dana dekonsentrasi

Download Dana Dekonsentrasi

If you can't read please download the document

Post on 18-Feb-2015

41 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KEUANGAN NEGARA dan KEUANGAN DAERAH

DANA DEKONSENTRASIOleh : Kelompok 9 Nilla Gustia 12975/2009 Dian Irma Diani 13009/2009 Shofiahilmy R 13005/2009 Salman Alfarezi 13080/2009 Mutya Tri Febriani 98609/2009 Adriansyah 98614/2009AKUNTANSI-FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS NEGERI PADANG-2012

A. Dasar Hukum1. Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sesuai dengan Pasal 1 butir 8 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

Dekonsentrasi merupakan salah satu cara dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

C. Penyelenggaraan DekonsentrasiDiatur dalam Peraturan pemerintahan Nomor 39 Tahun 2001 Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan umum; Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara;

Pertimbangan dan tujuan diselenggarak annya asas dekonsentrasi, yaitu:

Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional; Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pelimpahan WewenangKewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur adalah sebagai berikut: a. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sosialisasi kebijaksanaan nasional di daerah. b. Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. c. Fasilitas kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam wilayah kerjanya.

d. Pelantikan bupati/walikota. e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah dengan daerah otonom di wilayahnya. f. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. g. Pengondisian terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab baik yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Daerah maupun Badan Legislatif Daerah. h. Penciptaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. i. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain.

j. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. k. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan keputusan DPRD serta keputusan pimpinan DPRD kabupaten/kota. l. Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. m. Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.

2. Tata Cara Pelimpahana. Dalam hal presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada gubernur, dapat langsung menetapkannya melalui keputusan presiden. b. Dalam rangka pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, menteri dan atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen memprakarsai dengan menentukan jenis kewenangan yang akan dilimpahkan. c. Jenis kewenangan yang akan dilimpahkan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan instansi terkait dan gubernur dan atau perangkat pusat di daerah yang bersangkutan. d. Pelimpahan wewenang ditetapkan dengan keputusan presiden.

3. Penyelenggaraan KewenanganGubernur dalam menyelenggarakan wewenang yang dilimpahkan pemerintah berkewajiban: a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan pejabat pusat di daerah serta antarkabupaten dan kota di wilayahnya sesuai bidang tugas yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan. b. Melakukan fasilitasi terselenggaranya pedoman, norma, standar, arahan, penelitian, dan supervisi, serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan; dan c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan kewenang pemerintahan di wilayahnya.

a. Standar, norma, dan kebijakan pemerintah; Dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan, gubernur memerhatikan:

b. Keserasian kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan;

c. Standar pelayanan minimal.

Kewajiban perangkat pusat di daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan adalah: a. Melakukan koordinasi dengan gubernur dan instansi terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya; b. Membina pegawai di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen dan gubernur berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan. Penentuan besaran biaya ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memerhatikan pertimbangan menteri teknis dan atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur dan atau perangkat pusat di daerah yang mendapat pelimpahan wewenang. Tata cara penyaluran biaya penyelenggaran wewenang yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

E. Pembinaan dan PengawasanAtas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen

1. Penarikan KewenanganPenarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dapat dilakukan oleh pemerintah, sebagian maupun seluruhnya apabila:

a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah mengubah kebijakan, dan

b. Gubernur dan atau perangkat pusat di daerah mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

Tata cara penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah :

a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen terlebih dahulu mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan. b. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib menginformasikan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah hasil evaluasi. c. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat menarik sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.

d. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib memberitahukan alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar perubahan kebijakan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah secepat-cepatnya enam bulan atau selambat-lambatnya satu tahun sebelum dilakukan penarikan. e. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen wajib memerhatikan usul penarikan penyelenggaraan kewenangan dan wajib memberikan jawaban selambatlambatnya dalam waktu tiga bulan sejak pengajuan tersebut. f. Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah ditetapkan dengan keputusan presiden.

g. Selama keputusan presiden belum ditetapkan, penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan tetap dilaksanakan oleh gubernur dan atau perangkat pusat di daerah. h. Jika dalam waktu enam bulan sejak usul penarikan belum ditetapkan keputusan presiden, gubernur dan atau perangkat pusat di daerah dapat menghentikan sepihak terhadap penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.

2. PertanggungjawabanPertanggungjawaban penyelenggaran kewenangan yang dilimpahkan, dilakukan oleh gubernur dan atau perangkat pusat di daerah.

Pertanggungajawaban yang dilimpahkan meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan, biaya penyelenggaraan, hasil dan dampak pelaksanaan kewenangan, yang dilihat dari ketepatan waktu, kesesuaian dengan pedoman, norma, standar, dan arahan serta kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.

3. Ketentuan Lain-lainRincian kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Peraturan perundang-undangan tersendiri adalah pengaturan yang dapat ditetapkan dalam bentuk keputusan presiden dan atau keputusan menteri.

F. Dana Dekonsentrasi Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik, antara lain koordinasi perncanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

1. Penganggaran dan Penyaluran Dana DekonsentrasiDana dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementrian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian

Recommended

View more >