunan laporanlebih lanjut dan sebagai batran pembinaan kepadabawahannya.

(6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajibdisampaikan kepada satuan organisasi lain yang secarafungsional mempunyai hubungan kerja.

(71 Setiap satuan organisasi wajib mengadakanrapat secara berkala dalam rangka memberikanbimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB VI(ETEilTT'AIT PTRALIITAIT

Pasal 36

Pada saat Peraturari Bupati ini mulai berlaku, UnitPelaksana Teknis Dinas yang ada tetap melaksanakantugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannyaPeraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinasyang baru.

16

BAGANSTRTIKTI'R ORGAITISASII

DTITAS KESEIIATAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATIPAIvIEKASANNOMOR 50 TAHUN 2016TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATA KEzuADINAS KESEHATAN

I

'IIDAK MENUI.AR DANKESETIATANJIWA

BUPATI PAMEKASAN,

18