\o-,

Menimbang

Mengingat

b.

L.

2.

WALIKO TA BAI\DAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR IAMPUNGNOMOR .Ifi...TAHUN 2014

"TENTANG

PEDOMAN PETAXSANAAN PENGADAAN BARANG/JASABADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD}

uNtT PELAKSANA TEKNTS (UpT) PUSKESMAS

KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGA,N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR IAMPUNG

bahwa dalam rangka peiaksanaan ketentuan pasal ZO ayat (2)Peraturan Pemerintah Nonror 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum agar pelaksanaan pengadaanbarang jasa dapat efisien, efektif dan fleksibel pada Badan LayananUmum Daerah (BLUD) uPl' Puskesmas Kota Bandar Lampung perluditetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/asa;

bahwa untuk rnelaksanakan maksuc huruf a diatas, dipandang perluditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung

undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1956 Nonror 55), undang-undang Darurat Nomor 5Tahun 1956 (Lembaran Negara Repubrik tncronesia Tahun 1956Nomor 56) dan undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956(Lemba'an Negara Republik rndonesia Tahun 1956 Nomor 57)tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll termasuk Kotapraja dalamLingkungan Daerah Tingkat I sumatera seratan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia Nclmor tg7.Ll;

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomgr 47,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror azg6\;

4.

Undang-Undang Nomor i rahun 2oo4 tentang perbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik rn,lonesia Nomor a355);

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 1rz5,'[amba'ran Lembaran Negara Repubrik lndonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan undangUndang Nonror 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 48441;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 19g2 tentang perubahan Bataswilayah Kotamadya Daerah Tingkat il Tanjungkarang-Telukbetung(l-embaran Negara Republik lnJonesia Tahun 19g2 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik r,rdonesia Nomor 3zl3l;

Peraturan Pemerintah Nornor 24 Ta,run L9B3 tentang perubahanNama Kotamadya Daerah Tingkat lt ranjungkarang-Telukbetungmenjadi Kotamadya Daerah Tingkat ll Bandar Lampung (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 1993 Nomor 30, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 325e;

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah keduakalinya terakhir dengan peraturan presiden Nomor 70 Tahun zaL2;

Peraturan Menteri Keuarrgan Nomor Og/pMK.o2 /2006 tentangKewena.ngan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keirangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun zoll,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor703/Men.Kes./lx/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaanBarang/asa Pada instansi pemer intat, Fola pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 0L rahun 200gtentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008tentang organisasi dan Tata l(erjr Dinas Daerah Kota BandarLampung sebagaimana terah diubah kedua karinya terakhir dqnganPeraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2oll;

7.

5.

6.

10.

11.

8.

9.

!2.

13.

Peraiuran Daeran [oia Bancar Lampung ironror ii Tan"n ZJ:,]tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota BandarLampung sebagaimana telah dirubah dengan peraturan DaerahNomor 07 Tahun 2072',

Peraturan Walikota Bandat Lampung Nomor 39 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Tekhnis(UPT) Puskesmas PaCa Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Menetapkan

TVIEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSAI{AANPENGADAAN BARANGruASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH(BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNTS (UPT) PUSKESMAS KOTA BANDARIAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung;

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;

5. Kepala Dinas adaiah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Larnpung;

6. UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah UPT Puskesmas

pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan jasa layanan kesehatan yang diberikan tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produktifitas;

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat ppK

BLUD adaiah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk

menerapkar: praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalarn rangka memajukan kesejahteraan unlum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada

i+,

15

: :.: r : ji 3r- D aJalah keielirasaar pengeiclaar he uargan,'oarang BLUD pada batas-

: a:as tertentri yang dikecualiran dari ketentuan yang berlaku umum;

Eftstenst adalah perb;rndingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara

keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal

yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas;

Efektif adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari

serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan

lainnya;

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh UPT

Puskesmas yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seir,rruh kegiatan untuk memperoleh barangijasa (termasuk pekerjaan konstruksi dan

konsultasi);

Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat UPT Puskesmas pemegang kewenangan penggunaan

barang/jasa milik l,.lPT Puskesmas;

Penyedia barang/jasa adalrh badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan

ba rang/pekerjaa n konstru ksi/jasa konsu lta nsi/jasa la in nya ;

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh

Pengguna Barang;

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan

konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisrk lainnya;

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian teftentu

diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (broinwore\;

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan

keterampilan lskillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia

usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan

jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang;

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran uniuk menampung pembelian barang dan jasa

yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak

dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada

masyarakat, belanja perfalanan dan belanja pendidikan. Belanja ini.terdiri belanja barang

habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan;

11.

12.

13.

t4.

15.

1b.

17.

18.

19.

:::-. --::3, acaiah pengetuaran anggaran yang orgurrakan oaiam rangka memperoleh

:::- rena;'nbah aset tetap dam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode

:'-n:ansr serta meiebrhr batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang

drmrliki BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikclta ini adalah Pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas

dalam Pengadaan Barang/jasa di lingkup kerjanya;

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota rni untuk :

a. Meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa bagi BLUD Upr puskesmas;

b. Tertib administrasi pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD UPT Puskesmas.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN

Bagian PertamaPrinsip-prinsip Pengadaan

Pasal 3

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada TJLUD UPT Puskesmas harus dilakukanberdasarkan prinsip efisiensi dan ekonornis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat;

(2) Terhadap BLUD UPT Pttskesmas dengan status BLUD secara penuh pelaksanaan pengadaanbarang/jasa diberikan fleksiorlitas dengan alasan .-fektivitas dan/ atau efisiensi;

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaarrbarang/jasa yang sumber dananya berasal dari:a. Jasa layanan yang diberikan kepada masayarakat;b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atauc. Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

(4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti prinsip-prinsiptransparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat;

(5) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapatdilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikutiketenttran pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Bl-UD UpT puskesmas sepanjangdisetujui oleh pemberi hibal-r.

Bagian Kedua

Ad ministrasi Pengadaan

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/asa pada BLUD UPT Puskesmas meliputi belanja

barang/jasa yang bersifat mendukung pelayanan dan belanja modal yang bersifat

menambah aset BLUD UPT Puskesmas;

(2) Belanja barang/jasa yang bersifat mendukung pelayanan meliputi:a. Belanja Barang Habis Pakai (Medis Dan Non Mecjis);

b. Belanja Bahan/Material (Obat, Reagent);

c. Belanja Jasa Kantor;

d. Belanja Peravuatan Kendaraan Bermotor;

e. Belanja Cetak Dan Penggandaan;

f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;g. Belanja Sewa Sarana Mcbilitas;

h. Belanja Makanan Dan Minuman;

i. Belanja Pakaian Kerja;

j. Belanja Perjalanan Dinas;

k. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis;

l. Belanja Pemeliharaan;

m. Belanja Jasa Kcnsultansi;

n. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat /Pihak Ketiga;o. Belanja Perawatan Brrngunan Gedung;p. tselanja Perawatan A.lat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga.

(3) Belanja modal yang bersifat menambah aset BLUD UPT Puskesmas meliputi:a. Belanja Modal Pengadaan,\lat-Alat Angkutan Darat Bermotor;b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor;

c. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor;

i d. Belanja Modal Pengadaan Komputer;e. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair;t. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio;g. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur;

h. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat t(edokteran;

i. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium;j. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/penrbelian Bangunan.

Pasal 5

(1) Pengadaan baiang/jasa sebagaimana dirrraksud dalam P,:sal 4 ayat (2) kecuali huruf jclarrk, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Belanja s/d Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan bukri nota pembeliandari penyedia; t

;r cn;; reDrh cari Rp,50c.00c iurr-ni r-diu: r',!u r'.pr.:r'1 S, c Rp 50.000.00c iLirna puiuh

1;la rupiah) dilengkapi dengan permintaan helanja dari penanggunglawab/koordinator,persetujuan Pemimpin BLUD, nota pembelian dari penyedia bermaterai;Belanja lebih dari Rp.50.000.000 (Lirna pululr juta rupiah) s/d Rp.200.0OO.OO0 (Dua ratusjuta rupiah) dilengkapi dengan permintaan lrelanja dari panitia pengadaan yang disertaiharga perkiraan sendiri (HPS) berupa peri:andingan harga minimal dari 2 (dua)penyedia, persetujuan Pemimpin BLUD, kurtansi pembelian dari penyedia bermaterai,berita acara serah terirna barang/jasa.

Belanja tebih dari Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) s/d Rp.200.000.000 (Dua ratusjuta rupiah) dilengkapi dengan permintaan belanja dari Pemimpin BLUD UPT Puskesmas

kepada panitia pengadaan yang disertai harga perkiraan sendiri (HPS) berupaperbandingan harga nrinimal dari 2 (dua) penyedia, persetujuan Pemimpin BLUD,

kuitansi pemhelian dari penyedia bermaterai, berita acara serah terima barang/jasa.

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 ayat (3), dilaksanakandengan ketentuan:

a. Belanja s/d Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dllengkapi dengan permintaarr

belanja dari Pemimpin BLUD kepada panitia pengadaan, persetujuan Pemimpin BLUD,

nota pembelian dari penyedia bermaterai;b. Belanja Rp.50.000.001 {Lima puluh juta satu rupiah) s/d Rp.200.000.000 (Dua ratus juta

rupiah) dilengkapi dengan permintaan belanja dari Pemimpin BLUD kepada panitiapengadaan yang disertai harga perkiraan sendiri (HPS) berupa perbandingan hargaminimal dari 2 (dua) penyedia, persetujuan Pemimpin BLUD, kuitansi pembelian daripenyedia bermaterai, berita acara serah terirna barang/jasa.

(3) Tata cara administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang nilainya lebih dariRp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Presiden tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga

Panitia Pengadaan

Pasal 6

Panitia pengadaan adalah tim/unit pada organisasi BLUII atau tim/unit tersendiri yangdibentuk oleh Pemirnpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakanpengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga)personil;

Panitia pengadaan terdiri oari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansipekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang rain yang diperlukan.

c.

d.

(1)

(2)

KETENTUAN IAIN-LAIN

Pasal 7

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh pengawas fungsionalPemerintah Kota Bendar Lampung.

Pasal 8

Hal-hal yang belunt diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknispelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikc-ia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini denganpPnempatannya dalam Berita D:erah Kota Bandar Lampurrg.

Ditetapkan di Bandar Lampungpada tanggat Q tgpTptag€R &ltL/

WALIKOTA BANDAR I-AMPUNG,

Cap/DTO

nennneru nrrt

Diundangkan di Bandar Lampungpada tanggal 5 kpan1ee Aoil/

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPLING

CaplDtct

Drs.BADtu TAMAM

BERITA OEE{AH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 NOM OR , TU.

Menimbang

Mengingat : i.

WAI-,IKOTA BANDAR LAN{PUN GPERATIJRAN WALIKOTA BANDAF. LAMPUNG

Nomor, lg -fAfl.ir; |.a\fl

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PENYALURAN KREDTT EKONOMI KERAKYATAN (EKOR)

KEPADAuSAHAPRoDUKTIFKoTABANDARLA}./IPuHG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAi\i DAR ir\M PtiNG

: a. bahwa dalam upaya mendorong peitrrmbuhan usaha produktif di

Kota Bandar Lampung sejak Tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar

Lampung melalui Rnggarair Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

telah nlengalokasikan dana bergulir untuk disalurkan kepada usaha

produktif yang bergerak dibidang Jasa, Industri dan Perdagangan'

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyaluran dana

berguiir ciimaksucj [acia trutir a iersebut ciiatas ciipanciang .perlumenetapkan Pedoman Operasional dengan Peraturan Walikota

Bandar LantPung.

3.

4

Undang-Undang Nomor 28 Tahun ig59 tentang Penetapan Undang-

Undang OarurJt Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik

Indonelia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5

Tahun 1956 (Lembaran Negara Repubiik Incjonesia Tahun 1956

Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956

(Lembaran Negara nepuutik lndonesia Tahun 1956 Nomor 57),

ientang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraia dalam

Lingkungan Daerah l rngkat I sumatera selatan sebagai undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lnclonesia Nomor l"BzL),

undang-undang Nomor 25 Tahun L992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Republik Inclr-rnesia Tahr:n 1992 Nornor 776'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang I'lom or L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Inoonesia iahun 2Ct03 No 47, Tambahan

l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4355);

Unciang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah kedua kaiinya, terakhir oengan Uncjang-

undang Nomor LZ Tahun 2008 (Lembaran ilegara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

tlndanc-tJndano Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Perimbanqan

5.

8.

undang-unoang Nomoi' 2u Tanun 200u tentang usana MrKro, Kectidan Menengah (Lembaran Negara Repu'.;lik Indonesia Tahun 2008Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4866);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PedomanPenoelolaan Keuanoan Daerah ilemharan Nelara R.enubtik IndOnesia'-"5- '-_- J- - \-- "-J-'

Tahun 2005 Nomor lA4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIrrdonesia Nomor aBTB);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr sebagaimana telah dirubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri lt'omor 2l Tahun 2Ol1;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimanatelah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2C12;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

l-2. Peraturan Daerah K.ota Bandar t-ampung Nomor 3 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerj.r Dinas Daerah Kota BandarLampung sebagaimana telah ciirubah kedua kalinya terakhir dirubahzJan,:=n Dar=l.rrr=n hranh Vnl.a El:nrlar lamnrrna Alnmnr ? Tahrrnvu,.yqi . . ur eLqi vil suvr r:, I rvr I tvr

2011;

13. Peraturan Walikcrta Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentangTugas Fungsi dan fata KerJa Dinas Koperasi Usaha Kecii MenengahPerindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung;

14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nc,mor 57 Tahun 2012, tentangPetunjuk Pelakanaan dan Petunjuk Tekrris Program PemberdayaanMasyarakat Kegiatan Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA)Tanic Elarcari llnta Q.rn/rr I amnrrnar vPrr vur Jer r r \vrs qsr

' .i,u, ry !

MEMUTUSKAN :

PER.ATUR,AN WATIKOTA TEIUTANG PEDOMAN OPERASiONAL,PENYALUMN KREDIT EKONOMI KEMKYATAN (EKOR) KEPADA USAHAPRODUK:rIF KOTA BANDAR LAMPUNG.

9.

10.

11.

Menetapkan

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota iniyong dimaksud dengan :

a. Kota adalah Kota Bandar Lampung.

b, Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Larnpung.

c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah. Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung.e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Pcrindustrian dan Perdagangan adalah

Kepala Dinas Koperasi, Llsaha Kecii Menengah, Perinciustrian cian Peroagangan Kota Bancjar

Lampung.f. Satuan Kerja Peranqkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar

_ *2:"'.: --- . -:l: :...:-:- f i-:..,.-Z- aaz a- ;:-:a- a- = --Z--Z- =---Z-a- T]€c: .Se-,e

--:-. -s,:^a l-a;-..:' ,a-c l:-s_-==- :-- :-;:a-a- r=- aa)a-.z- 3= a- a )Ze-Z- lr3j,r.l: B;-aa' Drnpunc.

s€1a p-oc-<t;f adaiah usaha Derorangai"t c.jar,, atau badan usaha perorangan baik formalmaupun ncn formal.

, Pemberdayaan acialah upaya yang dilakuKan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha danMasyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usahaproduktif sehingga tumbuh Can berkembang merrjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

j, Pembiayaan adalah pr:nyediaarr dana oleh Pemerintah Kota Bandar Lanrpung, Dunia Usahadan Masyarakat rnelalui Perbankan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalanusaha proourtri.

k. TIm Verifikasi adalah Tim yang bertugas melakukan uji petik lapangan atau penilaiankelayakan usaha atas permohonan (oroposal) yang telah lolos seleksi administrasi.

l. llm Pembina adalah tim yang bertugas melakukan penentrran arah dan kebijakan sertapengendalian Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) Kota Bandar Lampung.

m. Tim Sekretariat Pengeioia Dana Berguiir acjaiah iirn yang bertugas meiarsanakanpengelolaan dan perkuatan modal usaha produktif secara administratif.

n. Tim Monitorinq dan Evaluasi adalah tim vang beftuqas untuk melakukan monitorinq danevaluasi serta penagihan terhadap usaha produktif dan atau debitur.

BAB IITUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

-[u;uan Adalah :

a. Memberikan akses permodalan kepada usaha produktif dalam pengembangan gsahanya.b. lrleningkatkan pi'oduktifitas dan pendapatan usalia pi-oduktif.c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha yang menerima pinjaman.

Pasai s

Qacaran adal:h

a. Tersalurnya dana perkuatan modal yang mengelola usaha produktif cii Kota Bandar.Lampung sesr:ai dengart tingkat kelayakan usahanya dalam bentuk pinjaman.

b. Tenruujudnya peningkatan produktlfitas trsaha procluktif dalam pengguliran dana yangtercermin dari sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian pinjaman clansukses penrTaluran kembali dana kepada usaha prcclrrktif lainnva.

BAB IIIPERSYARATAN CALON PEMINJAM

Pasal 4

(1) Persyaratan bagi caion penerima pinjaman perkuatan modal usaha produktif adalahsebagai berikut :

a. Memiliki usaha produktifb. Mengelola usaha minimal 1 (satu) Tahunc. Memiliki tempat rlsaha tetap yang dijeiaskan oengan surat izin tempat usaha.d' lldak sedang memperoleh pinjaman dana darr iembaga iain untul< kegiatan yang sama

- Jsaha produKif yang telah disetu;ui menerima piniaman, harus melengkapi persyaratan

:arnbahan berupa ;

a. Photo copy kegiatan usahab. Photo copy buku tabungan pada PD. Bank Perkreditan Bank Pasar

c. Menandatangani Sut'at Perjanjian Piniaman

(3) Persyaratan lain Lagi peminjam dana Ekonomi Kerakyatan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan ini.

BAB TV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PER.MOHOTIAN PINJAMANPasal 5

lata Cara Permohonan F,inlaman ciana Ekonomi Kerakyatan yang bersumber dari APBD Kota

Bandar Lampung oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

a. Usaha produktif mengajukan perrnohonan pinjaman yang ditulukan kepada Kepaia Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampungyang dihimpun oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Kelurahan yang sekaligus menjadi

Fasilitator Kelurahan.

b. Calon debitur adalah pelaku usaha produktif di Kelurahan dan bukan PNS, bukan anggotaTNIIPOLRI baik calon debitur maupun suami/istri dari calon debitur.

c. Jumlah plafond kredit yang dapat disalurkan kepada masing-masing calon debiturditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000,000,-(satu juta rupiah),

d. Jumlah kredit berikutnya yang dapat ciigulirkan kepada masing-masing caion cjebiturditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) dengan kriteria lancar.

e. Jangka Waktu pinjaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,

f . Debitur dikenakan bunga pinjaman sebesar 5% (lina perseratus) pertahun dengan sistemtetap.

^ f,r^-:t:l-: -:^-i^:l; !^!-6 ! .^^^ -.t:L. .1.+il,-^ l^-^^-^ |/-,+,, |/ ^1..-,^- ,{-^ v-*., -f^^J^ l1^^.l..,.1..1,9. r-tellilltKl UUlllJ5rii LCLdP yclllg uiUuNLlNolr UCrl9olr NOILU r\cruoryo uoll NAILU lclllLta r(:llUuUuN

suami/istri Calon Peminjam.

BAB VTATA CARA SELEKSI USAHA PRODUKTIF

Pasal 5

Tata cara penetapan calon penerima pinjaman aciaiah sebagai berikut :

a. Seleksi administratif terhadap permohonan pinjaman yang diajukan oleh calon debitursesuai dengan oersyaratan yang teiah ditetapkan daiam pedoman operasionai ciiiakukanoleh Sekretariat.

b. Fenentuarr kiasifi<asi perrnohr;nan hasil seiei<si acirninistrasi adaiair :

1. Ditolak bagi pemohon yang tidak sesuai dengan Pedoman Operasional2. Diproses lebih lanjut yang sesuai dengan Pedoman Operasional

c. Tim Verifikasi melakukan uji petik lapangan atas permohonan yang teieh loios seieksi

e.

f.

-r. ,,enfrKasi dan tim monitonng evaluasi mengadakan rapat untuk menentukan usaha

;.ocukIf yang layak untuk menerima pinjaman dan meneniukan besarnya pinjaman yang

akan diberikan serta jangka waktu pinjaman'

penentuan usaha produ6if ca'on penerima pinjaman berdasarkan surat keputusan dari

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung yang

ditujukan kepada pimpinan pD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar untuk dicairkan oleh

peminjam.

penyampaian informasi kepada caion debitur tentarrg penolakan atau persetuiuan diberikan

pinjaman.

BAB VITATA CARA PENGEMBALIAN DANA PIN]AMAN

Pasal 7

(l) Usaha produmif penerima pinjaman wajib membayar pinjar.tan sesuai dengan perlan;ian

pinjaman yang telah disePakati.

tZ) perjanjian pinjaman ditanciatangani oleh peminjam ciengan Pimpinan PD. Bank Perkreciitan

Ralcyat Bank Pasar dengan dibubuhi materai cukup'

(3) iviengisi slip setoran sesuai ciengan ketentuan PD. Bank Perkreciitarl Rakyai Bank Pasar'

BAB vIIPELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

(r) Menunjuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Percjagangan Kota Bancjar Lampung

untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bagi rrsaha produktif penerima Program

Ekonomi Kerakyatan.

(2) Dalam rangka pembinaan Dinas Koperasi, UKM, Perinciustrian cian Perciagangan Kota

Bandar Lampung melakukan koordlnasi dengan semua pihak yang terkait untuk melakukan

pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyaluran, pqrnanfaatan, pengembalian dan

pengguliran kembali dana perkuatan modal bagi usaha produktif.

BAB ''fiIIJASA PENYALURAN

Pasal 9

(1) Bagi usaha produktif yang menerima pinjaman dikenakan bunga Sebesar atau setara

dengan 5olo (lima perseratus) pertahun dengan tetap.

(2) Jasa penyaluran diatur sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3/5 (600/o)

b. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebesar 215 $Oa/o)

BAE IXSUMBER DANA

Pasal 10

1) Sumber. dana Program Ekonomi Kerakyatan perkuatan mooai usaha procluktif murni berasai

dari Anooaran Pendaoatan dan Belania Daeran (APBD) Kota Bandar Lampung.

BAB XORGANISASI PEI.AKSANA

Fasal 11

(1) PelaKsanaan Program EKonomt KeraKyatan (EKor) terdirt dari 5 (iima) unsur pelaKsana yaitu

llnr Pembina, Tim Sekreta;'iat, Lembaga Penyalur, Tim Verifikasi, Tim Monitoring dan

Evaluasi serta llm Monitoring Pembinaan (kolektor) dengan susunan, tugas dan wewenang

sebagai berikttt :

1. Tlm Pembina

a. nm Pembina terdiri dari :

1) Walikota Bandar LamPung2) Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung3i Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bandar Lampung

4) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar

LamPung5) Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung

b. Tugas Tim Penrbina adalah :

1) Melakrrkan Koordinasi pengenciaiian program iintas seKoral ciengan

Dinas/Instansi terkaitZ) Mernrberikan arahan dan pengambilan keputusan atas pelaksanaan program

3) Memberikan masukan untuk penyempurnaan program

4) Melakukan Monitoring dan evaluasi sefta pengawasan terhadap penyaluran,

pemanfaatan, pengembalian dan penguliran dana

5) Menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat.

2. Tim Sekretariat

a. 'l-im Sekretariat berkedudukan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecii Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar i-ampung

b. Tugas Sekretariat acjalah :

1) Meneliti kelengkapan administrasi permohonan Peminjam

2) Mengadministrasikan pengajuan permohonan dari usaha produktif/calon debituryang disampaikan oleh Fasilitator Kelurahan.

3) Menyampaikan tanggapan kelengkapan administrasi permohonan pinjaman

kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan layak untu;< disuruey.4) Membantu kelancaran pelaksanaan Tugas nm Verifikasi dalam melaksanakan uji

petik.5) Menyampaikan rekomendasi hasil uji petik Tim Verifikasi kepacia Kepaia Dinas

Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan Kota tsandar Lampung,6) Menyampaikan Laporan kepada Walikota Bandar Lampung.

3. Lembaga Penyalur:Lembaga Penyalur adalah F'erusahaan Daerah Bank Perk,'editan Rakyat (PD. BPR) Bank

Pasar Kota Bandar Lampung yang ditetapkan sebagai mitra Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan cjaiam proses penyaiuran, pengadministrasian cian

pelaporan perkembangan pengguliran Dana

Tugas Lembaga Penyalur adalah :

a. Menerima dan ntembukukan dana perkuatan modal usaha yang bersumber dari

APBD Kota Bandar Lamp'rng.

c, Menerima dan rnembukukan pengembalian angsuran pokok oinjaman dan angsuran

bunga dari debiturJ lr^-L^;r-^^ l-^-.^..1r^-: ^^-^^l^l^^^ !^-^ ^;-i^---U. ivleiliUetlKdii NUi irrllLd5l [-pcr rgElutodtluolto PllUclllor I

e. Mernberlkan peringatan dan teguran kepada deLritui' yang tidak memenuhi

kewajibanrrya datam ftengdr'lsur pokok dan jasa pembinaan.

f . Menyampaikan laporan secara rutin kepada Walikota Bandar Lampung melalui Dinas

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung'

4. Tim Verifikasi;

a. llm Verifikasi beranggotakan unsur-unstlr dari :

f.) Pemerintah l'rota Bandai' Lampung

2) Perbankan (PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung)

b. Tugas Tlm Verifikasi adalah

1) Menerima berkas permohonan usaha produktif layak survey dari Tim Sekretariat.

2) Menganalisa penEajuari p€ririorlonan pinjaman calon Debitui'.

3) Melakukan penelitian dan pengamatan dan uji petik lapangan atas kinerja usaha

produktif yang mengajukan piniaman,

4) Memberikan rekcmendasi kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan

Perdagangan atas hasil uji petik lapangan sebagai bahan peftimbangan dalam

pengembalian keputusan ditolak atau dilan;utKan.

tr -,-:* [r^^;]^-;^^ l^^ E. ,^1,,^-iJ. r ll r r I'rtJr ilLUl lr 19 r..ror I LVoluosr

a. Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari unsur :

1) Pernerintah Kota Bandar Lampung

?) Perbankan (PD.BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung)

b. Tugas dan llm Monitoring dan Evaluasi adalah :

1) Menginventarisasi Usaha Mikro dan Kecil yang memperoieh pinjaman ciari dana

APBD Kota Bandar Lampung.1\ i.rr^l-I.. .1.^^ r\r^^^., +^-L^,J^^ l l--t-.^ niil,-^ -l-^ v ^-il . ^-^l^t ^i6i^*-^L) r'lEloNLll\orr r'lLrl lEv LsrrrauoP uJorro rilNru uorr r\sLil yorl9 rrrgrllPcrrJrcrr Plruclril(]rr

dari dana APBD Kota Bandar Lampung baik dari aspek pemanfaatan dana,

pembukuan, pengembangan usaha dan pengembalian pinjaman.

3) Melakukan Memonitor pengembalian pokok pirijaman maupun jasa bunga

yangdisetorkan melalui PD. Bank Perkrediian Rakyat Bank Pasar.

4) Menginventarisasi permasaiahan yang oihaclapr oaiam pemanfaatan cjan

pengernbalian pinjama n.

tr\ f,r^nl-^-il-- alra ^^*^--l, -^ --^^l-L -JiL^J^^: )^L';*,,- -,^l-*J) r'rc;lr[./crlN(]lr Sololl CrLoJ PElllELqrrorr rrloJolorr yclrly uilrclucryt Lrc:r.rlLur uorqrrr

pemanfaatan dan pengembalian pinjaman.

5) Melaporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluzrsi kepada Watikota melalui

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

6. Tlm Monitoring Pembinaan (Kolektor)

a, I rm Monitoring Pembinaan (Kolektor) terdiri dari Unsur :

:. T.tgm dari llm Monibring Pernbinaan (KoleKor) adalah :

i, Melakukan penagihan secara langsung kepada debitur yang lalai melakukankaaajibannya.

2. Melaporkan hasii Kegiatan1lm Monitoring Pcmbinaan (Koiel<tor)

(2) llm sebagaimana dimaksrd pada ayat (1) dibenttk dan ditetapkan dengan Kepui.rsan WalikotaBandar Lampung

rN DrKAro R KEB E RHAsr r.liTrlfn ro* o p E RAsr c N AL ( sop )Pasal 12

Untr:l< rnepetahui tingkat keberhasilan programr perlu dihtapkan Indikator Kinerja keberhasilanStandar Opei'asionai Prosedur (SOP) Program Ekonorni Keral<yatan (EKOR) Kota Bandar Lampungsebagaimana Ercantrn dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) uengan i:eriatcunya Perauran ini, maka Peraturan Waiikota Bandar Lampung Nonror :

761N.361HW201,1 tanggal 11 -luni 2011 tentang Pedornan Operasioanal Penyaluran KreditEkonorni Keralcyatan (EKOR) Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung dinyatakan tidakberlaku lagi

(2) Perahrran ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.Agar setiap orarg mrgemhuinya/ mererintahkan Pengunciangan Peraturan Waiikou ini oenganPenernpabannya dalam Berib Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampungpada tangg.rl g UaU 2nl4

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

Diundangkan di Bandai Lanprngpada bansEal { [u ?"tqSEKRETAzuS DAERAH KOTA BANDAR LAMPLING

Cap/f)to

DTs.BADRI TAIVL{M

BERITA DAERAH {Orn BANDAR LATqpUNG TAHUN 2014 NOMOR

,j.j

r'l,.1

l

1

I

i-r1_ _L

.LU;YI

l- t._lolrlat-I Oj

lvllololo-)zf(o

EC,(ocooELq)o-\o

BEG.oE.S'EE€9

Eodcbo-9hr!f

OJ6vc-oIAI

(oC:Z(ErEooE--A.-ro- \zr)PoOv-coP5L

-bo-^c (I,e-Yo.L

_52 Q-

rL(EPo.,(uLEc

(o

=uo!: c.i5 or

i-oL(E*(!

s-)!(g(ULh0Jl\z

w

prUo_OJ

Ea.)P.a

cnal:G)

c(u

=-o<lc"ito

EG,

o!.s(!o-c(c

E(I,

.=g:,Piz(o

3(!-vboc(U

cr;

c t^A ;,^;: cd cdF

;v;v'=r\-\LFol-6o ro '--- -Xo rfoE F8 3_8o oro YocrO-O; [n -C)!-(o;_:zor-?n,=:

)n; - o!*

Co'i,i..'a(o;o,)-ru-Y"-op:-=dr(U.:YHY3, 3: E:-6LULL;"ii(oro(o: - il oll ut^^oco_c

=(D(om(!:lool-ot6gd': >.: (!.t'c;E_E )uqr

-!u:lnLPL'-E+:X=f:_EC )Y s -Y u-

- or i2 ii '- ;i co6_q B!Sd-:zuu-9cL)-=-P-c.)

'\;.UL=L!ts Lbt o hi o ,

yE=tOa-u(!n-5qro(.)B_vuEE!-c "o5= "oEE6+;8+ EB:ZEfOOCr!Orou:E-i:8r.i-c(I,(UC0(gl-o (! -o

r.i

\z

'6

V-E0)

ocif(!Q--CETU\Z

:=C(ofLLo-.-L (IrrIJ--JC

omE:o(4cf(obrco:

mo-Y

ccm(E>b.-!roi-u^ --cH'P-15 rL-=0, 0lo- \z

=2Ez

CL

(JUJ

l!V

aVLU

ZF)l

ElrJ\Z

oZo\zl!l

E.(,oE,o-e.-;-oLULNod.o-J

ZoLr)

d.!J.lo-oE.

ozFv|z,et<l-

-E,LUrnLLi\zd.oF

o4

(,Z:)o_

_)E

oaco

Fo:l

=

Zxt4ln(9L_,<>Ytr9=o-ar-;Z&o-

I

-clorc-oro.Gco

.gE(U,G

-:lOJ

0)

:(o

..CclrotCIol-clol-1cl:lo-l,nl

-:z I

'-l(El:zl.lrol:l-loJI-lqJlo_t

I

r-i I

L:f,E.oqiEco(('(JC(!-Y -i.aofi, .sz

P5ro.r>'oc-co(I,Eo)(JP€ooU-tr6ahSEE(E(U>-

s8_+ ,1-

!o!vPir f!.-6c>'=6,-L:OJHo..-c14G!Po0)r, -O

.ic(g(tl

q,r

cqJo-

roo-(o

c)

0.)o_

1

clatrl-olflPIrclolEI(ol

-l(ol."1-troli1

|

=lPIAI", I

roIEI.-lCI<l

C(o

JaPCC).t!

(oio -:zProuoB(E(u>o

0,)(!v

3ro:oc(o(oJE(o(o -=

E'ECi -ilEC

(g'6 coJf_

6g

ro0l0)

._o-

.-6

! -uo

q')

a-:.!P roPq

0.)

0)0(U

--1.o LEro-O0)l) EE;(oc^--ito PP-croI'o-O:ts Ey-=^6L-::L0Joj(url- q O-

IPt6lLlllLil-lro:l u.t!1Yrulu

o l.-CIL

slE*lr--l^-oli'-ltroJ 0J

El stt:-Clero|(Eot I '_1PILsl+'ElP

Plg7lp:lroa'l 0.)Eiq

rc

(D

-oErc

to!

EroqJ

=rD(L

co_

E((,

c0)o-

(g

:lv)

(oc(!.v(t,q.)o-iz(UcoEo)

cro

o_rgq.)

=!-C,(oq.,

(U-boEcb!:AC-o oJ

Ec-_(groE:]co(ooCLL(!(oo'=(oo-Jvc38o!o-9g-Y

=(o08,bo-Iobo .=

orpE-"u0):, 6-.!y-Oco6

.tol=lvl=l:letorJP(o1

E

!

Plo(oO-o a.)

FOJro "'a-orD

o.(!

E-c(o(o

=u(!+oq)ts(o.-

UI

(o

E'65 clu ro-r](trYC>ro0JccE6txo -o -:rilEo-Ym-=&:<)

,-ro.E

m

E= -:zjr- 0-)

>_4

rcrlmilor,0Jrc.*-O0-(ol:+o'co0J

EE'F i:Ep(U(E:

J! or

oc(UfO

^ -:lc -= o-o,-(o-al(J::.Yro'{=cro{IoJ9at'a-izpi;

o|-ro=:o ro .!9.rc-c co-(!'=oJi2*JJd'

ooCrDboro!coEmQ)o.r db -o

ogt-:z oi oJO)n6

rL66rvE-O EE c.9E.s.=^r L ^^-P*Cao.-m

2 ^\

C-fivLtr X -o ro

f-LUrcQJ -:z C

--o- rc-;rg->-<mrulI:z mc

--mo.-'>.!fra

oJ -? jJ'= o-_o *(UOOJYO:z-o 5

rri

hDC C! C C CE(oi(orO(o(oE ;;-:l-:l tr

.:UU.:c.E '- ron cfi, (U ,t b!= -?6;a-6O-U-avfOEr\Ev>oEri-ocE{ ::=--9c:t'"E0J iro )i ro (o619-v6

-EE PP.=;(g '; ,= t= '= -:ZEE; 5 g'r S#Lt2c C'tr 'F o -Ae E EJ -gHHE > s 5 PiiE-:z E33.q(U(o::-0J':rr-ia > F o= E 6Y-=g ro-V-6hoE t oo t o= cor=F;-r:;Eroa.: fo ii * E -" o,=mi r* [E:JL'--.-\/'=@PPL+

E.=: g;P AJrc-=z0JF=s-'F X - .= '9 a'C=trY+-o{loo.,,_:z-DnqJ.=-E)(U(6*LAF.__

= u).-

E s* E# Eg re

a-'-or: ;.=Et:(06l-oiqJoji.""J,a'J=.YF'^EFo= ='EXcor6o: h-*q!>:6 ;>-='tuE! U E E ii'ei'E g E 'F'F ['a H

Ef,c0En)

E

c(!

ccoEoEL0,)o-

'ho(,

P:,c(o

s-o,i

Po(gGJLr(oo>

.= drn6-

Ero.-(t-c-;mrc

;.Y i;Ero oJ -l-y6EO)-izrooJ.- I'>La=-(ofo

c-Y.Fcm-

=orlliiP >ErZroc_rl]f';= L-o+

-rN-iq).iFE=@06c-(JrurOfEC-L>L-eLti ?u^ biio a.: ,^ y .! r-_O QCYi (I,C=-(oE rtE 'e;r1' _r ka ;E grc[ioY@Li

p6

ar,o;

L'qm.:z-o0)t- o.)

;oa)

a!.

E"'

lo roro0J

: a.)mo-o(E .;+;'6 rnro

E,c!>OCCrc'- -o

.sk6-OPr(Utr_o(U-)>Ccco-o q)

ib!!co- 69

ocP(OCf(tre>zc

q)o ti*iz

-\.LL 'va2ud

E*go;bco-Op

6C>(I,lzc(Dkc('dc'= (ou.P(oELc)fi,LP -:/,E LEqrp

EK\z co

(ou:= rLc._ftl-

Pa*..c(oE=()0o ,oc'rc.13 o(oC:o rg

-- -.:zfoo- o-

ni

IlcI((Il=IElrot.-IC1.-la-t=tit.-lho1rolc

(!C(!CfCro.-(oUc

CruEg=EoaE(I)

:FEo)o-'Eo(o,-irg G,

o.i*,s6so-Ei; .E(EEo- o)

-vQLboro(gco -o-cc(1.)(go3--L=(g _:

-:Z dro-5(! ._o)izy=E-o

_c.

l9G)

boc!o

c6(I,

(,

qJo-

.C,

=6'a"(\,.YboCOJ

6E

52!U

ioIl

IClnt:

luIIJ

iulololo-l-v. Iclol.ol-l(ol>tizlruldl.lrolPIUI

el-:z ILlolrl-El(olcol

.tolo-lcl(olc:lalEI.-lD.(oEroo0)-:.E.o:zLU

crg(JCEl(o

!rC(ol!Ea6(J

co-'r ._ooO_G,ro

c-O)>E\zo

I -:lL

-G)oE(IJL\or hoo. t:i7o-

E(gc)

(uc,L'.\€

c(!(oaOX.og.c

cmru>_ bD

pru

:15oo)ao-(o

cfo

ru

trL

o-

=CoF

]EI

loI -C'l,-

luolcl-lcI(Elclol-ct()l-IElLlo;lo-L.-lhnlrol;lroIUt.:lc]I

I

I

I

I

l

I

I

m

i

.lL

lf!q) oz3

o-l.:<iJ'u

OA:Ea, tJ2FZEs *gruE

HO H.:

=

E(o

Ef,

'=o:o;srn

ro

cbo -:tcrg6boLCO

ilf

H o.rgtr:ooJCcirov)>

Igl(olrolo-IizlCI(Elcol.lat4l

-ttt-lolclml:l(ololtrt6lql

€l

ro0_:n]Jo_t{i a)

,.-\ZP

{=J-(] o .lYo-9L.-o- bo

(OaEcHt 9.1 .ef,(U-c-OjirU(!LLCAOJfar o b.0_v9ro6f rorro n -li><(ULU;?C<HlU\\:ocuoP^cc:rroo:6

.: L -

o_

(o(o(u-Y -:l bnf:loov-:zc(E(E5qrofi>>6_c.l rr;