dana dekonsentrasi

30
DANA DEKONSENTRASI Nilla Gustia 12975/2009 Oleh : Kelompok 9 KEUANGAN NEGARA dan KEUANGAN DAERAH AKUNTANSI-FAKULTAS EKONOMI-UNIVERSITAS NEGERI PADANG-2012 Mutya Tri Febriani 98609/2009 Shofiahilmy R 13005/2009 Dian Irma Diani 13009/2009 Salman Alfarezi 13080/2009 Adriansyah 98614/2009

Upload: shofiahilmy

Post on 18-Feb-2015

80 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dana Dekonsentrasi

DANA DEKONSENTRASI

DANA DEKONSENTRASI

Nilla Gustia 12975/2009

Oleh :Kelompok 9

KEUANGAN NEGARA dan KEUANGAN DAERAH

AKUNTANSI-FAKULTAS EKONOMI-UNIVERSITAS NEGERI PADANG-2012

Mutya Tri Febriani 98609/2009

Shofiahilmy R 13005/2009

Dian Irma Diani 13009/2009

Salman Alfarezi 13080/2009

Adriansyah 98614/2009

Page 2: Dana Dekonsentrasi

A. Dasar Hukum

1. Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Page 3: Dana Dekonsentrasi

B.

Pengertia

n Dekonsentrasi merupakan salah satu cara dalam

penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Republik

Indonesia.

Dekonsentrasi merupakan salah satu cara dalam

penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Republik

Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 1 butir 8

Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah

Daerah,

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur

sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi

vertikal di wilayah tertentu.

Page 4: Dana Dekonsentrasi

C. Penyelenggara

an DekonsentrasiDiatur dalam Peraturan pemerintahan Nomor 39

Tahun 2001

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan

kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur

sebagai wakil pemerintah.

Page 5: Dana Dekonsentrasi

Pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentras

i, yaitu:

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan

umum;

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan

umum;Terpeliharanya

komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi

negara;

Terpeliharanya komunikasi sosial

kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi

negara;Terpeliharanya keserasian

pelaksanaan pembangunan

nasional;

Terpeliharanya keserasian

pelaksanaan pembangunan

nasional;Terpeliharanya keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Terpeliharanya keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Page 6: Dana Dekonsentrasi

1. Pelimpahan Wewenang

Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur adalah

sebagai berikut:

Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur adalah

sebagai berikut:

a. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sosialisasi kebijaksanaan nasional di daerah.

b. Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

c. Fasilitas kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam wilayah kerjanya.

a. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sosialisasi kebijaksanaan nasional di daerah.

b. Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

c. Fasilitas kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam wilayah kerjanya.

Page 7: Dana Dekonsentrasi

d. Pelantikan bupati/walikota.e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara

pemerintah dengan daerah otonom di wilayahnya.f. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan.g. Pengondisian terselenggaranya pemerintahan

daerah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab baik yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Daerah maupun Badan Legislatif Daerah.

h. Penciptaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

i. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain.

d. Pelantikan bupati/walikota.e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara

pemerintah dengan daerah otonom di wilayahnya.f. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan.g. Pengondisian terselenggaranya pemerintahan

daerah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab baik yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Daerah maupun Badan Legislatif Daerah.

h. Penciptaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

i. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain.

Page 8: Dana Dekonsentrasi

j. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

k. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan keputusan DPRD serta keputusan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

l. Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

m. Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.

j. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

k. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan keputusan DPRD serta keputusan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

l. Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

m. Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Page 9: Dana Dekonsentrasi

 2. Tata Cara Pelimpahan

a. Dalam hal presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada gubernur, dapat langsung menetapkannya melalui keputusan presiden.

b. Dalam rangka pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, menteri dan atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen memprakarsai dengan menentukan jenis kewenangan yang akan dilimpahkan.

c. Jenis kewenangan yang akan dilimpahkan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan instansi terkait dan gubernur dan atau perangkat pusat di daerah yang bersangkutan.

d. Pelimpahan wewenang ditetapkan dengan keputusan presiden.

a. Dalam hal presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada gubernur, dapat langsung menetapkannya melalui keputusan presiden.

b. Dalam rangka pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, menteri dan atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen memprakarsai dengan menentukan jenis kewenangan yang akan dilimpahkan.

c. Jenis kewenangan yang akan dilimpahkan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan instansi terkait dan gubernur dan atau perangkat pusat di daerah yang bersangkutan.

d. Pelimpahan wewenang ditetapkan dengan keputusan presiden.

Page 10: Dana Dekonsentrasi

3. Penyelenggaraan Kewenangan

Gubernur dalam menyelenggarakan wewenangyang dilimpahkan pemerintah berkewajiban:

Gubernur dalam menyelenggarakan wewenangyang dilimpahkan pemerintah berkewajiban:

a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan pejabat pusat di daerah serta antarkabupaten dan kota di wilayahnya sesuai bidang tugas yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan.

b. Melakukan fasilitasi terselenggaranya pedoman, norma, standar, arahan, penelitian, dan supervisi, serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan; dan

c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan kewenang pemerintahan di wilayahnya.

a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan pejabat pusat di daerah serta antarkabupaten dan kota di wilayahnya sesuai bidang tugas yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan.

b. Melakukan fasilitasi terselenggaranya pedoman, norma, standar, arahan, penelitian, dan supervisi, serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan; dan

c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan kewenang pemerintahan di wilayahnya.

Page 11: Dana Dekonsentrasi

Dalam menyelenggarakan kewenangan yang

dilimpahkan, gubernur

memerhatikan:

Dalam menyelenggarakan kewenangan yang

dilimpahkan, gubernur

memerhatikan:

a. Standar, norma, dan kebijakan pemerintah;

a. Standar, norma, dan kebijakan pemerintah;

b. Keserasian kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan;

b. Keserasian kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan;

c. Standar pelayanan minimal.

c. Standar pelayanan minimal.

Page 12: Dana Dekonsentrasi

Kewajiban perangkat pusat di daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan adalah:

Kewajiban perangkat pusat di daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan adalah:

a. Melakukan koordinasi dengan gubernur dan instansi terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya;

b. Membina pegawai di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen dan gubernur berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

a. Melakukan koordinasi dengan gubernur dan instansi terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya;

b. Membina pegawai di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen dan gubernur berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

Page 13: Dana Dekonsentrasi

D. Pembiayaan

Dekonsentra

siBiaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan. Penentuan besaran biaya ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memerhatikan pertimbangan menteri teknis dan atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur dan atau perangkat pusat di daerah yang mendapat pelimpahan wewenang.

Tata cara penyaluran biaya penyelenggaran wewenang yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan. Penentuan besaran biaya ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memerhatikan pertimbangan menteri teknis dan atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur dan atau perangkat pusat di daerah yang mendapat pelimpahan wewenang.

Tata cara penyaluran biaya penyelenggaran wewenang yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Page 14: Dana Dekonsentrasi

E. Pembinaan dan Pengawasan

Atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah,

dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh menteri/pimpinan

lembaga pemerintah nondepartemen

Atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah,

dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh menteri/pimpinan

lembaga pemerintah nondepartemen

Page 15: Dana Dekonsentrasi

1. Penarikan Kewenangan

Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dapat dilakukan oleh

pemerintah, sebagian maupun seluruhnya apabila:

Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dapat dilakukan oleh

pemerintah, sebagian maupun seluruhnya apabila:

a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah mengubah kebijakan, dan

a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah mengubah kebijakan, dan

b. Gubernur dan atau perangkat pusat di daerah mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

b. Gubernur dan atau perangkat pusat di daerah mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

Page 16: Dana Dekonsentrasi

Tata cara penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah :

Tata cara penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah :

a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen terlebih dahulu mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.

b. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib menginformasikan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah hasil evaluasi.

c. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat menarik sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.

a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen terlebih dahulu mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.

b. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib menginformasikan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah hasil evaluasi.

c. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat menarik sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.

Page 17: Dana Dekonsentrasi

d. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib memberitahukan alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar perubahan kebijakan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah secepat-cepatnya enam bulan atau selambat-lambatnya satu tahun sebelum dilakukan penarikan.

e. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib memerhatikan usul penarikan penyelenggaraan kewenangan dan wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sejak pengajuan tersebut.

f. Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah ditetapkan dengan keputusan presiden.

d. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib memberitahukan alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar perubahan kebijakan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah secepat-cepatnya enam bulan atau selambat-lambatnya satu tahun sebelum dilakukan penarikan.

e. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib memerhatikan usul penarikan penyelenggaraan kewenangan dan wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sejak pengajuan tersebut.

f. Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah ditetapkan dengan keputusan presiden.

Page 18: Dana Dekonsentrasi

g. Selama keputusan presiden belum ditetapkan, penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan tetap dilaksanakan oleh gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.

h. Jika dalam waktu enam bulan sejak usul penarikan belum ditetapkan keputusan presiden, gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dapat menghentikan sepihak terhadap penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.

g. Selama keputusan presiden belum ditetapkan, penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan tetap dilaksanakan oleh gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.

h. Jika dalam waktu enam bulan sejak usul penarikan belum ditetapkan keputusan presiden, gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dapat menghentikan sepihak terhadap penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.

Page 19: Dana Dekonsentrasi

2. Pertanggungjawab

anPertanggungjawaban penyelenggaran kewenangan yang

dilimpahkan, dilakukan oleh gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.

Pertanggungjawaban penyelenggaran kewenangan yang dilimpahkan, dilakukan oleh gubernur dan atau perangkat

pusat di daerah.

Pertanggungajawaban yang dilimpahkan meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan,

biaya penyelenggaraan, hasil dan dampak pelaksanaan kewenangan, yang dilihat dari ketepatan waktu, kesesuaian

dengan pedoman, norma, standar, dan arahan serta kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Pertanggungajawaban yang dilimpahkan meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan,

biaya penyelenggaraan, hasil dan dampak pelaksanaan kewenangan, yang dilihat dari ketepatan waktu, kesesuaian

dengan pedoman, norma, standar, dan arahan serta kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan

oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan

oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.

Page 20: Dana Dekonsentrasi

3. Ketentuan Lain-lain

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah ditetapkan lebih lanjut dengan

peraturan perundang-undangan tersendiri. Peraturan perundang-undangan tersendiri adalah pengaturan yang dapat

ditetapkan dalam bentuk keputusan presiden dan atau keputusan menteri.

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah ditetapkan lebih lanjut dengan

peraturan perundang-undangan tersendiri. Peraturan perundang-undangan tersendiri adalah pengaturan yang dapat

ditetapkan dalam bentuk keputusan presiden dan atau keputusan menteri.

Page 21: Dana Dekonsentrasi

F. Dana Dekonsentrasi

Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004

Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik,

antara lain koordinasi perncanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik,

antara lain koordinasi perncanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Page 22: Dana Dekonsentrasi

1. Penganggaran dan Penyaluran Dana

Dekonsentrasi

Dana dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementrian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana

kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, dana dekonsentrasi

disalurkan melalui rekening kas umum negara.

Dana dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementrian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana

kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, dana dekonsentrasi

disalurkan melalui rekening kas umum negara.

Page 23: Dana Dekonsentrasi

2. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana

Dekonsentrasi

SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka dekonsentrasi secara

tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan

dekonsentrasi kepada gubernur.

SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka dekonsentrasi secara

tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan

dekonsentrasi kepada gubernur.

Selanjutnya gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan

dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

Page 24: Dana Dekonsentrasi

3. Status Barang dalam Pelaksanaan

Dekonsentrasi

Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik negara. Barang milik negara yang diperoleh dari dana dekonsentrasi

dapat dihibahkan kepada daerah. Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah dikelola dan

dutatausahakan oleh daerah. Sedangkan, yang tidak dihibahkan wajib dikelola dan ditatausahakan oleh

kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik negara. Barang milik negara yang diperoleh dari dana dekonsentrasi

dapat dihibahkan kepada daerah. Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah dikelola dan

dutatausahakan oleh daerah. Sedangkan, yang tidak dihibahkan wajib dikelola dan ditatausahakan oleh

kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

Page 25: Dana Dekonsentrasi

4. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengawasan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pengawasan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Page 26: Dana Dekonsentrasi

G. Asas Umum Pelaksanaan

Dekonsentrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 bertujuan untuk mengatur lebih lanjut

tentang pemisahan secara tegas antara pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan dalam dekonsentrasi oleh gubernur, yang dilaksanakan oleh perangkat

daerah provinsi yang tidak dicatat dan dikelola dalam rangkan pelaksanaan

desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 bertujuan untuk mengatur lebih lanjut

tentang pemisahan secara tegas antara pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan dalam dekonsentrasi oleh gubernur, yang dilaksanakan oleh perangkat

daerah provinsi yang tidak dicatat dan dikelola dalam rangkan pelaksanaan

desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD.

Page 27: Dana Dekonsentrasi

1. Penganggaran Pelaksanaan

Dekonsentrasi

Penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Proses penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan bersama perangkat pemerintah provisi yang terkait. Anggaran pelaksanaan dekonsetrasi

merupakan bagian dari anggaran departemen/lembaga pemerintah nondepartemen

yang bersangkutan.

Penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Proses penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan bersama perangkat pemerintah provisi yang terkait. Anggaran pelaksanaan dekonsetrasi

merupakan bagian dari anggaran departemen/lembaga pemerintah nondepartemen

yang bersangkutan.

Page 28: Dana Dekonsentrasi

2. Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Dekonsentrasi

Penyaluran dana pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Ketentuan yang mengatur mengenai penyaluran dana pelaksanaan dekonsentrasi diatur dalam keputusan

Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000.

Penyaluran dana pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Ketentuan yang mengatur mengenai penyaluran dana pelaksanaan dekonsentrasi diatur dalam keputusan

Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000.

Dana pelaksanaan dekonsentrasi disalurkan melalui KPKN berdasarkan DIP atau dokumen lain yang

disamakan.

Dana pelaksanaan dekonsentrasi disalurkan melalui KPKN berdasarkan DIP atau dokumen lain yang

disamakan.

Page 29: Dana Dekonsentrasi

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan

Dekonsentrasi

Pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Gubernur wajib

menyampaikan laporan/evaluasi secara triwulan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dekonsentrasi

kepada menteri pimpinan LPND terkait. Menteri/pimpinan LPND wajib menyelenggarakan pelaksanaan

anggaran dekonsentrasi dan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan neraca departemen/LNPD bersangkutan menurut ketentuan Menteri Keuangan c.q. Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) serta menyampaikannya

kepad presiden melalui Menteri Keuangan.

Pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Gubernur wajib

menyampaikan laporan/evaluasi secara triwulan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dekonsentrasi

kepada menteri pimpinan LPND terkait. Menteri/pimpinan LPND wajib menyelenggarakan pelaksanaan

anggaran dekonsentrasi dan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan neraca departemen/LNPD bersangkutan menurut ketentuan Menteri Keuangan c.q. Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) serta menyampaikannya

kepad presiden melalui Menteri Keuangan.

Page 30: Dana Dekonsentrasi