dana desa dir dana perimbangan

Download Dana desa   dir dana perimbangan

Post on 23-Jul-2015

203 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAJakarta, 20 Desember 2014KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBNDalam Rangka Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

11POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014POKOK-POKOK DANA DESA MENURUT PP 60/2014:PENGANGGARAN DANA DESAPENGALOKASIAN DANA DESAPENYALURAN DANA DESAPENGGUNAAN DANA DESAPEMANTAUAN DAN EVALUASI2OUTLINEUU 6/2014tentangDesaPP 43/2014tentangPeraturan Pelaksanaan UU 6/2014PP 60/2014tentangDana Desa Bersumber dari APBNRapermendagri tentang Pemilihan Kepala DesaRapermendagri tentang Pengelolaan Keuangan DesaRapermendagri tentang Peraturan DesaRapermendagri tentang Musyawarah DesaRapermendagri tentang Pembangunan DesaRPMK Pelaksanaan PP 60/2014(mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa)Dasar Hukum Pengaturan Desa

3POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (1)4Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) terdiri dari:pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; danlain-lain pendapatan Desa yang sah.POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (2)5Penyelenggaraan pemerintahan;Pembangunan;Pemberdayaan masyarakat;Kemasyarakatan.6POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (3)Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]:Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal 27]:Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].

7PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESAKewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18):kewenangan berdasarkan hak asal usul; dankewenangan lokal berskala desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa.

Money follows functionPenyelenggaraan pemerintahan desa menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuanPenyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa (desentralisasi) didanai dari dan atas beban APBDes (keuangan desa)Penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas tugas pembantuan (tugas yang diperbantukan), didanai oleh tingkat pemerintahan yang menugaskan (APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kab./Kota)Pasal 22Penugasan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota kepada Desa meliputi: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan Pemberdayaan masyarakat Desa.Azas DesentralisasiAzas Tugas Pembantuan8PENGANGGARAN DANA DESA (1) Besaran alokasi anggaran dari APBN yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap;Alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran Dana Desa;Pada TA 2015 Anggaran Dana Desa Rp.9,066 Triliun yang bersumber dari realokasi:Program PNPM Mandiri Perdesaan (Kemendagri)SPAM Perdesaan dan PPIP (Kemen PU)

9PENGANGGARAN DANA DESA (2) Pool Dana Transfer ke DaerahPemberdayaan Masyarakat DesaPencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, SehatPeningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan MasyarakatPeningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura BerkelanjutanPeningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai SwasembadaPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana PertanianAlokasi dari PDNBelanja Pusat K/L Berbasis DesaRealokasi belanja Pusat berbasis desa Pengentasan kemiskinan/pemberdayaan masyarakat (PNPM)Infrastruktur DesaPertanian

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18) terkait dengan (Pasal 19) :kewenangan berdasarkan hak asal usul; dankewenangan lokal berskala desa antara lain:tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embug desa dan jalan desa

Dana Desa (earmarked)9Pagu Nasional Dana Desa dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan jumlah desa, dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKK). Alokasi Dana Desa per kab/kota dibagi per desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKG). Dana Desa digunakan prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.APBNAPBD Kab/KotaAPB DesaPENGALOKASIAN DANA DESA (1)11

PENGALOKASIAN DANA DESA (1)12Pengalokasian dari APBN ke APBD kab./kota:Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dan variabel jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), yang dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada bupati/walikota;Pengalokasian dari APBD kab/kota ke APB Desa:Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa;Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan bobot jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), yang dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis (IKG);IKG setiap Desa ditetapkan oleh bupati/walikota;Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota;PENGALOKASIAN DANA DESA (2)VARIABELBOBOTKETERANGANPer Kab/KotaPer DesaJumlah Penduduk30%30%Data jumlah penduduk bersumber dari Ditjen Dukcapil, KemendagriLuas Wilayah20%20%Data luas wilayah bersumber dari Kemendagri dan BIGAngka Kemiskinan50%50%Data angka kemiskinan bersumber dari BPS

Tingkat Kesulitan GeografisIKKIKGData IKK bersumber dari BPSData IKG dihitung berdasarkan dari data potensi desa (PODES) dari BPS.Jumlah Desa Berdasarkan PermendagriPENGALOKASIAN DANA DESA (3)14PENYALURAN DANA DESA (1)Mekanisme PenyaluranPEMERINTAH PUSAT(Mekanisme Transfer APBN)PEMERINTAH KAB/KOTA(Mekanisme Transfer APBD)KPA DJPKMenerbitkan SPM1KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN Menerbitkan SP2D2Bank Operasional Melaksanakan Transfer DD ke Kab/Kota (dari RKUN ke RKUD)3Pemerintah Kab/Kota Melaksanakan Transfer DD ke Desa (dari RKUD ke RKUDes)4REKENING KAS DESA514PENYALURAN DANA DESAMenteri Keuangan selaku BUN akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk alokasi per Kab/Kota;Mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD sesuai mekanisme APBN untuk Transfer ke Daerah;Selanjutnya Bupati/Walikota selaku BUD akan menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Desa untuk alokasi Per Desa.Mekanisme penyaluran dari RKUD ke Rekening Desa sesuai mekanisme Transfer dalam APBD.URAIANTAHAPAN PENYALURAN DDKETERANGANTAHAP ITAHAP 2TAHAP 3Proporsi40%40%20%Alokasi Dana Desa yg ditetapkan dalam PerpresPenyaluran Dana Desa dariPUSAT KE KAB./KOTAMinggu II Bulan AprilMinggu II Bulan AgustusMinggu IIBulan OktoberPersyaratan:Penyampaian Perkada tentang Alokasi DD dan Laporan Realisasi oleh Kab/KotaPenyaluran Dana Desa dari KAB / KOTA KE DESA7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah7 hari kerja setelah diterima di Kas DaerahMekanisme APBD Transfer Kab./Kota ke Desa15PENGGUNAAN DANA DESA: Kewenangan DesaKewenangan berdasarkan hak asal usulKewenangan lokal berskala DesaKewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./KotaKewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Penugasan disertai biaya: Pemerintah Dana Desa dari APBN Pemda Prov Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Pemda Kab/kota ADD, bagihasil PDRD, bantuan keuangan dari APBD kab/kota1234KewenanganDiatur dan diurus oleh DesaPelaksanaanDiurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota antara lain:Sistem Organisasi Masyarakat DesaKelembagaanPranata dan hukum adatTanah kas desaKesepakatan dlm kehidupan masyarakat desa antara lain:Tambatan perahuPasar desaTempat pemandian umu

Recommended

View more >