dana dekonsentrasi
TRANSCRIPT
DANA DEKONSENTRASI
DANA DEKONSENTRASI
Nilla Gustia 12975/2009
Oleh :Kelompok 9
KEUANGAN NEGARA dan KEUANGAN DAERAH
AKUNTANSI-FAKULTAS EKONOMI-UNIVERSITAS NEGERI PADANG-2012
Mutya Tri Febriani 98609/2009
Shofiahilmy R 13005/2009
Dian Irma Diani 13009/2009
Salman Alfarezi 13080/2009
Adriansyah 98614/2009
A. Dasar Hukum
1. Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
B.
Pengertia
n Dekonsentrasi merupakan salah satu cara dalam
penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Republik
Indonesia.
Dekonsentrasi merupakan salah satu cara dalam
penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Republik
Indonesia.
Sesuai dengan Pasal 1 butir 8
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah
Daerah,
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu.
C. Penyelenggara
an DekonsentrasiDiatur dalam Peraturan pemerintahan Nomor 39
Tahun 2001
Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan
kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah.
Pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentras
i, yaitu:
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan
umum;
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan
umum;Terpeliharanya
komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi
negara;
Terpeliharanya komunikasi sosial
kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi
negara;Terpeliharanya keserasian
pelaksanaan pembangunan
nasional;
Terpeliharanya keserasian
pelaksanaan pembangunan
nasional;Terpeliharanya keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Terpeliharanya keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
1. Pelimpahan Wewenang
Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur adalah
sebagai berikut:
Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur adalah
sebagai berikut:
a. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sosialisasi kebijaksanaan nasional di daerah.
b. Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
c. Fasilitas kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam wilayah kerjanya.
a. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sosialisasi kebijaksanaan nasional di daerah.
b. Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
c. Fasilitas kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam wilayah kerjanya.
d. Pelantikan bupati/walikota.e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara
pemerintah dengan daerah otonom di wilayahnya.f. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan.g. Pengondisian terselenggaranya pemerintahan
daerah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab baik yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Daerah maupun Badan Legislatif Daerah.
h. Penciptaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
i. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain.
d. Pelantikan bupati/walikota.e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara
pemerintah dengan daerah otonom di wilayahnya.f. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan.g. Pengondisian terselenggaranya pemerintahan
daerah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab baik yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Daerah maupun Badan Legislatif Daerah.
h. Penciptaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
i. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain.
j. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
k. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan keputusan DPRD serta keputusan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
l. Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
m. Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.
j. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
k. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan keputusan DPRD serta keputusan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
l. Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
m. Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.
2. Tata Cara Pelimpahan
a. Dalam hal presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada gubernur, dapat langsung menetapkannya melalui keputusan presiden.
b. Dalam rangka pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, menteri dan atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen memprakarsai dengan menentukan jenis kewenangan yang akan dilimpahkan.
c. Jenis kewenangan yang akan dilimpahkan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan instansi terkait dan gubernur dan atau perangkat pusat di daerah yang bersangkutan.
d. Pelimpahan wewenang ditetapkan dengan keputusan presiden.
a. Dalam hal presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada gubernur, dapat langsung menetapkannya melalui keputusan presiden.
b. Dalam rangka pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, menteri dan atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen memprakarsai dengan menentukan jenis kewenangan yang akan dilimpahkan.
c. Jenis kewenangan yang akan dilimpahkan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan instansi terkait dan gubernur dan atau perangkat pusat di daerah yang bersangkutan.
d. Pelimpahan wewenang ditetapkan dengan keputusan presiden.
3. Penyelenggaraan Kewenangan
Gubernur dalam menyelenggarakan wewenangyang dilimpahkan pemerintah berkewajiban:
Gubernur dalam menyelenggarakan wewenangyang dilimpahkan pemerintah berkewajiban:
a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan pejabat pusat di daerah serta antarkabupaten dan kota di wilayahnya sesuai bidang tugas yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan.
b. Melakukan fasilitasi terselenggaranya pedoman, norma, standar, arahan, penelitian, dan supervisi, serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan; dan
c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan kewenang pemerintahan di wilayahnya.
a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan pejabat pusat di daerah serta antarkabupaten dan kota di wilayahnya sesuai bidang tugas yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan.
b. Melakukan fasilitasi terselenggaranya pedoman, norma, standar, arahan, penelitian, dan supervisi, serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan; dan
c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan kewenang pemerintahan di wilayahnya.
Dalam menyelenggarakan kewenangan yang
dilimpahkan, gubernur
memerhatikan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan yang
dilimpahkan, gubernur
memerhatikan:
a. Standar, norma, dan kebijakan pemerintah;
a. Standar, norma, dan kebijakan pemerintah;
b. Keserasian kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan;
b. Keserasian kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan;
c. Standar pelayanan minimal.
c. Standar pelayanan minimal.
Kewajiban perangkat pusat di daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan adalah:
Kewajiban perangkat pusat di daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan adalah:
a. Melakukan koordinasi dengan gubernur dan instansi terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya;
b. Membina pegawai di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen dan gubernur berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.
a. Melakukan koordinasi dengan gubernur dan instansi terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya;
b. Membina pegawai di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen dan gubernur berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.
D. Pembiayaan
Dekonsentra
siBiaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan. Penentuan besaran biaya ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memerhatikan pertimbangan menteri teknis dan atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur dan atau perangkat pusat di daerah yang mendapat pelimpahan wewenang.
Tata cara penyaluran biaya penyelenggaran wewenang yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan. Penentuan besaran biaya ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memerhatikan pertimbangan menteri teknis dan atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur dan atau perangkat pusat di daerah yang mendapat pelimpahan wewenang.
Tata cara penyaluran biaya penyelenggaran wewenang yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
E. Pembinaan dan Pengawasan
Atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah,
dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh menteri/pimpinan
lembaga pemerintah nondepartemen
Atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah,
dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh menteri/pimpinan
lembaga pemerintah nondepartemen
1. Penarikan Kewenangan
Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dapat dilakukan oleh
pemerintah, sebagian maupun seluruhnya apabila:
Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dapat dilakukan oleh
pemerintah, sebagian maupun seluruhnya apabila:
a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah mengubah kebijakan, dan
a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah mengubah kebijakan, dan
b. Gubernur dan atau perangkat pusat di daerah mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.
b. Gubernur dan atau perangkat pusat di daerah mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.
Tata cara penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah :
Tata cara penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah :
a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen terlebih dahulu mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.
b. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib menginformasikan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah hasil evaluasi.
c. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat menarik sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.
a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen terlebih dahulu mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.
b. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib menginformasikan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah hasil evaluasi.
c. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat menarik sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.
d. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib memberitahukan alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar perubahan kebijakan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah secepat-cepatnya enam bulan atau selambat-lambatnya satu tahun sebelum dilakukan penarikan.
e. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib memerhatikan usul penarikan penyelenggaraan kewenangan dan wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sejak pengajuan tersebut.
f. Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah ditetapkan dengan keputusan presiden.
d. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib memberitahukan alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar perubahan kebijakan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah secepat-cepatnya enam bulan atau selambat-lambatnya satu tahun sebelum dilakukan penarikan.
e. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib memerhatikan usul penarikan penyelenggaraan kewenangan dan wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sejak pengajuan tersebut.
f. Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah ditetapkan dengan keputusan presiden.
g. Selama keputusan presiden belum ditetapkan, penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan tetap dilaksanakan oleh gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.
h. Jika dalam waktu enam bulan sejak usul penarikan belum ditetapkan keputusan presiden, gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dapat menghentikan sepihak terhadap penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.
g. Selama keputusan presiden belum ditetapkan, penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan tetap dilaksanakan oleh gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.
h. Jika dalam waktu enam bulan sejak usul penarikan belum ditetapkan keputusan presiden, gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dapat menghentikan sepihak terhadap penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.
2. Pertanggungjawab
anPertanggungjawaban penyelenggaran kewenangan yang
dilimpahkan, dilakukan oleh gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.
Pertanggungjawaban penyelenggaran kewenangan yang dilimpahkan, dilakukan oleh gubernur dan atau perangkat
pusat di daerah.
Pertanggungajawaban yang dilimpahkan meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan,
biaya penyelenggaraan, hasil dan dampak pelaksanaan kewenangan, yang dilihat dari ketepatan waktu, kesesuaian
dengan pedoman, norma, standar, dan arahan serta kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
Pertanggungajawaban yang dilimpahkan meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan,
biaya penyelenggaraan, hasil dan dampak pelaksanaan kewenangan, yang dilihat dari ketepatan waktu, kesesuaian
dengan pedoman, norma, standar, dan arahan serta kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan
oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan
oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
3. Ketentuan Lain-lain
Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah ditetapkan lebih lanjut dengan
peraturan perundang-undangan tersendiri. Peraturan perundang-undangan tersendiri adalah pengaturan yang dapat
ditetapkan dalam bentuk keputusan presiden dan atau keputusan menteri.
Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah ditetapkan lebih lanjut dengan
peraturan perundang-undangan tersendiri. Peraturan perundang-undangan tersendiri adalah pengaturan yang dapat
ditetapkan dalam bentuk keputusan presiden dan atau keputusan menteri.
F. Dana Dekonsentrasi
Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004
Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik,
antara lain koordinasi perncanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik,
antara lain koordinasi perncanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
1. Penganggaran dan Penyaluran Dana
Dekonsentrasi
Dana dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementrian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana
kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, dana dekonsentrasi
disalurkan melalui rekening kas umum negara.
Dana dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementrian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana
kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, dana dekonsentrasi
disalurkan melalui rekening kas umum negara.
2. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana
Dekonsentrasi
SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka dekonsentrasi secara
tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi kepada gubernur.
SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka dekonsentrasi secara
tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi kepada gubernur.
Selanjutnya gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.
3. Status Barang dalam Pelaksanaan
Dekonsentrasi
Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik negara. Barang milik negara yang diperoleh dari dana dekonsentrasi
dapat dihibahkan kepada daerah. Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah dikelola dan
dutatausahakan oleh daerah. Sedangkan, yang tidak dihibahkan wajib dikelola dan ditatausahakan oleh
kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.
Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik negara. Barang milik negara yang diperoleh dari dana dekonsentrasi
dapat dihibahkan kepada daerah. Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah dikelola dan
dutatausahakan oleh daerah. Sedangkan, yang tidak dihibahkan wajib dikelola dan ditatausahakan oleh
kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.
4. Pengawasan dan Pemeriksaan
Pengawasan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pengawasan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
G. Asas Umum Pelaksanaan
Dekonsentrasi
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 bertujuan untuk mengatur lebih lanjut
tentang pemisahan secara tegas antara pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan dalam dekonsentrasi oleh gubernur, yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah provinsi yang tidak dicatat dan dikelola dalam rangkan pelaksanaan
desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD.
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 bertujuan untuk mengatur lebih lanjut
tentang pemisahan secara tegas antara pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan dalam dekonsentrasi oleh gubernur, yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah provinsi yang tidak dicatat dan dikelola dalam rangkan pelaksanaan
desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD.
1. Penganggaran Pelaksanaan
Dekonsentrasi
Penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Proses penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan bersama perangkat pemerintah provisi yang terkait. Anggaran pelaksanaan dekonsetrasi
merupakan bagian dari anggaran departemen/lembaga pemerintah nondepartemen
yang bersangkutan.
Penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Proses penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan bersama perangkat pemerintah provisi yang terkait. Anggaran pelaksanaan dekonsetrasi
merupakan bagian dari anggaran departemen/lembaga pemerintah nondepartemen
yang bersangkutan.
2. Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Dekonsentrasi
Penyaluran dana pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi APBN.
Ketentuan yang mengatur mengenai penyaluran dana pelaksanaan dekonsentrasi diatur dalam keputusan
Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000.
Penyaluran dana pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi APBN.
Ketentuan yang mengatur mengenai penyaluran dana pelaksanaan dekonsentrasi diatur dalam keputusan
Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000.
Dana pelaksanaan dekonsentrasi disalurkan melalui KPKN berdasarkan DIP atau dokumen lain yang
disamakan.
Dana pelaksanaan dekonsentrasi disalurkan melalui KPKN berdasarkan DIP atau dokumen lain yang
disamakan.
3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan
Dekonsentrasi
Pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Gubernur wajib
menyampaikan laporan/evaluasi secara triwulan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dekonsentrasi
kepada menteri pimpinan LPND terkait. Menteri/pimpinan LPND wajib menyelenggarakan pelaksanaan
anggaran dekonsentrasi dan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan neraca departemen/LNPD bersangkutan menurut ketentuan Menteri Keuangan c.q. Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) serta menyampaikannya
kepad presiden melalui Menteri Keuangan.
Pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Gubernur wajib
menyampaikan laporan/evaluasi secara triwulan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dekonsentrasi
kepada menteri pimpinan LPND terkait. Menteri/pimpinan LPND wajib menyelenggarakan pelaksanaan
anggaran dekonsentrasi dan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan neraca departemen/LNPD bersangkutan menurut ketentuan Menteri Keuangan c.q. Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) serta menyampaikannya
kepad presiden melalui Menteri Keuangan.