dasar-dasar asuransi jiwa dan asuransi kesehatan

Dasar‐Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan

edisi Perdana

Tim Penyusun : Dr. H. Noor Fuad, M.Sc.,Ph.D., FLMI, AIAF, AAIJ, QIP

H. Kasir Iskandar, MBA, M.Sc., FSAI, AAIJ, QIP Drs. Ketut Sendra, SH, MM, AAIJ, CLU, QIP Dr. Faustinus Wirasadi, FLMI, FIIS, AAIJ, QIP

Penerbit : Bidang Penelitian dan Pengembangan

Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, Buku Dasar‐Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan edisi Perdana. Merupakan kebanggaan bagi kita segenap Pengurus dan Anggota AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia), karena dalam rangka mensosialisasikan wawasan tentang perasuransian baik itu asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan sehingga kami dapat menerbitkan buku ini.

Pada Edisi Perdana ini, buku ini terbagi atas empat belas Bab pembahasan yaitu

pengenalan tentang asuransi baik jiwa maupun kesehatan, aspek teknis asuransi, manfaat dan hak‐hak pemegang polis, dan lain‐lain.

Penjelasan dalam buku ini dibuat sederhana dan selengkap mungkin sehingga diharapkan

pembaca dapat memahami isi buku ini secara komprehensif. Kemudian dengan adanya ilustrasi gambar alur proses pengajuan polis dan klaim dapat membantu pembaca memahami buku ini lebih mudah.

Kami berharap buku ini bisa menjadi panduan yang tepat bagi pembca untuk memahami

asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, yang akhirnya menumbuhkan kesadaran bagi pembaca untuk memanfaatkan produk‐produk asuransi bagi dirinya maupun anggota keluarganya.

Akhirnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

tidak dapat kami sampaikan satu per satu, terutama sudah membantu, baik dalam bentuk bahan naskah, saran maupun kritik, sehingga Buku Dasar‐Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan edisi Perdana ini dapat diterbitkan.

Salam dari kami,

Redaksi

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii BAB I MENGENAL ASURANSI JIWA ........................................................................... 1 BAB II RISIKO DAN ASURANSI .................................................................................... 37 BAB III KONTRAK ASURANSI ....................................................................................... 63 BAB IV POLIS ASURANSI .............................................................................................. 101 BAB V ASPEK TEKNIS ASURANSI ............................................................................... 127 BAB VI ASURANSI JIWA BERJANGKA .......................................................................... 145 BAB VII ASURANSI JIWA TABUNGAN DAN DWIGUNA ............................................... 155 BAB VIII MANFAAT – MANFAAT TAMBAHAN ............................................................... 175 BAB IX SYARAT – SYARAT UMUM POLIS ASURANSI PERORANGAN ........................ 187 BAB X HAK – HAK PEMEGANG POLIS ASURANSI ...................................................... 199 BAB XI ASURANSI JIWA KUMPULAN .......................................................................... 207 BAB XII ASURANSI KESEHATAN ................................................................................... 229 BAB XIII ASURANSI KESEHATAN PERORANGAN .......................................................... 241 BAB XIV ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN .............................................................. 251

ii

BAB I MENGENAL ASURANSI JIWA

IHTISAR BAB TUJUAN

Industri Asuransi Jiwa dan Kesehatan

Asuransi Jiwa Individu/Perorangan (Individual Life Insurance)

Asuransi Jiwa Kumpulan (group life insurance)

Bentuk‐Bentuk Organisasi Bisnis Perseroan atau PT (Stock Insurance

Companies) Usaha Bersama (Mutual Insurance

Companies) Fraternal Benefit Society

Distribusi bancassurance Regulasi bancassurance dalam UU

Usaha Perasuransian. Regulasi bancassurance dalam

peraturan perbankan

Setelah membaca bab atau bagian ini diharapkan dapat: o Mengenal Jenis‐jenis asuransi jiwa

perorangan; o Mengenal Jenis‐jenis asuransi jiwa

kumpulan; o Menjelaskan bentuk‐bentuk organisasi

bisnis dalam perusahaan Asuransi jiwa berbentuk perseroan terbatas;

o Menjelaskan bentuk‐bentuk organisasi

bisnis dalam perusahaan Asuransi jiwa berbentuk usaha bersama;

o Menjelaskan bentuk‐bentuk organisasi

bisnis dalam perusahaan Asuransi jiwa berbentuk fraternal;

o Mengenal bancassurance merupakan

salah satu bentuk distribusi produk asuransi melalui jasa perbankan.

A. Industri Asuransi Jiwa dan Kesehatan

Industri asuransi jiwa merupakan salah satu industri yang berhasil guna dan tepat guna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Operasional dan cara kerja industri ini harus dilakukan sesuai perundang‐undangan yang berlaku di masing‐masing Negara. Sebuah usaha yang memproduki barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen/masyarakat, kemudian menjualnya ke pasar, pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau Profit. Profit adalah pendapatan berupa sejumlah uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi dengan biaya‐biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa tersebut. Profit adalah hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi dengan biaya‐biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan

Mengenal Asuransi Jiwa

1

memasarkan barang atau jasa tersebut. Asuransi jiwa dan kesehatan, dimana di dalamnya termasuk bisnis annuitas dan asuransi syariah, juga mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan dari produk‐produk yang dipasarkan. Asuransi kesehatan, sebenarnya dapat dimasukkan dalam kelompok asuransi jiwa, karena produk‐produknya memberikan proteksi atas aspek‐aspek yang berkaitan dengan kesehatan seseorang, misalnya Asuransi Rawat Inap yang memberikan jaminan perawatan tertentu apabila seorang tertanggung mengalami atau menderita suatu penyakit dan harus dilakukan opname di rumah sakit. Khusus mengenai annuitas dan asuransi syariah, akan dibahas secara khusus dalam bagian tersendiri.

Ditinjau dari pasar dan produknya, asuransi jiwa dan kesehatan dipasarkan kepada

konsumennya berdasarkan pada segmentasi pasar (market segmentation) atau berdasarkan pada hasil pemetaan pasar (market mapping).

Berdasarkan pada hasil segmentasi pasar atau pemetaan pasar, asuransi jiwa

dipasarkan melalui 2 (dua) jalur bisnis sebagai berikut: 1. Asuransi Jiwa Individu/Perorangan (Individual Life Insurance) meliputi:

Asuransi Jiwa Biasa (ordinary life insurance) Asuransi Jiwa Industrial (industrial life insurance)

2. Asuransi Jiwa Kumpulan (group life insurance)

1. Asuransi Jiwa Perorangan Asuransi jiwa perorangan atau individual life insurance adalah produk asuransi

jiwa yang dipasarkan secara individual (orang per orang). Oleh karena sifatnya yang demikian maka proses underwriting (seleksi) terhadap calon tertanggung juga dilakukan secara orang per orang (person by person), sehingga sangat memungkinkan tarif preminya menjadi lebih mahal dikarenakan oleh biaya proses seleksi tersebut. Selain itu, premi asuransi perorangan juga sangat bervariasi dikarenakan oleh perbedaan kondisi dan karakteristik masing‐masing individu calon tertanggung. Dalam hal penetapan tarif premi, terkadang ditetapkan berdasarkan pada visi, misi dan strategi pemasaran yang diaplikasikan oleh perusahaan. Faktor yang seringkali juga digunakan dalam menentukan besaran premi adalah biaya (loading atau expenses) dan keuntungan atau profit. Semua strategi tersebut bertujuan untuk memenangkan persaingan dalam industri. Cost reduction concept atau effisiensi biaya sering dilakukan untuk menentukan tarif yang murah, sehingga dapat bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar.

Misalnya saja sebuah produk asuransi jiwa (life insurance plan) yang di dalamnya

mengandung unsur proteksi dan tabungan (protection and saving) oleh sebuah perusahaan asuransi jiwa dinamakan “dwiguna“, dirancang untuk memberikan manfaat (benefit) sebagai berikut :

“Apabila tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu atau kontrak asuransinya, maka kepada ahli waris (beneficiary) yang ditunjuk akan dibayarkan manfaat (santunan) sebagaimana ditetapkan di dalam polis asuransinya, dan apabila tertanggung masih hidup (survive) pada saat

Dasar-dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan

2

berakhirnya kontrak asuransi, maka kepadanya juga akan dibayarkan manfaat atau santunan yang diperjanjikan dalam polis“.

Di Indonesia istilah yang juga sering dipergunakan untuk menyebutkan santunan

atau benefit adalah uang pertanggungan. Dalam asuransi perorangan, setiap polis diterbitkan atas dasar pertimbangan

karakteristik orang per orang, sehingga meskipun beberapa polis diterbitkan untuk individu yang usianya relatif sama, uang pertanggungannya persis sama besarnya, jangka waktu asuransinya juga sama, sangat dimungkinkan besaran preminya berbeda, misalnya karena kondisi kesehatan atau hobinya yang berbeda. Misalnya saja, bagi seorang tertanggung yang mengidap suatu penyakit tertentu yang sangat berpengaruh terhadap harapan hidupnya (life expectancy) akan dikenakan tarif premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan premi yang dikenakan bagi tertanggung yang sehat. Bahkan bagi orang‐orang yang termasuk dalam golongan yang sangat sehat (super sehat), dikenakan tarif premi yang jauh lebih murah. Mereka yang digolongkan super sehat adalah mereka yang memiliki tingkat kesehatan yang prima, dan memiliki kebiasaan berolahraga dengan teratur, kebiasaan makan yang sehat dan pola tidur yang baik, dan juga tidak merokok (no smoker).

Pada dasarnya, besarnya premi itu sama untuk orang‐orang yang berada dalam

kelompok usia tertentu, akan tetapi kondisi spesifik dari masing‐masing individu dapat menyebabkan besarnya premi yang harus dibayar menjadi berbeda. Bagi orang‐orang yang dinilai mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi, dikenakan premi tambahan (extra premium atau additional premium). Sedangkan bagi orang‐orang yang memiliki risiko yang lebih rendah, dapat diberikan pengurangan premi (premium deduction atau premium reduction), sehingga premi yang harus dibayarnya menjadi lebih murah.

Faktor lain yang mempengaruhi besarnya premi adalah strategi pemasaran dan

kebijakan harga (pricing policy) yang diterapkan oleh perusahaan, misalnya penerapan strategi pengenaan harga tinggi (premium pricing strategy). Dengan kebijakan tersebut, tarif premi menjadi sangat tinggi, karena faktor biaya (loading) untuk mendanai pelayanan (service expenses) juga tinggi. Perusahaan seperti ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap kinerja pelayanan, dikarenakan antara lain oleh pemilihan target pasarnya, misalnya orang‐orang yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan tinggi (upper class society).

Hobi seorang tertanggung dapat mempengaruhi tarif premi yang dikenakan

dalam asuransi perorangan. Contoh : seseorang yang memiliki hobi terjun payung (sky diving) dan masih sering melakukan aktifitas hobinya, akan dikenakan ekstra premi, sehingga tarif premi yang dikenakan menjadi lebih tinggi.

Pelayanan untuk produk‐produk asuransi jiwa perorangan seperti ini, dilakukan

secara langsung kepada Pemegang Polis (Policyholder) atau Tertanggung (The


3

Insured Person). Sesuai dengan sifatnya, maka dalam asuransi jiwa perorangan, setiap customer atau prospek akan diperlakukan secara individual (treated personally).

Sebuah perusahaan asuransi jiwa, dapat memasarkan produk‐produk asuransi

perorangan yang mempunyai manfaat (benefit) yang sama. Misalnya sebuah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat sebagai berikut :

Jika Tertanggung meninggal dunia, maka kepada ahli waris (beneficiaries) yang ditunjuk akan diberikan santunan/uang pertanggungan sebesar US.$. 100,000 (seratus ribu US Dollar)

Apabila sampai dengan akhir masa kontrak asuransinya, Tertanggung masih tetap hidup (survived), maka Perusahaan sebagai Penanggung akan membayarkan uang pertanggungan sebesar US.$. 100,000 kepada Pemegang Polis yang bersangkutan.

Produk seperti tersebut di atas itu banyak dipasarkan oleh berbagai perusahaan

asuransi jiwa dengan nama produk atau “brand name“ yang berbeda‐beda. Ada yang memberi nama Asuransi Dwiguna, Asuransi Ganda Guna, Proteksi Ganda, dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan produk‐produk dasar asuransi jiwa, maka produk tersebut dapat dikelompokkan ke dalam produk yang disebut dengan nama “endowment“ yang mengandung unsur “pure endowment“ dan “term insurance“.

Ada juga produk asuransi jiwa yang hanya memberikan santunan jika

Tertanggung meninggal dalam masa asuransinya, dan tidak membayarkan apapun jika Tertanggung masih tetap hidup pada saat masa asuransinya berakhir. Produk yang kita kelompokkan ke dalam golongan “term insurance“ ini, juga dipasarkan dengan berbagai nama produk oleh perusahaan. Nama produk (plan name) memang diberikan oleh perusahaan dengan maksud agar terdapat ciri yang khas atau spesifik, sehingga mudah dikenal dan diingat oleh masyarakat khususnya prospek dan Pemegang Polis. Pemberian nama tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar proses pemasaran dan promosi. Contoh untuk nama produk asuransi jiwa beasiswa di Indonesia, ada yang memberi nama Asuransi Dana Beasiswa, ada pula yang menamakannya Fulnadi, yang dimaksudkan sebagai singkatan dari Takaful Dana Pendidikan, dan ada pula yang memberi nama Mitra Beasiswa Prima, dan masih banyak lagi. Komponen manfaat yang terkandung di dalam produk‐produk tersebut pada dasarnya sama yaitu untuk menyiapkan dana kelangsungan belajar bagi seseorang (anak), sehingga biaya sekolah anak tersebut tidak lagi tergantung pada hidup Tertanggung, artinya jika Tertanggung meninggal dunia, anak yang bersangkutan akan tetap memperoleh dana untuk kelangsungan belajarnya di masa yang akan datang.


4

Asuransi jiwa perorangan ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut: a. Asuransi Jiwa Biasa

Asuransi Jiwa Biasa atau Asuransi Jiwa Besar merupakan terjemahan dari Ordinary Life Insurance, dipasarkan kepada masyarakat secara luas dan pengertian inilah yang berkembang di masyarakat kita pada saat ini. Artinya kalau orang bicara tentang asuransi maka asuransi kelompok inilah yang dimaksudkan. Karakteristik asuransi jiwa biasa adalah sebagai berikut: Jumlah Uang Pertanggungan (sum insured atau benefit) minimumnya

dibatasi, tetapi manfaat maksimumnya justru tidak dibatasi sepanjang Pemegang Polisnya mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk membayar premi. Di Indonesia, beberapa perusahaan asuransi jiwa menentukan batas uang pertanggungan minimum untuk produk‐produk yang dijualnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan ada pula yang menetapkan besarnya uang pertanggungan minimum itu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Penentuan batas nilai pertanggungan minimum ini biasanya didasarkan pada kebijakan pemilihan target pasar dari masing‐masing perusahaan, apakah perusahaan memilih pasar kelas menengah atau medium income bracket, pasar kelas atas atau high income bracket, atau bisa juga sebuah perusahaan memilih pasar ceruk tertentu yang disebut dengan istilah niche market.

Pembayaran premi untuk kelompok asuransi ini dapat dilakukan secara sekaligus (lump sum) atau yang disebut dengan terminologi premi tunggal (single premium), secara tahunan (annual premium), premi setengah tahunan (semi‐annual premium), pembayaran triwulanan (quarterly premium payment), atau bahkan pembayaran dilakukan secara bulanan (monthly premium payment).

b. Asuransi Jiwa Industrial

Asuransi Jiwa Industrial atau Industrial Life Insurance yang dalam bahasa sehari‐hari sering disebut sebagai asuransi industri, yang juga dikenal dengan terminologi “Debit Life Insurance“ dipasarkan kepada masyarakat industri atau orang‐orang dalam kelompok industri tertentu yang memiliki kemampuan finansial yang relatif masih rendah, misalnya kelompok nelayan atau kelompok petani yang berpenghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup keluarganya. Menurut Dr. Abraham H. Maslow kelompok ini termasuk dalam tingkatan “Psychological Needs“ yaitu kelompok masyarakat yang berada pada tingkatan memliliki kebutuhan fisik saja (sandang, pangan, sex, dan “papan“ atau tempat tinggal).

Uang pertanggungan maksimum untuk kelompok asuransi industrial ini pada

umumnya sangat terbatas, misalnya saja Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), di Indonesia berdasarkan data beberapa perusahaan asuransi tahun 2007, nyaris tidak mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Di beberapa negara asuransi ini hanya dipasarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dana


5

penguburan (burial expense) saja. Premi asuransi jiwa industrial biasanya dikumpulkan dan ditagih secara mingguan (weekly premium collection) atau bulanan dan ditagih ke rumah Pemegang Polis masing‐masing, sehingga metode pengumpulan preminya disebut dengan istilah “Home Service System“.

Dengan perkembangan masyarakat yang secara finansial menjadi semakin

baik, berangsur‐angsur asuransi industrial mulai ditinggalkan oleh para pelaku bisnis, karena secara bisnis, asuransi jenis ini memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi, seperti biaya administrasi dan biaya pengumpulan preminya, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi sangat kecil. Hal ini juga mengakibatkan asuransi ini tidak menarik lagi, baik bagi perusahaan asuransi yang memasarkan maupun bagi masyarakat itu sendiri. Pada saat buku ini diterbitkan, mungkin sudah tidak ada lagi perusahaan asuransi yang menjual produk‐produk asuransi industrial ini.

2. Asuransi Jiwa Kumpulan

Asuransi Jiwa Kumpulan atau group life insurance, ada juga yang menyebutnya dengan istilah asuransi jiwa kolektif, adalah produk‐produk asuransi jiwa yang dipasarkan secara kolektif (bukan orang per orang). Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka proses underwriting atau proses seleksi risiko terhadap calon tertanggungnya juga dilakukan secara kolektif, misalnya dalam menghitung usia calon tertanggung, didasarkan pada usia rata‐rata dari seluruh usia orang‐orang yang dirinya akan dipertanggungkan. Misalnya dalam sebuah kelompok calon tertanggung dari sebuah perusahaan kecil yang anggotanya 25 orang dan berusia : 20, 20, 23, 24, 25, 25, 25, 27, 27, 28, 30, 30, 30, 31, 32, 32, 32, 34, 35, 36, 38, 38, 39, 44, dan 48, maka usia yang dipakai dalam perhitungan premi adalah :

20(2)+23+24+25(3)+27(2)+28+30(3)+31+32(3)+34+35+36+38(2)+39+46+48 25 = 775 / 25 = 31 ……. dan usia rerata yang dipergunakan dalam menghitung premi untuk kelompok ini adalah 31 tahun.

Dalam prakteknya, ada pula perusahaan asuransi jiwa yang mempergunakan nilai

median sebagai dasar perhitungannya. Dalam kasus asuransi di atas, maka nilai yang dipergunakan adalah = 30 tahun, karena nilai median dari 25 orang dalam kelompok tersebut adalah usia orang yang ke13, yaitu 30 tahun. Tetapi jika nilai median itu terletak pada orang yang berusia 35 tahun, maka 35 tahun inilah yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan preminya.

Penggunaan metode perhitungan tersebut tergantung pada kebijakan

Manajemen Perusahaan, biasanya ditetapkan berdasarkan pada pengalaman yang telah dilaluinya secara empirik dalam kegiatan operasionalnya.

Dikarenakan metode yang dipergunakan dalam menghitung mortalita, maka

dalam perhitungan premi asuransi kumpulan terjadi subsidi silang atau cross sub sidization antara mereka yang berusia muda dengan mereka yang berusia lebih tua, dan juga antara mereka yang lebih sehat dengan mereka yang kurang sehat, sehingga


6

proses underwriting lebih sederhana. Meskipun demikian, seorang Aktuaris yang telah berpengalaman akan mampu menentukan tarif yang mendekati ketepatan perhitungan premi, sehingga tidak merugikan atau menguntungkan perusahaan terlalu tinggi, sehingga tarif premi yang dihitung dan ditetapkannya menjadi tidak kompetitif lagi, dan berdampak pada daya saing perusahaannya.

Kalau asuransi jiwa perorangan merupakan “retail business“, maka asuransi jiwa

kumpulan dikelompokkan dalam golongan “corporate business“ yang dipasarkan kepada kelompok‐kelompok orang atau perusahaan, lembaga, institusi, atau organisasi, seperti asuransi‐asuransi kumpulan di bawah ini :

Asuransi bagi Guru‐Guru di sebuah SMA di Jakarta Asuransi bagi Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kutai Asuransi bagi Para Tenaga Honorer di Pemerintahan Kota Pontianak Asuransi bagi Para Pemegang KTP di Kabupaten Bengkayang Asuransi bagi Anggota Credit Union Sejahtera Bersama di Pontianak Asuransi bagi Anggota TNI yang akan ditugaskan ke PBB Asuransi bagi Para Petugas Honorer Kebersihan Kota Asuransi bagi Para Anggota Tim Kampanye Nasional Partai tertentu Dan lain sebagainya.

Dalam jajaran bisnis asuransi kumpulan, hanya diterbitkan satu polis untuk setiap

produk yang disebut Polis Induk (Master Policy) atas nama pimpinan atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pemegang Polis, biasanya Direktur Utama Perusahaan, Pimpinan Lembaga atau Yayasan, Pimpinan Organisasi, dan sejenisnya. Akan tetapi ada juga yang menunjuk pejabat lain dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya Bupati menetapkan Sekretaris Daerahnya sebagai pemegang polisnya. Sedangkan orang‐orang yang atas dirinya dipertanggungkan disebut sebagai Peserta Asuransi (Participant). Bagi peserta tersebut akan diterbitkan sertifikat atau Insurance Certificate atas nama masing‐masing, jika jumlah pesertanya masih dalam jumlah yang layak menurut perusahaan yang menjual produk tersebut.

Untuk Asuransi Kumpulan yang jumlah Pesertanya sulit untuk diinventarisir, atau

hanya didasarkan pada angka perkiraan, biasanya diterbitkan “no name“ atau “un‐named certificate“. Misalnya saja dalam kasus asuransi masyarakat di salah satu Kabupaten di Indonesia, baik yang telah mempunyai KTP maupun yang belum, jumlahnya didasarkan pada angka perkiraan mencapai 1,5 juta orang, Jumlah populasi yang diperkirakan itulah yang dijadikan sebagai landasan dalam menghitung premi yang harus dibayar kepada Penanggung (perusahaan asuransi). Sudah tentu dalam hal diterbitkan “no name certificate“ tetap dibutuhkan selembar surat yang menunjukkan identitas bahwa seseorang yang dinyatakan sebagai peserta dalam perjanjian asuransi kumpulan adalah benar‐benar anggota atau warga masyarakat tersebut. Hal ini diperlukan pada saat mengajukan klaim atas asuransinya.

Produk‐produk asuransi jiwa perorangan (individual life insurance) maupun

asuransi jiwa kumpulan (group life insurance), keduanya dapat dipasarkan dalam berbagai bentuk asuransi jiwa (life insurance products/plans) maupun produk asuransi


7

kesehatan (health insurance products/plans). Khusus mengenai asuransi kesehatan ini akan kita bahas secara mendalam dalam bab tersendiri.

Dalam perkembangan industri perasuransian akhir‐akhir ini, asuransi jiwa dan

kesehatan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan besar sebagai berikut: Asuransi jiwa (Life Insurance) Kontrak annuitas (Annuity Contract) Asuransi kesehatan (Health Insurance)

a. Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa akan memberikan benefit (manfaat) apabila orang yang ditunjuk sebagai tertanggung dalam kontrak asuransinya atau dalam polisnya, meninggal dunia. Dalam kelompok ini terdapat 3 jenis produk (insurance plan), yaitu: Term Life Insurance, yaitu asuransi jiwa yang memberikan manfaat atau

santunan jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransinya atau di dalam periode kontrak asuransinya.

Cash Value Life Insurance yang juga dikenal sebagai Permanent Life Insurance, merupakan asuransi jiwa yang memberikan santunan selama hidup tertanggung dan juga mengandung unsur tabungan/savings element. Sejak premi dibayar, maka polis ini mengakumulasikan nilai yang dikenal dengan istilah cash value (nilai tunai) yang secara bertahap akan menjadi semakin besar seiring dengan besarnya premi yang telah dikumpulkan. Nilai tunai ini merupakan kekayaan (assets) yang oleh Pemegang Polis dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan.

Endowment Insurance, merupakan asuransi jiwa yang memberikan santunan kepada ahli waris yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak asuransinya, atau memberikan sejumlah uang pertanggungan pada saat tertentu apabila tertanggung masih tetap hidup (survive).

b. Kontrak Annuitas (Annuity Contract)

Produk asuransi ini merupakan kontrak di mana perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung menjanjikan untuk melakukan pembayaran secara periodik kepada orang yang namanya ditunjuk dalam kontrak, sebagai imbalan atas premi yang telah diterima oleh perusahaan, baik secara sekaligus ataupun secara angsuran (installment).

c. Asuransi Kesehatan (Health Insurance)

Kelompok ini merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan atau proteksi atas risiko hilangnya sumber finansial dikarenakan oleh kondisi tertanggung yang mengalami suatu penyakit (illness), kecelakaan (accidental injury) atau karena ketidakmampuan (disability). Dalam kelompok ini terdapat 2 jenis produk, yaitu: Medical Expense Coverage, yaitu jenis produk yang memberikan santunan

guna membayar biaya perawatan tertanggung yang mengalami suatu penyakit atau karena kecelakaan.


8

Disability Income Coverage, merupakan produk yang memberikan santunan sebagai pengganti atas hilangnya penghasilan bagi tertanggung sebagai dampak dari ketidakmampuannya dalam bekerja.

Berdasarkan pada penggolongan asuransi tersebut, kalau kita gambarkan dalam

matriks akan nampak sebagai berikut:

Figure 1.1.

Jenis‐Jenis Asuransi Jiwa dan Kesehatan

1

2

3

Term Life Insurance, atau Asuransi Jiwa Berjangka merupakan asuransi yang akan memberikan santunan jika Tertangung meninggal dalam masa asuransinya. Cash Value Life Insurance atau Asuransi Jiwa Nilai Tunai, yang juga dikenal dengan istilah Permanent Life Insurance, merupakan asuransi jiwa yang akan memberikan santunan seumur hidup Tertanggung dan juga mengandung unsur tabungan (saving element), yang nilainya akan semakin membesar seiring dengan semakin besarnya premi yang diterima oleh perusahaan / Penanggung. Endowment Insurance atau dikenal dengan istilah Asuransi Jiwa Dwiguna, merupakan asuransi jiwa yang akan memberikan santunan kepada ahli waris yang ditunjuk jika Tertanggung meninggal dalam masa kontrak asuransinya, dan jika Tertanggung tetap hidup (survive) pada saat kontrak asuransinya berakhir, maka kepadanya akan dibayarkan benefit sebesar uang pertanggungan yang diperjanjikan dalam polisnya.

Merupakan sebuah perjanjian di mana perusahaan asuransi sebagai Penanggung menjanjikan untuk membayarkan sejumlah dana/santunan secara angsuran (installment) dan periodik kepada orang yang namanya disebutkan di dalam kontrak, selama jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas premi yang telah diterimanya.

1

2

Medical Expense Coverage, atau Asuransi Cakupan Biaya Kesehatan merupakan jenis produk asuransi yang akan memberikan santunan untuk mengganti biaya perawatan atau pengobatan bagi Tertanggung yang mengalami suatu penyakit atau karena kecelakaan. Disability Income Coverage merupakan jenis produk asuransi yang akan memberikan santunan sebagai pengganti penghasilan bagi Tertanggung yang mengalami ketidak‐mampuan (disability)

Life Insurance

Annuity Contract

Health Insurance


9

Ketiga jenis produk asuransi dalam matriks itu dapat dipasarkan dalam bentuk Asuransi Jiwa Perorangan (Individual Insurance Policy) maupun Asuransi Jiwa Kumpulan (Group Insurance Policy).

B. Bentuk‐Bentuk Organisasi Bisnis

Di banyak negara di dunia, termasuk di Amerika Serikat dan juga di Indonesia, sebuah usaha dapat didirikan dalam bentuk sebagai berikut:

a. Sole proprietorship b. Partnership c. Corporation Yang dimaksud dengan sole proprietorship, adalah sebuah usaha yang dimiliki dan

dioperasikan oleh seorang individu (sendirian), misalnya sebuah kios rokok, kios sembako, warung kopi, warung nasi Tegal, dan sebagainya. Jika usaha ini memperoleh sejumlah keuntungan, maka pemilik usaha yang bersangkutan berhak atas seluruh keuntungan yang diperoleh. Demikian pula, jika usaha itu gagal atau memiliki hutang pada pihak lain, maka pemiliknya bertanggung‐jawab penuh atas kegagalan atau hutang‐hutang yang ada.

Partnership, merupakan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang

menjalankan usaha secara bersama‐sama sebagai mitra bisnis. Mereka itu secara bersama‐sama mengoperasikan usaha, berdasarkan sebuah perjanjian yang antara lain mengatur tentang porsi‐porsi permodalan yang dipergunakan dalam usaha, pembagian keuntungan yang diperoleh, cara‐cara pengalihan hak kepemilikan usaha, dan sebagainya. Jika salah seorang diantara mitra usaha tersebut meninggal dunia, maka usaha tersebut dapat terus dijalankan oleh mitra usaha yang masih hidup, dan selanjutnya kemitraan usaha dapat dilakukan dengan mitra‐mitra usaha yang baru.

Bentuk yang ke tiga, adalah Corporation, atau kita sebut sebagai Korporasi yang akan

menjadi fokus dalam bahasan kita selanjutnya. Korporasi merupakan sebuah badan hukum (legal entity) yang didirikan berdasarkan undang‐undang suatu negara, yang kekayaannya (assets) dipisahkan dari kepemilikan pribadi, atau kepemilikan seseorang hanya terbatas pada saham yang disertakannya dalam usaha tersebut. Korporasi ini memiliki karakteristik yang sangat spesifik, berbeda dengan 2 bentuk usaha sebelumnya, yaitu:

a. Korporasi merupakan badan hukum yang kepemilikannya terpisah jelas dari pemiliknya (owner), oleh karenanya Korporasi dapat menuntut atau dituntut, dapat mengadakan kontrak atau perjanjian, dan dapat pula memiliki property.

b. Korporasi tetap dapat terus berjalan meskipun salah seorang atau seluruh

Pemegang Sahamnya meninggal dunia.

Hutang‐hutang yang menjadi tanggung jawab sebuah korporasi, benar‐benar terpisah dari tanggung jawab pribadi para pemiliknya. Artinya bahwa urusan hutang piutang korporasi terpisah dari tanggung jawab pribadi orang‐orang yang menjadi owners dari perusahaan tersebut. Dikarenakan karakteristiknya yang demikian, dan perusahaan perasuransian membutuhkan jaminan stabilitas yang berjangka panjang, maka beberapa


10

negara mempersyaratkan agar perusahaan perasuransian didirikan dalam bentuk korporasi ini.

1. Bentuk Organisasi Perusahaan Asuransi Jiwa

Meskipun perusahaan‐perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan pada umumnya berbentuk korporasi (corporation), namun perusahaan‐perusahaan tersebut dapat secara luwes dalam menjalankan bisnisnya. Di berbagai negara, bentuk perusahan asuransi jiwa dan kesehatan dapat berupa:

a. Perseroan atau PT (Stock Insurance Companies) b. Usaha Bersama (Mutual Insurance Companies) c. Fraternal Benefit Society

Perusahaan Perseroan atau Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan atau Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa atau bentuk‐

bentuk badan hukum yang setara dengan itu, secara teoritis juga disebut Stock Insurance Companies. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling banyak didirikan, dan dimiliki oleh beberapa orang dan organisasi yang memiliki saham di dalamnya. Para investor yang membeli/memiliki saham perusahaan itu disebut sebagai stockholders. Dari waktu ke waktu, bagian/porsi dari keuntungan perusahaan itu dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividend.

Perusahaan Asuransi Bersama Perusahaan asuransi bersama yang juga kita kenal sebagai Mutual Insurance

Companies, contohnya di Indonesia adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang merupakan satu‐satunya perusahaan asuransi jiwa bersama yang telah didirikan sejak tanggal 12 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah sekaligus merupakan perusahaan asuransi jiwa dalam negeri (domestik) yang pertama kali didirikan. Perusahaan asuransi seperti ini dimiliki oleh seluruh Pemegang Polisnya (Policyholders) sehingga keuntungan perusahaan tersebut dibagikan kepada para Pemegang Polis dalam bentuk dividend polis (policy dividends).

Sebelum perusahaan bersama ini didirikan, sejumlah polis dipasarkan untuk

mendapatkan dana operasi awal. Dikarenakan masyarakat pada umumnya tidak percaya pada perusahaan yang belum jelas eksistensinya (keberadaannya) maka perusahaan asuransi jiwa pada awalnya didirikan dalam bentuk PT yang secara legal telah diakui, baru kemudian setelah menjadi besar dikonversikan ke bentuk usaha bersama (mutual company). Proses konversi dari stock company ke mutual company ini disebut dengan istilah mutualization. Sedangkan proses sebaliknya yaitu dari mutual company ke stock company disebut demutualization, yang akhir‐akhir ini banyak dilakukan, dikarenakan untuk memperbesar modal usaha akan lebih mudah dilakukan dengan menjual saham ke masyarakat (publik). Demikian pula, sebuah perusahaan perseroan atau PT akan lebih mudah untuk membeli perusahaan lainnya, misalnya sebuah perusahaan asuransi jiwa ingin melakukan diversifikasi usaha (business diversification), dalam rangka memperbesar kelompoknya atau konglomerasinya dengan membuka bisnis‐bisnis yang lain, misalnya membuka bisnis dalam bidang otomotive, agribisnis,


11

property, dan lain sebagainya. Tentang hal ini, banyak yang bisa kita lihat contoh‐contoh nyata di Indonesia. Misalnya: Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, yang telah berkembang sangat pesat menjadi perusahaan konglomerat, yang memiliki banyak anak perusahaan, antara lain Perusahaan di bidang Percetakan dan Penerbitan, Perusahaan yang bergerak dalam bidang Sekuritas, Perkantoran, Teknologi Informasi, Perhotelan, dan Perusahaan Konstruksi.

Figure 1.2.

Mutualization dan Demutualization

Merupakan proses konversi dari perusahaan yang semula berbentuk badan hukum stock company (Perseroan) menjadi mutual company (Perusahaan Bersama)

Merupakan proses konversi dari perusahaan yang semula berbebtuk badan hukum/legal sebagai mutual company (Perusahaan Bersama) menjadi stock company (Perseroan)

Fraternal Benefit Societies

Bentuk usaha asuransi jiwa yang satu ini, memang sulit kita terjemahkan secara harfiah, akan tetapi merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk untuk memberikan santunan kepada para anggotanya seperti layaknya asuransi jiwa. Para anggota dalam organisasi seperti ini, pada umumnya memiliki etnik, agama atau kepercayaan, dan latar belakang keahlian yang sama serta kesamaan karakter yang lain. Namun ada pula organisasi seperti ini yang terbuka untuk masyarakat umum. Organisasi seperti ini harus dikelola sebagaimana layaknya sebuah rumah di mana hanya para anggota‐anggota organisasi dan keluarganya saja yang dapat memiliki “fraternal society’s insurance“. Namun demikian, dengan semakin tumbuh dan berkembangnya manajemen, maka ada beberapa organisasi semacam itu yang kemudian membuka pintu bagi masyarakat yang

Mutualization

Stock Company

Mutualization

Mutual Company

Demutualization

Stock Company

Demutualization

Mutual Company


12

lebih luas, sehingga memungkinkan orang yang tertarik menjadi anggota menjadi lebih terbuka.

Dikarenakan oleh berbagai pertimbangan yang stratejik, maka banyak

perusahaan asuransi yang didirikan atau dijalankan dengan mempergunakan bentuk sebagai perusahaan Perseroan Terbatas (stock insurance companies). Misalnya saja di Amerika Serikat pada tahun 2003 (berdasarkan data yang disajikan oleh ACLI, American Council of Life Insurers, tahun 2004) adalah sebagai berikut:

Bentuk Portofolio Aktif Pendapatan Premi Kekayaan

Perusahaan (Life Insurance In

force) (Premium Income) ( Assets )

Mutual Companies 1,852,574.00 69,838.00 634,365.00

Stock Companies 14,910,932.00 416,043.00 3,159,215.00

Fraternal Benefit 280,155.00 7,603.00 82,391.00

Sumber : Washington, DC : American Council of Life Insurance, 2004

Semua data keuangan ini adalah dalam hitungan jutaan US.$., dan jika kita hitung akan tampak bahwa untuk Stock Companies besarnya 82% atau bahkan lebih, baik ditinjau dari besar portofolio aktifnya, pendapatan premi, maupun dari segi kekayaan atau assetnya. Sedangkan Fraternal Benefit Society, hanya memiliki pangsa pasar kurang lebih 2%, dan pangsa pasar selebihnya antara 11% sampai dengan 16% adalah pasar yang diraih oleh Mutual Companies.

Demikian pula di Indonesia, sejak didirikannya AJB Bumiputera 1912 pada

tahun 1912, tidak pernah ada lagi perusahaan asuransi yang berbentuk mutual companies meskipun dalam Undang‐Undang Usaha Perasuransian, yaitu Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 1992, bentuk usaha bersama tersebut diperkenankan.

2. Perusahaan Asuransi Jiwa sebagai Organisasi Bisnis Jasa Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa pada dasarnya juga merupakan lembaga keuangan,

yang dalam sistem perekonomian negara merupakan bagian dari industri jasa keuangan (financial services industry). Sebagai sebuah lembaga keuangan, perusahaan asuransi jiwa memiliki kekayaan utamanya dalam bentuk “financial assets“ misalnya saja saham dan obligasi, ketimbang kekayaan dalam bentuk aktiva tetap seperti mesin‐mesin (machinery and equipments). Akan tetapi juga tidak dapat dihindari bahwa sebagai lembaga keuangan yang semakin lama semakin besar dan modern, perusahaan asuransi jiwa dapat memiliki kekayaan dalam bentuk mesin‐mesin dan peralatan canggih (sophisticated equipments) yang dipergunakan sebagai


13

sarana pendukung dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, misalnya komputer, mobil‐mobil, motor, dan bahkan mungkin sekali pesawat terbang untuk menangani pemasaran dan kegiatan operasional lainnya seperti investigasi dan pengendalian daerah operasional yang semakin luas.

Industri jasa keuangan terdiri dari berbagai lembaga keuangan, yang bertujuan

untuk membantu masyarakat, perusahaan/bisnis, dan juga pemerintah, dalam hal menyimpan, meminjam, menginvestasikan dana, atau kebijakan pengelolaan uang dalam bentuk yang lain. Singkatnya, lembaga jasa keuangan itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat, misalnya saja untuk menyediakan dana pensiun, memproteksi kehilangan sumber mata pencaharian dikarenakan oleh ketidak‐mampuan (disability), meninggal karena kecelakaan, karena wabah penyakit, seperti dikarenakan oleh Flu Babi (Virus H1N1) yang saat ini sedang menjadi pembicaran masyarakat kedokteran bahkan juga masyarakat secara global, dan sebagainya.

Lembaga‐lembaga keuangan itu terdiri dari beberapa kelompok, yaitu:

a. Perusahaan Perasuransian yang menyediakan proteksi atas risiko hilangnya sumber keuangan karena suatu kejadian. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) bentuk utama Perusahaan Asuransi, yaitu : Perusahaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan (Life and Health Insurance

Companies) yang menyediakan serta menjual produk‐produk yang memproteksi risiko‐risiko personal dari kematian, ketidakmampuan, penyakit, kecelakaan, dan sejenisnya.

Perusahaan Asuransi Harta Benda (Property or Casualty Insurance Companies) yang menyediakan proteksi atas rusaknya harta benda dan risiko dari pihak lain (liability risk), misalnya secara tidak disengaja, seseorang yang sedang mengendarai mobil menabrak kendaraan orang lain, sehingga ia harus memberikan ganti rugi.

b. Lembaga Depositori (Depository Institutions) yang merupakan lembaga

penerima tabungan dari masyarakat, perusahaan, dan juga pemerintah serta menyalurkannya kembali ke masyarakat, bisnis, dan ke lembaga pemerintah. Lembaga‐lembaga di sini antara lain : bank komersial, lembaga penerima dan penyalur pinjaman, bank‐bank tabungan, dan juga credit unions, seperti Credit Union Sejahtera Bersama di Pontianak, Kalimantan Barat yang mulai didirikan pada pertengahan tahun 2007, dan pada saat ini anggotanya telah berjumlah sekitar 200 orang.

c. Perusahaan Jasa Keuangan (Finance Companies) yang merupakan suatu lembaga khusus penyedia dana pinjaman berjangka pendek dan berjangka menengah bagi masyarakat dan perusahaan saja (tidak menyediakan dana untuk lembaga‐lembaga pemerintah).

d. Perusahaan Reksadana (Mutual Fund Companies) yang di Indonesia kita kenal

dengan istilah Perusahaan Reksadana, merupakan sebuah sarana bagi para


14

Investors untuk mengumpulkan dana investasinya kemudian menggunakan dana tersebut untuk membeli surat berharga, saham, obligasi atau instrumen keuangan lainnya untuk menciptakan beragam portofolio investasi yang diprediksikan akan dapat memberikan hasil yang optimal.

e. Perusahaan Sekuritas (Securities Firms) merupakan perusahaan yang menjalankan fungsinya untuk memasarkan surat‐surat berharga, baik berupa saham, obligasi maupun surat berharga dalam bentuk yang lain. Sekuritas ini merupakan instrumen investasi yang diharapkan akan dapat menghasilkan yield/interest atau tingkat bunga (dalam istilah syariah dikenal dengan sebutan “al‐mudharabah“) yang berarti bagi hasil (profit sharing), yang pada dasarnya baru akan diperhitungkan setelah hasil usahanya diketahui atau direalisir secara nyata dan jelas. Lembaga keuangan termasuk Perusahaan Asuransi yang membantu

pemerantaraan transaksi keuangan. Financial intermediaries/Pemerantara Transaksi Keuangan merupakan organisasi yang menjembatani transaksi antara masyarakat, bisnis atau lembaga‐lembaga pemerintah yang memiliki dana berlebih dan tak tergunakan (idle funds) untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada pihak‐pihak lain yang memerlukan dana atau pihak peminjam. Dalam proses penyaluran dana tersebut, pihak Pemerantara Transaksi Keuangannya akan memperoleh transaction fee.

Perusahaan Asuransi Jiwa juga merupakan Perusahaan Pemerantara

Transaksi Keuangan, karena perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dari dana yang dikumpulkan dari para Pemegang Polis dan kemudian dana tersebut diinvestasikan dalam bisnis dan industri. Investasi‐investasi yang dilakukan dalam bisnis ini akan menghasilkan pendapatan untuk pengembangan perusahaannya.

Perusahaan‐perusahaan perasuransian (termasuk asuransi jiwa, asuransi

harta benda, dana pensiun), merupakan lembaga‐lembaga keuangan yang signifikan bagi sebuah negara. Misalnya di Amerika Serikat pada tahun 2002 menunjukkan data sebagai berikut :

Figure 1.3

Sumber Dana di Pasar Keuangan Amerika Serikat

Tahun 2002 Commercial Banks 7,357.00 Private Pension Funds 3,686.00 Mutual Funds 3,635.00 Life Insurance Companies 3,380.00 Money Market Mutual Funds 2,224.00 State & Local Retirement Funds 1,968.00 Securities Firms 1,359.00 Property / Casual Insurance 912.00


15

Sumber : Washington, DC : American Council of Life Insurance, 2003

Kalau kita melihat Figure 1.3, di negara Amerika Serikat yang sudah sedemikian maju, nampak bahwa bisnis jasa keuangan tidak dapat dilepaskan dari peran usaha yang tergolong dalam bisnis perasuransian, antara lain Asuransi Jiwa, Asuransi Harta Benda, dan Dana Pensiun, baik swasta maupun pemerintah. Pension Funds dan Retirement Funds, merupakan terminologi yang sama dan dapat digunakan secara bergantian (interchangable).

Industri jasa keuangan mengalami kemajuan yang cukup signifikan dikarenakan

oleh berbagai perubahan lingkungan terutama lingkungan perekonomian yang begitu dinamis. Secara garis besar, kemajuan industri jasa keuangan ini ditandai oleh terjadinya konvergensi, konsolidasi dan globalisasi, yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Konvergensi. Konvergensi ini merupakan perubahan di mana satu lembaga

keuangan dapat melayani berbagai kebutuhan masyarakat seperti jasa perbankan, asuransi, dan surat berharga. Perusahaan‐perusahaan jasa keuangan tersebut dapat memberikan berbagai pelayanan jasa, sehingga boleh dikatakan perusahaan‐perusahaan tersebut saling melengkapi kebutuhan masyarakat secara simultan dan memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Misalnya saja, dahulu perusahaan perbankan hanya diperkenankan menjual produk perbankan. Oleh karena itu, nasabah dari bank tersebut apabila menginginkan produk asuransi, harus membeli dari perusahaan asuransi. Dengan konvergensi tersebut maka kebutuhan masyarakat dapat terlayani secara sekaligus melalui “one stop shoping system“, di mana nasabah bank juga dapat membeli produk asuransi di bank tersebut, dengan kata lain perusahaan perbankan dapat sekaligus menjual produk‐produk asuransi. Dalam hal seperti ini, sudah barang tentu dilakukan kerjasama atau afiliasi terlebih dahulu diantara perusahaan‐perusahaan yang melakukan bisnis.

Dengan demikian perbedaan antara satu perusahaan jasa keuangan dengan jenis perusahaan jasa keuangan lainnya ( misalnya antara sebuah bank dan


16

perusahaan asuransi jiwa ) menjadi sangat tipis atau menjadi kabur, dan untuk bersaing perusahaan‐perusahaan tersebut berusaha dengan sangat kreatif dan innovatif, dengan mengaplikasikan konsep Q‐C‐F‐I‐D yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut : Q = Quality. Kulaitas produk dan jasa yang dipasarkan dijadikan sebagai faktor

utama dalam bersaing. Kualitas barang yang dihasilkan ditinjau dari berbagai aspek diupayakan lebih baik atau bahkan jauh lebih baik dari yang dihasilkan oleh pesaing. Demikian halnya dengan kualitas pelayanan, promosi, distribusi, purna jual, dan sebagainya.

C = Cost Efficiency. Efisiensi biaya dilakukan secara menyeluruh dalam berbagai

aspek misalnya dalam biaya perolehan bahan baku (material), biaya tenaga kerja, biaya proses produksi, dan lain sebagainya. Dalam hal efisiensi biaya tenaga kerja, bukan berarti harus pelit, akan tetapi secara keseluruhan diupayakan tetap efisien dan wajar. Dengan demikian diharapkan perusahaan dapat membuat pricing strategy yang menarik.

F = Flexibility. Dimaksudkan bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan

dapat dikombinasikan secara luwes dengan produk atau suku cadang yang lain sehingga produk dapat fleksibel dalam penggunaannya. Contoh yang nyata dapat kita lihat dalam industri otomotive, misalnya jika kita memiliki sebuah mobil Toyota Avanza, kita dapat mengganti suku cadangnya dengan suku cadang Daihatsu Xenia jika kita tidak dapat menemukan suku cadang Toyota Avanza. Demikian juga sebaliknya, jika kita memiliki Daihatsu Xenia dan kebetulan sulit menemukan suku cadang Daihatsu Xenia, kita dapat menggantinya dengan suku cadang Toyota Avanza. Begitu pula antara mobil Toyota Rush dengan Daihatsu Terios.

I = Innovativeness. Upaya‐upaya perusahaan untuk menemukan jenis‐jenis

produk baru secara lebih inovativif menjadikan perusahaan tersebut dinilai lebih maju dari pada pesaing‐pesaingnya. Langkah ini dapat menaikkan citra perusahaan dalam bersaing.

D = Delivery. Ini dimaksudkan agar kualitas penyampaian dan penyerahan

produk (barang dan jasa) menjadi salah satu faktor keberhasilan kunci (key success factor). Misalnya sebuah Perusahaan Asuransi Jiwa pesaing dapat menyelesaikan polisnya dalam waktu 5 (lima) hari, maka untuk dapat memenangkan persaingan, kita harus mampu menyelesaikan dan menyerahkan polis dalam waktu lebih singkat andaikan saja hanya dalam waktu 3 (tiga) hari. Sudah barang tentu ketepatan serta kecermatan dalam proses penyerahan juga harus dipertimbangkan.

Konvergensi seperti ini di Akerika Serikat diformalkan melalui Undang‐

Undang tahun 1999 yaitu undang‐undang yang dinamakan Gramm‐Leach‐Bliley (GLB) Act atau dikenal sebagai Financial Services Modernization Act. yang menghilangkan hambatan (barriers) diantara jenis‐jenis usaha tersebut dalam


17

menjalankan kegiatan operasinya, sehingga perusahaan‐perusahaan itu menjadi terbuka untuk membentuk sebuah perusahaan induk (holding companies) untuk jasa‐jasa keuangan. Masing‐masing bisnis tetap berfokus pada satu jenis usaha, akan tetapi mereka dapat melayani masyarakat secara terintegrasi.

Perusahaan‐perusahaan yang berafiliasi dalam sebuah holding company dapat saling memasarkan produk‐produk dari perusahaan rekan seinduknya.

Konvergensi ini dapat dilakukan melalui cara : ekspansi usaha, merger atau

melalui akuisisi. Holding companies merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki kendali terhadap beberapa perusahaan lain yang merupakan anak perusahaan (subsidiary companies). Untuk mempermudah para pembaca memahami bagaimana hubungan antara perusahaan induk (holding company) dengan anak perusahaan (subsidiary company), kiranya dapat dilihat dalam diagram berikut:

Figure 1.4.

Skema Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan

Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa faktor kunci keberhasilan bisnis yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan untuk memenangkan persaingan, dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut :

Figure 1.5.

Faktor Kunci Keberhasilan Bisnis

Quality

Kualitas produksi barang dan jasa menjadi faktor yang uatma dalam memenangkan persaingan dalam berbisnis.

Cost Efficency

Efisiensi biaya di setiap langkah, baik dalam pengadaan bahan baku, perisapan proses produksi, proses produksinya, biaya tenaga kerja, proses distribsi, promosi, penjualan dsb.

Perusahaan Induk Jasa Keuangan DEF ( DEF Financial Service Holding Company )

Perusahaan Leasing DEF Perusahaan Sekuritas MNO

Bank GHI Reksa Dana DEF Perusahaan Asuransi


18

Flexibility

Produk yang dihasilkan termasuk suku cadangnya diupayakan dapat dikombinasikan dengan produk-produk lain, baik yang berasal dari satu perusahaan maupun dari perusahaan lain.

Innovativeness

Innovasi-innovasi untuk menemukan variasi baru merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam berbisnis.

Delivery

Proses penyampaian produk, baik ditinjau dari sudut pandang waktu maupun ketepatan produknya merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan.

Dalam perkembangan bisnis dewasa ini, konvergensi di lembaga keuangan

semakin tumbuh dan berkembang, misalnya saja di Indonesia, Bank BNI yang semula hanya menyediakan jasa perbankan, kini dapat memasarkan asuransi kepada para nasabahnya. Contohnya produk Tapenas (Tabungan Pendidikan Nasional) dipasarkan oleh Bank BNI, dan setiap nasabahnya akan secara otomatis mendapatkan proteksi (asuransi) yang diberikan oleh PT. Cigna Life Insurance. Ini berarti bahwa Bank BNI berafiliasi dengan PT. Cigna Life Insurance, sehingga produk dari perusahaan asuransi PT. Cigna Life Insurance tersebut dapat dipasarkan oleh Bank BNI. Selain dengan PT. Cigna Life Insurance, Bank BNI juga bekerjasama dengan PT. Sun Life Financial dan AIG Life, sehingga perusahaan‐perusahan tersebut dapat saling memperkuat jaringan pemasaran produknya secara sinergi. Kasus seperti ini pada saat ini semakin banyak terjadi, misalnya saja sebuah perusahaan leasing, yang semula hanya memasarkan produknya berupa kendaraan bermotor, kemudian perusahaan leasing itu bekerjasama dengan perusahaan asuransi kendaraan bermotor, yang selanjutnya perusahaan itu selain memasarkan produk motor, sekaligus dapat memasarkan produk asuransi kendaraan bermotor kepada para nasabah yang membeli motor secara leasing dari perusahaan tersebut. Demikian pula, bank yang semula menyedikan produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), kini sekaligus dapat memasarkan produk Asuransi Kreditnya kepada nasabah‐nasabah yang mendapatkan KPR tersebut.

Konsolidasi Konsolidasi merupakan terminologi yang sering digunakan di lingkungan

industri jasa keuangan, di mana dua atau lebih perusahaan bergabung dan bekerjasama dalam menjalankan bisnisnya. Wujud dari kerjasama ini bisa merger ataupun akuisisi. Dalam merger, kekayaan (assets) dan hutang‐hutang (liabilities)


19

dari masing‐masing perusahaan digabungkan menjadi satu dan terbentuklah satu perusahaan.

Sedangkan dalam akuisisi, satu perusahaan membeli sebagian dari saham

perusahaan lain, sehingga perusahaan yang membeli saham tersebut akan memiliki otoritas dan hak untuk mengendalikan (mempunyai controlling authority) pada perusahaan‐perusahaan yang sahamnya telah dibeli, dan keberadaan perusahaan tersebut tetap ada (eksis).

Dengan konsolidasi tersebut jumlah perusahaan yang beroperasi akan

menurun, tetapi ukuran perusahaannya akan semakin besar. Di tahun 2008 yang lalu, di Indonesia juga diterbitkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 yang mengatur kembali tentang besarnya modal yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan perasuransian, di mana pada akhir tahun 2008 yang baru lalu, modal perusahaan harus telah menjadi Rp. 40 milyard, kemudian disusul menjadi Rp. 70 milyard yang harus dicapai pada akhir tahun 2009 mendatang, kemudian di akhir tahun 2010 harus menjadi Rp. 100 milyard. Ternyata berdasarkan data dari Lembaga Riset Media Asuransi, terhitung pada tanggal 31 Desember 2007, masih terdapat 11 perusahaan asuransi jiwa dan 36 perusahaan asuransi kerugian yang modalnya masih kurang dari Rp. 40 milyar. Hal itu sungguh sangat berat untuk dipenuhi, apalagi kondisi perekonomian di masa kini yang sangat sulit bagi dunia bisnis untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena untuk tetap survive pun sudah harus kita syukuri.

Dikarenakan kondisi yang demikian, dan masukan‐masukan yang diberikan

oleh para pelaku dan pakar perasuransian di Indonesia kepada pemerintah, maka akhirnya Pemerintah R.I. melakukan revisi atas Peraturan tersebut, dengan memberikan perpanjangan waktu untuk pemenuhan kewajiban modal tersebut selama 5 tahun. Apakah hal tersebut akan dapat dipenuhi, tergantung dari situasi perekonomian negara dan juga pertumbuhan bisnis perasuransian.

Globalisasi Dewasa ini lembaga‐lembaga/perusahaan‐perusahaan jasa keuangan telah

banyak yang beroperasi secara global/internasional, bahkan perusahaan‐perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan yang besar, baik dari Eropa Timur dan Amerika Utara seperti Canadian Life and Health Insurer, pada tahun 2002 saja telah mendapatkan preminya sebesar 58% dari nasabah‐nasabah di luar negerinya sendiri. Di tahun 1996, perusahaan asuransi jiwa asing yang beroperasi di Amerika Serikat hanya 4%, dan di tahun 2003 telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 11%. Di Indonesia hal ini juga terjadi dalam bidang perasuransian, baik di bidang asuransi jiwa maupun di bidang asuransi kerugian. Misalnya saja, perusahaan‐perusahaan asuransi asing yang telah beroperasi di Indonesia, antara lain Prudential Life Assurance, AXA Life Indonesia, Manulife Financial, Great Eastern Life Indonesia, Asuransi Allianz Life Indonesia, dan masih banyak lagi yang lain. Demikian juga di lingkungan perbankan dan usaha lain, misalnya RBS (Royal Bank of Scotland), HSBC (Hongkong and Shanghai Bank),


20

Citibank, American Express, Fed‐Ex (Federal Express) yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dan dokumen (forwarder), J.W. Marriott dan Ritz Carlton yang bergerak di bidang perhotelan, beberapa perusahaan asing yang menjual franchise kepada para investor dalam negeri antara lain KFC (Kentucky Fried Chicken), CFC (California Fried Chicken) dan A.W. Root Beer yang merupakan pengusaha makanan, seperti ayam dan kentang goreng, dan softdrink, dan lain sebagainya.

Dengan berdirinya usaha‐usaha asing tersebut, sebenarnya merupakan

keuntungan bagi kedua negara, baik Indonesia maupun negara Investornya. Bagi Indonesia, antara lain terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Dan bagi para Investornya sudah barang tentu keuntungan yang cukup besar, karena terbukanya pasar bagi produknya yang semakin luas, terlebih lagi sejak disepakatinya perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement), yang memberikan kesempatan kepada negara‐negara yang telah siap untuk melakukan perdagangan lintas batas (Cross Border Supply). Sedangkan bagi negara‐negara di mana para investor itu berasal, keuntungannya adalah diperolehnya pajak penghasilan dari usaha‐usaha yang dijalankan di negara lain. Selain itu, masyarakat di Indonesia terutama yang berpendidikan dan berpenghasilan cukup tinggi lebih percaya kepada lembaga‐lembaga asing, meskipun lembaga‐lembaga di dalam negeri kita sudah banyak yang telah dikelola secara professional dan dapat dipercaya.

3. Peran Pemerintah dalam Bidang Perasuransian Perusahaan Perasuransian berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada

masyarakat luas terhadap hilangnya sumber penghasilan (economic loss) serta menawarkan kesempatan untuk menabung dan menginvestasikan uangnya. Oleh karena itu, kesehatan keuangan perusahaan perasuransian sangatlah penting dan kredibilitasnya sangat dipertaruhkan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk mengatur usaha‐usaha perasuransian.

Tujuan utama diaturnya usaha perasuransian itu adalah:

a. Untuk memelihara tingkat solvency perusahaan, yaitu kemampuan finansial perusahaan agar tetap mampu memenuhi kewajiban finansialnya, membayar hutang serta membayar manfaat asuransi pada saat jatuh temponya.

b. Agar perusahaan mampu melaksanakan kegiatan bisnisnya secara adil dan santun (fair and etical). Di beberapa negara seperti di Kanada dan Amerika Serikat, Peraturan‐peraturan

yang mengatur tentang usaha perasuransian dibuat secara desentralisasi, ada Aturan Nasional (Federal Regulation) dan ada Aturan Lokal (State Regulation/ Provincial Regulation). Jika digambarkan di Indonesia, hal ini seolah‐olah dibuat sebagai Peraturan Negara, misalnya dalam bentuk Undang‐Undang, dan setiap provinsi juga membuat peraturan masing‐masing seperti Peraturan Daerah atau PERDA atau


21

Peraturan Provinsi, di mana masing‐masing daerah itu mempunyai kepentingan yang berbeda‐beda.

Di India, usaha perasuransian ini diatur melalui peraturan yang diterbitkan oleh

Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). Sedangkan di negara kita, usaha perasuransian ini diatur melalui perundang‐undangan dan peraturan pelaksanaannya. Pada saat ini, Undang‐undang yang diberlakukan untuk mengatur usaha perasuransian adalah Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 1992, yang mengatur tentang Usaha Perasuransian. Selain Undang‐Undang Usaha Perasuransian yang mengatur tentang usaha yang berorientasi bisnis ini, juga diterbitkan Undang‐Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Khusus mengenai substansi dari Undang‐Undang ini akan dibahas tersendiri dalam bab khusus, termasuk membahas berbagai Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan Undang‐Undang tersebut.

Dalam kontrak asuransi jiwa, disebutkan bahwa kontrak yang dilakukannya yaitu

antara Penanggung (Perusahaan asuransi) dengan Pemegang Polis. Pemegang polis adalah orang atau badan hukum yang mengadakan penjanjian tersebut. Sedangkan Tertanggung adalah orang atas jiwanya diadakan pertanggungan, artinya secara individu Tertanggung dapat menjadi atau dalam kedudukan sebagai Pemegang polis. Adapun yang dimaksud Penanggung adalah Badan usaha perusahaan asuransi itu sendiri, jadi bukan dalam bentuk perorangan atau individu.

Berdasarkan pasal 20 dari Ordonantie op het Levenvensverzekerings bedrijf

tanggal 15 April 1941 yang diundangkan di dalam Stb. 1941 – 101 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1941, ditetapkan bahwa perusahaan asuransi jiwa harus berbentuk badan usaha sebagai berikut; 1. Perseroan Terbatas (PT); 2. Maskapai Saling Menanggung (orderlingen‐maatschappij); 3. Maskapai Indonesia Atas Saham (Indonesche Maatschappij op Aandeelen).

Dengan keluarnya surat keputusan Menteri Keuangan RI No: Kep.‐

168/MK/IV/2/1974 tanggal 8 Februari 1974 tentang perizinan usaha perusahaan asuransi di Indonesia, pada pasal 2, menyebutkan “Perusahaan‐perusahaan asuransi jiwa yang didirikan setelah SK ini ditetapkan, hanya diizinkan dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas”.

Berdasarkan UU No. 2 tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992 pasal 7 ayat 1 Bab VI

tentang Bentuk Hukum Usaha Perasuransian, menyebutkan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk: a. Perusahaan Perseroan (Persero); b. Koperasi; c. Perseroan Terbatas (PT); dan d. Usaha Bersama (Mutual).


22

Khusus badan hukum atau perusahaan asuransi yang didirikan dalam bentuk badan hukum usaha bersama (mutual), akan diatur lebih lanjut dalam undang‐undang tersendiri.

Agar operasional usaha perasuransi berjalan dengan benar, maka Menteri RI

memiliki kewajiban untuk membina dan pengawasinya, sesuai yang diatur dalam Bab‐IX pasal 10‐19 antara lain: Pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian meliputi: (a) Kesehatan keuangan yang terdiri dari: Batas tingkat solvabilitas; Retensi

sendiri; Reasuransi; Investasi; Cadangan teknis; dan Ketentuan‐ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan;

(b) Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari: Syarat‐syarat polis asuransi; Tingkat premi; Penyelesaian klaim; Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan Ketentuan‐ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Adapun kewenangan Menteri adalah diatur dalam Bab‐X tentang Kepailitan dan

Likuidasi serta Bab‐XI tentang ketentuan Pidana, yaitu dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha, maka Menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Pasal 18 Bab‐IX menyatakan dengan tegas Menteri memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha perusahaan.

1. Peraturan Pemerinatah (PP) No. 81 tahun 2008

PP Nomor: 81 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 sebagai perubahan ke tiga atas PP No. 73 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992, sedangkan perubahan pertama diubah dengan PP No. 63 Tahun 1999 tanggal 2 Juli 1999 dan perubahan kedua dengan PP Nomor: 39 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008.

PP ini lebih banyak mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

yaitu mengatur tentang: Ketentuan umumnya; Penutupan obyek asuransi, Perizinan usaha perasuransian; Kepemilikan perusahaan perasuransian; Kesehatan keuangan; Penyelenggaraan usaha; Penyelenggaraan program asuransi sosial; Merger dan konsolidasi; Saksi; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup.

Perubahan pertama dengan PP No. 63 hanya menegaskan perubahan pada

persyaratan modal disetor bagi pendirian perusahaan asuransi atau reasuransi. Penambahan bab tersendiri tentang Kepemilikan perusahaan perasuransian serta menegaskan masalah ketentuan sanksi termasuk sanksi administratif.

Perubahan kedua dengan PP No. 38 tidak ada penambahan bab tersendiri,

akan tetapi lebih banyak menambahkan ketentuan baru seperti pembukaan Perusahaan Asuransi Syariah dan atau dalam bentuk Cabang atau Unit; Ketentuan modal disetor untuk perusahaan penunjang serta adanya pentahapan kepemilikan modal sendiri sampai dengan tahun 2010; Masalah dana jaminan


23

yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis; Masalah sanksi administratif bukan saja dikenakan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi akan tetapi termasuk perusahaan penunjang.

2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK). o Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.05/2007 tangal, 31 Juli 2007

merupakan penyempurnaan dan mengganti Keputusan Menteri No. 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003. PMK ini mengatur tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, yang mengatur tentang: Maksud dari PMK ini yang diatur dalam Ketentuan umum; Kewajiban memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatuhan; faktor penilaian; Tahapan penilaian; Komite evaluasi; Prosedur penilaian; Hasil penilaian dan tindak lanjut; Kerahasiaan; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup. Adapun Pedoman penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian diatur dalam peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam‐LK) No: PER‐04/BL/2009 tanggal 24 April 2009. Peraturan ini merupakan perbaikan dari peraturan sebelumnya yaitu No: PER‐03/BL/2009.

o Kepmen No. 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003, tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kepmen ini sebagai penyesuaian secara menyeluruh terhadap Kepmen No. 225/KMK.017/1993 tanggal 26 Pebruari 1993. Adapun Kepmen ini mengatur tentang: Maksud dari Kepmen ini yang diatur dalam Ketentuan umum; Produk asuransi baru; Polis; Premi; Penghentian pertanggungan; Reasuransi; Pengalihan portofolio pertanggungan; Penyelesaian klaim; Pelaporan; Denda administratif; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup. Khusus tentang produk Unit‐link diatur berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep‐104/BL/2006 tanggal, 31 Oktober 2006.

o Kepmen No. 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003, tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian, yang mengatur tentang: Maksud dari Kepmen ini yang diatur dalam Ketentuan umum; Fungsi, dasar dan rencana pemeriksaan; Tata cara pemeriksaan; Tahapan pemeriksaan; Pembahasan laporan hasil pemeriksaan; Sanksi; dan Penutup.

o Kepmen No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kepmen ini sebagai penyesuaian secara menyeluruh terhadap Kepmen No. 481/KMK.017/1993 tanggal 7 Oktober 1999. Khusus tentang peraturan pelaksanaan dari kepmen No. 481 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepmen No. 424 (baru).


24

Ketentuan Kepmen ini mengatur tentang: Maksud dari Kepmen ini yang diatur dalam Ketentuan umum; Tingkat solvabilitas; Kekayaan yang diperkenankan; Kewajiban; Perimbangan kekayaan dan kewajiban; Retensi sendiri; Deposito jaminan; Larangan; Ketentuan peralihan dan Ketentuan penutup.

Kepmen ini sangat menekankan mengenai batas tingkat solvabilitas yang wajib dipenuhi sampai tenggat waktu akhir tahun 2004 sebesar 120% dari batas tingkat solvabilitas minimum.

Kepmen No. 424 ini dilakukan perubahan beberapa pasal menjadi kelompok pasal‐I yaitu pasal 11, 13,14, 16,17, dan 21 dan pasal‐II yang diatur dengan PMK No. 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005.

Kepmen ini telah ditindaklanjuti dengan beberapa keputusan‐keputusan antara lain: Keputusan DLK No. 6096/LK/2001 tanggal 28 Desember 2001 sebagai

perubahan atas Keputusan DLK No. 5314/LK/1999 tanggal 31 Desember 1999, tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas (BTS) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Ketentuan tentang pedoman perhitungan BTS minimum bagi perusahaan asuransi dan reasuransi yang baru dan diberlakukan saat ini adalah ketentuan yang diatur dalam Keputusan Dirjen LK No: Kep‐3607/LK/2004 tanggal 19 Agustus 2004.

Keputusan DLK No. 6097/DL/2001, tanggal 28 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan DLK No. 1297/LK/2000 tanggal 23 Maret 2000, tentang Retensi Sendiri Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Mengenai dukungan reasuransi otomatis dalam negeri dan retensi sendiri mengacu pada keputusan Dirjen LK No: Kep‐5443/LK/2004 tanggal 25 Oktober 2004, Keputusan ini adalah penyempurnaan dari keputusan Dirjen LK No: Kep‐2149/LK/2004.

Keputusan DLK No. 6098/LK/2001 tanggal 28 Desember 2001 tentang perubahan kedua atas keputusan DLK No. 5289/LK/1993 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian.

o Kepmen No. 425/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003, tentang

Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi. Kepmen ini sebagai penyesuaian secara menyeluruh terhadap Kepmen No. 226/KMK.017/1993 tanggal 26 Pebruari 1993. Adapun


25

hal‐hal yang diatur dalam kepmen ini adalah: Maksud dari Kepmen ini yang diatur dalam Ketentuan umum; Izin usaha; Persyaratan umum; Laporan perubahan; Penggabungan badan usaha; Penyelenggaraan usaha; Laporan operasional dan keuangan; Ketentuan lain; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup.

o Kepmen No. 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Rasuransi. Kepmen ini sebagai penyesuaian secara menyeluruh terhadap Kepmen No. 223/KMK.017/1993 tanggal 26 Pebruari 1993. Adapun hal‐hal yang diatur dalam kepmen ini adalah: Maksud dari Kepmen ini yang diatur dalam Ketentuan umum; Izin usaha; Kelembagaan; Kantor Cabang dan Kantor pemasaran; Pemasaran melalui jasa Agen dan melalui kerjasama dengan pihak Bank; Laporan perubahan; Merger, konsolidasi, dan akuisisi; Ketentuan lain‐lain; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup.

o Kepmen No. 45/KMK.06/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non‐Bank (LKNB). Untuk Perbankan sesuai Peraturan BI No. 3/10/PBI 2001 tanggal 18 Juni 2001 yang selanjutnya diperbaiki dengan No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001. Demikian juga pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sesuai Keputusan Ketua Bapepam No. Kep‐02/PM/2003 tanggal 15 Januari 2003.

Sebagai penyempurnaan dari Kepmen No’ 45 diatas, terbitlah

Peraturan Menkeu No: 74/PMK.012/2006 tanggal, 31 Agustus 2006, yang mengatur tentang: Maksud dari PMK ini yang diatur dalam Ketentuan umum; Prinsip mengenal nasabah; Pelaksana dan fasilitas pendukung; Pemeriksaan ketaatan; Sanksi; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup.

Diterbitkannya berbagai peraturan negara tersebut, terutama adalah bertujuan

agar perusahaan‐perusahaan asuransi di Indonesia dapat memelihara solvency‐nya serta mampu menjalankan bisnisnya secara adil dan santun, serta dapat dipertanggung‐jawabkan secara legal.

4. Perusahaan‐Peruahaan Asuransi Jiwa Di Indonesia

Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia, berdasarkan data tahun 2008, terdapat 2 kelompok, yaitu perusahaan lokal atau domestik, dan perusahan patungan (joint venture company). Menyimak banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di negeri kita, dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar di Indonesia ini masih cukup luas karena tidak mungkin ada perusahaan asing yang bersedia masuk ke Indonesia kalau pangsa pasarnya tidak ada, atau ada tetapi dinilai tidak signifikan untuk digeluti. Sebelum masuk ke negara kita, sudah pasti mereka melakukan studi kelayakan (feasibility study) terlebih dahulu.

Perusahaan‐Perusahaan Asuransi Jiwa yang telah beroperasi di Indonesia pada

akhir tahun 2009, berdasarkan laporan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia adalah:


26

1. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 2. PT. ACE Life Insurance (d/h Bumiarta Reksatama Jiwa) 3. PT. AIA Financial 4. PT. Anugrah Life Insurance 5. PT. Avrist Assurance (d/h PT. Asuransi AIA Indonesia) 6. PT. Asuransi Allianz Life Indonesia 7. PT. Asuransi Cigna 8. PT. Asuransi CIMB Sun Life (d/h John Hancock) 9. PT. Asuransi Mayapada Life (d/h Century Indoperdana Life) 10. PT. Asuransi Multicor Life (d/h Indatamporok Life) 11. PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha 12. PT. Asuransi Jiwa Bakrie 13. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 14. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 15. PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya 16. PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia ( d/h AMP Life) 17. PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 18. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 19. PT. Asuransi Jiwa Mega Life 20. PT. Asuransi Jiwa Kresnalife (d/h Mira Life) 21. PT. Asuransi Jiwa Nusantara (d/h Askrida Jiwa) 22. PT. Asuransi Jiwa Recapital (d/h Indrapura Jiwa) 23. PT. Asuransi Jiwa Sequis Financial (d/h MetLife) 24. PT. Asuransi Jiwa Sequis Life 25. PT. Asuransi Jiwa Sinarmas (d/h Eka Life) 26. PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri 27. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 28. PT. Asuransi Syari’ah Mubarokah 29. PT. Asuransi Takaful Keluarga 30. PT. Asuransi Winterthur Life Indonesia (d/h Credit Suisse Life) 31. PT. Axa Financial Indonesia (d/h MLC Life) 32. PT. AXA Life Indonesia 33. PT. Axa Mandiri Financial Services 34. PT. BNI Life Insurance 35. PT. Commerce Internsional 36. PT. Commonwealth Life (d/h Astra CMG Life) 37. PT. Equity Life Indonesia 38. PT. Great Eastern Life Indonesia 39. PT. Heksa Eka Life Insurance 40. PT. Indolife Pensiontama 41. PT. MAA Life Assurance 42. PT. Panin Life Tbk. 43. PT. Pasaraya Life Insurance 44. PT. Prudential Life Assurance 45. PT. Sun Life Financial Indonesia 46. PT. UOB Life ‐ Sun Assurance


27

Berdasarkan daftar Perusahaan‐Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia tersebut

di atas, terdapat 47 perusahaan Asuransi Jiwa, 46 perusahaan diantaranya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, sedangkan 1 perusahaan berbentuk “Usaha Bersama“ atau “Mutual Company“ yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang biasanya disebut AJB Bumiputera 1912.

C. Distribusi bancassurance

Dalam buku Bancassurance=Bank+Asuransi (Ketut Sendra, 2007:1‐20) menyebutkan bahwa bancassurance merupakan aktivitas kemitraan antara perusahaan asuransi dengan bank untuk mendistribusikan produk‐produk asuransi melalui jasa bank. Bancassurance bukan merupakan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi atau suatu unit usaha perasuransian, maka pengadaan produk‐produk asuransi yang dipasarkan melalui bank harus mengacu pada ketentuan atau regulasi yang mengatur tentang produk dan saluran distribusi, artinya harus memenuhi kesehatan sesuai ketentuan regulasi yang mengaturnya dan kesehatan perusahaan secara internal.

Secara umum terdapat pada pengaturan jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan

oleh pihak bank sesuai Undang‐undang (UU) No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu pasal 10‐b: Bank umum dilarang melakukan usaha perasuransian, sedangkan pada UU no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, pasal 3: a. Usaha asuransi (asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi), b. Usaha penunjang asuransi (pialang asuransi, pialang reasuransi, peniali kerugian asuransi, konsultan aktuaria dan agen asuransi). Pasal 5: Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3‐b hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian.

1. Regulasi bancassurance dalam UU Usaha Perasuransian

Kesehatan berdasarkan regulasi, artinya perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi melalui saluran distribusi bank harus memenuhi regulasi yang mengatur tentang produk asuransi untuk disalurkan melalui distribusi perbankan, yaitu: a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 tahun 1999, pasal 18 yang mengatur tentang:

1. Perusahaan asuransi yang akan memasarkan program asuransi baru harus terlebih dahulu memberitahukan rencana tersebut kepada Menteri Keuangan

2. Pemberitahuan mengenai rencana memasarkan program asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilengkapi dengan spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan berikut program reasuransinya serta bukti‐bukti pendukungnya.

3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima secara lengkap Menteri tidak memberikan tanggapan, Perusahaan asuransi dapat memasarkan program asuransi dimaksud.

4. Program asuransi sebagaimana dimaksud dalam rencana ayat 2 harus memenuhi ketentuan dalam pasal 19 dan pasal 20 peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992


28

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan rencana memasarkan program asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri.

b. PP No. 73 tahun 1992, yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha

Perasuransian, Pasal 19 menyebutkan: 1. Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut

lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata‐kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

2. Dalam polis atau dokumen yang merupakan kesatuan dengannya, harus dimuat rincian mengenai bagian premi yang diteruskan kepada perusahaan asuransi dan bagian premi yang dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat 1 ditetapkan oleh Menteri.

c. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK. 06/2003, tertanggal 30 September 2003 tentang Perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, Bab‐V: Bagian Pertama tentang Pemasaran melalui jasa agen, ayat (3) menyebutkan

bahwa: dalam hal perusahaan asuransi menggunakan jasa pemasaran selain agen asuransi sebagimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu perusahaan asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen asuransi yang memasarkan produk asuransinya, maka perusahaan asuransi tersebut bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi dimaksud.

Bagian Kedua tentang Pemasaran Melalui Kerjasama dengan Bank, KMK 426, antara lain:

1. Pasal 39:

(1). Perusahaan Asuransi dapat melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank (bancassurance).

(2). Perusahaan asuransi dapat melakukan pemasaran melalui kerjasama

dengan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas semua tindakan bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerjasama dengan bank dimaksud.

2. Pasal 40:

(1). Perusahaan asuransi yang akan melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank harus memperoleh persetujuan Menteri.

(2). Untuk memperoleh persetujuan Menteri, Perusahaan asuransi yang

akan melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank harus


29

mengajukan permohonan kepada Menteri dengan menyampaikan: a. produk yang akan dipasarkan; b. prosedur penutupan dan pembayaran premi; c. prosedur penyelesaian klaim; dan d. konsep perjanjian kerjasama dengan bank yang telah diparaf oleh para pihak.

(3). Perugas bank yang akan melakukan pemasaran produk asuransi harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan b. telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan.

(4). Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

menyampaikan perjanjian kerjasama dengan pihak bank yang telah ditandatangani, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak memperoleh persetujuan Menteri.

Selain perusahaan asuransi dapat memenuhi persyaratan tersebut di

atas, perusahaan asuransi harus sehat secara korporat, artinya sehat secara internal dalam arti korporat atau perusahaan, minimal sebagai perusahaan dapat memenuhi atau memiliki tingkat sovabilitas yang memadai, artinya tingkat risk based capital (RBC) telah dipenuhi sesuai ketentuan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang diatur dalam KMK No. 424/KMK.06/2003.

2. Regulasi bancassurance dalam UU atau peraturan perbankan

Peran dari dunia perbankan untuk turut serta dalam memasarkan produk asuransi bukanlah merupakan praktek baru. Bermula dari kesuksesan penerapan bancassurance di Prancis, Kolaborasi komersial antara perusahaan asuransi dengan bank dalam menjual produk asuransi ini menjadi sangat berkembang di Eropa dan juga di banyak negara di Asia. Artinya, berdasarkan alasan komersial bancassurance sangat membantu perusahaan asuransi dan bank dalam meningkatkan penghasilannya masing‐masing.

Sama seperti praktek sebelumnya di beberapa negara, keterlibatan bank dalam

memasarkan produk non perbankan ini, tidak diperbolehkan, karena produk pertanggungan memang telah dialokasikan sebagai produk usaha perasuransian. Akan tetapi, ketika masyarakat internasional semakin menyadari jangkauan pasar yang begitu kuat setelah menggabungkan kekuatan pasar asuransi dan bank, maka ramai‐ramailah perusahaan asuransi mencari mitra bank termasuk juga melakukan akusisi pada bank‐bank yang akan dibuat menjadi saluran distribusi produk bancassurance tersebut.

Menyadari fakta positif dari bancassurance tersebut banyak negara yang

kemudian mencabut larangan tersebut diatas. Contohnya di Amerika Serikat, telah di berlakukan Billey Act of 1999 seperti juga India yang memberlakuan IRDA Bill tahun


30

2000 yang telah memperbolehkan kolaborasi pemasaran antara bank dan perusahaan asuransi ini.

Memang, di Indonesia sampai saat ini keberadaan bancassurance masih belum

diatur secara hukum. Dalam pasal 10 (b) UU. Perbankan memang dengan tegas diatur bahwa bank tidak diperbolehkan melakukan usaha perasuransian. Akan tetapi dalam Bancassurance pihak bank bukanlah sebagai pihak yang memproduksi jasa pertanggungan tersebut dan kemudian menjualnya kepada para konsumen atau nasabahnya, akan tetapi hanya sebagai alat ataupun agen yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi kepada calon tertanggung potensi yang memang ada dalam jangkauan pasar bank tersebut, dan terhadap konsekuensi produk yang dijual tersebut bukanlah merupakan kewajiban dari bank untuk memenuhinya, akan tetapi perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank dalam perjanjian bancassurance tersebut.

Sebenarnya, aktivitas “mengageni” produk untuk dijual kepada nasabah bank,

bukan hanya terlihat dalam bancassurance, akan tetapi juga dalam penggunaan Bank sebagai alat penjualan produk‐produk yang dikemas bersamaan dengan peluncuran produk‐produk perbankan tersebut, seperti misalnya reksa dana, dan lain‐lain. Oleh karena itu, langkah Bank untuk menjadi saluran distribusi (channel distribution) produk asuransi seharusnya tidak mendapat larangan, karena secara komersial mampu meningkatkan kinerja dan pencapaian keuntungan dari kedua pelaku lembaga keuangan tersebut.

Akan tetapi, walaupun secara komersial keberadaan bancassurance tersebut

memang dibutuhkan dan juga tidak dilarang, sebaiknya peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan bancassurance tersebut dalam UU Pokok perbankan dan UU Usaha perasuransian haruslah merupakan agenda yang mutlak dan segera agar hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang terlibat dalam bancassurance ini dapat secara jelas dan tegas terlindungi.

Dengan kondisi di atas, Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai pengawas

dan pembina perbankan telah menerbitkan perangkat regulasinya yaitu melalui Surat Edaran No: 6/43/DPNP tertanggal, 7 Oktober 2004 perihal: “Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)”, yang ditujukan kepada Semua Bank Umum di Indonesia. SE ini dikeluarkan oleh BI agar sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 tertanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara RI tahun 2003 No. 56, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4292). Ketentuan ini diterbitkan dalam rangka mendukung perkembangan pasar keuangan, meningkatkan penerapan manajemen risiko oleh bank dan melindungi kepentingan nasabah bank. Demikian juga sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran perusahaan asuransi melalui kerjasama dengan bank (bancassurance), maka disadari bahwa


31

kegiatan tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank, terutama risiko hukum dan risiko reputasi.

Bagian I (Umum) point 1, menyebutkan bahwa kerjasama pemasaran antara Bank

dengan perusahaan asuransi (bancassurance) dapat dilakukan melalui: a. Perjanjian pemasaran (distribution agreement) yaitu kesepakatan Bank

dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi kepada nasabah yang dapat dilakukan oleh Bank melalui penawaran secara tatap muka (direct marketing), mengunakan sarana komunikasi (telemarketing), atau melalui pengiriman surat kepada nasabah (direct mailing).

b. Perjanjian aliansi strategis (strategic alliance agreement) yaitu kesepakatan Bank dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi dengan cara: (i) memodifikasi asuransi dengan produk Bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau (ii) melalui penggunaan saluran pemasaran termasuk penggunaan sebagian ruang bank oleh perusahaan asuransi (channel management).

c. Kepemilikan bersama (joint venture) yaitu Bank dan perusahaan asuransi mendirikan bersama suatu perusahaan untuk memasarkan asuransi;

d. Kelompok jasa keuangan (financial services group) yaitu bentuk kerjasama yang lebih terintegrasi antara Bank dengan perusahaan asuransi dimana perusahaan asuransi dapat mendirikan atau membeli Bank atau sebaliknya.

Sedangkan point 3, menyebutkan bahwa: dalam melakukan aktivitas

bancassurance, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.

SE ini juga mempertegas tentang bagaimana Bank menerapkan manajemen risiko

secara efektif dalam penyelenggaraan aktivitas bancassurance sesuai dengan Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tentang: Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum mengingat Bank menghadapi risiko hukum dan risiko reputasi.

Penerapan manajemen risiko tersebut antara lain meliputi namun tidak

terbatas pada:

1. Penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra Bank, maksudnya adalah Bank wajib melakukan seleksi terhadap perusahaan asuransi yang akan menjadi mitra Bank dalam aktivitas bancassurance dengan memperhatikan hal‐hal sebagai berikut: b. Perusahaan asuransi yang dapat dijadikan mitra adalah perusahaan

asuransi yang memenuhi tingkat solvabilitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan aktivitas bancassurance sesuai ketentuan yang berlaku;


32

d. Bank wajib memantau, menganalisis dan mengevaluasi kinerja dan reputasi perusahaan asuransi mitra secara berkala sekurang‐kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;

e. Bank wajib mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerjasama apabila: 1) kinerja perusahaan asuransi mitra tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas; atau 2) menurunnya reputasi perusahaan asuransi mitra yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko Bank.

f. Dalam hal asuransi yang dipasarkan terkait dengan investasi (investment link/unit link), Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan antara lain: 1) memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dan berpengalaman dibidangnya sekurang‐kurangnya 3 (tiga) tahun; 2) memisahkan kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi yang bersumber dari asuransi yang terkait dengan investasi dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari asuransi jiwa lainnya; dan 3) melaksanakan hal‐hal lain yang diperlukan untuk pengelolaan dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah secara optimal, professional dan independent.

2. Penyusunan perjanjian kerjasama, maksudnya dalam penyusunan perjanjian

kerjasama dengan perusahaan asuransi mitra, Bank wajib memperhatikan hal‐hal sebagai berikut: a. Kejelasan hak dan kewajiban masing‐masing pihak (Bank dan

perusahaan asuransi, termasuk nasabah tertanggung); b. Setiap perjanjian hanya memuat satu kerjasama sebagaimana dimaksud

dalam SE No. 6/43/DPNP bagian‐I point‐1 dengan menyebutkan secara spesifik jenis‐jenis asuransi yang dipasarkan;

c. Penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama; d. Penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama

termasuk kausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian antara lain sebagaimana dimaksud dalam poin (2‐d) di atas;

e. Kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing‐masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi, termasuk nasabah tertanggung) apabila perjanjian kerjasama berakhir.

3. Penerapan ketentuan rahasia Bank, maksudnya Bank wajib memastikan

bahwa penggunaan data nasabah tidak melanggar ketentuan mengenai rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal‐1 butir 28 dan Pasal‐ 40 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan peraturan perundang‐undangan terkait lainnya. Adapun langkah‐langkah yang perlu diperhatikan oleh Bank antara lain sebagai berikut: a. Memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan dan tata cara

pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank, antara lain


33

berdasarkan permintaan, persetujuan atau kuasa yang dibuat secara tertulis dari nasabah untuk menggunakan data nasabah dengan menyebutkan secara spesifik tujuan, jenis data nasabah dan asuransi yang diminati;

b. Memberitahukan kepada perusahaan asuransi mitra agar tidak menggunakan data nasabah sebagaimana dimaksud dalam poin 3‐a di atas, selain untuk tujuan yang telah disetujui oleh nasabah;

c. Mewajibkan perusahaan asuransi mitra untuk tetap merahasiakan data nasabah sebagaimana dimaksud dalam poin 3‐a di atas, walaupun perjanjian kerjasama dihentikan atau telah berakhir; dan

d. Tidak memberikan data nasabah kepada pihak ketiga (outsourcing) dalam hal Bank menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka kerjasama pemasaran asuransi.

4. Penerapan prinsip perlindungan nasabah, maksudnya Bank wajib menerapkan

prinsip‐prinsip pokok transparansi berkaitan dengan asuransi yang dipasarkan, antara lain: a. Menjelaskan secara lisan dan tertulis kepada nasabah antara lain sebagai

berikut: 1) asuransi yang dipasarkan bukan merupakan pokok Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah; 2) penggunaan logo dan atau atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (marketing) lainnya tidak dapat diartikan bahwa asuransi tersebut merupakan produk Bank; 3) karakteristik asuransi seperti fitur, persyaratan, risiko, manfaat, biaya‐biaya asuransi serta prosedur klaim oleh nasabah;

b. Dalam hal asuransi yang dipasarkan merupakan hasil pengembangan dengan produk Bank (bundling product), maka: 1) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah secara lisan dan tulisan bagian yang menjadi hak dan kewajiban masing‐masing pihak; 2) nasabah secara individual harus mendapatkan polis asuransi atau tanda bukti kepesertaan dalam hal nasabah diikutsertakan dalam produk asuransi kumpulan/kolektif;

c. Dalam hal yang dipasarkan merupakan asuransi yang terkait dengan investasi (investment link/unit link), maka: 1) Bank wajib menjelaskan secara lisan dan tulisan kepada nasabah karakteristik investasi tersebut yang sekurang‐kurangnya mencakup portofolio asset investasi, prosedur dan pihak yang melakukan valuasi nilai unit, manajer investasi, bank custodian, risiko investasi yang dihadapi, persyaratan dan tata cara untuk penjualan kembali (redeem) serta pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan valuasi nilai unit kepada nasabah; 2) Bank dilarang memberikan jaminan atau turut memberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila asuransi yang terkait investasi tersebut menawarkan jaminan tingkat penghasilan atau pengembalian tertentu.

d. Penjelasan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam poin (4‐a) sampai dengan poin (4‐c) di atas, wajib dilakukan oleh petugas Bank yang


34

memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku antara lain: 1) memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan 2) telah memperoleh pelatihan mengenai asuransi yang akan dipasarkan.

e. Bank wajib pula meminta petugas asuransi yang melakukan pemasaran asuransi di kantor‐kantor bank (in‐branch sales) untuk memenuhi hal‐hal sebagaimana diatur dalam poin (4‐a) sampai dengan poin (4‐c) di atas;

f. Dalam hal Bank memutuskan untuk menghentikan atau mengakhiri perjanjian kerjasama, maka Bank wajib segera memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada seluruh nasabah, termasuk kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban sehubungan dengan asuransi yang telah dipasarkan.


35

BAB II RISIKO dan ASURANSI

IHTISAR BAB TUJUAN

Manajemen risiko Konsep risiko Bentuk‐bentuk risiko Pengelolaan Risiko Risiko yang dapat diasuransikan

(insurable risk) Risiko Spesifik yang Perlu

Dipertimbangkan Proses Seleksi Risiko Awal

Pengertian Asuransi Asuransi berdasarkan Undang‐

undang (UU) Pengertian asuransi jiwa Pengertian asuransi kesehatan Pengertian para pihak dalam

pertanggungan asuransi Fungsi dan Manfaat asuransi

Fungsi primer Fungsi skunder Fungsi Tambahan Manfaat asuransi Stop Loss Coverage Program Jasa Administrasi

Setelah mempelajari bab atau bagian ini diharapkan dapat: 1. Membedakan risiko yang dapat dan

tidak dapat diasuransikan; 2. Menguraikan beberapa cara dalam

mengelola risiko finansial; 3. Mendifinisikan beberapa

karakteristik risiko yang dapat diasuransikan;

4. Mendifinisikan pengertian asuransi

jiwa; 5. Menguraikan perbedaan usaha

asuransi jiwa, umum dan reasuransi; 6. Menguraikan peristiwa‐peristiwa

yang dapat menimbulkan risiko yang dapat diasuransikan;

A. Manajemen risiko

1. Konsep risiko

Pada hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (Pemilik atau Pemegang polis/tertanggung) dengan perusahaan asuransi (Penanggung/asuradur) mengenai pengalihan risiko dari nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi.

Risiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai

dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin atau belum pasti akan terjadi (uncertainty of accurence and uncertainty of loss). Peristiwa yang mungkin terjadi dan belum pasti akan terjadi seperti sakit atau

Risiko dan Asuransi

37

cidera karena kecelakaan, dan pasti terjadi tetapi kapan peristiwa itu terjadi yaitu kematian.

Jenis‐jenis asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa akan mengakomodasi pengalihan risiko tersebut sesuai dengan ruang lingkup dan obyek asuransinya. Dengan membayar premi asuransi, nasabah akan mendapatkan penggantian kerugian keuangan dari perusahaan asuransi apabila risiko yang diperjanjikan tersebut benar‐benar terjadi akibat peristiwa yang termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan. Dalam asuransi jiwa yang mengakut meninggalnya tertanggung dalam periode asuransi atau hidupnya seseorang sampai akhir periode polis asuransi jiwa yang bersangkutan.

Cukup banyak pengertian tentang risiko, dalam buku: Introduction to insurance

(Gordon CA Dicson M. Litt. PhD, FCII) memberikan pengertian tentang risiko antara lain: a. Risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya peristiwa yang menimbulkan

kerugian ekonomis; b. Risiko adalah suatu yang tidak dapat dipridiksi, dimana kadangkala kenyataan

yang terjadi berbeda dengan hasil‐hasil pridiksinya; c. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan; d. Risiko adalah kemungkinan kerugian (risk is the chance of loss); e. Risiko adalah kombinasi dari berbagai keadaan yang mempengaruhinya (risk

combination of hazards), dan lain‐lain.

Pengertian risiko dalam kaitannya dengan Asuransi dapat dirumuskan bahwa: Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti. Ketidakpastian yang dominan adalah ketidakpastian akan selalu menghadapi semua manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya, baik kehidupan pribadi (personal) maupun kegiatan usaha (business). Ketidakpastian yang dominan adalah ketidakpastian akan terjadinya peristiwa dan ketidakpastian akan dialaminya kerugian (uncertainty of accurence and uncertainty of loss) dari konsep inilah titik awal untuk mempelajari asuransi.

2. Bentuk‐bentuk risiko Bentuk‐bentuk risiko antara lain: 1. Risiko murni (pure risk) adalah bentuk risiko yang kalau terjadi akan menimbulkan

kerugian (loss) atau tidak menimbulkan kerugian (no loss or breakeven), seperti kematian, kecelakaan, kebakaran.

Pure risk tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan;

timbul kerugian atau tidak timbul kerugian. Adapun contohnya adalah diprediksikan akan mengalami ketidakmampuan atau “disability“, dan ia kemudian benar‐benar mengalami ketidakmampuan, maka ia akan kehilangan sumber penghasilan karena ketidakmampuannya, atau ia akan mengeluarkan biaya untuk pengobatan atau perawatan (medical care expenses). Kalau ketidakmampuan tersebut tidak terjadi, maka iapun tidak akan memperoleh keuntungan secara finansial, atau kemungkinan bahwa setiap orang akan

Dasar-dasar asuransi jiwa dan asuransi kesehatan

38

mengalami cacat; Jika seseorang tidak dapat bekerja, maka akan mengalami kerugian finansial. Atau sebaliknya yaitu jika tidak pernah mengalami cacat, maka tidak pernah mengalami kerugian dari risiko tersebut; Kemungkinan kerugian finansial tersebut tanpa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan asuransi adalah bagaimana dapat memberikan kompensasi atas kerugian finansial, dan tidak memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Risiko Murni seperti inilah yang dapat diasuransikan. Tujuan asuransi adalah

untuk memberikan kompensasi atas kehilangan sumber keuangan tetapi tidak memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memperoleh keuntungan secara finansial.

2. Risiko spekulatif (speculative risk) adalah risiko kalau terjadi dapat menimbulkan

kerugian (loss), tidak menimbulkan kerugian (no loss) dan mendatangkan keuntungan (gain/profit), seperti produksi, usaha dagang.

Speculative risk memiliki 3 (tiga) kemungkinan hasil yaitu: Rugi, Untung atau

tidak ada perubahan. Adapun contohnya yaitu pada saat seseorang membeli saham, maka mereka akan melakukan spekulasi bahwa nilai saham tersebut akan naik dan dimungkinkan akan mendapatkan laba dari investasinya, atau nilai saham dapat juga turun ataupun jatuh dengan harga serendah‐rendahnya sehingga akan mengalami risiko rugi dan bahkan hilangnya seluruh atau sebagian dari uang yang diinvestasikan. Jika nilai saham tersebut tidak naik ataupun tidak turun atau tidak mengalami perubahan, maka mereka tidak akan kehilangan maupun tidak memperoleh keuntungan dari uang yang diinvestasikan.

3. Risiko mendasar atau fundamental (fundamental risk) adalah risiko‐risiko yang

kalau terjadi dampak kerugiannya sangat luas atau berfifat catastrophic, seperti gempa bumi, banjir, Polusi udara, gunung meletus, perang.

4. Risiko khusus (particular risk) adalah risiko yang kalau terjadi dampak

kerugiannya bersifat lokal, tidak menyeluruh (non catastrophic), seperti sakit, kecelakaan, kematian, pencurian ataupun kebakaran.

Dari keempat bentuk‐bentuk risiko tersebut di atas, hanya 2 (dua) bentuk risiko

yang dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi yaitu risiko murni dan risiko khusus.

Dimana saja dan kapan saja setiap hidup manusia akan dihadapkan pada risiko, dan tidak semua risiko dapat dikelola dengan baik. Karena keterbatasannya sebagaian pengelolaan risiko dapat dialihkan kepada suatu badan atau perusahaan yang dapat menerima atau menanggung risiko tersebut atau dapat diistilahkan dengan ”risk is the very center of insurance and the very center of life”.

Risiko dan Asuransi

39

3. Pengelolaan Risiko Pada dasarnya setiap manusia senantiasa berhadapan dengan risiko dalam

menjalankan berbagai aktifitasnya. Pada saat orang berangkat ke kantor untuk bekerja, ada risikonya. Saat orang akan berekreasi atau berwisata ke luar kota, juga ada risikonya. Kalau kita memutuskan untuk meninggalkan sebuah payung di rumah di musim penghujan, berarti kita telah mengambil risiko bahwa kita akan kehujanan dan kebasahan jika di jalan nanti benar‐benar terjadi hujan. Risiko‐risiko seperti ini dapat dikatakan tidak terlalu signifikan. Bagaimanakah dengan risiko‐risiko di bawah ini : a. Reyza, seorang Sarjana Teknologi Informasi yang berusia 24 tahun dan memilih

bekerja paruh waktu di sebuah universitas. Bagaimanakah jika suatu hari Reyza mengalami suatu penyakit, memerlukan perawatan dalam jangka panjang dengan biaya pengobatan yang cukup besar?

b. Bapak Suharno dan Ibu Suharni adalah suami istri yang bekerja sebagai pegawai

di sebuah perusahaan swasta, dan mereka mempunyai 3 orang anak, yang terkecil sudah duduk di kelas 3 sebuah SMA di kota Surabaya. Bagaimanakah jika suatu saat mereka mengalami ketidakmampuan atau sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keuangan keluarga?

c. Bapak Marzuki Abdullah memiliki dan mengelola sebuah mini market yang diberi

nama Marzuki Mart, dan menjual barang‐barang kebutuhan sehari‐hari. Bagaimanakah bisnis Bapak Marzuki ini jika pada suatu hari terjadi kebakaran yang menghabiskan seluruh mini marketnya?

d. PT. Jakarta Agribisnis, merupakan sebuah perusahaan yang mengelola usaha

pengembangan produk‐produk seperti keripik pisang, keripik salak, keripik nangka, keripik singkong, keripik ubi, dan sebagainya. Perusahaan ini sangat tergantung pada seorang karyawan yang bernama Abdul Hadi yang memiliki keahlian handal dalam mengembangkan berbagai produk. Bagaimanakah kelanjutan perusahaan ini jika Abdul Hadi meninggal dunia karena sakit?

e. Bapak Abu Bakar adalah seorang pegawai sebuah perusahaan swasta dan beliau

merupakan satu‐satunya sumber keuangan bagi keluarganya. Bagaimanakah nasib keluarga ini apabila Bapak Abu Bakar pensiun dan penghasilannya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga?

Dalam kasus‐kasus sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, baik dalam kasus

Reyza yang masih muda, kasus keluarga Bapak dan Ibu Suharno, kasus bisnis mini market dan agribisnis, serta kasus keluarga Bapak Abu Bakar, semuanya dapat dikelola dengan menerapkan ilmu manajemen risiko (Risk Management). Dengan ilmu manajemen risiko kita dapat melakukan upaya untuk mengeliminir risiko yang mungkin terjadi.


40

Untuk meminimalisasi atau mengeliminasi terjadinya suatu risiko finansial tertentu, maka ada beberapa altertatif atau opsi yang dapat dipilih yaitu:

1. Menghindari risiko (avoiding risk), yaitu suatu metode pengelolaan risiko yang

pertama dan mungkin yang paling murah. Menghindari kerugian dari investasi pasar modal atau saham, maka tidak perlu menempatkan investasinya di pasar saham; mengindari dari kejatuhan buah duren, maka jangan beristirahat dibawah pohon duren yang lagi dipanen. Akan tetapi usaha untuk menghindar bukan suatu cara pengelolaan risiko yang efektif atau praktis, karena seseorang akan menjadi tidak ada usaha atau diam dan senantiasa menghindar.

2. Mengendalikan risiko (controlling risk). Usaha untuk mengendalikan risiko dapat

dilakukan dengan mengambil langkah‐langkah dengan mencegah agar risiko tidak terjadi atau mengurangi risiko tersebut. Adapun salah satu usaha untuk mengendalikan risiko adalah dilarang merokok diruangan kerja ber AC atau dengan memasang filter udara; Seorang Ibu yang melarang anak‐anaknya bermain didekat sumur pompa air, maka dipasang pagar atau tembok setinggi satu meter. Usaha untuk mengendalikan risiko ini agar dapat mengurangi kemungkinan risiko atau kerugian dan menekan kemungkinan risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar.

3. Menerima risiko (accepting risk). Metode pengelolaan risiko dengan menerima

risiko berarti menerima atau menahan risiko tersebut. Secara sederhana menerima risiko berarti menanggung seluruh tanggung jawab finansial atas risiko tersebut. Menerima risiko sama dengan mengasuransikan diri sendiri (self insurance) yaitu seseorang atau perusahaan dapat mengelola risikonya dengan menerima seluruh tanggung jawab finansialnya atau kerugian‐kerugiannya yang terkait dengan risiko‐risiko tersebut.

Mengelola risiko dengan menerimanya atau sef insurance dapat dilakukan oleh setiap orang ataupun perusahaan, yaitu dengan menanggung segala biaya atau tanggung jawab finansial yang dapat ditimbulkan oleh risiko tersebut, seperti biaya perawatan jalan untuk diri sendiri, keluarga maupun karyawan suatu perusahaan. Menerima risiko dapat dilakukan oleh setiap orang ataupun perusahaan untuk menanggung kerugian‐kerugian yang sederhana ataupun kecil dan atau bentuk‐bentuk risiko yang benar‐benar dapat diterima atau dikerjakan.

4. Mengalihkan risiko (transferring risk). Usaha untuk mengalihkan suatu risiko

merupakan salah satu usaha pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan atau melimpahkan tanggung jawab finansial kepihak lain. Mengalihkan suatu risiko kepada pihak lain maka dengan sendirinya akan terdapat biaya atau imbalan untuk mengelola pengalihan risiko tersebut. Usaha untuk mengalihkan risiko dapat dilakukan oleh seseorang, keluarga dan perusahaan yaitu dengan membeli pertanggungan atau asuransi.

Risiko dan Asuransi

41

Imbalan ayau biaya sebagai prestasi atau pengalihan risiko yang disebut dengan premi (premium) yang diterima oleh penangggung (perusahaan asuransi), maka penanggung mewajibkan untuk mengeluar dokumen tertulis berupa polis asuransi (insurance policy) yang berisikan ketentuan‐ketentuan perjanjian antara penanggung dan pemegang polis. Perjanjian tersebut merupakan kontrak yang dapat diberlakukan secara hukum dimana di dalam perjanjian tersebut penanggung setuju untuk membayar sejumlah uang jika risiko yang diperjanjian tersebut terjadi dalam masa waktu yang diperjanjikan yang disebut dengan manfaat polis (policy benefit) atau klaim (claim).

4. Risiko yang dapat diasuransikan (insurable risk)

Bentuk‐bentuk risiko yang dapat diasuransikan tersebut dapat dijabarkan, antara lain: a. Risiko tersebut harus bersifat homogen atau dalam jumlah yang cukup banyak

(homogeneus similarly). b. Risikonya harus murni (pure risk). c. Selain bentuk risikonya murni, harus merupakan suatu risiko khusus atau

partikular. d. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkannya, terjadi dari suatu peristiwa yang

bersifat kebetulan (fortuitous) dan merupakan suatu hal yang dapat terjadi, dan atau dapat juga tidak terjadi.

e. Risikonya bukan suatu hal yang bertentangan dengan kebijakan umum atau kebijakan pemerintah (not against public policy).

f. Obyek risiko dan dampak kerugian yang mungkin timbul, harus dapat diukur atau dinilai dengan uang (financial value).

g. Mereka yang akan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi atau akan mengasuransikan, harus mempunyai kepentingan (insurable interest) atau kepentingan yang melekat pada obyek atau orang yang diasuransikan.

h. Premi yang ditetapkan atas dialihkannya suatu risiko yang dimilikinya ditetapkan dengan wajar (reasonable premium).

Dari beberapa bentuk‐bentuk risiko yang dapat diasuransikan di atas, maka ada

beberapa karakteristik dari risiko‐risiko tersebut yang sesungguhnya dapat diasuransikan yaitu: 1. Kerugian terjadi secara kebetulan (fortuitous). 2. Kerugiannya riil atau nyata (definite). 3. Kerugiannya harus berarti (significant). 4. Tingkat kerugian harus dapat diperkirakan atau terprediksi (predictable). 5. Kerugian tidak menjadi bencana atau katastrofis (catastrophic) bagi penanggung.

Kelima karakteristik tersebut menjadi dasar yang menentukan bahwa risiko

tersebut dapat diasuransikan atau yang menjadi dasar dari bisnis asuransi. Kemungkinan kerugian yang tidak mengandung atau memiliki salah satu dari karakteristik tersebut, dianggap tidak layak untuk diasuransikan atau bukan sebagai suatu risiko yang dapat diasuransikan.


42

1. Kerugian terjadi secara kebetulan (fortuitous) Agar kerugian potensial layak di asuransikan, harus mengandung atau

memiliki unsur ketidakpastiaan artinya terjadinya harus kebetulan (fortuitous). Kerugian harus disebabkan oleh karena suatu kejadian yang tidak diharapkan ataupun tidak sengaja dilakukan, sebagai contoh, umumnya orang tidak dapat mengetahui mereka akan menjadi cacat atau tidak dapat bekerja akibat kecelakaan/sakit. Dalam hal ini, Perusahaan Asuransi dapat menawarkan asuransi cacat untuk melindunginya dari kerugian finansial yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak pasti tersebut. Jika Asuransi jiwa menerapkan secara tegas prinsip kerugian ini timbul persoalan lain yaitu bahwa kematian adalah peristiwa yang pasti terjadi. Namun kapan tepatnya saat kematian terjadi seseorang tetap berada diluar kendali orang itu. Karenanya walaupun peristiwa yang dipertanggungkan, yakni kematian merupakan peristiwa yang pasti saat terjadinya peristiwa itu biasanya betul‐betul mengandung ketidakpastian.

2. Kerugiannya riil atau nyata (definite)

Kerugian yang dapat di asuransikan harus riil atau nyata artinya dapat dibatasi dari segi waktu (time) dan jumlah (amount). Perusahaan asuransi harus mampu menetapkan kapan manfaat polis dibayarkan dan berapa besar atau jumlah manfaat yang harus dibayarkan. Kematian, cacat, ketidakmampuan dan usia lanjut atau tua, merupakan suatu keadaan yang umum dan dapat diidentifikasikan. Namun demikian besarnya kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejadian tersebut tergantung pada penafsirannya dan keadaan inilah yang menjadi pokok permasalahannya.

Manfaat asuransi atau jumlah (amount) yang ditentukan dalam polis dapat

dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika risiko yang diperjanjikan terjadi pada waktu (time) kontrak asuransi masih berlaku (inforce). Jumlah dan waktu senantiasa akan menjadi batasan‐batasan dalam kontrak asuransi, sehingga dari jumlah dan waktu ini akan menentukan hal‐hal yang akan dibatasi atau dikecualikan dan diperkenankan. Adapun kontrak asuransi dapat dikelompokan sebagai Kontrak nilai atau kontrak sejumlah uang (valued contrac) dan kontak indemnitas atau ganti rugi (contrac of indemnity).

Value contract adalah kontrak dengan manfaat polis yang jumlah atau

besarannya ditetapkan sebelumnya, atau jumlah manfaat yang akan dibayarkan apabila terjadi suatu kerugian yang diasuransikan tidak memperhatikan besar atau jumlah kerugian yang dideritanya. Dalam polis asuransi jiwa besarnya santunan meninggal telah dicantumkan sejak polis diterbitkan. Misalnya, jika seorang Bapak sebagai tertanggung dan sekaligus pemegang polis mengasuransikan jiwanya sebesar Rp. 50 juta yang disebut dengan sejumlah uang pertanggungan (UP) atau disebut face amount “atau “face value”, maka jumlah UP tersebut akan dituliskan atau dicantumkan dalam polis asuransi yang diperjanjikannya tersebut. Jika risiko yang diperjanjikan dalam polis terjadi yaitu meninggal dunia, maka nilai atau besaran UP yang tercantum dalam polis menjadi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayarkannya. Jumlah UP yang

Risiko dan Asuransi

43

dibayarkan tidak dikaitkan dengan besarnya kerugian sesungguhnya yang ditimbulkan akibat kematiannya si wanita atau tertanggung tersebut.

Contract of indemnity adalah kontrak asuransi dengan besarnya jumlah atau

manfaat santunan yang akan dibayarkan didasarkan atas jumlah aktual kerugian finansial yang diakibatkan oleh kerugian tersebut, atau sebagaimana ditentukan pada saat kerugian tersebut terjadi.

Kontrak idemnitas adalah suatu kontrak yang menyatakan bahwa jumlah

manfaat setara dengan jumlah kerugian finansial yang ditanggung atau jumlah maksimum sebagaimana dinyatakan dalam kontrak tergantung mana yang lebih kecil. Karena itu, pemegang polis tidak dapat mengajukan tuntutan kerugian atau klaim (claim), atas jumlah manfaat yang lebih tinggi dari nilai kerugian yang sesungguhnya.

Prinsip indemnitas berlaku pada asuransi kesehatan yaitu perusahaan

asuransi menanggung semua besarnya biaya rumah sakit yang dikeluarkan untuk membiayai pengobatan dan perawatan seseorang di Rumah Sakit, oleh karenanya hal ini termasuk dalam kontrak indeminitas. Misalnya, jika seseorang membeli polis asuransi kesehatan, maka dalam polisnya akan di cantumkan jumlah maksimum yang dapat diberikan untuk membayar biaya Rumah Sakitnya. Apabila biaya perawatanya kurang dari jumlah maksimum, perusahaan asuransi tidak akan membayar ganti rugi sejumlah maksimum tersebut, tetapi asuransi hanya akan membayar ganti rugi sejumlah uang biaya perawatan yang sebenarnya sesuai dengan kuitansi atau bukti tagihan yang dikeluarkan Rumah Sakit.

3. Kerugian harus berarti (significant)

Kehilangan sesuatu menimbulkan kekecewaan berkepanjangan. Seringkali kita lupa meletakkan Pulpen, Payung, Kunci mobil atau Kacamata. Dari segi finansial kehilangan seperti ini tidak dapat disebut sebagai sesuatu yang sangat berarti. Mengganti pena atau pulpen, bukanlah sesuatu yang berat bagi kebanyakan orang. Kerugian kecil itu akan membuat biaya perlindungan demikian tinggi, dan tidak ekonomis.

Sebaliknya , beberapa jenis kerugian menimbulkan beban keuangan yang

berat bagi kebanyakan orang. Misalnya, jika seorang buruh terluka dalam suatu kecelakaan kerja yang menyebabkan orang itu tidak dapat bekerja selama setahun, maka risiko hilangnya penghasilan termasuk sesuatu hal yang sangat penting. Kerugian semacam inilah yang layak diasuransikan.

4. Tingkat kerugian harus dapat diperkirakan atau terprediksi (predictable)

Perusahaan asuransi harus dapat memperkirakan kemungkinan tingkat kerugian (loss rate) yang akan dialami oleh tertanggung. Artinya perusahaan asuransi harus dapat memperkirakan tingkat kerugian kelompok atau sejumlah orang tertentu dalam jumlah dan waktu kerugian yang akan diasuransikan dapat


44

terjadi terhadap kelompok tertanggung tersebut. Jika perusahaan asuransi dapat memperkirakan tingkat kerugiaan tersebut maka besaran premi yang layak untuk dikenakan kepada setiap pemeggang polis akan dapat ditentukan, sehingga perusahaan asuransi akan dapat memastikan cukupnya jumlah dana yang akan dicadangkan untuk membayarkan klaim atau jika risiko yang diperjanjikan terjadi.

Meski sepanjang tahun, manusia telah mencoba meramal dengan bola kristal,

kartu tarot dan daun lontar untuk mengetahui nasibnya dikemudian hari, akan tetapi dari sudut pandang individu, kerugian yang mungkin dideritanya tidak dapat diduga sebelumnya. Demikian pula manusia maupun perusahaan asuransi tidak ada yang dapat meramalkan saat yang pasti (time) seseorang itu akan meninggal, akan menjadi cacat, atau harus dirawat dirumah sakit. Namun, dari sekelompok tertentu orang dapat diperkirakan secara akurat, berapa jumlah yang akan meninggal, cacat atau butuh perawatan rumah sakit dalam waktu atau periode tertentu.

Perkiraan mengenai kerugiaan dimasa yang akan datang tersebut didasarkan

atas konsep bahwa walaupun kejadian secara perorangan, misalnya kematian dimasa yang lalu timbul atau tampaknya tidak beraturan, namun pada hakekatnya mengikuti suatu pola. Apabila pola masa lalu tersebut dapat dikenal melalui observasi, kemungkinan bahwa kejadian tersebut akan dipastikan dapat terjadi dimasa yang akan datang atau disebut dengan probabilitas (probability). Adapun hal yang dapat membantu keakurasian prediksi terhadap probalitas suatu kejadian adalah hukum bilangan besar (the law of large numbers).

Menurut the law of large numbers menyatakan bahwa: semakin banyak

jumlah observasi yang dilakukan atas suatu peristiwa atau kejadian, maka semakin besar kemungkinan observasi tersebut menghasilkan estimasi probabilitas yang sesungguhnya bahwa kejadian tersebut akan terjadi. Misalnya, jika anda melempar koin, maka kemungkinan koin jatuh dengan sisi atau bagian muka berada di atas atau bagian belakang ada di atas, sehingga probalitasnya adalah 50 : 50, contoh ini merupakan probabilitas yang dapat dikalkulasikan (calculable probability). Jika dua atau bahkan 12 kali lemparan, belum tentu menghasilkan hasil yang sama antara bagian muka dan bagian belakang dari koin tersebut. Tetapi jika anda melempar koin itu 1000 kali, anda dapat mengharapkan adanya hasil kemungkinan bagian muka 500 dan kemungkinan bagian belakang juga 500. Makin sering anda melempar koin, maka kemungkinan bahwa anda dapat mengamati proporsi yang kira‐kira setara antara bagian muka berada di atas dan bagian belakang berada diatas adalah sama, dengan demikian anda akan mencapai atau mendapatkan suatu kemungkinan yang sesungguhnya semakin besar.

Hukum bilangan besar diterapkan di perusahaan asuransi sebagai metode

untuk memprediksi mengenai kemungkinan kerugian di hari depan. Perusahaan asuransi mengumpulkan informasi tertentu tentang sekelompok orang agar dapat mengenali atau mengidentifikasikan pola kerugian yang dialami oleh

Risiko dan Asuransi

45

orang‐orang tersebut. Berdasarkan keterangan dan data yang dikumpulkan ini, Perusahaan asuransi dapat memprediksi jumlah kerugian yang akan timbul dalam kelompok tertentu dengan lebih akurat, artinya perusahaan asuransi dapat memprediksi jumlah yang akan meninggal, cacat atau sakit dari kelompok tertentu tersebut.

Perusahaan asuransi telah mencatat dan mengamati berapa jumlah

tertanggung yang meninggal pada kelompok‐kelompok usia tertentu, kemudian perusahaan asuransi tersebut membandingkan data yang diperolehnya dengan data kematian penduduk nasional. Berpedoman pada data statistik ini, perusahaan asuransi dapat menyusun tabel atau bagan‐bagan yang disebut dengan tabel mortalitas (mortality tables) yang sangat akurat dalam mengidentifikasikan jumlah orang dalam kumpulan yang besar (100.000 atau lebih) yang mungkin akan meninggal pada usia tertentu. Tabel mortalita menggambarkan tingkat kematian (rate of mortality) atau banyaknya kematian menurut usia, diantara sekumpulan orang tertentu. Perusahaan asuransi dapat juga mengembangkan tabel yang sama yang di sebut Tabel morbiditas (morbidity tables) yang menggambarkan tingkat morbiditas (rate of morbidity) atau timbulnya penyakit atau kecelakaan, berdasarkan usia, yang dialami atau terjadi diantara sekelompok orang tertentu.

Dengan menggunkan tabel mortalita dan tabel morbiditas yang akurat,

perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan dapat memprediksi tingkat kemungkinan kerugian untuk kumpulan tertanggung; menetapkan premi yang layak untuk membayar klaim. Cara‐cara perusahaan asuransi menggunakan statistik ini untuk menetapkan premi (pricing of life insurance) akan dibicarakan lebih lengkap dalam bab selanjutnya.

5. Kerugian tidak menjadi bencana atau katastrofis (catastrophic) bagi

penanggung Kemungkinan suatu kerugian yang tidak dapat diasuransikan, jika risiko

tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar atau luar biasa atau katastropik. Kerugian tersebut tidak dapat diasuransikan karena perusahaan asuransi tidak bisa memberikan janjinya untuk membayar manfaat kerugian tersebut. Contoh: Perusahaan asuransi umum tidak akan mau menerima pelimpahan risiko untuk rumah‐rumah yang lokasinya bedekatan dengan Gunung merapi, mobil‐mobil atau kendaraan bermotor yang lokasinya rendah atau senantiasa kebanjiran. Adapun obyek‐obyek tersebut dapat diasuransikan jika bersedia membayar premi besar dengan beberapa pengecualian‐pengecualian. Perusahaan asuransi dapat mengasuransikan sesuatu, jika kerugian finansial yang diakibatkan oleh suatu risiko dapat diprediksi. Contoh: dari 1000 orang dengan usia tertentu yang membeli polis asuransi kematian diasumsikan 10 orang akan meninggal dinia, akan tetapi jika yang meninggal melebihi dari prediksi yaitu sampai dengan 200 orang, maka dianggap sebagai suatu peristiwa kataspropik yang disebabkan oleh virus SARS, Flu burung, gempa bumi, ataupun peperangan. Risiko‐risiko seperti ini dapat dikatakan sebagai risiko katastropik. Perusahaan


46

asuransi jiwa dapat juga mengamati seorang atau beberapa calon nasabah yang membeli polis‐polis kematian dengan uang pertanggungan besar sekali (over insurance) atau tidak wajar yang dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi penanggung.

Alternatif lain, perusahaan asuransi dapat menekan kemungkinan kerugian

yang fatal dengan mengalihkan risiko (risk transferring) kepada perusahaan asuransi lain, artinya perusahan asuransi lain tersebut menerima tanggung jawab untuk membayar seluruh atau sebagian klaim jika risiko itu terjadi atau sesuai dengan bagian premi yang diterimanya.

Perusahaan asuransi (insurer, ceding company) yang mengalihkan (cede) kerugiaan finansial tersebut dapat dilakukan dengan mengalihkan atau mengasuransikan kembali kepada perusahaan asuransi kedua yaitu dengan istilah reasuransi (reinsurance) dan perusahaan yang menerima reasuransi tersebut dinamakan reasuradur atau reinsurer (Perusahaan Reasuransi). Perusahaan

Risiko dan Asuransi

47

asuransi jiwa biasanya menetapkan jumlah asuransi maksimum atau retensi sendiri (retention limit) yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi atas risikonya sendiri untuk setiap jiwa tanpa mengalihkan sebagian dari risiko tersebut kepada perusahaan reasuransi.

Perusahaan reasuransi kadang‐kadang dapat juga mengalihkan risikonya

kepada perusahaan reasuransi lainnya dalam suatu transaksi yang disebut retrosesi (retrocession). Perusahaan reasuransi yang mereasuransikan risiko yang dialihkan oleh perusahaan asuransi dalam suatu transaksi retrosesi disebut retrocessionaire

5. Risiko Spesifik yang Perlu Dipertimbangkan

Telah kita bahas secara cukup mendalam 5 (lima) karakteristik risiko yang harus dipenuhi agar sebuah obyek layak untuk diasuransikan. Namun demikian, karena produk asuransi itu dipasarkan secara kasus per kasus (case‐by‐case), sehingga sering kita temukan berbagai kondisi atau faktor yang sangat spesifik yang memerlukan kecermatan dalam mempertimbangkan kondisi yang mungkin dapat menimbulkan risiko di kemudian hari.

Sehubungan dengan kondisi yang demikian itu, kita harus memahami beberapa

faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk menutup asuransi untuk seorang calon tertanggung.

Applicant, adalah individu atau badan usaha (bisnis) yang mengajukan

permohonan asuransi, dan jika permohonan tersebut diterima dan kemudian perusahaan asuransi menerbitkan polisnya, maka status applicant ini berubah menjadi pemegang polis atau policyowner atau disebut juga dengan policyholder. Sedangkan orang yang atas jiwanya dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi, disebut tertanggung atau the insured person, di Kanada disebut sebagai the life assured, dan di beberapa negara lain dikenal dengan nama the assured saja.

Dalam banyak kasus asuransi, pemegang polis, yang dikenal juga dengan istilah

policyholder atau policyowner, juga sering berstatus sekaligus sebagai Tertanggung. Istilah yang dipakai untuk Pemegang Polis yang sekaligus juga sebagai Tertanggung adalah policyowner‐insured.

Jika seseorang membeli polis asuransi perorangan (polis asuransi individu) untuk

orang lain, maka polisnya disebut dengan third party policy, dan orang yang namanya ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi disebut sebagai termaslahat/ahli waris atau beneficiary.

Dalam lingkungan asuransi kesehatan, manfaat asuransinya dapat dibayarkan,

baik kepada tertanggung maupun langsung kepada rumah sakit atau ke dokter, atau ke instansi‐instansi perawatan kesehatan yang telah merawat tertanggung sesuai dengan kesepakatan sebagaimana ditetapkan dalam syarat‐syarat umum polis atau


48

general policy condition atau syarat‐syarat khusus polis yang juga dikenal dengan sebutan special policy condition.

6. Proses Seleksi Risiko Awal Orang‐orang yang merasakan bahwa dirinya mempunyai risiko yang lebih tinggi

dari orang‐orang lain yang berada dalam kondisi normal terutama jika ditinjau dari sudut pandang kesehatannya, akan memiliki kecenderungan yang lebih untuk mengambil asuransi. Kecenderungan seperti ini disebut dengan istilah anti‐seleksi yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan antiselection, adverse selection, atau selection against the insurer. Hal ini merupakan alasan utama bagi perusahaan asuransi untuk melakukan seleksi risiko awal yang sering kita sebut dengan istilah underwriting secara cermat agar tingkat risiko yang ditaksir mendekati risiko yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam mengestimasikan besarnya risiko yang akan ditanggung dan berdampak pada kesalahan dalam menetapkan besarnya premi yang harus dibayar oleh Pemegang Polis.

Underwriting atau proses seleksi risiko awal merupakan kegiatan yang dilakukan

untuk mengidentifikasi risiko yang diperkirakan dapat terjadi pada diri calon tertanggung, kemudin mengklasifikasikannya ke dalam beberapa tingkatan atau golongan. Pegawai atau tenaga ahli di perusahaan asuransi jiwa yang diberi tanggung jawab untuk melakukan seleksi risiko ini dinamakan underwriter yang tugas pokoknya adalah:

Melakukan identifikasi risiko para calon tertanggung. Mengklasifikasikan risiko para calon tertanggung yang telah diidentifikasi.

a. Identifikasi risiko

Meskipun tidak seorangpun dapat memastikan kapan waktunya seseorang akan meninggal, mengalami kecelakaan dan ketidakmampuan, atau akan mengalami suatu penyakit, akan tetapi untuk dapat menerima seorang calon tertanggung diperlukan seleksi awal terhadap faktor‐faktor yang dapat menambah atau mengurangi risiko yang mungkin akan terjadi dan harus menjadi tanggungan perusahaan. Dalam hubungan dengan bisnis asuransi jiwa, faktor‐faktor yang perlu dicermati itu adalah:

Physical hazards (bahaya fisik), yaitu ciri‐ciri fisik seseorang yang mungkin akan berpengaruh terhadap tingkat risikonya, misalnya saja seseorang yang pernah mengalami suatu penyakit tertentu seperti tekanan darah tinggi (high blood pressure), gula darah (diabetes melitus) dan lain sebagainya yang berpotensi untuk terjadinya gangguan kesehatan pada diri orang tersebut.

Moral hazards (bahaya moral), yaitu berbagai faktor yang antara lain dapat dilihat reputasi seseorang, posisi keuangan/kekayaan, catatan‐catatan tentang kriminalitas yang pernah dilakukannya, dan sebagainya. Orang‐orang seperti itu membeli asuransi bukan untuk memproteksi diri dari hilangnya sumber finansial, akan tetapi mungkin untuk mencari keuntungan pribadi melalui asuransi.

Risiko dan Asuransi

49

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, underwriter selanjutnya

akan mengklasifikasikan risiko‐risiko para calon tertanggung yang akan mengambil asuransi di perusahaannya.

b. Klasifikasi risiko

Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa tanggung jawab utama dari seorang underwriter adalah mengidentifikasikan risiko para calon tertanggung, kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan tugas berikutnya yaitu melakukan klasifikasi para calon tertanggung ke dalam golongan‐golongan atau kelas tertentu sesuai dengan tingkat risiko masing‐masing, untuk menetapkan tarif premi yang tepat.

Dalam mengklasifikasikan tingkat risiko para calon tertanggung, underwriter

akan menerapkan aturan yang dituangkan dalam buku panduan yang disebut Underwriting Guidelines, dan berdasarkan panduan tersebut, risiko‐risiko akan dikelompokkan ke dalam golongan / kelas sebagai berikut : Standard Risk (risiko standard) Preferred Risk (risiko yang lebih baik) Substandard Risk (risiko di bawah standard) Decline Risk (risiko buruk)

Standard Risks, merupakan kelompok tertanggung yang risikonya dinilai rata‐

rata untuk usia tertentu, dan untuk usia yang berbeda memang risikonya pun berbeda. Premi yang dikenakan pada kelompok ini disebut “standard premium rate“ atau dapat disebut sebagai tarif premi standar.

Preferred Risks. Kelompok ini merupakan golongan dari calon tertanggung yang risikonya dinilai lebih rendah dari mereka yang tergolong dalam kelompok standard risks, dan oleh karena itu premi yang dikenakan untuk kelompok preferred risks ini juga lebih rendah. Dalam prakteknya, ada juga perusahaan asuransi jiwa yang membuat kelompok tertanggung yang disebut dengan istilah super‐preferred risk class. Sudah barang tentu untuk golongan ini premi yang dikenakan lebih rendah dari premi yang dikenakan untuk kelompok preferred risks.

Contoh untuk mereka yang termasuk dalam preferred risk class, antara lain

mereka yang tidak merokok dan tidak minum minuman keras. Sedangkan bagi mereka yang tidak merokok dan tidak minum minuman keras, dan rutin berolah raga serta rutin menjalani medical check‐up, dikelompokkan ke dalam golongan super‐preferred risk class.

Substandard Risks, merupakan golongan tertanggung yang risikonya lebih

tinggi dari mereka yang berada dalam kelompok standard risk class. Untuk asuransi jiwa, mereka yang termasuk dalam kelompok ini akan dikenakan substandard premium rate atau tingkat premi substandar yang lebih mahal dari


50

premi standar. Sedangkan dalam asuransi kesehatan, mereka akan dilayani dengan 2 (dua) cara pengenaan premi, yaitu: Premi Substandard seperti dalam asuransi jiwa. Kondisi yang dimodifikasikan atau modified policy condition misalnya dengan

mengecualikan suatu penyakit dari cakupan asuransinya, antara lain dengan tidak memberikan biaya penggantian medical check‐up, tidak memberikan penggantian biaya operasi jantung, pemasangan ring dan sebagainya. Declined Risks, adalah kelompok dari orang‐orang yang risikonya dinilai terlalu

besar bagi perusahaan asuransi, sehingga tidak layak untuk diasuransikan, atau kalau diterima sebagai tertanggung oleh perusahaan asuransi akan dikenakan premi yang sangat tinggi. Pada umumnya seorang pemohon disability income insurance diklasifikasikan ke dalam golongan declined risk class ini.

B. Pengertian Asuransi

1. Asuransi berdasarkan Undang‐undang (UU)

Menurut D.S. Hansel, disebutkan bahwa asuransi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat (pemegang polis) dalam bentuk premi dan sebagai imbalannya setiap peserta berhak memperoleh pembayaran sejumlah dana apabila terjadi peristiwa atau musibah tertentu (insurance may be defined as asocial device providing financial compensasion for the effects of misfortunes, the payment being made from the accumulated contribution of all parties participating in the scheme)

Asuransi atau pertanggungan (verzekering) merupakan suatu gejala hukum atau

fenomena hukum. Bila ditinjau dari segi hukum, asuransi merupakan suatu persetujuan. Sebagai suatu persetujuan, asuransi harus tunduk kepada ketentuan‐ketentuan hukum perjanjian.

Kitab Undang‐undang Hukum Perdata (KUHPdt) atau Burgerlijk Wetboek (BW)

dan Kitab Undang‐undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel mulai diberlakukan di Indonesia (baca Hindia Belanda) pada tahun 1847 dengan pengumumannya pada tanggal 30 April 1847 dan dimuat dalam staatsblaad tahun 1847 no. 23 staatsblaad sekarang menjadi lembaran negara. KUHPdt dan KUHD ini mulai diberlakukan bagi orang‐orang Indonesia sesuai Lembaran Negara No. 12 tahun 1917 tentang penundukan diri secara sukarela kepada hukum Eropa.

KUHPdt dan KUHD sampai sekarang masih berlaku sekalipun tidak secara mutlak

adalah berkat pasal II aturan peralihan dalam UUD 1945 yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang‐undang dasar ini”.

Risiko dan Asuransi

51

Jadi karena sampai saat ini KUHPdt dan KUHD yang baru belum ada, maka dengan segala kekurangannya KUHPdt dan KUHD warisan dari pemerintah Belanda masih kita gunakan, artinya asuransi yang merupakan bagian dari hukum perikatan akan banyak di atur pada KUHPdt dan KUHD.

Mempelajari hukum asuransi, berarti mempelajari ketentuan hukum yang

mengatur tentang perjanjian, Oleh karena itu sumber hukum asuransi adalah: 1. KUHPdt terdiri dari 4 (empat) buku, yang masing‐masing mengatur hal‐hal

sebagai berikut ini, yaitu: Buku ke I mengatur tentang orang (van personen), dibagi dalam 18 bab

(title), yang terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 198 (198 pasal). Buku ke II mengatur tentang kebendaan (van zaken), dibagi dalam 21

bab, yang terdiri dari pasal 199 sampai dengan pasal 1232 (1.034 pasal) Buku ke III mengatur tentang perikatan (van verbintenissen), dibagi

dalam 18 bab, yang terdiri dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 (632 pasal).

Buku ke IV mengatur tentang pembuktian dan Daluarsa (van bewijs en verjaring), dibagi dalam 7 bab, yang terdiri dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1993 (129 pasal).

Bab atau title dibagi lagi dalam bagian‐bagian. Bagian‐bagian tersebut terdiri

atas pasal‐pasal dan sebuah pasal terdiri dari satu atau beberapa ayat. KUHPdt terdiri dari 1993 pasal.

Produk asuransi merupakan produk janji artinya yang dijual adalah suatu janji‐

janji yang harus ditepati apabila risiko yang diperjanjikan terjadi. Untuk itu perjanjian asuransi hanya diatur dalam satu‐satunya pasal 1774 (Buku III tentang: Perikatan, Bab‐XV tentang ”perjanjian‐perjanjian untung‐untungan” bagian ke‐1 tentang ketentuan umum), yang menyebutkan bahwa:

”suatu perjanjian untung‐untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: perjanjian pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur didalam KUHD”.

Kalimat terakhir dari pasal ini memberikan pengertian bahwa tentang

asuransi atau pertanggungan berlaku asas ”lex specialis derogaat lex generale” artinya undang‐undang yang berlaku khusus mengesampingkan undang‐undang yang berlaku umum. Apabila pertanggungan dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHD, maka pertanggungan bukan merupakan perjanjian untung‐untungan. 2. KUHD terdiri atas 2 (dua) buku, yang masing‐masing mengatur hal‐hal

sebagai berikut ini, yaitu:


52

Buku ke I mengatur tentang perdagangan pada umumnya, yang dibagi dalam 10 bab, dan terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 308 (308 pasal).

Buku ke II mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayanan, yang terbagi dalam 13 bab, dan terdiri dari pasal 309 sampai dengan pasal 754 (446 pasal).

Dari 2 (dua) buku dalam KUHD yang terdiri atas 754 pasal, ada

beberapa ketentuan yang mengatur tentang asuransi, antara lain: Buku ke‐I, bab ke 9 tentang asuransi atau pertanggungan pada

umumnya (pasal 246 – pasal 286); pada bab ke‐10 tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah dan tentang pertanggungan jiwa (pasal 287 – pasal 308).

Buku ke‐II, bab ke 9 tentang pertanggungan terhadap bahaya‐bahaya laut dan bahaya‐bahaya perbudakan (pasal 592 – pasal 685); bab ke 10 tentang pertanggungan terhadap bahaya‐bahaya pengangkutan di darat dan di sungai‐sungai serta perairan pedalaman (pasal 686 – pasal 695); bab 11 yang mengatur tentang avarij atau kerusakan (pasal 696 – pasal 740) dan bab 12 tentang ketentuan hapusnya perikatan‐perikatan dalam perniagaan laut (pasal 741‐ pasal 747) sedangkan gugurnya tuntutan asuransinya (pasal 746).

Dalam KUHD pasal 246 memberikan pengertian tentang ”asuransi atau

pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”. Pertanggungan‐pertanggungan itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasil‐hasil pertanian yang belum dipaneni; jiwa; satu atau beberapa orang; bahaya laut dan perbudakan; bahaya yang mengancam pengangkutan didarat, disungai‐sungai, dan diperairan darat (pasal 247).

Pengertian asuransi pada pasal 246 lebih menekankan pada pengertian untuk asuransi umum saja dan tidak berlaku untuk asuransi sejumlah uang atau asuransi jiwa karena dalam asuransi jiwa tidak ada ganti rugi. Dengan lahirnya tentang Undang‐undang Usaha Perasuransian No. 2 tahun 1992 pasal 1, Bab‐I memberikan pengertian tentang asuransi yaitu: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pemvbayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Risiko dan Asuransi

53

Dari pengertian asuransi pasal 1 UU No. 2 diatas, maka yang menjadi obyek asuransi adalah ”benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya”. Pasal 3 ayat‐a UU No 2 tahun 1992 menyebutkan tentang jenis usaha asuransi meliputi usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa dan usaha reasuransi.

Pasal 1 ayat 6 UU No. 2 tahun 1992 menyebutkan bahwa “Perusahaan asuransi

jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan”. Sedangkan ruang lingkup perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang‐undangan dana pensiun yang berlaku (pasal 4 ayat‐b).

2. Pengertian asuransi jiwa Asuransi jiwa pada hakekatnya adalah suatu pengalihan atau pelimpahan risiko

(risk shifting) atas kerugian keuangan (financial loss) oleh tertanggung kepada penanggung. Risiko yang dilimpahkan kepada penanggung bukanlah risiko hilangnya jiwa seseorang, melainkan kerugian keuangan akibat hilangnya jiwa seseorang atau karena mencapai usia lanjut sehingga tidak produktif lagi.

Nilai hidup manusia tercermin dalam besarnya proteksi atau lebih tepatnya

dalam jumlah uang pertanggungan (sum insured) atau UP. Secara teoritis jumlah UP ditetapkan sesuai dengan nilai ekonomi hidup manusia, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi UP terlalu besar (over insured) atau jumlah UP terlalu kecil (under insured).

Sepanjang hidup manusia selalu dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya

peristiwa‐peristiwa yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomis seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan keluarganya atau orang lain yang berkepentingan.

Adapun peristiwa‐peritiwa tersebut yang dapat menimbulkan risiko antara lain: a. Meninggal dunia (death) baik secara alamiah (natural death) atau meninggal

pada usia muda yang dapat disebabkan oleh karena sakit, kecelakaan (accidental death), dan lain‐lain.

b. Cacat badan (disability, invalidity, incapasity) karena sakit atau kecelakaan. c. Hilangnya atau merosotnya keadaan kesehatan (loss of health). d. Usia langjut atau umur tua (old age), dan e. Pengangguran (unemployment). Asuransi jiwa pada umumnya hanya mengelola risiko butir (a) dan butir (d),

sedangkan butir (b), (c) pada umumnya dikelola oleh perusahaan asuransi kesehatan, akan tetapi perusahaan asuransi jiwa akan memasukan sebagai jaminan tambahan (rider) dalam produk utamanya. Sedangkan butir (e) pada umumnya menjadi


54

pengelolaan perusahaan asuransi jaminan sosial pemerintah, dan masalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di ataur dalam UU No. 40 tahun 2004.

Pada hakekatnya dasar dari asuransi jiwa adalah adanya sekelompok orang yang

menyadari bahwa: 1. Setiap orang pasti akan meninggal dunia, tetapi tidak pasti kapan kematian

tersebut terjadi; 2. Kematian pencari nafkah (saka guru) akan mengakibatkan hilangnya sumber

pendapatan bagi yang berkepentingan. Oleh karena itu diperlukan atau dibutuhkan jaminan keuangan dalam jangka waktu tertentu selama yang ditinggalkan belum dapat menyesuaikan diri dengan kondisi baru;

3. Usia lanjut dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan bagi yang berkepentingan, oleh karena itu diperlukan jaminan keuangan pada hari tuanya sampai meninggal dunia.

3. Pengertian asuransi kesehatan Asuransi Kesehatan (Healt Insurance) menyediakan manfaat tertentu apabila

tertanggung jatuh sakit atau mengalami kecalakaan. Ada 2 bentuk asuransi kesehatan yaitu: Santunan biaya pengobatan (medical expense coverage) dan santunan pendapatan karena cacat (disability income coverage). santunan biaya pengobatan meliputi pembayaran biaya: Rumah sakit, biaya bedah/opersi dan kuitansi Dokter serta biaya pengobatan lain yang tekait, sepanjang manfaatnya dituangkan dalam polis. Santunan pendapatan cacat (Disability Income Coverage) menyediakan pembayaran sejumlah income tertentu sepanjang teranggung tidak dapat bekerja lagi karena cacat. Annuitas menyediakan pembayaran sejumlah manfaat sacara berkala baik dalam jangka waktu tertentu tersebut masih hidup.

Perlindungan asuransi kesehatan lahir pada pertengahan 1800‐an. Perlindungan

ini dalam bentuk polis kecelakaan yang hanya di keluarkan oleh biro perjalanan pang selama perjalanan tertentu. Awalnya polis kecelakaan disediakan untuk 2 hal, yaitu: Klaim meninggal apabila penumpang meninggal kecelakaan dan pengembalian sejumlah uang apabila yang bersangkutran luka‐luka akibat kecelakaan dalam perjalanan dengan kereta api atau kapal.

Keberhasilan polis kecelakaan ini menggiring para penanggung menerbitkan

polis kecelakaan yang hanya memberikan satu bentuk perlindungan, yaitu: apabila terjadi kecelakaan atau kematian yang tidak ada hubungannya dengan risiko perjalanan. Banyak polis asuransi jiwa yang diterbitkan selama periode itu mengganti klaim cacat. Dan perusahaan asuransi kecelakaan menggunakan ide ini sebagai dasar pengembangan polis yang membayar santunan selama masa cacat akibat kecelakaan.

Asuransi kesehatan disebabkan oleh penyakit yang bukan kecelakaan belum

dipasarkan pada awal asuransi kesehatan. Namun, sekitar 1900‐an beberapa perusahaan asuransi kecelakaan menyediakan pertanggungan penyakit bagi pemegang polis asuransi kecelakaan pada masa itu, kebanyakan asuransi penyakit

Risiko dan Asuransi

55

memberikan santunan hanya jika mengalami cacat meskipun sebgian kecil memasukan juga pengobatan.

Baru pada 1930 perusahaan asuransi mempromosikan dengan serius pemasaran

asuransi kesehatan dengan biaya pengobatan. Pada waktu itu diperkenalkan bentuk‐bentukasuransi kelompok, dan beberapa rumah sakit mulai menawarkan pelayanan rumah sakit kepada orang – orang dengan imbalan pembayaran teratur pada setiap bulan. Konsep pemasarannya berkembang pesat selama periode perang dunia‐II disamping itu, pemasaran polis asuransi jiwa perorangan meningkat dengan cepat.

4. Pengertian para pihak dalam pertanggungan asuransi

Sebelum membicarakan tentang adanya insurable interest dan anti seleksi dalam asuransi jiwa, manfaatnya serta landasan hukum suatu usaha perasuransian sungguh penting bagi kita untuk dapat membedakan antara: Penanggung, Pemegang polis, Tertanggung dan Penerima manfaat.

Pemegang polis (Policy owner, Policy holder) adalah orang atau badan yang

mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahan asuransi jiwa atau penanggung.

Penanggung (Asuradur, Assurer, Ceding company) adalah perusahaan asuransi

jiwa yang memberikan pertanggung dan mengadakan perjanjian tanggung menanggung dengan Pemegang polis. Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi yang mendapatkan izin usaha perasuransian dari pemerintah atau regulator.

Tertanggung (Insured) adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan atau pihak

yang ditanggung oleh polis asuransi jiwa. Sering kali pemegang polis sekaligus sebagai tertanggung. Jika Tn. Protekno membeli polis kematian atas dirinya dan polis diterbitkan, maka Tn. Protekno adalah pemegang polis sekaligus tertanggung. Namun jika Bapak anda membeli polis asuransi atas jiwa anda dan diterbitkan polis, maka Bapak anda adalah pemegang polis sedangkan anda sendiri sebagai tertanggung. Apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi, maka perusahan asuransi jiwa akan membayar santunan, dan jika Bapak anda sebagai pemegang polis meninggal dunia maka perusahaan asuransi tidak akan melakukan pembayaran santunan atau klaim apapun.

Penerima manfaat (Beneficiary, Termaslahat) adalah seseorang atau badan yang

ditunjuk dalam polis oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk menerima manfaat atau maslahat polis.

C. Fungsi dan Manfaat asuransi

Berdasarkan pada sifatnya fungsi dan peranan asuransi, menurut Dickson CA Gordon, Introduction to Insurance (Study Course 010, London, The Chartered Insurance Institute of London Tuition Service, 1984) membedakannya dalam tiga kategori yaitu fungsi – fungsi primer, fungsi sekunder dan fungsi tambahan, sebagai berikut:


56

1. Fungsi primer

a) Risk transfer mechanism Asuransi adalah suatu mekanisme peralihan risiko, dengan mana seseorang atau perusahaan dapat memindahkan beberapa ketidakpastian hidupnya kepada bahu orang lain. Dengan membayar suatu premi yang telah diketahui jumlahnya (umumnya suatu jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan kerugian potensial), kerugian tersebut dapat dialihkan kepada penanggung. Tanpa asuransi, seseorang atau suatu perusahaan akan menghadapi banyak ketidakpastian, baik tentang apakah suatu kerugian akan terjadi, maupun tentang berapa besar kerugian yang timbul jika kerugian tersebut benar – benar terjadi.

b) The common pool Premi yang diterima penanggung dari tertanggung dihimpun oleh penanggung sebagai suatu dana (fund) atau pool untuk jenis risiko yang sama dan klaim yang akan terjadi akan diberikan ganti rugi dimana dananya berasal dari pool tersebut.

c) Eqitable premium Dalam menetapkan premi , seorang underwriter harus yakin bahwa kontribusi premi yang dibayarkan oleh seorang tertanggung harus seimbang dibandingkan dengan resiko yang dipikul/diterimanya akibat adanya mekanisme pengalihan risiko, kontribusi premi yang dibayarkan oleh tertanggung lainnya, sesuai dengan frekuensi dan severity klaim yang mungkin diajukan oleh tertanggung tersebut.

2. Fungsi sekunder

a. Merangsang pertumbuhan usaha (Stimulus to business enterprise). Jumlah premi

yang dibayarkan kepada penanggung hanyalah sebagian kecil dari dana yang perlu disediakan untuk pembentukan dana diluar metode asuransi. Oleh karena itu dengan membeli jaminan asuransi sebagian dari dana yang dihimpun dengan cara diluar asuransu dapat diinvestasikan dalam pertumbuhan usaha yang lain seperti pembangunan pabrik, bangunan – bangunan dan stok barang.

b. Keamanan (Security). Kerugian dapat mengakibatkan operasi perusahaan terganggu terutama bagi perusahaan yang masih berukuran kecil. Dengan mengansuransikan risiko itu, perusahaan sudah merasa aman (secure) bahwa nanti pihak asuransi yang akan menanggung kerugian, dengan demikian para eksekutif perusahaan tersebut dapat lebih mengkonsentrasikan diri kepada peningkatan produksi dan pengembangan usaha tanpa kekahawatiran terhadap kerugian yang mungkin timbul risiko, yang tentunya dapat mengurangi tingkat keuntungan perusahaan.

Risiko dan Asuransi

57

c. Pencegahan kerugian (Loss prevention). Perusahaan – perusahaan asuransi memiliki surveyor yang terlatih, dalam hal mana surveyor itu berdasarkan pengalamannya dapat mengindikasikan dengan baik risiko – risiko potensial baik dalam proses produksi, penyimpanan barang, penggunaan listrik dan sebagainya. Fungsi pencegahan ini dilakukan surveyor pada saat melakukan survey risiko di lokasi obyek pertanggungan, mengingat selain guna menilai risiko yang dipertanggungkan maka surveyor ini umumnya memberikan petunjuk cara yang baik guna mencegah risiko – risiko potensial tersebut.

d. Pengendalian kerugian. Disamping berperan dalam pencegahan kerugian (Loss prevention) para surveyor asuransi tersebut diatas dapat membantu para tertanggung dalam usaha mereka untuk mengendalikan kerugian (Loss control) pada saat risiko terjadi.

e. Manfaat sosial (Social benefit). Jumlah ganti rugi dalam jumlah yang memadai memungkinkan tertanggung untuk membangun kembali dengan cepat bangunan yang musnah terbakar. Hal ini berarti bahwa pekerjaan para karyawannya dapat diciptakan kembali dengan cepat, sehingga mereka tidak perlu menganggur dalam waktu yang cukup lama atau tidak perlu adanya Pemutusan Hubunga Kerja (PHK).

f. Tabungan (Savings). Fungsi terutama dilakukan dalam asuransi jiwa tertanggung biasanya membayar premi secara cicilan per bulan, atau per periode tertentu. Premi ini akan diterima kembali selurhnya setelah periode waktu tertentu yang telah diperjanjikan.

3. Fungsi tambahan

a. Investasi dana (Investment of funds). Agar premi – premi yang terhimpun dari Tertanggung dapat berdaya guna yang kemudian dapat memperkuat posisi keuangan Penanggung, maka penanggung akan menginvestasikan sebagian dari premi – premi tersebut pada beberapa investasi yang berbeda.

b. Invisible earning. Risiko – risiko tertentu (besar) dipertanggungkan kepada seorang penanggung di suatu Negara dan sebagian dari risiko tersebut selanjutnya akan dipertanggungkan ualang (reasuransi) oleh penanggung tersebut (mengingat kapasitasnya terbatas) kepada para penanggung ulang di Negara – Negara lain.

Hal ini merupakan suatu pendapatan, sedangkan bagi masyarakat di Negara

tersebut hal ini dianggap sebagai invisible earning (pendapatan yang tidak terlihat/ tercatat). Karena invisible earning umumnya tidak tercatat sebagai neraca suatu Negara.


58

4. Manfaat asuransi Kemungkinan‐kemungkinan yang terjadi atas hidup manusia yaitu tidak

seorangpun akan tahu risiko yang akan terjadi pada dirinya sendiri, seperti masa depan seseorang yang tidak pasti. Salah satu yang menyebabkan ketidakpastian masa depan seseorang adalah berkurang atau hilangnya nilai ekonomi hidupnya.

Ketidakpastian masa depan yang akan dihadapi oleh setiap orang dapat

diakibatkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu: a. Meninggal terlalu cepat atau meninggal muda (dies too soon). Setiap orang pasti

meninggal, tetapi tidak seorangpun akan mengetahui kapan waktu meninggal itu terjadi. Jika meninggal terlalu cepat atau meninggal muda (dies too soon) dapat menyebabkan hilangnya nilai finansial atau ekonomisnya seseorang.

Ada 6 (enam) macam kebutuhan pokok karena meninggalnya pencari nafkah

(saka guru) pada usia produktif antara lain:

1. Dana pemutihan (clean up fund). Banyak kekayaan atau aset‐aset keluarga atau waris keluarga dan leluhur wajib dipertahankan keluarganya karena telah diwasiatkan dan menjadi waris keluarga.

Adapun dana‐dana yang dibutuhkan atau diperlukan sebagai biaya pemutihan antara lain: Biaya penguburan; Rekening tagihan mendiang yang belum dibayar (Kartu kredit, listrik,

air, saluran TV, dan lain‐lain); Hutang‐hutang pribadi (kredit rumah, kredit kendaraan bermotor,

modal kerja dan lain‐lain) atau pinjaman perusahaan milik pribadi atau keluarga (saham, kredit usaha, hutang kerja dan lain‐lain);

Biaya perawatan sebelum meninggal seperti biaya rawat inap di Rumah Sakit (rawat inap, obat, dokter dan perawatan lainnya) dan biaya rawat jalan (obat, dokter dan perawatan lainnya);

Biaya konsultan hukum dan biaya‐biaya untuk pelaksanaan wasiat atau waris serta hutang‐hutang pajak dan lain‐lain.

2. Dana penyesuaian (readjustment fund). Biaya‐biaya penyesuaian akan

menjadi beban yang sangat berat setelah mampunya seseorang mengatasi biaya‐biaya pemutihan. Adapun dana‐dana yang dibutuhkan atau diperlukan sebagai biaya penyesuaian antara lain: Biaya kebutuhan hidup yang telah menjadi kebiasaan keluarga sehari‐

hari seperti uang belanja untuk kebutuhan makan sehari‐hari; Biaya atau uang saku bagi anak‐anak setiap hari; dan Biaya‐biaya lain yang telah menjadi kebiasaan keluarga untuk seminimal

mungkin dapat disesuaikan dan atau masih dapat dipertahankan.

3. Pendapatan keluarga (family income). Pendapatan atau penghasilan yang menjadi sumber pendanaan kebutuhan keluarga. Adapun dana‐dana yang

Risiko dan Asuransi

59

dibutuhkan atau wajib dipikirkan oleh keluarga yang ditinggalkan antara lain: Modal kerja atau modal usaha untuk mendapatkan penghasilan

keluarga; Pendidikan atau pelatihan‐pelatihan untuk meningkatkan keterampilan

kerja atau usaha; Mencari pekerjaan yang dapat memberikan hasil untuk memenuhi

kebutuhan hidup keluarga.

4. Biaya hidup menduda atau menjanda (life income for widow or widower). Hidup menjanda atau menduda akan merubah kepemimpinan keluarga artinya berfungsi ganda dan memberikan tanggung jawab ganda, sehingga cukup biaya atau dana yang dibutuhkan untuk membiasakan ataupun mengubah tanggung jawab dalam keluarga. Adapun dana‐dana yang dibutuhkan atau diperlukan sebagai biaya hidup ini adalah: Biaya untuk membayar pihak ketiga yaitu sebagai pembantu rumah

tangga untuk dapat dan mampu merawat anak‐anak; Biaya untuk melatih anak‐anak belajar (guru kursus) di rumah atau

mengantar dan menjemput anak‐anak sekolah dan kursus, dan banyak sekali biaya‐biaya untuk ini.

5. Dana pendidikan anak‐anak (educational fund). Kewajiban orang tua adalah

bagaimana kelangsungan pendidikan anak‐anak dapat terjamin, sehingga menjadi harapan masa depannya.

Tidak ada biaya pendidikan murah, sehingga cukup dana yang dibutuhkan untuk kelangsungan pendidikan anak‐anak, karena anak‐anak adalah harapan dan kekayaan keluarga yang tidak ternilai. Memiliki anak‐anak yang cerdas dan terampil merupakan cita‐cita luhur keluarga. Adapun dana‐dana yang dibutuhkan atau diperlukan sebagai biaya pendidikan ini adalah: Biaya rutin sekolah; uang saku harian; SPP bulanan; uang semesteran;

uang pembangunan sekolah; uang buku dan fotocopy serta alat‐alat tulis lainnya; uang seragam sekolah, olah raga dan seragam lainnya;

Uang kursus‐kursus dan pelatihan lainnya; Uang untuk kegiatan ekstra kurikuler atau praktek sekolah atau

kampus; Uang untuk mencari sekolah atau masuk perkuliahan, dan banyak sekali

biaya‐biaya yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan.

6. Dana hipotik (mortgage fund). Kebutuhan perumahan untuk hidup di kota‐kota besar ataupun hidup di Kota senantiasa masalah tempat tinggal untuk berteduh menjadi masalah utama keluarga. Rumah selain dijadikan tempat berteduh dapat digunakan untuk melindungi diri dan keluarga serta tempat bersosialisasi dengan keluarga dan menjadi domisili dalam kependudukan, sehingga memiliki rumah tempat tinggal menjadi kebutuhan setiap orang.


60

Adapun dana‐dana yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tempat tinggal antara lain: Biaya perawatan rumah seperti genteng atau atap bocor, dinding

tembok rumah atau pagar rusak, kran dan mesin atau pompa air rusak, instalasi listrik rusak dan lain‐lain;

Biaya renovasi rumah yang belum dibayar dan biaya lain yang masih harus diperlukan karena saat ini sedang direnovasi;

Cicilan kredit rumah yang belum diselesaikan dan atau hutang‐hutang untuk pembelian rumah ataupun biaya renovasi rumah, dan lain‐lain.

b. Jika hidup terlalu lama (life too long). Hidup terlalu lama atau berusia lanjut akan

menjadi beban dalam kehidupan keluarga atau menurunkan produktivitas kerja serta meningkatkan beban finansial hidup seseorang atau meningkatkan kebutuhan hidup (living need) pribadi dan keluarga.

Adapun kebutuhan‐kebutuhan hidup diusia lanjut umumnya dana pension (pension fund), antara lain: 1. Biaya perawatan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap; 2. Biaya perawat untuk memberikan perawatan; 3. Biaya‐biaya pelatihan untuk melatih syaraf ingat dan penglihatan; dan 4. Biaya‐biaya lainnya yang diperlukan untuk masa lanjut atau pensiun.

c. Hilangnya kemampuan (disability). Kemampuan seseorang dapat hilang karena

sakit, kecelakaan dan cacat. Adapun hilangnya kemampuan seseorang ini dapat diakibatkan oleh: 1. Setiap orang tidak dapat terhindar dari sakit karena flu, demam, sakit kepala

dan mungkin sakit‐sakit berat yang dapat diderita seseorang, sehingga peluang atau kesempatan untuk menghasilkan menjadi hilang, karena harus mendapatkan perawatan dan atau harus beristirahat karena sakit yang dideritanya. Akibat sakit ini tidak cukup dana sedikit yang dibutuhkan.

2. Kecelakaan dapat juga menghilangkan kemampuan untuk menghasilkan dan akibat kecelakaan dapat menyebabkan cacat sementara, sebagian dan bahkan cacat tetap. Semua ini membutuhkan biaya sangat besar untuk perawatan dan atau pengobatannya. Jika seseorang mendapatkan cacat tetap maka harapan dan atau usaha untuk mendapatkan penghasilan menjadi hilang sama sekali.

3. Sakit dan kecelakaan dapat mengakibatkan kematian. Jika hal ini yang terjadi dan menimpa hidup seseorang, maka bukan saja hilangnya kemampuan untuk menghasilkan dan bahkan putus atau berakhirnya sumber finansial keluarga.

Risiko dan Asuransi

61

BAB III KONTRAK ASURANSI

IHTISAR BAB TUJUAN

Kontrak dan Asuransi Pengertian kontrak Asuransi adalah perjanjian Bentuk Kontrak (Contract form)

Syarat‐syarat Umum Kontrak Status hukum dari kontrak Syarat‐syarat umum kontrak

Tipe Kontrak Asuransi Formal contracts dengan Informal

contracts. Bilateral contracts dengan Unilateral

contracts. Commutative contracts dengan

Aleatory contracts. Bargining contracts dengan

Contracts of adhesion. o Prinsip‐prinsip Asuransi

Prinsip ”Itikad baik” Prinsip ”Kepentingan” yang dapat

diasuransikan Pemahaman prinsip ”Ganti‐rugi” Prinsip proksima atau ”Penyebab

utama terjadinya risiko” Prinsip ”Kontribusi” Prinsip “subrogasi”

o Hak‐hak Properti dalam Polis Asuransi Jiwa

Property law Rights under life Insurance policy

terms Rights by operation of law Community property rights (Hak‐hak

property bersama)

Setelah membaca bab atau bagian ini diharapkan dapat untuk:

Menjelaskan pengertian dari suatu kontrak;

Mengenal bahwa asuransi adalah

suatu perjanjian atau kontrak;

Menyebutkan bentuk‐bentuk dari suatu kontrak;

Menjelaskan syarat‐syarat dari suatu

kontrak;

Menyebutkan tipe‐tipe dari suatu kontrak asuransi;

Menjelaskan perbedaan kontrak

asuransi dengan kontrak lainnya; dan

Menjabarkan prinsip‐prinsip dari kontrak asuransi.

63

Kontrak Asuransi

A. Kontrak dan Asuransi Hukum kontrak (contract of law, overeenscomstrecht) merupakan ”perangkat hukum

yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu” (Lawrence M. Friedman, 2001 : 196). Menurut Michael D. Bayles mengartikan bahwa hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan (Michael D. Bayles, 1987 : 143).

Hukum kontrak dapat dikatakan sebagai keseluruhan kaidah‐kaidah hukum yang

mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Hukum kontrak diatur dalam buku III KUHPdt, yang terdiri dari 18 Bab, mulai dari pasal

1233 sampai dengan pasal 1864 (632 pasal). Adapun hal‐hal yang diatur dalam buku III ini, sebagai berikut: a. Perikatan pada umumnya (pasal 1233 sampai dengan pasal 1312) yang meliputi:

sumber perikatan; prestasi; penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan; dan jenis‐jenis perikatan.

b. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (pasal 1313 sampai dengan pasal 1351) yang meliputi ketentuan umum, syarat‐syarat sahnya perjanjian; akibat perjanjian, dan penafsiran perjanjian.

c. Hapusnya perikatan (pasal 1381 sampai dengan pasal 1456) yang hapusnya dapat disebabkan oleh: karena pembayaran; penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; perjumpaan utang atau kompensasi; percampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang terutang; kebatalan atau pembatalan; berlakunya syarat batal; kedaluarsa.

d. Jual beli (pasal 1457 sampai dengan pasal 1540) yang meliputi: ketentuan umum; kewajiban sipenjual; kewajiban sipembeli; hak membeli kembali; jual beli piutang, dan lain‐lain hak tak bertubuh.

e. Tukar menukar (pasal 1541 sampai dengan pasal 1546). f. Sewa menyewa (pasal 1547 sampai dengan pasal 1600) yang meliputi: ketentuan

umum; aturan‐aturan yang sama berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah, aturan khusus yang berlaku bagi sewa rumah dan perabot rumah.

g. Persetujuan untuk melakukan pekerjaan (pasal 1601 sampai dengan pasal 1617) yang meliputi: ketentuan umum; persetujuan perburuhan pada umumnya; kewajiban majikan; kewajiban buruh; macam‐macam cara berakhirnya hubungan kerja yang diterbitkan karena perjanjian; dan pemborongan pekerjaan.

h. Persekutuan (pasal 1618 sampai dengan pasal 1652) yang meliputi: ketentuan umum; perikatan antara para sekutu; perikatan para sekutu terhadap pihak ketiga; dan macam‐macam cara berakhirnya persekutuan.

i. Badan hukum (pasal 1653 sampai dengan pasal 1665). j. Hibah (pasal 1666 sampai dengan pasal 1693) yang meliputi: ketentuan umum;

kecakapan untuk memberikan hibah dan menikmati keuntungan dari suatu hibah; cara mengibahkan sesuatu; penarikan kembali dan penghapusan hibah.

k. Penitipan barang (pasal 1694 sampai dengan pasal 1739) yang meliputi: penitipan barang pada umumnya dan macam penitipan; penitipan barang sejati; sekestrasi dan macamnya.


64

l. Pinjam pakai (pasal 1740 sampai dengan pasal 1753) yang meliputi: ketentuan umum; kewajiban orang yang menerima pinjaman; dan kewajiban orang meminjamkan.

m. Pinjam meminjam (pasal 1754 sampai dengan pasal 1769) yang meliputi: pengertian pinjam meminjam; kewajiban orang yang meminjamkan; kewajiban sipeminjam; dan meminjam dengan bunga.

n. Bunga tetap atau abadi (pasal 1770 sampai dengan pasal 1773). o. Perjanjian untung‐untungan (pasal 1774 sampai dengan pasal 1791) yang meliputi:

pengertiannya (dalam pengertian inilah yaitu pada pasal 1774 menyebutkan bahwa pertanggungan atau asuransi menjadi bagian dari perjanjian untung‐untungan); persetujuan bunga cagak hidup dan akibatnya; perjudian dan pertaruhan.

p. Pemberian kuasa (pasal 1792 sampai dengan pasal 1819) yang meliputi: sifat pemberina kuasa; kewajiban sikuasa (penerima kuasa); kewajiban pemberi kuasa; dan macam‐macam cara berakhirnya pemberian kuasa.

q. Penanggung utang (pasal 1820 sampai dengan pasal 1850) yang meliputi: sifat penanggungan, akibat‐akibat penanggungan antara siberutang dan sipenanggung; akibat‐akibat penanggungan antara siberutang dan sipenanggung, dan antara para penanggung sendiri; hapusnya penanggungan utang.

r. Perdamaian (pasal 1851 sampai dengan pasal 1864). Perdamaian atau perjanjian perdamaian merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri suatu konflik atau perselisihan yang timbul diantara mereka, baru dikatakan sah damai jika dibuat dalam bentuk tertulis.

1. Pengertian kontrak

Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih. Perjanjian itu meliputi suatu janji atau serangkaian janji untuk melakukan satu atau beberapa tindakan, dimana janji atau janji‐janji tersebut dibuat oleh hanya satu pihak pada kontrak, atau semua pihak yang terlibat.

Istilah kontrak sering diartikan sebagai suatu perjanjian yang dapat dipaksakan

secara hukum (an agreement enforceable at law) dan banyak juga suatu perjanjian yang tidak dapat dipaksakan didepan hukum, sebagai contoh apabila seorang setuju untuk makan malam di rumah makan dan mengingkari janji atau kontrak tersebut, dalam hal ini hukum tidak dapat dipaksakan dalam perjanjian tersebut. Apabila suatu kontrak dengan bentuk perjanjian khusus, maka dapat dipaksakan secara hukum.

Pengadilan sering menyatakan bahwa sebuah kontrak memerlukan suatu

“wujud kesepakatan bersama (manifestation of mutual assest)” untuk menyatakan ide dari persetujuan dan untuk memperjelas bahwa hukum tidak mencoba untuk menegaskan pernyataan pikiran yang aktual dari pihak‐pihak yang melakukan kontrak. Hukum hanya berkaitan dengan kata‐kata atau tindakan‐tindakan yang dapat dilihat. Biasanya adanya kata sepakat dapat dibuktikan dengan pembuatan tawar menawar dari masing‐masing pihak.

65

Kontrak Asuransi

2. Asuransi adalah perjanjian Pasal 246 KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 Bab‐I, pasal 1, menyebutkan bahwa

asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian ......, dan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam suatu akte yang dinamakan polis (pasal 255 KUHD). Sebagai suatu perjanjian ia tunduk pada ketentuan‐ketentuan yang terdapat dalam buku III KUHPdt yang dimulai dari pasal 1313.

Pasal 1313 (Buku‐III, Bab‐2, Bagian‐1) KUHPdt menyebutkan bahwa: “suatu

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam hal perjanjian asuransi pihak‐pihak yang saling mengikat diri tersebut

adalah penanggung dan tertanggung. Setelah kedua belah pihak saling mengikatkan diri maka antara kedua belah pihak terjadi suatu perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang saling mengikatkan diri melalui perjanjian.

Dalam perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak saling berjanji untuk

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu janji yang demikian itu dinamakan perjanjian atas beban. Bila kewajiban itu hanya ada pada satu pihak saja, maka perjanjian tersebut dinamakan perjanjian cuma‐cuma.

Perjanjian atau persetujuan adalah suatu peristiwa, sesuatu yang kongkrit yang

dapat kita lihat, kita dengar bahkan kalau perjanjian itu dituangkan dalam suatu naskah dan dapat dijadikan pegangan.

Sebaliknya suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum. Sesuatu yang

abstrak, jadi tidak dapat kita lihat atau kita dengar. Hubungan kedua belah pihak dalam suatu perikatan adalah hubungan hukum, karena hak kedua belah pihak dijamin oleh hukum atau undang‐undang.

Kata kontrak yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari‐hari, adalah

perjanjian atau persetujuan yang mempunyai arti lebih sempit, karena yang dimaksud disini adalah perjanjian atau persetujuan yang tertulis saja.

Kontrak sering diartikan sebagai suatu perjanjian. Ada kontrak yang dapat

dipaksakan dan tidak dapat dipaksakan didepan hukum, tetapi kontrak dalam asuransi sangat berbeda dalam penerapannya.

Salah satu aspek yang amat penting dalam kontrak adalah pelaksanaan kontrak

itu sendiri, bahkan dapat dikatakan justru pelaksanaan kontrak inilah yang menjadi tujuan orang‐orang mengadakan kontrak, karena dengan pelaksanaan kontrak tersebut pihak‐pihak yang membuatnya akan dapat memenuhi kebutuhannya, kepentingannya serta pengembangannya.

Kontrak kalau dilihat dari wujudnya merupakan rangkaian kata‐kata yang

mengandung janji‐janji atau kesanggupan‐kesanggupan yang diucapkan atau


66

dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pihak‐pihak yang membuat kontrak, dan dalam kontrak tercantum hak‐hak dan kewajiban‐kewajiban dari pihak yang membuatnya.

Dalam kontrak asuransi jiwa, disebutkan bahwa kontrak yang dilakukannya yaitu

antara Penanggung (Perusahaan asuransi) dengan Pemegang Polis. Pemegang polis adalah orang atau badan hukum yang mengadakan penjanjian tersebut. Sedangkan Tertanggung adalah orang atas jiwanya diadakan pertanggungan, artinya secara individu Tertanggung dapat menjadi atau dalam kedudukan sebagai Pemegang polis. Adapun yang dimaksud Penanggung adalah Badan usaha perusahaan asuransi itu sendiri, jadi bukan dalam bentuk perorangan atau individu.

3. Bentuk Kontrak (Contract form)

Terdapat sejumlah alasan‐alasan teknis untuk menyatakan bahwa kontrak informal harus dibuat secara tertulis, sebab manusia sering tidak dapat dipercaya. Kontrak yang dibuat secara tertulis akan lebih aman bagi para pihak dan juga lebih mudah untuk membuktikannya.

Dalam praktek khususnya pada kontrak asuransi yang temporer pada umumnya

kontrak yang ditegakkan secara lisan, contoh pada asuransi cargo, sehingga jika terjadi klaim maka proses pembuktiannya akan dapat menimbulkan sengketa.

Sebuah kesepakatan dapat menjadi ilegal karena kesepakatan itu pertentangan

dengan hukum, dilarang oleh UU. Pertentangan aturan‐aturan yang dinyatakan secara jelas, melawan kebijaksanaan umum atau kepentingan umum. Adapun kesepakatan dapat dikatakan elegal seperti: kesepakatan dalam pengendalian perdagangan atau monopoli; kesepakatan yang sangat memberatkan; Kesepakatan dalam judi/pertaruhan dan kesepakatan‐kesepakatan untuk merugikan atau menghilangkan nyawa orang lain adalah merupakan kesepakatan‐kesepakatan yang tidak sah secara umum. Hukum tidak akan membantu pihak manapun juga dalam sebuah kesepakatan yang tidak sah, dalam kedua belah pihak tidak dapat memaksa pihak lain yang manapun juga untuk memenuhi perjanjian dalam kontrak tersebut.

Namun bagaimana pun juga UU kadang‐kadang dibuat atau ditulis untuk

melindungi pihak‐pihak tertentu, sebagai contoh yang menentukan keabsahan kontrak asuransi adalah kontrak yang dikeluarkan oleh penanggung, sedangkan pemegang polis, tertanggung atau termaslahat diwajibkan untuk memenuhi atau mematuhi aturan‐aturan dalam kontrak tersebut. Bentuk dari kontrak tersebut menjadi kontrak sepihak (unilateral contract).

B. Syarat‐syarat Umum Kontrak

1. Status hukum dari kontrak Prinsip‐prinsip undang‐undang kontrak menentukan status hukum dari suatu

kontrak, yaitu yang mengatakan apakah suatu persetujuan merupakan kontrak yang secara hukum mengikat pihak yang terlibat dan dapat memaksa para pihak di

67

Kontrak Asuransi

pengadilan. Untuk menjelaskan status hukum dari kontrak sering dipergunakan istilah valid, void dan voidable.

Valid (berlaku). Valid contract adalah sesuatu yang dapat memaksa secara hukum.

Sebuah kontrak yang sah adalah kontrak dimana masing‐masing pihak dapat melaksanakan kontraknya didepan hukum atau dapat memaksakan kontrak tersebut dengan keputusan‐keputusan pengadilan.

Void (batal). Istilah void dipergunakan dalam undang‐undang untuk menjelaskan

sesuatu yang tidak pernah berlaku. Istilah umum yang dipergunakan adalah “void ad initio” artinya “batal dari semula” (void from start). Kontrak batal adalah sesuatu yang tidak pernah dapat memaksa secara hukum. Beberapa kontrak dari orang‐orang yang mempunyai kapasitas kontraktual yang terbatas menjadi batal atau dapat dibatalkan. Sebuah kontrak yang batal adalah persetujuan yang tidak dapat dipaksakan/tidak dapat dinyatakan, dilaksanakan secara hukum dengan keputusan dari pengadilan.

Voidable (dapat dibatalkan). Pada waktu tertentu, mungkin ada dasar hukum bagi

satu pihak dapat memaksa pihak lain untuk membatalkan atau menghentikan kontrak. Kontrak tersebut dikatakan dapat dibatalkan. Kontrak yang dapat dibatalkan, merupakan kontrak yang dapat secara hukum untuk membatalkan kontrak tersebut untuk beberapa tindakan dalam situasi dimana sebuah kontrak dilakukan oleh orang yang tidak kompeten secara hukum. Kontrak dapat dibatalkan atau diperbaiki, namun apabila tidak dibatalkan maka kontraknya tetap berlaku. Kekuatan dari beberapa orang dengan kapasitas kontraktual yang terbatas itu untuk membatalkan atau untuk menghindari beberapa kontrak setelah melakukan kontrak, merupakan hal yang penting untuk siapa saja yang bermaksud membuat sebuah kontrak, pihak yang kompoten akan terikat. Sedangkan orang yang mempunyai kontraktual terbatas mempunyai hak untuk menentukan apakah dia melakukan kontrak/membatalkan kontraknya.

Suatu kontrak harus ditafsirkan yang benar sesuai ketentuan pasal 1342 sampai

dengan 1351 bab kedua, bagian keempat, Buku III KUHPdt yang isinya dapat disimpulkan: 1. Apabila kata‐kata suatu perjanjian sudah jelas maka kata‐kata itu tidak boleh

disimpangkan dengan jalan menafsirkannya (pasal 1342) 2. Jika kata‐kata suatu perjanjian dapat diberikan belbagai penafsiran maka kata‐

kata dalam perjanjian tersebut harus ditafsirkan dengan jalan menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian sewaktu perjanjian itu dibuat (pasal 1343 dan 1350)

3. Bilamana suatu perjanjian mengandung dua macam pengertian maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dilaksanakan (pasal 1344)

4. Seandainya dalam suatu perjanjian terdapat kata‐kata yang mengandung dua macam pengertian maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (pasal 1345)


68

5. Sekiranya dalam suatu perjanjian terdapat suatu hal yang meragukan maka hal itu harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam suatu daerah dimana perjanjian itu dibuat (pasal 1346), dan perjanjian tersebut harus ditafsirkan atas kerugian pihak kreditur dan untuk keuntungan pihak debitur (pasal 1349)

6. Segala sesuatu yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam‐diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dinyatakan denga tegas dalam perjanjian yang bersangkutan (pasal 1347)

7. Semua janji‐janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan dalam hubungan satu sama lain dan harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya (pasal 1348).

Dengan mempergunakan cara‐cara penafsiran tersebut, suatu perjanjian yang

semula isinya kurang lengkap dan kurang jelas, akan dapat ditafsirkan menjadi jelas. Namun hal ini belumlah menjamin suatu perjanjian dapat dilaksanakan dengan sebaik‐baiknya. Bahkan perjanjian yang sudah dirumuskan dengan syarat baku sekalipun, belum menjamin perjanjian itu pasti dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, kecuali perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik (Goede trouw, utmost good faith).

Itikad baik yang dimaksud adalah itikad baik seperti yang diatur dalam pasal 1338

ayat (3) KUHPdt, yang menyebutkan bahwa: ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” artinya bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

2. Syarat‐syarat umum kontrak

Ada 4 persyaratan umum yang harus dipenuhi agar kontrak informal mengikat semua pihak (legal status of a contract), yaitu:

1) Harus ada manifestasi kesepakatan bersama atas syarat‐syarat kontrak masing‐

masing pihak (mutual assent). 2) Masing‐masing pihak dalam kontrak harus mempunyai “legal capcity” atau

contractual capacity (wewenang atau kompetensi hukum) untuk membuat kontrak.

3) Masing‐masing pihak dalam kontrak harus saling memberi dan menerima sesuatu yang bernilai sama (legally adequate consideration).

4) Kontrak tidak bertentangan dengan hukum (lawful purpose).

Dalam hak polis asuransi jiwa sebagai kontrak informil, keempat persyaratan tersebut harus dipenuhi.

Menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”

(2005 : 17) menyebutkan bahwa: sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

69

Kontrak Asuransi

3) Mengenai suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.

Demikian menurut pasal 1320 KUHPdt. Selanjutnya Prof. Subekti, SH.

menjelaskan bahwa dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang‐orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dimakan syarat‐syarat obyektif karena mengenai pekerjaannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

a. Kesepakatan bersama (mutual assent)

Apakah satu kontrak dibuat oleh beberapa pihak dengan menanda‐tangani persetujuan formil tertulis atau kedua belah pihak saling bersalaman, semua itu menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan telah sepakat menyetujui sesuatu yang diperjanjikan. Ini merupakan dasar persyaratan hukum dari kesepakatan bersama yang menganggap bahwa satu pihak telah membuat penawaran dan pihak lain telah menerima penawaran. Jika tidak ada manifestasi kesepakatan bersama oleh pihak‐pihak yang bersangkutan terhadap janji dan syarat‐syarat persetujuan berarti tidak ada yang dapat memaksa secara hukum adanya kontrak. Manifestasi kesepakatan berarti dapat memberikan kelayakan bagi setiap orang sehingga ada persetujuan antara pihak‐pihak yang bersangkutan. Penawaran (offer)

Sebuah penawaran adalah sebuah proposal yang apabila diterima oleh pihak lain sesuai dengan syarat‐syaratnya akan dapat menciptakan persetujuan yang mengikat. Apabila kuasa yang diberikan kepada orang lain, apabila dicabut maka tidak memiliki kekuatan hukum. Orang‐orang yang membuat penawaran disebut Offeror dan orang menerima penawaran disebut Offeree.

Apabila penerima penawaran bermaksud untuk memberi jawaban ada

beberapa pilihan, yaitu: (1) Penerima dapat menolak penawaran; (2) Membatalkan dan meminta penawaran baru yaitu dengan penawaran

ulang, yang dalam hukum berarti sebuah penolakan dari penawaran yang pertama dan pemberian penawaran baru; atau

(3) Menerima penawaran sesuai dengan syarat‐syaratnya.

Suatu penawaran dapat berbentuk sebuah janji atau sebuah tindakan (a promise or an act). Dapat juga berbentuk janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, sebuah penawaran dapat berbentuk sebuah janji untuk membayar sejumlah uang apabila penerima penawaran melakukan tindakan atau membuat janji yang diminta oleh pemberi penawaran. Apabila pemberi penawaran meminta dilakukannya semua tindakan atas janjinya, maka kontraknya akan menjadi sebuah kontrak unilateral karena hal ini hanya melibatkan dari pemberi penawaran. Apabila


70

pemberi penawaran meminta sebuah janji dari orang yang membuat penawaran maka kontraknya menjadi kontrak bilateral.

Sebuah tindakan dapat ditukarkan untuk sebuah penawaran dengan

sebuah janji. Hal ini sering terjadi dalam asuransi jiwa atau kesehatan. Tindakan tersebut adalah penyerahan dari permohonan untuk asuransi dan pembayaran dari premi pertama.

Jadi kontrak asuransi jiwa atau kesehatan anuitas seperti kontrak‐

kontrak informal yang lain terjadi dari satu pihak melakukan penawaran dan pihak yang lain menerima penawaran tersebut.

Penawaaran harus jelas dalam syarat‐syarat materialnya (atau harus

memenuhi kejelasan dalam penerimaan) bahwa syarat‐syarat dari kontrak dapat ditegaskan secara pasti (a definite commitment).

Sebuah prinsip dasar dari hukum kontrak adalah bahwa seseorang

dapat memilih kepada siapa dia akan melakukan kontrak, untuk alasan ini komunikasi berkontrak dari sebuah penawaran mensyaratkan bahwa pemberi penawaran memberitahu mengenai penawarannya kepada orang yang dia inginkan untuk melakukan kontrak (communication to the offeree). Apabila penawarannya dikirim melalui surat maka penawaran tersebut harus diterima oleh penerima penawaran.

Pemberi penawaran dapat menjelaskan batas waktu penawaran

(duration of the offer) apabila dia menginginkannya. Penawaran dapat kemudian menjadi tertutup secara otomatis pada saat waktu berakhirnya atau penawaran setelah waktunya dilewati menjadi tidak efektif atau tidak sah, sebab waktu yang ditentukan dalam penawaran tersebut tidak dipenuhi.

Pemberi penawaran biasanya mempunyai hak untuk membatalkan atau

mencabut penawarannya (withdrawal of the offer) kapan saja selama penawaran tersebut diterima. Apabila penerima penawaran tak ingin menerima penawaran seperti yang

ditawarkan tetapi ingin memperbaiki kontrak dengan syarat‐syarat yang berbeda maka penerima penawaran dapat menolak penawaran (rejection and counter offer) yang pertama dan membuat penawaran ulang. Dan kematian salah satu yang memberikan penawaran sebelum penawaran tersebut diterima juga menyebabkan gugurnya penawaran (death or incapacity of offeror or offeree).

Penerimaan (acceptance)

Penerimaan yang dilakukan oleh penerima penawaran harus merupakan hal yang positif dan tanpa syarat dan harus menyatakan persetujuan terhadap penawaran. Sebab penerimaan harus secara cukup dan positif menyatakan

71

Kontrak Asuransi

persetujuan dengan jelas terhadap syarat‐syarat yang diajukan oleh pemberi penawaran, bahwa penerima penawaran harus mempunyai niat untuk menerima.

Pernyataan yang sederhana yang menyatakan saya setuju sudah cukup dijadikan referensi terhadap penawaran dan apabila pemberi penawaran telah meminta sebuah janji sebagai bayarannya atau sebagai pertukarannya. Pemenuhan dari tindakan yang diminta penawaran untuk sebuah kontrak bilateral adalah penerimaan yang cukup secara hukum apabila hanya orang yang diberi penawaran oleh pemberi penawaran dapat menerima penawaran tersebut. Untuk hal ini, dalam aturan‐aturan yang umum diam tidak dapat dianggap sebagai penerimaan.

Sebagai contoh, apabila seorang calon tertanggung asuransi jiwa

menyerahkan aplikasi dan juga membayar premi pertama terhadap penanggung maka tindakan itu biasanya merupakan sebuah penawaran. Perusahaan asuransi mengkomunikasikan persetujuannya dengan menerbitkan polis calon tertanggung tersebut. Namun bagaimana pun juga apabila perusahaan asuransi menyatakan bukti‐bukti penerimaan premi atau sebaliknya bahwa asuransinya berlaku pada saat persetujuan dari aplikasi tersebut, maka komunikasi kepada tertanggung mengenai penerimaan asuransi tersebut bukanlah merupakan hal yang penting dalam membuat kontrak yang mengikat.

Perusahaan asuransi tersebut akan terikat dalam kontrak segera pada saat

perusahaan menyetujui apliksi tersebut walaupun calon tertanggungnya belum mengetahui penerimaan tersebut.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para

pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing‐masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan atau ketakutan (dwang), kekeliruan atau kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog). 3 hal tersebut yang mengakibatkan kesepakatan tidak sempurna (pasal 1321 – 1328 KUHPdt).

Untuk perjanjian‐perjanjian yang tunduk pada asas konsensualitas,

menyebutkan bahwa perjanjian terjadi pada saat kesepakatan terjadi atau telah dimulai, sehingga dengan teori ini dalam kontrak asuransi banyak menerapkan bahwa kontrak asuransi dimulai, sesuai teori‐teori yang diterapkannya sebagai berikut: (1) Perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan

menerimanya dari pihak lain atau tanggal atau hari ditandatanganinya SPA (Uitings theorie),

(2) Perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada si penawar

atau saat SPA dan premi pertama dikirim ke Penanggung atau diterima oleh Agen atau tenaga penjual asuransi (Verzend theorie),


72

(3) Perjanjian pada saat menerima surat penerimaan/sampai di alamat penawar atau tanggal atau hari SPA dan premi pertama diterima Penanggung (Onvangs theorie), dan

(4) Perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca

surat penerimaan itu atau SPA telah diterima dan diakseptasi secara underwriting (Vernemings theorie).

Dalam hal polis asuransi jiwa, sebagaimana kontrak lainnya, persyaratan

kesepakatan bersama itu dipenuhi melalui adanya proses penawaran dan persetujuan. Akan tetapi dalam asuransi jiwa terdapat beberapa variabel yang harus dipertimbangkan dalam menentukan siapa offeror, yaitu orang yang sesungguhnya membuat penawaran dan siapa offeree yaitu kepada siapa penawaran dibuat. Persyaratan penawaran dan persetujuan di dalam pembuatan kontrak asuransi jiwa akan dibicarakan kemudian dalam bab atau bagian ini pada waktu membahas surat permintaan yang diisi oleh seseorang yang mau membeli polis asuransi jiwa.

Dari sudut hukum perjanjian, suatu kontrak dinyatakan sah apabila kontrak

tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdt di atas. Adanya “kesepakatan” yang merupakan salah satu syarat dari sahnya suatu kontrak tersebut dalam perjanjian asuransi, secara lebih khusus diatur dalam pasal 257 KUHD yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak atau diterbitkan seketika setelah ia ditutup; sedangkan pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

b. Wewenang hukum (legal capacity)

Kewenangan hukum sangat berkaitan dengan pihak‐pihak yang Kompeten (competent parties) dalam melakukan kontrak, dan seseorang dengan umur yang secara hukum diakui tanpa mempunyai keterbatasan mental, mempunyai kelainan, secara hukum kompeten untuk melakukan kontrak, atau orang seperti itu dinyatakan mempunyai kapasitas dalam kontrak atau mempunyai kompetensi hukum untuk membuat sebuah kontrak yang sah.

Namun bagaimana pun juga kapasitas kontrak dari kelas tertentu dari orang‐

orang yang mempunyai keterbatasan, seperti orang yang dibawah umur, orang yang secara mental lemah, orang yang mabuk, narapidana, orang‐orang asing, dan perusahaan‐perusahaan. Beberapa kontrak dari orang‐orang seperti ini menjadi batal (void) atau dapat dibatalkan (voidable).

o Orang yang dibawah umur (minors)

Seorang yang dibawah umur tidak dapat memberikan kepastian hukum yang tidak dapat dibatalkannya, sehingga pihak‐pihak yang kompeten sering

73

Kontrak Asuransi

menolak melakukan kontrak dengan seorang yang dibawah umur hal ini merupakan kerugian dari orang dibawah umur tersebut.

Kontrak‐kontrak yang tidak dapat dihindari oleh orang‐orang yang

dibawah umur (contracts that the minor cannot avoid). Orang‐orang dibawah umur juga bertanggung‐jawab atas nilai‐nilai yang wajar terhadap kebutuhan‐kebutuhan yang dibelinya untuk mereka sendiri. Dengan catatan: mereka tidak bertanggung jawab atas nilai kontrak tetapi lebih pada nilai yang wajar dari barang‐barang tersebut.

Bagi orang‐orang yang lemah mental, baik apakah mereka dibawah

perwaliannya atau tidak akan bertanggung jawab atas nilai‐nilai yang wajar dari kebutuhannya, dibelinya asuransi bukanlah merupakan sebuah kebutuhan maka kontrak‐kontrak asuransi bagi orang yang secara lemah mental dapat dibatalkan.

Dalam praktek telah diberlakukan dan memberikan hak pada orang‐

orang yang dibawah umur diatas umur yang sudah ditentukan untuk membuat kontrak asuransi jiwa atau kontrak asuransi kesehatan dalam kondisi dan syarat‐syarat tertentu, contoh: kontrak asuransi jiwa/asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan untuk jiwa mereka sendiri untuk benefit yang diberikan kepada mereka sendiri/kepada ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, anaknya, saudara laki‐laki atau saudara perempuannya dan dapat melakukan/mendapatkan semua hal‐hal kekuatan‐kekuatan kontraktual seperti itu terhadap kontrak apa pun juga terhadap kontrak asuransi seperti itu yang mungkin dilakukan/dilaksanakan oleh orang yan berumur cukup secara hukum.

Usia yang sah untuk membuat kontrak Biasanya tiap individu

mempunyai wewenang hukum untuk membuat kontrak jika telah berumur dewasa menurut hukum dan mempunyai kompetensi (kecakapan/ kemauan) mental. Tiap orang yang belum mencapai umur dewasa secara hukum atau tidak mempunyai kecapakan mental, tidak dapat membuat kontrak kecuali kontrak penyediaan dana untuk menutupi biaya kebutuhan yang rasionil. Biaya kebutuhan yang dimaksudkan adalah kebutuhan untuk hidup sehari‐hari, seperti makanan, perumahan, pakaian. Kontrak untuk kebutuhan tersebut tetap berlaku meskipun salah satu pihak tidak mempunyai wewenang hukum terhadap kontrak. Kontrak polis asuransi jiwa belumlah dianggap sebagai kebutuhan pokok oleh pengadilan.

Kecuali untuk kontrak kebutuhan pokok dan jika tidak bertentangan

dengan hukum dan peraturan yang berlaku, kontrak yang dibuat oleh orang yang masih di bawah umur hanya dapat dibatalkan atas permintaan dari orang yang di bawah umur tersebut.


74

Orang yang dibawah umur ialah orang yang belum mencapai umur dewasa menurut hukum untuk membuat kontrak. Umur sah menurut hukum untuk dapat membuat kontrak adalah umur dewasa secara hukum. Di Amerika Serikat dan Canada umumnya umur dewasa adalah 18 tahun, tetapi ada juga di negara bagian tertentu yang menganggap umur 16, 15 atau 14 tahun sudah dewasa dan dapat membeli polis asuransi jiwa.

Undang‐undang perlu menetapkan umur dewasa menurut hukum pada

saat pembelian asuransi jiwa untuk melindungi perusahaan asuransi dari kemungkinan adanya orang di bawah umur yang menolak kontrak di kemudian hari dengan alasan belum mempunyai wewenang (kapasitas) hukum. Jika seandainya perusahaan asuransi jiwa menjual polis kepada orang yang masih dibawah umur maka perusahaan asuransi harus mendukungnya sampai akhir kontrak. Akan tetapi, orang yang masih dibawah umur tersebut dapat menuntut untuk membatalkan polis dan perusahaan asuransi harus mengembalikan premi yang telah dibayar untuk polis tersebut walaupun polis tersebut telah lama berjalan aktif.

o Orang yang secara mental tidak mampu (mentally infirm persons)

Orang yang secara mental tidak mampu dapat disebabkan oleh kegilaan, keterbelakangan mental, penyakit, luka atau umur yang sudah tua, tingkat dari ketidakmampuan/kelemah mental berkisar dari keterbelakangan yang ringan sampai dari tingkat yang fungsi atau koma yang tetap yang sering terjadi pada saat seseorang menerima luka yang sangat berat di kepalanya. Kapasitas kontraktual dari orang yang lemah mental tergantung apakah pengadilannya telah memutuskan bahwa orang tersebut secara mentalnya telah kompeten dan telah menunjuk wali atas kekayaan orang itu atau jika tidak apakah orang itu dapat secara wajar memahami sifat‐sifat atau akibat‐akibat dari persetujuan itu.

Apabila seorang wali telah ditunjuk (If a guardian has been appointed).

Tujuan dari penunjukkan wali adalah untuk menjaga kekayaan dari orang yang lemah mental tersebut dari penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tujuannya ini akan dikalahkan apabila orang yang lemah mental itu mempunyai kekuatan untuk melakukan kontrak. Wali tersebut mempunyai kontrol terhadap properti dari orang yang lemah mental tersebut dan tunduk pada supervisi dari Pengadilan.

Apabila belum ada wali yang ditunjuk (if no guardian has been

appointed). Apabila belum ada wali yang ditunjuk, maka kemampuan dari orang yang lemah mental tersebut untuk memahami kompleksitas dari perjanjian/persetujuan biasanya akan menentukan apakah kontraknya batal/dapat dibatalkan. Sebagai contoh orang yang lemah mental mungkin dapat memahami apa yang termaksud dalam pembelian sebuah sepeda tetapi tidak memahami apa yang termasuk dalam kaitan membeli saham dalam perusahaan. Apabila orang yang lemah mental tidak mempunyai

75

Kontrak Asuransi

pemahaman secara total sama sekali mengenai karakteristik/sifat dan akibat‐akibat dari persetujuan maka kontraknya batal untuk dilaksanakan. Namun bagaimana pun juga, orang yang lemah mental tersebut masih mempunyai pemahaman atau tidak secara total tidak tau tetapi secara wajar tidak mengetahui sifat‐sifat/esensi dan akibat‐akibat dari perjanjiannya maka kontraknya menjadi dibatalkan dan oleh orang yang lemah mental itu seorang wali yang kemudian ditunjuk dapat membatalkan sebuah kontrak bagi orang dibawah umur.

Jika orang tersebut kemudian dinyatakan cakap mental oleh pengadilan,

maka yang bersangkutan dapat membatalkan kontrak atau minta terus dilanjutkan. Pihak lainnya pada kontrak tidak mempunyai hak untuk membatalkan kontrak dan harus melaksanakan ketentuan‐ketentuan tersebut dalam kontrak jika diminta.

Lebih jauh Prof. Subekti, SH di dalam bukunya sehubungan dengan

persyaratan yang kedua untuk sahnya perjanjian adalah sebagai berikut: Cakap untuk membuat suatu perjanjian; atau sama dengan pengertian tentang masing‐masing pihak dalam kontrak harus mempunyai legal capacity atau wewenang hukum untuk membuat kontrak.

Pada pasal 1330 KUHPdt disebut sebagai orang‐orang yang tidak cakap

untuk membuat suatu perjanjian ialah: 1) Orang‐orang yang belum dewasa; yaitu anak yang belum mencapai umur

18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (pasal 47 UU No. 1 tahun 1774 tentang UU Perkawinan), sedangkan dalam pasal 330 BW menyebutkan belum dewasa dengan belum mencapai umur 21 tahun.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; yaitu yaitu orang‐orang dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (pasal 433 KUHPdt)

3) Orang perempuan dalam hal‐hal yang ditetapkan oleh undang‐undang dan semua orang kepada siapa undang‐undang telah melarang membuat perjanjian‐perjanjian tertentu; misalnya pailit.

Yang dimaksud dengan “mereka yang ditaruh di bawah pengampuan“

adalah orang yang tidak sehat pikirannya, tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oelh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampuan atau oratornya.


76

Menurut pasal 108 KUHPdt, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya.

Akan tetapi dalam praktek para notaris sekarang sudah mulai

mengizinkan seorang isteri, yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat membuat suatu perjanjian dihadapannya, tanpa bantuan suaminya. Juga dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negara dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal‐pasal 108 dan 110 KUHPdt tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

o Orang‐orang yang mabuk (intoxicated persons)

Sebuah kontrak dapat menjadi batal apabila satu daripara pihak begitu sangat mempengaruh dengan alkohol atau obat‐obatan pada saat kontraknya dibuat sehingga membuatnya tidak dapat memahami karakteristik dari akibat dari kontrak tersebut dengan sembuhnya pihak yang dibawah pengaruh alkohol atau obat‐obatan tersebut maka dia dapat membatalkan kontraknya namun bagaimana pun juga dia akan tetap bertanggung jawab atas nilai yang wajar dari kebutuhan‐kebutuhan yang dibelinya.

o Para Narapidana (convicts)

Seorang narapidana tidaklah secara keseluruhan tidak mempunyai kapasitas dalam melakukan kontrak. Seorang narapidana, bertanggung jawab atas nilai wajar kebutuhannya.

o Orang asing (aliens)

Warga negara dari negara‐negara berbeda sering membuat kontrak satu sama lain kontrak‐kontrak ini biasanya sah dan dapat dipaksakan secara hukum dilaksanakan. Namun sebuah kontrak yang dilakukan oleh 2 orang warga negara dari 2 negara yang melakukan perang dinyatakan batal.

o Badan hukum (corporations)

Dari kapasitas Kontraktual, perusahaan ditentukan oleh aturan‐aturan dari anggaran dasarnya dan UU dari negara dimana perusahaan itu didirikan yaitu negara domisilinya.

Sebuah perusahaan mempunyai kekuasaan yang jelas diberitakan dalam

anggaran dasarnya dan dalam UU dimana perusahaan itu didirikan dan sebuah perusahaan juga mempunyai kekuasaan/kekuatan yang tersirat dan kekuatan yang sekali‐kali diperlukan untuk digunakan dalam memperjelas kekuasaan‐kekuasaannya.

77

Kontrak Asuransi

Perusahaan asuransi yang melakukan bisnis disebuah negara tanpa mendapatkan lisensi atau ijin, maka seorang agen asuransi dari perusahaan asuransi tersebut dapat diberikan penalti atau sanksi.

Supaya kontrak mengikat semua pihak, masing‐masing harus

mempunyai wewenang (kapasitas) hukum untuk membuat kontrak. Jika persyaratan ini diaplikasikan pada kontrak asuransi jiwa berarti perusahaan asuransi harus mempunyai wewenang hukum untuk menerbitkan polis dan pemohon harus mempunyai wewenang hukum untuk membeli polis.

Penanggung mempunyai wewenang hukum untuk membuat kontrak

polis karena ada izin usaha atau izin operasi dari pemerintah dalam mengelola usaha asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa tidak mempunyai wewenang hukum untuk membuat kontrak asuransi. Seandainya ada Penanggung yang tidak mempunyai izin usaha menerbitkan polis kepada seseorang yang tidak mengetahui bahwa Penanggung tidak mempunyai wewenang hukum untuk membuat kontrak asuransi, maka polis‐polis tersebut memiliki kekuatan hukum untuk memproteksi orang yang memiliki polis tersebut. Jadi polis tersebut hanya dapat dibatalkan oleh Pemilik Polis.

c. Konsiderasi hukum (legal consideration)

Pertimbangan merupakan nilai atau hal yang dipakai oleh orang yang berjanji. Pertimbangan juga termasuk sebuah tawar‐menawar untuk pertukaran. Dalam hal kontrak asuransi jiwa pertimbangannya adalah aplikasi dan premi pertama yang diberikan oleh calon tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penukar dari janji untuk membayar manfaat kematian dalam situasi tertentu yang dijelaskan dalam polis.

Sesuatu yang mempunyai nilai terhadap seseorang mungkin mempunyai

nilai‐nilai yang sedikit atau tidak mempunyai nilai sama sekali bagi orang lain dengan adanya pengelapan atau penipuan pengadilan mengambil posisi bahwa para pihak tau apa yang mereka lakukan dan bahwa pemberi janji sudah tau apa yang diinginkannya sebagai balasan dari janji tersebut, jadi merupakan pertimbangan yang cukup menurut hukum (legally adequate consideration).

Jadi apabila A meminta sebauh tindakan dan B melakukan tindakan itu maka

dilakukannya tindakan itu merupakan pertimbangan yang cukup untuk janji si A. Inilah yang diminta oleh A dan diterimanya sebagai balasan dari janji si A, yang merupakan permintaan sebuah tindakan atau Janji (a requested act or promise).

Manfaat atau kerugian (a benefit or detriment). Sebuah ganti kerugian

hukum tidak perlu diberikan kerugian aktual kepada yang menerima janji. Ikhtisar klasik dari point ini mengenai seorang paman yang menjanjikan kepada keponakannya untuk memberikan sejumlah uang pada ulang tahun yang ke 25 apabila berhenti merokok sampai tanggal itu. Pertimbangan janji paman


78

tersebut adalah berhentinya merokok bukanlah merupakan ganti kerugian terhadap keponakan itu, sebenarnya sebagian besar merupakan manfaat.

Sebuah janji yang bersyarat (a conditional promise), secara umum saling

berjanji merupakan pertimbangan secara cukup dan secara hukum bagi masing‐masing sebagai sebuah kontrak bilateral. Sebagai contoh, sebuah janji untuk membayar manfaat asuransi merupakan janji yang disertai dengan syarat karena hal ini disyaratkan apabila terjadi kerugian. Pembayaran akan dilakukan hanya apabila terjadi kerugian. Banyak polis‐polis asuransi berjangka berakhir tanpa pembayaran dari manfaat kematian. Penanggung berjanji untuk membayar manfaat kematian dengan syarat tertanggung meninggal selama jangka waktu polis, jika tidak maka pembayaran tidak dilakukan. Hal ini tidak berarti bahwa kontraknya tidak sah atau tetapi janjinya tidak mengikat artinya hanya bahwa kondisi yang disyaratkan tidak terjadi. Persyaratan yang diperlukan tidak dipenuhi. Terdapat 2 situasi dimana pengadilan menyatakan pertimbangannya tidak cukup (legally inadequate consideration), situasi ini adalah pertimbangan yang berlaku dan kewajiban hukum yang masih ada sebelumnya.

1. Pertimbangan yang lalu (past consideration), seperti ini umumnya tidak

cukup untuk membuat sebuah kontrak yang mengikat, karena pertimbangan masa lalu tidak menimbulkan ganti rugi dan pertimbangan yang cukup memerlukan sebuah tawar‐menawar.

2. Kewajiban hukum (preexisting legal duty) yang masih dilakukan secara hukum yaitu janji untuk melakukan atau memenuhi kewajiban hukum yang sebelumnya harus dijalankan dan tidak akan menjadi pertimbangan yang cukup untuk menciptakan kontrak yang terikat.

Secara hukum, pihak‐pihak yang bersangkutan dalam kontrak informil harus

saling menukar konsiderasi, artinya masing‐masing pihak harus memberikan atau menjanjikan sesuatu yang bernilai kepada pihak lain. SPA dan uang premi pertama yang dibayarkan oleh Pemilik Polis merupakan konsiderasi hukum untuk kontrak asuransi jiwa. Pertimbangan ini sebagai imbalan janji dari pihak Penanggung untuk membayar manfaat jika Tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan. Jika uang premi tidak dibayar maka kontrak yang berlaku antara pemohon dan perusahaan asuransi masih belum ada karena pemohon belum memenuhi persyaratan pertimbangan. Premi renewal, yaitu premi yang dibayar setelah premi pertama, merupakan persyaratan untuk berlanjutnya kontrak polis dan bukan merupakan pertimbangan untuk polis.

d. Tidak bertentangan dengan hukum (lawful purpose)

Kontrak tidak dapat dibuat untuk tujuan yang ilegal atau untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Kontrak harus sesuai dengan tujuan hukum. Pengadilan tidak akan mengesahkan suatu persetujuan yang mengarahkan seseorang untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan undang‐undang yang berlaku, umpamanya kontrak yang meminta seseorang untuk membunuh orang lain.

79

Kontrak Asuransi

Persyaratan tidak bertentangan dengan hukum dalam kontrak asuransi jiwa dipenuhi dengan adanya unsur interest. Tujuan utama dari semua asuransi adalah untuk proteksi terhadap kerugian finansial. Bukan untuk kemungkinan pendapatan finansial. Persyaratan harus adanya insurable interest pada waktu membuat permohonan asuransi memberikan jaminan bahwa kontrak asuransi jiwa adalah sesuai dengan tujuan hukum, untuk proteksi terhadap kerugian finansial akibat kematian. Bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan undang‐undang seperti, contohnya perjudian. Syarat tidak bertentangan hukum merupakan dasar dalam pembuatan kontrak. Pada saat kontrak telah terbentuk, bukti insurable interest tidak diperlukan lagi pada saat pertanggungan asuransi jiwa atau Pemilik Polis tidak diharuskan menunjukkan insurable interest lagi untuk perpanjangan kontrak.

Untuk sahnya kontrak diperlukan 2 (dua) macam syarat yaitu:

1. Mengenai subyek perjanjian atau kontrak, yaitu kecakapan melakukan perbuatan hukum; Kesepakatan (consensus) yang menjadi dasar kontrak yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak (tidak ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan).

2. Mengenai obyek dari kontrak, yaitu ditentukan bahwa apa yang dijanjikan harus cukup jelas; yang dijanjikan harus sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang‐undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Demikian juga tidak dipenuhinya syarat pertama berakibat dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim sedangkan dalam hal tidak dipenuhinya syarat kedua akan berakibat batalnya perjanjian demi hukum.

C. Tipe Kontrak Asuransi

Bahwa kontrak asuransi adalah “value contract”. Value contract adalah kontrak sejumlah nilai yaitu sejumlah uang pertanggungan (UP) atau sebesar ganti rugi. Pengertian kontrak dapat diuraikan dengan beberapa cara, tergantung pada bentuk nyata dari kontrak, tipe janji yang dibuat dalam kontrak dan sifat hubungan antara pihak‐pihak yang bersangkutan dalam kontrak. Untuk mengetahui bagaimana polis asuransi jiwa berfungsi sebagai suatu kontrak, maka berikut ini akan dikaji atau dibahas masing‐masing pasangan istilah yang dipakai untuk menggolongkan dan menguraikan kontrak‐kontrak tersebut, yaitu: kontrak formal dan kontrak informal; kontrak bilateral dengan kontrak unilateral; kontrak kommutatif dengan kontrak aleatory; dan kontrak bargaining dengan kontrak adhesi.

Berikut ini akan menentukan istilah mana dari tiap pasangan tersebut yang

diaplikasikan pada kontrak asuransi jiwa dan mengapa istilah tersebut sesuai.

1. Formal contracts dengan Informal contracts Ada kontrak yang disebut formal (formil) atau kontrak informal (informil).

Suatu kontrak disebut formil jika bentuknya mengikat secara hukum. Kontrak formil harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu: dibuat secara tertulis, ditanda‐


80

tangani secara khusus atau dibubuhi cap ibu jari di atas segel atau materai yang sah dan bahkan dilakukan dihadapan pejabat perbuat akte.

Hanya karena seseorang yang berjanji suatu hal ini tidaklah berarti bahwa

janji itu akan bisa dipaksakan secara hukum. Namun apabila sebuah kontrak sudah dimaksudkan sebagai sebuah janji seperti dibuat menjadi mengikat dalam dua cara. Metode yang satu menyangkut hubungan dari bentuk instrumen dimana janji tersebut dinyatakan.

Instrumen‐instrumen yang dapat dirundingkan, sebagai contohnya; memiliki

instrumen sebagai akibat kontrak‐kontrak yang mengikat hanya apabila mereka mematuhi syarat‐syarat khusus sebagai suatu bentuk sebuah instrumen. Instrumen yang dapat dirundingkan harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pembuatnya. Cheqeu/cek adalah salah satu instrumen yang dapat dirundingkan. Sebuah instrumen yang dapat dirundingkan bersifat mengikat karena bentuknya dan oleh karena itulah maka disebut kontrak formal.

Dari persyaratan tersebut, kontrak asuransi jelas bukan kontrak formil.

Kontrak asuransi jiwa (polis) adalah kontrak informil. Disebut informil apabila kekuatan hukumnya tidak tergantung dari bentuk tertulis, tetapi lebih tergantung pada pemenuhan persyaratan mutlak yang menyebabkan kontrak memiliki kekuatan hukum.

Kontrak informil dapat dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis.

Persetujuan yang dibuat secara tertulis semata‐mata sebagai bukti adanya kontrak. Dalam hal tertentu, persetujuan lisan atau kontrak dapat diikat secara hukum. Umpamakan: anda setuju membayar kepada Sdr. Anton sebesar Rp 50.000,‐ untuk upah memotong rumput pekarangan pada hari Minggu, maka secara hukum kita wajib membayar Rp. 50.000,‐ kepada Sdr. Anton. Hal ini berlaku tanpa melihat apakah persetujuan itu dibuat tertulis ataupun tidak. Jika hal itu tidak dibuat secara tertulis maka persetujuan itu adalah lisan.

Dari persyaratan sahnya suatu kontrak atau perjanjian, dapat diketahui dari

elemen‐elemen yang penting dalam kontrak asuransi sebagai suatu kontrak informal yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Adanya suatu penawaran (offer) dan suatu penerimaan; 2. Pertimbangan‐pertimbangan yang cukup secara hukum atau pihak‐pihak

yang melakukan kontrak kompeten secara hukum; 3. Sebuah bentuk kontrak yang diperkenankan oleh UU; dan 4. Para pihak yang mengadakan kontrak tidak dibawah paksaan atau akibat‐

akibat yang tidak semestinya.

Dalam teori, sebagai kontrak informal, kontrak asuransi jiwa dibuat secara tertulis ataupun secara lisan. Akan tetapi, karena beberapa alasan praktis kontrak asuransi jiwa harus dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu:

81

Kontrak Asuransi

Pertama, pada umumnya, undang‐undang peradilan tidak mempersyaratkan secara khusus supaya polis asuransi jiwa dibuat tertulis karena undang‐undang peradilan bertindak dengan merujuk pokok masalah tersebut sesuai dengan perjanjian yang dipergunakan dalam polis asuransi jiwa, sebagaimana pokok masalah lainnya yang menganggap bahwa polis itu adalah dokumen tertulis.

Kedua mengapa polis itu harus dibuat tertulis adalah karena polis itu memuat banyak ketentuan‐ketentuan. Ketentuan‐ketentuan ini menerangkan kondisi dan syarat‐syarat dari kontrak yang memungkinkan perusahaan melaksanakan keinginan Pemilik Polis. Jika kontrak tidak tertulis, dapat menimbulkan masalah hukum akibat adanya perbedaan pengertian antara pihak‐pihak yang bersangkutan mengenai isi persetujuan.

Ketiga mengapa polis itu harus tertulis adalah karena polis asuransi memuat catatan‐catatan yang dibuat saat perjanjian. Adalah sulit, atau tidak mungkin untuk percaya atau mengingat janji lisan yang dibuat seseorang 50 tahun yang lalu. Dengan demikian maka kontrak asuransi jiwa harus dalam bentuk tertulis.

2. Bilateral contracts dengan Unilateral contracts

Seseorang yang membuat suatu janji dibawah kontrak disebut Promisor, sedangkan yang menerima janji disebut Promisee. Perihal orang dalam nuansa hukum sering diartikan sebagai manusia dan organisasi‐organisasi seperti perusahaan atau Korporasi. Pengertian orang sering digunakan dalam buku ini, karena membahas tentang asuransi jiwa dan kesehatan.

Kontrak atau janji‐janji kadang‐kadang dibuat atau dilakukan oleh dua orang

atau pihak dan satu pihak. Bilamana kontrak dilakukan oleh dua pihak yang membuat janji disebut kontrak bilateral yaitu kontrak‐kontrak yang mempunyai janji‐janji atau hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, umpamakan: kita mengadakan kontrak dengan perusahaan konstruksi PT. AGUNG untuk mendirikan satu gedung dengan harga yang disetujui bersama. Perusahaan PT. AGUNG berjanji untuk menyelesaikan kontruksi gedung tersebut dengan harga tertentu dan kita berjanji untuk membayar sejumlah harga tersebut, dan apabila hasilnya tidak sesuai dengan kontrak tersebut kontrak dapat dibatalkan atau tidak dibayar lunas sesuai kontrak yang disepakati. Kontrak ini adalah kontrak bilateral sebab kita maupun perusahaan kontruksi PT. AGUNG telah membuat perjanjian hukum yang memaksa.

Prinsip sama‐sama memenuhi kewajiban dalam perjanjian timbal‐balik,

misalnya pada jual beli ditetapkan pada pasal 1478 KUHPdt yang menyatakan: “Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya sedang si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”.

Sedangkan kontrak yang hanya terjadi dan dilakukan oleh satu pihak disebut

Kontrak unilateral yaitu kontrak yang hanya satu sisi. Mengkaji tentang kontrak


82

unilateral sangatlah menarik, sebab kontrak asuransi adalah kontrak unilateral. Pemegang/pemilik polis tidak hanya berjanji untuk melakukan sesuatu atau membayar sesuatu dibawah kontrak asuransi Jiwa dan Kesehatan. Kontraknya dapat berjalan hanya apabila preminya dibayar pada saat jatuh tempo, tetapi pemilik polis tidak pernah berjanji untuk melakukan pembayaran. Apabila premi asuransinya tidak dibayar oleh pemilik polis, perusahaan asuransi tidak dapat menuntut pemilik polis atas ketidakmampuannya memenuhi kontrak tersebut.

Sebaliknya perusahaan asuransi jiwa membuat janji yang secara hukum dapat

dipaksakan untuk membayar sejumlah tertentu, apabila perusahaan asuransi tersebut menerima bukti kematian dari tertanggung. Sebagian besar kontrak‐kontrak asuransi jiwa juga mencantumkan janji lain seperti membayar manfaat karena kecelakaan, cacat total atau janji dengan beberapa pengecualian‐pengecualian. Apabila syarat‐syarat yang diminta telah terpenuhi maka perusahaan asuransi wajib memenuhi janjinya dan pemegang polis atau penerima manfaat/termaslahatnya mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian atas kerugian tersebut. Pelanggaran kontrak adalah ketidakmampuan satu pihak untuk memenuhi janjinya sesuai dengan syarat‐syarat, tanpa alasan hukum yang dapat diterima.

3. Commutative contracts dengan Aleatory contracts

Kontrak dapat juga digolongkan sebagai commutative atau aleatory. Kontrak commutative adalah suatu persetujuan dimana masing‐masing pihak menentukan lebih dahulu nilai yang akan dipertukarkan, artinya masing‐masing pihak saling menukarkan barang yang mempunyai nilai (harga) yang sama. Suatu contoh untuk kontrak kerja pembangunan gedung, maka pihak kontraktor akan melakukan tawar‐menawar dengan pemilik gedung atas barang dan jasa yang ditawarkan sampai kata sepakat, Kontrak untuk mendirikan gedung tersebut adalah contoh kontrak commutative. Pada waktu konrak dibuat, kedua belah pihak menentukan jasa atau barang yang akan dipertukarkan dan masing‐masing pihak menerima barang/jasa yang disetujui oleh mereka sebagai barang bernilai yang sama sebagaimana ditentukan dalam isi kontrak. Pada umumnya kontrak seperti itu termasuk kategori “suka sama suka” dan digolongkan sebagai commutative.

Dalam kontrak aliatoris atau aleatory contract, adalah suatu kontrak dimana

suatu pihak memberikan atau menyediakan sesuatu yang berharga atau bernilai kepada pihak lainnya sebagai pertukaran atau imbalan janji‐janji yang telah diberikan, yaitu janji‐janji bahwa pihak lainnya akan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu jika sesuatu ketidak‐pastian tertentu terjadi atau timbul. Jika kejadian tersebut timbul maka apa yang telah dijanjikan harus dilaksanakan. Dengan demikian, pada kontrak aleatory, jika suatu peristiwa itu terjadi maka satu pihak dapat menerima sesuatu yang lebih besar nilainya dari satu pihak yang memberi.

83

Kontrak Asuransi

Dalam sebuah kontrak aleatori, janji oleh satu pihak disyaratkan atas terjadinya suatu kejadian yang tidak dapat diduga. Beberapa perjanjian aleatori merupakan perjanjian tidak sah namun beberapa yang lain sah. Perjanjian‐perjanjian pertaruhan atau judi merupakan perjanjian/ kesepakatan yang tidak sah. Kontrak‐kontrak asuransi merupakan kesepakatan‐kesepakatan yang sah dan dapat ditegakkan oleh pengadilan.

Kejadian yang tidak terduga dalam persyaratan judi atau pertaruhan dapat

berarti salah satu kuda berlari cepat dari yang lain dalam sebuah balapan atau lemparan dadu. Kejadian yang tidak diduga dimana hal yang disyaratkan oleh kontrak asuransi dapat berbentuk kebakaran, kecelakaan kendaraan, kematian sakit, tergantung dari jenis kontrak asuransinya. Perusahaan asuransi berjanji untuk membayar uang dengan terjadinya kejadian yang diasuransikan.

Polis asuransi jiwa adalah kontrak aleatory karena pelaksanaan janji

Penanggung untuk membayar Uang Pertanggungan polis adalah tidak pasti, tergantung pada kapan peristiwa yang tidak pasti itu terjadi, yaitu kapan meninggalnya Tertanggung. Tidak satu orang pun yang dapat mengatakan dengan pasti kapan seseorang yang jiwanya dipertanggungkan akan meninggal. Pada kenyataannya, jika polis berakhir atau batal sebelum meninggalnya Tertanggung maka apa yang dijanjikan tidak harus dibayarkan, sekalipun sejumlah premi tertentu telah pernah dibayar. Sebaliknya, meninggalnya Tertanggung dapat saja terjadi segera atau beberapa saat setelah polis diterbitkan dan karenanya Uang Pertanggungan harus dibayar. Ahli waris akan menerima jumlah Uang Pertanggungan yang jauh lebih besar dari premi yang telah dibayar/disetorkan.

4. Bargining contracts dengan Contracts of adhesion

Selanjutnya kontrak dapat digolongkan sebagai bargaining contracts atau contracts of adhesion. Anggaplah umpamanya pada waktu anda membuat kontrak dengan perusahaan kontruksi A untuk membangun gedung, dilakukan pembicaraan mengenai isi kontrak. Anda meminta perusahaan kontruksi supaya menentukan jadwal waktu penyelesaian gedung, material yang dipakai dan cara penyelesaian dan penyerahan kontruksi terakhir. Sebaliknya pihak kontraktor memberikan penawaran untuk semua itu. Misalkan anda kemudian bernegosiasi dengan perusahaan kontruksi hingga tercapai persetujuan kontrak dengan anda. Maka cara seperti ini merupakan contoh bargaining, dimana kedua belah pihak secara bersama‐sama menetapkan syarat‐syarat dan ketentuan kontrak.

Polis asuransi jiwa bukanlah kontrak bargaining. Asuransi jiwa termasuk

contracts of adhesion, yaitu kontrak yang dipersiapkan oleh satu pihak dan harus diterima atau ditolak secara keseluruhan oleh pihak lain. Pemohon berhak memilih syarat‐syarat atau ketentuan tersebut dalam kontrak dan kemudian kontrak dapat disetujui atau ditolak secara tertulis oleh perusahaan asuransi jiwa.


84

Oleh karena polis asuransi jiwa merupakan kontrak adhesion dan Pemilik Polis tidak diperkenankan ikut serta dalam menentukan syarat‐syarat umum polis dan pembuatan tulisan dari kontrak, maka bagian polis yang tidak jelas isinya biasanya ditafsirkan oleh pengadilan dengan sangat menguntungkan kepentingan Pemilik Polis atau Penerima Manfaat/Ahli Waris.

D. Prinsip‐prinsip Asuransi

Pada bagian sebelumnya telah dijabarkan tentang polis asuransi sebagai suatu kontrak, antara lain klasifikasinya dan penerapannya dalam kontrak asuransi itu sendiri. Ada pepatah lama mengatakan bahwa “janji adalah utang”. Padahal asuransi adalah suatu produk janji yaitu berjanji akan membayar sejumlah ganti‐rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung atau termaslahat (claimant) jika risiko yang diperjanjikan terjadi, dan bahkan janji yang diperjanjikan dalam polispun tidak akan dapat dinikmati oleh orang yang menerima janji, jika risiko yang diperjanjikan yaitu risiko meninggal dunia itu terjadi. Janji harus dipenuhi, dan mengingkari janji adalah hutang atau suatu perbuatan atau tindakan penipuan, tetapi mengapa tidak selalu harus dipenuhi janji tersebut ?, apakah janji yang dibuat sejak awal sudah ada unsur‐unsur kebohongan, penipuan ataupun kecurangan ? atau dengan sengaja janji tersebut tidak dipenuhi atau diindahkan ?, atau hal‐hal yang diperjanjikan tidak sesuai dengan harapan atau maksudnya diadakan suatu perjanjian ?

Polis asuransi adalah bukti perjanjian itu, dan memuat berbagai janji berikut

batasan atau pengecualiannya serta benefit yang diperjanjikan. Jika salah satu syarat saja tidak dapat dipenuhi maka janji pun dapat tidak dipenuhi. Tetapi, mengapa syarat‐syarat tidak dapat dipenuhi ?, berikut ini perlu memahami prinsip‐prinsip yang melandasi perjanjian atau janji‐janji yang akan disepakati menjadi polis asuransi.

Dalam buku Klaim asuransi GAMPANG (Ketut Sendra 2009 : 53‐73) menjabarkan

tentang prinsip‐prinsip asuransi dengan segala permasalahannya. Adapun prinsip‐prinsip yang diharapkan untuk dapat dipahami adalah: prinsip itikad baik; prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan; prinsip ganti‐rugi; prinsip proksima; prinsip kontribusi; dan prinsip subrogasi.

Pada umumnya prinsip‐prinsip yang disebutkan di atas berlaku untuk asuransi

jiwa, akan tetapi dapat berlaku untuk asuransi kesehatan dan kecelakaan diri (personal accident). Adapun prinsip‐prinsip tersebut, yaitu: 1. Prinsip ”Itikad baik”

Prinsip mendasar yang harus dimiliki adalah prinsip adanya itikad baik atau “utmost good faith” atau “uberrimai fides”. Sedangkan dalam jual‐beli produk nyata (tangible product) berlaku prinsip “caveat emptor” atau “let the buyer beware” yaitu bahwa “pembelilah yang harus berhati‐hati” sebelum melakukan pembelian atas suatu barang dan jasa.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penanggung sebagai ‘penjual’ polis

perlu dilindungi terhadap kemungkinan adanya kesalahan informasi yang

85

Kontrak Asuransi

diberikan oleh calon tertanggung mengenai obyek pertanggungan, sehingga jika penanggung mengetahuinya ia tidak akan menerima pertanggungan tersebut atau menerimanya tetapi dengan kondisi yang berbeda.

Untuk melindungi kepentingan tersebut, Kitab Undang‐undang Hukum

Dagang (KUHD) pasal 251 mengaturnya yaitu bahwa: “setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak

memberitahukan hal‐hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya. Yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau tidak ditutup dengan syarat‐syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”

Pelanggaran atas prinsip itikad baik ini dapat mengakibatkan pertanggungan

menjadi batal atau batal sejak awal dan atau dilakukan perbaikan dengan kondisi yang berbeda. Kesalahan ini dapat terjadi karena: 1) Tidak menggungkapkan informasi material secara benar dan lengkap (non‐

disclosure) yang dilakukannya dengan tidak sengaja. Apabila penanggung menerima aplikasi asuransi atau Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dari calon tertanggung, tidak dapat mengungkapkan informasi material secara benar dan lengkap (non disclosure of material facts) tentang obyek yang akan dipertanggungkan akan dapat menyebabkan batalnya perjanjian asuransi tersebut.

Informasi material (material facts) merupakan informasi penting yang dapat

menyebabkan ditolaknya suatu permohonan pertanggungan, atau diterima tetapi dengan syarat pertanggungan/ premi yang berbeda. Memang tidak semua informasi merupakan informasi yang material, tetapi tidak mudah untuk menentukan apakah sesuatu informasi merupakan informasi yang material atau bukan. Oleh karena itu sangat dianjurkan agar tertanggung menyampaikan semua informasi yang diketahuinya dan yang seharusnya diketahuinya tentang obyek yang akan dipertanggungkan tersebut. Pelanggaran dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya; Tidak mengungkapkan informasi secara benar dan lengkap, Menyembunyikan informasi, Informasi yang diungkapkannya keliru, atau Dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar.

Pengungkapan atau penyampaian informasi biasanya dilakukan dengan pengisian aplikasi asuransi (SPAJ) yang akan dipersiapkan oleh penanggung, bahkan tertanggung sering kali diperingatkan agar menyampaikan segala informasi yang diketahui dan yang seharusnya diketahui. Namun demikian berdasarkan pengalaman dapat dikatakan bahwa “informasi yang meterial” merupakan informasi yang diketahui atau yang seharusnya diketahui oleh tertanggung mengenai obyek pertanggungan yang dapat mempengaruhi sikap penanggung tentang penerimaan obyek pertanggungan tersebut.


86

2) Menyembunyikan informasi (concealment). Concealment terjadi jika calon tertanggung dalam pengisian formulir permintaan asuransi dengan sengaja menyembunyikan atau tidak menyampaikan suatu informasi yang material mengenai obyek pertanggungan kepada penanggung maka pertanggungan tersebut juga dapat menjadi batal.

3) Informasi yang diungkapkan keliru (innocent misrepresentation). Kekeliruan

penyampaian informasi dapat terjadi karena cara penyampaian informasi yang salah ataupun isi/materi dari informasi tersebut tidak benar. Walaupun calon tertanggung tidak bermaksud merugikan penanggung, misalnya karena tidak/kurang teliti dalam cara penyampaian informasi ataupun kurang teliti, sehingga terjadi kekeliruan mengenai informasi tersebut.

4) Memberikan informasi yang salah dengan tujuan penipuan (fraudulen

misrepresentation). Pemberian informasi dengan tujuan penipuan dapat dilakukan pada waktu penutupan asuransi, dapat juga terjadi pada saat pengajuan klaim.

Dalam proses pemasaran ini masing‐masing pihak yang mengadakan perjanjian harus sama‐sama memiliki itikad baik untuk perjanjian itu diadakan, dan masing‐masing pihak harus dapat mengungkapkan atau menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan utuk perjanjian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (duty of disclosure), yaitu dengan:

Petugas pemasaran atau Agen kurang profesional. Pada umumnya

mereka dilatih mengenai cara berjualan yang baik dan efektif oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka juga diajarkan prinsip‐prinsip yang mendasari bisnis asuransi. Tetapi mereka tidak menjalankan semuanya atau adakalanya sengaja mengabaikan apa yang telah dipelajarinya. Mereka kurang memahami isi dari produk asuransi yang dijual. Mereka lebih cenderung mengungkapkan tentang apa yang dijamin (benefits) tetapi sedikit sekali tentang apa yang tidak dijamin atau yang dikecualikan, lehih‐lebih tentang syarat‐syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi Tertanggung baik sebelum, selama pertanggungan berjalan atau setelah terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Petugas pemasaran atau Agen selalu tidak mempunyai cukup waktu

untuk menjelaskan isi produk asuransi yang ditawarkannya dengan lengkap. Mereka selalu ingin agar jualannya cepat dibeli. Mereka terdorong oleh keinginan untuk secepatnya mencapai target produksi, menerima komisi, bonus dan berprestasi.

Jawaban atas pertanyaan‐pertanyaan dalam aplikasi permohonan

asuransi atau Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) atau Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) kurang lengkap, bahkan kadang‐kadang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini dapat diartikan sebagai

87

Kontrak Asuransi

penyembunyian fakta atau pembohongan. Mereka mungkin lupa atau menggampangkan dampak yang mungkin akan timbul dari jawaban‐jawaban yang tidak benar itu. Acapkali SPPA/SPAJ tidak diisi sendiri oleh Calon Tertanggung. SPPA/SPAJ dapat saja diisi oleh petugas pemasaran atau agen, tetapi jawabannya harus datang dari Calon Tertanggung. Jawaban‐jawaban itu harus dikonfirmasikan kebenarannya oleh Calon Tertanggung sebelum SPPA/SPAJ ditanda tanganinya. Tertanggung atau ahli warisnya tidak dapat menggunakan dalih bahwa SPPA/SPAJnya diisi oleh Petugas penjualan atau Agen perusahaan asuransi jika pada saat pengajuan klaim di kemudian hari klaimnya ditolak dengan alasan jawaban atas pertanyaan SPPA/SPAJ yang tidak benar.

Pembeli atau Calon Tertanggung selalu kekurangan waktu untuk

mendengarkan penjelasan petugas pemasaran atau agen. Mereka selalu sibuk dengan kegiatan usahanya sendiri. Asuransi bukan suatu topik yang menarik untuk didengarkan karena seringkali Calon Tertanggung tidak membeli asuransi atas kemauannya sendiri akan tetapi terpaksa membeli. Mereka dipaksa membeli, misalnya, oleh institusi keauangan pemberi kredit atau mereka terpaksa membeli demi menghindari desakan dan bujukan terus menerus dari petugas pemasaran atau agen. Adakalanya, mungkin karena petugas pemasaran atau agennya perlu disenangkan hatinya karena ia menarik atau cantik atau membeli asuransi karena faktor kedekatan hubungan kekerabatan dan atau untuk membantu kinerja petugas pemasaran atau agen belaka. Tertanggung cenderung mengingat apa yang dijamin (benefits) dan melupakan apa yang dikecualikan termasuk apa yang merupakan kewajibannya.

Tertanggung tidak meluangkan waktu untuk membaca polis asuransi.

Ketika polis asuransi diserahkan kepadanya, tindakan pertama yang diambil ialah segera membayar premi asuransi lalu dokumennya disimpan. Atau jika preminya telah dibayar maka polis langsung disimpan saja. Dokumen ini akan dilihat lagi ketika terjadi suatu peristiwa yang mungkin menimbulkan klaim atau pada saat mendapat pemberitahuan dari perusahaan asuransi bahwa masa pertanggungan telah berakhir dan perlu diperpanjang. Tertanggung mungkin juga telah membaca polis asuransi tetapi tidak sepenuhnya memahami isinya namun enggan untuk meminta klarifikasi atau penjelasan dari perusahaan asuransi atau agennya. Walhasil, hanya ada kekecewaan, penyesalan dan cerca maki tatkala perusahaan asuransi menolak membayar klaim dengan alasan yang jelas tertera di dalam polis asuransi.

2. Prinsip ”Kepentingan” yang dapat diasuransikan

Pemahaman tertanggung tentang kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interst) merupakan prinsip yang harus ditegakkan sejak awal perjanjian asuransi. Kepentingan finansial yang dapat diasuransikan dalam kehidupan bisnis sehari‐hari, dapat dikatakan bahwa seorang pengusaha mempunyai ‘interest’


88

dalam beberapa perusahaan tertentu, berarti ia mempunyai keterlibatan keuangan dengan perusahaan‐perusahaan tersebut, dalam arti bahwa ia mempunyai kepentingan finansial. Dengan demikian jika terjadi suatu peristiwa merugikan yang menimpa obyek pertanggungan, tertanggung akan mengalami kerugian keuangan.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa asuransi atas

kehidupan seseorang tidak sah apabila tertanggung/pemegang polis tidak mempunyai “insurable interest” atas hidup atau kehidupan dari orang yang menjadi obyek pertanggungan, demikian juga terhadap harta benda yang diasuransikan. Tertanggung akan menderita kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, atau menghadapi kemungkinan tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.

Insurable interest dapat timbul sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHD

pasal 250, yaitu bahwa : “Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat…… diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu maka sipenanggung tidaklah wajib memberikan ganti rugi”.

Insurable interest ini dapat timbul atau ada karena beberapa hal antara lain;

a. Karena hubungan kerja, yaitu majikan dengan karyawannya atau karena perjanjian pekerjaan;

b. Hubungan perkawinan atau hubungan darah, yaitu karena hubungan suami‐istri yang terjadi dari perkawinan, sudah sejak lama dianggap sebagai suatu kesatuan;

c. Hubungan hutang piutang, yaitu karena pihak yang meminjamkan uang (kreditur) akan menderita kerugian sebesar hutang yang belum dilunasi oleh peminjam (debitur), jika debitur tersebut meninggal dunia;

d. Karena penunjukan perjanjian, yaitu karena seseorang atau badan dapat diberi kuasa/ditunjuk oleh orang/badan lainnya untuk mewakilinya melakukan penutupan asuransi;

e. Karena Kewajiban, yaitu karena adanya ‘kewajiban’, misalnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga karena pemilikan ataupun penggunaan sesuatu harta benda yang menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga seperti misalnya penggunaan kendaraan bermotor;

f. Karena sebab‐sebab lain yaitu karena adanya ketentuan perundang‐undangan; dan

g. Karena Pemilikan, yaitu karena pemilikan merupakan penyebab yang paling utama, paling lazim dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Pemilikan dapat terjadi karena pembelian, hibah, warisan, dan sebagainya.

89

Kontrak Asuransi

3. Pemahaman prinsip ”Ganti‐rugi” Prinsip ganti‐rugi (indemnity) adalah prinsip yang memberikan ganti rugi atas

kerugian yang sebenarnya, artinya tidak akan terjadi pembayaran suatu kerugian atas risiko yang direncanakan, maka dikenal dengan prinsip “volenti nonfit injuria” atau suffer of a loss without a remedy”. Bahwa prinsip indemnity merupakan suatu mekanisme yang akan menempatkan kembali tertanggung kepada posisi semula sesaat sebelum terjadinya kerugian, dengan menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung setelah terjadinya suatu kerugian. Besarnya ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi kerugian yang sebenarnya diderita (atau tidak boleh melebihi jumlah penggantian penuh/jumlah uang pertanggungan).

Prinsip ganti‐rugi ini diataur dalam pasal 253, 273 dan 275 KUHD, yang dapat

disimpulkan bahwa: (1). Jumlah uang pertanggungan (JUP) harus sama dengan jumlah harga yang

sebenarnya dari obyek pertanggungan. (2). Bila terjadi kerugian, maka jumlah pemberian ganti rugi akan dilakukan

sepenuhnya (sesuai dengan kerugian yang diderita) sampai jumlah yang dipertanggungkan.

Menghitung atau menakar besaran ganti‐rugi (indemnity) selalu menjadi

berdebatan, perbedaan perhitungan, dan bahkan akhirnya menjadi pertentangan atau perselisihan atau sengketa. Akan tetapi dalam perjanjian asuransi yang tertuang dalam polis akan ditentukan lembaga independen dan imparsial yang akan ditunjuk untuk melakukan besarnya perhitungan suatu kerugian yang disebut lembaga Loss Adjuster. Demikian juga dalam polis asuransi kesehatan yang menetapkan besarnya biaya perawatan kesehatan yang dapat dijamin perusahaan asuransi sesuai penilaian provider kesehatan yang ditunjuk. Khusus untuk kerugian yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan sehingga berakibat pada hilangnya ketidakmampuan seseorang pada umumnya ditentukan besarannya sejak awal.

Mengulas tentang ganti‐rugi, senantiasa melahirkan kekecewaan atau kekurang puasan dari salah satu pihak, atas dasar tersebut karena penanggung yang memiliki produk serta menguasai ruang lingkup dari produk yang dibeli oleh nasabah, berkewajiban untuk memberikan penjelasan atau sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan agar nasabah asuransi memahami benar tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya, benefit yang akan didapatkan serta proses untuk mendapatkannya, pengecualian yang wajib diketahui; artinya tahu benar tentang polis yang dibelinya.

Perasaan kecewa dapat diartikan secara bebas yaitu perasaan yang dialami

oleh seseorang ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Hal inilah yang sering terjadi tatkala tertanggung mengetahui besarnya jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh penanggung. Tertanggung tidak dapat mengerti mengapa jumlah ganti rugi oleh Penanggung lebih kecil dari pada jumlah yang ia klaim.


90

Tertanggung mungkin tak pernah membaca polisnya atau jika ia pernah, mungkin ia tidak memahami sepenuhnya, atau ia keliru menginterpretasikannya.

Teranggung acapkali tidak memahami prinsip‐prinsip asuransi yang

mendasari penghitungan ganti rugi tersebut. Prinsip ganti‐rugi (indemnity) yaitu prinsip dimana penaggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung sejumlah uang yang besarnya sama dengan posisi kekayaan yang dimiliki tertanggung sesaat sebelum risiko yang menimbulkan kerugian terjadi. Dari pengertian indemnity ini, orang akan bertanya; o Berapa sesungguhnya besar kekayaan seseorang Tertanggung sesaat

sebelum risiko yang menimbulkan kerugian terjadi ?, Jawabannya adalah bahwa besarnya ialah sama dengan harga barang itu jika dijual secara wajar, tanpa adanya desakan kebutuhan akan uang, yaitu harga pasar barang itu sesaat sebelum terjadinya risiko yang menimbulkan kerugian.

o Mengapa harus harga pasar ?, Jawabannya adalah, sebab seandainya sesaat sebelum risiko penyebab kerugian terjadi barang itu dijual, maka tertanggung mempunyai kekayaan sebesar harga pasar barang tersebut.

o Mengapa harus harga pasar dan bukan besarnya nilai yang dipertanggungkan ?, Jawabannya adalah, sebab tujuan berasuransi ialah untuk mempertahankan tingkat kekayaan/kesejahteraan Tertanggung dan bukan untuk memperkaya dirinya.

Seandainya tidak demikian, maka pastilah banyak orang akan menjadi kaya‐

raya mendadak setelah klaim asuransinya dibayar.

4. Prinsip proksima atau ”Penyebab utama terjadinya risiko” Prinsip proksima dalam asuransi adalah penyebab utama terjadinya risiko

(proximate cause), sering juga timbul perselisahan karena kesalahan dalam penafsiran terhadap penyebab terjadinya risiko. Dalam polis‐polis asuransi selalu tercantum penyebab‐penyebab apa saja yang dijamin. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perusahaan akan membayar ganti rugi terhadap kerugian obyek yang dipertanggungkan apabila kerugian tersebut timbul akibat salah satu sebab yang dijamin.

Sebelum seorang Tertanggung dapat mengklaim kerugian yang dideritanya dari Penanggung, terlebih dahulu harus ditetapkan apa penyebab kerugian tersebut. Artinya Tertanggung dapat mengklaim hanya jika kerugian yang dideritanya disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin polis. Penyebab yang dijamin itu haruslah “penyebab terdekat” (proximate cause). Kausa Proxima adalah: Suatu penyebab aktif dan efisien yang bergerak dalam suatu rantai peristiwa yang membawa suatu akibat tanpa intervensi sesuau penyebab lain yang bekerja secara aktif dan yang datang dari suatu sumber baru dan independen.

Doktrin ini menyatakan bahwa agar seseorang Tertanggung dapat

mengklaim, maka rantai peristiwa sejak penyebab yang dijamin polis hingga kerugian financial yang diderita Tertanggung tidak boleh terputus. Jika rantai

91

Kontrak Asuransi

peristiwa itu terputus oleh suatu penyebab baru yang dikecualikan dari polis maka kerugian yang dijamin hanyalah kerugian yang diderita hingga penyebab baru itu mulai bekerja. Kerugian yang diderita setelah terjadinya risiko yang tidak dijamin tidak dapat diklaim.

Selain itu, asuransi juga mengenal istilah perluasan jaminan (extension of

cover). Apabila suatu sebab tidak dijamin dalam polis standar, tidak berarti sebab itu tidak boleh ditanggung, melainkan masuk dalam perluasan jaminan. Dari kasus berikut misalnya, SRCC (Strike, Riot, Civil Commotion) termasuk perluasan untuk asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kebakaran. Tertanggung akan memperoleh ganti rugi bila polis diperluas dengan jaminan itu, misalnya peristiwa Mei 1998 di Jakarta pada umumnya, banyak kendaraan bermotor dan rumah yang rusak serta terbakar akibat huru‐hara dan kerusakan yang terjadi saat itu. Kendaraan dan rumah tersebut sebenarnya sudah diasuransikan, namun ketika klaimnya diajukan, ditolak oleh perusahaan asuransi. Perusahaan menolak membayar ganti rugi karena didalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor dan Polis Standar Asuransi Kebakaran (PSKI), kerusakan atau kerugian yang timbul akibat pemogokan, kerusuhan, huru‐hara atau SRCC tidak dijamin. Akan tetapi, Nasabah terlanjur berpikir bahwa mobil atau rumahnya sudah diasuransikan, oleh karena itu harus memperoleh ganti rugi, tidak peduli apa penyebabnya. Untuk itu prinsip ini perlu diketahui, secara sederhana, hal ini dapat diketahui dalam klasula sebab‐sebab yang dijamin yang tercantum dalam kontrak.

Untuk memudahkan pemahaman beberapa ilustrasi berikut dapat

memberikan kejelasan tentang prinsip kausa proksima ini, sebagai berikut:

Asuransi jiwa atau kecelakaan diri (personal accident) Seorang pemburu mendapat kecelakaan waktu ia berburu. Oleh karena

kecelakaan itu, ia tidak dapat berjalan dan terbaring di tanah yang basah dan berlumpur, akibatnya ia menderita sesak napas (pneumonia) dan meninggal. Rangkaian peristiwa antara penyebab (kecelakaan) yang dijamin dan akibat (kematian) tidak terputus. Pneumonia bukan penyebab baru melainkan sebagai akibat, sehingga kematian si pemburu adalah akibat kecelakaan.

Asuransi Kesehatan dan kecelakaan

Seorang mendapat kecelakaan tertusuk paku sedalam 0,5 cm dengan robek 1 cm pada paha kakinya yang berakibat pada membusuknya kaki. Dalam beberapa hari perawatan di Rumah Sakit, kakinya harus diamputasi dan tidak ada alternatif lainnya. Dari hasil medis bahwa membusuknya paha akibat tertusuk paku, bukan akibat terinfeksi titanus melainkan penyakit gula yang dideritanya selama ini yang sudah pada tingkat membahayakan (stadium IV). Rangkaian peristiwa antara penyebab teramputasinya kaki yang tertusuk paku bukan akibat tertusuk paku, melainkan akibat penyakit gula yang dideritanya selama ini, karena tertusuk paku adalah penyebab barunya. Penanggung hanya dapat membayar biaya perawatan karena tertusuk paku


92

dan bukan biaya perawatan akibat penyakit gula serta menolak pembayaran ganti rugi akibat hilangnya fungsi salah satu kakinya karena diamputasi.

5. Prinsip ”Kontribusi”

Dalam kehidupan sehari‐hari kontribusi dapat berarti sumbangan, iuran, pembayaran, ataupun dapat juga merupakan sesuatu yang dapat diberikan untuk mencapai tujuan bersama, misalnya kontribusi dalam membangun sebuah tempat ibadah. Kontribusi adalah hak penanggung untuk “menagih” bagian yang menjadi tanggung jawab penanggung lain atas ganti rugi yang telah dibayarkan kepada tertanggung. Dalam praktek perasuransian, kita melihat bahwa kontribusi tidaklah selamanya dilakukan sesuai dengan cara “bayar dulu” kepada tertanggung “baru tagih” kepada penanggung lainnya, hal ini tergantung dari bagaimana cara penutupan asuransi dilakukan. Pada umumnya, kita mengenal beberapa cara penutupan asuransi yang dengan sendirinya mempengaruhi cara kontribusi dalam pembayaran klaim.

Cara penutupan asuransi (atas obyek pertanggungan yang sama) antara lain:

1. Penutupan asuransi bersama (co‐insurance). Dalam co‐insurance ini, beberapa asuradur bersama‐sama menutup pertanggungan atas obyek pertanggungan yang sama dengan mengeluarkan satu polis saja. Polis akan dikeluarkan oleh “leading insurer” yang biasanya mempunyai bahagian (share) terbesar dan penanggung lainnya juga turut menandatangani polis tersebut dengan mencantumkan bahagian mereka masing‐masing. Dalam hal terjadi klaim asuransi, maka kontribusi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Leading insurer menagih bahagian masing‐masing penanggung, setelah

itu baru pembayaran kepada tertanggung dapat dilakukan. Cara ini terutama dilakukan jika menyangkut jumlah pembayaran yang cukup besar.

Leading insurer membayar klaim kepada tertanggung baru melakukan tagihan kepada penanggung lainnya.

2. Penutupan asuransi sendiri‐sendiri. Suatu obyek pertanggungan yang sama

dapat dipertanggungkan oleh beberapa penanggung. Penutupan dapat dilakukan serentak pada saat yang sama ataupun pada saat yang berbeda‐beda dengan mencantumkan atau menyebutkan bahwa polis yang dikeluarkan itu “berjalan bersama” dengan polis yang dikeluarkan oleh penanggung lainnya dengan nomor dan jumlah pertanggungan masing‐masing.

Dalam hal terjadi klaim asuransi, tidak lazim “adanya” kontribusi cara

“mengumpulkan” pembayaran, lalu selanjutnya menyerahkannya kepada tertanggung, melainkan tertanggung langsung menerima pembayaran klaim asuransi dari masing‐masing asuradur.

Prinsip kontribusi diatur dalam KUHD pasal 252, yang menetapkan bahwa:

93

Kontrak Asuransi

“Kecuali dalam hal‐hal yang disebutkan dalam ketentuan UU, maka tak bolehlah suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut”, dan Pasal 277 ayat (1). “Apabila berbagai penanggung, dengan itikad baik telah diadakan mengenai satu‐satunya barang, sedangkan dalam pertanggungan yang pertama itu tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya, maka penanggung yang berikut bertanggung jawab untuk harga selebihnya, menurut tertib waktu ditutupnya pertanggungan‐pertanggungan yang berikut ini”.

Dalam praktek perasuransian, kita menemui beberapa modifikasi

berbeda dari yang ditetapkan dalam KUHD, yaitu: (1) Kontribusi proportional (prorata). Jika suatu objek dipertanggungkan

atas dasar “concurrent cover” (berjalan bersama) berarti bahwa luasnya risiko yang dijamin, syarat‐syarat pertanggungan, dan kepentingan yang diasuransikan harus juga sama. Jika terjadi sesuatu kerugian, maka masing‐masing penanggung akan bertanggung jawab sebanding dengan bahagiannya masing‐masing secara proporsional atau prorata.

(2) Kontribusi non‐proporsional (excess). Kontribusi non‐proporsional terjadi karena masing‐masing penanggung mempunyai kewajiban sendiri‐sendiri terhadap asuradur (independent liability), misalnya; Sesuai dengan ketentuan polis “Health care”, Biaya perawatan tertanggung yaitu Kamar dan pengobatan ditanggung oleh Salah satu Penanggung, sedangkan Secara kebetulan kamera tersebut Biaya operasi penyakit kritisnya ditanggung oleh Penanggung lainnya.

Dalam underinsurance, tertanggung seringkali mengira bahwa jumlah

ganti rugi yang akan diterimanya adalah sebesar jumlah kerugian yang dideritanya, sepanjang jumlah tersebut masih berada di bawah harga pertanggungan polisnya. Oleh karena berasuransi adalah proses memindahkan risiko dari tertanggung kepada penanggung dan jika risiko tidak dipindahkan seutuhnya, yang diwujudkan dalam bentuk underinsurance (harga pertanggungan lebih rendah dari harga sesungguhnya), maka risiko tersisa menjadi tanggungan tertanggung sendiri, dengan perkataan lain ”tertanggung menjadi penanggungnya sendiri”. Oleh karena itu, jika terjadi kerugian, jumlah ganti rugi harus dibagi menurut prinsip kontribusi.

Jadi dalam prinsip kontribusi, jika sebuah obyek diasuransikan pada

beberapa perusahaan asuransi terhadap suatu risiko atau beberapa risiko yang sama dan pada saat terjadinya risiko yang menyebabkan kerugian (semua polis tersebut masih berlaku), maka setiap perusahaan asuransi yang bersangkutan wajib membayar ganti rugi yang sebanding artinya sebesar harga pertanggungan polis yang diterbitkannya dibandingkan dengan jumlah harga pertanggungan semua polis yang tengah berjalan tersebut.


94

6. Prinsip “subrogasi” Subrogasi atau ‘subrogation’ (to subrogate) yang berarti menggantikan atau

menempatkan diri pada tempat orang lain. Dalam asuransi subrogasi berarti bahwa penanggung menempatkan diri atau menggantikan tempat – tertanggung dengan maksud untuk memperoleh/menuntut ganti kerugian dari pihak ketiga atas kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Dalam Kitab Undang‐undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1382,

disebutkan bahwa kemungkinan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur atas nama debitur mengakibatkan terjadinya penggantian kedudukan debitur disebut subrogasi. Ada subrograsi yang terjadi karena perjanjian (pasal 1401) dan ada karena undang‐undang (pasal 1402).

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut; Jika kendaraan

tertanggung ditabrak oleh kendaraan lainnya sehingga mengalami kerusakan, maka pemilik kendaraan yang ditabrak berhak menuntut pembayaran ganti rugi atas biaya perbaikan dari si penabrak. Sebagai tertanggung, ia dapat memilih apakah akan menuntut biaya perbaikan dari penabrak atau dari penanggung. Jika ia memutuskan untuk menuntut ganti rugi dari sipenabrak, maka berdasarkan prinsip indemnitas, ia tidak diperkenankan lagi untuk menuntut biaya perbaikan dari penanggung.

Jika memilih untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung, maka

penanggung menggantikan pihak ketiga tersebut dengan mengganti biaya kerusakan tersebut dan tertanggung diminta untuk menandatangani tanda bukti penyelesaian pembayaran klaim (loss subrogation receip) tersebut. Ini berarti bahwa tertanggung tidak akan mengajukan tuntutan lagi atas kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa yang sama, dan tertanggung menyerahkan kepada asuradur segala haknya yang mungkin timbul untuk memperoleh penggantian kerugian dari pihak ketiga lainnya yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut. Penyerahan “hak” dari tertanggung kepada penanggung inilah yang dinamakan subrogasi.

Dengan kata lain subrogasi dapat dikatakan sebagai; ”penyerahan hak dari

tertanggung kepada penanggung untuk menggantikannya memperoleh/ menuntut pembayaran ganti kerugian yang dideritanya dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut”. Dengan demikian, seakan‐akan penanggung ditempatkan pada posisi tertanggung. bahwa prinsip subrogasi sangat erat hubungannya dengan prinsip indemnitas, Jika pada prinsip indemnitas dikatakan bahwa tertanggung berhak untuk memperoleh ganti rugi, tetapi tidak boleh melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya diderita oleh tertanggung tersebut.

Prinsip subrogasi yaitu prinsip apabila kerugian yang timbul diakibatkan oleh

perbuatan kelalaian orang lain. KUHPdt pasal 1365 menetapkan bahwa: ”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,

95

Kontrak Asuransi

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Setelah Penanggung membayar ganti rugi kepada Tertanggung, hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dari orang yang lalai itu, secara otomatis, berpindah kepada Penanggung.

Adapun prinsip subrograsi diatur dalam pasal 284 KUHD, yang menyatakan

bahwa “Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan sitertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang‐orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut dan sitertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak sipenanggung terhadap orang‐orang ketiga itu”.

Dari ketentuan KUHD di atas, dapat disimpulkan bahwa: Penanggung yang

membayar kerugian atas sesuatu “obyek pertanggungan” berhak menggantikan tertanggung untuk menuntut penggantian kerugian dari pihak ketiga; Tertanggung wajib membantu penanggung dalam rangka merealisasikan hak tersebut, dan Tertanggung tidak akan melakukan sesuatu perbuatan apapun yang merugikan hak penanggung tersebut.

Dalam praktek di asuransi umum, banyak ditemui bermacam‐macam cara dan upaya yang dilakukan oleh penanggung untuk mewujudkan hak subrogasinya tersebut, antara lain: Penguasaan obyek pertanggungan (subject matter). Dalam asuransi

pengangkutan (marine cargo) sisa barang sering kali masih mempunyai nilai yang cukup berarti, misalnya gulungan plat baja yang penyok/bengkok. Dalam asuransi rangka kapal (marine hull), kapal kandas masih mempunyai harga cukup tinggi untuk “dibesi tuakan”. Demikian juga dalam asuransi kebakaran dengan membayar klaim atas peristiwa kebakaran yang menimpa persediaan barang‐barang pecah belah, maka sisa‐sisa yang berupa gelas/piring yang pecah masih dapat dijual kepabrik gelas.

Karena ketentuan UU, dan karena perjanjian. Hak subrogasi juga dapat timbul karena perjanjian, seperti; Pada bon binatu (loundry) tercantum kalimat “jika terjadi sesuatu kerusakan/kerugian pada pakaian yang dititipkan untuk dibersihkan, pihak binatu akan bertanggung jawab sampai 10 kali biaya/ongkos binatu”.

Jika seseorang pemegang polis asuransi jiwa dan atau asuransi kecelakaan

diri meninggal dunia karena kecelakaan pesawat udara yang ditumpanginya, maka asuradur tidak dapat melakukan subrogasi terhadap perusahaan penerbangan setelah ia membayar klaim kepada penerima manfaat tertanggung seandainya ditentukan bahwa perusahaan penerbangan harus memberi ganti rugi/santunan, maka yang berhak menerimanya adalah penerima manfaat korban, bukan penanggungnya. Demikian juga jika dikemudian hari mayat tertanggung diketemukan, maka pihak asuransi tidak diperkenankan untuk menguasai/mengambil mayat tersebut.


96

Untuk tidak membingungkan penerapan dari prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi, berikut ini akan dijabarkan perbedaan dan persamaan dari masing‐masing prinsip tersebut, antara lain: Persamaannya:

a. Kedua azas tersebut bertujuan agar pemberian ganti rugi (indemnitas) kepada tertanggung tidak melebihi “insurable interest” atau tidak melebihi ganti rugi penuh (full value).

b. Untuk melindungi penanggung dari kemungkinan usaha‐usaha tertanggung untuk mencari keuntungan dari berasuransi.

c. Kedua prinsip terbebut diterapkan pada waktu atau setelah terjadinya klaim.

d. Sama‐sama tidak berlaku untuk asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri.

Perbedaannya: a. Subrogasi ditujukan terhadap pihak ketiga yang karena telah

menimbulkan kerugian terhadap tertanggung. Sedangkan kontribusi ditujukan terhadap sesama penanggung, agar secara bersama‐sama memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung.

b. Hak subrogasi pada umumnya timbul setelah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung. Hak kontribusi timbul bersama‐sama.

c. Hak subrogasi “asalnya” adalah dari tertanggung yang diserahkan kepada penanggung dengan menandatangani “loss subrogation receipt”. Hak kontribusi adalah hak “asli” penanggung.

d. Kontribusi timbul karena adanya lebih dari satu penanggung atas obyek pertanggungan yang sama. Subrogasi biasanya hanya melibatkan satu penanggung.

E. Hak‐hak Properti dalam Polis Asuransi Jiwa

1. Property law Untuk memahami hak‐hak properti dalam polis asuransi jiwa, terlebih dahulu

harus dimengerti tentang hukum properti. Istilah Property secara umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hak kepemilikan, penggunaan, penguasaan dan pemindahan. Dalam pengertian hukum, properti lebih menekankan kepada hak kepemilikan itu sendiri.

Property dapat dibedakan menjadi dua jenis: real property dan personal

property. Hal ini dibedakan berdasarkan bentuk legal action yang dapat diberlakukan terhadap dua jenis properti tersebut.

a. Real property

Real property adalah hak kepemilikan atas tanah dan segala sesuatu yang berada diatasnya yang tidak dapat dipindahkan (contoh: tanah, rumah, pohon, dan lain‐lain)

97

Kontrak Asuransi

b. Personal property Personal property adalah hak atas sesuatu yang dapat dipindahkan selain

tanah dan segala sesuatu yang berada diatasnya (contoh: kursi, perhiasan, uang, dan lain‐lain). Kursi dan perhiasan dapat juga disebut “chose in possession”. Chose in possession adalah hak kepemilikan sesungguhnya atas suatu hal yang nyata. Sebaliknya, kontrak perjanjian atau hutang disebut “chose in action”. Chose in action adalah suatu hak yang dapat dijalankan dengan legal action atau dengan tuntutan pengadilan.

b. Rights under life Insurance policy terms

Polis asuransi “whole life” biasanya memberikan sejumlah hak‐hak dini sebelum masa habis kontrak (“prematurity rights”) kepada pemegang polis. Diantaranya adalah hak untuk peminjaman polis, menerima deviden/bunga, atau membatalkan polisnya untuk mendapatkan nilai tunai yang telah terkumpul.

Pada kasus‐kasus perceraian, polis asuransi yang dimiliki oleh salah satu

pasangan seringkali dijadikan bagian dari perjanjian property/harta milik. Pihak termaslahat juga memiliki prematurity rights dalam sebuah polis. Jika pihak tertanggung hendak mengajukan pinjaman polis atau bermaksud untuk membatalkan polisnya maka ia harus memiliki ijin dari pihak termaslahat. Jika tertanggung meninggal dunia, termaslahat akan memiliki suatu chose in action. Artinya, pihak termaslahat memiliki hak dengan kekuatan hukum untuk menerima manfaat asuransi.

c. Rights by operation of law

Pihak ketiga selain pemegang polis dan termaslahat kadang‐kadang dapat juga memiliki hak dari kontrak perjanjian asuransi jiwa, hal ini lebih berdasarkan landasan hukum dari pada berdasarkan ketentuan‐ketentuan asuransi. Contohnya, pihak istri atau suami mengakui property bersama (community property states) atau hak gono‐gini, pihak kreditur (yang membayarkan premi Asuransi) dari pemegang polis atau termaslahat, pengawas dari kepailitan, pasangan‐pasangan yang bercerai, kadang‐kadang menuntut hak‐hak yang sebenarnya tidak terdapat pada polis asuransi jiwa.

d. Community property rights (Hak‐hak property bersama)

Hukum community property dapat berpengaruh terhadap hak‐hak dalam polis asuransi jiwa.

a. General rules of community property law.

Pada negara‐negara bagian yang mengakui properti bersama/ ”community property”, seorang suami dan seorang istri akan membentuk suatu community. Community property adalah property tertentu yang dimiliki oleh suami atau istri yang tinggal di suatu wilayah (harta gono‐gini). Masing‐masing memiliki setengah bagian tak terpisahkan dari properti bersama karena status pernikahan mereka. Community property yang dimaksud adalah harta yang didapat selama perkawinan, kecuali properti yang


98

diperoleh salah satu pasangan karena pemberian seseorang atau yang didapat dari warisan. Sedangkan harta yang dimiliki sebelum pernikahan biasanya disebut “separate property” (property terpisah).

Jika seorang pemegang polis membayar premi asuransinya dengan

menggunakan dana bersama (community property funds), dan pasangannya (istri/suaminya) adalah pihak termaslahat, maka hasil pendapatan dari polis asuransi biasanya adalah properti terpisah (separate property) dari pihak termaslahat.

b. The policy or proceeds as community property

Ketika seseorang membeli polis asuransi jiwa sebelum perkawinannya, polis tersebut adalah properti terpisah. Di Indonesia, polis tersebut akan tetap merupakan properti terpisah meskipun setelah perkawinan, kecuali suami sebagai pemegang polis mengajukan permohonan kepada penanggung untuk menambahkan nama istrinya sebagai pihak termaslahat baru. Jika Tertanggung/ pemegang polis meninggal dunia, pasangannya berhak atas manfaat polis walaupun namanya tidak tercantum sepagai pihak termaslahat dengan syarat dapat menunjukkan keabsahannya sebagai pasangan almarhum.

c. A third person as beneficiary

Seorang pemegang polis kadang‐kadang menunjuk orang lain selain pasangannya sebagai pihak termaslahat. Pihak lain yang dimaksud adalah anak‐anaknya, saudaranya atau orang tuanya atau yang memiliki kepentingan atas hidupnya. Jika orang lain yang tidak memiliki kepentingan atas hidupnya, harus dapat menunjukkan alasan‐alasannya, sehingga jika risiko yang diperjanjikan terjadi dapat menghindari sengketa atau perselisihan.

d. Termination of the community by divorce.

Properti bersama yang dimiliki oleh seorang suami dan istri, pada saat perceraian akan dibagi, baik melalui perjanjian atau melalui sidang perceraian. Pengadilan dapat menentukan atau memutuskan bahwa nilai tunai atau manfaat Asuransi dari polis asuransi jiwa adalah properti bersama (community funds).

e. Exoneration statutes

Suatu keuntungan bagi pihak asuransi, bahwa dalam praktek bisnis perasuransian penanggung dibebaskan dari tuntutan karena memiliki kewajiban untuk membayar manfaat Asuransi terhadap nama termaslahat yang tercantum dalam polis. Jika ada pihak‐pihak yang menuntut manfaat tersebut karena mengakui sebagai properti bersama (community property states), maka penanggung dibebaskan dari tuntutannya. Ketentuan perundang‐undang menyatakan bahwa pembayaran manfaat asuransi

99

Kontrak Asuransi

meninggal kepada pihak penerima manfaat atau termaslahat sudah cukup untuk membebaskan pihak asuransi dari tanggung jawab selanjutnya.


100

BAB IV POLIS ASURANSI

IHTISAR BAB TUJUAN

Dasar‐Dasar Hukum Perjanjian

Polis Asuransi Penafsiran isi polis. Penerbitan dan berlakunya polis

Syarat‐Syarat Umum Polis Entire contract (Kontrak

keseluruhan) Incotestability (Tidak dapat

disanggah) Grace Period (masa tenggang) Non‐forfeiture benefits Policy loan (pinjaman polis), Reinstatement (pemulihan) Misstatement of age Dividends Settlement options Settlement options Perubahan Jenis Polis Asuransi

Ketentuan Pengecualian (Optional provisions)

Suicide clause War exclusion Aviation exclusion

Setelah membaca bab atau bagian ini diharapkan dapat untuk:

Menjelaskan pengertian dari polis asuransi;

Mengenal isi polis asuransi;

Mengenal proses penerbitan polis

asuransi;

Menjelaskan syarat dasar dari polis asuransi;

Menyebutkan kemudahan‐

kemudahan yang didapatkan pemegang polis dari kontrak polis asuransi;

Mengenal hal‐hal yang dikecualikan

dalam kontrak asuransi

A. Dasar‐Dasar Hukum Perjanjian

1. Polis Asuransi Pada pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa ”Suatu kontrak pertanggungan harus

dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Jadi polis asuransi adalah kontrak tertulis yang memuat fakta‐fakta secara langsung mengenai pemilik polis, penerima manfaat (termaslahat) asuransi, orang yang dipertanggungkan (tertanggung) dan penanggung. Polis asuransi jiwa juga memuat hak‐hak dan kewajiban penanggung dan pemilik polis serta memuat semua informasi yang diperlukan untuk melengkapi kontrak. Polis itu juga memuat copy surat permintaan asuransi (SPA) yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak.

POLIS ASURANSI

101

Kontrak asuransi jiwa tidaklah sesederhana dokumen kontrak secara umum. Untuk memberikan penjelasan yang lengkap atas semua aspek transaksi, polis harus memuat dan mencantumkan tentang syarat‐syarat umum dan ketentuan‐ketentuan asuransi. Kontrak asuransi jiwa bersifat jangka panjang, yang rentangnya bisa puluhan tahun lamanya bahkan seumur hidup. Selanjutnya, kontrak asuransi jiwa bersifat teknis, sehingga orang yang tidak biasa dengan istilah‐istilah asuransi akan sulit mengerti makna yang sebenarnya dari istilah, ketentuan, atau syarat‐syarat umum tersebut. Selama bertahun‐tahun polis dibuat tertulis dalam bahasa hukum, bahasa yang dirancang sebagai pedoman dalam undang‐undang peradilan. Akan tetapi, pada umumnya pengadilan menghendaki supaya polis diterbitkan dengan bahasa yang mudah, yaitu bahasa yang dapat dimengerti oleh pemilik polis tanpa bantuan ahli hukum atau pengadilan, namun demikian polis asuransi jiwa tetap harus memenuhi suatu kontrak yang legal.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa polis asuransi jiwa adalah contracts of adhesion,

yaitu ditulis oleh satu pihak dalam hal ini penanggung saja dan tidak bisa ditawar oleh pihak pembeli. Walaupun demikian, perusahaan asuransi dalam membuat polis tetap memperhatikan hak‐hak pemilik polis. Demikian juga regulator atau pemerintah tetap memperhatikan, menjamin dan melindungi hak‐hak pemilik polis dan penerima manfaat polis asuransi jiwa.

Dalam Kitab Undang‐Undang pasal 304 KUHD menyebutkan bahwa “polis

asuransi jiwa harus memuat: 1. hari ditutupnya pertanggungan; 2. nama si tertanggung; 3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan; 4. saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung; 5. jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan; 6. premi pertanggungan tersebut”.

Sedangkan isi polis asuransi umum (kerugian) menurut pasal 256 KUHD

menyebutkan bahwa ”Setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan: 1. hari ditutupnya pertanggungan; 2. nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga; 3. suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan; 4. jumlah uang untuk diadakan pertanggungan; 5. bahaya‐bahaya yang ditanggung oleh si penanggung; 6. pada saat mana bahaya mulai berlaku sebagai tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya; 7. premi pertanggungan tersebut, dan 8. pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap‐tiap penanggung”.

2. Penafsiran isi polis

Dalam buku ”Klaim asuransi GAMPANG” (Ketut Sendra, 2009 : 73‐80) menjabarkan tentang bagaimana menafsirkan isi polis asuransi. Polis asuransi diterbitkan oleh perusahaan asuransi berdasarkan permintaan/permohonan yang

102

DASAR-DASAR ASURANSI JIWA DAN ASURANSI KESEHATAN

dilengkapi dalam aplikasi asuransi (SPPA/SPAJ). Polis yang diterbitkan harus sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 1992 pasal 19 ayat (1) tentang ”bentuk dan isi polis”, yang menetapkan bahwa:

“Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata‐kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya”.

Lebih jelasnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.

422/KMK.06/2003 Bab‐III tentang ”Polis” mulai pasal 7 – 18. o Pasal‐8, menyebutkan bahwa ada sekurang‐kurangnya 14 (empat belas)

ketentuan (a sampai dengan n) yang harus dimuat dalam polis; o Pasal‐9, menyebutkan bahwa: ’Polis asuransi harus dicetak dengan jelas, sehingga

dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang polis dan atau tertanggung’;

o Pasal‐11 menyebutkan bahwa: (1) Apabila dalam polis asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan polis asuransi yang bersangkutan, bagian......... (2) Apabila......ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban penanggung, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian, pengurangan, pembatasan, atau pembebasan penangung tersebut’.

Bahasa maupun tata letak dari tulisan‐tulisan yang dicantumkan dalam polis

harus mudah dimengerti dan tidak menyesatkan pemegang polis atau konsumen. Dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang ”Perlindungan Konsumen”, pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klasula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Adapun konskuensi yuridisnya terhadap pelanggaran pasal 18 UUPK ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam ayat (3) pasal ini yaitu “dinyatakan batal demi hukum”.

Realitanya masih saja terdengar keluhan klasik tentang polis asuransi yang

menggunakan bahasa dan kalimat berbelit‐belit, istilah‐istilah yang sulit dipahami dan hurufnya yang kecil‐kecil. Akibatnya para tertanggung menjadi enggan untuk membaca polis dan seandainya mereka membaca, mereka tidak menghubungi penanggung untuk kejelasannya.

Saat pertanggungan berakhir. Tanggal berakhirnya suatu pertanggungan

memang jelas tertera di dalam polis, tetapi orang bertanya: Pada jam berapa dan di tempat mana?. Tentang jam berapa, rasanya tidak perlu dipersoalkan karena akhir dari setiap hari adalah jam 24.00. Tentang di tempat mana, perlu penegasan dalam polis dengan menyatakan misalnya, ”jam 24.00 waktu di tempat polis diterbitkan” atau pilihan lain ialah ”waktu di tempat obyek pertanggungan berada”. Jika dikehendaki waktu yang lain, maka waktu yang lain itu harus ditulis,

POLIS ASURANSI

103

misalnya ”jam 12.00 siang waktu ditempat polis diterbitkan” atau ”waktu di tempat obyek pertanggungan berada”.

”waktu” dapat menimbulkan sengketa, Contoh kasus: Polis asuransi perawatan kesehatan kontrak berakhir hari ini (pastinya jam 24 malam nanti), dalam polis ditetapkan biaya perawatan dijamin penanggung selama 60 hari terhitung mulai hari pertama tertanggung dirawat di RS. Tertanggung masuk Rumah Sakit (RS) hari ini jam 16.00, berdasarkan ketentuan dalam polis bahwa polis masih berlaku, sehingga hak atau jaminan wajib didapatkan, tetapi karena kekurangpahaman tentang waktu, hak jaminan yang seharusnya diterima tertanggung tidak dibayarkan, dengan alasan kontrak dinyatakan berakhir pada hari itu. Benar dari segi waktu kontrak berakhir hari ini jam 24.00, tetapi jaminan tetap harus dibayarkan karena tertanggung dirawat di RS pada saat polis masih berlaku (inforce).

Saat pertanggungan dimulai. Tanggal mulainya suatu pertanggungan juga tertera

dengan jelas di dalam polis, tetapi apakah pertanggungan benar‐benar telah dimulai sejak detik pertama pada hari yang tanggalnya disebutkan dalam polis. Polis asuransi jiwa belum mulai berlaku jika penanggung belum menyatakan menerima premi pertama yang disepakati. Pada Asuransi Umum, pemberlakuannya agak berbeda dan beragam. Ada polis yang memberikan tenggang waktu pembayaran premi selama 14 hari, 30 hari atau bahkan 90 hari. Oleh sebab itu pertanggungan sudah mulai berlaku sejak tanggal yang disebutkan dan akan terus berlaku jika premi dibayarkan dalam masa tenggang waktu (grace period). Ada juga polis yang tidak mengatur tentang tenggang waktu pembayaran premi dan oleh karenanya pertanggungan belum berlaku jika premi belum diterima penanggung. Sengketa timbul ketika terjadi klaim tetapi premi belum dibayar sesuai ketentuan polis.

Ketentuan tentang grace period merupakan jangka waktu tambahan untuk membayar premi setelah jatuh tempo. Selama jangka waktu tersebut, polis akan tetap berlaku (inforce) dan premi tetap terhutang dan jika tertanggung meninggal dunia penanggung harus tetap membayar dengan dikurangi premi yang terhutang. Jika grace period berakhir dan premi belum dibayar maka tidak ada proteksi yang berlaku.

Saat premi benar‐benar telah diterima. Premi dapat dibayar dengan berbagai cara yaitu tunai, cek tunai, giro, transfer melalui kantor bank atau melalui ATM. Pembayaran dengan tunai, cek tunai dan melalui ATM kiranya tidak bermasalah, akan tetapi bagaimana dengan transfer melalui kantor bank? “Tertanggung bisa berpendapat bahwa ia telah membayar premi ketika proses transfer di kantor bank selesai dilakukan”, padahal saat itu rekening bank penanggung belum terisi dengan jumlah uang yang ditransfer itu. Oleh sebab itu bagi penanggung, premi masih belum dibayar dan akibatnya klaim ditolak dengan alasan tersebut. Polis seharusnya dengan tegas menyatakan bilamana premi sungguh telah diterima apabila dibayar dengan berbagai cara disebut diatas. Polis‐polis standar AAUI

104


dewasa ini pada umumnya telah mencantumkan ketentuan mengenai hal ini, akan tetapi masih terdapat banyak polis lain yang belum mengaturnya, contoh lain yaitu: “Pembayaran premi melalui broker asuransi dan belum diteruskan kepada penanggung adalah sama dengan belum membayar”.

Penggunaan obyek pertanggungan (okupasi). Tertanggung tidak atau kurang

menyadari bahwa perubahan fungsi atau penggunaan obyek pertanggungan (bangunan atau mobil) yang diasuransikan dapat berdampak terhadap tanggung jawab polis. Oleh karenanya, mereka tidak melaporkan kepada penanggung jika terjadi perubahan itu. Rumah tinggal telah berubah menjadi toko, gudang atau bengkel mobil. Mobil yang awalnya untuk penggunaan pribadi kemudian disewakan. Masalah ini sering terjadi ketika tertanggung tidak memiliki polis asuransi melainkan sertifikat asuransi, dan oleh karenanya ia tidak dapat mengetahui syarat‐syarat dan ketentuan‐ketentuan polis, karena ia membeli mobil dengan cara leasing.

Dalam asuransi jiwa pemegang polis tidak memberitahukan adanya perubahan (penambahan, penggantian) penerima manfaat atau termaslahat, sehingga dapat mempersulit penyelesaian haknya dikemudian hari. Jika ada perubahan penerima manfaat, pemegang polis wajib mengajukan permohonan tertulis kepada penanggung, yang selanjutnya penanggung akan mengeluarkan adendum polis sebagai bagian tidak terpisahkan dari polis tersebut.

Uraian tentang obyek pertanggungan. Seringkali polis tidak menguraikan dengan

jelas tentang obyek yang dipertanggungan. Menyebut “Bangunan” saja tidak cukup tetapi perlu ditambahkan dengan “termasuk semua perlengkapan yang biasanya melekat padanya, pagar yang mengitarinya, bangunan tambahan yang berada di dalam halaman rumah yang sama” atau keterangan apa saja agar intensi berasuransi menjadi jelas. “Isi rumah” tanpa uraian, maka sepeda pun bisa termasuk di dalamnya. Demikian juga ketika menyebut “Stok” saja, maka akan berakibat stok apa saja termasuk bahan baku, bahan pembantu, bahan setengah jadi, bahan jadi, persediaan suku cadang dan lain sebagainya.

Definisi atas kata atau istilah. Jika suatu kata atau istilah tidak didefinisikan di dalam polis, maka pengertian terhadap kata atau istilah adalah pemahaman yang berlaku dan dianut masyarakat umum dalam kehidupan sehari‐hari. Oleh karenanya, ketika ada suatu kata atau istilah yang ingin diartikan berbeda dengan pemahaman masyarakat umum, maka kata atau istilah tersebut harus didefinisikan dengan jelas. Kita masih ingat, industri perasuransian umum Indonesia mengalami kegalauan ketika perusahaan‐perusahaan reasuransi luar negeri menolak membayar klaim akibat kerusuhan 12‐13 Mei 1998. Tertanggung melihat kejadian itu sebagai “Kerusuhan” dan oleh karenanya ia menuntut ganti rugi berdasarkan jaminan klasul SRCC. Perusahaan‐perusahaan asuransi umum di Indonesia pun cenderung mempunyai pengertian serupa. Inilah sebabnya kata‐kata dan istilah‐istilah seperti : “Kerusuhan”, “Pemogokan”, “Penghalangan

POLIS ASURANSI

105

Bekerja”, “Perbuatan Jahat”, “Huru‐Hara”, “Terorisme”, “Sabotase” dan lain‐lain telah digunakan oleh AAUI.

Dalam asuransi jiwa banyak istilah‐istilah yang telah ditetapkan menjadi kata‐kata baku, padahal nasabah asuransi belum tentu membaca ataupun memahaminya, seperti klausula tidak dapat dibantah (incontestable clause), yaitu klasula yang menyatakan bahwa setelah polis berlaku efektif selama 2 (dua) tahun dan tertanggung tetap hidup, penanggung tidak akan membantah keabsahan keterangan yang diberikan tertanggung yang dijadikan sebagai dasar terbitnya polis tersebut. Hal ini dilakukan oleh penanggung untuk menguji kebenaran keterangan yang diberikan oleh tertanggung (contestable) dengan tujuan untuk menjaga prinsip itikad baik (utmost good faith).

Dalam asuransi kesehatan, dikenal dengan istilah “pre‐existing period” atau periode polis pra‐kondisi yaitu masa/periode tertentu yang diberikan kepada tertanggung, dimana penanggung tidak akan membayar manfaat/maslahat untuk setiap kondisi kesehatan (penyakit) yang tadinya sudah ada sebelum polis diterbitkan dan tidak diungkapkan didalam aplikasi asuransi (SPPA/SPAJ).

Untuk itu pemegang polis/termaslahat harus dapat memahami, mempelajari dan tahu benar tentang ketentuan‐ketentuan yang diatur dalam polis yang dimilikinya, antara lain: hal‐hal yang dijamin, yang dikecualikan atau adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan penanggung dari kewajibannya untuk membayar klaim asuransi seperti polis dalam masa contestable, pre‐existing, dan lain‐lain.

3. Penerbitan dan berlakunya polis

Polis asuransi jiwa adalah kontrak yang ditulis dalam tata bahasa yang mudah dimengerti, sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku dimana kontrak polis itu diterbitkan. Pada umunya, polis disertai blanko kosong pada bagian tertentu dimana perusahaan mencatat informasi khusus dan yang membuat formulir polis khusus ini menjadi satu kontrak bagi pemilik polis. Contoh polis dimasukkan dalam lampiran tambahan.

Sebelum penanggung menerbitkan polis, semua berkas‐berkas permohonan

dimasukkan dahulu ke dalam catatan buku induk (master records) perusahaan asuransi. Tiap polis harus mempunyai berkas catatan polis atau file tersendiri, yang akan diperbaharui setiap tahun, sehingga perusahaan mempunyai sejarah yang akurat mengenai polis tersebut. Catatan file polis ini akan menunjukkan pembayaran premi, Penerima manfaat yang di tunjuk, hak (option) yang ada, alamat sekarang dan informasi lain yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada pemilik polis dan/atau penerima manfaat. Tergantung pada perusahaan sampai berapa banyak informasi ini disimpan dalam master file di komputer. Walaupun beberapa catatan polis, seperti berkas‐berkas SPA dan penilaian underwriting masih tetap tersimpan dengan baik, biasanya perusahaan membuat komputerisasi catatan

106


pembuatan kuitansi premi dan pembayaran premi serta evaluasi cadangan pada waktu penerbitan polis.

a. Mulai berlakuknya polis

Mulai berlakunya polis asuransi jiwa tergantung pada faktor‐faktor yaitu : 1) Tanggal pada surat perrmintaan asuransi (SPA); 2) Tanggal pemeriksaan medical dilakukan; 3) Tanggal risiko disetujui oleh underwriting perusahaan asuransi; 4) Tanggal polis diterbitkan; 5) Tanggal polis diserahkan; atau 6) Tanggal uang premi pertama (UPP) dibayar atau diterima di kas.

Kadang‐kadang ada pemohon yang meminta supaya polis diterbitkan dengan

tanggal mulai berlakunya lebih awal dari tanggal permintaan yang sebenarnya, artinya pemohon minta kepada penanggung untuk memundurkan tanggal mulai berlakunya polis. Dalam hal tertentu, ada keuntungan finansial bagi pemilik polis jika tanggal mulai berlakunya polis itu dibuat mundur. Misalnya Polis Asuransi Seumur Hidup dimundurkan tanggal mulai berlakunya, sehingga umur tertanggung menjadi lebih rendah. Dengan cara ini, tarif premi yang dibayar akan lebih murah, karena dihitung berdasarkan umur lebih rendah. Sebaliknya, kerugiannya adalah bahwa pemilik polis harus membayar selisih premi masa lampau pada waktu mana pertanggungan tidak berjalan aktif sampai tanggal permintaan sekarang. Pada umumnya, pengadilan menentukan bahwa tanggal mulai berlakunya polis tidak dapat dimundurkan lebih dari 6 bulan dari tanggal berlakunya polis yang sebenarnya.

b. Pemeriksaan Polis (Policy Inspection) :

Ada suatu keadaan dimana pemohon sudah memiliki polis tetapi pertanggungan belum berlaku. Hal seperti ini bisa terjadi apabila polis yang diserahkan masih dalam periode pemeriksaan. Dalam masa ini biasanya pemohon harus menandatangani surat tanda terima pemeriksaan polis yang menyatakan bahwa polis masih belum berlaku. Selama periode pemeriksaan, pemohon berhak menyetujui atau menolak polis. Tanda terima pemeriksaan polis menyatakan bahwa pertanggungan tidak berlaku selama periode pemeriksaan.

Keadaan tersebut di atas dapat menimbulkan masalah hukum jika

seandainya Calon Tertanggung meninggal selama periode pemeriksaan polis. Jika masalah tersebut sampai ke pengadilan maka keputusan hakim akan dipengaruhi oleh: 1) Isi keterangan atau ketentuan yang tertulis dalam surat tanda terima

pemeriksaan polis. 2) Apakah uang premi pertama telah dibayar.

Dengan demikian, ada kemungkinan pengadilan akan memaksa perusahaan

supaya membayar klaim walaupun pemohon telah menandatangani surat tanda terima pemeriksaan polis.

POLIS ASURANSI

107

Masa bebas penyelidikan polis: Pemilik polis juga dapat mempelajari isi polis yang diserahkan oleh perusahaan asuransi jiwa dalam masa “free examination period” (masa bebas penyelidikan polis). Ada beberapa pokok antara masa bebas penyelidikan dan pemeriksaan polis, yaitu pada masa bebas penyelidikan polis, pertanggungan asuransi tetap berlaku sesuai dengan yang ditentukan, atau hingga pemilik polis menolak polis sebelumnya. Masa tertentu tersebut biasanya adalah 10 hari dan karena itu sering disebut istilah “10 day free look”.

Contoh isi surat masa bebas penyelidikan polis adalah sebagai berikut:

Masa bebas penyelidikan 10 Hari. “Mohon meneliti polis anda. Dalam waktu 10 hari setelah penyerahan polis, anda dapat mengembalikan polis kepada perusahaan atau kepada agen penutup dengan surat permohonan pengembalian premi sepenuhnya. Atas adanya surat permohonan tersebut maka polis akan batal dari semula”.

Sesudah Pemilik Polis membayar uang premi pertama dan menerima polis,

Pemilik Polis dapat memanfaatkan batas waktu yang diberikan untuk mengambil keputusan terakhir apakah menerima atau membatalkan polis. Sebelum atau pada akhir batas waktu masa bebas penyelidikan polis, Pemilik Polis berhak mengembalikan polis yang dibatalkan kepada penanggung dan menerima pengembalian premi pertama sepenuhnya. Para konsumen asuransi menyukai sistem masa bebas penyelidikan polis karena hal ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memikirkan kembali keputusan membeli polis. Tanggung jawab penanggung selama masa penyelidikan polis tetap ada karena pertanggungan dianggap berlaku dan setiap klaim yang timbul akibat meninggalnya tertanggung dalam masa penyelidikan tersebut akan dibayar oleh penanggung.

c. Panduan pembeli dan ringkasan polis

Di Amerika Serikat, diharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan publikasi yang disebut “Panduan Pembeli” bersama‐sama dengan penjelasan ringkas polis kepada pemohon pada waktu penyerahan polis, jika polis itu mengandung ketentuan masa bebas penyelidikan atau ketentuan masa bebas penyelidikan tidak diberikan.

Panduan Pembeli adalah suatu brosur yang dirancang sedemikian rupa untuk

membantu pembeli asuransi jiwa memutuskan berapa banyak uang pertanggungan yang dibutuhkan dan tipe polis mana yang paling baik dan cocok untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Panduan pembeli menguraikan program dasar asuransi jiwa secara sederhana, ringkas dan mudah dimengerti.

Ringkasan Polis adalah suatu dokumen yang sering dibuat dalam bentuk

cetakan komputer, berisi data‐data yang diperlukan secara hukum dan berhubungan dengan polis khusus yang dipertimbangkan oleh pemohon. Data‐data tersebut meliputi besarnya premi yang dibayar, jumlah uang pertanggungan yang diberikan, nilai tunai dan petunjuk atau indeks biaya. Figur dan data ini akan

108


memungkinkan Calon Pembeli atau Nasabah untuk membandingkan biaya dan manfaat polis yang sama yang dijual oleh perusahaan asuransi jiwa yang lain.

Perusahaan yang menjual asuransi jiwa dimana negaranya tidak meharuskan

memberikan atau melampirkan brosur dan ringkasan polis, pada umumnya mengikuti prosedur yang sama dengan memberikan brosur dan ringkasan polis untuk memberikan pelayanan polis dan untuk memelihara keseragaman prosedur mereka sendiri di seluruh wilayah pemasarannya. Di Kanada umpamanya, meskipun undang‐undang tidak mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan dokumen ringkasan polis atau brosur panduan pembeli, perusahaan asuransi umumnya secara sukarela menyediakan atau melampirkannya.

d. Penyerahan Polis :

Pasal 257 KUHD menyatakan bahwa perjanjian asuransi antara penanggung

dengan tertanggung telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak seketika setelah perjanjian tersebut ditutup, walaupun polis belum terbit atau ditandatangani. Dengan demikian polis tidak mutlak merupakan bukti bahwa telah ditutupnya asuransi, karena bila polis tersebut terlambat atau belum diterbitkan pada saat sesuatu terjadi pada tertanggung, tertanggung tetap dapat meminta perusahaan asuransi untuk menanggung kerugian tersebut berdasarkan kontrak asuransi yang telah sah.

Akan tetapi walaupun polis bukanlah satu‐satunya syarat pembuktian bahwa

telah terikatnya penanggung dengan tertanggung dalam suatu kontrak asuransi, kedudukan polis dalam asuransi adalah sangat penting, karena dalam polis tersebutlah tercantum semua bentuk perikatan‐perikatan yang telah disepakati dan berlaku sebagai hukum bagi pihak yang berkontrak. Oleh sebab itu dalam pasal 259 KUHD menyebutkan:

“Bilamana pertanggungan diadakan langsung antara tertanggung, atau yang mempunyai kuasa atau kewenangan untuk itu, dan penanggung, maka polis harus ditandatangani dan diserahkan dalam 24 jam setelah penawarannya oleh yang disebut terakhir ini, kecuali bilamana atas ketentuan‐ketentuan perundangan‐undangan dalam suatu hal khusus, ditentukan tenggang yang lebih lama”.

Ini berarti polis harus segera diserahkan dalam 24 jam apabila

pertanggungan diadakan secara langsung, kecuali telah diatur lebih awal bahwa pertanggungan akan dimulai dalam tenggang waktu tertentu. Lebih lanjut diatur dalam KUHD ini yaitu apabila menggunakan tenaga perantara atau agen penjual asuransi, maka polis harus diserahkan paling lama dalam waktu 8 (delapan) hari setelah pembuatan perjanjian (pasal 260). Bilamana ada kealpaan untuk menerbitkan dan atau menyerahkan dalam waktu tersebut di atas, maka penanggung memiliki kewajiban untuk menanggung risiko tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjiakan terjadi (pasal 261).

POLIS ASURANSI

109

Secara hukum penyerahan polis dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) Actual Delivery :

Actual delivery (penyerahan yang sesungguhnya) atau manual delivery yaitu penyerahan yang terjadi pada waktu polis diserahkan secara fisik kepada pemohon atau disebut sebagai Pemilik Polis atau Pemegang Polis oleh agen penutup.

2) Constructive Delivery :

Dalam pengertian undang‐undang ada suatu proses yang dikenal sebagai constructive delivery (penyerahan secara tidak langsung). Pada situasi tertentu polis dapat dianggap sudah diserahkan walaupun Pemilik Polis baru tidak secara nyata mengambil polis. Penyerahan secara tidak langsung dari polis bisa terjadi pada waktu perusahaan mengirimnya kepada Pemilik Polis melalui pihak ketiga (pos/agen) atau melalui wakil Pemilik polis jika tidak ada lagi cara lain yang dilakukan dan menunggu hingga polis diterima oleh Pemilik Polis.

Dalam hal tersebut, cara penyerahan tidak langsung sudah terlaksana sesuai prosedur hukum meskipun pemegang polis tidak pernah menerima polis secara nyata. Dengan kata lain, jika penanggung menyerahkan polis yang sudah berada dalam pengawasannya, seperti melalui kantor pos, biro jasa pengiriman, isteri/suami pemilik polis, maka penyerahan polis dianggap telah terlaksana.

B. Syarat‐Syarat Umum Polis

Undang‐Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pada Bab IX tentang: Pembinaan dan Pengawasan; dimana dalam Pasal 11 ayat (1), butir b: menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Usaha, yang terdiri dari :

1) Syarat‐syarat polis asuransi; 2) Tingkat premi; 3) Penyelesaian klaim; 4) Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan 5) Ketentuan‐ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Pada butir b.1 diatas, dapat diartikan bahwa di dalam polis asuransi jiwa harus

mencatumkan “syarat‐syarat Umum Polis”.

Sebagian besar syarat‐syarat umum polis yang secara khusus dimasukkan dalam kontrak polis, yang berhubungan dengan aspek‐aspek polis asuransi jiwa perorangan adalah:

1) Unsur yang membentuk kontrak keseluruhan antara pemilik polis dan perusahaan asuransi jiwa.

2) Incontestability dari kontrak setelah polis berjalan aktif selama periode tertentu. 3) Grace period (tenggang waktu) yang diberikan perusahaan kepada pemilik polis

untuk membayar premi renewal.

110


4) Non‐forfeiture benefit yang tersedia bagi pemilik polis asuransi jiwa yang telah mempunyai nilai tunai polis.

5) Policy loan (hak pinjaman polis) yang diberikan kepada pemilik polis yang telah mempunyai nilai tunai polis.

6) Hak reinstatement (pemulihan) polis, yang sudah batal yang diberikan kepada pemilik polis.

7) Metode penyesuaian yang dipakai untuk memperbaiki kesalahan umur. 8) Cara penggunaan dividen oleh pemilik polis partisipasi. 9) Settlement options (hak memilih) cara pembayaran uang pertanggungan yang

ditawarkan oleh perusahaan asuransi. 10) Syarat‐syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik polis dalam hal perubahan tipe

asuransi.

Penggunaan istilah khusus tersebut dalam polis asuransi jiwa adalah berbeda‐beda antara satu perusahaan asuransi dengan perusahaan lainnya, akan tetapi isi syarat‐syarat umum polis pada dasarnya adalah tetap. Berikut ini akan dibahas satu persatu istilah‐istilah tersebut di atas.

1. Entire contract (Kontrak keseluruhan)

Ketentuan entire contract (kontrak keseluruhan) menyatakan bahwa polis itu sendiri bersama‐sama dengan surat permintaan asuransi (SPA) beserta surat keterangan lain yang disediakan untuk itu, jika terlampir, akan membentuk entire contract dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari polis. Ketentuan ini menjamin bahwa tidak ada dokumen resmi lainnya seperti undang‐undang perusahaan asuransi atau keterangan lisan lainnya yang dapat dipergunakan untuk merubah polis atau mempengaruhi manfaat. Ketentuan ini juga menyebutkan bahwa hanya pejabat khusus yang ditunjuk perusahaan asuransi yang berhak merubah syarat‐syarat umum polis, dan apabila setiap setiap diadakannya perubahan polis harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pemilik Polis. Contoh ketentuan entire contract yang sederhana adalah sebagai berikut:

Entire contract. Entire contract terdiri dari polis dan melampirkan copy SPA. Hanya Komisaris, Direktur Utama atau pejabat yang ditunjuk khusus yang berhak merubah kontrak dan setiap perubahan yang ada harus dibuat secara tertulis. Tidak ada perubahan dalam kontrak, sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Pemilik Polis.

Meskipun halnya sama dengan syarat‐syarat umum polis, istilah dan ketentuan dalam entire contract itu adalah dibuat oleh pihak penanggung sendiri, meskipun demikian harus mengikuti dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ada 2 (dua) alasan utama mengapa ketentuan entire contract itu penting bagi

penanggung maupun bagi pemilik polis, karena: a) Umumnya polis asuransi jiwa itu bersifat jangka panjang, sehingga tidaklah

mungkin untuk mengingat sesuatu yang dilengkapi, diputuskan dalam SPA atau diperjanjiakan untuk 30 atau 40 tahun mendatang.

POLIS ASURANSI

111

b) Ketentuan entire contract menjamin hak‐hak pemilik polis sebagaimana tercantum dalam syarat‐syarat umum polis, misalnya tidak satupun pemilik polis maupun penerima manfaat yang diperkenankan memeriksa anggaran dasar atau peraturan internal perusahaan asuransi, atau memeriksa perubahan dokumen‐dokumen tersebut.

Adapun tujuan dilampirkannya copy SPA pada polis adalah untuk mencegah

timbulnya perselisihan antara penanggung dengan pemilik polis atas keterangan‐keterangan dalam dokumen polis, karena semua keterangan dalam SPA merupakan dasar pertimbangan utama bagi penanggung untuk memutuskan apakah menerima atau menolak risiko yang hendak diasuransikan. Pada umumnya pada setiap syarat‐syarat umum polis asuransi Jiwa mencantumkan atau menuliskan ketentuan ini sebagai dasar dari pertanggungan.

2. Incotestability (Tidak dapat disanggah)

Menurut hukum perjanjian yang berlaku umum adalah wajar untuk menguji atau menyangsikan berlakunya suatu kontrak, atas adanya pemberian keterangan yang tidak benar, yang merupakan data penting bagi perusahaan asuransi dalam penerbitan polis atau adanya penyembunyian fakta setelah kontrak dibuat. Kontrak asuransi jiwa juga wajar untuk diuji atau disangsikan berlakunya. Undang‐undang di Amerika Serikat dan Canada menyebutkan bahwa polis mengandung ketentuan incontestability (tak tersanggahkan) dimana polis tak dapat dibantah kebenarannya setelah lewat batas waktu hak menguji yang ditentukan. Contoh ketentuan incontestability yang sederhana adalah:

Incontestability. Polis tidak dapat disanggah kebenarannya setelah pertanggungan berjalan aktif selama 2 (dua) tahun berturut‐turut terhitung dari tanggal penerbitan polis.

Batas jangka waktu 2 tahun incontestability yang dipergunakan pada contoh

tersebut di atas adalah jangka waktu maksimum yang diperbolehkan, jika kurang dari 2 tahun kontrak asuransi dapat diuji kebenarannya atau disanggah (contestable period). Artinya apabila risiko yang diperjanjikan terjadi dalam masa contestability, maka kebenarannya dapat disanggah kecuali risiko tersebut tidak disengaja, contoh meninggal karena kecelakaan murni. Apabila risiko meninggalnya terjadi setelah masa contestability maka penanggung tidak mempunyai hak menyanggah polis lagi dan klaim meninggal wajib dibayarkan.

Tujuan dan ketentuan incontestability ini adalah untuk melindungi pemilik polis

dan penerima manfaat, artinya bahwa setelah lewatnya masa penyanggahan polis itu maka tidak dapat dibatalkan atas dasar ketidakbenaran keterangan yang diberikan dalam SPA dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu. Adanya ketentuan incontestability ini mencegah perusahaan asuransi yang mau membatalkan polis asuransi jiwa setelah lewatnya contestability period, walaupun surat permintaan memuat keterangan yang tidak benar.

112


Sebagai contoh, Tn. Abi menyatakan dalam SPAnya bahwa dia tidak pernah menderita penyakit jantung. Jika penanggung percaya atas keterangan Tn. Abi tersebut lalu polis asuransi diterbitkan, dan 3 tahun kemudian Tn. Abi meninggal karena serangan jantung, maka perusahaan tidak berhak untuk menyanggah polis dan menolak pembayaran klaim, sebab contestability period sudah lewat atau berlalu. Jika Tn. Abi meninggal satu tahun setelah polis terbit atau sebelum 2 tahun, penanggung berhak untuk menyanggah klaim berdasarkan penyembunyian keterangan dalam SPA. Di negara tertentu seperti di Canada, undang‐undang mengizinkan perusahaan asuransi jiwa untuk menyanggah kontrak setiap saat kendatipun contestability period telah berakhir, apabila keterangan dalam surat permohonan adalah keterangan palsu. Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar dengan maksud untuk menipu dan merugikan orang lain. Perusahaan berhak menyanggah polis berdasarkan keterangan palsu walaupun surat bukti penipuan sulit diperoleh sehingga sulit mendukung kasus seperti itu.

Di Indonesia menganut semua ketentuan di atas, yaitu setiap polis diberlakukan

ketentuan contestability period, dan hal‐hal yang menyimpang dari prinsip itikad baik (pasal 251 KUHD) tetap diperhatikan sepanjang kontrak asuransi, artinya ada unsur‐unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dari kontrak asuransi tersebut.

3. Grace Period (masa tenggang)

Polis asuransi jiwa biasanya mencantumkan ketentuan tenggang waktu (grace period) pembayaran premi lanjutan. Premi lanjutan adalah premi yang harus dibayar setelah premi pertama. Grace period adalah jangka waktu tertentu, biasanya 30 atau 31 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran premi lanjutan dalam jangka waktu mana premi dapat dibayar tanpa sanksi. Pada umumnya diperadilan, grace period selama 30 atau 31 hari tersebut adalah minimum tenggang waktu yang diperbolehkan. Ada juga perusahaan yang memberikan grace period lebih lama umpamanya 2 bulan. Selama grace period tersebut polis tetap aktif berlaku dan jika premi dibayar dalam waktu grace period, perusahaan asuransi akan menyetujui sebagai pembayaran tepat waktu. Jika Tertanggung meninggal dalam waktu grace period, perusahaan akan membayar polis dengan mengurangi premi yang belum dibayar. Contoh grace period adalah:

Grace Period. Batas waktu tenggang selama 31 hari untuk pembayaran premi lanjutan terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran, dan pertanggungan berlaku aktif (inforce) selama grace period tersebut.

Jika premi lanjutan polis tidak dibayar selama grace period, maka polis tersebut

disebut batal (lapse). Akan tetapi, dalam hal polis telah mempunyai nilai tunai, ada beberapa penanggung menetapkan bahwa polis belum dianggap batal walaupun tidak membayar premi selama grace period. Dalam buku ini pengertian lapse adalah setiap polis yang preminya tidak dibayar sampai akhir grace period.

POLIS ASURANSI

113

4. Non‐forfeiture benefits Perusahaan asuransi jiwa memberikan manfaat tertentu bagi pemilik polis untuk

polisnya yang sudah memiliki nilai tunai dan perusahaan tidak menyerahkan nilai tunainya, maka pemilik polis akan mengalami kerugian. Untuk menghindari hal itu di negara tertentu termasuk Indonesia perusahaan memberikan non‐forfeiture benefits dimana nilai tunai yang ada dapat dipergunakan untuk membeli Asuransi Jangka Warsa. Ada juga beberapa perusahaan asuransi yang merasa layak mengembalikan nilai tunai yang ada meskipun hal itu tidak diharuskan.

Pada tahun 1948, National Association of Insurance Commissioners (NAIC) di

Amerika Serikat mengeluarkan “Standard non‐forfeiture law” dan pada tahun 1980 diadakan perubahan yang antara lain menentukan setiap polis yang mempunyai kewajiban cadangan harus menyediakan nilai tunai. Non‐forfeiture benefits meliputi reduced paid up atau extended term insurance. Di Canada ketentuan APL atau automatic premium loan (pinjaman premi otomatis) termasuk non‐forfeiture benefits. Dibawah ini akan diuraikan lebih lengkap masing‐masing non‐forfeiture benefits atau sering disebut non‐forfeiture options, antara lain: Cash value (nilai tunai):

Standard NonForfiture Law mengatur bahwa penanggung memberikan nilai tunai setelah hal iu tersedia menurut fomula/rumus yang ditetapkan dalam undang‐undang. Perhitungan nilai tunai tersebut tergantung pada program asuransi, umur polis dan lamanya masa pembayaran premi. Beberapa polis, seperti polis asuransi dwi guna yang preminya besar sesuai dengan jumlah uang pertanggungan (JUP) akan segera mempunyai nilai tunai. Polis yang preminya lebih kecil seperti asuransi seumur hidup, memerlukan waktu yang lebih lama untuk membentuk nilai tunai. Biasanya, jika tipe polis itu merupakan tipe asuransi yang menghasilkan cadangan, oleh undang‐undang diatur bahwa nilai tunai harus di adakan setelah polis berjalan aktif selama 3 tahun. Walaupun demikian, ada juga perusahaan yang menyediakan nilai tunai setelah polis berjalan aktif 1 tahun atau 2 tahun.

Rumus yang dinyatakan dalam undang‐undang dipergunakan sebagai dasar

untuk menghitung nilai tunai minimum yang diperlukan. Perusahaan asuransi diperkenankan memberikan nilai tunai yang lebih tinggi dari ketentuan minimum. Kadang‐kadang pemberian nilai tunai yang lebih tinggi ini dipakai sebagai alat persaingan dalam penjualan polis.

Dalam polis harus dinyatakan cara menghitung nilai tunai beserta daftar nilai

tunai yang ada tiap akhir tahun selama 20 tahun pertama polis berjalan aktif. Daftar nilai tunai ini adalah jumlah yang diterima oleh pemilik polis jika polis dijual.

Sebagai contoh dibawah ini terdapat daftar nilai tunai untuk 3 jenis polis

yang diterbitkan atas seorang laki‐laki yang berumur 35 tahun:

114


Jenis Polis Nilai Tunai Per 1.000 UP Pada Setiap Akhir

Tahun Polis Ke :

1 5 10 20 30

Seumur Hidup 0 50 145 340 530

Dwi Guna s/d usia 65 tahun 10 110 250 600 1.000

Jangka Warsa s/d usia 65 tahun 0 20 55 95 0

Jumlah nilai tunai yang sesungguhnya tersedia bagi pemilik polis tidaklah

persis sama dengan jumlah pada daftar nilai tunai yang tercantum pada polis. Jumlah yang sesungguhnya diterima pemilik polis tersebut nilai tunai netto (net cash value). Penambahan dividen, premi yang dibayar dimuka, pinjaman polis dan bunga pinjaman polis yang jatuh tempo akan mempengaruhi penambahan dan pengurangan dari daftar nilai tunai.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, polis partisipasi biasanya memberikan dividen kepada pemilik polis. Pada bab berikutnya akan kita lihat satu cara pemanfaatan dividen ini yang dapat digunakan untuk membeli tambahan uang pertanggungan. Tambahan uang pertanggungan yang dibeli dengan dividen disebut “paid up additions” atau “dividend additions” dan setiap paid up insurance akan mempunyai nilai tunai. Sebagai contoh perhitungan nilai tunai netto adalah sebagai berikut: o Daftar Nilai Tunai dalam polis ………..…….. Rp. 5.000.000,‐ o Nilai tunai dividen tambahan ………………… Rp. 150.000,‐ (+)

Rp. 5.150.000,‐ Pinjaman polis yang belum dibayar Rp.500.000,‐ Bunga pinjaman jatuh tempo Rp.50.000,‐(+) Rp. 550.000,‐ (‐)

Nilai tunai netto

Rp.4.600.000,‐

Oleh krena itu, pada polis ini, jumlah nilai tunai yang tersedia bagi pemilik

polis adalah nilai tunai netto, yaitu Rp. 4.600.000,‐. Apabila pemilik polis menarik nilai tunai seluruhnya, maka polis akan berakhir

dan tidak ada lagi pertanggungan asuransi. Dalam hal ini biasanya pemilik polis menebus atau menjual polis, yaitu mengembalikan polis kepada penanggung. Undang‐undang di Amerika Serikat dan Canada mengizinkan penanggung dengan hak‐hak yang ada padanya untuk mengangsur nilai tunai polis selama 6 bulan setelah adanya permohonan pembayaran nilai tunai. Akan tetapi praktek peradilan telah mempersingkat periode tersebut. Bahkan nilai tunai polis harus segera dibayarkan sebab penebusan polis yang tertunda kadang‐kadang menyebabkan penumpukkan kewajiban dalam waktu bersamaan.

POLIS ASURANSI

115

Ada kejadian tertentu dimana pemilik polis yang tidak dapat atau tidak mau lagi membayar premi polisnya tetapi masih menginginkan pertanggungan asuransi. Menurut peraturan/undang‐undang, nilai tunai yang ada dapat dipergunakan untuk membeli pertanggungan bebas premi dengan uang pertanggungan baru yang telah berkurang dari semula (reduced paid up insurance) atau asuransi perpanjangan jangka warsa (extended term insurance).

Reduced paid up insurance :

Pada ketentuan non‐forfeiture option berupa reduced paid up insurance, nilai tunai netto polis dipergunakan sebagai premi tunggal untuk membeli asuransi bebas premi yang sama dengan polis semula. Premi yang dibebankan pada paid up insurance tersebut didasarkan pada umur tertanggung pada saat option itu dilakukan. Jumlah uang pertanggungan paid up insurance yang dapat dibeli pada option ini akan lebih dari uang pertanggungan polis asal dan itulah sebabnya disebut “reduced paid up insurance”.

Sebagaimana persyaratan nilai tunai, polis harus memuat daftar jumlah

reduced paid up insurance yang ada tiap‐tiap tahun selama 20 tahun pertama polis berjalan aktif. Jumlah sesungguhnya reduced paid up yang ada tersebut harus lebih besar atau lebih kecil dari jumlah dalam daftar, tergantung pada besarnya nilai tunai netto. Jumlah daftar reduced paid up untuk tiap tahun didasarkan pada daftar nilai tunai polis tahun yang bersangkutan. Jika nilai tunai netto lebih besar dari jumlah nilai tunai pada daftar, kemungkinan hal itu adalah karena termasuk dividen, sehingga jumlah reduced paid up yang tersedia akan lebih tinggi dari jumlah reduced paid up dalam daftar.

Jika ada pinjaman polis yang belum lunas, maka nilai tunai netto akan lebih

kecil, karena penanggung akan mengurangkan sisa pinjaman tambah bunga yang jatuh tempo dari nilai tunai netto tersebut, sehingga jumlah uang pertanggungan pada polis asal. Akan tetapi, pemilik polis dapat memohon supaya penanggung menggunakan nilai tunai yang sesungguhnya tanpa mengurangkan jumlah uang pinjaman untuk membeli reduced paid up insurance. Ini berarti, bahwa penanggung akan terus membebankan bunga pada pinjaman polis dan pinjaman itu akan dibayar kembali pada suatu saat dikemudian hari atau dipotong langsung dari uang pertanggungan jika tertanggung meninggal. Dengan melanjutkan pinjaman polis berarti jumlah asuransi jiwa paid up yang dibeli akan lebih besar.

Asuransi yang dibeli atas reduced paid up option mempunyai masa

pertanggungan yang sama dengan polis semula. Jadi jika polis asal adalah asuransi seumur hidup maka pertanggungan reduced paid up tetap berlaku seumur hidup. Bilamana polisnya adalah dwi guna maka pertanggungan reduced paid up option baik manfaat asuransi jiwa dan pure endowment‐nya akan dikurangi dengan jumlah yang sama. Masa pertanggungan polis dwi guna tidak berubah bilamana pertanggungan dilanjutkan atas reduced paid up.

116


Jumlah premi yang dibebaskan oleh penanggung untuk pertanggungan ini didasarkan pada tarif premi netto, artinya penanggung tidak menambahkan jumlah lain pada premi sebagai biaya. Pembelian asuransi dengan cara ini adalah lebih murah daripada mengambil nilai tunai polis dengan tunai kemudian membeli polis paid up insurance yang lain. Polis asuransi baru reduced paid up ini akan terus mempunyai dan membentuk nilai tunai, serta pemilik polis tetap mempunyai hak‐hak sebagai pemilik polis asuransi jiwa, termasuk hak menebus polis untuk mengambil nilai tunai dan hak menerima dividen jika polis asal adalah polis partisipasi. Akan tetapi, manfaat tambahan seperti Asuransi Kecelakaan, yang ada pada polis asal biasanya akan dihentikan jika polis dilanjutkan sebagai reduced paid up insurance.

Dengan diagram ini akan diterangkan jumlah paid up insurance yang tersedia

bagi seorang pemohon laki‐laki yang berumur 40 tahun, atas 2 (dua) jenis polis asuransi seumur hidup.

Jenis Polis Paid Up Insurnace Per 1.000 Uang Pertanggungan Tiap Akhir Tahun

5 10 20 a) Continous Premium Whole Life 178 368 613

b) 20 Payment Whole Life 283 557 1.000

Extended term insurance (Asuransi perpanjangan jangka warsa)

Hak asuransi perpanjangan jangka warsa (extended term insurance) memungkinkan pemilik polis menggunakan nilai tunai netto polis untuk membeli Asuransi jangka warsa dengan jumlah uang pertanggungan yang sama pada polis semula. Asuransi jangka warsa ini akan berlaku dalam waktu yang lebih pendek dari masa pertanggungan polis semula. Lamanya masa pertanggungan tersebut tergantung pada besarnya pertanggungan, besarnya nilai tunai netto, jenis kelamin tertanggung dan umur tertanggung pada saat option dilaksanakan. Suatu polis yang mempunyai nilai tunai tinggi dapat membeli extended term insurance untuk masa pertanggungan yang lebih lama. Umumnya, polis menyebutkan bahwa tidak ada yang dipilih oleh pemilik polis maka secara otomatis yang dianggap dipilih adalah hak extended term insurance. Sedangkan di Indonesia adalah “reduced paid up insurance”. Jumlah uang pertanggungan extended term insurance yang tersedia (dapat diberikan) adalah sama dengan uang pertanggungan pada polis semula. Uang pertanggungan pada polis semula kemungkinan dikurangi dengan jumlah sisa hutang pinjaman polis, ditambah jumlah dividen yang ada, maka pengurangan dan penambahan tersebut harus dibuat oleh penanggung pada waktu menghitung uang pertanggungan extended term insurance yang ada. Sebaliknya, penanggung dapat memberikan uang pertanggungan yang telah berjalan sebelum dilakukannya non‐forfeiture option. Mari kita lihat contoh dibawah, bagaimana cara menghitung uang pertanggungan extended term insurance.

POLIS ASURANSI

117

Jumlah uang pertanggungan asuransi jangka warsa yang tersedia: Uang Pertanggungan Polis Rp. 10.000.000,‐ Uang Pertanggungan dari dividen Rp. 200.000,‐ (+)

Jumlah Rp.10.200.000,‐ Uang Pertanggungan dari sisa pinjaman Rp. 1.000.000,‐ (‐)

Jumlah Rp. 9.200.000,‐

Jumlah nilai tunai netto: Daftar Nilai Tunai Rp. 2.500.000,‐ Nilai tunai dari tambahan dividen Rp. 50.000,‐ (+) Jumlah Rp. 2.550.000,‐ Nilai tunai dari sisa pinjaman polis Rp. 1.000.000,‐ (‐) Jumlah Rp. 1.550.000,‐

Jadi, jika yang dipilih adalah extended term insurance maka pemilik polis akan

mendapat UP Asuransi Jangka Warsa sejumlah Rp. 9.200.000,‐ untuk masa pertanggungan yang dapat diberikan dengan nilai tunai netto sejumlah Rp. 1.550.000,‐. Bilamana polis asuransi dwi guna dilanjutkan dengan hak extended term maka nilai tunai netto akan dipergunakan untuk membeli extended term insurance sebesar uang pertanggungan polis semula. Jika nilai tunai netto tidak cukup untuk membeli sepenuhnya uang pertanggungan dengan masa pertanggungan seperti tersebut pada polis semula, maka masa pertanggungan akan disesuaikan dengan masa pertanggungan yang dapat dibeli dengan besarnya nilai tunai netto. Bilamana jumlah nilai tunai netto melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk membeli extended term insurance sesuai masa pertanggungan pada polis semula, maka sisa jumlah itu akan dipergunakan untuk menyediakan manfaat endownment yang akan dibayarkan pada tanggal habis kontrak pertanggungan polis semula. Uang pertanggungan Endowment tersebut, walaupun lebih kecil daripada uang pertanggungan semula tetapi pembayaran premi lanjutan telah dilunasi.

Pada umumnya, bilamana polis dilanjutkan atas dasar extended term, pemilik

polis tidak dapat lagi menggunakan hak pinjaman polis atau hak menerima dividen. Akan tetapi, pemilik polis dapat membatalkan extended term dan menebus polis untuk mengambil nilai tunai yang ada. Di samping itu, sebagaimana halnya hak reduced paid up, setiap manfaat tambahan yang ada dalam polis semula biasanya akan hilang bila polis yang dipilih adalah extended term insurance. Sama halnya dalam penebusan nilai tunai dan reduced paid up, polis asuransi jiwa itu harus memuat daftar yang menunjukkan manfaat yang ada pada extended term insurance. Lamanya masa berjalan aktif dengan uang pertanggungan seperti pada polis semula, pada extended term yang dipilih harus ditunjukkan dalam 20 tahun pertama.

Automatic premium loan :

118


Ketentuan automatic premium loan (APL) atau pinjaman premi otomatis menyatakan bahwa asuransi secara otomatis akan membayar tunggakan premi Pemilik Polis dengan cara melakukan pinjaman polis terhadap nilai tunai polis. Penggunaan cara pinjaman premi otomatis ini akan menjamin polis tetap berjalan aktif dengan uang pertanggungan tetap termasuk pertanggungan manfaat tambahan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, ketentuan APL harus dicantumkan dalam polis yang diterbitkan. Di beberapa negara tertentu (Canada dan Amerika Serikat) hal ini dianggap sebagai non‐forfeiture option. Ketentuan itu juga dipergunakan secara luas di negara lain walaupun ketentuan tersebut tidak diharuskan tercantum dalam polis. Ada ketentuan bahwa pemilik polis harus mengajukan permohonan automatic premium loan dahulu kepada penanggung dapat memberlakukan ketentuan tersebut.

5. Policy loan:

Ketentuan policy loan (pinjaman polis) memberikan hak kepada pemilik polis untuk meminjam uang dari perusahaan asuransi dengan menggunakan nilai tunai sebagai jaminan/agunan. Pinjaman polis dapat ditentukan sampai sebesar jumlah nilai tunai netto dari polis dikurangi bunga pinjaman selama satu tahun. Hingga sekarang besarnya tingkat bunga yang dibebankan oleh penanggung terhadap pinjaman polis ditetapkan dan dijamin dalam polis. Akan tetapi di kebanyakan negara, pemerintah mengizinkan penanggung untuk menyebutkan di dalam polis yang diterbitkannya bahwa besarnya tingkat bunga berubah‐ubah artinya bunga yang dibebankan dapat berubah setiap tahun tergantung pada keadaaan ekonomi pada saat pinjaman polis dibuat. Di samping polis yang mencantumkan tingkat bunga yang berubah‐ubah juga menentukan bahwa bunga yang dibebankan tidak melebihi tingkat maksimum yang ditentukan. Dalam hal pengembalian (pelunasan) pinjaman polis sangat berbeda dengan cara pengembalian pinjaman komersial biasa. Uang pinjaman polis dan/atau bunga dapat dibayar setiap saat, seluruhnya atau sebagian, tidak ditentukan jadwal pelunasannya. Jika pinjaman polis belum dibayar lunas pada saat terjadinya klaim meninggal, maka jumlah pinjaman polis tambah bunga yang jatuh tempo akan dikurangkan dari uang pertanggungan yang akan dibayarkan.

Dalam syarat‐syarat umum polis biasanya disebutkan bahwa bunga pinjaman polis dibebankan secara tahunan. Jika bunga ini tidak dibayar maka jumlah pokok pinjaman polis akan ditambahkan dengan bunga. Jika besar pinjaman polis bertambah sampai titik dimana jumlah nilai tunai yang ada tidak cukup lagi untuk membayar bunga yang jatuh tempo, maka polis akan berakhir tanpa sisa nilai tunai dan polis akan berakhir tanpa sisa nilai tunai dan polis menjadi tidak aktif lagi/batal. Penanggung akan memberitahukan pemilik polis secara tertulis bilamana polis berakhir. Di beberapa negara tertentu, undang‐undang membolehkan pinjaman polis dimaksudkan untuk membayar premi lanjutan biasanya masa cicilan hanya berlaku 6 bulan.

Pinjaman polis, di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.

POLIS ASURANSI

119

424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan keuangan perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi, Bab‐III tentang Kekayaan yang diperkenankan, pada pasal 14 (1)‐h untuk perusahaan yang menerapkan prinsip konvensional, dan pada pasal 18 (1)‐g untuk perusahaan yang menerapkan prinsip syariah.

Pilihan pinjaman polis sangat bermanfaat bagi pemilik polis. Jika pinjaman polis

tidak dibayar kembali maka jumlah uang pertanggungan polis akan dikurangi jumlah pinjaman polis dan bunganya, karena jumlah tersebut harus dikurangi dari uang pertanggungan apabila terjadi klaim.

6. Reinstatement Polis asuransi jiwa yang tidak mempunyai nilai tunai tidak mempunyai non‐

forfeiture options; jadi jika premi tidak dibayar, maka polis menjadi lapse (batal) dan pertanggungan akan berhenti. Pemilik polis yang sudah batal, apabila ingin kembali mengambil asuransi, dapat mengajukan permohonan untuk membeli polis asuransi yang baru. Dengan memenuhi beberapa syarat tertentu, polis semula yang sudah batal dapat diaktifkan kembali dengan cara “reinstatement”. Reinstatement (pemulihan polis) polis asuransi jiwa adalah proses pemulihan polis yang sudah batal karena tidak membayar premi lanjutan menjadi aktif kembali. Dengan reinstatement, polis semula yang sudah lapse menjadi aktif kembali tanpa menerbitkan polis yang baru. Ketentuan umum polis yang membolehkan reinstatement tidak diatur dalam undang‐undang, tetapi pada umumnya dalam praktek sehari‐hari meskipun tidak diatur dalam undang‐undang, semua polis asuransi jiwa mencantumkan ketentuan reinstatement.

Di beberapa negara tertentu (Amerika Serikat dan Canada) peraturan/undang‐

undang non‐forfeiture menetapkan suatu batas waktu maksimum 3 tahun diberikan kepada pemilik polis untuk menggunakan hak memulihkan polis yang sudah batal, termasuk juga polis‐polis yang dilanjutkan dengan extended term, atau reduced paid up insurance. Di negara lain, seperti di Canada, Indonesia, batas maksimum waktu pemulihan polis batal adalah 2 tahun. Walaupun demikian, penanggung diperbolehkan memperpanjang batas masa pemulihan polis batal tersebut jika dikehendaki. Batas masa pemulihan 5 tahun biasanya tidak lazim diberikan. Beberapa perusahaan tertentu tidak menentukan batas waktu pemulihan polis batal.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa polis asuransi yang sudah dirubah

menjadi extended term atau reduced paid up yang sudah batal, dapat dipulihkan kembali. Akan tetapi, jika suatu polis telah ditebus nilai tunainya berarti polis tersebut dianggap telah batal dan tidak dapat dipulihkan. Untuk dapat memulihkan polis yang sudah batal, maka harus dipenuhi syarat‐syarat tertentu, yaitu: a) Evidence of insurability :

Tertanggung harus menunjukkan/memberikan bukti dapat diasuransikan (evidence of insurability) kepada penanggung. Syarat ini sangat perlu untuk menghindari anti‐seleksi. Sebab jika tanpa syarat ini, maka orang yang tidak dapat

120


lagi diasuransikan dimana‐mana karena kesehatan yang jelek atau faktor lain akan lebih menyukai pemulihan polis daripada mereka yang kesehatannya baik. Berapa banyak dan apa jenis evidence of insurability yang diperlukan, tergantung pada keadaan masing‐masing polis individu dan praktek masing‐masing perusahaan penanggung. Jika satu polis telah batal dalam waktu yang belum lama dan tidak ada alasan/sebab yang mencurigakan, perusahaan tertentu akan menyetujui dan mensyaratkan surat keterangan dokter biasa mengenai tertanggung untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Jika ternyata permintaan pemulihan dan penunggakan premi lanjutan hanya satu bulan atau lewat grace period, maka penanggung tidaklah mengharuskan evidence of insurability. Akan tetapi jika tunggakan premi melewati masa grace period, maka umumnya Penanggung tidaklah mengharuskan evidence of insurability.

b) Monetary

Setelah polis berjalan aktif kembali, maka harus tersedia cadangan yang jumlahnya sama dengan jumlah cadangan untuk polis yang berjalan aktif tanpa tunggakan pembayaran premi. Apabila premi tidak dibayar selama polis tidak aktif, maka pada saat reinstatement pemilik polis harus membayar semua premi masa lampau yang tertunggak ditambah bunga. Dalam transaksi ini bunga yang dibebankan adalah tingkat bunga yang ditentukan dalam polis. Di samping itu, ada beberapa polis tertentu yang menentukan bahwa setiap pinjaman polis ditambah bunga harus dibayar lunas sebelum polis dipulihkan. Untuk pemulihan polis diperlukan sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan, untuk itu maka setiap pemilik polis harus memutuskan apakah pemulihan polis yang ada (semula) lebih menguntungkan daripada permohonan polis baru.

Keuntungan pemulihan polis semula (asal) adalah: (1) Tarif premi polis asal dihitung berdasarkan umur tertanggung pada saat polis

dibeli. Sedangkan jika dibeli polis baru maka tarif premi menjadi lebih mahal, karena dihitung berdasarkan umur yang dicapai saat ini, yang tentu lebih tinggi dari umur tertanggung pada saat polis asal dibeli. Sebagai tambahan, polis asal memuat ketentuan‐ketentuan yang lebih luwes, misalnya tingkat bunga pinjaman polis pada polis asal mungkin lebih rendah daripada tingkat bunga pinjaman polis yang diberikan pada polis baru.

(2) Dalam peradilan pada umumnya, masa contestability period (jangka waktu yang dapat disanggah) pada polis yang baru dimulai pada tanggals saat polis dipulihkan. Selama contestable period yang baru, perusahaan dapat menyanggah polis hanya atas dasar keterangan yang dibuat dalam surat permohonan reinstatement. Penanggung tidak dapat menyanggah polis atas dasar keterangan yang dibuat dalam surat keterangan yang dibuat dalam surat permohonan polis asal, kecuali jika contestable period tersebut belum habis.

7. Misstatement of age

POLIS ASURANSI

121

Pada suatu saat, mungkin penanggung atau pemilik polis menemukan fakta bahwa umur tertanggung yang dicantumkan dalam polis tidak benar. Jika kesalahan menyatakan umur itu adalah akibat kesalahan ketik dan kesalahan itu terjadi setelah ditandatangani dan premi dihitung, maka perubahan yang diperlukan akan lebih mudah dibandingkan jika kesalahan itu terjadi sebelum premi ditetapkan. Pemilik polis mungkin akan membayar premi yang tidak benar untuk jumlah uang pertanggungan yang dibeli; jika umur tertanggung dinyatakan lebih tinggi pada saat permohonan polis, berarti bahwa pemilik polis telah membayar premi yang terlalu tinggi dan jika umur dinyatakan lebih rendah, maka pemilik polis telah membayar premi terlalu rendah (kurang cukup).

Dibeberapa negara tertentu, undang‐undang dan peraturan perasuransian

menyatakan bahwa polis asuransi jiwa harus mencantumkan ketentuan kesalahan umur. Ketentuan ini menyebutkan bahwa jika umur ini menimbulkan kesalahan umur, sehingga menimbulkan kesalahan perhitungan jumlah premi untuk Uang Pertanggungan yang dibeli, maka jumlah pertanggungan polis yang dibeli akan disesuaikan dengan umur Tertanggung yang dinyatakan dengan sebenarnya. Dengan demikian, sesuai dengan syarat‐syarat umum polis jika seseorang yang berumur 30 tahun dinyatakan berumur 25 tahun dalam surat permohonan polis, maka besarnya uang pertanggungan polis akan dikurangi. Jika seseorang yang berumur 30 tahun dinyatakan berumur 35 tahun dalam surat permohonan maka besarnya Uang Pertanggungan akan ditambah.

Prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan kesalahan umur itu tetap diikuti

walaupun kesalahan umur itu baru ditemukan setelah meninggalnya tertanggung. Akan tetapi, jika kesalahan itu ditemukan sebelum meninggalnya tertanggung, Penanggung dapat memberikan pilihan tertentu kepada pemilik polis, untuk: a) Membayar atau menerima selisih jumlah premi yang timbul karena kesalahan

umur, atau b) Mengikuti jumlah uang pertanggungan polis yang disesuaikan dengan umur

tertanggung yang sebenarnya pada waktu polis diterbitkan.

8. Dividends: Sebelumnya dalam buku ini telah dibahas mengenai dividen yang dibayarkan

kepada polis partisipasi. Ada beberapa pilihan Pemilik Polis yang dapat diambil untuk memanfaatkan dividen‐dividen ini. Ketentuan yang menjelaskan pilihan dividen dalam polis partisipasi merupakan ketentuan standard yang disyaratkan oleh undang‐undang perasuransian pada umumnya.

9. Settlement options :

Ketentuan lain yang dimaksudkan penanggung sebagai standar praktis adalah ketentuan yang memberikan beberapa pilihan kepada pemilik polis dan/atau penerima manfaat dalam penyaluran hasil‐hasil (dividen) yang diperoleh dari polis. Pilihan ini akan dijelaskan lebih detil dalam ketentuan pilihan (settlement options).

Settlement option. Ketentuan lain yang diberikan kepada Pemegang polis tidak

122


saja hanya untuk menerima deviden dan manfaat polis lainnya akan tetapi harus memenuhi relevansi dan kewajaran dalam proses penyelesaiannya. KMK No: 422/KMK.06/2003 Bab‐III tentang Polis, yaitu:

o Pasal 15 yang mengatur tentang larangan untuk mencantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum, sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim.

o Pasal 16 yang mengatur tentang larangan untuk mencantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis.

o Pasal 17 yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan penanggung.

Penanggung dalam mengatur tentang ketentuan lain dalam polis, tidak dalam

usaha untuk membatasi pihak pemegang polis/tertanggung atau termaslahat dalam upaya mendapatkan haknya dengan benar sesuai yang diperjanjikan dalam polis, seperti ketentuan dalam pasal 17 di atas yaitu penanggung tidak hanya membatasi pada pengadilan di tempat kedudukan penanggung, bahkan tidak hanya untuk membatasi pada pegadilan negeri saja melain diberikan kebebasan kepada pemegang polis/tertanggung atau termaslahat untuk mengunakan tempat penyelesaian sengketa/perselisihan sebelum ke pengadilan seperti ke Badan Mediasi atau BMAI, Badan Arbitrase atau BANI.

10. Perubahan Jenis Polis Asuransi :

Polis asuransi yang dibeli dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan. Sering sekali kebutuhan‐kebutuhan tersebut berubah. Jabatan/pekerjaan baru, pertambahan keluarga dan perubahan keadaan keuangan dapat menjadikan polis yang sudah dibeli menjadi tidak sesuai lagi. Banyak polis yang memuat ketentuan yang membolehkan pemilik polis untuk merubah polis yang ada menjadi salah satu jenis polis yang lebih baik, untuk memenuhi kebutuhan pmilik polis karena adanya perubahan kebutuhan.

Jika pemilik polis ingin merubah ke jenis yang mengharuskan tarif premi lebih

mahal tetapi dengan uang pertanggungan yang sama, maka perusahaan asuransi biasanya hanya memerlukan syarat bahwa pemilik polis membayar: a) Selisih premi masa lampau ditambah bunga. b) Suatu jumlah tertentu yang akan membentuk cadangan pada polis sampai jumlah

cadangan diperlukan pada polis yang baru.

Jumlah cadangan polis adalah lebih tinggi pada polis yang preminya lebih mahal, sehingga net amount at risk pada polis baru akan lebih rendah dari pada net amount at risk pada polis awal. Evidence of insurability tidak diperlukan apabila Pemilik Polis merubah polis dari polis yang preminya lebih rendah ke polis yang preminya lebih tinggi.

POLIS ASURANSI

123

Akan tetapi, jika perubahan itu terhadap suatu polis dengan jumlah uang

pertanggungan yang sama tetapi dengan premi yang lebih rendah, misalnya perubahan dari polis whole life dengan batasan 20 tahun pembayaran kepada continous premium Whole Life, maka net amount at risk akan meningkat, karena jumlah cadangan akan berkurang. Dalam hal ini biasanya perusahaan membayar kekurangan dana sebesar selisih nilai tunai pada kedua polis tersebut. Di samping itu, karena adanya net amount at risk yang lebih besar bagi penanggung, maka diperlukan evidence of insurability. Dengan demikian, perubahan jenis polis hanya dapat dilakukan atas persetujuan penanggung. Misalnya Harem berumur 25 tahun pada waktu membeli Rp. 50.000.000,‐ U.P polis Dwi Guna untuk dirinya sendiri, dengan kontrak sampai mencapai usia 65 tahun dari perusahaan asuransi Unbre Life. Jika 6 tahun kemudian ia memutuskan untuk merubah polis menjadi Rp. 50.000.000,‐ U.P polis Whole Life dengan 10 tahun batasan pembayaran premi yang mempunyai tingkat premi lebih tinggi, maka Harem harus membayar selisih premi masa lampau dengan bunganya kepada perusahaan asuransi Unbre Life. Sebaliknya, jika Harem memutuskan merubah polisnya kepada U.P Rp. 50.000.000,‐ polis continuous premium Whole Life yang preminya lebih rendah dari polis Dwi Guna sampai umur 65 tahun, maka perusahaan asuransi Unbre Life akan membayar kekurangan dana selisih nilai tunai kedua polis tersebut, akan tetapi Harem harus menyerahkan evidence of insurability agar perubahan polis dapat dilakukan.

C. Ketentuan Pengecualian (Optional provisions) Polis asuransi jiwa yang berisi beberapa ketentuan yang dimaksudkan untuk

membatasi kewajiban penanggung dalam hal‐hal tertentu. Ketentuan yang paling umum terdapat adalah: 1). Suicide clause; 2). War exclusion; dan 3). Aviation exclusion.

Ketentuan‐ketentuan ini agak bersifat persetujuan daripada persyaratan yang

ditetapkan oleh undang‐undang, yang tercantum dalam polis. 1. Suicide clause:

Polis asuransi jiwa yang paling dahulu pada umumnya juga memuat pernyataan yang berlaku bahwa uang pertanggungan tidak akan dibayarkan jika tertanggung sengaja bunuh diri (suicide). Dalam hal tersebut berarti penerima manfaat menolak proteksi yang dimaksudkan pada waktu pembelian polis. Dengan berkembangnya industri asuransi jiwa, sikap perusahaan menjadi berubah dan syarat‐syarat umum ditetapkan bahwa jika tidak terbukti bahwa tertanggung membeli polis dengan maksud sengaja bunuh diri, maka uang pertanggungan harus dibayar. Sekarang ini banyak perusahaan asuransi berusaha mencegah kemungkinan adanya anti‐seleksi dengan memuat perkecualian bunuh diri sebagai suatu risiko pertanggungan yang terjadi dalam waktu tertentu, yang biasanya 2 tahun. Menurut pendapat umum, waktu perkecualian ini sudah cukup lama untuk menghindari bunuh diri yang direncanakan. Jika seorang tertanggung sengaja bunuh diri selama periode perkecualian itu, maka penerima manfaat (termaslahat) akan menerima nilai tunai yang lebih besar, atau suatu pengembalian premi seluruhnya yang dibayar tanpa

124


bunga (tergantung pada syarat‐syarat umum polis). Contoh klausul bunuh diri adalah sebagai berikut:

Suicide exclusion. Bunuh diri dari tertanggung sengaja atau tidak sengaja yang terjadi dalam waktu 2 tahun sejak tanggal penerbitan polis atau pemulihan polis batal tidak dijamin dalam polis ini. Dalam hal tersebut terjadi polis ini akan berakhir dan premi yang dibayar kepada perusahaan dikurangi pinjaman polis yang ada akan dikembalikan kepada penerima manfaat. Ketentuan bunuh diri dalam hukum syariah tidak memberikan batas waktu,

artinya usaha untuk bunuh diri saja sudah dilarang, apalagi bunuh diri telah dilakukan, sehingga dalam hukum syariah manfaat asuransi bunuh diri tidak dapat dibayarkan.

2. War exclusion

Dalam masa perang yang lampau atau dalam ancaman perang yang ada, perusahaan seringkali mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa manfaat polis tidak akan dibayarkan jika kematian terjadi akibat perang. Klausul ini jarang dimasukkan dalam polis yang mencantumkan atau memberlakukan klausul perkecualian perang.

Ada 2 tipe dari klausul perkecualian perang yang umum dipergunakan yaitu yang

disebut: 1. Status type yaitu yang menyatakan bahwa penanggung tidak akan membayar

manfaat meninggal jika tertanggung ikut sebagai anggota militer tanpa memperhatikan sebab‐sebab meninggalnya tertanggung.

2. Result type yaitu yang menyatakan bahwa penanggung tidak akan membayar klaim manfaat meninggal jika tertanggung meninggal sebagai akibat langsung dari perang atau akibat hal‐hal yang berhubungan dengan peperangan. Oleh karena itu, jika seseorang anggota tentara yang terbunuh akibat kecelakaan di rumah akan ditanggung jika polis itu memuat perkecualian result type, tetapi tidak ditanggung jika klausul perkecualian adalah status type.

3. Aviation exclusion

Pada permulaan adanya perjalanan melalui udara perusahaan asuransi jiwa umumnya mencantumkan ketentuan dalam polis yang menyatakan bahwa uang pertanggungan polis tidak akan dibayarkan jika tertanggung meninggal sebagai akibat dari kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan. Akan tetapi, sekarang ini perkecualian tersebut hanya dipakai/diberlakukan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kemiliteran atau percobaan pesawat terbang. Penumpang‐penumpang dari penerbangan pesawat udara yang sudah terdaftar atau tidak (regulary scheduled or non‐scheduled) sepenuhnya adalah ditanggung/dijamin. Sampai pilot pesawat terbang komersil pribadi‐pun adalah dianggap insurable walaupun mereka mungkin harus membayar premi yang lebih tinggi dari pada mereka yang mempunyai pekerjaan yang tidak begitu berbahaya.

POLIS ASURANSI

125

BAB V ASPEK TEKNIS ASURANSI JIWA

IHTISAR BAB TUJUAN

Dasar Pembentukan Dana Kematian Metode Pendanaan Asuransi Jiwa

Sistem Cadangan Para Pihak dalam Perusahaan

Asuransi Faktor‐Faktor yang Mempengaruhi

Besaran Premi Umur Jenis Kelamin Lama Masa Asuransi Persistensi Hasil Underwriting

Prinsip‐Pinsip Penetapan Tarif Premi Kecukupan Kewajaran Persaingan Strategi Perusahaan

Elemen‐Elemen dalamPenentuan Tarif Premi Asuransi Jiwa

Sistem Tarif Premi Tetap Polis dengan Hak Pembagian Laba (

Deviden) Cadangan Asuransi Jiwa Cadangan Tak Terduga (contingency

reserves) Pembayaran Premi Berhenti dalam

Masa Kontrak

Setelah mempelajari bab atau bagian ini diharapkan dapat: o Memahami dasar pembentukan dana dan

metode pendanaan pada perusahaan asuransi jiwa serta model sistem pendanaannya.

o Mengidentifikasi kepentingan para pihak dalam perusahaan asuransi.

o Mengenal Faktor‐Faktor yang mempengaruhi besaran Premi.

o Mengerti prinsip‐prinsip yang berlaku dan elemen‐elemen terkait dalam menentukan besaran tarif premi.

o Mengetahui sistem perhitungan/ pembentukan tarif premi tetap pada produk konvensional asuransi jiwa.

o Mengerti hak pembagian laba antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis.

o Mengetahui konsep dasar perhitungan cadangan untuk setiap pertanggungan.

o Mengidentifikasi dampak berhentinya sekelompok pemegang polis.

A. Dasar Pembentukan Dana Kematian

Sudah menjadi tradisi masyarakat kita, apabila ada kerabat yang meninggal dunia kita memberikan sumbangan sukarela sebagai santunan yang jumlahnya tidak menentu. Model pendanaan tersebut tidak dapat ditentukan baik dalam besaran sumbangan maupun total yang diterima. Berbeda dengan model tersebut, di masyarakat kita juga terdapat pembentukan dana kematian atau dana sosial yang bersumber dari iuran yang

ASPEK TEKNIS ASURANSI JIWA

127

dikutip dari tiap‐tiap kepala keluarga. Apabila terjadi musibah dimana salah seorang warga kampung tersebut meninggal dunia, maka diberikan bantuan biaya pemakaman dari dana yang terkumpul. Konsep tersebut memiliki kesamaannya dengan konsep pendanaan perusahaan asuransi modern yaitu dana dikumpulkan sebelum terjadinya kematian. Besarnya iuran ditetapkan atas dasar musyawarah warga. Besarnya santunan juga berdasarkan kesepakatan antar warga, biasanya tidak ada biaya administrasi, karena para pengurus perangkat desa atau pengurus rukun tetangga (RT) tidak diberikan gaji. Biasanya dana yang terkumpul relatif kecil begitu juga besarnya santunan duka yang bisa diberikan relatif sangat kecil, namun konsep tersebut jauh lebih baik dibandingkan apabila iuran atau sumbangan baru diberikan pada saat terjadi kematian.

B. Metoda Pendanaan Asuransi Jiwa

Anggota perkumpulan dana kematian pada organisasi desa dalam konsep asuransi disebut tertanggung sedangkan pengelolanya yaitu perusahaan asuransi disebut penanggung. Hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu tertanggung dan penanggung dituangkan dalam sebuah kontrak yang disebut polis. Hak tertanggung adalah mendapatkan pembayaran manfaat sesuai dengan jenis risiko yang ditanggung, sedangkan hak dari penanggung adalah mendapatkan pembayaran premi dari tertanggung. Dana untuk membayar besarnya manfaat asuransi diperoleh dari iuran atau premi yang dibayar oleh para tertanggung. Besarnya iuran atau premi tergantung pada besarnya santunan atau uang pertanggungan yang dikehendaki oleh Tertanggung setelah mempertimbangkan faktor‐faktor risiko tingkat kematian, seperti umur, pekerjaan, jenis kelamin, riwayat kesehatan dan lain sebagainya. Para pengelola asuransi harus membayar gaji karyawannya dan juga harus membiayai operasional perusahaan, sehingga premi yang dibebankan kepada tertanggung sudah termasuk unsur biaya. Perusahaan asuransi juga memerlukan biaya distribusi atau biaya penjualan berupa komisi yang diberikan kepada agen.

Pada umumnya perusahaan asuransi jiwa didirikan juga bertujuan untuk mencari

keuntungan. Sumber‐sumber keuntungan lain bagi perusahaan asuransi adalah sebagai berikut. Pertama adalah sumber keuntungan dari hasil investasi, dimana premi yang terkumpul harus diinvestasikan, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kedua, sumber keuntungan dari faktor mortalita, yaitu selisih dari perhitungan tingkat kematian yang diasumsikan, contoh: jika dalam tiap seribu tertanggung diasumsikan yang meninggal dalam satu tahun sebanyak 3 (tiga) orang, ternyata pada tahun tersebut yang meninggal hanya 2 (dua) orang, maka perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan dari selisih asumsi tersebut. Ketiga, sumber keuntungan dari alokasi biaya dibandingkan dengan realisasi. Jika realisasi biaya administrasinya lebih kecil dari alokasi biaya yang dianggarkan, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan.

Pada awalnya ada 2 (dua) model sistem pendanaan perusahaan asuransi, yaitu

metode manfaat bersama dan metode penilaian.

Metode manfaat bersama (mutual benefit method) pertama kali diterapkan pada perusahaan‐perusahaan mutual benefit societies di Amerika dan Eropa. Iuran baru diberikan pada saat terjadi kematian. Para anggota sepakat untuk membayar iuran ketika


128

ada anggota yang meninggal dunia. Para pengelolanya mendapat upah yang bersumber dari iuran tersebut. Iuran yang dikumpulkan akan dikurangi dengan biaya administrasi kemudian diberikan kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia. Misalkan suatu perkumpulan mempunyai 1000 anggota sepakat memberikan iuran Rp. 10.000‐ per orang jika ada anggota yang meninggal dunia, maka total dana yang terkumpul adalah Rp. 10.000.000,‐. Dana tersebut digunakan untuk biaya penagihan dan biaya pegawai sebesar Rp. 1.000.000,‐ maka besarnya manfaat yang diberikan kepada ahli waris adalah sebesar Rp. 9.000.000.‐.

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan metode manfaat bersama ini.

Organisasi pengelola mengalami kesulitan dalam hal menagih iuran dan tidak bisa memaksa, sehingga besarnya manfaat yang dapat diberikan juga tidak bisa dijamin tentang besarnya manfaat tersebut. Apabila organisasi tidak menambah anggota baru, maka semakin lama akan semakin sedikit jumlah anggotanya, sehingga dana yang terkumpul juga semakin berkurang. Para anggota yang meninggal belakangan semakin tidak terjamin. Masalah berikutnya adalah para anggota semakin tua usianya sehingga jumlah yang meninggal semakin banyak, akibatnya frekuensi pembayaran iuran semakin tinggi sementara jumlah anggota semakin sedikit. Untuk mengatasi masalah ini organisasi‐organisasi melakukan metode pendanaan dengan metode penilaian, yaitu menarik iuran sebelum terjadi kematian. Organisasi membuat perkiraan jumlah anggota yang meninggal dan biaya operasional dalam satu tahun. Jumlah dana yang diperlukan dibagi rata kepada para anggota. Misalnya ada suatu organisasi yang jumlah anggotanya 1000 orang, diperkirakan dalam satu tahun ada yang meninggal sebanyak 3 orang. Setiap anggota yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000, dan organisasi memerlukan biaya Rp. 5.000.000 untuk biaya operasional, sehingga total dana yang diperlukan dalam satu tahun adalah Rp. 35.000.000, kemudian dibagi dengan 1000 anggota, maka setiap anggota harus membayar iuran sebesar Rp. 35.000, untuk satu tahun kebelakang.

Jika dalam kenyataannya jumlah dana yang diperlukan lebih kecil misalnya yang

meninggal dunia hanya 2 (dua) orang, maka setiap anggota akan menerima pengembalian iuran, sedangkan jika dana yang diperlukan ternyata lebih besar misalkan yang meninggal sebanyak 4 (empat) orang, maka kekurangannya dikutip dari para anggota yang masih hidup.

Meskipun metode penilaian lebih baik daripada metode manfaat bersama, tetapi

masih ditemukan banyak kesulitan antara lain jika mengalami kekurangan dana, ternyata sulit menagih iuran tambahannya. Jumlah kematian semakin tahun semakin banyak, sehingga iuran yang diperlukan juga semakin besar. Biaya yang semakin besar membuat para anggota enggan bertahan menjadi anggota, sehingga biaya untuk membayar kematian harus ditanggung oleh jumlah orang yang semakin sedikit jumlahnya.

1. Sistem Pencadangan

Sistem modern untuk menetapkan besarnya premi asuransi jiwa dikembangkan dari metode pendanaan awal. Sistem penetapan premi masa kini dikenal sebagai legal


129

reserve system. Adapun prinsip dasarnya menurut Harriet E. Jones dan Dani L. Long dari LOMA, adalah sebagai berikut. a. Manfaat kematian yang harus dibayar berdasarkan polis asuransi jiwa harus

dirinci dan dapat dihitung sebelum kematian tertanggung. b. Dana yang dibutuhkan untuk membayar manfaat kematian harus dipungut

dimuka, sehingga perusahaan asuransi akan memiliki dana yang tersedia untuk membayar klaim dan biaya‐biaya yang timbul.

c. Premi yang dibayar oleh seseorang untuk polis asuransi haruslah relevan dengan nilai risiko yang ditanggung oleh perusahaan.

Perusahaan asuransi jiwa dituntut untuk menjaga setiap saat agar jumlah

kekayaannya melebihi jumlah kewajibannya. Di Indonesia jumlah selisih antara kekayaan dan kewajiban harus melebihi 120% dari jumlah risiko‐risiko yang ditanggung perusahaan. Metode tersebut terkenal dengan Risk Based Capital (RBC). Tentang pencadangan ini telah diatur dalam Undang‐Undang Usaha Perasuransian yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah serta aturan teknisnya yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

C. Para Pihak dalam Perusahaan Asuransi Pada perusahaan asuransi terdapat empat pihak utama pemangku kepentingan.

Pihak pertama adalah para pemegang saham yang menginginkan mendapat keuntungan setinggi‐tingginya secara berkesinambungan, juga menginginkan perusahaan tetap dalam kondisi sehat, sehingga dapat memberikan keuntungan yang selalu bertambah di masa datang. Pihak kedua adalah para pengelola perusahaan yang mengharapkan mendapat imbalan setinggi‐tingginya beserta fasilitas yang memadai. Para pekerja juga mengharapkan posisi perusahaan dalam keadaan sehat, sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan di masa depan bahkan sampai pensiun. Pihak ketiga adalah para penjual atau distributor. Sebagian besar perusahaan asuransi jiwa menggunakan jalur keagenan sebagai jalur distribusi utamanya. Para penjualnya diberi nama agen atau istilah lain seperti : Petugas Dinas Luar, Field Undewriter, Marketing Executive, Financial Planner dan Sales Executive. Pada umumnya para penjual tidak mendapatkan gaji, akan tetapi mendapatkan komisi sejumlah persentase dari premi yang diperoleh. Sebagian perusahaan asuransi jiwa memberikan bantuan transpor, sebagian lagi tidak memberikan bantuan apapun kecuali hanya bantuan pendidikan. Para penjual tentunya mengharapkan mendapat komisi yang sebesar‐besarnya. Pihak keempat adalah para pembeli atau calon pembeli yang disebut prospek, pada umumnya menginginkan premi yang murah dengan pelayanan yang prima. Layaklah kiranya harapan ini, karena setiap pembeli ingin mendapatkan barang yang berkualitas, harga yang terjangkau dan pelayanan yang prima.

Untuk memenuhi harapan keempat pihak tersebut, maka perusahaan harus membuat

tarif premi sedemikian rupa, sehingga dapat memuaskan ke empat pihak tersebut. Bisa jadi perusahaan mengharapkan keuntungan yang sebesar‐besarnya dengan cara memberikan komisi yang serendah rendahnya. Masalahnya adalah apakah para penjual bersedia menjual produk yang komisinya relatif kecil. Bisa saja perusahaan menciptakan premi yang serendah mungkin untuk menarik banyak pembeli, akan tetapi bagaimana


130

biaya pegawai dan komisi serta peluang untuk meraih keuntungan. Semua harus dipertimbangkan secara cermat dan seimbang.

D. Faktor‐Faktor yang Mempengaruhi Besaran Premi

Premi asuransi jiwa perorangan adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung atau pemegang polis, sebagai imbalan atas santunan yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan polis. Besarnya premi dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain besarnya uang pertanggungan, umur, pekerjaan, kondisi fisik, berat badan, tinggi badan, riwayat kesehatan, gaya hidup dan faktor‐faktor lainnya tergantung dari kebijakan perusahaan.

1. Besarnya Uang Pertanggungan

Sejumlah nilai kontrak pada polis asuransi jiwa disebut Uang Pertanggungan, semakin besar Uang Pertanggungan semakin besar pula premi yang harus dibayar oleh pemegang polis.

2. Umur

Sejalan dengan tingkat risiko yang tercermin dalam tabel mortalita, semakin tua umur tertanggung semakin besar tingkat premi yang harus dibayar oleh pemegang polis atau tertanggung. Pada umumnya, pada asuransi jiwa perorangan, tertanggung sekaligus adalah pemegang polis. Dalam asuransi keluarga biasanya yang menjadi pemegang polis adalah kepala keluarga, sedangkan yang menjadi tertanggung adalah dirinya sendiri dan para anggota keluarganya. Premi dihitung berdasarkan umur masing‐masing tertanggung.

3. Jenis Kelamin

Sebagian perusahaan asuransi membedakan tingkat premi antara pria dan wanita, akan tetapi di Indonesia pada umumnya tidak dibedakan tingkat premi antara pria dan wanita. Beberapa negara melarang perusahaan asuransi untuk membedakan tarif antara pria dan wanita, karena dianggap melakukan diskriminasi gender atau jenis kelamin. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena pada umumnya wanita mempunyai pengharapan hidup yang lebih panjang dari pria.

4. Lama Masa Asuransi

Tarif premi dapat berbeda untuk usia yang sama, karena semakin lama masa asuransi atau masa pertanggungan, maka semakin besar pula premi yang harus dibayar.

5. Persistensi

Tidak semua polis berakhir sesuai dengan kontraknya, kontrak polis bisa berhenti ditengah jalan atau lapse. Jika banyak polis yang lapse maka yang tersisa adalah para tertanggung yang mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi. Sedangkan tertanggung yang merasa sehat dan akan panjang umur, merasa tidak perlu melanjutkan polisnya. Perusahaan asuransi jiwa dalam melakukan perhitungan premi dan perhitungan proyeksi telah memasukkan asumsi tingkat pembatalan atau lapse


131

ini. Tingkat pembatalan pada awal tahun relatif tinggi dan akan semakin menurun sejalan dengan bertambahnya usia polis.

6. Hasil Underwriting

Besarnya premi yang harus dibayar oleh pemegang polis juga tergantung dari hasil seleksi risiko yang dikenal dengan istilah underwriting. Keputusan yang diambil oleh underwriter adalah menerima calon tertanggung menjadi tertanggung tanpa tambahan premi, atau calon tertanggung diterima dengan syarat harus membayar premi tambahan atau dan calon tertanggung ditolak karena data kesehatannya tidak baik.

E. Prinsip‐Prinsip Penetapan Tarif Premi Salah satu obyekivitas perusahaan asuransi jiwa adalah memperoleh keuntungan.

Agar perusahaan asuransi jiwa memperoleh keuntungan, maka dalam menetapkan tarif premi harus memperhatikan prinsip kecukupan, kewajaran, keadilan dan persaingan.

1. Kecukupan

Premi‐premi yang akan diterima perusahaan harus cukup untuk membayar klaim sesuai dengan ruang lingkup santunan.

2. Kewajaran dan keadilan

Setiap pemegang polis harus dikenakan tarif yang wajar dan adil, bagi yang mempunyai risiko lebih tinggi dikenakan premi yang lebih tinggi pula begitu juga sebaliknya. Jadi setiap pemegang polis akan dikenakan premi yang mencerminkan tingkat risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dalam memberikan pertanggungan.

3. Persaingan

Tarif yang ditawarkan ke masyarakat harus mampu bersaing dengan premi perusahaan asuransi lain atau kompetitif. Premi yang murah akan laku namun berdampak merugikan perusahaan, sebaliknya premi yang terlalu tinggi akan tidak laku untuk dijual.

4. Strategi Perusahaan

Ada kemungkinan, perusahaan asuransi membuat tarif premi yang relatif murah dalam rangka merebut ceruk pangsa pasar yang lebih besar. Perusahaan yang menerapkan strategi demikian biasanya ditopang dengan modal yang cukup besar.

F. Elemen‐Elemen dalam Penentuan Tarif Pemi Asuransi Jiwa

Tarif premi asuransi jiwa dibangun atas tiga elemen utama yaitu tingkat mortalita, tingkat bunga dan biaya, dengan menggunakan prinsip dasar hak sama dengan kewajiban. Dalam menentukan premi suatu produk asuransi jiwa, digunakan kesamaan nilai sekarang dari manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang sama dengan nilai sekarang dari premi‐premi yang akan dibayar.


132

1. Tingkat Mortalita Salah satu produk asuransi jiwa adalah menjanjikan manfaat berupa sejumlah

uang yang diberikan manakala Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi. Untuk bisa menentukan besarnya premi, maka perusahaan asuransi harus dapat memperhitungkan berapa banyak tertanggung yang akan meninggal dalam satu tahun. Untuk setiap 1000 tertanggung, berapa orang yang akan meninggal dalam satu tahun. Jika bisa memprediksi angka kematian, maka bisa dihitung besarnya klaim yang akan dibayar. Total klaim yang akan dibayar dibagi rata ke setiap tertanggung, sehingga diperoleh premi netto. Misalya diketahui bahwa untuk setiap 1000 orang tertanggung terdapat 3 (tiga) orang yang meninggal dunia, jika setiap tertanggung yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000, maka dana klaim yang dibutuhkan adalah sebesar 3 (tiga) kali sepuluh juta yaitu sebesar Rp. 30.000.000. Dana tersebut dibebankan kepada 1000 tertanggung atau masing‐masing besarnya Rp. 30.000. Angka Rp. 30.000 ini disebut sebagai premi netto dan 3 (tiga) permil disebut tingkat premi. Angka tersebut didapat dari hasil pengamatan beberapa tahun dengan menggunakan data dari industri asuransi jiwa yang dikenal dengan tabel mortalita yang berisikan tabel tingkat kematian untuk setiap umur. Pada umumnya tingkat kematian pada satu kelompok manusia, tinggi pada awal kelahiran, kemudian menurun sejalan dengan bertambahnya umur hingga umur antara 23 ‐ 27 tahun, kemudian naik terus sejalan dengan bertambahnya umur.

Sebelum terbentuknya Tabel Mortalita Indonesia I pada tahun 1993 dan Tabel

Mortalita Indonesia II tahun 1999, perusahaan asuransi jiwa di Indonesia pada umumnya menggunakan Tabel Mortalita CSO (Commisioner Standard Ordinary) tahun 80. Sebelumnya menggunakan CSO 58 dan CSO 41 yaitu tabel mortalita yang disusun oleh para aktuaris Amerika.

Dalam tabel mortalita terdapat simbol‐simbol yang dapat dijelaskan sebagai

berikut : x menyatakan umur. lx sebagai simbol jumlah orang yang berusia x tahun. Sedangkan kumpulan

bayi yang baru lahir disebut radix yang dilambangkan dengan lo. lx+1 adalah banyaknya orang yang hidup pada usia x+1 tahun, lx+t adalah

banyaknya orang yang hidup pada usia x+t. dx sebagai simbol jumlah orang yang meninggal antara usia x dan (x+1)

tahun qx sebagai simbol probabilitas seseorang yang berumur x tahun meninggal

antara umur x dan (x+1) tahun. nqx menyatakan probabilitas seseorang berumur x tahun meninggal antara

umur x dan x+n tahun. px sebagai simbol probabilitas seseorang yang berumur x tahun akan hidup

sampai usia x+1 tahun. npx sebagai simbol probabilitas seseorang yang berumur x tahun akan hidup

sampai usia x+n tahun. ex menyatakan pengharapan hidup seseorang yang berumur x tahun.


133

Persamaan‐Persamaan px = lx+1/ lx npx = lx+n / lx qx =dx/lx =( lx – lx +1)/lx nqx = ndx/ lx dx = lx ‐ lx +1 px + qx =1 e x = p x + 2 p x + 3 p x + ..........w‐1 p x

Pada mulanya dari hasil penelitian diperoleh data yang tidak teratur, kemudian

dilakukan teknik graduasi yaitu suatu proses untuk mendapatkan variabel yang halus, reguler dan kontinyu serta tetap konsisten pada hasil observasi. Secara lengkapnya definisi teknik graduasi adalah suatu proses penghalusan dari sekelompok angka‐angka pengamatan yang tidak beraturan menjadi serangkaian angka‐angka yang halus, yang teratur dan kontinyu, yang bersesuaian dalam cara yang umum dengan serangkaian angka‐angka hasil pengamatan. Tabel‐tabel mortalita yang telah dipublikasikan adalah tabel mortalita yang telah mengalami teknik graduasi. Tabel penduduk merupakan hasil yang diperoleh dari observasi mengenai mati atau hidup seluruh penduduk dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tabel pengalaman diperoleh dari data Pemegang Polis seluruh atau sebagian besar perusahaan asuransi jiwa dalam jangka waktu tertentu. Biasanya tabel dibedakan menurut jenis kelamin.

Karena pada tabel penduduk tidak menggambarkan lebih jelas tentang keadaan Pemegang Polis, maka dibuatlah tabel pengalaman dari asuransi, dimana yang menjadi obyek penelitian hanya para pemegang polis asuransi jiwa. Berikut sebagian Tabel Mortalita Indonesia II Pria tahun 1999:

TABEL MORTALITA INDONESIA II (TMII‐II) PRIA TAHUN 1999 x lx dx qx px ex

0 1.000.000 3.210 0,003 0,99679 72,22 1 996.790 817 0,00082 0,99918 71,45

2 995.973 757 0,00076 0,99924 70,51

3 995.216 746 0,00075 0,99925 69,56

4 994.469 726 0,00073 0,99927 68,62

5 993.743 686 0,00069 0,99931 67,67

……. ……. ……. ……. ……. …….

35 960.475 1.575 0,00164 0,99836 39,41

……. ……. ……. ……. ……. …….

100 978 489 0,49945 0,50055 1,00

101 490 490 1,000 0,00000 0,50


134

Pada Tabel Mortalita Indonesia II dapat dijelaskan bahwa sejumlah orang yang berumur nol tahun berjumlah 1.000.000 orang setelah diamati dalam satu tahun terdapat 3.210 anak yang meninggal dunia sehingga q0 = 3.210/1.000.000 = 0,003210 yang menyatakan probabilitas meninggalnya seseorang yang berumur 0 tahun dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan p0 = 1‐ q0 = 1‐ 0,003210 = 0,99679. Jumlah orang yang hidup berumur 1 tahun menjadi 1.000.000 ‐ 3.210 = 996.790 . Setelah diamati dalam satu tahun terdapat 817 orang yang meninggal dunia sehingga q1 = 817/996.790 = 0,00082. Proses selanjutnya dilakukan hal yang sama dan akhirnya pada kelompok usia 101 tinggal 490 dan dalam satu tahun semuanya meninggal dunia.

Berikut adalah bagian dari tabel mortalita yang disusun berdasarkan data dari seluruh perusahaan asuransi jiwa di Jepang pada tahun 1984 – 1985 untuk jenis kelamin pria.

X lx dx qx px ex

0 100.000 137 0,99863 0,00137 75,99

1 99.863 98 0,99902 0,00098 75,09

2 99.765 67 0,99933 0,00067 74,16

……. ……. ……. ……. ……. …….

……. ……. ……. ……. ……. …….

50 94.353 417 0,99558 0,00442 28,55

51 93.936 464 0,99506 0,00494 27,67

……. ……. ……. ……. …….. …….

105 0,8165 0,8165 1,00000 0,0000 0,50


135

Salah satu penggunaan tabel mortalita adalah untuk menghitung pengharapan

klaim. Misalkan seorang tertanggung yang berumur 35 tahun, jika meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun diberikan santunan atau manfaat asuransi sebesar Rp. 10.000.000,‐ maka pengharapan klaimnya adalah probabilitas meninggalnya seseorang berumur 35 dikalikan besarnya manfaat asuransi. Dengan menggunakan tabel mortalita Indonesia II maka pengharapan klaim adalah sebesar 0,00169 x Rp. 10.000.000,‐ = Rp.16.900,‐, atau angka tersebut juga merupakan premi neto bagi seseorang berusia 35 tahun untuk masa asuransi 1 tahun dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,‐. Premi yang harus dibayar oleh tertanggung tersebut adalah sejumlah premi neto ditambah beban (biaya).

2. Tingkat bunga

Jika kita menabung pada suatu bank maka kita akan mendapatkan bunga. Besarnya bunga atau hasil investasi tergantung besarnya modal yang di tabung, lamanya menabung dan tingkat bunga.

Besarnya pembayaran yang dilakukan oleh pengguna modal kepada pemilik

modal biasanya sudah diberikan jaminan atas besarnya bunga yang akan ditambahkan.

Besarnya pendapatan bunga tergantung besarnya Pokok, jangka waktu investasi

dan tingkat bunga.

Sebagai contoh besar pokok Rp.1.000.000,‐ bunga tabungan 10% dalam jangka waktu satu tahun, maka besar dana pada akhir tahun menjadi Rp. 1.100.000, yang terdiri dari modal atau pokok Rp. 1.000.000,‐ ditambah bunga Rp. 100.000,‐.


136

Cara perhitungan bunga yang hanya berdasarkan pada perbandingan Pokok dan jangka waktu investasinya dinamakan bunga sederhana atau bunga tunggal. Misal besar pokok P, tingkat bunga i, jangka waktu investasi n tahun, maka besarnya bunga adalah I = P n i

Setelah beberapa waktu kemudian total pokok berikut bunganya adalah sebesar

S = P + I = P (1 + n i) Contoh Pokok sebesar I = Rp. 1.000.000,‐ Tingkat bunga i = 5 % Jangka waktu n = 5 tahun Setelah 5 tahun jumlah pokok berikut bunga adalah Rp. 1.250.000,‐

Di dalam asuransi jiwa, hasil pemupukan dana segera dibungakan lagi sehingga

bunga yang diperoleh pada akhir tahun pertama itu digabungkan dengan pokoknya, menjadi pokok baru, untuk kemudian dibungakan kembali dan seterusnya. Cara pembungaan semacam ini disebut bunga majemuk.

Misalkan pokok sebesar P dibungakan setahun sebesar i, setelah satu tahun

uangnya menjadi P + Pi, dana ini menjadi pokok baru pada awal tahun ke dua, sehingga pada akhir tahun kedua dananya menjadi P(1+ i) + P(1 + i)i atau menjadi P(1+i)2 dan seterusnya sehingga apabila uang pokok P ditabung dengan bunga i pertahun, maka setelah n tahun dananya menjadi P (1+ i)n.

Sering timbul pertanyaan, jika kita menginginkan dana pada akhir n tahun

sebesar A rupiah berapakah uang yang harus saya tabung sekarang. Misalkan uang pokok kita adalah sebesar P maka pada akhir tahun ke n adalah P (1 + i)n = A atau P = A/(1 + i)n atau P = A (1 + i)–n

Jika v = 1/(1+i ) maka P = Av n

Dapat dikatakan bahwa nilai sekarang dari uang 1 yang akan terjadi n tahun

kemudian adalah vn

Semakin besar tingkat bunga atau hasil investasi perusahaan asuransi semakin murah pula premi yang harus dibayar oleh tertanggung atau pemegang polis.

Pada plan asuransi dwiguna dengan masa asuransi 10 tahun dan uang

pertanggungan Rp. 10.000.000,‐ menjanjikan manfaat jika terjadi risiko kepada ahli warisnya dibayarkan sebesar Rp.10.000.000 dan jika hidup sampai akhir tahun ke sepuluh dibayar sebesar Rp. 10.000.000,‐ Premi dibayar secara tahunan selama 10 tahun. Seandainya tidak memasukkan unsur bunga, maka besarnya premi lebih besar dari Rp.1.000.000,‐ dengan adanya unsur bunga, maka besarnya premi tahunan selama 10 tahun kurang dari Rp.1.000.000,‐.


137

3. Biaya Premi neto adalah jumlah premi yang cukup untuk membayar manfaat‐manfaat

asuransi apabila: a. bunga yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dalam mengivestasikan dana‐

dananya berdasar pada tingkat bunga yang diasumsikan dalam perhitungan premi neto.

b. angka kematian yang terjadi dalam perusahaan asuransi jiwa sama dengan angka kematian dalam tabel mortalita yang dipergunakan untuk menghitung premi neto.

c. Manfaat kematian dibayarkan pada akhir tahun polis dimana kematian itu terjadi. d. Tidak ada biaya‐biaya apapun.

Guna menjalankan operasional perusahaan perlu adanya biaya, seperti biaya komisi, biaya seleksi, biaya cetak polis, biaya penagihan dan biaya administrasi pemeliharaan polis. Jelaslah bahwa hanya dengan premi neto perusahaan asuransi tidak bisa beroperasi, oleh karenanya premi yang dibebankan kepada pemegang polis adalah premi bruto dimana didalamnya mengandung unsur biaya.

Persamaan pokok dalam perhitungan premi bruto adalah :

Nilai sekarang dari premi bruto harus sama dengan nilai sekarang dari manfaat dan biaya

Biaya secara keseluruhan dapat digolongkan menjadi dua yaitu biaya investasi

dan biaya operasional asuransi. Biaya investasi antara lain perencanaan, pelaksanaan dan pemilihan instrumen investasi serta biaya‐biaya penempatan investasi yang dapat dikurangkan dari hasil investasi.

Biaya keseluruhan operasional perusahaan asuransi jiwa dapat dikelompokan

dalam 3 kategori biaya yaitu, biaya awal atau biaya tahun pertama, biaya inkaso dan biaya administrasi. Pada prinsipnya seluruh biaya operasional dibebankan kepada para pemegang polis. Premi yang dibayar oleh tertanggung atau pemegang polis didalamnya termasuk komponen biaya operasional. Biaya‐biaya yang dibebankan kepada para pemegang polis lebih tepat menggunakan biaya‐biaya yang riil berdasarkan pengalaman dan kebijakan serta strategi perusahaan yang ditempuh.

Yang dimaksud biaya awal adalah biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama

penerbitan polis misalnya biaya komisi penutupan polis, biaya underwriting, biaya iklan dan biaya penerbitan polis.

Biaya inkaso atau biaya administrasi penagihan adalah biaya yang dikeluarkan

untuk mengumpulkan premi, sedangkan biaya administrasi atau biaya pemeliharaan polis adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin selama masa asuransi.

Premi Bruto = Premi Neto + Biaya


138

G. Sistem Tarif Premi Tetap Jika seorang pemegang polis membeli polis secara tahunan maka premi akan berubah

setiap tahun, besarnya premi bertambah sejalan dengan bertambahnya umur tertanggung. Banyak orang yang tidak mampu membayar premi asuransi ketika seseorang mencapai usia tua karena preminya sangat tinggi. Guna menyediakan perlindungan asuransi jiwa untuk masa asuransi yang lebih dari satu tahun dengan tarif premi yang tidak bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya usia tertanggung, maka industri asuransi jiwa mengembangkan sistem penetapan premi tetap. Pada awal‐awal pertanggungan premi yang dibayar oleh tertanggung lebih besar dari tarif premi yang diperlukan, kelebihan premi tersebut digunakan untuk menutup pada periode terjadinya kekurangan premi.

Produk konvensional asuransi jiwa dapat digolongkan dalam 4 produk yaitu asuransi

jiwa berjangka, asuransi seumur hidup, asuransi dwiguna dan asuransi anuitas (pensiun). Masa pembayaran premi asuransi bisa sekaligus atau selama n tahun. Lama pembayaran premi tidak harus sama dengan lama masa pertanggungan atau masa asuransi.

H. Polis Dengan Hak Pembagian Laba (Dividen)

Pada umumnya perusahaan yang berbadan hukum usaha bersama selalu menjual polis asuransi dengan hak pembagian laba yang berarti bahwa jika perusahaan mendapatkan laba maka pemegang polis berhak mendapatkan sebagian keuntungan, polis tersebut dikenal sebagai Participating policy atau par policy. Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas pada umumnya menjual polis nonparticipating policy atau dikenal sebagai non‐par policy adalah polis yang tidak memberikan hak kepada pemegang polis untuk ikut menikmati surplus perusahaan asuransi. Dalam perkembangan lebih lanjut perusahaan asuransi yang berbadan hukum perseroan terbatas juga menjual polis participating policy. Pada umumnya asumsi‐asumsi yang digunakan pada perhitungan polis dengan hak pembagian laba relatif agak tinggi bila dibandingkan dengan polis yang tidak memberi hak pembagian laba. Laba diperoleh dari tiga sumber yaitu mortalita, hasil investasi dan efisiensi biaya. Perusahaan asuransi harus memastikan bahwa dana yang terkumpul cukup untuk membayar klaim‐klaim yang akan timbul, untuk itu pemilihan tabel mortalita, asumsi tingkat bunga dan biaya harus dibuat secara hati‐hati. Jika perusahaan asuransi mampu melakukan seleksi sehingga tingkat kematian bisa lebih kecil dari yang diasumsikan, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan dari mortalita. Sumber keuntungan yang dominan bagi polis yang berunsurkan tabungan adalah selisih antara tingkat bunga riil hasil investasi dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan premi.

I. Cadangan Asuransi Jiwa

Setelah perusahaan asuransi jiwa menerima pembayaran premi, maka secara otomatis perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar klaim yang akan timbul dikemudian hari. Sumber dana untuk membayar klaim adalah akumulasi premi yang dibukukan sebagai cadangan atau kewajiban masa depan. Istilah cadangan dalam perusahaan asuransi jiwa sangat penting namun sering disalahartikan. Pada neraca selain perusahaan asuransi jiwa juga terdapat cadangan, namun mempunyai arti yang


139

berlawanan dengan cadangan pada perusahaan asuransi jiwa. Secara umum pengertian cadangan adalah dana yang tersedia untuk keperluan lain‐lain, sedangkan cadangan pada neraca perusahaan asuransi jiwa berarti dana minimal yang harus disediakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban‐kewajiban di masa yang akan datang antara lain untuk membayar klaim kematian, pembayaran nilai tunai dan klaim habis kontrak sesuai dengan besar jaminan yang tertera pada kontrak asuransi atau polis. Perusahaan asuransi jiwa harus memiliki kekayaan yang melebihi kewajibannya, sehingga perusahaan mempunyai dana untuk membayar klaim‐klaim yang jatuh tempo. Perhitungan cadangan diatur oleh pemerintah misalnya penggunaan tingkat bunga dalam menghitung cadangan setinggi‐tingginya 9%, begitu juga metode perhitungan aktuarianya. Perusahaan asuransi juga diwajibkan menempatkan dananya sebesar 5% dari cadangan pada deposito atas nama pemerintah. Guna menjamin keamanan kekayaan perusahaan asuransi yang menyangga cadangan, maka penempatan dana investasi diatur oleh pemerintah dengan batasan‐batasan yang diperkenankan pada instrumen investasi.

Untuk suatu polis, cadangan diakumulasikan dari tahun ke tahun sehingga pada akhir

tahun polis dwiguna misalnya, besarnya cadangannya sama dengan nilai kontrak pada akhir tahun polis. Selisih antara jumlah uang pertanggungan pada suatu titik tertentu dikurangi besarnya cadangan disebut jumlah risiko neto (Net amount at risk). Pada awal masa asuransi jumlah risiko neto tinggi dan terus berkurang sejalan dengan bertambahnya cadangan untuk plan asuransi yang dibayar tahunan. Untuk polis asuransi dwiguna yang dibayar sekaligus maka jumlah risiko neto relatif sangat kecil . Bila terjadi klaim maka dana cadangan dipergunakan untuk membayar klaim sedangkan jumlah risiko neto merupakan risiko perusahaan. Untuk polis asuransi dwiguna pada akhir tahun polis jumlah risiko sama dengan nol sedangkan besarnya cadangan sama dengan nilai kontrak.

1000

800

600

400

200

0 30 40 50 60 70 80 90 100


140

Ketika nilai akhir kontrak diserahkan kepada pemegang polis, maka besarnya cadangan sama dengan nol sehingga selesailah transaksi asuransi untuk polis tersebut .

Tehnik menghitung cadangan bisa digunakan restrospektip dan prospektip. Pada

perhitungan cadangan secara restrospektip dapat dijelaskan sebagai berikut : jumlah cadangan akhir tahun pertama adalah jumlah premi dibungakan dalam setahun kemudian dikurangi dengan jumlah klaim. Cadangan premi akhir tahun pertama untuk setiap polis adalah jumlah cadangan premi dibagi dengan jumlah tertanggung yang masih hidup pada awal tahun berikutnya. Jumlah cadangan akhir tahun kedua adalah jumlah dana pada awal tahun yaitu premi tahun tersebut ditambah cadangan pada awal tahun dibungakan dalam satu tahun kemudian dikurangi klaim tahun kedua tersebut. Cadangan premi pada akhir tahun untuk setiap polis adalah jumlah cadangan premi dibagi dengan jumlah tertanggung yang masih hidup pada awal tahun berikutnya, demikian dan seterusnya.

Pada perhitungan cadangan dengan cara prospektip adalah melihat keadaan‐keadaan

yang akan datang. Setelah pertanggungan asuransi berjalan, maka nilai pada suatu saat dari premi‐premi yang akan datang menjadi berkurang bila dibandingkan dengan nilai pada saat yang sama untuk manfaat yang akan datang. Sehingga perusahaan asuransi harus mempunyai dana untuk menutup kekurangan ini, dana tersebut adalah cadangan premi yang nilainya sama dengan nilai sekarang dari manfaat yang akan datang dikurangi dengan nilai sekarang dari premi yang akan dibayarkan. Besarnya cadangan retrospektip sama dengan besarnya cadangan prospektip. Cadangan premi pada akhir tahun didefinisikan sebagai cadangan premi pada akhir tahun itu sesaat sebelum premi untuk tahun berikutnya dibayar. Cadangan premi awal tahun didefinisikan sebagai cadangan premi pada permulaan tahun itu sesaat setelah premi tahun tersebut diterima, besarnya cadangan awal tahun sama dengan cadangan premi akhir tahun ditambah premi neto. Perusahaan asuransi harus membuat laporan ke Biro Asuransi setiap tiga bulan sekali dan setiap tahun sekali harus membuat laporan keuangan termasuk didalamnya adanya perhitungan besarnya kewajiban serta perhitungan Risk Based Capital (RBC).

J. Cadangan Tak Terduga ( contingency reserves ) Angka kematian yang digunakan dalam perhitungan premi adalah data yang

dikumpulkan dalam keadaan situasi normal. Kejadian tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh telah meluluhlantakkan semua benda yang ada dan menelan korban ratusan ribu jiwa. Jika hal demikian terjadi dan menimpa perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi pasti tidak mampu membayar klaim. Sebagai jalan keluar untuk menanggulangi kejadian diluar dugaan, maka perusahaan perlu membangun cadangan tak terduga sebagai katup pengaman. Sebuah perusahaan asuransi harus dapat membayar klaim kematian walaupun seandainya situasi tidak sebaik yang diharapkan ketika tarif premi diperhitungkan.

K. Pembayaran Premi Berhenti dalam Masa Kontrak Plan asuransi konvensional kelompok seumur hidup, dwiguna dan asuransi pensiun

pada umumnya mempunyai kontrak dengan jangka waktu yang panjang misalnya 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun bahkan seumur hidup. Dalam perjalanannya tidak semua polis asuransi jiwa berakhir sampai batas waktu kontrak, tetapi bisa saja. berhenti sebelum


141

jangka waktu kontrak berakhir dan pemegang polis menyerahkan kembali polisnya kepada perusahaan asuransi. Atas premi yang telah dibayar pemegang polis meminta haknya ketika polis diserahkan, hal ini dikenal dengan istilah nilai tebus atau nilai tunai. Dalam menentukan nilai polis tersebut perlu diperhatikan beberapa faktor dari dampak atas berhentinya sekelompok pemegang polis yaitu :

a. Mortalita

Para tertanggung yang menyerahkan polisnya dapat diduga mempunyai tingkat mortalita yang relatip rendah. Bila banyak terjadi penyerahan polis, maka akan mempengaruhi tingkat mortalita yang masih ada pada perusahaan, dimana para tertanggung yang masih hidup mempunyai tingkat mortalita yang relatip lebih tinggi. Hal ini akan merugikan perusahaan asuransi jiwa.

b. Tingkat Bunga

Perusahaan mengharapkan adanya sumber keuntungan dari selisih antara tingkat bunga aktuarial dan tingkat bunga hasil investasi riil atas dana cadangan yang dipupuk dari akumulasi premi masa lalu maupun yang akan datang. Dengan adanya penyerahan polis, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil keuntungan dari investasi. Hal tersebut akan merugikan perusahaan.

c. Biaya

Pada umumnya pada awal penutupan polis perusahaan mengeluarkan biaya ekstra, dengan harapan dapat ditutupi dari pembayaran premi selanjutnya. Jika polis diserahkan sebelum habis kontrak, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk menutupi biaya‐biaya yang telah dikeluarkan. dengan demikian akan merugikan perusahaan. Apabila premi‐premi dibayar sampai habis kontrak, tentulah biaya ekstra itu sepenuhnya akan kembali.

Guna menutupi kerugian yang diakibatkan oleh berhentinya polis ditengah jalan

yaitu sebelum habis kontrak maka perhitungan besarnya nilai penyerahan harus memperhitungan ketiga faktor tersebut. Besar nilai tunai lebih kecil dari nilai cadangan.

Dalam hal penyerahan polis, terdapat tiga pilihan bagi pemegang polis yaitu :

i. Pemegang polis dapat menerima sejumlah uang tunai yang disebut nilai tunai. ii. Pemegang polis tidak menerima uang tunai melainkan mendapatkan

perlindungan asuransi dengan program yang sama sampai habis kontrak dengan uang pertanggungan yang lebih kecil, sebab pemegang polis tidak membayar premi lanjutan. Hal semacam ini disebut asuransi bebas premi (Reduced Paid Up Insurance).

iii. Pemegang polis tidak menerima uang tunai akan tetapi masih mendapat perlindungan asuransi dengan plan asuransi jiwa berjangka serta uang pertanggungan tetap tetapi tidak ada lagi pembayaran premi. Jangka waktu asuransinya dapat kurang dari sisa jangka waktu asuransi yang diperjanjikan, dapat pula sama dan bila sama masih mungkin ada sejumlah uang yang akan


142

diberikan bila tertanggung tidak meninggal dalam jangka waktu asuransinya. Hal semacam ini disebut perluasan dengan asuransi berjangka (Extended Term Insurance).

L. Penutup

Aspek Teknis dalam Asuransi Jiwa mencakup beberapa komponen seperti Metoda Pendanaan Asuransi Jiwa, Penetapan Premi dan Sistem Pencadangan, Pada umumnya perusahaan asuransi jiwa didirikan bertujuan untuk mencari keuntungan. Sumber‐sumber keuntungan lain bagi perusahaan asuransi adalah sebagai berikut. Pertama adalah sumber keuntungan dari hasil investasi, dimana dana yang terkumpul harus diinvestasikan, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kedua, sumber keuntungan dari faktor mortalita, yaitu jika dalam tiap seribu tertanggung diasumsikan yang meninggal dalam satu tahun sebanyak 3 (tiga) orang, tetapi apabila kenyataannya yang meninggal hanya 2 (dua) orang, maka perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan dari selisih asumsi mortalita tersebut. Ketiga, sumber keuntungan dari unsur biaya yaitu alokasi biaya dibandingkan dengan realisasi. Jika realisasi biaya administrasinya lebih kecil dari alokasi biaya dalam perhitungan premi, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan,

Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan tarif premi

dalam asuransi jiwa, gross premi selain harus mempertimbangkan kepentingan para pihak dalam Perusahaan Asuransi juga harus memperhatikan klaim, cadangan, biaya, margin dan faktor‐faktor seperti Uang Pertanggungan, umur, jenis kelamin, lamanya asuransi. Menetapkan prinsip‐prinsip penetapan tarif premi, perusahaan asuransi harus menyeimbangkan faktor‐faktor tersebut untuk mengembangkan tarif premi yang tidak hanya fair dan wajar bagi pihak tertanggung, tetapi juga dapat bersaing di pasar dan cukup memberikan kesempatan bagi perusahan untuk mendapatkan keuntungan yang layak.


143

BAB VI ASURANSI JIWA BERJANGKA

IHTISAR BAB TUJUAN

Karakteristik Asuransi Jiwa Berjangka Klasifikasi Asuransi Jiwa Berjangka

Asuransi Jiwa Berjangka Tetap Asuransi Jiwa Berjangka Menurun Asuransi Jiwa Hipotik Asuransi Jiwa Kredit Asuransi Jiwa Penghasilan Keluarga

(Family Income Coverage) Asuransi Jiwa Berjangka Meningkat

Fitur‐Fitur Asuransi Jiwa Berjangka Renewable Term Life Insurance Convertible Term Life Insurance

Kebutuhan Masyarakat Akan Asuransi Jiwa

Setelah mempelajari bab atau bagian ini diharapkan dapat: o Menjelaskan karakteristik asuransi

jiwa berjangka;

o Menyebutkan jenis‐jenis asuransi jiwa berjangka;

o Membedakan antara asuransi jiwa berjangka yang dapat diperpanjang dengan asuransi jiwa berjangka yang dapat dikonversi;

o Menjelaskan kebutuhan individu atau bisnis atas proteksi asuransi jiwa berjangka

Produk asuransi jiwa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu asuransi jiwa berjangka, cash value insurance, dan asuransi dwiguna. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang asuransi jiwa berjangka. A. Karakteristik Asuransi Jiwa Berjangka

Asuransi jiwa berjangka mengandung unsur (1) asuransi jiwa dan (2) berjangka. Dalam hal ini, berjangka berarti “periode waktu tertentu”, misalnya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau sampai dengan usia 70 tahun. Dengan demikian, asuransi jiwa berjangka adalah produk asuransi jiwa yang akan memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode waktu yang dijanjikan dan polis masih dalam status aktif. Jika tertanggung masih hidup pada akhir periode waktu yang diperjanjikan, maka polis menjadi gugur dan perusahaan tidak membayarkan manfaat atau santunan.

Pemegang Polis dapat memperpanjang polis asuransi jiwa berjangka yang dimilikinya

pada setiap tanggal ulang tahun polis sesuai dengan ketentuan polis. Biasanya tanggal efektif polis dan tanggal ekspirasi polis dicantumkan dalam Polis (face page).

Asuransi jiwa dapat dijual sebagai asuransi tunggal (stand alone) atau asuransi yang

dikaitkan dengan investasi (unit link) atau sebagai asuransi tumpangan (rider) pada produk asuransi jiwa lain seperti asuransi jiwa seumur hidup atau asuransi jiwa dwiguna.

ASURANSI JIWA BERJANGKA

145

B. Klasifikasi Asuransi Jiwa Berjangka Asuransi Jiwa Berjangka adalah produk asuransi jiwa yang memberikan perlindungan

maksimum dibandingkan dengan premi yang harus dibayar. Ini berarti tingkat premi (premium rate) produk ini biasanya rendah (atau murah) dibandingkan produk asuransi jiwa lain.

Asuransi jiwa berjangka dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu : asuransi jiwa

berjangka tetap (level term life insurance), asuransi jiwa berjangka menurun (decreasing term life insurance) dan asuransi jiwa berjangka meningkat (increasing term life insurance).

1. Asuransi Jiwa Berjangka Tetap

Besarnya uang pertanggungan pada asuransi jiwa berjangka tetap selalu sama sepanjang masa asuransi yang diperjanjikan. Sehingga kapanpun tertanggung meninggal dunia selama masa asuransi, maka penanggung akan memberikan santunan kematian yang besarnya sama dengan uang pertanggungan. Contoh: Ny. Shanti membeli produk asuransi jiwa berjangka tetap dengan masa asuransi selama 5 (lima) tahun dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000. Dalam periode waktu 5 tahun tersebut, kapanpun Ny. Shanti meninggal dunia, apabila klaim telah disetujui untuk dibayar, maka pihak yang ditunjuk akan menerima santunan kematian sebesar Rp. 100.000.000.

Pada umumnya premi dibayar secara tahunan. Besar premi tahunan yang

dibayarkan adalah tetap selama masa asuransi. Bila Ny. Shanti membayar Premi Pertama sebesar Rp. 200.000 per tahun, maka untuk tahun ke 2 (dua) sampai dengan tahun ke 5 (lima), premi lanjutan yang harus dibayar juga berjumlah sama, yakni Rp. 200.000 per tahun. Jumlah premi lanjutan yang harus dibayar tidak meningkat, meskipun usia Ny. Shanti bertambah selama masa asuransi.

Asuransi jiwa berjangka tetap biasa dibeli oleh nasabah untuk memperbesar

jumlah santunan kematian dengan biaya yang relatif murah, dan memenuhi kebutuhan tunggal seperti biaya penguburan.

2. Asuransi Jiwa Berjangka Menurun

Uang pertanggungan asuransi jiwa berjangka menurun akan berkurang sesuai dengan berlalunya masa asuransi. Jumlah uang pertanggungan yang terbesar adalah pada saat awal masa asuransi dan mencapai nilai nol pada saat akhir masa asuransi. Contoh, Ny. Gina membeli produk asuransi jiwa berjangka menurun dengan masa asuransi 10 tahun dan uang pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kita asumsikan penurunan nilai uang pertanggungan adalah proporsional, artinya uang pertanggungan akan berkurang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun. Apabila Ny. Gina meninggal dunia pada tahun ke 8, maka santunan kematian yang akan dibayarkan berjumlah Rp. 150.000.000 yang berasal dari Rp. 500.000.000 dikurangi dengan Rp. 50.000.000 x 7 = Rp. 350.000.000.


146

Asuransi jiwa berjangka menurun biasa dibeli oleh nasabah sebagai proteksi atas sebuah pinjaman (misalnya kredit pemilikan rumah). Biasanya premi yang dibayarkan berupa Premi Tunggal.

Asuransi jiwa berjangka menurun dijual dalam 3 bentuk yaitu asuransi jiwa

hipotik, asuransi jiwa kredit, dan asuransi penghasilan keluarga, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

3. Asuransi Jiwa Hipotik

Asuransi Jiwa Hipotik dirancang khusus untuk memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengambil hipotik (kredit pemilikan rumah). Jika Anda membeli rumah secara kredit, maka pokok utang yang harus dibayarkan akan semakin mengecil dari waktu ke waktu. Cicilan bulanan terdiri dari dua komponen yakni cicilan pokok utang dan cicilan bunga atas pokok utang yang masih tersisa. Di awal masa kredit, cicilan bulanan didominasi oleh cicilan bunga utang. Dengan berlalunya waktu, cicilan bulanan akan didominasi oleh cicilan pokok utang, sedangkan cicilan bunga utang akan semakin mengecil (Periksa tabel dan grafik). Pokok utang akan semakin mengecil seiring dengan berlalunya waktu. Ini berarti bahwa besar uang pertanggungan yang dibutuhkan apabila tertanggung meninggal dunia akan semakin mengecil sesuai dengan jumlah pokok utang yang semakin menurun.

Di luar negeri, jika tertanggung meninggal dunia, maka penanggung akan

membayar santunan kematian kepada ahli waris tertanggung sebagai pihak yang ditunjuk dalam polis. Setelah itu, diharapkan agar ahli waris tersebut menggunakan santunan kematian yang diterima untuk membayar pokok utang yang masih tersisa, sehingga rumah yang dihipotik dapat dilunasi. Dengan skema ini, sebenarnya ahli waris bebas menentukan penggunaan santunan kematian tersebut, ia bisa menggunakannya untuk melunasi pokok utang atau menggunakannya untuk keperluan lain namun tetap membayar cicilan rumah seperti yang telah diperjanjikan.

Praktek yang umum terjadi di Indonesia adalah nasabah menerima kredit

pemilikan rumah dari bank. Nasabah juga membeli asuransi jiwa berjangka menurun dengan uang pertanggungan yang besarnya sama dengan jumlah kredit pemilikan rumah. Pemegang polisnya adalah bank, Tertanggung adalah nasabah (debitur), dan pihak yang ditunjuk adalah bank. Jika tertanggung meninggal dunia, penanggung akan membayar santunan kematian kepada bank selaku pihak yang ditunjuk. Dalam hal ini, rumah yang dibeli secara kredit menjadi lunas karena pokok utang telah dibayar dengan santunan kematian. Dengan demikian keluarga tertanggung dapat tetap tinggal di rumah tanpa khawatir disita oleh bank.

4. Asuransi Jiwa Kredit

Asuransi jiwa kredit mirip dengan asuransi jiwa hipotik, bedanya adalah pada asuransi jiwa kredit, pemberi pinjaman selalu merupakan pihak yang ditunjuk. Bila Tertanggung meninggal dunia, maka santunan kematian harus diserahkan kepada pemberi pinjaman untuk pelunasan pokok utang yang masih tersisa.


147

Asuransi jiwa kredit digunakan untuk memberikan perlindungan untuk kredit berjangka panjang, misalnya 10 tahun atau lebih. Asuransi jiwa kredit biasa dijual secara kolektif (kumpulan), bukan secara perorangan. Asuransi jiwa kredit bisa digunakan untuk kredit pemilikan mobil, kredit pemilikan furnitur, dan kredit perorangan lainnya. Di Indonesia, asuransi jiwa kredit jarang ditemukan karena jangka waktu kredit umumnya pendek, tidak lebih dari 5 tahun, sehingga pemberi pinjaman biasanya menanggung sendiri risiko gagal bayar akibat meninggalnya debitur.

5. Asuransi Jiwa Penghasilan Keluarga (Family Income Coverage)

Manfaat asuransi adalah memberikan sejumlah dana tertentu secara rutin selama periode tertentu misalnya 10 tahun, kepada istri atau suami yang ditinggalkan. Dengan berlalunya waktu, jumlah dana yang akan diserahkan oleh penanggung kepada pihak yang ditunjuk akan bertambah kecil, sehingga asuransi ini termasuk ke dalam kelompok asuransi jiwa berjangka menurun. Contoh, Tuan Alex membeli asuransi jiwa penghasilan keluarga yang akan menyediakan dana sebesar Rp 5.000.000 per bulan jika Tuan Alex meninggal dunia dalam masa asuransi (10 tahun). Jika Tuan Alex meninggal pada akhir tahun ke 2, maka total dana yang akan diberikan berjumlah (10 ‐ 2) x 12 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 48.000.000. Bila Tuan Alex meninggal pada akhir tahun ke 6, maka total dana yang akan diberikan berjumlah (10 ‐ 6) x 12 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 24.000.000. Namun jika Tuan Alex meninggal pada tahun ke 11, maka tidak ada manfaat asuransi yang akan dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk.

Asuransi jenis ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam

mempertahankan standar hidup keluarga selama jangka waktu tertentu, apabila pencari nafkah (sebagai tertanggung) meninggal dunia.

6. Asuransi Jiwa Berjangka Meningkat

Uang pertanggungan produk ini akan selalu meningkat setiap tahun sesuai dengan yang diperjanjikan pada awal masa asuransi. Peningkatan ini dapat berupa persentase tertentu (misalnya 5% per tahun) atau berupa sejumlah nilai tertentu (misalnya Rp. 10.000.000 per tahun) atau sesuai dengan kenaikan inflasi yang ditunjukkan oleh indeks harga konsumen. Premi yang dibayarkan akan meningkat sesuai dengan besarnya kenaikan uang pertanggungan tersebut.

C. Fitur‐Fitur Asuransi Jiwa Berjangka

Asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan asuransi untuk jangka waktu tertentu. Setelah lewat masa asuransi, polis menjadi gugur dan tidak tersedia lagi perlindungan asuransi. Asuransi jiwa berjangka umumnya memiliki fitur yang memperbolehkan pemegang polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi setelah masa asuransi berakhir (renewable term life insurance polic) atau memberikan hak kepada pemegang polis untuk mengubahnya menjadi asuransi yang memiliki fitur tabungan (convertible term life insurance policy).


148

1. Renewable Term Life Insurance (Asuransi Jiwa Berjangka yang dapat diperpanjang)

Polis Renewable Term Life Insurance mengandung renewable provision yang memberikan hak kepada pemegang polis dalam batas‐batas tertentu, untuk memperpanjang perlindungan asuransi pada akhir masa asuransi tanpa perlu melampirkan bukti‐bukti insurabilitas (evidence of insurability) atau bukti yang menyatakan bahwa tertanggung masih memenuhi persyaratan untuk dapat diasuransikan. Dengan kata lain, tertanggung tidak diwajibkan menjalani pemeriksaan medis atau membuktikan ia masih dalam keadaan sehat, sehingga layak diasuransikan. Biasanya, tindakan satu‐satunya yang perlu dilakukan oleh pemegang polis untuk memperpanjang polisnya adalah dengan membayar premi lanjutan.

Hampir semua polis yang mengandung ketentuan ini akan memberikan hak

kepada pemegang polis untuk memperpanjang polisnya degan jumlah uang pertanggungan dan atau masa asuransi yang sama dengan polis awal. Tentu saja, pemegang polis dapat memperpanjang polis dengan uang pertanggungan yang lebih kecil atau masa asuransi yang lebih singkat. Jarang sekali, penanggung memperbolehkan pemegang polis untuk memperpanjang polis dengan uang pertanggungan yang lebih tinggi dan atau masa asuransi yang lebih lama dari polis awal.

Pada umumnya polis memiliki batasan‐batasan bagi pemegang polis yang ingin

memperpanjang polisnya. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mencegah antiseleksi. Batasan yang paling sering adalah Pertanggungan dapat diperbarui hanya apabila tertanggung mencapai usia yang telah ditetapkan atau Pertanggungan dapat diperbarui beberapa kali sampai dengan jumlah maksimum tertentu. Contoh, polis dapat diperbarui sampai dengan tertanggung mencapai usia 70 tahun atau polis dapat diperpanjang paling banyak tiga kali.

Jika polis telah diperpanjang, maka premi asuransi yang harus dibayar akan

disesuaikan berdasarkan usia tertanggung pada saat perpanjangan. Ini berarti premi asuransi menjadi lebih besar. Usia yang bertambah menyebabkan tingkat mortalita juga bertambah, sehingga premi yang harus dibayar pun menjadi lebih besar.

Perpanjangan polis dapat memicu terjadinya antiseleksi. Tertanggung dengan

kondisi kesehatan yang buruk akan cenderung memperpanjang polis karena bila ia tidak memperpanjang, maka ada risiko bahwa di kemudian hari ia tidak dapat diterima lagi menjadi tertanggung. Oleh sebab itu, premi dari polis yang dapat diperpanjang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan premi dari polis yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis.

Contoh: Tuan Ponijan membeli polis asuransi jiwa berjangka untuk tiga tahun,

uang pertanggungan Rp. 100.000.000 dan premi sebesar Rp. 4.500.000 per tahun. Untuk tiga tahun pertama, Ponijan harus membayar premi sebesar Rp. 4.500.000 per tahun. Oleh karena polis memberikan kesempatan untuk perpanjangan otomatis, maka Ponijan memperpanjang polis untuk tiga tahun berikutnya. premi yang harus


149

dibayar adalah Rp. 5.750.000 per tahun selama tiga tahun berikutnya. Untuk selanjutnya, polis dapat diperpanjang sampai usia Ponijan mencapai 65 tahun.

2. Asuransi Jiwa Berjangka yang dapat dikonversi (Convertible term life

insurance) Convertible Term Life Insurance memiliki ketentuan conversion privilege

(ketentuan khusus konversi) yang membolehkan pemegang polis mengkonversi polis asuransi jiwa berjangka miliknya menjadi polis dengan fitur tabungan tanpa harus menunjukkan bukti‐bukti bahwa tertanggung masih layak untuk dipertanggungkan. Dalam hal ini, betapapun buruk kondisi kesehatan tertanggung, penanggung tetap dapat melakukan konversi tersebut. Premi yang dibebankan akan bertambah tetapi tidak dimaksudkan untuk mencerminkan kondisi kesehatan tertanggung atau risiko mortalita tertanggung, namun semata‐mata karena usia tertanggung bertambah, untuk itu tingkat premi yang dibebankan juga harus bertambah.

Proses antiseleksi juga dapat terjadi, sehingga premi yang dibebankan pastilah

lebih tinggi dibandingkan dengan premi dari polis‐polis yang tidak memiliki ketentuan konversi ini.

Batasan‐batasan dalam melakukan konversi juga ditetapkan, misalnya polis tidak

dapat dikonversi apabila tertanggung telah mencapai usia tertentu, misalnya 65 tahun, atau polis telah aktif selama jangka waktu tertentu. Polis asuransi jiwa berjangka 10 tahun hanya dapat dikonversi pada kurun waktu 7 ‐ 8 tahun pertama.

Uang pertanggunganpun dapat dibatasi, misalnya bila dikonversi dalam 5 tahun

pertama, maka uang pertanggungan polis baru bisa sama dengan polis awal. Bila dikonversi dalam 5 tahun ke dua, maka uang pertanggungan polis baru dibatasi maksimum 75 % dari uang pertanggungan polis awal, begitu seterusnya.

Premi baru hasil konversi pasti lebih tinggi dibandingkan dengan polis awal

karena polis baru memiliki nilai tunai. Ini berarti premi polis baru memiliki dua unsur yakni unsur proteksi dan unsur pembentukan tabungan (nilai tunai). Polis awal hanya memiliki satu unsur yakni proteksi, tanpa mengandung unsur tabungan.

Pembebanan premi untuk polis baru hasil konversi dapat menggunakan dua

metode yakni metode usia awal (original age conversion) dan metoda usia saat ini (attained age conversion). Jika menggunakan metode usia saat ini, maka tingkat premi polis baru didasarkan pada usia saat terjadi konversi. Jika menggunakan metode usia awal, maka tingkat premi polis baru didasarkan pada usia awal saat penutupan polis lama. Contoh, Ny. Sarah, berusia 25 tahun, saat membeli polis asuransi jiwa berjangka. Pada usia 35 tahun, Ny. Sarah melakukan konversi polis sehingga polis baru memiliki unsur tabungan. Jika menggunakan metode usia saat ini, maka pada saat konversi dan selanjutnya, Ny Sarah harus membayar premi berdasarkan usia 35 tahun. Namun jika menggunakan metode usia awal, maka Ny. Sarah harus membayar premi berdasarkan usia 30 tahun. Tentu saja, tingkat premi polis baru pada usia 30 tahun akan lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat premi usia 35 tahun. Penanggung


150

sering melakukan pembatasan atas metode usia awal, misalnya metode ini hanya dapat digunakan pada lima tahun pertama masa asuransi polis awal.

Jika polis baru menggunakan metode usia saat ini, maka pembentukan nilai tunai

juga baru dimulai pada saat itu, sehingga nilai tunai terbentuk seiring berlalunya waktu. Bila polis baru menggunakan metode usia saat awal maka pada saat terjadi konversi, polis seharusnya sudah memiliki nilai tunai. Oleh karena itu, pemegang polis biasanya harus menyerahkan sejumlah uang yang besarnya sama dengan jumlah nilai tunai yang semestinya telah terbentuk. Dapat dimengerti bahwa pemegang polis biasanya lebih menginginkan metoda usia saat ini, karena tidak perlu lagi menyediakan sejumlah uang untuk membentuk nilai tunai seperti yang terjadi pada metode usia saat awal.

Misalnya, Ny. Sarah (25 tahun) membeli polis asuransi jiwa berjangka selama 30

tahun pada tanggal 1 Januari 1995, uang pertanggungan Rp. 150.000.000 dengan premi sebesar Rp. 750.000 per tahun, masa asuransi akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2025. Pada tanggal 1 Januari 2005, Ny. Sarah melakukan konversi menjadi polis yang memiliki unsur tabungan dengan masa asuransi 20 tahun. Jika ia menggunakan metode usia saat ini maka ia harus membayar premi polis baru berdasarkan usia 35 tahun, yaitu sebesar Rp. 6.000.000 per tahun. Pembayaran premi selama 20 tahun (mulai dari tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 1 Januari 2025). Akan tetapi jika ia menggunakan metode usia saat awal, maka ia cukup membayar premi polis baru sebesar Rp. 4.500.000 (tingkat premi usia 30 tahun), Masa Asuransi mulai dari 1 Januari 1995 sampai dengan 1 Januari 2025 (30 tahun). Oleh karena Polis sudah berjalan selama 10 tahun, maka pada tanggal 1 Januari 2005, seharusnya nilai tunai sudah terbentuk, sehingga Ny. Sarah harus menyerahkan sejumlah uang yang besarnya sama dengan nilai tunai yang terbentuk.

Perpanjangan polis dan konversi polis menguntungkan kedua belah pihak,

pemegang polis dan penanggung. Pemegang polis diuntungkan karena dapat memperpanjang perlindungan asuransi yang akan berakhir. Penanggung diuntungkan karena dapat mempertahankan portofolio polis tanpa perlu mengeluarkan biaya besar seperti pada penutupan polis baru.

D. Kebutuhan Masyarakat Akan Asuransi Jiwa

Semua produk asuransi jiwa akan memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia. Santunan kematian ini dapat diberikan secara sekaligus (lump sum) atau secara bertahap, misalnya setiap bulan selama sepuluh tahun.

Dibandingkan dengan produk asuransi jiwa lain, maka asuransi jiwa berjangka

memiliki keunggulan utama yakni menyediakan uang pertanggungan yang sama dengan biaya premi yang paling rendah. Secara umum, kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh produk‐produk asuransi jiwa dapat dibagi menjadi kebutuhan perorangan dan kebutuhan bisnis.


151

1. Kebutuhan Perorangan Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda‐beda. Kebutuhan atas asuransi

jiwa pada umumnya terdiri dari biaya rumah sakit dan penguburan, pengembalian utang, tunjangan keluarga, dan estate planning.

2. Biaya Rumah Sakit dan Penguburan

Selain kecelakaan, meninggal dunia juga bisa disebabkan karena sakit. Lamanya sakit juga bervariasi, bisa satu hari, satu minggu, atau bahkan bisa berbulan‐bulan baru meninggal dunia. Biaya perawatanpun bisa jadi sangat besar terutama jika sakit dalam jangka waktu lama. Ketika meninggalpun manusia masih membutuhkan biaya yang cukup besar, biaya kremasi atau biaya pemakaman. Biaya yang dikeluarkan bisa sangat besar, sehingga keluarga yang ditinggalkan terpaksa meminjam uang untuk menutupi biaya tersebut. Adanya santunan kematian sangat membantu pembiayaan perawatan rumah sakit maupun proses penguburan. Bahkan jika masih ada sisa dana, dapat dipergunakan untuk biaya hidup keluarga yang ditinggalkan.

3. Pengembalian Utang

Orang yang meninggal dunia mungkin saja mempunyai utang kepada orang lain atau bank. Utang tersebut harus dibayar oleh keluarganya. Santunan kematian dapat digunakan untuk pembayaran utang. Contoh, Tuan Agus membeli rumah dengan kredit pemilikan rumah senilai Rp. 500.000.000. Pada saat ia meninggal, pokok utang yang masih belum lunas, sisanya berjumlah Rp. 200.000.000. Bila keluarga yang ditinggalkan tidak mampu membayar utang sebesar Rp. 200.000.000 maka bank akan menyita dan menjual rumah itu, misalnya dengan harga Rp. 275.000.000. Bank akan menyimpan Rp. 200.000.000 sebagai pengembalian utang, sedangkan Rp. 75.000.000 akan diberikan kepada keluarga Tuan Agus. Dalam hal ini, keluarga Tuan Agus akan kehilangan rumah tempat tinggal dan hanya menerima uang sebesar Rp. 75.000.000. Jika ada santunan kematian, misalya berjumlah Rp. 225.000.000, maka keluarga Tuan Agus bisa membayar utang sebesar Rp. 200.000.000 kepada bank, dan mereka masih memiliki sebuah rumah ditambah dengan uang Rp. 25.000.000.

4. Tunjangan Keluarga

Santunan kematian dapat dipergunakan untuk mempertahankan kualitas hidup keluarga yang ditinggalkan oleh pencari nafkah. Sumber penghasilan keluarga yang mendadak berhenti untuk sementara dapat digantikan oleh santunan kematian. Keluarga segera menyesuaikan diri dengan kualitas hidup yang mungkin lebih rendah dan berupaya untuk mendapatkan penghasilan pengganti akibat meninggalnya pencari nafkah utama.

5. Estate Planning

Di Amerika Serikat, bila seseorang meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya akan dikenakan pajak (estate tax) sebelum dapat dibagi‐bagikan kepada ahli waris sesuai keinginannya. Santunan kematian dapat digunakan sebagai dana untuk membayar pajak, sehingga harta yang diwariskan akan tetap utuh tanpa perlu khawatir tergerus oleh pajak.


152

6. Kebutuhan Bisnis Kebutuhan bisnis dapat dibagi menjadi dua bagian yakni kebutuhan pemegang

saham atau pengelola bisnis dan kebutuhan untuk kesejahteraan karyawan (employee benefit).

Bila pemegang saham suatu perusahaan hanya terdiri dari beberapa orang dan

salah satu dari mereka meninggal dunia, maka pemegang saham yang masih hidup kemungkinan tidak bersedia menjalin hubungan bisnis dengan ahli waris pemegang saham yang meninggal. Dalam hal ini, pemegang saham akan berupaya membeli saham dari ahli waris dan dana yang digunakan adalah Santunan kematian dari perusahaan asuransi. Hal ini dikenal sebagai perjanjian jual‐beli (buy‐sell agreement).

Contoh, Ny. Hera dan Ny. Esther berkongsi membentuk sebuah perusahaan. Ny

Esther akan membeli asuransi jiwa atas diri Ny. Hera dengan uang pertanggungan sebesar nilai saham Ny. Hera. Sebaliknya, Ny. Hera akan membeli asuransi jiwa atas diri Ny. Esther dengan uang pertanggungan sebesar nilai saham Ny. Esther. Bila Ny. Hera meninggal dunia, maka Ny. Esther akan mendapatkan santunan kematian yang akan digunakan untuk membeli saham Ny. Hera sehingga Ny. Esther akan menguasai seluruh saham perusahaan itu, sedangkan ahli waris Ny. Hera akan mendapatkan sejumlah uang seharga nilai saham Ny. Hera.

Key Person Life Insurance adalah asuransi jiwa atas diri seorang karyawan atau

pengelola bisnis yang apabila ia meninggal dunia, maka perusahaan mengalami kerugian. Santunan kematian akan diberikan kepada perusahaan sebagai penggantian kehilangan penghasilan dan juga berfungsi sebagai dana rekrutmen orang baru yang memiliki kualitas setara atau lebih baik dari karyawan yang telah meninggal dunia.

Asuransi Jiwa Berjangka sebagai bagian dari program kesejahteraan karyawan

(employee benefits) adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan kompetisi dalam merekrut karyawan‐karyawan bermutu sekaligus untuk memberikan rasa aman bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Santunan kematian tidak diberikan kepada perusahaan tetapi kepada ahli waris karyawan yang meninggal. Premi asuransi jiwa berjangka dapat dianggap sebagai biaya, yang merupakan komponen pemotong pajak sehingga memperkecil jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Santunan kematian = santunan meninggal ? = death benefit Aktif = inforce ? Term insurance = asuransi jiwa berjangka Cash value insurance Endowment insurance = asuransi dwiguna Expire = gugur ? Tanggal ulang tahun polis = policy anniversary ? Ketentuan polis = policy’s terms and conditions ?


153

Tanggal efektif polis = effective date Tanggal ekspirasi polis = expiration date Polis = face page Tunggal = stand alone = mandiri ??? Asuransi jiwa berjangka menetap = level term life insurance Asuransi jiwa berjangka meningkat = increasing term life insurance Asuransi jiwa berjangka menurun = decreasing term life insurance Uang pertanggungan = sum assured Penanggung = insurer Tingkat premi = premium rate Pihak Yang Ditunjuk = Beneficiary = ahli waris. Premi pertama = initial premium Premi lanjutan = renewal premium Premi tunggal = single premium Mortgage insurance = asuransi jiwa hipotik Credit life insurance = asuransi jiwa kredit Family income insurance = asuransi penghasilan keluarga Fitur tabungan = cash value policy = cash value feature ???


154

BAB VII ASURANSI JIWA TABUNGAN DAN DWIGUNA

IHTISAR BAB TUJUAN

Asuransi Jiwa Dengan Tabungan

Asuransi Jiwa Seumur Hidup Tradisional Pembayaran Premi Pembayaran Premi secara terus menerus

atau berkelanjutan Pembayaran Premi Berkala Asuransi Jiwa Seumur Hidup Dimodifikasi Asuransi Jiwa Seumur Hidup Berpasangan Last Survivor Life Insurance Polis Keluarga Polis Debit Bulanan Pre‐Need Funeral Insurance

Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment) Asuransi Jiwa Tabungan Generasi Baru.

Asuransi Jiwa Universal (Universal Life Insurance)

Unbundled pricing factors Fleksibilitas Polis Asuransi Jiwa Universal Cara Kerja Polis Asuransi Jiwa Universal Pengaruh regulasi pada asuransi jiwa

universal di Amerika Serikat Laporan‐laporan periodik Indeterminate Premium Life Insurance

Produk Unit‐link Produk asuransi yang cenderung dikaitkan

dengan ekuitas atau saham.

Setelah mempelajari bab atau bagian ini diharapkan dapat: 1. Mengenal fitur‐fitur asuransi

jiwa dengan tabungan; 2. Mengidentifikasi karakteristik

dari berbagai jenis asuransi jiwa seumur hidup;

3. Menyebutkan karakteristik

asuransi jiwa dwiguna; 4. Membedakan karakteristik

asuransi jiwa dengan tabungan generasi baru

5. Mengenal produk asuransi

jiwa unit‐link

A. Asuransi Jiwa Dengan Tabungan

Jika seseorang membeli produk asuransi jiwa berjangka berarti ia membeli proteksi atas kerugian ekonomi yang timbul apabila ia mengalami musibah. Proteksi ini bisa berjangka waktu sangat pendek, misalnya proteksi untuk penerbangan dari Jakarta ke Surabaya, bisa juga berjangka waktu sangat panjang, misalnya selama 30 tahun. Bila tidak terjadi risiko maka polis akan menjadi gugur pada akhir masa asuransi. Pemegang polis tidak menerima uang dalam bentuk apapun pada akhir masa asuransi. Produk asuransi jiwa jenis ini serupa dengan produk asuransi umum seperti asuransi kebakaran atau asuransi kendaraan bermotor. Masyarakat menyebutnya sebagai produk asuransi yang bisa “hangus”.

ASURANSI JIWA TABUNGAN DAN DWIGUNA

155

Produk asuransi jiwa dapat berfungsi sebagai investasi. Produk asuransi jiwa jenis ini memiliki dua unsur yaitu unsur proteksi dan unsur tabungan (investasi). Dengan adanya unsur tabungan, maka pemegang polis memiliki tabungan yang sewaktu‐waktu dapat ditarik untuk digunakan sesuai keinginannya. Penarikan dana ini disebut sebagai penebusan dan dana yang ditarik disebut nilai tunai. Apabila dana tersebut tidak ditarik, maka pada akhir masa asuransi, penanggung akan mengembalikan dana tersebut dalam bentuk manfaat habis kontrak.

Premi produk asuransi jiwa tabungan merupakan gabungan dua unsur yakni premi

risiko dan premi tabungan. Premi risiko berguna untuk memberikan santunan apabila tertanggung mengalami musibah sesuai dengan yang diperjanjikan. Premi tabungan sesungguhnya merupakan investasi bagi pemegang polis. Pada produk‐produk asuransi jiwa konvensional, imbal hasil investasi ini dijamin oleh penanggung. Dengan jaminan ini, maka pemegang polis bisa mendapatkan kepastian berapa jumlah uang yang akan ia terima pada waktu tertentu (misalnya beasiswa anak) atau pada akhir masa asuransi (Manfaat Habis Kontrak).

Produk asuransi jiwa modern menawarkan keleluasaan kepada pemegang polis untuk

turut serta dalam melakukan pilihan‐pilihan investasi, misalnya di pasar uang, obligasi, saham, atau campuran ketiganya. Akibatnya, imbal hasil investasi tidak lagi dijamin oleh penanggung. Dengan skema ini, pemegang polis turut bertanggung jawab atas imbal hasil investasi yang diinginkan, karena penanggung hanya berperan sebagai manajer investasi. Di Indonesia, produk jenis ini dikenal dengan nama unit link sedangkan di Singapura disebut investment link.

Asuransi jiwa tabungan memiliki 2 (dua) karakteristik yang berbeda dengan asuransi

jiwa berjangka yakni: 1) Asuransi jiwa berjangka memberikan proteksi dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1

sampai dengan 30 tahun. Sedangkan asuransi jiwa tabungan dapat memberikan proteksi sampai dengan seumur hidup (lifetime coverage) sepanjang polis masih tetap aktif.

2) Asuransi jiwa tabungan akan memberikan proteksi bila terjadi musibah dan mengandung tabungan yang befungsi sebagai investasi. Sedangkan asuransi jiwa berjangka tidak memiliki unsur tabungan, sehingga tidak bisa berfungsi sarana investasi.

Asuransi jiwa tabungan biasanya berbentuk asuransi jiwa seumur hidup dengan segala variasinya, seperti asuransi jiwa seumur hidup tradisional, asuransi jiwa seumur hidup yang dimodifikasi, asuransi jiwa seumur hidup berpasangan, dan lain‐lain.

1. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Tradisional

Produk asuransi jiwa seumur hidup akan memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dengan masa asuransi seumur hidup tertanggung. Hal ini berarti penanggung pasti memberikan santunan kematian kepada setiap tertanggung yang meninggal dunia di dalam masa asuransi. Penanggung sering mengasumsikan bahwa tertanggung pasti meninggal dunia pada ulang tahun ke‐100.


156

Berdasarkan asumsi ini, pada saat tertanggung berusia 100 tahun, santunan kematian akan dibayarkan dan polis menjadi gugur. Saat ini, penanggung jarang memberlakukan ulang tahun ke 100, namun lebih sering memberlakukan ulang tahun ke 80, ke 85, ke 90 atau ke 95 sebagai akhir masa asuransi. Dengan bertambahnya usia harapan hidup, maka diharapkan tertanggung masih hidup pada usia 80 dan dapat menikmati dana tersebut sewaktu ia masih hidup.

Penanggung dapat membayar santunan kematian pada akhir masa asuransi,

karena penanggung secara teratur menyisihkan premi tabungan dalam suatu akun tertentu yang dikenal sebagai cadangan premi (cadangan teknis). Premi tabungan ini diinvestasikan oleh penanggung demikian juga dengan imbal hasil. Hal ini serupa dengan deposito jangka panjang dengan tingkat bunga tetap, sehingga cadangan premi akan selalu bertambah besar sesuai dengan imbal hasil yang dijanjikan oleh penanggung. Cadangan premi akan mencapai jumlah maksimum tepat pada akhir masa asuransi dan besarnya sama dengan jumlah uang pertanggungan yang diperjanjikan.

Dari sudut pandang pemegang polis, asuransi jiwa seumur hidup dapat berfungsi

sebagai instrumen investasi dengan imbal hasil tetap, seperti yang dijanjikan oleh Penanggung. Hal ini membawa dua konsekuensi penting. Imbal hasil tetap, terutama bila berjangka waktu lama, akan dianggap riba oleh agama Islam, dan ini berarti haram. Imbal hasil tetap juga membebani penanggung untuk menemukan instrumen investasi yang akan memberikan imbal hasil yang sama atau lebih besar dari yang dijanjikan kepada pemegang polis. Hal ini tidak mudah, karena polis ini berjangka waktu panjang, sehingga bila terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan suku bunga rendah, maka penanggung berisiko menanggung selisih tingkat bunga yang bisa berakibat fatal (bangkrut), seperti yang dialami oleh perusahaan‐perusahaan asuransi jiwa besar di Jepang.

Tabel xxx memberikan gambaran tentang jumlah nilai tunai yang tersedia pada

setiap akhir tahun pertanggungan dari sebuah polis asuransi jiwa seumur hidup. Apabila pemegang polis ingin menghentikan pertanggungan, maka ia akan mendapatkan nilai tebus. Besarnya nilai tebus adalah sebesar nilai tunai dikurangi dengan pinjaman polis dan bunga, jika ada.

Hubungan antara cadangan premi, nilai tunai dan nilai tebus adalah sebagai

berikut : Nilai Tunai = Cadangan Premi ‐ biaya administrasi Nilai Tebus = Nilai Tunai ‐ Pinjaman Polis Nilai Tebus = Cadangan Premi ‐ biaya administrasi ‐ Pinjaman Polis

Besarnya nilai tunai pada suatu waktu tertentu bergantung pada beberapa faktor

berikut yakni : uang pertanggungan, premi, besarnya lama aktif polis, dan masa pembayaran premi.


157

Apabila Pemegang Polis membutuhkan uang, tetapi tidak ingin menghentikan pertanggungan, maka ia dapat mengajukan pinjaman polis. Jumlah uang yang dapat dipinjam maksimum adalah 80% dari nilai tunai (sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 424/KMK.06/2003 ‐ Pasal 18). Atas pinjaman polis, pemegang polis akan dikenakan bunga yang besarnya lebih besar dari imbal hasil yang digaransi dalam polis. Pemegang polis tidak wajib membayar bunga namun ini akan menyebabkan pinjaman polis yang terutang akan bertambah besar karena menjadi bunga‐berbunga. Pemegang polis itu juga tidak wajib mengembalikan pinjaman polis hanya cukup membayar bunga, sehingga jumlah pinjaman polis yang terutang selalu tetap. Jika tertanggung meninggal dunia atau masih hidup pada akhir masa asuransi, maka santunan kematian atau manfaat habis kontrak yang akan diterima dikurangi dengan jumlah pinjaman polis yang masih terutang ditambah bunga yang belum terbayar (jika ada).

2. Pembayaran Premi

Pembayaran premi polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : pembayaran premi tunggal atau premi sekaligus, pembayaran premi secara terus‐menerus atau berkelanjutan, dan pembayaran premi secara berkala. Perbedaan cara bayar premi ini akan mempengaruhi jumlah premi yang harus dibayar dan kecepatan pembentukan nilai tunai. Jika kita membeli polis dengan masa pembayaran premi yang panjang, maka premi per tahun yang dibayar akan lebih kecil dan nilai tunai yang terbentuk akan lebih lambat, dibandingkan dengan polis yang masa pembayaran preminya lebih pendek.

3. Pembayaran Premi secara terus menerus atau berkelanjutan Masa pembayaran premi untuk produk ini sama dengan masa asuransi, artinya

premi akan tetap dibayar sepanjang tertanggung masih hidup. Jumlah premi per tahun yang harus dibayar akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah premi per tahun pada pembayaran premi berkala. Namun jumlah premi yang harus dibayar bisa lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah premi pada pembayaran premi berkala. Contoh : Nyonya Desi, berusia 35 tahun, mengambil polis asuransi jiwa seumur hidup dengan pembayaran premi secara terus‐menerus. Jika akhir masa asuransi adalah 90 tahun, maka masa pertanggungan adalah 90 tahun ‐ 35 tahun = 55 tahun. Premi yang harus dibayar adalah Rp. 2.000.000 per tahun. Jumlah maksimum premi yang harus dibayar adalah Rp. 2.000.000 x 55 tahun = Rp. 110.000.000. Tuan Kenneth, usia 35 tahun, membeli polis asuransi jiwa seumur hidup yang serupa dengan Ny. Desi. Pembayaran premi berkala (10 tahun) sebesar Rp. 4.000.000 per tahun. Jumlah maksimum uang premi yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 4.000.000 x 10 tahun = Rp. 40.000.000. Contoh di atas memperlihatkan bahwa semakin panjang periode pembayaran premi, maka premi per tahunnya akan semakin kecil dan jumlah maksimum premi yang harus dibayar akan semakin tinggi.

Untuk setiap masa asuransi yang telah terlampaui, nilai tunai yang terbentuk

pada polis dengan pembayaran premi secara terus‐menerus adalah lebih kecil dibandingkan dengan nilai tunai pada polis dengan pembayaran premi berkala. Melanjutkan contoh di atas, maka pada tahun ke‐5, misalnya, nilai tunai polis milik


158

Tuan Kenneth pasti akan lebih besar dari nilai tunai polis milik Ny. Desi. Hal ini logis, karena Tuan Kenneth sudah membayar premi sebesar Rp. 20.000.000 (5 x Rp. 4.000.000). Sedangkan Ny. Desi baru membayar premi sebesar Rp. 10.000.000 (5 x Rp. 2.000.000).

4. Pembayaran Premi Berkala

Pembayaran premi berkala berarti masa pembayaran premi bersifat terbatas, misalnya selama 10 tahun. Pemegang polis harus membayar premi selama 10 tahun atau sampai tertanggung meninggal dunia, yang mana yang terjadi lebih dahulu. Contoh: Tuan Hasyim, usia 30 tahun membeli polis asuransi jiwa seumur hidup dengan pembayaran premi 10 tahun. Jika Tuan Hasyim meninggal dunia pada usia 37 tahun, maka santunan meninggal dunia dibayarkan, polis menjadi gugur, sehingga premi tidak perlu dibayar lagi. Bila Tuan Kenneth tetap hidup sampai dengan usia 40 tahun, maka ia tidak perlu lagi membayar premi namun pertanggungan tetap berlanjut sampai dengan ia berusia 90 tahun atau pada saat ia meninggal dunia.

Pembayaran premi berkala dapat dibagi menjadi dua yaitu pembayaran premi

sampai dengan mencapai usia tertentu, misalnya usia 65 tahun, atau pembayaran premi selama kurun waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya.

Kemampuan ekonomi seseorang semakin berkurang dengan bertambahnya usia,

terutama bila telah memasuki usia pensiun (55 tahun). Bila premi harus tetap dibayar seumur hidup, maka semakin tua usia pemegang polis semakin tidak mampu untuk membayar premi.

Pembayaran premi secara berkala akan sangat menguntungkan bagi pemegang

polis, karena memberikan kesempatan untuk merencanakan kemampuannya dalam membayar premi. Logikanya adalah pembayaran premi dilakukan pada saat pemegang polis masih mampu mendapatkan penghasilan yang layak, dan tidak perlu lagi membayar premi pada saat kemampuannya untuk berpenghasilan telah berkurang secara drastis.

Nilai tunai yang terbentuk pada polis‐polis dengan pembayaran premi berkala

akan lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran premi secara terus‐menerus atau berkelanjutan.

Premi Tunggal, Pembayaran premi tunggal adalah salah satu bentuk dari

pembayaran premi berkala. pemegang polis cukup membayar satu kali dan selanjutnya tidak perlu lagi membayar premi. Nilai tunai polis dengan premi tunggal langsung terbentuk pada awal masa asuransi.

5. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Dimodifikasi

Asuransi jiwa seumur hidup tradisional memiliki uang pertanggungan yang besarnya sama sepanjang masa asuransi. Pada pembayaran premi berkala, jumlah premi yang dibayar pun selalu sama. Penanggung dapat mengadakan modifikasi, baik pada premi maupun pada uang pertanggungan sesuai kebutuhan pemegang polis.


159

a. Modifikasi Premi Premi yang dibayar pada tahun‐tahun pertama masa asuransi berjumlah lebih

kecil dibandingkan dengan tahun‐tahun selanjutnya. Contoh: Nona Shinta, berusia 25 tahun, membeli sebuah polis asuransi jiwa seumur hidup dengan uang pertanggungan Rp. 50.000.000 per tahun dan masa pembayaran premi 30 tahun. Pada 5 tahun pertama, Nona Shinta membayar Rp. 2.000.000 per tahun, sedangkan dari tahun ke 6 sampai dengan ke 30, Premi yang dibayar adalah Rp. 2.750.000 per tahun. Jumlah uang pertanggungan tetap sama selama masa pertanggungan, yang berbeda hanya jumlah premi yang harus dibayarkan dalam 5 tahun pertama.

Dengan modifikasi premi seperti ini, diharapkan pemegang polis dengan

kemampuan terbatas dapat membeli polis asuransi dengan uang pertanggungan yang lebih tinggi. Di masa mendatang, diharapkan pemegang polis dapat membayar premi yang lebih besar seiring dengan peningkatan penghasilannya.

Skema modifikasi Premi bisa sangat bervariasi. Misalnya 5 atau 10 tahun

pertama, Premi yang dibayarkan berjumlah “Rp. x”, setelah itu Premi akan menjadi “Rp. x+y” yang akan dibayarkan sampai dengan akhir masa pembayaran premi. Bisa juga, premi akan meningkat setiap interval tahun tertentu, misalnya setiap 3 tahun naik 10%. Contoh : Premi 3 tahun pertama adalah Rp. 1.000.000, 3 tahun ke dua naik 10%, menjadi Rp. 1.100.000,‐, 3 tahun ke tiga naik 10% menjadi Rp. 1.200.000,‐ dan seterusnya.

Satu kelemahan mencolok dari modifikasi premi adalah pembentukan nilai

tunai yang relatif kecil di awal masa pertanggungan.

b. Modifikasi Uang Pertanggungan Bila modifikasi premi fokus pada kemampuan pemegang polis untuk

membayar premi, maka modifikasi uang pertanggungan fokus pada pemegang polis yang membutuhkan uang pertanggungan besar di awal masa asuransi dan semakin berkurang seiring dengan berlalunya masa asuransi.

Secara logis, kebutuhan orang akan asuransi jiwa akan semakin

berkurang dengan bertambahnya usia. Di saat usia muda, tatkala kebutuhan masih banyak, maka proteksi finansial sangat dibutuhkan. Misalnya untuk membayar cicilan mobil, cicilan rumah, biaya sekolah anak, biaya gaya hidup dan lain sebagainya. Semakin tua, kebutuhan itu semakin berkurang, sehingga proteksi finansial pun semakin surut.

Modifikasi uang pertanggungan dibuat sedemikian dimana jumlah uang

pertanggungan lebih tinggi di awal masa asuransi lalu berkurang secara bertahap sampai dengan akhir masa asuransi. Contoh, Tuan Francis, 40 tahun, membeli polis asuransi jiwa seumur hidup dengan uang pertanggungan Rp. 500.000.000,‐ untuk 10 tahun pertama (atau sampai


160

dengan usia 50 tahun), lalu menjadi Rp. 400.000.000,‐ untuk 10 tahun ke dua (atau sampai dengan usia 60 tahun), dan akhirnya menjadi Rp. 300.000.000,‐ sampai dengan akhir masa pertanggungan atau sampai ia meninggal dunia.

Dengan modifikasi uang pertanggungan, premi yang dibayar menjadi

lebih rendah dibandingkan dengan produk yang sama namun uang pertanggungan tetap selama masa pertanggungan. Hal ini berarti pemegang polis yang kurang mampu dapat membeli asuransi dengan uang pertanggungan yang cukup besar atau dengan kata lain pemegang polis membayar premi yang lebih murah untuk uang pertanggungan yang sama.

6. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Berpasangan

Produk asuransi jiwa seumur hidup berpasangan memiliki fitur‐fitur yang sama dengan polis asuransi jiwa seumur hidup. Yang membedakan hanyalah ada dua orang tertanggung yang dipertanggungkan dalam produk asuransi jiwa seumur hidup berpasangan, sedangkan jumlah tertanggungan pada asuransi jiwa seumur hidup hanya satu orang. Biasanya para tertanggungan adalah suami‐istri.

Santunan kematian akan dibayarkan apabila salah satu tertanggung meninggal

dunia, untuk selanjutnya polis menjadi gugur. Tujuan dari polis ini adalah memberikan santunan kematian kepada pasangan hidup yang ditinggalkan.

Bila dilihat sepintas lalu, polis ini mirip dengan dua buah polis digabungkan

menjadi satu. Polis pertama adalah suami sebagai tertanggung dengan ahli waris adalah istri. Polis kedua adalah istri sebagai tertanggung dengan ahli waris adalah suami. Pada kenyataannya, memang polis ini adalah gabungan kedua polis tersebut. Keuntungan yang paling utama dengan menggabungkan ke dua polis adalah penghematan biaya, baik biaya administrasi maupun biaya pemasaran.

Bila salah satu tertanggung meninggal dunia, polis menjadi gugur, akibatnya tertanggung yang masih hidup tidak lagi diproteksi oleh asuransi jiwa. Beberapa penanggung menawarkan peluang kepada tertanggung yang masih hidup untuk membeli asuransi jiwa untuk dirinya sendiri dengan jumlah uang pertanggungan yang sama. Pembelian polis ini tidak memerlukan bukti‐bukti layak asuransi dan harus dilakukan dalam waktu 60 atau 90 hari sejak meninggalnya tertanggung pertama. Bahkan beberapa penanggung yang kreatif memberikan asuransi jiwa berjangka secara gratis dengan masa asuransi 60 atau 90 hari kepada tertanggung kedua yang masih hidup.

Di Amerika Serikat, produk asuransi jiwa seumur hidup berpasangan ini dikenal juga sebagai first‐to‐die life insurance.

7. Last Survivor Life Insurance

Berbeda dengan asuransi jiwa seumur hidup berpasangan yang membayar santunan kematian pada saat tertanggung pertama meninggal dunia, maka produk ini akan membayar santunan kematian pada saat tertanggung kedua meninggal dunia.


161

Tidak ada pembayaran santunan kematian pada saat tertanggung pertama meninggal dunia.

Pembayaran premi berakhir pada saat tertanggung pertama meninggal atau

pada sampai dengan tertanggung kedua meninggal. Apapun metoda pembayaran premi yang dipilih, jumlah premi yang dibayar selalu lebih murah dibandingkan apabila pasangan suami‐istri membeli dua buah polis asuransi jiwa seumur hidup untuk diri masing‐masing atau membeli satu buah polis asuransi jiwa seumur hidup berpasangan.

Di Amerika Serikat, produk ini dirancang terutama untuk membayar pajak warisan tatkala suami dan istri tersebut telah meninggal dunia dan hartanya akan diwariskan kepada anak‐anak mereka.

8. Polis Keluarga

Polis keluarga adalah pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup ditambah dengan pertanggungan asuransi jiwa berjangka bagi pasangan hidup dan anak‐anak mereka. Uang pertanggungan bagi pasangan hidup dan anak‐anak biasanya adalah persentase dari tertanggung.

Contoh, Tuan Iskandar membeli Polis Keluarga dengan Uang Pertanggungan Rp.

100.000.000,‐ dengan Uang Pertanggungan 50% (Rp. 50.000.000,‐) untuk istri dan 10% (Rp. 10.000.000,‐) untuk masing‐masing anak.

Polis Keluarga umumnya mensyaratkan seluruh tertanggung harus

menyampaikan bukti‐bukti layak asuransi setelah polis efektif, namun tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir. Khusus untuk anak baru lahir, sering ada masa tenggang berlaku asuransi selama 15 hari pertama, artinya apabila bayi itu meninggal sebelum berusia lebih dari 15 hari maka uang pertanggungan tidak akan dibayarkan. Premi untuk anak yang baru lahir dapat dibebankan, artinya total premi menjadi bertambah, atau dapat digratiskan artinya total premi tidak berubah.

9. Polis Debit Bulanan (Monthly Debit Ordinary)

Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup dengan pembayaran premi secara bulanan. Pada umumnya polis dijual melalui sistem distribusi layanan rumah (home service distribution system). Jadi secara fitur, tidak berbeda dengan polis asuransi jiwa seumur hidup tradisional. Yang berbeda hanyalah sistem distribusi yang digunakan dan interval pembayaran premi. Umumnya uang pertanggungan yang ditawarkan jauh lebih kecil daripada polis asuransi jiwa seumur hidup tradisional.

Sistem distribusi layanan rumah adalah satu sistem distribusi yang mengandalkan

agen layanan rumah (home service agents), yang menjual produk‐produk asuransi jiwa dan melayani nasabahnya, termasuk penagihan premi, dalam satu wilayah tertentu.


162

10. Pre‐Need Funeral Insurance Asuransi jiwa seumur hidup akan mengganti biaya‐biaya penguburan atau

kremasi apabila tertanggung meninggal dunia. Di Amerika Serikat, perjanjian antara pemegang polis dengan rumah duka menyebutkan bahwa penanggung akan membayar santunan kematian kepada rumah duka, sehingga rumah duka dapat menyiapkan seluruh jasa layanan yang berkaitan dengan penguburan atau kremasi.

Besarnya uang pertanggungan disesuaikan dengan kebutuhan dana untuk

mengurus proses penguburan atau kremasi.

Di Indonesia, praktik yang sering terjadi adalah rumah duka membeli asuransi kumpulan dari penanggung. Rumah duka bertindak selaku pemegang polis. Rumah duka menjual program kepesertaan (keanggotaan) kepada masyarakat luas. Orang yang menjadi peserta atau anggota rumah duka akan menikmati fasilitas layanan penguburan atau kremasi dari rumah duka sesuai paket –paket yang berlaku. Jadi apabila peserta meninggal dunia, maka dana untuk pengurusan penguburan atau kremasi akan ditanggung oleh pihak penanggung sesuai paket yang dibeli. Dalam konteks ini, rumah duka dapat bertindak sebagai pemegang polis dan ahli waris sekaligus. Premi sudah dibebankan ke dalam iuran kepesertaan (keanggotaan).

B. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment)

Asuransi Jiwa Dwiguna memiliki dua manfaat yakni membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa asuransi.

Masa asuransi dari asuransi jiwa dwiguna adalah 5, 10, 15 atau bahkan 30 tahun, bisa

pula berakhir pada usia tertentu, misalnya pada usia 55, 60, 65 atau 70 tahun. Contoh, Ny. Crescenzia, 38 tahun, membeli polis asuransi jiwa dwiguna yang akan

berakhir pada saat ia berusia 65 tahun. Apabila Ny. Crescenzia meninggal sebelum usia 65 tahun, maka penanggung akan membayar santunan kematian kepada ahli warisnya, sedangkan apabila Ny. Crescenzia berumur panjang dan tetap hidup sampai dengan usia 65 tahun, maka penanggung akan membayar manfaat habis kontrak sebesar uang pertanggungan.

Contoh lain, Tuan Marpaung, 42 tahun, membeli polis asuransi jiwa dwiguna dengan

masa asuransi 20 tahun. Ini berarti penanggung akan membayar manfaat habis kontrak pada akhir tahun ke 20, kecuali bila Tuan Marpaung meninggal dunia terlebih dahulu.

Asuransi jiwa dwiguna memiliki fitur‐fitur yang hampir sama dengan asuransi jiwa

seumur hidup tradisional, misalnya pembayaran premi berkala dan memiliki nilai tunai. Karena masa asuransi lebih pendek, maka pembentukan nilai tunai asuransi jiwa dwiguna lebih cepat dibandingkan dengan asuransi jiwa seumur hidup tradisional. Polis asuransi jiwa seumur Hidup akan berakhir apabila tertanggung berusia 99 tahun, sedangkan polis asuransi jiwa dwiguna akan berakhir pada usia yang jauh lebih muda.


163

Di Amerika Serikat, akibat perlakuan pajak yang berbeda, penjualan polis‐polis asuransi jiwa dwiguna semakin menurun. Sebaliknya di beberapa negara, polis‐polis asuransi jiwa dwiguna masih tetap populer. Di Indonesia, polis‐polis asuransi jiwa dwiguna pernah sangat populer sampai dengan tahun 2003 – 2005. Setelah itu, polis‐polis unit link lebih mendominasi penjualan. Namun pada tahun 2007 – 2009, terjadi krisis keuangan global, banyak pemegang polis mulai melirik lagi polis asuransi jiwa dwiguna karena memberikan imbal hasil yang lebih pasti dibandingkan polis‐polis unit link yang terpuruk karena memberikan imbal hasil yang cenderung stagnan atau bahkan negatif.

C. Asuransi Jiwa Tabungan Generasi Baru

Di Amerika Serikat, pada tahun 1970‐1980an, banyak penanggung harus mengkaji ulang produk‐produk asuransi jiwa tabungan yang mereka tawarkan kepada masyarakat luas. Inflasi tinggi, suku bunga tabungan naik dan pinjaman konsumer meningkat. Tingkat imbal hasil yang dijanjikan oleh produk‐produk asuransi jiwa jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga tabungan. Kondisi ini memaksa penanggung mulai memasarkan produk‐produk generasi baru yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah, seperti universal life, adjustable life, variable life, variable universal life, interest‐sensitive whole life, dan indeterminate premium products.

Di Indonesia, asuransi jiwa tabungan generasi baru, umumnya berupa asuransi jiwa

unit link (variable life) dan saving plans yakni produk asuransi jiwa dwiguna dengan jangka waktu pendek, biasanya 3‐5 tahun. Imbal hasil produk saving plans ada yang digaransi selama masa auransi atau digaransi hanya selama periode waktu tertentu, misalnya 3 bulan atau 12 bulan pertama, setelah itu imbal hasil akan ditetapkan lagi oleh penanggung sesuai kondisi saat itu.

1. Asuransi Jiwa Universal (Universal Life Insurance) Asuransi jiwa universal dikenal karena fleksibilitasnya. Ini tercermin dari

fleksibilitas jumlah premi yang dibayar, jumlah nilai tunai yang tersedia dan besarnya uang pertanggungan yang diperjanjikan. Hal ini dimungkinkan karena polis asuransi jiwa universal merincikan tiga faktor harga secara terpisah yakni faktor mortalita, faktor bunga, dan faktor biaya. Semakin besar premi yang dibayar, maka nilai tunai dan uang pertanggungan akan meningkat pula.

Bila pemegang polis menebus polisnya, jumlah uang yang diterima (nilai tebus)

biasanya lebih kecil daripada jumlah nilai tunai yang tersedia, karena penanggung akan membebankan biaya penebusan. Jadi nilai tebus = nilai tunai – biaya penebusan. Agar lebih sederhana, dalam buku ini kita tidak membedakan istilah nilai tunai dan nilai tebus, namun hanya menggunakan istilah nilai tunai saja.

2. Unbundled pricing factors

a. Biaya mortalita (mortality charges)

Secara periodik, penanggung akan membebankan biaya mortalita atas nilai tunai, artinya jumlah nilai tunai yang tersedia akan berkurang sesuai dengan biaya mortalita yang dibebankan. Biaya mortalita adalah sejumlah uang yang


164

dibutuhkan oleh penanggung untuk menanggung risiko kematian atas diri tertanggung. Besarnya biaya mortalita tergantung pada klasifikasi risiko tertanggung dan selalu meningkat seiring dengan bertambahnya usia tertanggung.

Asuransi jiwa unviversal menjamin biaya mortalita tidak akan melampaui nilai

tertentu. Bahkan biaya mortalita dapat berkurang dari jumlah maksimum apabila pengalaman mortalita penanggung jauh lebih baik daripada asumsi semula.

Biaya mortalita dinyatakan dalam bentuk biaya per seribu rupiah jumlah

risiko bersih (net amount at risk). Jumlah risiko bersih adalah dana yang harus disediakan oleh penanggung untuk membayar santunan kematian. Umumnya jumlah risiko bersih sama dengan jumlah uang pertanggungan dikurangi dengan jumlah nilai tunai yang tersedia pada saat itu. Jumlah nilai risiko bersih pada universal life insurance tergantung dari apakah jumlah uang pertanggungan selalu tetap atau dapat berubah sesuai dengan jumlah nilai tunai yang tersedia pada saat itu.

b. Bunga

Di Amerika Serikat, polis asuransi jiwa universal umumnya memberikan jaminan tingkat suku bunga minimum pada nilai tunai. Tingkat suku bunga dapat bertambah tergantung dari kondisi ekonomi dan persaingan. Ada yang memberikan tingkat bunga sesuai pasar dan ada yang mengacu kepada US government Treasury Bills. Biasanya bunga akan dibayarkan sampai dengan jumlah uang tertentu, misalnya USD 1,000. Bila ada pinjaman polis, maka nilai tunai yang dijadikan jaminan akan mendapatkan tingkat bunga yang lebih rendah namun tidak lebih rendah daripada tingkat suku bunga minimum yang dijamin.

c. Biaya

Setiap polis asuransi jiwa universal akan merincikan biaya‐biaya yang akan dibebankan seperti (1) biaya inisial atau biaya akuisisi, berupa sejumlah nilai uang tertentu untuk penerbitan polis, (2) biaya pemeliharaan, berupa persentase tertentu terhadap premi tahunan, (3) biaya administrasi bulanan, (4) biaya transaksi, seperti perubahan polis, penarikan uang atau penebusan.

3. Fleksibilitas Polis Asuransi Jiwa Universal

Pemegang polis asuransi jiwa universal diberikan kebebasan dalam menentukan jumlah premi yang akan dibayar, jumlah uang pertanggungan dan jumlah santunan kematian yang diinginkan. Batas‐batas fleksibilitas ditetapkan oleh penanggung. Kebebasan pemegang polis ini berlaku sejak awal penutupan asuransi maupun sepanjang berlakunya pertanggungan terebut. Namun untuk beberapa perubahan, tetap dibutuhkan persetujuan penanggung.

a. Uang Pertanggungan dan Santunan Kematian

Pada saat awal penutupan asuransi, pemegang polis harus menentukan jumlah uang pertanggungan yang diinginkan dan menetapkan apakah santunan


165

kematian bersifat tetap atau dapat berubah sesuai dengan besarnya nilai tunai yang tersedia.

Pada opsi A (opsi 1), santunan kematian bersifat tetap yakni selalu sama

dengan uang pertanggungan. Jumlah risiko bersih akan berkurang seiring dengan naiknya nilai tunai yang tersedia. Pada opsi B (opsi 2), santunan kematian merupakan penjumlahan dari uang pertanggungan dengan nilai tunai yang tersedia pada saat tertanggung meninggal dunia. Jumlah risiko bersih selalu sama dengan nilai uang pertanggungan.

Setelah polis melewati tenggang waktu tertentu, biasanya satu tahun,

pemegang polis dapat meminta perubahan uang pertanggungan. Syarat‐syarat perubahan ditentukan oleh penanggung. Bila terjadi kenaikan uang pertanggungan, maka bukti‐bukti layak asuransi mungkin diperlukan.

Bila terjadi penurunan uang pertanggungan, maka penanggung harus

memastikan bahwa nilai uang pertanggungan yang baru tidak boleh lebih rendah dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan. Sebab bila nilai uang pertanggungan terlalu rendah, maka produk ini akan berubah sifatnya, bukan lagi sebagai produk asuransi jiwa melainkan menjadi produk investasi.

b. Premi fleksibel

Premi asuransi jiwa universal sangat fleksibel. Pemegang polis dapat menentukan berapa jumlah premi inisial dan premi lanjutan yang akan dibayar, bahkan pemegang polis dapat menentukan kapan ia akan membayar premi lanjutan. Jumlah premi inisial harus lebih dari jumlah premi minimum yang disyaratkan. Penanggung menetapkan jumlah maksimum premi yang dapat dibayar. Ini untuk menghindari agar polis tidak berubah sifatnya menjadi produk investasi.

Walaupun pemegang polis tidak membayar premi lanjutan, namun selama

nilai tunai masih mencukupi untuk membayar biaya mortalita dan biaya lain yang dibebankan oleh penanggung, maka polis akan tetap aktif. Bila nilai tunai tidak lagi mencukupi, maka polis otomatis menjadi lapse, untuk mencegah hal ini terjadi maka pemegang polis membayar premi lanjutan.

4. Cara Kerja Polis Asuransi Jiwa Universal

Premi yang diterima oleh penanggung akan dikurangi terlebih dahulu dengan

biaya‐biaya, sisa premi akan dimasukkan ke dalam rekening nilai tunai. Setiap bulan, penanggung akan membebankan biaya mortalita dan biaya lain‐lain serta menambahkan bunga pada rekening nilai tunai. Proses ini akan selalu berulang sepanjang rekening nilai tunai masih memiliki dana untuk membayar biaya mortalita, bilsa sudah tidak cukup, maka polis akan lapse.


166

Untuk mempertahankan agar rekening nilai tunai selalu tersedia dana yang cukup, maka pemegang polis harus membayar premi lanjutan dalam jumlah yang cukup untuk membayar biaya mortalita dan biaya lain‐lain. Bila rekening nilai tunai sudah tidak memiliki cukup dana untuk membayar biaya mortalita, maka penanggung akan memberitahu pemegang polis untuk segera membayar premi lanjutan. Bila pemegang polis tidak membayar premi lanjutan, maka polis akan lapse.

Nilai tunai yang tersedia dapat juga digunakan untuk jaminan dari pinjaman polis yang dilakukan pemegang polis. Hal ini mirip dengan pinjaman polis pada polis asuransi jiwa seumur hidup atau dwiguna. Bila pemegang polis melakukan pinjaman polis, maka penanggung akan mengurangi nilai tunai sebesar pinjaman polis dan biaya‐biaya terkait.

1. Pengaruh regulasi pada asuransi jiwa universal di Amerika Serikat

Karena pemegang polis dapat membayar premi sesuai keinginannya, maka

terbuka peluang premi yang dibayarkan akan jauh melebihi biaya mortalita yang dibebankan. Bila jumlah nilai tunai terlalu berlebihan, maka produk ini akan lebih menyerupai produk investasi dibandingkan sebagai produk asuransi jiwa.

Peraturan perpajakan Amerika Serikat memberikan berbagai kemudahan

atas produk‐produk asuransi jiwa dibandingkan dengan produk‐produk investasi. Untuk memastikan agar polis asuransi jiwa universal tetap merupakan produk asuransi jiwa dan bukan beralih menjadi produk investasi, maka pemerintah Amerika Serikat menetapkan batas maksimum nilai tunai dibandingkan dengan uang pertanggungan polis itu. Bila nilai tunai melampaui batas maksimum yang ditetapkan, dari sudut pandang perpajakan, produk itu akan dianggap sebagai produk investasi dan bukan lagi sebagai produk asuransi jiwa. Selisih antara uang pertanggungan dengan jumlah nilai tunai maksimum agar polis tetap dianggap sebagai produk asuransi jiwa disebut dengan section 7702 corridor. Nama ini berasal dari Internal Revenue Code Section 7702 yakni pasal yang mengatur batas maksimum nilai tunai polis asuransi jiwa universal agar dapat tetap dianggap sebagai produk asuransi jiwa.

Penanggung biasanya tidak akan mengijinkan pemegang polis untuk membayar premi, sehingga nilai tunai yang tersedia akan melampaui batas maksimum seperti yang dimaksud dalam peraturan perundangan. Penanggung bisa juga menerapkan bahwa apabila nilai tunai meningkat sejumlah persentase tertentu, maka uang pertanggungan polis secara otomatis juga akan meningkat sehingga tetap sesuai dengan peraturan perundangan.

a. Laporan‐laporan periodik

Karena fleksibel, maka terbuka peluang terjadi berbagai transaksi yang

mengakibatkan perubahan‐perubahan pada polis. Oleh karena itu, biasanya penanggung akan membuat laporan‐laporan secara periodik kepada pemegang polis, misalnya setiap triwulan, semester atau tahunan.


167

Laporan‐laporan yang dimaksud antara lain :

Jumlah santunan kematian yang tersedia Jumlah nilai tunai yang tersedia Jumlah nilai tebus yang tersedia, bila nilainya berbeda dengan nilai tunai Jumlah bunga yang dikredit pada nilai tunai Jumlah biaya mortalita yang dibebankan Jumlah biaya‐biaya yang dibebankan. Jumlah premi yang dibayar Jumlah pinjaman polis Jumlah nilai tebus yang diterima

b. Indeterminate Premium Life Insurance

Indeterminate premium life insurance adalah salah satu bentuk dari polis

asuransi jiwa seumur hidup non‐partisipasi. Polis ini memiliki dua macam tingkat premi yakni tingkat premi maksimum garansi (maximum guaranteed premium rate) dan tingkat premi yang lebih rendah.

Pada awal penutupan, pemegang polis harus membayar premi berdasarkan

tingkat premi yang lebih rendah. Penanggung menjamin tingkat premi untuk jangka waktu minimum satu tahun, atau bisa pula selama dua, tiga, lima atau bahkan selama sepuluh tahun. Setelah itu, penanggung dapat mengenakan tingkat premi yang baru berdasarkan mortalita, tingkat suku bunga dan biaya yang dialami oleh penanggung. Premi yang baru dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari premi sebelumnya, namun tidak boleh melampaui tingkat premi maksimum garansi. Perubahan tingkat premi berlangsung terus sampai dengan akhir masa asuransi. Umumnya, tingkat premi maksimum garansi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat premi polis asuransi jiwa seumur hidup non‐partisipasi.

Sesungguhnya polis jenis ini adalah polis asuransi jiwa seumur hidup non‐

partisipasi namun lebih fleksibel karena penanggung dapat mengubah mortalita, biaya dan bunga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Satu hal yang perlu diingat adalah perubahan tingkat premi harus berlaku untuk seluruh polis dalam kelompok atau kelas yang sama. Perubahan tidak boleh dilakukan hanya pada polis‐polis tertentu. a. Asuransi jiwa seumur hidup sensitif‐bunga (Interest Sensitive Whole Life Insurance)

Polis ini hampir sama dengan indeterminate premium life insurance,

dengan satu tambahan fitur yakni jumlah nilai tunai dapat bertambah bila terjadi kenaikan tingkat suku bunga. Jadi polis ini dapat mengalami dua perubahan yakni perubahan tingkat premi dan perubahan nilai tunai.

Bila terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka pemegang polis memiliki

dua opsi yakni mengubah jumlah premi yang harus dibayar atau menaikkan


168

jumlah nilai tunai. Perubahan ini dapat dilakukan sepanjang polis masih tetap aktif. Bila pemegang polis tidak menyatakan pilihannya, maka penanggung akan berasumsi bahwa pemegang polis telah memilih opsi menaikkan nilai tunai.

Bila perubahan yang terjadi mengakibatkan jumlah premi yang harus

dibayar meningkat, maka pemegang polis memiliki dua opsi yakni (1) mengurangi jumlah uang pertanggungan dan mempertahankan jumlah premi yang harus dibayar atau (2) membayar premi yang lebih besar dan mempertahankan uang pertanggungan agar tetap sama seperti semula. Polis ini juga menjamin bahwa tingkat premi yang dibebankan tidak boleh melampaui tingkat premi maksimum garansi.

b. Asuransi jiwa variabel (Variable Life Insurance)

Asuransi jiwa variabel adalah salah satu bentuk dari asuransi jiwa tabungan dengan fitur premi tetap namun uang pertanggungan dan nilai‐nilai fitur lainnya dapat berubah sesuai dengan kinerja investasi subakun (subaccount) yang dipilih oleh pemegang polis. Subakun adalah kumpulan beberapa alternatif investasi yang dipilih oleh pemegang polis sebagai dasar alokasi/premi dan akumulasi nilai tunai.

Subakun berisikan premi dan nilai tunai polis yang diinvestasikan dan

merupakan bagian dari akun terpisah (separate account) penanggung, disebut juga dengan akun segregasi (segregate account). Investasi dana subakun dikelola secara terpisah dengan dana akun umum (general account). Untuk memenuhi kewajiban kontrak asuransi dengan imbal hasil tetap dan digaransi, misalnya manfaat habis kontrak, maka penanggung mengelola dana tersebut dalam satu buah akun yang disebut dengan akun umum. Dana ini biasanya diinvestasikan pada instrumen investasi yang relatif aman, sehingga memberikan jaminan bagi penanggung untuk dapat membayar manfaat asuransi sesuai dengan kontrak asuransi.

Pemegang polis berhak untuk mengalokasikan dananya ke dalam

beberapa rekening subakun sekaligus. Misalnya, pemegang polis dapat mengalokasikan dananya ke dalam rekening subakun saham dan subakun obligasi. Pemegang polis juga berhak untuk mengubah alokasi dana. Perubahan biasanya hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun. Jumlah santunan kematian dan nilai tunai tergantung dari kinerja investasi subakun. Bila imbal hasil subakun tinggi, maka santunan kematian dan nilai tunai akan meningkat, begitu sebaliknya.

Kebanyakan polis asuransi jiwa variabel akan menjamin bahwa santunan

kematian tidak boleh lebih rendah daripada jumlah santunan kematian pada saat awal penutupan polis. Namun penanggung tidak menjamin nilai tunai yang tersedia, hal ini mutlak tergantung dari kinerja investasi.


169

Pemegang polis bertanggung jawab atas kinerja investasi, bukan penanggung. Oleh karena itu, di Amerika Serikat, produk asuransi jiwa variabel dianggap sebagai produk sekuritas. Akibatnya produk ini tunduk pada dua macam regulasi yakni regulasi yang berkaitan dengan asuransi jiwa dan sekuritas sekaligus.

c. Asuransi jiwa variabel universal (variable universal life insurance)

Di Indonesia, produk ini dikenal dengan nama unit link. Produk ini

menggabungkan fleksibilitas polis asuransi jiwa universal dengan fleksibilitas polis asuransi jiwa variabel. Pemegang polis dapat menentukan jumlah premi yang harus dibayar dan jumlah uang pertanggungan yang diinginkan. Nilai tunai diinvestasikan dalam subakun. Pemegang polis dapat mengalokasikan premi ke dalam beberapa rekening subakun sesuai pilihannya. Jumlah nilai tunai yang tersedia tergantung pada kinerja investasi subakun. Di Amerika Serikat, produk ini dianggap sebagai produk sekuritas, sehingga tunduk pada regulasi yang berkaitan dengan asuransi jiwa dan sekuritas sekaligus.

D. Produk Unit‐link

Pada umumnya perusahaan asuransi jiwa memasarkan produk‐produk dasar seperti: jangka warsa (term life), dwi guna (endowment) dan permanen atau seumur hidup (whole life), akan tetapi dalam perkembangannya produk asuransi jiwa dasar atau disebut dengan istilah produk konvensional atau tradisional berkembang menjadi produk‐produk yang lebih bervariasi atau lebih maju atau non‐tradisional seperti produk asuransi unit‐link atau invesment‐link.

Produk asuransi jiwa unit‐link (invesment‐link) adalah produk asuransi jiwa individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa dimana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Produk unit‐link juga disebut equality‐linked yaitu dana investasi yang pada umumnya digunakan untuk mendukung produk‐produk unit‐link dan cenderung dikaitkan dengan ekuitas atau saham. Ada juga yang menyebut variable life karena menggambarkan hasil investasi yang bervariasi sesuai dengan jenis investasi tersebut (Asuransi jiwa unit‐link, Ketut Sendra:22)

Adapun ketentuan‐ketentuan yang mengatur tentang produk asuransi,

khususnya tentang produk unit‐link, telah diatur dalam UU Usaha perasuransian, antara lain: 1. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK. 06/2003, tentang:

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang menetapkan: Bab – I, pasal‐1 ayat‐1, yang mengatur tentang ketentuan umum: Polis asuransi

adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama papun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian


170

asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung.

Bab – II, pasal‐2, KMK 422 tentang produk asuransi baru, yaitu menyebutkan bahwa: suatu produk asuransi dinyatakan sebagai produk asuransi baru apabila: (a) produk asuransi tersebut belum pernah dipasarkan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan; atau (b) produk asuransi tersebut merupakan perubahan atas produk asuransi yang sudah dipasarkan, yang perubahannya meliputi risiko yang ditutup, ketentuan polis, rumusan premi, metode cadangan premi atau nilai tunai.

Bab – II, Pasal‐3 ayat (2); yang menyebutkan bahwa: Pelaporan mengenai rencana memasarkan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 tahun 1999, untuk produk asuransi jiwa harus dilengkapi dengan:

a. specimen polis asuransi; b. pernyataan tenaga ahli yang berisi uraian dan dasar perhitungan

mengenai: i. tarif premi, cadangan teknis, berikut asumsi aktuaria dan data pendukungnya; ii. Nilai tunai, dividen polis atau yang sejenis dalam hal produk asuransi tersebut mengandung nilai tunai, dividen polis atau yang sejenis;

c. profit testing atau asset share; d. dukungan reasuransi untuk produk asuransi dimaksud; e. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan; f. perjanjian kerjasama dalam hal produk asuransi dimaksud dipasarkan

bersama pihak lain; g. pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan asuransi atau

kantor cabang perusahaan asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah.

Bab – II, Pasal‐5; yang menyebutkan bahwa: Ayat (1) Perusahaan asuransi jiwa

yang akan memasarkan produk asuransi baru yang dikaitkan dengan investasi, antara lain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal‐3 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman di bidangnya sekurang‐kurangnya 3 (tiga) tahun; b. memiliki sistem informasi yang memadai. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Bab – II, Pasal‐6; yang menyebutkan bahwa: Perusahaan asuransi yang akan

memasarkan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam pasal‐3, pasal‐4, dan pasal‐5 harus memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tidak sedang dikenakan sanksi administratif.


171

Bab – III, tentang Polis, pasal‐7 yaitu; Dalam setiap penutupan asuransi, polis asuransi harus sesuai specimen polis asuransi yang dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal‐3.

Bab – III, Pasal‐8, yang menyebutkan bahwa: Polis asuransi harus memuat

sekuarang‐kurangnya ketentuan mengenai: a. Saat berlakunya pertanggungan, b. Uraian manfaat yang diperpanjang, c. Cara pembayaran premi, d. Tenggang waktu (grace period) pembayaran premi, e. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila

pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah, f. Waktu yang diakui sebagai alat diterimanya pembayaran premi, g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan

melewati tenggang waktu yang disepakati; h. Periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan

kontrak asuransi (incostestable period); i. Table nilai tunai, bagi polis asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai; j. Perhitungan dividen polis atau sejenis, bagi polis asuransi jiwa yang menjanjikan

dividen polis atau yang sejenis; k. Penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak

pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya; l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang

diperlukan dalam pengajuan klaim; m. Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; n. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat,

untuk polis asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

2. Sesuai ketentuan pada Bab‐II, pasal 5 KMK No. 422, pada ayat 2 menyebutkan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Ketentuan tentang produk unit‐link diatur dalam Keputusan Bapepam‐LK,

No: KEP‐104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 sebagai sebagai surat keputusan yang mengganti surat keputusan sebelumnya yaitu surat keputusan DLK No. KEP – 2475/LK/2004 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PADI). Surat keputusan ini mengatur tentang: 1. Kriteria dari suatu produk unit‐link; 2. Ketentuan yang wajib dipenuhi; 3. Nama dan strategi investasi produk unit‐link; 4. Nilai aset sub‐dana; 5. Brosur pemasarannya; 6. Informasi yang wajib disediakan untuk publik mengenai harga unit subdana yang

dikelolanya setiap hari kerja; 7. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh polis asuransi untuk produk unit‐link;


172

8. Pelaporan perkembangan dana kepada pemegang polisnya; dan 9. Kewajiban seorang agen atau tenaga pemasaran untuk memiliki sertifikasi

keagenan.

Penebusan = surrender Nilai Tunai = surrender value. Nilai Tebus = cash surrender value Manfaat Habis Kontrak = maturity benefit Premi Risiko = risk premium Premi Tabungan = saving Asuransi jiwa Tabungan = cash value life insurance Aktif = inforce. Asuransi jiwa Seumur Hidup Berpasangan = Joint Whole Life Insurance. Cadangan Premi = Premium Reserve Cadangan Teknis = Technical Reserve Uang Pertanggungan = sum assured Pinjaman Polis = Policy loan Masa Pembayaran Premi = Premium Payment Periods Premi tunggal = premi sekaligus = single premium Premi secara terus menerus = premi berkelanjutan = continuous premium (policies) Premi berkala = limited payment (policies) Pasangan hidup = spouse Bukti‐bukti layak asuransi = evidence of insurability Pajak Warisan = estate tax Polis Keluarga = family policies Home service distribution system = sistem distribusi layanan rumah Home service agents = agen layanan rumah. Funeral home = Rumah Duka Endowment= asuransi jiwa dwiguna Surrender charges = biaya penebusan Nilai tebus = net cash value atau cash surrender value Nilai tunai = cash value, account value, reserve value, accumulation value. Pengalaman mortalita = mortality experience Jumlah risiko bersih = net amount at risk. Non participating whole life policy = polis asuransi jiwa seumur hidup non‐partisipasi. Subakun = subaccount Akun terpisah = separate account Akun segregasi = segregated account Akun umum = general account


173

BAB VIII MANFAAT‐MANFAAT TAMBAHAN

IHTISAR BAB TUJUAN

Manfaat Asuransi Cacat Tetap (Supplemental disability

benefits) Asuransi Bebas Premi Akibat Cacat Tetap (waiver

of premium for disability benefit) Asuransi Bebas Premi bagi Pemegang Polis

(Waiver of premium for payor benefit) Manfaat Asuransi Cacat Tetap (Disability income

benefit) Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi Kematian akibat kecelakaan (accidental death benefit = Risiko A)

Asuransi cacat tetap akibat kecelakaan (dismemberment benefit = Risiko B)

Manfaat Kematian Akselerasi (Accelerated Death Benefits)

Manfaat Penyakit Terminal Manfaat Penyakit Kritis Long Term Care Insurance Benefit

Asuransi Untuk Tertanggung Tambahan Asuransi tumpangan pasangan hidup dan anak

(spouse and children’s insurance rider) Asuransi tumpangan anak (children’s

insurance rider) Asuransi tumpangan tertanggung kedua

(second insured rider) Manfaat Layak Asuransi (Insurability Benefits)

Manfaat jaminan layak asuransi (guaranteed insurability benefit)

Manfaat opsi tambahan uang pertanggungan (paid up additions option benefit)

Setelah mempelajari bab atau bagian ini diharapkan dapat: 1. Mengenal berbagai jenis

manfaat asuransi tambahan; 2. Menyebutkan berbagai jenis

asuransi jiwa kecelakaan diri beserta manfaatnya;

3. Mengidentifikasi berbagai

jenis manfaat asuransi tambahan akselerasi berserta manfaatnya.

Pada dasarnya asuransi jiwa akan memberikan perlindungan terhadap kerugian ekonomi

akibat meninggalnya tertanggung. Bila tertanggung meninggal dunia, maka ia tidak dapat lagi mencari penghasilan, sehingga keluarga yang ditinggalkan secara mendadak kehilangan sumber penghasilan. Produk‐produk asuransi jiwa akan membayar santunan kematian dalam upaya memberikan penggantian penghasilan bagi keluarga yang ditinggalkan.

MANFAAT-MANFAAT TAMBAHAN

175

Saat ini, kita mengenal berbagai asuransi tambahan yang memberikan manfaat asuransi bukan dalam bentuk santunan kematian, misalnya santunan cacat tetap total.

Asuransi tambahan biasanya dijual secara bersamaan dengan asuransi pokok – sehingga

disebut sebagai asuransi tumpangan (riders). Premi untuk asuransi tumpangan dapat dirinci sesuai dengan jumlah asuransi tambahan yang ditumpangkan kepada asuransi pokok. Analogi yang dapat digunakan adalah kita membeli sebuah mobil (asuransi pokok) lalu kita ingin menambah berbagai variasi mobil (asuransi tumpangan) seperti TV, DVD player, dan jok kulit. Kita dapat membeli TV saja, TV tambah DVD player, dan semua kombinasi yang mungkin. Begitu pula dengan asuransi tumpangan, kita dapat membeli jenis asuransi tumpangan dan besarnya uang pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Fleksibilitas ini menguntungkan bagi penanggung maupun pemegang polis.

Pada umumnya premi asuransi tumpangan tidak akan berpengaruh pada jumlah nilai tunai

dari asuransi pokok. Pembayaran premi asuransi tumpangan akan berakhir pada saat akhir masa asuransi masing‐masing asuransi tumpangan sesuai ketentuan yang berlaku. A. Manfaat Asuransi Cacat Tetap (Supplemental disability benefits)

Asuransi cacat umumnya diklasifikasikan ke dalam kelompok asuransi kesehatan. Manfaat asuransi cacat adalah untuk melindungi kerugian finansial akibat sakit atau cedera tubuh yang diderita oleh tertanggung, jadi bukan karena tertanggung meninggal.

1. Asuransi Bebas Premi Akibat Cacat Tetap (waiver of premium for disability benefit)

Asuransi tambahan yang paling sering dijual sebagai tumpangan dari polis asuransi jiwa perorangan adalah asuransi bebas premi akibat cacat tetap. Bila tertanggung menderita cacat tetap total, maka pemegang polis tidak perlu lagi membayar premi lanjutan yang jatuh tempo setelah tertanggung menderita cacat tetap total. Sebenarnya premi lanjutan tetap harus dibayar agar polis pokok tetap aktif, namun kewajiban membayar premi tersebut beralih dari pemegang polis kepada penanggung. Jadi penanggung akan membayar premi lanjutan asuransi pokok agar polis tersebut tetap aktif. Bila polis pokok memiliki nilai tunai, maka nilai tunai tersebut tetap bertambah sesuai dengan yang diperjanjikan dalam ketentuan polis karena premi lanjutan tetap dibayar oleh penanggung. Begitu pula dengan polis partisipasi, pemegang polis tetap dapat menerima dividen polis, karena seolah‐olah pemegang polis tetap membayar premi lanjutan.

Untuk menerima manfaat asuransi bebas premi akibat cacat tetap, pemegang

polis harus memberitahu penanggung secara tertulis bahwa tertanggung menderita cacat tetap total sesuai dengan ketentuan polis asuransi tumpangan. Definisi cacat tetap total yang paling sering digunakan adalah cacat tetap yang menyebabkan tertanggung tidak dapat mengerjakan tugas‐tugas penting dalam pekerjaannya sebelum menderita cacat atau tidak dapat mengerjakan pekerjaan apapun yang sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman tertanggung. Penanggung memiliki hak untuk memeriksa tertanggung apakah ia benar menderita cacat tetap total atau tidak, dan memeriksa secara periodik kondisi tertanggung bahwa ia tetap menderita cacat tersebut. Premi asuransi pokok tidak perlu dibayar lagi sepanjang


176

masa pembayaran premi yang masih tersisa, selama tertanggung menderita cacat tetap total.

Paling sedikit ada 4 limitasi pada manfaat asuransi bebas premi akibat cacat

tetap yakni : a. Tertanggung harus tetap terbukti cacat selama masa tunggu 3‐6 bulan sebelum

manfaat asuransi bebas premi ini berlaku. Dalam masa tunggu, pemegang polis harus tetap membayar premi yang jatuh tempo. Polis baru menjadi bebas premi setelah masa tunggu terlampaui. Kadang‐kadang ada polis yang menetapkan manfaat asuransi bebas premi terhitung saat tertanggung menderita cacat tetap, sehingga penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan selama masa tunggu. Contoh, Tuan Benny menderita cacat tetap total pada tanggal 01 Februari. Pembayaran premi secara bulanan dengan masa tunggu 6 bulan. Tuan Benny harus tetap membayar premi selama 6 bulan, yakni bulan Februari s/d Juli. Bila Tuan Benny masih menderita cacat tetap total pada tanggal 01 Agustus, maka manfaat asuransi bebas premi akibat cacat tetap total menjadi efektif. Jadi terhitung mulai tanggal 01 Agustus sampai dengan akhir masa pembayaran premi, Tuan Benny tidak perlu lagi membayar premi yang jatuh tempo.

b. Cacat tetap total yang ditanggung adalah cacat tetap total yang terjadi sebelum

tertanggung mencapai usia tertentu, misalnya sebelum usia 65 tahun. Ini logis, karena peluang untuk menderita cacat tetap total semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Bila masih mau ditanggung, maka premi pun akan melonjak sangat tinggi sehingga pemegang polis pun akan enggan untuk membeli asuransi ini.

c. Metode pembayaran premi tidak dapat diubah. Bila pembayaran premi awal

adalah tahunan, maka interval pembayaran premi tetap berlaku tahunan. Hal ini untuk mencegah pemegang polis mengganti metode pembayaran premi menjadi lebih sering, misalnya dari tahunan menjadi bulanan. Contoh Tuan Paulus menderita cacat tetap total dari tanggal 01 Maret 2007 s/d 01 Desember 2007. Pembayaran premi secara tahunan dengan masa tunggu 6 bulan. Dalam kasus ini, Tuan Paulus tetap menderita cacat tetap total setelah melewati masa tunggu (01 September 2007), dan seyogyanya premi yang jatuh tempo pada tanggal 01 Maret 2008, tidak perlu lagi dibayar. Namun karena ia sembuh dari cacat tetap total pada tanggal 01 Desember 2007, maka premi yang jatuh tempo pada tanggal 01 Maret 2008 tetap harus dibayar dan pertanggungan berlanjut seperti semula. Bila premi tahunan dapat diubah menjadi premi bulanan, maka Tuan Paulus tidak perlu bayar premi untuk bulan September 2007 s/d November 2007. Namun ia tetap harus membayar premi lanjutan terhitung sejak tanggal 01 Desember 2007. Untuk mencegah terjadinya hal di atas, maka pembatasan ini diberlakukan.

d. Cacat tetap total akibat sebab‐sebab tertentu dikecualikan dari pertanggungan

ini, misalnya akibat dari (a) sengaja melukai diri sendiri, (b) cedera tubuh pada saat tertanggung sedang melakukan tindakan kriminal, (c) akibat dari kondisi


177

kesehatan tertentu seperti pre‐existing conditions, yakni kondisi yang telah ada sebelum asuransi tumpangan ini efektif, (d) cedera tubuh akibat tindakan perang (act of war) pada saat tertanggung menjalani tugas militer.

Manfaat asuransi bebas akibat cacat tetap total dapat ditumpangkan kepada

hampir seluruh produk asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa berjangka yang dapat diperpanjang otomatis (renewable) atau yang dapat dikonversikan menjadi asuransi jiwa seumur hidup (convertible).

Biasanya manfaat asuransi bebas premi ini akan tetap melekat pada polis asuransi jiwa yang dapat diperpanjang otomatis, artinya polis dapat diperpanjang tanpa perlu membayar premi lagi. Pembebasan pembayaran premi tetap berlaku sampai tertanggung sembuh dari cacat tetap total atau sampai polis tidak dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Manfaat asuransi bebas premi pada asuransi jiwa berjangka yang dapat dikonversi terbagi dua, yakni melekat pada asuransi jiwa seumur hidup hasil dari konversi atau tidak harus melekat pada polis baru. Bila melekat, maka premi asuransi jiwa seumur hidup yang jatuh tempo tidak perlu dibayar lagi selama ia masih menderita cacat tetap total. Bila manfaat asuransi bebas premi ini tidak melekat, maka pemegang polis tetap harus membayar premi yang jatuh tempo agar polis asuransi jiwa seumur hidup itu tetap aktif.

Asuransi bebas premi akibat cacat tetap total biasanya tidak dapat dimasukkan kedalam polis asuransi jiwa universal, karena jumlah premi yang harus dibayarkan tidak pasti. Sebagai gantinya adalah asuransi tumpangan ini akan menanggung biaya mortalita yang dibebankan pada polis asuransi jiwa universal

2. Asuransi Bebas Premi bagi Pemegang Polis (Waiver of premium for payor benefit)

Biasanya orang membeli polis asuransi jiwa untuk dirinya sendiri. Ini berarti pemegang polis dan tertanggung adalah orang yang sama. Jadi bila tertanggung mengalami cacat tetap, berarti pemegang polis mengalami cacat tetap, akibatnya pemegang polis bisa jadi tidak lagi mampu berpenghasilan. Atas dasar ini, asuransi bebas premi akibat cacat tetap akan bermanfaat karena membebaskan pemegang polis dari kewajiban membayar premi.

Pada beberapa jenis polis, pemegang polis dan tertanggung adalah orang yang

berbeda, misalnya pada asuransi juvenil (juvenile insurance). Tertanggung adalah anak, sedangkan pemegang polis adalah orang tuanya. Pembayaran premi dapat terhenti apabila orang tua anak (pemegang polis) meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total. Agar polis tetap dapat aktif, maka asuransi bebas premi bagi pemegang polis dapat dibeli untuk mengantisipasi situasi tersebut.

Asuransi bebas premi bagi pemegang polis biasanya terdiri dari dua bagian yakni

(1) dalam dua tahun pertama, pemegang polis akan dianggap cacat tetap total apabila ia tidak dapat melaksanakan fungsi‐fungsi penting dari pekerjaannya sehari‐


178

hari, dan (2) setelah dua tahun, pemegang polis akan dianggap cacat tetap total apabila ia tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dimilikinya.

Polis yang memiliki manfaat tambahan asuransi bebas premi bagi pemegang

polis memiliki dua orang tertanggung, yakni tertanggung dan pemegang polis, karena keduanya merupakan dua orang yang berbeda. Dalam konteks ini, penanggung biasanya juga mewajibkan pemegang polis untuk mengajukan bukti‐bukti layak asuransi kepada penanggung.

B. Manfaat Asuransi Cacat Tetap (Disability income benefit)

Manfaat asuransi cacat tetap adalah asuransi yang menyediakan sejumlah uang dalam kurun waktu tertentu apabila tertanggung (sekaligus pemegang polis) mengalami cacat tetap total. Jumlah uang pertanggungan biasanya berupa persentase tertentu dari uang pertanggungan polis pokok. Masa tunggu biasanya berkisar antara 3 – 6 bulan.

Contoh, Tuan Hendra membeli polis asuransi jiwa dengan uang pertanggungan Rp.

500.000.000,‐ dan manfaat asuransi cacat tetap Rp 10.‐ untuk setiap Rp. 1.000.‐ uang pertanggungan polis pokok. Manfaat asuransi cacat tetap total akan dibayarkan setiap bulan. Tuan Hendra mengalami kecelakaan berakibat cacat tetap total. Setelah melewati masa tunggu 6 bulan, Tuan Hendra akan menerima manfaat asuransi cacat tetap sebesar Rp. 10,‐ x (Rp. 500.000.000,‐ : Rp. 1.000,‐) = Rp. 5.000.000,‐ per bulan sepanjang ia masih menderita cacat tetap total sesuai persyaratan yang tercantum dalam polis. Bila ia meninggal dunia, maka pihak yang ditunjuk akan menerima santunan kematian sebesar Rp. 500.000.000,‐.

C. Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi yang menyediakan santunan apabila tertanggung mengalami kecelakaan. Ada 4 komponen asuransi kecelakaan diri dikenal dengan (1) risiko A, (2) risiko B, (3) risiko C, dan (4) risiko D. Risiko A memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan. Risiko B memberikan santunan cacat tetap apabila tertanggung menderita cacat tetap (kehilangan anggota tubuh atau kehilangan fungsi anggota tubuh) akibat kecelakaan. Risiko C memberikan santunan cacat sementara akibat kecelakaan. Risiko D memberikan penggantian biaya pengobatan bila tertanggung mengalami kecelakaan.

Uang pertanggungan asuransi kecelakaan diri biasanya sama dengan uang

pertanggungan polis pokok. Ini berlaku untuk risiko A dan risiko B. Saat ini risiko C sudah jarang di jual di Indonesia. Uang pertanggungan risiko D, biasanya berkisar antara 10% ‐ 20% dari risiko A untuk setiap kali kecelakaan.

1. Asuransi Kematian akibat kecelakaan (accidental death benefit = Risiko A)

Uang pertanggungan risiko A biasanya sama dengan uang pertanggungan polis pokok. Bila tertanggung meninggal dunia, maka pihak yang ditunjuk akan menerima santunan kematian sebesar 200% dari uang pertanggungan polis pokok. Dalam


179

beberapa kasus, uang pertanggungan dapat mencapai 3 – 5 kali dari uang pertanggungan polis pokok.

Definisi kecelakaan diri harus tercantum di dalam syarat‐syarat umum polis.

Memastikan bahwa tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau bukan, dapat merupakan pekerjaan yang tidak mudah.

Contoh, Tuan Indra, seorang penderita penyakit jantung koroner, sedang

menyetir seorang diri saat mobilnya menabrak pohon besar. Tuan Indra meninggal seketika di lokasi. Bila ia meninggal dunia akibat kecelakaan, misalnya kepalanya terbentur kemudi mobil, maka pihak yang ditunjuk akan menerima santunan kematian polis pokok dan asuransi kematian akibat kecelakaan (risiko A). Bila ia meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak lalu meninggal, sehingga mobilnya tidak dapat dikendalikan dan menabrak pohon besar, maka pihak yang ditunjuk hanya akan menerima santunan kematian dari polis pokok. Penetapan sebab kematian Tuan Indra, apakah ia meninggal dunia sebelum tabrakan atau setelah tabrakan merupakan tugas yang tidak mudah.

Ada beberapa pengecualian yang sering ditemukan pada asuransi kematian

akibat kecelakaan antara lain : 1. Akibat tindakan atau perbuatan diri sendiri 2. Terlibat dalam perang atau peristiwa yang dapat dianggap sebagai perang. 3. Ikut dalam penerbangan, bukan dalam kapasitas sebagai penumpang.

Seringkali tertanggung tidak langsung meninggal dunia akibat kecelakaan. Dalam

hal ini, penanggung biasanya memberikan batas waktu maksimum misalnya 90 hari. Ini berarti bila seorang tertanggung mengalami kecelakaan, menderita luka‐luka atau sakit akibat kecelakaan lalu meninggal dunia dalam waktu kurang dari 90 hari setelah kecelakaan, maka santunan kematian tetap diberikan oleh penanggung. Batas waktu ini penting karena semakin lama tertanggung dapat bertahan hidup, semakin tidak jelas penyebab kematian tertanggung apakah akibat kecelakaan ataukah akibat sebab‐sebab lain. Saat ini, kemajuan ilmu kedokteran dapat memperpanjang hidup tertanggung sedemikian rupa, yang di masa lalu dengan kondisi yang sama, tertanggung sudah pasti meninggal dunia dalam waktu yang singkat.

2. Asuransi cacat tetap akibat kecelakaan (dismemberment benefit = Risiko B)

Kecelakaan tidak selalu menyebabkan kematian. Kecelakaan lebih sering menyebabkan hilangnya anggota tubuh (dismemberment) atau hilangnya fungsi anggota tubuh (disability). AD & D atau accidental death and dismemberment adalah gabungan dari asuransi kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan.

Maksimum uang pertanggungan risiko B biasanya sama dengan uang

pertanggungan risiko A. Biasanya penanggung akan menyediakan sebuah tabel yang berisikan persentase uang pertanggungan untuk kehilangan anggota tubuh tertentu. Misalnya, kehilangan ibu jari tangan kanan (bukan kidal) sama dengan 10% dari uang pertanggungan asuransi kematian akibat kecelakaan (risiko A). Tertanggung akan


180

dianggap cacat tetap total bila jumlah persentase mencapai 100% uang pertanggungan. Tertanggung juga dianggap cacat tetap total apabila kehilangan fungsi penglihatan kedua mata atau kehilangan dua anggota tubuh (satu lengan dan satu tungkai, dua lengan, atau dua tungkai).

Uang pertanggungan maksimum yang dapat dibayarkan adalah 100%. Sehingga

bila tertanggung mengalami cacat tetap dan kehilangan anggota tubuh, misalnya 20%, lalu tertanggung meninggal dunia, maka santunan kematian yang akan dibayarkan hanya tersisa 80%. Begitu pula, bila kehilangan anggota tubuh mencapai lebih dari 100%, maka uang pertanggungan yang akan dibayarkan adalah maksimum 100%. Pertanggungan menjadi gugur apabila 100% uang pertanggungan sudah dibayarkan.

D. Manfaat Kematian Akselerasi (Accelerated Death Benefits)

Santunan kematian hanya diberikan apabila tertanggung meninggal dunia. Santunan kematian tidak akan dibayarkan selama tertanggung masih hidup. Saat ini, usia harapan hidup semakin tinggi, ilmu kedokteran berkembang pesat dan biaya pengobatan pun semakin meningkat. Bila seorang tertanggung menderita sakit yang cukup parah namun hidupnya masih dapat diperpanjang berkat pengobatan mutakhir, maka kebutuhan akan dana pengobatan pun semakin mendesak. Di lain pihak, manfaat asuransi (berupa santunan kematian) hanya dapat dibayarkan apabila tertanggung telah meninggal dunia. Hal ini menciptakan kebutuhan akan dana yang dapat diterima selama tertanggung masih hidup dengan konsekuensi mengurangi santunan kematian yang akan diterima bila kelak tertanggung meninggal dunia. Dalam bahasa Inggris, manfaat asuransi ini sering disebut dengan living benefit.

Pada hakikatnya santunan kematian akselerasi adalah sebuah pilihan bagi

tertanggung untuk menerima dana selama ia masih hidup (sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku) dengan konsekuensi mengurangi santunan kematian apabila ia meninggal dunia kelak kemudian hari. Biasanya santunan kematian akselerasi ini diberikan apabila uang pertanggungan polis cukup besar. Hal ini untuk efisiensi dalam proses administrasi.

Ada tiga jenis santunan kematian akselerasi yaitu (1) manfaat penyakit terminal =

terminal illness benefit, (2) manfaat penyakit kritis = dread disease benefit, dan (3) long term care insurance benefit

1. Manfaat Penyakit Terminal

Bila seorang tertanggung menderita sakit yang parah sehingga diperkirakan hanya dapat bertahan hidup kurang dari 12 bulan, maka pemegang polis dapat memilih untuk menerima manfaat penyakit terminal.

Manfaat penyakit terminal dapat dibayarkan apabila penanggung telah

menerima surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa tertanggung menderita sakit parah dengan harapan hidup kurang dari 12 bulan. Besarnya manfaat penyakit terminal berkisar antara 25% ‐ 75% dari uang pertanggungan polis pokok, dan tidak melebihi jumlah maksimum tertentu. Manfaat penyakit terminal dapat diberikan sekaligus bila diperbolehkan oleh ketentuan polis yang berlaku.


181

Penanggung tidak membebankan premi atas manfaat penyakit terminal, namun membebankan biaya administrasi pada saat pembayaran manfaat tersebut.

2. Manfaat Penyakit Kritis

Dalam bahasa Inggris disebut sebagai dread disease benefit atau critical illness benefit. Penanggung bersedia membayar bagian dari santunan kematian apabila tertanggung menderita sakit atau menjalani prosedur medis tertentu seperti yang tercantum dalam ketentuan polis. Sisa uang pertanggungan akan dibayarkan pada saat tertanggung meninggal dunia.

Contoh kondisi sakit atau prosedur medis yang dijalani adalah :

1. Kanker 2. AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) 3. Gagal ginjal stadium akhir 4. Infark miokard akut (serangan jantung) 5. Stroke 6. Operasi bypass arteri koroner jantung 7. Transplantasi organ tubuh penting seperti paru dan hati 8. Penyakit Alzheimer’s

Untuk memperoleh manfaat penyakit kritis, biasanya penanggung

membebankan premi dan hanya diberlakukan kepada tertanggung yang sehat dan berusia kurang dari 70 tahun.

Manfaat penyakit kritis biasanya dibayarkan sekaligus, walau kadang‐kadang

penanggung membayar dalam bentuk cicilan selama 6 – 12 bulan. Manfaat penyakit kritis hanya dibayarkan satu kali. Bila tertanggung menderita sakit yang berbeda walau tercantum dalam tabel, penanggung tidak akan membayar lagi manfaat penyakit kritis untuk kedua kali. Manfaat penyakit kritis juga dapat digunakan untuk membebaskan pemegang polis dari kewajiban membayar premi lanjutan.

3. Long Term Care Insurance Benefit

Penanggung akan membayar manfaat long term care setiap bulan apabila kondisi kesehatan tertanggung membutuhkan perawatan medis yang teratur dan memenuhi ketentuan polis yang berlaku. Penanggung juga akan membebaskan pembayaran premi polis pokok dan asuransi long term care.

Besarnya manfaat asuransi long term care biasanya berupa persentase tertentu

dari uang pertanggungan. Bila tertanggung dirawat di panti, maka manfaat long term care yang dibayarkan setiap bulan adalah 2% dari uang pertanggungan. sedangkan bila tertanggung di rawat di rumah, maka manfaat long term care hanya sebesar 1% dari uang pertanggungan. Manfaat asuransi long term care akan tetap dibayarkan sampai mencapai jumlah persentase tertentu, misalnya 50% atau 100% uang pertanggungan. apabila tertanggung meninggal dunia, dan uang pertanggungan masih tersisa, maka akan dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk.


182

Manfaat asuransi long term care baru dapat dinikmati apabila pertanggungan telah berlangsung untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau lebih. Di samping itu terdapat pula masa tunggu (biasanya 90 hari). Tidak ada pembayaran manfaat asuransi long term care dalam masa tunggu.

E. Asuransi Untuk Tertanggung Tambahan

Pemegang polis dapat membeli pertanggungan tambahan atas diri tertanggung, seperti asuransi jiwa berjangka, asuransi kecelakaan diri dan lain‐lain. Pemegang polis juga dapat membeli pertanggungan tambahan atas diri orang lain selain dari tertanggung. Orang tersebut biasa disebut dengan tertanggung tambahan.

Asuransi tertanggung tambahan dapat berupa (1) asuransi tumpangan pasangan

hidup dan anak (spouse and children’s insurance rider), (2) asuransi tumpangan anak (children’s insurance rider), dan (3) asuransi tumpangan tertanggung kedua (the second insured rider).

1. Asuransi tumpangan pasangan hidup dan anak (spouse and children’s insurance rider)

Asuransi tumpangan ini sesungguhnya adalah asuransi jiwa berjangka bagi pasangan hidup dan anak‐anak mereka. Uang pertanggungan biasanya berupa persentase dari uang pertanggungan polis pokok atau berupa jumlah unit tertentu, misalnya 1 unit untuk pasangan hidup bernilai Rp. 5.000.000,‐ sedangkan 1 unit untuk anak bernilai Rp. 1.000.000,‐. Jumlah uang pertanggungan yang dapat dibeli untuk masing‐masing tertanggung tambahan biasanya dibatasi sampai jumlah maksimum tertentu.

Besarnya premi yang dibebankan untuk tertanggung anak besifat tetap, artinya

jumlah premi tidak bertambah meskipun jumlah anak bertambah. Jumlah premi yang dibebankan untuk 1 orang anak akan sama dengan jumlah premi yang dibebankan untuk 5 orang anak, misalnya. Dengan demikian, pertanggungan untuk anak‐anak yang baru dilahirkan setelah polis pokok efektif tidak akan mengubah jumlah premi yang harus dibayarkan. Usia minimum anak adalah 15 hari agar pertanggungan menjadi efektif.

Pertanggungan untuk anak akan gugur secara otomatis apabila anak telah

mencapai usia 21 atau 25 tahun, sesuai ketentuan polis. Penanggung dapat menambahkan ketentuan konversi khusus bagi anak yang telah mencapai usia 21 atau 25 tahun sehingga ia dapat mengkonversikan pertanggungannya menjadi pertanggungan asuransi jiwa atas nama diri sendiri. Konversi ini tidak membutuhkan bukti‐bukti layak asuransi.

2. Asuransi tumpangan anak (children’s insurance rider)

Di Amerika Serikat, produk ini diluncurkan untuk mengantisipasi semakin banyaknya orang tua tunggal. Proses kerja sama dengan asuransi tumpangan pasangan hidup dan anak, hanya saja pada asuransi tumpangan ini tidak disertakan pasangan hidup.


183

Jumlah premi yang dibebankan pun selalu sama, tidak mengacu kepada usia, jenis kelamin maupun jumlah anak yang dipertanggungkan.

3. Asuransi tumpangan tertanggung kedua (second insured rider)

Asuransi tumpangan ini mempertanggungkan diri seseorang yang bukan merupakan tertanggung dalam polis pokok. Tertanggung kedua bisa berupa pasangan hidup tertanggung, keluarga tertanggung atau bahkan rekan kerja tertanggung. Jumlah uang pertanggungan untuk tertanggung kedua tidak dikaitkan dengan jumlah uang pertanggungan bagi tertanggung dalam polis pokok. Jumlah premi yang dibebankan didasarkan atas karakteristik risiko tertanggung kedua, dan bukan atas karakteristik risiko tertanggung pada polis pokok.

Di Indonesia, jarang atau tidak pernah terdengar adanya asuransi tumpangan

yang dimaksud. F. Manfaat Layak Asuransi (Insurability Benefits)

Penanggung dapat pula menawarkan 2 jenis manfaat layak asuransi yakni manfaat jaminan layak asuransi (guaranteed insurability benefit) dan manfaat opsi tambahan uang pertanggungan (paid up additions option benefit).

1. Manfaat jaminan layak asuransi (guaranteed insurability benefit)

Manfaat ini memberikan kesempatan bagi pemegang polis untuk membeli asuransi tambahan dari jenis yang sama dengan polis pokok pada waktu yang telah ditetapkan tanpa perlu memberikan bukti‐bukti layak asuransi. Dengan adanya manfaat ini maka pemegang polis dapat membeli asuransi tambahan walaupun kondisi kesehatannya sudah tidak baik lagi. Uang pertanggungan dari polis asuransi yang baru adalah maksimum sama dengan uang pertanggungan polis pokok atau sama dengan jumlah uang pertanggungan yang ditetapkan, yang mana yang lebih kecil.

Contoh, Nyonya Susi, 30 tahun, membeli polis asuransi jiwa seumur hidup dengan

uang pertanggungan Rp. 100.000.000‐. Setiap 5 tahun, sampai dengan usia 45 tahun, ia berhak untuk membeli asuransi tambahan dengan uang pertanggungan maksimum Rp. 10.000.000,‐. Pada saat nyonya Susi berusia 35 tahun, ia menderita sakit, namun ia tetap berhak untuk membeli asuransi jiwa seumur hidup dengan nilai maksimum sebesar Rp. 10.000.000,‐. Ia juga harus membayar premi atas polis asuransi yang baru.

Penanggung hanya menjamin hak untuk membeli asuransi tambahan pada

waktu‐waktu yang telah ditetapkan. Bila hak tersebut tidak digunakan, maka pemegang polis kehilangan hak untuk pembelian asuransi tambahan. Ia dapat menggunakan lagi hak tersebut pada periode berikutnya, bila masih tersedia.


184

2. Manfaat opsi tambahan uang pertanggungan (paid up additions option benefit)

Pemegang polis dapat menambah uang pertanggungan dari polis asuransi jiwa seumur hidup yang dimilikinya tanpa harus melampirkan bukti‐bukti layak asuransi. Penambahan ini biasanya dilakukan pada setiap ulang tahun polis. Premi yang dibayarkan adalah premi tunggal dan didasarkan atas usia tertanggung pada saat itu. Beberapa polis menentukan bila pemegang polis tidak menggunakan haknya beberapa kali, maka hak pembelian selanjutnya dapat menjadi gugur.

========= Supplemental benefits = asuransi tambahan Riders = asuransi tumpangan Limitations = limitasi = pembatasan Waiting period = masa tunggu


185

BAB IX SYARAT‐SYARAT UMUM POLIS ASURANSI

PERORANGAN

IHTISAR BAB TUJUAN

Ketentuan Umum Polis Standar Free Look Provision Ketentuan satu‐kesatuan kontrak

(entire contract provision) Ketentuan inkontesabilitas

(incontestability provision) Misrepresentasi yang bersifat material

(material misrepresentation) Ketentuan Masa Tenggang / Masa

Leluasa (grace period provision) Ketentuan pemulihan (reinstatement

provision) Pernyataan salah usia atau jenis kelamin

(misstatement of age or sex provision) Ketentuan Unik Pada Polis Asuransi Jiwa Dengan

Unsur Tabungan Pinjaman polis dan penebusan sebagian Ketentuan penebusan nilai tunai

(Nonforfeiture provision) Pengecualian Dalam Polis Asuransi Jiwa

Setelah mempelajari bab atau bagian ini diharapkan dapat: 1. Menyebutkan fitur‐fitur yang

terdapat di ketentuan umum polis standar;

2. Menyebutkan fitur‐fitur unik yang

hanya terdapat di ketentuan umum polis asuransi jiwa dengan tabungan;

3. Menjabarkan ketentuan

penebusan nilai tunai; 4. Mengidentifikasi pengecualian‐

pengecualian yang sering terdapat di polis standar.

Polis asuransi jiwa individu pada hakikatnya merupakan sebuah kontrak antara

penanggung dengan pemegang polis. Sebuah kontrak pasti berisikan hak dan kewajiban masing‐masing pihak. Di seluruh dunia, hak dan kewajiban yang tercantum dalam ketentuan polis asuransi jiwa individu pada hakikatnya adalah sama, yang berbeda hanyalah susunan redaksi kontrak.

Pada bab ini, kita akan mendiskusikan ketentuan‐ketentuan yang umum berlaku pada

seluruh polis asuransi jiwa individu. Lalu kita akan membahas ketentuan‐ketentuan khusus yang berlaku hanya untuk polis‐polis asuransi jiwa tabungan, termasuk pula ketentuan‐ketentuan mengenai dividen polis dan opsi pengaturan (settlement options). A. Ketentuan Umum Polis Standar

Seluruh jenis polis asuransi jiwa individu memiliki ketentuan‐ketentuan yang menjelaskan mekanisme kerja dan dampak polis sebagai dokumen kontrak yang

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI PERORANGAN

187

berkekuatan hukum dan mengikat para pihak. Ketentuan‐ketentuan yang bersifat umum harus ada pada seluruh polis asuransi jiwa individu, walau dengan susunan redaksi yang dapat berbeda antara satu polis dengan polis yang lain. Ketentuan‐ketentuan umum yang dimaksud antara lain, ketentuan free look (free look provision), ketentuan satu‐kesatuan kontrak (entire contract provision), ketentuan inkontestabilitas (incontestability provision), ketentuan masa tenggang (masa leluasa) atau grace period provision, ketentuan pemulihan polis (reinstatement provision), dan ketentuan pernyataan salah usia atau jenis kelamin (misstatement of age or sex provision). Seluruh ketentuan polis harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Di Amerika Serikat, peraturan perundangan yang mengatur bisnis asuransi jiwa

terutama diatur oleh peraturan perundangan di tingkat negara bagian, dan hanya bagian kecil diatur oleh pemerintah federal. Dengan demikian, polis‐polis asuransi jiwa individu di Amerika Serikat dapat berbeda‐beda antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Walaupun demikian, para komisioner (pengawas) industri asuransi jiwa di Amerika Serikat selalu merancang model peraturan perundangan yang diharapkan dapat diterima oleh seluruh negara bagian. Prakteknya, banyak negara bagian mengadopsi model itu dan hanya melakukan modifikasi seperlunya untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang umum berlaku di negara bagian itu.

Di Indonesia, peraturan perundangan yang berlaku didasarkan atas Undang Undang

Dasar 1945, Undang‐Undang (saat ini yang berlaku adalah UU No: 2 tahun 1992 tentang Perasuransian), Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang‐Undang Hukum Dagang (KUHD). Secara umum, peraturan perundangan yang berlaku lebih banyak mengatur tentang bisnis asuransi jiwa secara institusional seperti permodalan, kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa, uji layak dan kepatutan bagi direksi asuransi jiwa. Peraturan perundangan yang mengatur tentang mekanisme kerja asuransi jiwa masih sangat minim dan bersifat umum, sehingga tidaklah heran sering terjadi perbedaan pandangan antara penanggung dengan pemegang polis dalam menafsirkan ketentuan‐ketentuan polis asuransi jiwa.

1. Free Look Provision

Polis asuransi jiwa individu umumnya mengandung free look provision yakni ketentuan yang memberikan kesempatan kepada pemegang polis untuk mempelajari polis asuransi jiwa yang dibelinya dalam tenggang waktu tertentu – biasanya berkisar antara 7 – 10 hari sejak polis diterima. Selama masa itu, pemegang polis berhak untuk membatalkan polis dan menerima pengembalian premi inisial secara penuh. Pertanggungan asuransi jiwa tetap berlaku selama masa free look atau sampai dengan tanggal pembatalan polis, yang mana yang lebih dahulu.

Contoh, Nyonya Dewi menerima polis asuransi jiwa seumur hidup pada tanggal 1

Maret 2009. Masa free look adalah sejak tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan 10 Maret 2009. Bila nyonya Dewi membatalkan polis tersebut pada tanggal 07 Maret 2009, maka pertanggungan polis tersebut menjadi batal pada tanggal 07 Maret 2009, bukan pada tanggal 10 Maret 2009. Bila nyonya Dewi tidak melakukan tindakan


188

apapun, maka dianggap nyonya Dewi menerima polis itu dan polis berlaku sejak tanggal 1 Maret 2009. Namun bila nyonya Dewi meninggal pada tanggal 5 Maret 2009, maka pertanggungan tetap efektif, penanggung akan membayar santunan kematian kepada pihak yang ditunjuk.

2. Ketentuan satu‐kesatuan kontrak (entire contract provision)

Ketentuan satu‐kesatuan kontrak adalah ketentuan yang menetapkan jenis‐jenis dokumen sebagai bagian dari kontrak antara penanggung dengan pemegang polis. Dengan penetapan ini, para pihak harus merujuk arti istilah dan ketentuan‐ketentuan kontrak yang didasarkan atas pernyataan tulisan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Hal ini penting untuk mencegah pernyataan‐pernyataan lisan yang dapat menimbulkan kontroversi bila digunakan untuk menafsirkan maksud kontrak.

Redaksi kontrak yang spesifik sangat tergantung dari sifat kontrak, bisa bersifat

kontrak tertututp atau kontrak terbuka.

Dalam kontrak tertutup, syarat dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam dokumen‐dokumen yang dicetak atau yang dilekatkan pada kontrak tersebut. Ketentuan satu‐kesatuan kontrak menyatakan bahwa fotokopi surat permohonan asuransi jiwa, polis asuransi jiwa, endorsemen‐endorsemen, dan lampiran‐lampiran yang ada merupakan satu kesatuan kontrak. Untuk memahami maksud dan tujuan kontrak, maka para pihak harus menafsirkan isi dari dokumen‐dokumen tersebut sebagai satu kesatuan. Pemegang polis harus memiliki akses penuh atas dokumen‐dokumen tersebut untuk menjamin adanya kesetaraan posisi para pihak.

Dalam kontrak terbuka, misalnya pada polis asuransi jiwa yang diterbitkan oleh

perkumpulan fraternal, satu‐kesatuan kontrak meliputi polis asuransi jiwa, endorsemen‐endorsemen dan lampiran‐lampiran, akta pendirian perkumpulan fraternal, anggaran dasar dan anggaran rumah tanggal fraternal, fotokopi surat permohonan keanggotaan fraternal, dan pernyataan layak asuransi (declaration of insurability) yang ditandatangani oleh pemohon. Dalam hal ini, perkumpulan fraternal tidak perlu melampirkan akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada polis asuransi jiwa yang diterbitkannya. Ini dimungkinkan karena pada saat tertanggung menjadi anggota perkumpulan, maka ia sudah pasti akan mendapatkan salinan akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan itu, sehingga dapat memeriksa isi dari seluruh dokumen dimaksud.

Ketentuan satu‐kesatuan kontrak sering mencantumkan pernyataan (1) hanya

orang‐orang dengan wewenang tertentu yang dapat mengubah isi kontrak, (2) perubahan kontrak hanya akan berlaku efektif bila dilakukan secara tertulis dan (3) perubahan kontrak tidak akan dibuat apabila tidak disetujui secara tertulis oleh pemegang polis.


189

3. Ketentuan inkontesabilitas (incontestability provision) Ketentuan ini mengatur tentang hak penanggung untuk membatalkan polis dan

atau menghindarkan diri dari kewajiban terhadap kontrak asuransi. Hak ini timbul bila pemegang polis dan atau tertanggung melakukan tindakan misrepresentasi yang bersifat material (material misrepresentation). Hak penanggung ini hanya efektif pada beberapa tahun pertama sejak polis berlaku, biasanya berkisar dua atau tiga tahun. Setelah waktu yang telah ditetapkan, penanggung tidak dapat lagi menggunakan hak tersebut.

4. Misrepresentasi yang bersifat material (material misrepresentation)

Surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) selalu mengandung pertanyaan‐pertanyaan yang harus dijawab oleh pemegang polis dan atau tertanggung. Jawaban dari pertanyaan‐pertanyaan tersebut merupakan sumber informasi yang benar dan relevan yang dibutuhkan oleh penanggung untuk memutuskan apakah ia akan mengambil alih risiko tersebut atau tidak. Bila jawaban tersebut tidak benar, maka penanggung dapat berbuat salah dalam proses pengambilan putusan. Penanggung bisa bersedia untuk menerima risiko tersebut, padahal bila penanggung tahu informasi yang sesungguhnya maka penanggung akan menolak untuk menanggung risiko itu. Informasi salah yang meyebabkan penanggung mengambil putusan yang berbeda disebut informasi yang material.

Dalam hukum kontrak, pernyataan yang dibuat oleh para pihak dapat bersifat

‘warranty’ atau representasi (representation). Disebut ‘warranty’ apabila pernyataan itu harus benar secara harafiah, bila tidak benar maka kontrak dapat dibatalkan. Disebut representasi apabila pernyataan itu harus benar secara substansi, bila tidak benar maka kontrak dapat dibatalkan.

Contoh: Dalam SPAJ, Tuan Mahavira menyatakan bahwa dua tahun lalu ia pernah

mengajukan klaim kecelakaan atas luka robek pada betis kiri, padahal semestinya luka robek tersebut terdapat pada betis kanan. Oleh karena hal ini tidak berpengaruh besar pada proses seleksi risiko asuransi jiwa berjangka yang ia ajukan, maka informasi ini bersifat tidak material.

Misrepresentasi disebut material apabila kondisi yang sebenarnya diketahui oleh

penanggung, sehingga penanggung tidak akan mengambil risiko tersebut atau mengambil risiko dengan syarat tertentu, misalnya uang pertanggungan yang lebih rendah atau dilakukan pembebanan premi ekstra. Seringkali penanggung tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, untuk itu penanggung diberikan hak untuk membatalkan polis atas dasar misrepresentasi yang bersifat material. Dalam kondisi ini, penanggung diberikan kesempatan untuk kembali kepada posisi semula, sehingga ia dapat melakukan seleksi risiko ulang. Bila ia tetap tidak mau mengambil risiko tersebut, maka polis menjadi batal. Bila ia mau mengambil risiko itu maka penanggung menganggap informasi itu bersifat tidak material.


190

Contoh: Nyonya Kartika menyatakan bahwa pada tanggal 05 September 2003, ia melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di rumah sakit. Kondisi sebenarnya adalah nyonya Kartika berobat ke rumah sakit pada tanggal 06 September 2003 untuk penyakit jantung koroner. Kesalahan penyebutan tanggal 05 September 2003 tidak bersifat material, apabila nyonya Kartika benar‐benar melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, karena perbedaan tanggal (hanya 1 hari) tidak bersifat material. Pernyataan bahwa ia melakukan pemeriksaan kesehatan rutin padahal sesungguhnya ia berobat bersifat material, karena bila penanggung mengetahui bahwa ia menderita penyakit jantung koroner, maka penanggung bisa meminta pemeriksaan tambahan atau membebankan premi ekstra atau mengurangi uang pertanggungan yang diminta, bahkan menolak pengajuan asuransi jiwa yang diminta.

Bila misrepresentasi material diketahui oleh penanggung pada saat mengevaluasi

SPAJ, maka penanggung dapat menolak risiko tersebut. Bila penanggung baru mengetahui adanya misrepresentasi material setelah polis efektif, maka penanggung berhak untuk membatalkan polis dalam kurun waktu tertentu (misalnya dua tahun) setelah polis efektif. Kurun waktu ini disebut sebagai periode kontes (contestable period). Penanggung tidak berhak untuk membatalkan polis karena misrepresentasi material apabila telah melampaui kurun waktu tersebut, kecuali bila pemegang polis bermaksud untuk melakukan penipuan (fraud). Biasanya penanggung tetap akan membayar manfaat pertanggungan, meskipun ada unsur penipuan, karena penanggung seringkali sulit mendapatkan bukti‐bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi penipuan oleh pemegang polis untuk mendapatkan manfaat pertanggungan. Hal ini perlu diperhatikan oleh praktisi klaim asuransi, karena hak penanggung untuk membatalkan polis tetap berlaku bila dapat dibuktikan bahwa pemegang polis telah melakukan penipuan.

Klausula misrepresentasi material perlu untuk melindungi kepentingan

pemegang polis dan ahli waris karena penanggung tidak dapat menghindar dari kewajiban untuk membayar manfaat asuransi (walaupun telah terjadi misrepresentasi material) asalkan polis telah berusia dua tahun atau lebih.

Contoh klausula baku untuk inkontesabilitas adalah “penanggung tidak akan

membatalkan polis bila telah berlangsung lebih dari dua tahun sejak tanggal polis diterbitkan dan tertanggung masih tetap hidup dalam masa tersebut.” atau dalam bahasa Inggris dinyatakan sebagai “we will not contest this policy after it has been inforce during the lifetime of the insured for two years from the date of issue.”

Frasa “tertanggung masih tetap hidup dalam masa tersebut” atau “during the

lifetime of the insured” menyebabkan penanggung dapat membatalkan polis kapan saja apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode kontes dan terbukti telah terjadi misrepresentasi material. Tanpa frasa tersebut, apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode kontes dan pihak yang ditunjuk baru mengajukan klaim setelah periode kontes dilampaui, maka penanggung harus membayar manfaat pertanggungan walaupun telah terjadi misrepresentasi material. Dengan demikian


191

frasa itu berguna untuk melindungi penanggung atas potensi kerugian yang ditimbulkan misrepresentasi material.

Di Amerika Serikat, salinan SPAJ harus dilampirkan di dalam polis apabila

penanggung ingin menggunakan misrepresentasi material sebagai dasar untuk pembatalan polis. Salinan SPAJ adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak asuransi. Apabila salinan SPAJ tidak dilampirkan, maka ia bukan merupakan bagian dari kontrak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pembatalan polis. di Kanada, SPAJ merupakan bagian dari kontrak asuransi, jadi salinan SPAJ tidak perlu dilampirkan dalam kontrak asuransi.

5. Ketentuan Masa Tenggang / Masa Leluasa (grace period provision)

Ketentuan masa tenggang menyatakan suatu periode waktu tertentu dimana pertanggungan masih berlaku walaupun premi lanjutan yang telah jatuh tempo belum dibayar. Biasanya masa tenggang adalah 30 atau 31 hari setelah tanggal jatuh tempo premi lanjutan. Bila tertanggung meninggal pada masa tenggang, maka penanggung akan membayar manfaat pertanggungan setelah dikurangi dengan premi lanjutan yang jatuh tempo.

Jika premi lanjutan tidak dibayar walaupun telah melewati masa tenggang, maka

pertanggungan berhenti atau lapse. Apabila polis memiliki nilai tunai, maka pertanggungan dapat dilanjutkan sesuai opsi yang tersedia (non‐forfeiture option).

Beberapa jenis polis, seperti polis asuransi jiwa universal, tidak mewajibkan

pembayaran premi lanjutan secara teratur. Dalam hal ini, masa tenggang baru akan berlaku apabila nilai tunai polis itu tidak lagi mencukupi untuk membayar beban mortalita dan biaya bulanan. Masa tenggang dapat dimulai dari (1) tanggal pada saat nilai tunai tidak mencukupi untuk membayar beban mortalita dan biaya bulanan, masa tenggang yang berlaku adalah 61 atau 62 hari, atau (2) tanggal pada saat nilai tunai adalah nihil, masa tenggang yang berlaku adalah 30 atau 31 hari. Polis menyatakan bahwa paling sedikit 30 atau 31 hari sebelum pertanggungan berakhir, penanggung harus memberitahukan secara tertulis kepada pemegang polis bahwa nilai tunai polis yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk membayar beban mortalita dan biaya bulanan.

6. Ketentuan pemulihan (reinstatement provision)

Apabila premi lanjutan tidak dibayar setelah masa tenggang dilampaui, maka pertanggungan akan terhenti pada polis yang tidak mengandung unsur tabungan. Sedangkan pada polis dengan unsur tabungan, polis diubah menjadi (1) polis bebas premi dengan uang pertanggungan yang lebih kecil dari semula atau (2) polis asuransi berjangka dengan uang pertanggungan yang sama. Penanggung biasanya tidak memperkenankan pemulihan polis bila polis ditebus dan pemegang polis telah menerima nilai tebus.

Pemegang polis dapat melanjutkan pertanggungan yang terhenti dengan

mengajukan pemulihan polis kepada penanggung apabila memenuhi syarat‐syarat


192

tertentu seperti (1) mengajukan permohonan pemulihan polis dalam kurun waktu tertentu seperti yang tercantum dalam polis, (2) melampirkan bukti‐bukti layak asuransi, (3) membayar premi yang tertunggak dan bunganya (bila ada).

Bukti‐bukti layak asuransi sangat diperlukan dalam proses pemulihan polis.

Pemegang polis yang memiliki kesehatan kurang baik cenderung akan memulihkan polis, karena tidak dapat menjadi tertanggung dengan kualifikasi standar. Kebijakan masing‐masing penanggung dalam menetapkan bukti‐bukti layak asuransi bisa berbeda‐beda, mulai dari hanya membuat pernyataan sehat sampai dengan pemeriksaan kesehatan yang lebih lengkap. Biasanya pemeriksaan kesehatan akan diminta apabila (1) jangka waktu antara permohonan pemulihan polis dengan akhir masa tenggang lebih dari satu bulan, (2) kesehatan tertanggung diduga menurun, atau (3) uang pertanggungan yang tinggi.

Pada polis dengan pembayaran premi fleksibel seperti polis asuransi jiwa

universal, premi yang dibayarkan paling sedikit sama dengan dua kali premi bulanan. Jumlah ini diperkirakan cukup untuk membayar beban mortalita dan biaya bulanan. Pada polis dengan pembayaran premi tetap seperti polis asuransi jiwa seumur hidup, premi yang dibayarkan adalah premi yang tertunggak ditambah dengan bunga (bila ada).

Pemegang polis seyogyanya mempertimbangkan untung rugi pemulihan polis

dibandingkan bila ia membeli polis baru. Keuntungan pemulihan poils adalah (1) tingkat premi yang dibebankan adalah berdasarkan usia masuk, bukan berdasarkan pada usia saat pemulihan, dan (2) nilai tunai langsung terbentuk sesuai yang dijanjikan.

Pada pemulihan polis, berlaku periode kontes baru yang didasarkan atas

pernyataan‐pernyataan yang tercantum dalam surat permohonan pemulihan polis. Penanggung tidak dapat membatalkan polis berdasarkan misrepresentasi material yang tercantum pada SPAJ bila periode kontes awal telah terlampaui.

7. Pernyataan salah usia atau jenis kelamin (misstatement of age or sex

provision) Usia dan jenis kelamin adalah faktor penting dalam menetapkan jumlah premi

yang harus dibayar. Semakin tinggi usia maka semakin besar jumlah premi yang harus dibayar. Penanggung sering menemukan terjadi kesalahan usia tertanggung yang tercantum dalam SPAJ.

Bila penanggung menemukan kesalahan usia setelah tertanggung meninggal

dunia, maka jumlah uang pertanggungan akan disesuaikan berdasarkan usia sesungguhnya. Pada umumnya penanggung akan menyesuaikan jumlah uang pertanggungan, bila usia sesungguhnya lebih besar daripada usia yang tercantum di SPAJ. Bila sebaliknya, maka jumlah uang pertanggungan akan tetap dan penanggung akan mengembalikan kelebihan premi yang telah dibayarkan.


193

Contoh: Nyonya Lisa, usia 50 tahun, uang pertanggungan Rp. 100.000.000,‐ tingkat premi 8 per mil, premi yang dibayarkan berjumlah Rp. 800.000,‐ per tahun. Pada tahun ke empat, nyonya Lisa meninggal dunia dan baru diketahui usia sesungguhnya pada saat awal pertanggungan adalah 51 tahun. Tingkat premi usia 51 tahun adalah 10 per mil.

Perhitungan : a. Jumlah premi (usia 51 tahun) = 10 per mil x Rp. 100.000.000,‐ = Rp.

1.000.000,‐ x 4 tahun = Rp. 4.000.000,‐ b. Jumlah premi (usia 50 tahun) = 8 per mil x Rp. 100.000.000,‐ = Rp. 800.000,‐

x 4 = Rp. 3.200.000,‐ c. Uang pertanggungan yang disesuaikan = (Rp. 3.200.000,‐ / Rp. 4.000.000,‐) x

Rp. 100.000.000,‐ = Rp. 80.000.000,‐

Bila nyonya Lisa berusia 51 tahun, tapi tertulis usia 50 tahun, maka jumlah premi yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.000.000,‐ untuk uang pertanggungan Rp. 100.000.000,‐ Bila berdasarkan usia 50 tahun, maka jumlah premi yang harus dibayar adalah Rp. 3.200.000,‐. Penanggung akan membayar uang pertanggungan Rp. 100.000.000,‐ dan mengembalikan premi sebesar Rp. 800.000,‐ (= Rp. 4.000.000,‐ ‐ Rp. 3.200.000,‐)

Bila penanggung menemukan kesalahan pada saat tertanggung masih hidup,

maka penanggung biasanya akan memberikan pilihan yakni (1) penyesuaian uang pertanggungan atau (2) pengembalian kelebihan premi yang telah dibayarkan

Contoh: Apabila kesalahan usia ditemukan pada saat nyonya Lisa masih hidup

dan usia sesungguhnya adalah 50 tahun, sedang yang tercantum adalah 51 tahun, maka nyonya Lisa akan menerima pengembalian premi. Sebaliknya bila usia sesungguhnya adalah 51 tahun dan yang tercantum adalah 50 tahun, maka nyonya Lisa bisa menambah jumlah premi yang harus dibayar agar uang pertanggungan tetap sama, atau meminta penyesuaian uang pertanggungan dan jumlah premi yang dibayar akan tetap sama.

B. Ketentuan Unik Pada Polis Asuransi Jiwa Dengan Unsur Tabungan

Ada dua ketentuan yang khas pada polis asuransi jiwa dengan unsur tabungan yakni (1) pinjaman polis dan penebusan dan (2) nonforfeiture options

1. Pinjaman polis dan penebusan sebagian

Bila pemegang polis asuransi jiwa dengan unsur tabungan membutuhkan uang, maka ia dapat meminjam dari penanggung dengan jaminan nilai tunai polis yang tersedia. Biasanya nilai pinjaman yang diberikan tidak boleh lebih dari 80% nilai tunai polis saat itu. Penanggung akan membebankan bunga atas pinjaman polis tersebut. Yang unik adalah pemegang polis tidak perlu mencicil atau bahkan tidak perlu mengembalikan pinjaman polis sepanjang nilai tunai yang tersedia masih lebih besar daripada saldo pinjaman polis ditambah bunga (bila ada). Bila tertanggung meninggal dunia, pihak yang ditunjuk akan menerima santunan kematian yang akan dikurangi


194

dengan saldo pinjaman polis ditambah bunga (bila ada). Pada saat habis kontrak, pemegang polis juga akan menerima nilai habis kontrak yang akan dikurangi dengan saldo pinjaman polis ditambah bunga (bila ada). Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa istilah pinjaman polis sebenarnya kurang tepat karena dana yang diterima lebih tepat dianggap sebagai pembayaran dimuka atas manfaat asuransi.

Pemegang polis dapat mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman polis.

Apabila saldo pinjaman polis masih ada, maka akan dikenakan bunga pinjaman polis. Bila saldo pinjaman polis sama dengan jumlah nilai tunai yang tersedia, maka pertanggungan polis itu akan berhenti. Untuk menghindari terhentinya pertanggungan, biasanya penanggung akan memberitahukan pemegang polis bahwa saldo pinjaman polis hampir menyamai jumlah nilai tunai yang tersedia dan menganjurkan pemegang polis untuk membayar pinjaman polis sebagian atau seluruhnya.

Berbeda dengan bank, penanggung tidak perlu repot meneliti kemampuan

pemegang polis untuk mengembalikan pinjaman, karena nilai tunai polis adalah jaminan dari pinjaman polis. Tetapi dapat juga mirip dengan bank, dimana bunga pinjaman polis ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar.

Pada polis asuransi jiwa universal atau unit‐link, dimana pemegang polis dapat

menarik dana yang bersumber dari dana investasi polis disebut penebusan sebagian, karena saldo dana investasi akan berkurang sesuai dengan jumlah dana yang ditarik. Dana yang diambil tidak dibebankan bunga, sedangkan penanggung dapat membebankan biaya penebusan atas transaksi tersebut dan membatasi jumlah transaksi dalam satu periode waktu tertentu, misalnya maksimum satu kali per bulan.

2. Ketentuan penebusan nilai tunai (Nonforfeiture provision)

Nonforfeiture provision adalah ketentuan yang mengatur opsi‐opsi yang dapat dipilih oleh pemegang polis bila premi lanjutan tetap tidak dibayar setelah melampaui masa tenggang. Tersedia empat opsi yakni (1) pembayaran nilai tebus secara tunai dan sekaligus, (2) melanjutkan pertanggungan dengan jumlah uang pertanggungan yang disesuaikan, (3) pertanggungan diubah menjadi asuransi berjangka, dan (4) pinjaman premi otomatis. Jika pemegang polis tidak memilih salah satu opsi yang tersedia, pada umumnya penanggung akan memberlakukan pinjaman premi otomatis yakni nilai tunai yang tersedia akan dikurangi untuk membayar premi yang tertunggak. a. Pembayaran nilai tebus secara tunai

Peraturan perundangan biasanya mengatur jumlah nilai tunai yang harus tersedia dari waktu ke waktu bila pertanggungan tetap berlanjut. Penanggung harus mencantumkan nilai tunai yang tersedia dalam lampiran polis tersendiri. Jumlah nilai tunai yang tersedia tergantung dari (1) jenis polis, (2) jumlah premi yang dibayar, dan (3) usia polis.


195

Jumlah nilai tebus yang diterima oleh pemegang polis tidak harus sama dengan jumlah nilai tunai yang tersedia. Jumlah nilai tebus yang diterima sama dengan nilai tunai ditambah dengan dividen polis, premi dibayar dimuka dan dikurangi dengan saldo pinjaman polis.

Bila nilai tebus telah diterima seluruhnya maka pertanggungan akan

berhenti.

b. Pertanggungan dengan jumlah uang pertanggungan yang disesuaikan (reduced paid up).

Polis dengan unsur tabungan biasanya akan memiliki nilai tunai setelah polis berusia dua tahun atau lebih. Bila premi lanjutan tidak dibayar, pemegang polis memiliki opsi untuk mengurangi jumlah uang pertanggungan polis (reduced paid up). Logika yang digunakan adalah polis asli “ditebus”, nilai tebus langsung digunakan sebagai premi tunggal untuk membeli polis baru dengan jenis pertanggungan yang sama dengan polis asli. Tingkat premi polis baru didasarkan atas usia tertanggung saat itu. Seluruh asuransi tumpangan tidak diikutsertakan.

Metoda ini menjamin pemegang polis memiliki polis dengan jenis

pertanggungan dan masa pertanggungan yang sama, tanpa harus membayar lagi premi lanjutan, namun dengan jumlah uang pertanggungan yang lebih rendah.

c. Pinjaman premi otomatis (automatic premium loan)

Opsi ini menjamin bahwa polis asli tetap memiliki karakteristik semula walaupun premi lanjutan tidak dibayar. Sesungguhnya pinjaman premi otomatis adalah pinjaman polis dimana uang pinjaman yang diterima, langsung digunakan untuk membayar premi lanjutan yang telah jatuh tempo. Pada pinjaman polis, pemegang polis berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apa saja sesuai kehendaknya.

Pinjaman premi otomatis akan berlangsung terus sampai dengan nilai tunai

yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk membayar premi lanjutan. Pada saat itu, polis otomatis akan mengalami penebusan dan sisa nilai tunai yang tersedia akan diserahkan kepada pemegang polis.

Setiap bulan, polis asuransi jiwa universal akan memotong biaya asuransi dari

nilai investasi yang ada. Mekanisme ini secara hakiki adalah sama dengan pinjaman premi otomatis.

3. Pengecualian Dalam Polis Asuransi Jiwa

Pengecualian‐pengecualian yang terdapat pada polis asuransi jiwa menjelaskan tentang kondisi‐kondisi yang apabila terjadi klaim, maka manfaat asuransi tidak akan dibayarkan oleh penanggung. Biasanya pengecualian‐pengecualian mencantumkan kondisi‐kondisi yang bila terjadi akan menyebabkan kerugian masif bagi penanggung seperti perang, huru hara, dan lain sebagainya.


196

Salah satu pengecualian yang unik adalah meninggal dunia karena bunuh diri. Klausula pengecualian meninggal karena bunuh diri biasanya berbunyi :

Bunuh diri, baik dalam kondisi waras atau tidak waras, dalam waktu dua tahun

setelah polis terbit, tidak ditanggung dalam polis ini. Penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayar dikurangi dengan pinjaman polis dan bunga pinjaman polis (bila ada) dan selanjutnya polis menjadi gugur.

Suicide of the insured, while sane or insane, within two years of the date of issue, is

not covered by this policy. In that event, this policy will end and the only amount payable will be the premiums paid to us, less any loan.

Ada pandangan yang menyatakan bahwa sesungguhnya bunuh diri tidak

termasuk dalam pengecualian, namun manfaat asuransi yang dibayarkan tidak berupa uang pertanggungan penuh melainkan nilai tunai yang telah tersedia pada saat itu atau seluruh jumlah premi yang telah dibayar.

========== Opsi pengaturan = settlement options Ketentuan polis standar = standard policy provisions Free look provision = ????? Ketentuan masa tenggang = ketentuan masa leluasa = grace period provision Ketentuan pemulihan polis = reinstatement provision Ketentuan pernyataan salah usia atau jenis kelamin = misstatement of age or sex provision Ketentuan satu‐kesatuan kontrak = entire contract provision Ketentuan inkontesabilitas = incontestability provision Penyataan layak asuransi = declaration of insurability Charter = akta pendirian Constitution = anggaran dasar Bylaws = anggaran rumah tangga


197

BAB X HAK HAK PEMEGANG POLIS ASURANSI

IHTISAR BAB TUJUAN

Penamaan Pihak Yang Ditunjuk

Pihak yang ditunjuk primer dan pihak yang ditunjuk sekunder

Klausula fasilitas pembayaran (facility‐of‐payment clause)

Penggantian pihak yang ditunjuk Pembayaran Premi

Frekuensi pembayaran premi Metoda pembayaran premi Dividen polis Pembayaran manfaat asuransi

(Settlement options) Alih Kepemilikan Polis

Alih kepemilikan dengan cara penetapan (assignment)

Jenis‐jenis penetapan (assignment) Alih kepemilikan dengan cara

endorsemen

Setelah mempelajari bab atau bagian ini diharapkan dapat: 1. Mengidentifikasi hak‐hak pemegang

polis yang berkaitan dengan polis yang dimilikinya seperti penunjukan termaslahat, pembayaran premi, dan lain‐lain;

2. Menjelaskan bagaimana penunjukan

termaslahat, 3. Membedakan antara termaslahat primer

dan sekunder; 4. Menyebutkan frekuensi dan moda

pembayaran premi; 5. Menyebutkan karakteristik dividen polis; 6. Mengenal berbagai opsi untuk

pembayaran manfaat asuransi 7. Mengenal tentang alih kepemilikan polis

Pada dasarnya, polis asuransi jiwa adalah sebuah kontrak antara penanggung dengan pemegang polis. Kedua pihak memiliki hak dan tanggungjawab yang diatur dalam kontrak tersebut. Dalam bab ini, kita akan membahas hak‐hak pemegang polis seperti (1) penamaan pihak yang ditunjuk, (2) pembayaran premi, (3) opsi pengaturan, dan (4) alih kepemilikan polis. A. Penamaan Pihak Yang Ditunjuk

Pemegang polis adalah pemilik polis asuransi jiwa dan tertanggung adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, sedangkan pihak yang ditunjuk adalah orang atau badan yang akan menerima manfaat asuransi bila tertanggung meninggal dunia (biasanya berupa santunan meninggal). Hal ini berarti pihak yang ditunjuk bisa berupa orang perorang atau badan seperti misalnya perusahaan, organisasi, gereja atau masjid, yayasan, dan lain‐lain.

HAK-HAK PEMEGANG POLIS ASURANSI

199

Pihak yang ditunjuk dapat didasarkan atas nama orang secara spesifik, misalnya Budi, Tuti, atau dapat didasarkan atas kelompok atau kelas seperti “anak‐anak saya”.

Satu syarat penting agar dapat menjadi pihak yang ditunjuk adalah terdapat

“kepentingan asuransi” (insurable interest). Syarat ini hanya berlaku pada awal penerbitan polis, setelah itu perubahan nama‐nama pihak yang ditunjuk tidak lagi memerlukan syarat “kepentingan asuransi”. Di Indonesia, dianjurkan agar syarat “kepentingan asuransi” tetap harus diberlakukan terhadap masing‐masing pihak yang ditunjuk baik pada awal penerbitan polis maupun periode‐periode selanjutnya.

1. Pihak yang ditunjuk primer dan pihak yang ditunjuk sekunder

Pihak yang ditunjuk primer (primary beneficiary) adalah orang atau badan yang akan menerima manfaat asuransi bila tertanggung meninggal dunia. Pemegang polis dapat mengatur pembagian manfaat asuransi yang akan diterima oleh pihak yang ditunjuk. Bila ini tidak dilakukan, maka penanggung akan membagi manfaat asuransi secara merata untuk masing‐masing pihak yang ditunjuk. Di Indonesia, jarang dilakukan penetapan pembagian manfaat asuransi pada saat pengajuan polis. Penanggung biasanya mewajibkan seluruh pihak yang ditunjuk untuk menandatangani berita acara penerimaan manfaat asuransi, selanjutnya pembagian manfaat asuransi dilakukan sesuai kesepakatan di antara mereka.

Tindakan ini juga perlu agar penanggung terhindar dari tuntutan salah satu pihak

yang ditunjuk, karena merasa belum menerima pembayaran manfaat asuransi.

Bagaimana bila pihak yang ditunjuk primer meninggal lebih dulu daripada tertanggung? Dalam hal ini, manfaat asuransi akan diterima oleh pihak yang ditunjuk sekunder (contingent beneficiary). Bila tertanggung meninggal dunia, manfaat asuransi bukan menjadi bagian dari harta warisan (estate) namun menjadi hak dari pihak yang ditunjuk.

Bila seluruh pihak yang ditunjuk telah meninggal sebelum tertanggung

meninggal, maka manfaat asuransi baru dapat dijadikan bagian dari warisan almarhum tertanggung. Di Ameriksa Serikat, bila pemegang polis dan tertanggung berbeda, maka manfaat asuransi akan dibayarkan kepada pemegang polis atau menjadi bagian dari warisan pemegang polis bila ia telah meninggal dunia.

2. Klausula fasilitas pembayaran (facility‐of‐payment clause)

Di Amerika Serikat, penanggung dapat membayar sebagian atau seluruh manfaat asuransi kepada pihak lain, selain dari pihak yang ditunjuk. Hal ini hanya berlaku pada polis‐polis dengan jumlah uang pertanggungan kecil, misalnya pada asuransi jiwa kumpulan. Manfaat asuransi akan diberikan kepada pihak yang diyakini telah menanggung biaya penguburan atau biaya perawatan rumah sakit selama tertanggung dirawat. Hal ini perlu apabila pihak yang ditunjuk adalah anak‐anak yang masih di bawah umur atau pihak yang ditunjuk telah meninggal dunia.


200

3. Penggantian pihak yang ditunjuk Pemegang polis dapat mengganti pihak yang ditunjuk setiap saat yang dikenal

sebagai revocable beneficiary, sedangkan bila tidak dapat diganti disebut irrevocable beneficiary.

Revocable beneficiary tidak memiliki hak apapun dalam polis. Hak mereka akan

timbul pada saat tertanggung meninggal dunia. Oleh karena itu, pemegang polis dapat mengganti revocable beneficiary kapanpun sepanjang tertanggung masih hidup.

Pemegang polis tidak dapat mengganti irrevocable beneficiary yang telah

ditetapkan. Ini berarti pemegang polis melepaskan hak untuk mengganti pihak yang ditunjuk kecuali dengan persetujuan dari irrevocable beneficiary. Dalam hal ini, irrevocable beneficiary memiliki hak penuh untuk mendapatkan manfaat asuransi bila tertanggung meninggal dunia.

Penetapan irrevocable beneficiary juga membatasi hak‐hak pemegang polis

seperti pinjaman polis, penebusan polis, atau mengalihkan kepemilikan polis kepada pihak lain. Hak irrevocable beneficiary akan berakhir bila ia meninggal dunia dan pemegang polis dapat menunjuk orang lain sebagai pihak yang ditunjuk.

Pada umumnya disepakati bahwa penetapan pihak yang ditunjuk selalu

merupakan revocable beneficiary kecuali dinyatakan secara khusus bahwa pihak yang ditunjuk akan merupakan irrevocable beneficiary.

Penggantian pihak yang ditunjuk dapat dilakukan dengan dua cara yakni (1)

metode pencatatan dan (2) metode endorsemen. Bila menggunakan metode pencatatan, maka pemegang polis cukup

memberitahukan secara tertulis kepada penanggung bahwa ia akan mengganti pihak yang ditunjuk sambil mencantumkan nama‐nama yang akan diganti dan nama‐nama baru yang akan menjadi pihak yang ditunjuk. Bila diperlukan, pemberitahuan secara tertulis harus ditandatangani di atas surat bermaterai atau dalam bentuk akta notaris.

Bila menggunakan metoda endorsemen, penggantian pihak yang ditunjuk baru

akan menjadi efektif setelah penanggung menerbitkan endorsemen sebagai lampiran dari kontrak asuransi jiwa.

B. Pembayaran Premi

Hak pemegang polis dalam pembayaran premi berkaitan dengan frekuensi pembayaran premi dan metoda pembayaran premi.

1. Frekuensi pembayaran premi

Pemegang polis dapat membayar premi secara sekaligus, biasa disebut dengan premi tunggal atau premi sekaligus atau single premium. Umumnya premi akan dibayar secara tahunan, walau kadang‐kadang dapat dibayar secara semesteran,


201

kuartalan atau bulanan. Frekuensi pembayaran premi biasanya dinyatakan dalam surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ). Pemegang polis dapat mengubah frekuensi pembayaran premi selama pertanggungan masih aktif. Biasanya penanggung akan menetapkan besar premi minimum yang harus dibayarkan pada setiap frekuensi pembayaran premi. Hal ini penting sebagai upaya untuk menekan biaya. Bila frekuensi pembayaran premi semakin tinggi, maka biaya penagihan pun akan meningkat. Dengan kondisi yang sama, jumlah premi yang dibayarkan selama satu tahun pada pembayaran premi bulanan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah premi yang dibayarkan bila pembayaran premi adalah tahunan.

2. Metoda pembayaran premi

Pembayaran premi dapat dilakukan secara tunai, cek, giro, transfer langsung, debit otomatis, kartu kredit, atau pemotongan gaji (biasanya pada asuransi jiwa kumpulan atau worksite insurance).

Biasanya premi lanjutan tidak dibayarkan melalui agen namun bisa melalui

kolektor, langsung ke kantor penanggung atau melalui sistem perbankan.

3. Dividen polis Polis partisipasi (participating policy) adalah polis yang memberikan hak kepada

pemegang polis untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang didapat oleh penanggung. Pembagian ini sering pula disebut sebagai dividen. Dividen ini tidak dapat disamakan dengan dividen sebagai pembagian keuntungan dari sebuah perusahaan kepada pemegang saham. Dividen polis tidak dapat dianggap sebagai pembagian laba perusahaan asuransi jiwa, tapi lebih merupakan pengembalian sebagian premi kepada pemegang polis. Polis partisipasi biasanya menggunakan asumsi tingkat bunga digaransi yang lebih rendah dibandingkan dengan polis non‐partisipasi (non‐participating policy). Sebagai imbalan, penanggung akan memberikan dividen bila ternyata hasil investasi jauh melebihi dari asumsi tingkat bunga digaransi. Pada polis non‐partisipasi, penanggung akan menanggung rugi bila asumsi tingkat bunga digaransi tidak tercapai namun menikmati untung bila imbal hasil investasi yang sesungguhnya jauh melebihi tingkat bunga digaransi. Pada polis partisipasi, penanggung menanggung risiko lebih kecil, karena tingkat bunga digaransi biasanya lebih rendah dibandingkan pada polis non‐partisipasi. Konsekuensinya adalah penanggung biasanya akan memberikan dividen bila imbal hasil investasi yang sesungguhnya jauh melebih tingkat bunga digaransi. Dividen polis akan dihitung dan dibagi pada setiap ulang tahun polis dan biasanya polis harus tetap aktif minimum dalam dua tahun pertama.

Jumlah dividen yang dibayarkan akan sangat bergantung pada faktor‐faktor

seperti (1) tingkat mortalitas, bunga, dan biaya dalam tahun berjalan, (2) jenis asuransi, (3) jumlah premi yang dibayar, dan (4) masa pertanggungan yang telah dijalani. Umumnya semakin tua usia polis maka jumlah dividen yang dibayarkan pun akan semakin besar.


202

Pemegang polis dapat menerima dividen polis dalam berbagai bentuk seperti (1) uang tunai, (2) pengurangan premi yang jatuh tempo, (3) diinvestasikan kembali, (4) untuk membeli polis jenis sama sehingga menambah uang pertanggungan (paid‐up additional insurance option), dan (5) untuk membeli polis asuransi jiwa berjangka.

Pilihan dividen polis biasanya dinyatakan pada SPAJ. Pemegang polis dapat

mengubah pilihan ini dari waktu ke waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Bila pemegang polis tidak membuat pilihan, maka pilihan otomatis akan diberlakukan yakni dividen akan digunakan untuk membeli polis dengan jenis yang sama.

Penanggung membatasi penggunaan dividen polis sebagai premi untuk membeli

polis asuransi jiwa berjangka karena (1) uang pertanggungan polis baru maksimum berjumlah sama dengan nilai tunai polis dan (2) tertanggung harus melampirkan bukti‐bukti layak asuransi untuk mencegah anti‐seleksi.

4. Pembayaran manfaat asuransi (Settlement options)

Bila tertanggung meninggal dunia, penanggung akan membayar santunan meninggal dan manfaat asuransi lain secara sekaligus (lump sum) kepada pihak yang ditunjuk. Di Amerika Serikat, penanggung menyediakan beberapa alternatif pembayaran manfaat asuransi disebut dengan settlement options. Di Indonesia, settlement options tampaknya belum ada atau tidak populer.

Pemegang polis dapat memilih salah satu alternatif pembayaran manfaat

asuransi pada saat pengajuan SPAJ dan dapat mengubahnya dari waktu ke waktu selama polis masih tetap aktif. Pemegang polis dapat menetapkan bahwa pilihan ini bersifat tidak dapat diubah atau irrevocable, dalam hal ini pihak yang ditunjuk tidak dapat mengubah alternatif yang telah ditetapkan menjadi alternatif yang sesuai keinginannya.

Ada empat opsi pembayaran manfaat asuransi yakni (1) opsi bunga (2) opsi

periode tetap (3) opsi jumlah tetap dan (4) opsi seumur hidup.

a. Opsi Bunga Opsi bunga menjamin bahwa penanggung akan menginvestasikan manfaat

asuransi dan membayar bunga secara teratur kepada pihak yang ditunjuk. Penanggung biasanya menjamin tingkat bunga minimum. Penanggung dapat memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi, jika hasil investasi lebih tinggi daripada yang diharapkan.

Pembayaran bunga dilakukan per tahun. Frekuensi pembayaran dapat lebih

sering bila bunga yang dihasilkan berjumlah cukup besar.

Kadang‐kadang, bunga dapat diinvestasikan kembali dan menghasilkan bunga majemuk. Hal ini sering terjadi bila pihak yang ditunjuk adalah anak di bawah umur. Dengan menginvestasikan kembali bunga yang diterima, maka jumlah dana akan semakin membesar yang nanti akan dapat ditarik oleh anak itu


203

bila ia sudah dewasa. Penanggung biasanya membatasi jangka waktu untuk menginvestasikan kembali bunga yang diperoleh, misalnya sampai dengan pihak yang ditunjuk meninggal dunia atau selama 30 tahun, yang mana yang lebih dahulu.

b. Opsi periode tetap

Pemegang polis atau pihak yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran manfaat asuransi. Penanggung akan menghitung berapa besar jumlah uang yang harus dibayarkan kepada mereka untuk setiap periode. Penanggung akan menginvestasikan manfaat asuransi dengan tingkat imbal hasil investasi minimum. Total jumlah uang yang dibayarkan selama periode waktu tersebut pasti lebih besar daripada jumlah manfaat asuransi awal. Selisih jumlah tersebut mencerminkan hasil investasi dari manfaat asuransi.

Jumlah manfaat asuransi yang dibayarkan untuk setiap periode tergantung

pada (1) jumlah manfaat asuransi awal, (2) tingkat suku bunga, (3) periode waktu pembayaran.

Pihak yang ditunjuk tidak berhak untuk mengambil sebagian dari manfaat

asuransi yang sedang diinvestasikan, karena dapat menyebabkan berkurangnya jumlah uang yang diterima untuk setiap periode.

c. Opsi jumlah tetap

Pemegang polis atau pihak yang ditunjuk menetapkan jumlah manfaat asuransi yang akan diterima per periode. Penanggung akan menginvestasikan manfaat asuransi dengan menjamin tingkat imbal hasil minimum. Penanggung akan terus membayar manfaat asuransi sampai dengan saldo menjadi nihil. Lama periode pembayaran tergantung pada (1) jumlah manfaat asuransi awal, (2) tingkat suku bunga, (3) jumlah pembayaran per periode. Bila pihak yang ditunjuk meninggal dunia sebelum saldo menjadi nihil, maka seluruh saldo yang tersisa akan dibayarkan secara sekaligus kepada ahli warisnya.

Pihak yang ditunjuk diperbolehkan untuk menarik sejumlah uang dari saldo

yang masih tersedia. Penanggung tetap membayar dengan jumlah yang sama untuk setiap periode, sehingga jumlah periode pembayaran akan berkurang bila terjadi penarikan dana.

c. Opsi seumur hidup

Mekanisme opsi ini adalah penanggung akan menggunakan manfaat asuransi sebagai premi tunggal untuk membeli anuitas seumur hidup (life annuity). Hal ini berarti pihak yang ditunjuk akan menerima uang dengan jumlah tetap sampai dengan ia meninggal dunia.

Ada empat jenis anuitas yang umum diberlakukan yakni (1) straight life

annuity, (2) life income annuity with period certain, (3) life income with refund annuity, (4) joint and survivor annuity.


204

Straight life annuity adalah anuitas yang menjamin pembayaran manfaat anuitas sepanjang hidup anuitan.

Life income annuity with period certain adalah anuitas yang menjamin

pembayaran manfaat anuitas sepanjang hidup anuitan dan sepanjang periode waktu tertentu, yang mana yang lebih panjang.

Life income with refund annuity adalah anuitas yang menjamin pembayaran

manfaat anuitas sepanjang hidup anuitan dan menjamin paling sedikit jumlah manfaat yang dibayarkan harus sama dengan premi tunggal yang dibayarkan.

Joint and survivor annuity adalah anuitas yang melibatkan dua orang atau

lebih dan akan terus membayar manfaat anuitas sampai seluruh anuitan meninggal dunia.

C. Alih Kepemilikan Polis

Pemegang polis adalah pemilik dari polis asuransi jiwa, sehingga ia berhak untuk mengalihkan polis miliknya kepada orang lain. Metoda pengalihan hak milik dapat dilakukan dengan cara penetapan (assignment) atau cara endorsemen.

1. Alih kepemilikan dengan cara penetapan (assignment)

Assignment adalah perjanjian yang mengatur pengalihan sebagian atau seluruh hak atas benda yang dimiliki oleh satu pihak kepada pihak lain. Pihak yang mengalihkan disebut dengan assignor dan pihak yang menerima pengalihan disebut dengan assignee.

Untuk mengalihkan hak kepemilikan sebuah polis asuransi jiwa perlu diperhatikan

bahwa (1) pemegang polis harus berusia dewasa, (2) ijin dari irrevocable beneficiary, (3) harus untuk tujuan yang bersifat sah atau legal.

Penanggung tidak terlibat dalam perjanjian alih kepemilikan ini. Penanggung

tetap akan membayarkan seluruh manfaat asuransi kepada pihak yang berhak yang tercantum dalam polis, kecuali bila alih kepemilikan ini diberitahukan secara tertulis kepada penanggung. Bila telah diberitahukan, maka penanggung akan menyesuaikan pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan perjanjian alih kepemilikan ini. Penanggung tidak perlu memeriksa keabsahan perjanjian alih kepemilikan ini dan penanggung tidak dapat dipersalahkan dan dituntut ganti rugi bila ternyata kelak dikemudian hari perjanjian alih kepemilikan itu ternyata tidak sah secara hukum.

2. Jenis‐jenis penetapan (assignment)

Ada dua jenis penetapan yakni (1) penetapan mutlak (absolute assignment) dan (2) penetapan kolateral (collateral assignment).

Pada absolute assignment, pemegang polis mengalihkan seluruh hak yang dimiliki

atas polis tersebut kepada pihak lain, yang selanjutnya menjadi pemegang polis berikutnya. Bila pengalihan ini tidak mendapatkan kompensasi secara finansial, maka


205

pengalihan hak ini akan dianggap sebagai pemberian hadiah, misalnya dari orang tua kepada anak. Sebaliknya bila pengalihan ini menuntut adanya kompensasi secara finansial, maka ini adalah transaksi jual beli, misalnya dari perusahaan kepada karyawan yang akan pensiun.

Pada collateral assignment, pengalihan hak bersifat sementara karena polis akan

menjadi jaminan bagi kreditur bila debitur meninggal dunia atau tidak sanggup lagi membayar hutangnya.

Pada collateral assignment, hak‐hak kepemilikan polis hanya berkaitan dengan

unsur finansial sedangkan unsur lain tidak dialihkan, misalnya hak untuk mengubah nama pihak yang ditunjuk tetap merupakan hak pemegang polis. Kreditur hanya berhak atas nilai finansial yang setara dengan saldo hutang yang masih tersisa. Bila manfaat asuransi yang akan diterima lebih besar daripada saldo hutang, maka kelebihan manfaat asuransi tersebut tidak dapat dimiliki oleh kreditur. Collateral assignment tidak bersifat permanen karena akan berakhir bila hutang telah lunas.

3. Alih kepemilikan dengan cara endorsemen

Penanggung biasanya menetapkan bahwa bila terjadi alih kepemilikan, maka hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis dan penanggung akan menerbitkan endorsemen sebagai bukti alih kepemilikan polis tersebut. Hal ini biasanya terjadi bila polis diberikan sebagai hadiah kepada pihak lain. Dengan metoda ini, kedua belah pihak dapat yakin bahwa proses alih kepemilikan telah sesuai dengan ketentuan polis dan diketahui pula oleh penanggung.


206

BAB XI ASURANSI JIWA KUMPULAN

IHTISAR BAB TUJUAN

Kontrak Asuransi Jiwa Kumpulan Underwriting Dalam Asuransi Jiwa

Kumpulan Alasan tentang terbentuknya

kelompok Besar Kecilnya Anggota kelompok Aliran Masuk dan Keluarnya

Anggota Kelompok Stabilitas Kelompok Tingkat Kepesertaan Penentuan Tingkat Santunan Kegiatan/Aktifitas Kelompok

Premi Asuransi Jiwa Kumpulan Manual Rating Experience Rating Blended Rating Pengembalian Premi (Premium

Refund) Administrasi Asuransi Jiwa Kumpulan Syarat‐Syarat Umum Polis Asuransi

Jiwa Kumpulan Eligible members provision Policy’s grace provision Incontestability provision Group insurance termination

provision Syarat‐Syarat Khusus Asuransi Jiwa

Kumpulan Produk‐Produk Inti Asuransi Jiwa

Kumpulan

Setelah mempelajari bab atau bagian ini diharapkan dapat: 1. Mendefinisikan kontrak Asuransi jiwa

kumpulan; 2. Menjelaskan bagaimana proses

underwriting dalam Asuransi jiwa kumpulan,

3. Mengenal pembentukan premi asuransi

jiwa kumpulan; 4. Menjabarkan proses administrasi

asuransi jiwa kumpulan; 5. Menyebutkan karakteristik dividen polis; 6. Mengidentifikasi syarat‐syarat umum

polis asuransi jiwa kumpulan; 7. Membedakan syarat‐syarat umum dan

syarat‐syarat khusus asuransi jiwa kumpulan;

8. Mengenal produk‐produk inti dari

asuransi jiwa kumpulan.

A. Kontrak Asuransi Jiwa Kumpulan

Di berbagai negara termasuk di Indonesia, asuransi jiwa kumpulan atau “Group Life Insurance“ merupakan bagian bisnis asuransi jiwa yang paling cepat tumbuh dan berkembang. Pada tahun 1950 di Amerika Utara, asuransi jiwa kumpulan baru mencapai angka 20% dari seluruh nilai bisnis asuransi jiwa di sana. Pada tahun 1970, bisnis asuransi

ASURANSI JIWA KUMPULAN

207

jiwa kumpulan di seluruh Amerika Serikat telah meningkat menjadi 3 kali lebih besar jika kita bandingkan dengan volumenya 20 tahun sebelumnya. Pada tahun 2003, nilai yang dicapai oleh bisnis ini telah meraih angka lebih dari 42% dari total nilai yang diraih oleh seluruh bisnis asuransi jiwa di negara itu. Sedangkan di Kanada pada tahun 2003 tersebut, bisnis asuransi jiwa kumpulan ini telah mencapai angka lebih dari 50% dari seluruh bisnis asuransi jiwanya.

Kontrak asuransi jiwa kumpulan, dalam terminologi aslinya disebut master group

insurance contract. Polis yang diterbitkan untuk sejumlah Peserta asuransi jiwa kumpulan ini hanya satu polis untuk setiap kelompok, misalnya polis asuransi jiwa kumpulan untuk para karyawan PT. Pesona Khayangan Estate, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perumahan (property development) di kota Depok Jawa Barat. Akan tetapi, bukan berarti bahwa perusahaan asuransi jiwa hanya boleh menerbitkan satu polis untuk PT. Pesona Kahayangan Estate. Ada kemungkinan perusahaan asuransi jiwa yang menerbitkan polis untuk para karyawan PT. Pesona Kahayangan Estate tersebut, menerbitkan polis asuransi jiwa kumpulan yang lain, bagi para Manager atau untuk para Direktur di nasabah tersebut, meskipun individu yang ditunjuk sebagai Pemegang Polisnya sama, misalnya Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) atau salah seorang dari Anggota Direksi, atau Presiden Direkturnya (Chief Executive Officer).

Di Indonesia, bisnis asuransi jiwa kumpulan yang juga sering disebut dengan istilah

asuransi jiwa kolektif ini, telah dimulai sejak tahun 1960‐an atau beberapa tahun sejak Indonesia merdeka. Dan sejak tahun 1970‐an, setelah beberapa orang dari perusahaan asuransi jiwa dikirim untuk studi di luar negeri antara lain ke Amerika Serikat, bisnis asuransi jiwa kumpulan ini mulai dikembangkan dan terus tumbuh sampai dengan tahun 1997.

Dalam tahun 1997 yang lalu terjadilah Global Economic Crisis, dan Indonesia

merupakan salah satu negara yang terimbas petaka ekonomi ini. Sebagai dampak dari krisis ekonomi tersebut, banyak perusahaan yang kemudian mengalami kebangkrutan dan tidak mampu lagi membayar premi asuransi jiwa kumpulan bagi karyawannya. Ada perusahaan asuransi jiwa kemudian kehilangan lebih dari 1 (satu) juta peserta asuransinya, bahkan ada satu perusahaan yang kehilangan lebih dari 2 (dua) juta orang pesertanya. Sayangnya, pencatatan data asuransi kumpulan di Indonesia tidak terlalu detail dan cermat, sehingga sulit untuk melakukan kajian secara statistikal. Untuk keperluan analisis di masa yang akan datang, nampaknya secara administratif cara pencatatan atau Recording Management System dalam bidang asuransi kumpulan ini harus ditata kembali.

Terminologi yang dipergunakan untuk menyebutkan kelompok orang‐orang yang

diasuransikan pada asuransi jiwa kumpulan, di Amerika Serikat adalah Group Insureds. Sedangkan di Kanada, peserta asuransi jiwa kumpulan ini disebut dengan istilah Group Life Insured, dan khusus bagi peserta asuransi kesehatan kumpulan, disebut Group Person Insured, karena meskipun secara sederhana, kondisi kesehatan para peserta asuransi akan di cek satu persatu. Oleh karena itu, untuk jenis asuransi kesehatan kumpulan yang komprehensif pada umumnya jumlah pesertanya dibatasi, sepanjang dapat dilakukan underwriting terhadap kondisi kesehatan yang diperlukan. Di Indonesia, kita hanya


208

mengenal 1 (satu) terminologi bagi individu‐individu yang diasuransikan dalam asuransi jiwa kumpulan, yaitu Peserta atau juga dikenal dengan istilah Participants.

Polis yang diterbitkan untuk asuransi jiwa kumpulan dinamakan Master Policy atau

polis induk, dan bagi para peserta asuransi diterbitkan sertifikat peserta. Peserta asuransi jiwa kumpulan itu, pada umumnya tidak ikut merancang kontrak asuransinya. Mereka hanya memperoleh hak tertentu sebagaimana diatur dalam kontrak asuransinya, dan sebagai bukti atas keikutsertaannya itu, kepada para peserta akan diberikan Certificate of Insurance, yang menjelaskan tentang:

Cakupan (coverage) dari kontrak asuransi yang diikutinya. Hak yang dimiliki oleh para peserta yang bersangkutan dalam kontrak tersebut.

Peserta asuransi jiwa kumpulan ini juga dikenal dengan istilah Certificate Holder atau

Pemegang Sertifikat Asuransi Kumpulan.

Asuransi jiwa kumpulan, pada dasarnya diperuntukkan bagi sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi yang jelas keanggotaannya. Misalnya saja bagi para Pegawai Negeri Sipil atau PNS di sebuah kabupaten atau provinsi, dimana Bupati, Wali Kota atau Gubernur, atau dapat pula pejabat lainnya ditunjuk untuk bertindak sebagai pemegang polis. Pemegang polis inilah yang nantinya akan bertindak mewakili kelompok dalam organisasi yang akan menjadi peserta asuransi kumpulan. Jadi dalam asuransi jiwa kumpulan, yang bertindak sebagai pemegang polis hanya satu orang yang mewakili para peserta asuransinya, meskipun dalam asuransi jiwa tersebut pesertanya adalah seluruh anggota masyarakat, misal jumlahnya mencapai 500.000 orang atau bahkan lebih. Meskipun pemegang polis asuransi jiwa kumpulan hanya satu orang, namun dalam melakukan negosiasi kontraknya, dapat ditugaskan beberapa orang yang benar‐benar profesional, misalnya untuk asuransi masyarakat, dapat ditunjuk Kepala Dinas Kependudukan yang sangat menguasai tentang berbagai persoalan terkait, untuk produk asuransi kesehatan masyarakat, dapat ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan Daerah, yang benar‐benar memahami masalah kesehatan penduduk daerah tersebut, dan sebagainya.

Kepada para peserta asuransi jiwa kumpulan, akan diterbitkan kartu identitas peserta

yang dinamakan kartu peserta yang pada umumnya akan diperlukan pada saat terjadinya klaim.

Asuransi jiwa kumpulan ini sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, untuk

menyiapkan santunan bagi para karyawannya, yang sudah sering kita kenal dengan istilah “Employee Benefit“, dan karena asuransi jiwa yang satu ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang cukup luas, maka di beberapa negara diatur dengan undang‐undang yang berhubungan dengan masalah hubungan industrial atau hubungan antara pengusaha dan karyawannya.

Dalam konteks cara pembayaran premi, asuransi jiwa kumpulan dapat dikelompokkan

ke dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut:


209

Non‐contributory plan, yaitu produk asuransi jiwa kumpulan yang pembayaran preminya secara keseluruhan dibayar oleh majikan atau perusahaan. Dalam hal seperti ini, seluruh karyawan harus diikutsertakan dalam asuransi.

Contributory plan, adalah asuransi jiwa kumpulan yang pembayaran preminya berasal sebagian dari kontribusi perusahaan dan sebagian lagi merupakan kontribusi karyawan, yang pada umumnya dipotong langsung dari gaji bulanan masing‐masing karyawan melalui “Salary Deduction System“. Dalam prakteknya banyak dilakukan dengan komposisi 25 persen dari pihak karyawan dan 75 persen merupakan kontribusi perusahaan. Akan tetapi dapat pula ditentukan berdasarkan kesepakatan lain, antara perusahaan dengan karyawannya melalui organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja di perusahaan tersebut, misalnya masing‐masing berkontribusi 50 persen, dan sebagainya.

Untuk terealisasikannya sebuah kontrak asuransi jiwa kumpulan yang sah secara

hukum (valid group insurance contract), maka pemegang polis dan perusahaan asuransi yang bertindak selaku Penanggung (Insurer) harus memenuhi 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

Tabel A: Syarat Sahnya Kontrak Asuransi Jiwa Kumpulan

1. Adanya dua fihak yang bersama‐sama dapat menyepakati kondisi yang diatur di

dalam kontrak, dan kedua belah fihak dapat saling bernegosiasi untuk mencapai kata sepakat.

2. Kedua belah fihak mempunyai legal capacity seperti sudah cukup dewasa dan tidak dalam pengampuan, sehingga dianggap telah cakap dalam melakukan tindakan hukum.

3. Kedua belah fihak mempertukarkan sesuatu yang bernilai seimbang, misalnya tentang besarnya premi yang harus dibayar oleh Pemegang Polis, dan berapa besarnya nilai santunan yang harus dibayar oleh Perusahaan jika terjadi klaim.

4. Secara legal, kontrak dituangkan dalam dokumen yang sah, misalnya dibuat dalam bahasa hukum, bermeterai cukup, atau menggunakan kertas segel.

B. Underwriting Dalam Asuransi Jiwa Kumpulan Dalam asuransi jiwa perorangan, setiap calon tertanggung akan diseleksi risikonya

secara individual, untuk menentukan besarnya risiko yang terdapat pada calon yang bersangkutan, kemudian besarnya riskio ini akan dipergunakan untuk menentukan besarnya premi yang harus dibayar untuk mendapatkan santunan (benefit) yang diinginkan. Sedangkan dalam konteks asuransi jiwa kumpulan, proses underwriting ini dilakukan untuk menilai seberapa besar risiko yang terdapat dalam kelompok Peserta asuransinya. Misalnya saja untuk suatu kelompok yang usianya berbeda‐beda, maka usia yang akan dipergunakan dalam perhitungan premi adalah usia rata‐rata dari kelompok


210

tersebut. Tingkat risikonyapun akan diambil secara prorata dari total risiko seluruh peserta.

Tujuan underwriting yang dilakukan dalam asuransi jiwa kumpulan, tidak jauh berbeda

dengan underwriting dalam asuransi jiwa perorangan, yaitu untuk dapat menemukan risiko yang tepat dan secara kuantitatif dapat dipergunakan untuk menentukan besarnya tarif premi yang dikenakan untuk suatu kelompok.

Untuk menentukan risiko yang mendekati ketepatan, ada beberapa faktor yang perlu

dipertimbangkan dalam asuransi jiwa kumpulan, antara lain :

Tabel B: Dasar Terbentuknya Kelompok Dalam A.J. Kumpulan a. Alasan tentang terbentuknya satu kelompok b. Ukuran atau banyaknya orang yang tergabung dalam kelompok c. Aliran masuk dan keluarnya anggota kelompok d. Stabilitas kelompok e. Persentase tertentu dari kelompok yang dapat diasuransikan f. Cara yang dapat dipergunakan sebagai dasar menentukan santunan g. Kegiatan‐kegiatan dari kelompok, apakah sesuai ketentuan hukum

Selain itu dalam prakteknya dapat dipertimbangkan pula faktor‐faktor lain yang dinilai

terkait dengan permohonan asuransi jiwa kumpulan tertentu yang dijaukan kepada perusahaan asuransi jiwa.

Mengenai faktor‐faktor tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alasan tentang terbentuknya kelompok Suatu kelompok akan dapat dipertimbangkan untuk dapat diasuransikan jika

alasan‐alasan didirikannya merupakan salah satu dari alasan di bawah ini : Kelompok yang bernaung di bawah satu majikan atau pengusaha dan

mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan perundang‐undangan atau hukum. Kelompok seperti ini disebut dengan istilah single‐employer group. Pemegang polisnya bisa majikan dari organisasi atau kuasa khusus yang ditunjuk oleh majikan. Misalnya saja seorang pengusaha property yang memberikan kredit (seperti kredit pemilikan rumah), maka layaklah jika ia menjadi Trust Beneficiary (ahli waris yang ditunjuk, meskipun ia bukan anggota keluarga) atau orang yang akan menerima santunan jika tertanggung (sebagai orang yang telah menerima kredit) meninggal dunia. Trust beneficiary ini juga dikenal dengan sebutan Fiduciary.

Kelompok Serikat Buruh (Labor Union Group) yaitu kelompok yang terdiri atas pegawai‐pegawai atau karyawan‐karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja di satu perusahaan.


211

Multiple‐Employer Group yang terdiri atas orang‐orang dari 2 atau lebih perusahaan, atau dari 2 atau lebih serikat pekerja, atau dari 1 atau lebih perusahaan dan 1 atau lebih serikat pekerja.

Association Group atau sebuah asosiasi yang terdiri atas orang‐orang yang

mempunyai visi, misi dan tujuan yang sama, misalnya mereka yang tergabung dalam AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia), AMA (American Management Association), dan sebagainya.

Debitor‐Creditor Group yang terdiri atas mereka yang memperoleh pinjaman dana

dari sebuah lembaga pemberi pinjaman seperti Bank.

Credit‐Union Group yang anggotanya terdiri dari para anggota organisasi Credit Union, semacam koperasi dan di Indonesia kini mulai berkembang. Kita dapat menemukan organisasi seperti ini misalnya C.U. Sejahtera Bersama di Pontianak atau di daerah Kalimantan Barat lainnya.

Discretionary Group yaitu kelompok‐kelompok tertentu yang dapat

dipertimbangkan memenuhi syarat untuk diasuransikan (memiliki insurable interest).

Dintinjau dari keanggotaannya, suatu asosiasi dapat dikelompokkan ke dalam

dua golongan, yaitu Trade Association dan Association of Individuals, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Trade Association atau asosiasi perdagangan, atau lebih tepat kalau dinamakan

Industry Association, di mana anggota adalah perusahaan‐perusahaan dalam industri yang sama, misalnya Asosiasi Perusahaan Teh, Asosiasi Peternak Ikan, Asosiasi Industri Kerajinan Kulit, Asosiasi Asuransi Jiwa Indoneia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dan lain‐lain.

b. Association of Individuals, yang kepesertaannya dalam asosiasi bersifat individual,

dan mereka itu dinilai layak untuk diasuransikan, misalnya : Professional Association yang terdiri dari para profesional antara lain seperti

Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), dan lain sebagainya.

Public Employee Association yang anggotanya terdiri atas para pegawai

pemerintahan, baik pegawai kantor Pusat Pemerintahan maupun Kantor‐Kantor Daerah.

Common Interest Association, anggotanya terdiri dari orang‐orang yang

memiliki tujuan atau status yang sama, seperti Asosiasi Alumni OLIS Indonesia, yaitu para Staf Perusahaan Asuransi Jiwa yang pernah mengikuti training di Jepang yang diselenggarakan oleh Oriental Life Insurance Cultural


212

Development Center/OLICD Center di Tokyo, Jepang. Juga Asosiasi Alumni TldJOG70, yang anggotanya adalah para alumni SMA Negeri I Teladan Jogyakarta Angkatan 1970, yang beranggotakan hampir 250 orang.

2. Besar Kecilnya Anggota kelompok

Besar kecilnya suatu kelompok yang mengajukan permohonan asuransi jiwa kumpulan, akan sangat mempengaruhi akseptasi permohonannya. Pada saat pertama kali asuransi jiwa kumpulan ini diperkenalkan, hanya kelompok yang anggotanya 50 orang atau lebih yang dapat diterima untuk diasuransikan. Hal ini cukup rasional, karena asuransi jiwa memang didasarkan pada hukum law of the large numbers. Akan tetapi, semakin banyak pengalaman yang telah dilalui oleh suatu perusahaan dalam menjalankan asuransi jiwa kumpulan, terlebih lagi jika pengalaman menunjukkan hal yang positif dan tidak merugikan perusahaan maka jumlah minimum peserta yang dapat diterima untuk diasuransikan agak diperlonggar, tergantung dari pengalaman tersebut. Dalam praktek di Indonesia, kita dapat menemukan contoh asuransi jiwa kumpulan dengan peserta hanya 25 orang dan bahkan ada yang hanya dengan jumlah peserta 10 orang. Dalam asuransi kesehatan kumpulan pada umumnya peserta asuransi minimum ditentukan 25 orang, dan dalam proses underwriting dilakukan investigasi secara lebih cermat.

3. Aliran Masuk dan Keluarnya Anggota Kelompok Keluar dan masuknya anggota kelompok dalam asuransi jiwa kumpulan perlu

juga dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk akseptasi, khususnya untuk menjaga stabilitas kelompok, baik dari jumlah peserta asuransinya maupun jika ditinjau dari aspek distribusi usia para peserta.

Jika peserta baru adalah individu‐individu yang secara relatif masih muda,

menggantikan peserta lama yang telah berusia pensiun misalnya, diharapkan kelompok tersebut akan lebih stabil, dan preminyapun secara relatif tidak banyak mengalami perubahan. Akan tetapi jika peserta yang baru justru relatif berusia lebih tinggi, maka risikonya juga akan meningkat dan hal itu akan berpengaruh pada besarnya premi yang harus dibayar. Dari pertimbangan yang demikian, maka perlu juga diketahui bagaimana pola penambahan dan pengurangan anggota kelompok yang diasuransikan.

4. Stabilitas Kelompok Meskipun realitanya dalam asuransi jiwa kumpulan berbagai perubahan sering

terjadi, misalnya berkurangnya peserta karena meninggal dunia, mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi sehingga tidak lagi menjadi peserta asuransi kumpulan kumpulan tersebut, bertambahnya peserta karena adanya anggota‐anggota baru organisasi, serta berbagai perubahan lain yang memang dapat diakomodasikan dalam kontrak asuransinya, akan tetapi perusahaan asuransi harus dapat memprediksikan stabilitas kelompok yang dijamin asuransinya. Semakin banyaknya perubahan yang akan terjadi, biaya administrasi yang terkait dengan tutupan (coverage) asuransi tersebut akan semakin tinggi pula. Oleh karena itu, underwriter pada umumnya akan menghindari (menolak) untuk menerima kelompok‐kelompok/organisasi yang


213

cenderung tidak stabil (unstable) atau tingkat perubahannya diperkirakan akan tinggi. Misalnya saja untuk kelompok‐ kelompok pegawai musiman yang berjangka waktu kontrak pendek atau pegawai temporer.

5. Tingkat Kepesertaan Telah kita bahas sebelumnya bahwa dalam asuransi jiwa kumpulan, ada yang non‐

contributory product dan ada pula yang contributory product. Untuk yang non‐contributory product, seluruh anggota organisasi harus menjadi peserta asuransi jiwa kumpulan yang diambil, karena perlakuan majikan/pengusaha tidak boleh diskriminatif kepada para pegawainya yang akan diasuransikan. Akan tetapi dalam contributory product, pada umumnya perusahaan asuransi mempersyaratkan pegawai yang diasuransikan minimum 75% dari jumlah pegawai yang layak untuk diasuransikan (memiliki insurable interest). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir anti‐selection.

6. Penentuan Tingkat Santunan Dalam asuransi jiwa kumpulan, pemegang polis bersama‐sama perusahaan

asuransi menentukan metoda untuk menetapkan besarnya santunan (benefit) yang adil dan tidak diskriminatif bagi peserta asuransinya, dan pada umumnya meliputi penentuan jenis serta besarnya santunan. Besarnya manfaat asuransi pada umumnya sama untuk setiap peserta asuransi, tidak memandang jabatan, jenis kelamin (gender), suku dan sebagainya. Hal ini dapat kita lihat di sebuah perusahaan di Jakarta, besarnya santunan, baik untuk seorang kerani (office boy, atau cleaning service), pegawai biasa, staff, manager, apapun jabatannya akan sama‐sama memperoleh santunan sebesar Rp.10.000.000 pada saat pensiun. Akan tetapi bagi pejabat yang mempunyai tanggung‐jawab yang lebih tinggi disediakan asuransi jiwa kumpulan yang lain, yang besarnya santunan akan disesuaikan dengan tanggung‐jawab masing‐masing.

7. Kegiatan/Aktifitas Kelompok Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kegiatan/aktifitas yang biasa

dilakukan oleh kelompok calon peserta. Suatu kelompok dalam kaitannya dengan permohonan asuransi jiwa kumpulan akan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga ) golongan risiko yaitu : standard, sub‐standard dan declined. Untuk kelompok‐kelompok normal, seperti golongan‐golongan pegawai yang melakukan kegiatan administrasi, pada umumnya digolongkan ke dalam kelompok risiko standar. Sedangkan bagi kelompok‐kelompok buruh pertambangan, seperti pegawai tambang batubara, tambang emas, dan sejenisnya, dikarenakan oleh pekerjaannya yang berisiko lebih tinggi, atau risiko yang tergolong sub‐standard, maka kepada mereka akan dikenakan tarif premi yang lebih tinggi.

Pada prinsipnya, untuk dapat menentukan apakah suatu kelompok bisa diterima menjadi Peserta asuransi jiwa kumpulan atau tidak, underwriter perlu mempertimbangkan secara cermat berbagai hal sebagaimana telah kita uraikan di atas. Jadi para pemohon asuransi jiwa kumpulan harus memahami benar‐benar kualifikasi yang harus dipenuhi.


214

C. Premi Asuransi Jiwa Kumpulan Perusahaan asuransi pada umumnya menentukan besarnya premi yang harus dibayar

oleh pemegang polisnya. Demikian pula dalam asuransi jiwa kumpulan, atau dalam asuransi kesehatan kumpulan. Dalam menentukan besarnya premi yang harus dibayar, perusahaan akan menghitung terlebih dahulu 2 (dua) faktor sebagai berikut: Berapa besarnya santunan yang akan dibayarkan kepada peserta jika terjadi klaim. Berapa besarnya biaya administrasi yang akan dikeluarkan untuk melakukan

pengelolaan asuransi tersebut. Dalam kaitannya dengan penentuan besarnya premi, kita mengenal beberapa

terminologi yaitu : manual rating, experience rating dan blended rating, yang dapat kita jelaskan sebagai berikut :

1. Manual Rating

Merupakan metoda yang dipergunakan oleh perusahaan asuransi untuk menentukan besarnya premi tanpa mempertimbangkan pengalamannya, dan pada umumnya hal ini dipergunakan pada saat yang bersangkutan memang belum memiliki pengalaman sebelumnya, atau untuk menentukan premi bagi kelompok‐kelompk baru yang berbeda karakteristiknya dengan pelanggan‐pelanggan terdahulu.

2. Experience Rating Metoda yang satu ini dipergunakan untuk menentukan besarnya premi yang akan

dikenakan pada pelanggan baru, berdasarkan pada pengalaman yang pernah dilalui, baik oleh perusahaannya sendiri, maupun pengalaman dari perusahaan asuransi lain yang pernah memberikan proteksi yang serupa. Misalnya perusahaan asuransi jiwa PT. Megah Sejahtera pernah menutup asuransi jiwa kumpulan untuk karyawan PT. Bumi Kencana yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. 4 (empat) tahun kemudian PT. Bumi Kencana harus melakukan tender ulang untuk asuransi jiwa kumpulan bagi karyawannya. Dalam tender tersebut, terpilihlah perusahaan asuransi yang lain, misalnya PT. Awan Biru Life Insurance. Karena PT. Awan Biru Life baru pertama kali menggarap asuransi jiwa kumpulan ini, maka manager perusahaan bekerjasama dengan PT. Megah Sejahtera, untuk mendapatkan berbagai data dan informasi tentang pengalaman sebelumnya dengan PT. Bumi Kencana. Data dan informasi tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan premi yang akan dikenakan bagi PT. Bumi Kencana.

3. Blended Rating Dalam realita bisnis, banyak Perusahaan Asuransi yang memiiki pengalaman

menggarap kelompok‐kelompok kecil, sehingga sulit untuknya memperoleh pengalaman yang signifikan dalam menghitung besarnya premi yang tepat untuk kelompok yang jumlah Pesertanya cukup besar. Misalnya saja ada sebuah perusahaan asuransi yang sudah sangat berpengalaman menangani produk‐produk asuransi kumpulan, akan tetapi nasabah yang digarapnya itu pada umumnya terdiri paling banyak 20 orang. Pada suatu saat, Agen dari perusahaan tersebut menemukan


215

prospek yang calon pesertanya mencapai lebih dari 930 ribu orang, yaitu asuransi kumpulan masyarakat dari sebuah kabupaten di Indonesia. Untuk menggarap bisnis yang demikian, perusahaan menerapkan Blended Rating atau kombinasi dari Experinece Rating dan Manual Rating. Untuk kelompok‐kelompok prospek yang besar, perusahaan mempergunakan experience rating, meskipun data dan informasi diperoleh dari pengalaman perusahaan lain, dan untuk calon nasabah dengan jumlah peserta sampai dengan angka tertentu misalnya 25 orang, perusahaan akan menerapkan manual rating.

Pada dasarnya, menentukan tarif premi asuransi kumpulan tidak semudah seperti

dalam menentukan tarif premi asuransi perorangan. Lebih banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tarif premi kumpulan, selain harus mempertimbangkan besarnya santunan yang diperjanjikan untuk dibayarkan dan besarnya biaya administrasi dalam pengelolaan bisnis.

Umumnya premi asuransi kumpulan dibayar setiap bulan sekali. Akan tetapi ada juga yang dibayarkan setahun sekali atau satu semester sekali. Contoh: PT. Bumi Kencana Propertindo, mempunyai karyawan tetap sebanyak 900 orang. Kepada para karyawannya diasuransikan dengan santunan yang besarnya sama yaitu sejumlah Rp. 25.000.000, dengan premi sebesar Rp. 1.250 per Rp. 1.000.000 santunan. Berapakah besarnya premi yang harus dibayar oleh PT. Bumi Kencana Propertindo selama 3 bulan sejak diterbitkannya polis asuransi ?

Perhitungannya : Rp. 25.000.000 nilai santunan per karyawan x 900 jumlah karyawan tetap PT. Bumi Kencana Prop. Rp. 22.500.000.000 jumlah santunan seluruh Peserta Rp. 1.250 premi bulanan per Rp. 1.000.000 santunan x 22.500 Jumlah unit santunan = 22.500.000.000 dibagi dengan

1.000.000 Rp. 28.125.000 ini adalah premi per bulan untuk 900 karyawan Premi yang harus dibayarkan untuk 3 bulan adalah = 3 x Rp. 28.125.000 = Rp. 84.375.000 Jika selama tiga telah berlalu, dan kemudian perusahaan menambah Pegawai baru sebanyak 100 orang, berapakah besarnya premi yang harus dibayar ? (asumsinya bahwa tidak ada penambahan besar santunan dan juga belum ada pengurangan jumlah Peserta). Rp. 1.250 premi bulanan per Rp. 1.000.000 santunan x 25.000 Jumlah unit santunan = 25.000.000.000 dibagi dengan

1.000.000


216

Rp. 31.250.000 ini adalah besar premi per bulan, dan karena pembayaran premi disepakati 3 bulan sekali, maka preminya = Rp. 93.750.000

4. Pengembalian Premi (Premium Refund)

Dalam bisnis asuransi jiwa perorangan yang terdapat kepesertaannya atau dikenal dengan istilah participating policy, kita mengenal dividend yang diberikan kepada Pemegang Polisnya. Dalam asuransi jiwa kumpulan, hal ini disebut dengan istilah premium refund atau experience refund. Besarnya nilai premi yang dikembalikan ini dihitung berdasarkan besarnya klaim yang telah dibayarkan dan juga biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Jika klaim yang telah dibayarkan lebih kecil dari jumlah yang diprediksikan, dan pengeluaran berbagai biaya dapat diefisienkan, maka sebagian dari nilai yang dapat dihemat itu akan dikembalikan kepada Pemegang Polis, meskipun jenis asuransi kumpulannya contributory plan. Jika jumlah premium refund itu lebih besar dari kontribusi premi yang dibayar oleh perusahaan, maka kelebihan dari premium refund tersebut dapat dijadikan reduksi bagi kontribusi Peserta untuk periode asuransi selanjutnya atau untuk menambah besarnya nilai santunan yang diberikan.

D. Administrasi Asuransi Jiwa Kumpulan

Pengelolaan administrasi asuransi jiwa kumpulan, dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi maupun oleh perusahaan yang menjadi nasabahnya. Jika pengelolaan administrasi dilakukan oleh perusahaan asuransi, maka sistemnya dinamakan Insurer‐Administered Plan, dan jika hal ini dilakukan oleh perusahaan nasabah, maka sistemnya disebut Self‐Administered Plan. Dalam kedua sistem tersebut, perusahaan asuransinya akan mendapatkan laporan rutin bulanan yang berisi tentang komposisi peserta asuransi serta perubahan‐perubahan yang terjadi dalam kelompok peserta masing‐masing. Perubahan‐perubahan yang terjadi, misalnya tentang berkurangnya peserta karena meninggal dunia, karena mengundurkan diri dari perusahaan, atau karena sebab lain. Juga akan dilaporkan mengenai terjadinya penambahan peserta baru, misalnya karena ada pengangkatan pegawai baru, yang pada akhirnya bermuara pada perubahan perhitungan tarif premi.

E. Syarat‐Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Kumpulan

Syarat‐syarat umum polis, berlaku baik dalam polis asuransi jiwa kumpulan maupun dalam polis asuransi kesehatan kumpulan. Dan dalam polis asuransi kumpulan ini, yang menjadi syarat‐syarat umum adalah :

Eligible members provision Policy’s grace provision Incontestability provision Group insurance termination provision

1. Eligible Members Provision Dalam asuransi kumpulan, baik asurani jiwa maupun asuransi kesehatan, perlu

ditetapkan kapan seseorang anggota kumpulan mempunyai hak untuk memperoleh


217

jaminan (coverage) dari asuransi. Misalnya saja, dalam satu perusahaan yang mengajukan permohonan asuransi kesehatan kumpulan, jumlah karyawannya 523 orang. Apakah seluruh karyawan tersebut telah berhak menjadi peserta asuransi kesehatan yang diajukan? Pada umunya dalam polis ditentukan syarat‐syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta asuransi tersebut, antara lain bahwa peserta telah diangkat menjadi pegawai tetap (full‐time employee). Bagi karyawan yang masih berstatus part‐timer, belum mempunyai hak untuk menjadi peserta.

Beberapa produk asuransi jiwa kumpulan, menawarkan cakupan yang sedikit

lebih luas, selain bagi para karyawan yang telah berstatus sebagai full‐timer, juga mencakup keluarga mereka.

Dalam kaitannya dengan eligibility provision ini, ada kalanya diatur tentang

actively‐at‐work, yang menyatakan bahwa asuransi hanya berlaku jika Peserta berstatus aktif bekerja di perusahaan. Jika Peserta dalam keadaan sakit, tidak dapat melakukan tugasnya di perusahaan, maka asuransinya untuk sementara waktu tidak berlaku, dan akan diberlakukan kembali setelah yang bersangkutan dapat kembali bekerja di perusahaan.

Hal lain yang juga sering diberlakukan dalam kaitannya dengan eligibility provision

ini adalah probationary period, yang dalam bahasa kita dikenal dengan masa percobaan, yang lamanya bervariasi, antara 1 (satu) hingga 6 (enam) bulan. Selama masa percobaan ini, pada umumnya calon pegawai belum berhak menjadi peserta asuransi kumpulan di perusahaan, karena statusnya masih belum pasti. Apakah setelah berakhirnya masa percobaan ini secara otomatis seseorang akan berhak menjadi peserta? Belum tentu, tergantung dari sistem pembayaran yang diaplikasikan di perusahaan. Jika sistem yang diterapkan adalah non‐contributory, maka seseorang yang telah melalui masa percobaan dan ditetapkan menjadi pegawai tetap, secara otomatis ia berhak menjadi peserta. Sedangkan jika sistem yang diterapkan adalah contributory, maka diperlukan waktu tambahan kepada calon peserta apakah ia akan ikut serta dalam asuransi kumpulan itu atau tidak, biasanya diberi kesempatan untuk berfikir selama jangka waktu tertentu, biasanya 31 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut ia memutuskan untuk berpartisipasi, maka ia harus memberikan kewenangan kepada majikan/perusahaan untuk memotong gaji guna membayar kontribusi preminya. Waktu tambahan ini disebut dengan istilah enrollment period.

2. Policy’s Grace Provision Asuransi jiwa kumpulan pada umumnya menentukan tenggat waktu (grace

period) selama 31 hari. Selama 31 hari setelah berakhirnya masa berlakunya polis, polis dinyatakan tetap berlaku (inforce). Jika tenggat waktu tersebut terlewati dan premi perpanjangannya belum dibayar, maka polisnya akan dinyatakan batal (expired), dan jika hal ini terjadi, secara hukum Pemegang Polis diwajibkan untuk melunasi premi selama masa tenggat atau grace period yang telah dilalui.


218

3. Incontestability Provision Dalam asuransi jiwa kumpulan juga dikenal incontestability yang menentukan

bahwa selama jangka waktu tertentu, pada umumnya sampai dengan 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya polis induk (group master policy), perusahaan dapat melakukan pemeriksaan / pengecekan kembali terhadap data yang tertulis dalam polis induk dan selama incontestable period terebut, data masih dapat dikoreksi atau dibicarakan oleh perusahaan asuransi dengan pemegang polisnya. Ada kalanya perusahaan asuransi juga perlu melakukan pemeriksaan kembali terhadap peserta asuransinya hanya untuk meyakini kebenaran data yang diajukan, akan tetapi biasanya tidak akan merubah kontrak yang telah dibicarakan dan disepakati antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.

Misalnya dalam kontrak asuransi kesehatan kumpulan, ada salah seorang peserta

yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menderita suatu penyakit tertentu, akan tetapi realitanya peserta itu pernah menderita suatu penyakit yang sama. Beberapa bulan kemudian, dalam masa contestable, di mana kondisi polis masih dapat diuji atau dicek kembali, ternyata peserta tersebut menderita sakit yang berkaitan dengan penyakitnya terdahulu. Dalam hal demikian, keabsahan polis induknya tidak terganggu dan tetap dinyatakan sah (valid). Pernyataan yang salah dalam pengisian formulir atau questioner yang diisi oleh para Peserta pada umumnya tidak mempengaruhi keabsahan polis induk yang telah diterbitkan. Kesalahan seperti ini disebut misrepresentation, dan kesalahan yang agak berat, misalnya kesalahan data tanggal lahir, yang benar seharusnya 20‐06‐1963 (20 Juni 1963) tertulis 20‐08‐1983 (20 Agustus 1983), dan kesalahan tidak menyebutkan penyakit yang pernah diderita, dinamakan material misrepresentation.

4. Group Insurance Termination Provision Dalam asuransi jiwa perorangan, perlindungan atau coverage akan tetap berlaku

selama polis dalam keadaan in force, dan perlindungan akan batal demi hukum jika polis perorangan tersebut batal. Demikian halnya dalam asuransi jiwa kumpulan, proteksi bagi para peserta juga akan batal, jika polis induknya batal. Akan tetapi jika kepesertaan dari salah seorang peserta yang batal, tidak secara otomatis membatalkan berlakunya polis induknya. Oleh karena itu, dalam asuransi jiwa kumpulan dan asuransi kesehatan kumpulan dikenal 2 (dua) jenis pembatalan (termination) yaitu: Termination of the Group Insurance Policy

Dalam hal ini, polis induknya dinyatakan batal, baik atas permintaan pemegang polis, mungkin dikarenakan adanya perusahaan lain yang dapat memberikan proteksi yang lebih berkualitas, atau dibatalkan oleh perusahaan asuransi karena pemegang polis tidak memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditentukan atau disepakati.

Termination of a Group Insured’s Coverage Batalnya proteksi yang berlaku bagi peserta asuransi jiwa kumpulan atau

asuransi kesehatan kumpulan dapat disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu :


219

o Peserta yang bersangkutan tidak lagi elgible (memenuhi syarat) sebagai peserta, misalnya seseorang menyatakan bahwa dirinya tidak ingin lagi diberikan proteksi oleh asuransi tersebut, misalnya dengan alasan bahwa yang memberikan proteksi bukan asuransi syariah.

o Peserta tersebut tidak lagi bekerja pada kelompok/perusahaan yang memberikan jaminan asuransi kumpulan.

o Dalam asuransi jiwa kumpulan yang contributory, peserta tidak lagi mampu memberikan kontribusi pembayaran preminya.

F. Syarat‐Syarat Khusus Asuransi Jiwa Kumpulan

Syarat‐syarat umum dalam polis asuransi jiwa kumpulan, pada umumnya tidak berbeda dengan syarat‐syarat umum polis asuransi jiwa perorangan. Akan tetapi ada beberapa ketentuan khusus yang berlaku pada asuransi jiwa kumpulan antara lain yang mengatur tentang :

Besarnya santunan (benefit amount) Penunjukan ahli waris (beneficiary designation) Konversi polis (conversion) Kesalahan data usia (misstatement of age) Cara pembayaran klaim (settlement option)

1. Besarnya santunan dalam asuransi jiwa kumpulan pada dasarnya tidak boleh dibeda‐bedakan berdasarkan kondisi perorangan dari peserta asuransinya, karena hal itu akan menyalahi aturan underwriting asuransi jiwa kumpulan. Pembedaan besar kecilnya santunan hanya boleh dilakukan berdasarkan sasaran asuransinya, misalnya untuk memotivasi para karyawan untuk berkinerja secara lebih optimal. Untuk membedakannya, santunan didasarkan pada klasifikasi jabatan (job classification) atau pada perbedaan tingkat gaji (salary level). Contoh asuransi jiwa kumpulan di salah satu perusahaan di kota Jakarta yang bergerak di bidang usaha sepatu dan tas kulit, dibedakan sebagai berikut:

KLASIFIKASI JABATAN BESARNYA SANTUNAN Direktur Muda, Kepala Divisi Kepala Departemen Kepala Bagian Kepala Seksi Pejabat Fungsional Karyawan Biasa

Rp. 750.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. 450.000.000 Rp. 350.000.000 Rp. 300.000.000 Rp. 200.000.000

Di perusahaan lain yang juga berkantor pusat di Jakarta, menetapkan besarnya

santunan atau employee benefit itu berdasarkan pada besarnya gaji di luar tunjangan‐tunjangan seperti tunjangan jabatan, uang makan dan uang transport harian sebagai berikut:


220

TOTAL ANNUAL SALARY EMPLOYEE BENEFIT Lebih dari Rp. 240 juta Rp. 150 juta ‐ Rp. 240 juta Rp. 90 juta ‐ Rp. 150 juta Rp. 60 juta ‐ Rp. 90 juta Rp. 36 juta ‐ Rp. 60 juta Rp. 24 juta ‐ Rp. 36 juta Kurang dari Rp. 24 juta

Rp. 750.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. 450.000.000 Rp. 350.000.000 Rp. 300.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 120.000.000

Kedua contoh di atas ini menerapkan contributory plan. Dikarenakan oleh

kontribusi karyawan dihitung berdasarkan persentase dari gaji masing‐masing, nampaknya besarnya santunan yang ditetapkan itu dapat diterima oleh para karyawan dan sekaligus memacu dan memotivasi kinerja para karyawan tersebut, meskipun ada pula beberapa karyawan yang merasa bahwa ketentuan tersebut kurang adil karena bagi karyawan atau pejabat yang semakin besar gajinya dikarenakan oleh posisi/jabatan mereka, akan mendapatkan kontribusi yang semakin besar dari perusahaan.

Selain kedua contoh tersebut, ada pula besar santunan yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan jabatan, statusnya di masyarakat, ataupun faktor‐faktor yang lain. Misalnya saja asuransi jiwa kumpulan yang diperuntukkan bagi masyarakat kota Depok Jawa Barat. Apabila anggota masyarakat kota Depok meninggal dunia, maka kepada ahli waris yang ditinggalkan (yang ditunjuk) akan diberikan uang asuransi atau santunan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) oleh Pemerintah Kota Depok. Asuransi jiwa kumpulan seperti ini, juga diberikan kepada masyarakat di berbagai kabupaten, kota, dan provinsi lainnya, dengan premi yang dibayar dengan menggunakan dana anggaran belanja daerah. Besarnya santunan sangat tergantung dari anggaran belanja daerah yang disediakan, dan besarnya anggaran untuk ini juga ditentukan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sumber‐sumber lain dari daerah tersebut. Untuk daerah yang PAD‐nya besar, biasanya santunan ini cukup besar pula.

2. Penunjukan Ahli Waris (beneficiaries). Dalam asuransi jiwa kumpulan, kecuali jika produknya Asuransi Jiwa Kredit kumpulan atau Creditor Group Life Plan, setiap peserta berhak menunjuk ahli waris yang akan menerima santunan jika peserta tersebut meninggal dunia. Peserta inilah yang berhak menunjuk ahli waris, dan juga merupakan fihak yang berhak merubah ahli waris, bukannya pemegang polis. Perlu digarisbawahi bahwa pemegang polis asuransi jiwa kumpulan juga tidak boleh ditunjuk menjadi ahli waris, kecuali jika produknya adalah Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.

Dalam asuransi jiwa kumpulan terdapat ketentuan yang mengatur tentang preference beneficiary clause yang menyatakan bahwa jika tidak ada ahli waris yang ditunjuk, maka perusahaan asuransi dapat membayar santunan kepada fihak yang ditentukan berdasarkan preferensi yang diatur di dalam polis. Selain itu, dalam polis


221

asuransi jiwa kumpulan juga ditetapkan facility‐of‐payment clause yang memperbolehkan perusahaan untuk membayarkan sebagian atau seluruh dana santunan kepada keluarga peserta atau kepada seseorang yang secara hukum memiliki keabsahan untuk mengajukan klaim.

3. Conversion Privilege (Kebebasan Melakukan Konversi). Polis asuransi jiwa kumpulan pada umumnya memberikan kebebasan atau kemudahan kepada pesertanya untuk mengkonversikan kepesertaannya menjadi tertanggung pada asuransi jiwa perorangan, jika yang bersangkutan batal atau membatalkan diri dari partisipasinya dalam asuransi jiwa kumpulan tanpa harus menunjukkan bukti kelayakan untuk berasuransi (evidence of insurability).

Terminasi peserta dari asuransi jiwa kumpulan pada umumnya dikarenakan oleh 2 (dua) hal pokok, yaitu karena peserta menjadi tidak eligible atau tidak layak lagi menjadi Peserta asuransi jiwa kumpulan yang dipilihnya, misalnya karena mengundurkan diri dari perusahaan yang mengasuransikan dirinya, dan Polis asuransi jiwa kumpulannya menjadi batal atau expired, karena berbagai sebab seperti habis masa kontraknya dan tidak diperpanjang lagi.

Di Amerika Serikat, NAIC (National Association of Insurance Commissioners) Group Life Insurance Model Act. mengatur bahwa jika seseorang menjadi batal atau berhenti dari kepesertaannya dari asuransi jiwa kumpulan, maka berlaku conversion privilege selama 31 hari, dan dalam konversi tersebut hanya diperbolehkan mengambil uang pertanggungan tidak lebih besar dari santunan yang diperolehnya dari asuransi jiwa kumpulan sebelumnya. Dan jika dengan terminasi seseorang memperoleh sejumlah santunan, maka uang pertanggungan yang dapat diperoleh pada asuransi jiwa perorangan adalah sebesar maksimum = uang pertanggungan pada asuransi jiwa kumpulan ‐ santunan yang telah diterimanya. Misalnya jika uang pertanggungan pada asuransi jiwa kumpulan adalah US.$. 120.000, dan karena terminasi peserta menerima sebesar US.$. 70.000, maka uang pertanggungan dalam asuransi jiwa perorangan yang diajukan maksimum sebesar US.$. 50.000. Ini adalah uang pertanggungan baru yang bisa diperoleh tanpa evidence of insurability. Akan tetapi jika peserta ini mengajukan permohonan baru dengan evidence of insurability yang baru, sudah barang tentu bukan alasan untuk ditolak.

Dalam beberapa hal, di negara kita masih perlu diperbaiki pengaturannya. Sering kita temukan Undang‐Undang yang dalam pasalnya menyebutkan bahwa : mengenai hal ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Akan tetapi ketentuan yang dimaksud, sampai bertahun‐tahun ditunggu tidak kunjung diterbitkan, dan sering menjadi sesuatu yang abu‐abu (gray area).

4. Perpanjangan Waktu Proteksi (Extension of Death Benefit). Kelebihan yang lain dari asuransi jiwa kumpulan adalah adanya perpanjangan waktu proteksi atau extension of death benefit, yang di Amerika Serikat diatur oleh NIAC Group Life Insurance Model Act. selama 31 hari setelah kontrak asuransinya berakhir. Jika peserta asuransi jiwa kumpulan meninggal dalam waktu yang dinamakan extension of death benefit


222

tersebut, meskipun premi perpanjangannya belum dibayar, dan peserta belum mengajukan konversi ke asuransi jiwa perorangan, maka perusahaan asuransi akan membayarkan santunan kepada ahli waris dari peserta yang bersangkutan.

5. Misstatement of Age (Kekeliruan Menyatakan Usia). Kalau dalam asuransi jiwa perorangan berlaku misstatement of age and sex provision, dalam asuransi jiwa kumpulan tidaklah demikian. Yang berlaku dalam asuransi jiwa kumpulan hanya satu, yaitu misstatement of age saja. Jika seorang peserta meninggal dunia dan ternyata terjadi kesalahan dalam mengisi data tanggal lahirnya, sehingga terjadi kesalahan dalam menghitung usia peserta tersebut, maka perusahaan asuransi akan segera menyesuaikan perhitungan preminya sesuai dengan data yang benar. Santunan yang akan dibayarkan kepada ahli waris tidak mengalami perubahan. Sedangkan jika terjadi kesalahan dalam menyebutkan jenis kelamin, misalnya jenis kelamin yang seharusnya perempuan tetapi dalam formulir data isian disebutkan laki‐laki, hal ini tidak akan berpengaruh terhadap besarnya premi yang harus dibayar oleh pemegang polis, karena dasar yang dipakai dalam menghitung premi pada umumnya adalah unisex basis.

6. Opsi Pembayaran Santunan (Settlement Options). Jika seorang peserta asuransi jiwa kumpulan meninggal dunia, maka kepada ahli waris yang ditunjuk akan dibayarkan santunan secara lump sum. Akan tetapi ada kalanya diperjanjikan atau disepakati dalam syarat‐syarat khusus polis, bahwa cara pembayaran santunan itu tidak dibayarkan secara lump sum, akan tetapi dibayarkan secara angsuran sesuai dengan kebutuhan hidup ahli warisnya, yang kita kenal dengan istilah life income option. Opsi ini tidak secara otomatis berlaku demikian, tergantung dari kesepakatan. Namanya saja opsi, artinya boleh diadakan, dan boleh juga tidak diatur.

G. Produk‐Produk Inti Asuransi Jiwa Kumpulan Produk‐produk asuransi jiwa kumpulan, pada umumnya berbentuk asuransi

berjangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang yang dalam bahasa asuransinya kita kenal dengan terminologi Yearly Renewable Term (YRT) Insurance Plan. Ada kalanya diterbitkan pula Group Accidental Death and Dismemberment Plans yang dapat diterjemahkan dalam istilah keseharian kita menjadi asuransi kumpulan kematian karena kecelakaan dan asuransi kumpulan karena cacat sementara, misalnya dikarenakan oleh satu kecelakaan, seseorang tidak meninggal dunia tetapi mengalami ketidakmampuan untuk menjalankan tugasnya. Kedua produk ini dapat dipasarkan secara terpisah sebagai produk yang berdiri sendiri, atau dipasarkan sebagai bagian (supplementary) dari produk asuransi jiwa kumpulan yang lain. Ada pula produk yang dikenal sebagai Group Cash Value Life Insurance Plan, yang memberikan santunan berupa nilai tunai, meskipun produk seperti ini jarang dipasarkan dalam kelompok asuransi jiwa kumpulan. Di Indonesia produk yang bernilai tunai ini, banyak dipasarkan untuk kelompok‐kelompok kecil tertentu, misalnya untuk direksi sebuah perusahaan yang terdiri atas 5 atau 6 orang saja. Yang jelas untuk produk yang bernilai tunai ini preminya cukup signifikan sehingga layaklah jika pasarnya juga sangat terbatas.


223

Secara lebih detail mengenai produk‐produk asuransi jiwa kumpulan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Group Term Life Insurance

Group term life insurance atau asuransi jiwa kumpulan berjangka ini pada dasarnya sama seperti asuransi jiwa berjangka perorangan. Bukti tentang kelayakan berasuransi tidak diperlukan pada saat dilakukan perpanjangan. Polis asuransi jiwa kumpulan berjangka tersebut tidak ada nilai tunainya dan perusahaan asuransi yang bersangkutan berhak merubah (menaikkan) tarif premi setiap tahun karena usia peserta yang semakin meningkat.

Kaitannya dengan masalah perpajakan, di Amerika Serikat ada ketentuan bahwa

seorang karyawan yang menerima santunan asuransi sampai dengan US.$. 50.000 (lima puluh ribu US Dollar) atau setara dengan kurang lebih Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) pada saat ini di Indonesia dari asuransi jiwa kumpulan yang non‐contributory plan, tidak diwajibkan membayar pajak pendapatan. Premi seluruhnya ditanggung oleh perusahaan, peserta hanya diwajibkan untuk membayar Federal Income Tax (Pajak Pendapatan Nasional) atas biaya yang dibayarkan oleh majikan atau pengusahanya sebagai premi asuransi jiwa kumpulan yang manfaatnya tidak lebih dari US.$. 50.000. Hal ini memang pada saat ini belum diatur secara spesifik dalam ketentuan perundang‐undangan di Indonesia. Contoh kasus di Amerika Serikat :

Charlie dan Armando bekerja di Atrium Corporation dan mereka berdua

mendapatkan asuransi jiwa kumpulan yang non‐contributory. Karena perbedaan posisi dan tanggung jawabnya, maka Charlie mendapatkan uang pertanggungan (benefit) sebesar US.$. 80.000 sedangkan Armando memperoleh benefit senilai US.$. 40.000. Bagaimanakah solusinya?

Dalam hal seperti kasus ini, karena ketentuan yang berlaku adalah

bahwa kedua orang itu berhak mendapatkan santunan tanpa harus membayar pajak, sampai dengan US.$. 50.000, maka jelaslah bahwa Armando tidak diwajibkan membayar pajak pendapatan. Akan tetapi Charlie yang memperoleh benefit sampai dengan US.$. 80.000, maka ia diwajibkan membayar Federal Income Tax atas kelebihan jumlah santunan yang senilai US.$. 30.000 sebesar ketentuan dalam tabel yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan premi yang dibayarkan oleh perusahaan yang mengasuransikan karyawannya. Dalam kasus ini, pajaknya didasarkan pada besaran premi untuk kelebihan nilai manfaat bukan dari nilai keseluruhan manfaat yang akan diperolehnya, yaitu berdasarkan nilai premi untuk manfaat yang sebesar US.$. 30.000.

Tentang hal ini, tidak perlu dikhawatirkan, karena sejauh ini sebagaimana telah

kita sebutkan, memang belum diatur secara spesifik di Indonesia.


224

2. Survivor Income Plan Produk ini akan memberikan santunan secara periodik kepada keluarga atau

orang yang menjadi tanggungan peserta, yang ditunjuk untuk menerimanya apabila peserta meninggal dunia, yang besarnya didasarkan pada gaji atau penghasilan terakhir peserta sebelum meninggal dunia serta pertimbangan jumlah keluarga tersebut. Misalnya saja Tn. Ahmad yang sudah mendapatkan green card di Amerika Serikat dan bekerja di sebuah perusahaan di San Fransisco, diikutsertakan dalam polis asuransi jiwa kumpulan dengan produk Survivor Income Plan. Tn. Ahmad mempunyai isteri Stefani dan 2 orang anak Sandra dan Sandrina. Dalam produk asuransinya ditentukan apabila Peserta meninggal dunia maka kepada keluarga (dependent) akan diberikan:

Jika keluarga yang ditinggalkan hanya seorang isteri atau hanya anak‐anak

saja, maka santunan periodiknya adalah sebesar 20% dari gaji terakhir peserta.

Jika keluarga yang ditinggalkan adalah seorang isteri dan anak‐anak, maka santunan periodiknya adalah sebesar 30% dari gaji terakhir peserta.

Santunan akan dibayarkan sampai dengan waktu tertentu, atau sampai

dengan sesaat sebelum isteri yang ditinggalkan itu menikah kembali, atau jika tidak menikah kembali sampai dengan isteri mencapai usia 65 tahun.

Apabila hanya anak‐anak saja yang ditinggalkan, maka santunan akan

dibayarkan sampai sesaat sebelum anaknya menikah, atau anaknya mencapai usia 23 tahun, mana yang dicapai terlebih dahulu.

Ketentuan ini akan dijadikan sebagai panduan bagi perusahaan asuransi dalam membayarkan santunan jika peserta meninggal dunia. Di Indonesia produk seperti ini pada umumnya hanya diberlakukan atau diterapkan pada asuransi jiwa perorangan (individual life insurance plan).

Dalam kaitannya dengan pajak pendapatan, untuk Survivor Income Plan juga

berlaku ketentuan sebagaimana diberlakukan dalam ketentuan perpajakan untuk Group Term Life Insurance.

3. Accidental Death and Dismemberment Insurance (AD & D) Produk ini dapat dipasarkan sendiri‐sendiri atau dapat pula menjadi bagian dari

asuransi jiwa kumpulan yang lain atau bagian dari asuransi kesehatan kumpulan. Biaya yang rendah (low cost) dari jenis produk asuransi yang ini merupakan daya tarik tersediri terutama bagi asuransi jiwa kumpulan yang disebut Employer‐Employee Group Plans atau asuransi jiwa kumpulan bagi para karyawan perusahaan (employee benefit).

Jika Accidental Death Benefit menjadi bagian dari asuransi jiwa kumpulan, misalnya saja jika peserta akan diberikan santunan sebesar Rp. 100.000.000 sebagai


225

santunan dasar asuransi jiwa kumpulannya, dan santunan AD & D sebesar juga Rp. 100.000.000, maka jika peserta meninggal karena sebuah kecelakaan, maka santunan yang akan dibayarkan adalah Rp. 200.000.000.

Ada kalanya perusahaan asuransi jiwa yang memberikan additional travel

accident benefit, yang akan memberikan tambahan santunan jika seorang peserta mengalami suatu kecelakaan atau meninggal karena kecelakaan dalam perjalanan dinas dari perusahaannya. Jika peserta tersebut meninggal dalam dalam perjalanan sebuah wisata bukan karena dinas, maka santunan tambahan ini tidak diberikan.

Contoh untuk sebuah kasus : Catherine adalah seorang Ibu yang single parent, mempunyai putra bernama Dani. Catherine bekerja di perusahaan otomotive sebagai Manajer Pemasaran. Di perusahaan ini ia diberikan Group Term Life Insurance dengan manfaat Rp. 200.000.000. Selain itu juga mendapat Group AD & D senilai Rp. 100.000.000 dan Business Travel Accident Insurance senilai Rp. 75.000.000.

Pada saat Ibu Catherine menjalankan tugasnya dari Kantor Pusat di Jakarta ke Bandung dalam rangka promosi produksi perusahaan di sana, sekembalinya mobil sedan yang dibawanya ditabrak oleh sebuah truk yang membawa container, dan beliau meninggal beberapa saat setelah dirawat di rumah sakit. Kepada ahli warisnya, perusahaan asuransi kemudian membayarkan santunan sebesar (Rp. 200.000.000 + Rp. 100.000.000 + Rp.75.000.000) = Rp. 375.000.000.

Produk Accidental Death and Dismemberment juga sering dijadikan bagian dari

asuransi jiwa kumpulan yang diambil oleh sekumpulan orang yang berwisata, kelompok penggemar mobil seperti Mercy Club dan Morris Club, dan juga perusahaan‐perusahaan transportasi seperti PT. Eurasia Wisata, perusahaan kereta api, perusahaan angkutan laut, dan tidak ketinggalan pula perusahaan penerbangan.

4. Group Cash Value Life Insurance Produk asuransi jiwa kumpulan ini, di Amerika Serikat memang kurang diminati

masyarakat jika dibandingkan dengan group term life insurance, terutama dikarenakan oleh tidak adanya perlakuan istimewa dalam hal perpajakan. Meskipun demikian, baik di Amerika Serikat yang sudah menjadi negara maju dalam bidang perasuransian maupun di negara‐negara lain termasuk Indonesia, banyak perusahaan yang mulai membantu memikirkan masa depan karyawannya, utamanya setelah pensiun. Dalam hal seperti ini, pada umumnya group cash value insurance ditawarkan sebagai supplemental coverage, yang sifatnya opsional bagi karyawan, karena untuk memperoleh santunan produk ini, karyawan harus menentukan sendiri dan membayar tambahan premi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pasar dari produk ini sangat kecil jika dibandingkan dengan produk‐produk asuransi jiwa kumpulan yang lain.

Dalam group cash value life insurance ini terdapat 3 jenis produk:


226

Group Paid‐Up Plan Produk ini merupakan kombinasi antara paid‐up wholelife insurance dengan

decreasing amount term insurance (asuransi jangka waktu dengan manfaat yang semakin menurun), dan merupakan contributory plan di mana : premi dari kontribusi karyawan merupakan premi tunggal untuk mendapatkan paid‐up whole life insurance dan premi dari kontribusi perusahaan merupakan premi untuk membeli group term insurance guna memperoleh santunan dalam jumlah tertentu.

Nilai santunan yang berasal dari kontribusi karyawan akan semakin

meningkat setiap tahun, sedangkan nilai santunan yang berasal dari kontribusi perusahaan akan semakin menurun setiap tahun, sehingga besar santunannya tetap stabil. Yang membedakan dengan produk asuransi jiwa kumpulan lainnya adalah bahwa jaminan atau proteksi dari produk ini akan tetap inforce selama individu yang menjadi peserta asuransinya masih tetap hidup meskipun telah pensiun atau tidak bekerja lagi di perusahaan yang mengasuransikannya.

Level Premium Whole Life Plan Beberapa perusahaan asuransi jiwa juga memasarkan produk asuransi jiwa

kumpulan seumur hidup dengan premi tetap ini, dan biasanya santunan yang disediakan dalam jumlah terbatas untuk waktu tertentu misalnya sampai dengan peserta berusia 65 tahun. Karena produk ini mempunyai nilai tunai (cash value), maka pada umumnya oleh perusahaan/pengusaha dipergunakan untuk menyiapkan santunan pensiun karyawannya.

Jika dalam group whole life insurance plan dipilih yang bersifat non‐

contributory, maka jika peserta mengundurkan diri atau meninggalkan perusahaan akan menyebabkan hilangnya hak kepesertaan dalam asuransi dan ia tidak berhak atas nilai tunai yang ada dalam asuransi tersebut. Nilai tunai yang telah ada menjadi hak perusahaan yang membayar premi asuransinya. Akan tetapi jika produk asuransinya bersifat contributory, dimana peserta turut serta memberikan kontribusi dalam pembayaran premi, maka peserta itu juga mempunyai hak atas nilai tunai yang besarnya adalah proporsional dengan kontribusi yang disertakannya dalam pembayaran premi. Mudahnya dapat kita gambarkan, kalau peserta memberikan kontribusi 25% dan pengusaha memberikan kontribusi 75%, maka pada saat meninggalkan perusahaan, dan nilai tunai yang telah terkumpul adalah Rp. 20.000.000, maka peserta itu berhak mendapatkan nilai tunai sebesar 25% dari nilai tunai, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.

Group Universal Life Plan Produk asuransi jiwa universal kumpulan ini dipasarkan segera setelah

produk asuransi jiwa universal perorangan ditemukan. Produk ini juga dapat kita sebut sebagai produk asuransi jiwa kumpulan serba guna, yang selanjutnya kita pergunakan dalam berbagai pembahasan. Pengusaha atau majikan sering memperguanakan produk ini untuk membantu para karyawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi pensiunnya. Dalam group universal life plan,


227

pada umumnya peserta menentukan sendiri berapa premi yang akan dibayarnya, dan majikan atau pengusahanya tidak berkontribusi dalam pembayaran premi, sehingga nilai tunai atau santunan yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi seluruhnya menjadi hak peserta asuransinya. Meskipun uang pertanggungan atau benefit yang akan dicakup cukup besar/tinggi, akan tetapi karena ini merupakan produk asuransi jiwa kumpulan, maka proses underwritingnyapun mengikuti prinsip‐prinsip asuransi jiwa kumpulan yang lebih longgar. Ada kalanya, peserta diminta untuk menyerahkan bukti kelayakan diasuransikan apabila uang pertanggungan yang diminta cukup signifikan. Angka claim experience sering dipakai sebagai dasar dalam menentukan tingkat mortalita. Pada umumnya premi yang dikenakan dalam asuransi jiwa kumpulan serba guna ini lebih murah jika dibandingkan dengan premi asuransi jiwa perorangan serba guna, karena biaya administrasi yang rendah. Administrasi dalam produk ini banyak dilakukan oleh Pemegang Polis, bukan oleh perusahaan asuransi.

Yang membedakan produk asuransi jiwa kumpulan serba guna ini dengan

asuransi jiwa kumpulan lainnya, adalah jika seorang peserta mengundurkan diri, ia akan tetap berhak menjadi peserta asuransi ini. Sedangkan dalam asuransi jiwa kumpulan yang lain, Peserta harus terlebih dahulu mengkonversi kepesertaannya ke dalam polis asuransi jiwa perorangan. Keistimewaan seperti ini, peserta dinamakan memiliki Portable coverage atau proteksi yang dapat dipindah‐pindahkan.

Group Variable Universal Life Plan Produk ini mempunyai satu keistimewaan yaitu bahwa peserta dapat

memilih beberapa opsi yang berbeda untuk menginvestasikan nilai tunai yang diperoleh dari asuransinya.

5. Group Creditor Life Insurance (Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan)

Produk asuransi jiwa kumpulan yang satu ini, diterbitkan oleh perusahaan asuransi bagi para kreditur, seperti bank‐bank untuk memberikan jaminan atas dana pinjaman yang telah diberikannya kepada para penerima pinjaman (debitur). Berbeda dengan asuransi jiwa kumpulan yang lain, asuransi jiwa kredit kumpulan ini, ahli warisnya adalah pemegang polis yang merupakan kreditur yang nantinya berhak menerima manfaat asuransi apabila peserta asuransinya meninggal dunia. Manfaat asuransinya, pada umumnya semakin menurun (decreasing benefit) sesuai dengan saldo pinjaman yang belum terselesaikan (belum dibayar). Premi untuk asuransi jiwa kredit kumpulan ini menjadi beban peserta selaku debitur, tetapi juga sebagai daya tarik dari pinjaman yang diberikan. Ada kalanya bank tersebut sebagai kreditur akan berpartisipasi memberikan kontribusi pada pembayaran preminya. Jika premi yang akan dikenakan untuk asuransi jiwa kredit kumpulan tersebut dinilai terlalu mahal oleh calon penerima pinjaman, maka calon kreditur dapat mengajukan keberatan, selanjutnya kreditur dapat memilih asuransi jiwa kredit lain yang ia yakini lebih murah atau lebih baik.


228

BAB XII ASURANSI KESEHATAN

IHTISAR BAB TUJUAN

Ragam Jaminan Asuransi Kesehatan di

Indonesia Program‐Program Asuransi Kesehatan

Khusus Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri

Sipil Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas) Produk‐Produk Asuransi Kesehatan

Santunan Tunai Harian Rumah Sakit Asuransi Perawatan di Rumah Sakit

atau Asuransi Kesehatan rawat Inap

Asuransi Kesehatan Pensiun Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Perawatan Jangka

Panjang (Long Term Care) Asuransi Kesehatan Unit Link Asuransi Perjalanan

Asuransi Kecelakaan Diri Pengecualian dan Pembatasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat (JPKM) Partisipasi Biaya. Penetapan Premi Asuransi Kesehatan

Setelah mempelajari bab atau bagian ini diharapkan dapat: 1. Mengenal ragam jaminan asuransi

kesehatan di Indonesia; 2. Mengidentifikasi berbagai program

asuransi kesehatan khusus yang diterapkan di Indonesia;

3. Menjelaskan manfaat berbagai produk

asuransi kesehatan; 4. Membedakan asuransi kesehatan

dengan kecelakaan diri; 5. Mengenal hal‐hal yang dikecualikan dan

dibatasi dalam asuransi kesehatan; 6. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan

jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM);

7. Menentukan berapa besar kontribusi

atau partisipasi biaya dalam asuransi kesehatan;

8. Menjelaskan berapa besar penetapan

besarnya premi asuransi kesehatan yang dikontribusikan.

A. Ragam Jaminan Asuransi Kesehatan di Indonesia

Jika dilakukan pemetaan berdasarkan jenis pekerjaan dan pemberian jaminan kesehatan, ternyata banyak ragam dan sistem jaminan kesehatan yang dimiliki oleh setiap kelompok pekerja. Kelompok pertama adalah pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, pensiunan TNI dan POLRI beserta keluarganya serta mantan pejabat negara dengan hak pensiun, akan mendapatkan jaminan kesehatan secara komprehensif dalam bentuk pelayanan. Kelompok kedua adalah tenaga kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan

ASURANSI KESEHATAN

229

Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD) serta para tenaga kerja formal mendapat jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan perusahaan atau minimal sama dengan program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek. Sebagian perusahaan mempercayakan pengelolaan kesehatannya pada PT Jamsostek, PT Askes dan perusahaan asuransi swasta baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Sebagian dari para pekerja juga menambah asuransi kesehatan perorangan. Kelompok ketiga adalah pekerja informal seperti pedagang kecil di pasar, pedagang kaki lima, petani dan buruh tani, nelayan dan buruh nelayan pada umumnya tidak memiliki sistem jaminan kesehatan, artinya jika sakit dan memerlukan biaya kesehatan maka biayanya ditanggung sendiri, dan sebagian kecil saja yang memiliki asuransi kesehatan perorangan. Selanjutnya kelompok keempat yaitu masyarakat yang tergolong miskin mendapat jaminan kesehatan secara komprehensif dari pemerintah dengan anggaran premi setiap bulan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp. 5.000 per orang setiap bulan yang jumlah pesertanya pada tahun 2009 ini mencapai 76,4 juta orang lebih. Di beberapa daerah tingkat kabupaten mendirikan Badan Pelaksana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang disponsori oleh Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi. Beberapa daerah/kota juga mengembangkan asuransi kesehatan sosial dengan nama asuransi kesehatan sosial (Askesos) yang dimotori oleh Departemen Sosial.

Kelompok yang tidak memiliki sistem asuransi atau jaminan kesehatan adalah

kelompok yang terbesar yang terdiri dari para pengusaha kecil, petani, nelayan, buruh tani dan buruh nelayan, pedagang kecil dan pedagang kaki lima dan para pekerja sektor informal lainnya. Selanjutnya pada bab ini akan mengupas tentang program‐program jaminan kesehatan yang disponsori oleh pemerintah maupun produk‐produk asuransi swasta.

B. Program‐Program Asuransi Kesehatan Khusus

Program‐program asuransi/jaminan kesehatan khusus ini meliputi berbagai variasi yang secara ringkas dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil

Peserta Asuransi Kesehatan yang dikelola oleh PT. Asuransi Kesehatan (Persero) meliputi calon dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun, Veteran dan perintis kemerdekaan. Penerima pensiun terdiri dari PNS yang berhenti dengan hak pensiun, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan POLRI serta PNS di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Kepolisian Republik Indonesia yang berhenti dengan hak pensiun, Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun, janda atau duda atau anak yatim piatu dari PNS, TNI dan Polri serta pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun. Keluarga yang ditanggung meliputi istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kepesertaannya bersifat wajib dengan pembayaran premi yang dipotong

langsung dari gaji atau uang pensiun. Besarnya premi yang dibayar oleh pegawai sebesar 2% dari gaji pokok dan sumbangan pemerintah sebesar 2% sehingga total preminya adalah 4% dari gaji pokok.


230

Dalam kelompok ini, jaminan yang diperoleh oleh setiap peserta adalah Program Jaminan Kesehatan secara komprehensif yang meliputi upaya peningkatan/promosi, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan. Jaminan yang diberikan dalam bentuk pelayanan, pemeriksaaan dan pengobatan rawat jalan tingkat pertama harus dilakukan di puskesmas. Setiap peserta yang telah mendaftarkan diri, dengan membawa bukti‐bukti bahwa yang bersangkutan adalah berhak menjadi peserta memilih satu puskesmas dimana ia akan berobat. Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan melalui sarana pelayanan kesehatan rujukan antara lain dokter spesialis, dokter gigi, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan khusus lainnya. Persalinan dapat dilayani di Puskesmas, balai pengobatan ibu dan anak, rumah sakit bersalin dan rumah sakit.

Peserta yang memerlukan rawat inap harus mendapatkan surat rujukan dari

puskesmas dapat dilakukan di rumah sakit pemerintah, termasuk rumah sakit tentara dan Polri atau di rumah sakit swasta yang ditunjuk. Untuk pegawai negeri golongan I dan II, kelas perawatan yang diberikan adalah kelas III, golongan III mendapatkan hak kelas II dan golongan IV memperoleh kelas I di rumah sakit pemerintah. Operasi jantung, tindakan hemodialisa, cuci darah, dan transplantasi ginjal juga ditanggung oleh PT Askes. Apabila biaya perawatan ternyata melebihi dari yang dijamin oleh PT Askes, misalnya karena peserta meminta perawatan di kelas yang lebih tinggi atau menerima obat diluar Daftar Pelafon Harga Obat (DPHO) maka peserta harus membayar kelebihan biayanya. Obat‐obatan yang diperlukan dapat diperoleh pada apotik yang ditunjuk berdasarkan resep yang dibuat oleh dokter, jika obat yang diperlukan terdapat pada DPHO maka peserta itu tidak perlu membayar obat tersebut. Jika tidak ada dalam daftar DPHO, maka peserta yang bersangkutan harus membayar sendiri.

2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melaksanakan 4 (empat) program yaitu program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Setiap institusi yang memperkerjakan tenaga kerja minimal 10 orang atau lebih atau membayar upah satu juta rupiah setiap bulan wajib menjadi peserta program Jamsostek. Khusus untuk JPK, suatu institusi diperbolehkan untuk tidak mengikuti program JPK dari Jamsostek dengan syarat tenaga kerja mendapatkan jaminan minimal sama atau lebih baik dari program JPK Jamsostek.

Ruang Lingkup JPK Jamsostek ini berupa pelayanan pada pemberi pelayanan

yang ditunjuk pada saat pekerja masih aktif bekerja dan tidak ada pelayanan bagi pekerja yang tidak bekerja atau yang telah menjalani masa pensiun. Pelayanan yang dilakukan di luar pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk tidak diberikan santunan kecuali gawat darurat. Jaminan yang diberikan meliputi aspek promotif, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan. Paket JPK Jamsostek meliputi: 1) Rawat jalan tingkat pertama 2) Rawat jalan tingkat lanjutan

ASURANSI KESEHATAN

231

3) Pelayanan rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit swasta yang ditunjuk .

4) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan baik persalinan normal maupun persalinan patologis dan atau gugur kandungan.

5) Penunjang diagnostik yang dipandang perlu oleh pelaksana pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya.

6) Pelayanan khusus yang meliputi kacamata, prothese gigi, alat bantu dengar, prothese anggota gerak dan prothese mata.

7) Pelayanan gawat darurat yang merupakan pelayanan yang harus segera dilakukan untuk menghindari hal yang fatal bagi penderita.

Besarnya premi bagi tenaga kerja lajang sebesar 3% dari upah dan untuk pekerja

yang sudah berkeluarga preminya sebesar 6% dari upahnya, dengan batasan maksimum upah yang digunakan sebesar satu juta rupiah. Jumlah yang ditanggung dalam satu keluarga adalah suami/istri dan anak maksimum tiga orang. Bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga jika memiliki upah sebesar tiga juta rupiah, maka besarnya premi yang harus dibayar adalah sebesar 6% dari satu juta rupiah yaitu sebesar Rp. 60.000 setiap bulan. Semua premi ditanggung oleh majikan atau perusahaan, dan tidak ada kontribusi dari tenaga kerja.

3. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Sebagai cikal bakal pelaksanaan Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional atau UU SJSN, pada tahun 2005 Departemen Kesehatan Republik Indonesia mencetuskan asuransi kesehatan bagi orang miskin (Askeskin) yang sekarang berubah nama menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Syarat menjadi peserta Jamkesmas adalah penduduk yang tergolong miskin atau tidak mampu. Total peserta Jamkesmas pada tahun 2009 mencapai 76,4 juta jiwa. Besarnya premi Rp. 5.000 per bulan yang semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat yang dananya diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN).

Ruang Lingkup Jaminan yang diberikan cukup komprehensif mulai dari rawat

jalan, gigi, kacamata, melahirkan, ambulan, perawatan di rumah sakit. Jaminan yang diberikan dalam bentuk pelayanan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk yaitu Puskesmas untuk pelayanan rawat jalan tingkat satu. Untuk rawat inap diberikan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

C. Produk‐Produk Asuransi Kesehatan

Di Indonesia, produk asuransi kesehatan dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum dalam bentuk asuransi perorangan dan asuransi kumpulan atau kelompok atau kolektif. Pada umumnya asuransi yang ditawarkan secara perorangan atau keluarga hanya asuransi rawat inap sedangkan untuk asuransi kesehatan kumpulan dapat diperluas meliputi rawat jalan, melahirkan, gigi dan kacamata.


232

1. Santunan Tunai Harian Rumah Sakit Bentuk paling sederhana dari produk asuransi kesehatan adalah Santunan Tunai

Harian Rumah sakit atau dengan istilah HCP (Hospital Cash Plan) atau DHB (Daily Hospitalization Benefit). Produk ini dipasarkan sebagai asuransi perorangan dengan jalur distribusi agen atau bancassurance. Perusahaan asuransi akan membayar biaya perawatan sesuai yang tercantum dalam polis untuk setiap hari perawatan di rumah sakit, tanpa memperhatikan biaya perawatan aktual yang dibayarkan tertanggung kepada rumah sakit. Untuk asuransi perorangan tertanggung sekaligus sebagai pemegang polis. Beberapa perusahaan asuransi membuat paket asuransi untuk satu keluarga dimana pemegang polisnya adalah kepala keluarga biasanya suami dan para tertanggungnya adalah dirinya sendiri ditambah istri dan anak. Jumlah harian bisanya dibatasi 60 hari atau 90 hari akan tetapi ada juga perusahaan asuransi yang tidak memberikan batasan jumlah santunan harian dalam satu tahun.

2. Asuransi Perawatan di Rumah Sakit atau Asuransi Kesehatan rawat Inap

Dalam hal tertanggung menderita sakit, baik akibat suatu penyakit maupun suatu kecelakaan maka biaya selama perawatan di rumah sakit sesuai kuitansi akan diganti dengan batasan maksimum sebagaimana tercantum dalam polis. Biaya‐biaya yang dijamin oleh program asuransi kesehatan di Indonesia adalah sebagai berikut: * Biaya kamar dan biaya makan per hari di rumah sakit. Manfaat dibatasi

maksimum per hari sesuai dengan kelas kamar yang menjadi hak tertanggung, sedangkan batasan dari jumlah hari per tahun atau per perawatan dicantumkan dalam polis misalnya 60 hari atau 90 hari.

* Biaya kunjungan dokter umum selama dirawat di rumah sakit. Manfaat ini dibatasi maksimum per hari sesuai dengan manfaat yang menjadi hak tertanggung sebagaimana yang tercantum dalam polis.

* Biaya kunjungan dokter spesialis. * Biaya pembedahan, yang meliputi :

Dokter bedah. Penggantian biaya untuk dokter bedah tergantung dari jenis operasi yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan pada daftar pembedahan dengan batas maksimum santunan yang telah ditetapkan.

Kamar Bedah. Penggantian kamar bedah diberikan hanya sebatas santunan yang telah ditetapkan untuk tertanggung dengan batas maksimum penggantian, biasanya 30% dari biaya dokter bedah.

Anestesi. Penggantian biaya ahli anestesi diberikan hanya sebatas kelas santunan yang telah ditetapkan untuk tertanggung dengan batasan penggantian, biasanya sebesar 25% dari biaya dokter bedah.

* Biaya obat‐obatan selama perawatan dan biaya penunjang diagnosa. * Biaya pengobatan untuk kejadian darurat akibat kecelakaan, termasuk perbaikan

segera terhadap gigi yang rusak akibat kecelakaan. * Biaya ambulan, biaya yang dibebankan kepada tertanggung oleh rumah sakit

atau suatu institusi untuk mengangkut pasien dari rumah ke rumah sakit atau sebaliknya, atau dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya pada saat diperlukan tindakan secara medis dengan batasan maksimum yang dicantumkan dalam polis.

ASURANSI KESEHATAN

233

* Biaya perawatan intensif, yang terdiri dari perawatan intensif umum (ICU) atau perawatan intensif penyakit jantung (ICCU). Besarnya manfaat biasanya sampai maksimum jumlah hari atau rupiah tertentu atau kombinasi keduanya sebagaimana ditetapkan dalam polisnya.

Asuransi kesehatan rawat inap ini bisa dipasarkan secara kumpulan atau

perorangan. Untuk asuransi kumpulan bisa diperluas rawat jalan, rawat gigi, melahirkan dan kacamata. Asuransi kesehatan rawat inap juga bisa diperluas sampai ke jaminan kecelakaan. Bagi perusahaan asuransi jiwa bisa diperluas dengan asuransi jiwa. Pada umumnya asuransi perorangan tidak diperluas dengan rawat jalan, gigi, dan kacamata.

Variasi asuransi kesehatan atau asuransi biaya medis. Variasi menurut metode

penyelesaian klaim yaitu ganti rugi dan pelayanan, atau kombinasi dari dua model tersebut.

Ganti rugi (reimbursement). Dalam hal tertanggung dirawat di rumah sakit, maka

semua biaya ditanggung terlebih dahulu oleh tertanggung, baru kemudian ditagihkan ke perusahaan asuransi, selanjutnya perusahaan asuransi melakukan verifikasi klaim dan membayar semua tagihan sesuai batasan yang tercantum dalam polis.

Jaminan berupa pelayanan. Perusahaan asuransi mengadakan kontrak kerjasama

dengan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) seperti poliklinik, rumah sakit dan apotik. Bagi peserta atau tertanggung perusahaan asuransi, jika memerlukan perawatan maka langsung datang ke PPK tanpa dipungut biaya, apabila datang ke PPK di luar yang telah ditentukan maka tertanggung harus membayar sendiri bahkan ada perusahaan yang tidak memberikan ganti rugi. Kontrak antara perusahaan asuransi dan PPK bisa dalam model kapitasi atau borongan dan juga bisa dalam bentuk pembayaran sesuai jasa yang diberikan (fee for services). Rumah sakit pada umumnya kurang senang dengan kontrak model kapitasi ini, sedangkan poliklinik banyak yang telah bersedia bekerjasama dengan perusahaan asuransi dalam bentuk kapitasi.

Kombinasi ganti rugi dan pelayanan. Perusahaan asuransi di Indonesia telah

mengembangkan kombinasi antara sisitem berdasarkan ganti rugi dan dalam bentuk pelayanan. Misalnya untuk rawat jalan menggunakan sistem pelayanan, sedangkan rawat inap dalam bentuk sistem klaim ganti rugi. Perusahaan asuransi swasta lebih fleksibel dalam menerapkan sistem klaim jika dibandingkan dengan asuransi sosial yang menerapkan konsep sistem klaim dalam bentuk mutlak pelayanan dimana apabila tertanggung berobat di luar PPK yang ditunjuk, tidak mendapatkan penggantian sama sekali kecuali dalam keadaan darurat.

Variasi Batasan Manfaat. Ditinjau dari sisi besarnya manfaat yang diberikan oleh

perusahaan asuransi dapat dibedakan secara per komponen unit pelayanan, per penyakit per tahun atau sesuai dengan tagihan (as charged ).


234

3. Asuransi Kesehatan Pensiun Para pegawai negeri TNI dan POLRI mendapat jaminan kesehatan secara

komprehensif pada masa pensiun yang dikelola oleh PT. Askes. Sebagian BUMN mendirikan Yayasan untuk mengelola program jaminan kesehatan bagi para pensiunannya, sebagian dipercayakan pada perusahaan asuransi. Premi dibayar saat aktif bekerja sedangkan jaminan diberikan sejak pekerja mulai pensiun sampai usia tertentu bahkan ada yang sampai meninggal dunia.

4. Asuransi Penyakit Kritis

Produk ini dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa sebagai manfaat tambahan pada produk asuransi perorangan. Asuransi Penyakit Kritis atau juga sering disebut critical illness. Dalam hal tertanggung, berdasarkan hasil diagnosa dokter menderita salah satu penyakit kritis yang terdaftar dalam polisnya, maka tertanggung akan menerima manfaat asuransi sebesar 50% sampai dengan 100% dari uang pertanggungan.

5. Asuransi Perawatan Jangka Panjang (Long Term Care)

Produk asuransi perawatan jangka panjang di Indonesia belum begitu populer seperti di Amerika Serikat dan Kanada. Jaminan yang diberikan adalah berupa biaya perawatan ketika tertanggung menderita sakit akibat suatu penyakit maupun kecelakaan yang memerlukan bantuan perawatan tingkat dasar misalnya dalam hal mandi, makan, minum, berpakaian, menggunakan toilet. Perawatan spesialis, misalnya dalam perawatan mental dan melakukan suntikan atau pengambilan darah dan urine untuk diagnosis.

6. Asuransi Kesehatan Unit Link

Asuransi Kesehatan Unit Link adalah perluasan dari produk Asuransi Jiwa Unit Link. Premi yang dibayarkan oleh tertanggung didistribusikan ke dalam rekening asuransi kesehatan dan rekening unit investasi. Pada umumnya produk asuransi kesehatan yang ditawarkan adalah rawat inap perorangan. Dalam hal tertanggung sakit akibat suatu kecelakaan atau suatu penyakit sedemikian rupa sehingga harus dirawat di rumah sakit, maka perusahaan asuransi akan membayar ganti rugi atas biaya‐biaya yang dikeluarkan yang besarnya sesuai dengan batasan dalam polis, atau bisa berupa pemberian santunan uang tunai per hari perawatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Dana investasi tidak akan berkurang akibat tertanggung menerima pembayaran klaim asuransi kesehatan tersebut.

7. Asuransi Perjalanan

Asuransi perjalanan (Travel Insurance) banyak dipasarkan oleh perusahaan asuransi kerugian yang terdiri dari asuransi kesehatan dan kecelakaan, keterlambatan pesawat (delay schedule) dan kecurian atau kehilangan barang selama dalam perjalanan, termasuk biaya evakuasi dan juga santunan meninggal akibat kecelakaan selama dalam perjalanan.

ASURANSI KESEHATAN

235

D. Asuransi Kecelakaan Diri Asuransi kecelakaan diri memberikan jaminan atas peristiwa yang terjadi secara tiba‐

tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur‐unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Asuransi kecelakaan diri dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum (kerugian). Asuransi kecelakaan diri menjamin tertanggung akibat dari suatu kecelakaan yang menimpa dirinya selama 24 jam dalam masa asuransi. Biasanya pertanggungan berlaku di seluruh dunia dan masa asuransi biasanya satu tahun dan juga selama beberapa hari misalnya asuransi kecelakaan dalam perjalanan. Masa asuransi yang terpendek adalah asuransi dalam waktu satu kali penerbangan yang menjamin kecelakaan diri mulai di bandara keberangkatan sampai mencapai bandara yang menjadi tempat tujuan. Pada Umumnya risiko kecelakaan yang ditanggung dibagi dalam 3 atau 4 macam yaitu: a. Risiko A : Risiko Meninggal Dunia. Dalam hal tertanggung meninggal dunia akibat

sebuah kecelakaan, maka kepada ahli warisnya akan diberikan santunan sebesar uang pertanggungan sebagaimana tercantum dalam polis.

b. Risiko B : Risiko Cacat Tetap. Dalam hal tertanggung mengalami cacat tetap akibat suatu kecelakaan, maka kepadanya diberikan santunan cacat tetap yang besarnya sesuai tabel cacat tetap sebagaimana yang tercantum dalam polis.

c. Risiko C : Cacat Sementara. Dalam hal tertanggung mengalami cacat sementara akibat suatu kecelakaan, maka kepadanya akan diberikan santunan mingguan atau bulanan selama tertanggung mengalami cacat sementara.

d. Risko D : Risiko Pengobatan. Dalam hal tertanggung sakit sebagai akibat suatu kecelakaan maka diberikan penggantian biaya pengobatan biasanya maksimum sebesar 10% dari uang pertanggungan. Pada asuransi jiwa perorangan biasanya produk asuransi kecelakaan sebagai produk

tambahan, sehingga dalam hal terjadi tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan maka kepada ahli warisnya diberikan santunan sebesar 2 sampai 3 kali atau lebih dari uang pertanggungan.

E. Pengecualian dan Pembatasan

Pada umumnya tidak ada pembayaran manfaat asuransi kecelakaan diri akibat: a. secara sengaja melukai diri sendiri, percobaan bunuh diri, b. perang atau ikut perang, c. penggunaan obat‐obatan kecuali dengan resep dokter, d. kecelakaan yang disebabkan mabuk minuman keras, e. terjadi pada saat tertanggung menjadi penumpang pesawat yang mempunyai

jadwal penerbangan secara tidak rutin (non‐scheduled flight). f. terlibat aksi penyerangan atau pembunuhan. g. penyakit dan pengobatan medis dan pembedahan.

F. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Asuransi kesehatan tradisional khususnya di Amerika mendapat kritikan dari para konsumen maupun dari para pengamat asuransi. Salah satu kritikannya adalah bahwa


236

asuransi sebagai penyebab mahalnya biaya kesehatan. Dari kritik inilah terjadi evolusi dalam sistem jaminan kesehatan dan muncullah ide‐ide dan pemikiran baru yang aplikasinya saat ini dikenal dengan istilah managed care. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) adalah tafsir Indonesia untuk sistem managed care ini. Badan Pelaksana (Bapel) JPKM mirip dengan Health Maintenance Organization (HMO) di Amerika. Sejak dikeluarkannya UU Nomor 23/92 Tentang Kesehatan Program JPKM mulai populer dimana pemerintah mengembangkan, membina dan mendorong JPKM sebagai cara pemeliharaan kesehatan pra‐upaya berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan. Hingga tahun 2009 terdapat 23 Bapel JPKM yang beroperasi di Indonesia, izin operasional dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI. Ditinjau dari sistem pembayaran premi dan ruang lingkup santunan program JPKM setara dengan asuransi kesehatan, dalam prakteknya perusahaan asuransi menggunakan teknik‐teknik pengendalian biaya sebagaimana yang diterapkan pada program JPKM.

Health Maintenance Organization (HMO). HMO adalah suatu sistem pembiayaan dan

penyediaan perawatan kesehatan yang memberikan layanan perawatan kesehatan secara komprehensif kepada para peserta. Di Amerika Serikat HMO dapat dimiliki atau disponsori oleh berbagai jenis organisasi antara lain perusahan asuransi, rumah sakit dan sekolah kedokteran. HMO dapat beroperasi sebagai organisasi yang berorientasi mencari keuntungan dan juga bisa tidak mencari keuntungan.

a. Karakteristik HMO

HMO adalah suatu sistem pembiayaan dan sekaligus penyedia layanan. HMO menangani pembayaran biaya perawatan medis tertanggung juga menangani pengaturan dokter, rumah sakit, poliklinik dan organisasi‐organisasi perawatan medis lainnya dan personil untuk memberikan perawatan medis kepada para tertanggung atau peserta. HMO telah berkembang menjadi berbagai model namun mempunyai karakteristik yang sama.

b. Perawatan Komprehensif Program HMO meliputi pencegahan, penyuluhan kesehatan dan penyembuhan.

para peserta berhak menerima layanan perawatan medis secara komprehensif, termasuk rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit. Untuk mengurangi terjadinya penyakit dan bertambah parahnya penyakit, HMO menekankan perawatan untuk pencegahan, termasuk pemeriksaan fisik secara rutin, uji diagnostik, perawatan kandungan dan bayi sehat, serta imunisasi. Sedangkan pada umumnya program asuransi tradisional tidak menekankan perawatan pencegahan.

G. Partisipasi Biaya Kesehatan adalah tanggung jawab pribadi, perusahaan, masyarakat dan pemerintah.

Oleh karenanya ketika seseorang menderita sakit maka pihak‐pihak yang terkait ikut bertanggung jawab dalam pemulihannya, termasuk seorang tertanggung asuransi kesehatan harus ikut serta dalam partisipasi pembiayaannya. Persyaratan ini mendorong tertanggung untuk tetap menekan biaya perawatan medis sekecil mungkin, dan pada akhirnya membantu mengurangi biaya pertanggungan. Semakin besar porsi partisipasi biaya oleh tertanggung semakin rendah premi yang harus dibayar. Metode partisipasi

ASURANSI KESEHATAN

237

biaya yang paling umum adalah koasuransi dan deductible (pengurangan klaim). Deductible adalah sejumlah biaya klaim yang menjadi beban tertanggung sebelum klaim tersebut diajukan dan dibayar oleh penganggung. Tujuan utama diterapkannya deductible adalah untuk menekan biaya kesehatan dengan cara menghindari pelayanan‐pelayanan yang tidak perlu dan biaya‐biaya yang relatif kecil yang sebenarnya dapat ditanggung sendiri oleh tertanggung.

Koasuransi adalah kesepakatan antara penanggung dan tertanggung untuk membagi

dalam bentuk persentase tertentu dari biaya klaim, misalnya 20% menjadi beban tertanggung dan 80% menjadi beban penanggung. Koasuransi bertujuan untuk menekan biaya kesehatan dengan cara menahan keinginan tertanggung untuk mendapatkan pelayanan yang berlebihan dan untuk membatasi pelayanan yang dianggap tidak perlu.

H. Penetapan Premi Asuransi Kesehatan

Dalam lingkungan perusahaan asuransi komersil, ada empat kelompok yang bekepentingan dimana masing‐masing mempunyai keinginan tersendiri. Para pemegang saham menginginkan keuntungan yang setinggi‐tingginya, para pimpinan dan karyawan perusahaan menghendaki mendapatkan gaji dan program kesejahteraan yang setingi‐tinginya, dan para agen menghendaki komisi yang besar. Para pembeli asuransi menginginkan premi yang wajar dan pelayanan yang prima. Semua keinginan para pihak sumbernya adalah premi asuransi, untuk itu perlu adanya penetapan premi yang dapat memenuhi keinginan pihak‐pihak tersebut.

Premi asuransi perorangan kesehatan adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh

seseorang sebagai tertanggung atau pemegang polis sebagai imbalan atas dijaminnya biaya kesehatan akibat timbulnya suatu risiko sakit sebagaimana tertuang dalam polis. Sedangkan premi asuransi kumpulan kesehatan pada umumnya merupakan penjumlahan dari premi perorangan dalam suatu instansi. Tarif premi asuransi kesehatan kumpulan biasanya lebih murah dari asuransi kesehatan perorangan karena alasan biaya. Besarnya premi dipengaruhi banyak faktor, antara lain ruang lingkup manfaat asuransi, umur, jenis, kelamin, tingkat pendapatan, dan pekerjaan, lokasi, riwayat medis, inflasi, seleksi risiko, masa berlakunya tarif, peraturan pemerintah, persistensi, strategi pemasaran dan obyektivitas perusahaan. Dalam menentukan tarif premi perusahaan asuransi menggunakan prinsip kecukupan dimana premi yang ditentukan harus cukup untuk membayar klaim dan biaya‐biaya. Premi juga harus wajar dan seimbang, porsi premi yang terbesar adalah untuk membayar klaim. Jika porsi dari premi terlalu besar untuk biaya dan keuntungan maka premi menjadi tidak wajar. Bagi seseorang yang memiliki risiko tinggi harus membayar premi yang lebih tinggi yaitu prinsip keadilan atau kesamaan. Premi yang ditetapkan juga harus bisa bersaing dipasar.

Komponen terbesar dari premi adalah biaya untuk membayar manfaat atau juga

disebut biaya klaim atau pengharapan klaim, selanjutnya untuk biaya operasional dan komisi serta keuntungan perusahaan. Seperti pada produk asuransi jiwa yang menggunakan tabel mortalita, asuransi kesehatan menggunakan tabel morbidita sebagai dasar utama dalam penyusunan tarif premi.


238

Beberapa perbedaan antara asuransi jiwa dan asuransi kesehatan antara lain sebagai berikut : a. Aneka ragam dan variasi pada asuransi kesehatan lebih banyak jika dibandingkan

dengan asuransi jiwa, sehingga pada perhitungan premi banyak digunakan banyak macam ragam tabel morbidita, sedangkan asuransi jiwa hanya digunakan satu macam tabel mortalita.

b. Jumlah yang dibayarkan untuk klaim asuransi jiwa sudah dapat dipastikan sesuai yang tercantum dalam polis, sedangkan jumlah klaim pada asuransi kesehatan bisa tidak menentu khususnya polis asuransi kesehatan yang bukan berdasarkan nilai yang disetujui (ganti rugi dan pelayanan).

c. Pada asuransi kesehatan dimungkinkan terjadi klaim lebih dari satu kali, sedangkan pada asuransi jiwa klaim hanya terjadi sekali saja.

d. Inflasi, perubahan dalam perekonomian dan perubahan dalam praktek pemberi pelayanan kesehatan lebih besar pengaruhnya terhadap jumlah manfaat yang dibayarkan untuk klaim asuransi kesehatan dibandingkan dengan klaim asuransi jiwa.

e. Premi asuransi kesehatan bisa berbeda untuk setiap daerah sedangkan asuransi jiwa sama untuk semua wilayah. Pengukuran morbidita tergantung pada dua elemen, yaitu frekuensi atau tingkat

utilisasi dan tingkat keparahan. Frekuensi didefinisikan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa pada sejumlah populasi. Misalnya, frekuensi rata‐rata rawat inap dalam setahun berdasarkan hasil pengamatan adalah sebesar 5%, maka dapat dikatakan bahwa dari 1000 orang dalam suatu kelompok terdapat 50 orang yang sakit sedemikian rupa dirawat di rumah sakit. Sedangkan keparahan (severity) didefinisikan sebagai rata‐rata ukuran dari setiap kerugian. Misalnya rata‐rata lama perawatan di rumah sakit dalam setahun adalah 8 hari, maka untuk setiap manfaat harian sebesar Rp. 1 rata‐rata besarnya klaim adalah Rp. 8. Dengan demikian estimasi biaya klaim tahunan dapat dihitung dengan mengalikan frekuensi dan keparahan, sehingga untuk setiap santunan biaya perawatan santunan harian sebesar Rp. 200.000, maka estimasi biaya klaimnya untuk satu orang adalah sebesar Rp. 200.000 x 5% x 8 = Rp. 80.000

Selanjutnya dengan menambahkan komponen biaya dan keuntungan akan diperoleh

premi bruto yang harus dibayar oleh pemegang polis.

ASURANSI KESEHATAN

239

BAB XIII ASURANSI KESEHATAN PERORANGAN

IHTISAR BAB TUJUAN

Klasifikasi Polis Asuransi Kesehatan

Perorangan Berdasarkan nilai yang disetujui Berdasarkan ganti rugi

(reimbursement) Berdasarkan Pelayanan Ketentuan‐ketentuan Polis Asuransi

Perorangan Syarat‐syarat umum polis Ketentuan lanjutan (renewal

provision) Masa leluasa (grace period) Ketentuan pemulihan polis Ketentuan yang tidak dapat

disanggah Kondisi yang telah ada sebelumnya

(pre‐existing conditions provision Ketentuan klaim Ketentuan tindakan hukum Underwriting dalam Asuransi

Kesehatan Perorangan Prinsip dasar underwriting asuransi

kesehatan peorangan Klasifikasi risiko Tanggung jawab underwriter Sumber informasi underwriting

o Setelah mempelajari bab atau

bagian ini diharapkan dapat:

o Memahami ketiga model kontrak asuransi kesehatan dan cakupan tertanggung.

o Mengerti syarat‐syarat polis

asuransi kesehatan perorangan pada umumnya dan dapat membedakan antara berbagai ketentuan lanjutan (renewal provision), serta masa leluasa (grace period) dan ketentuan‐ketentuannya.

o Memahami prinsip dasar seleksi

risiko serta klasifikasinya, dan mengidentifikasi hal‐hal yang mempengaruhi tingkat risiko morbiditas calon tertanggung, yang mana setiap faktor mempengaruhi risiko morbiditas.

A. Klasifikasi Polis Asuransi Kesehatan Perorangan

Pada umumnya kontrak asuransi kesehatan jika ditinjau dari sistem pembayaran klaimnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model yaitu : berdasarkan nilai yang disetujui, berdasarkan ganti rugi, dan berdasarkan pelayanan.

1. Berdasarkan nilai yang disetujui

Tertanggung menerima sejumlah santunan akibat dari timbulnya suatu risiko sakit sebesar nilai tertentu sesuai yang dicantumkan dalam polis. Misalkan produk asuransi kesehatan santunan tunai harian. Dalam hal tertanggung mengalami sakit baik sebagai akibat suatu penyakit maupun suatu kecelakaan sedemikian rupa sehingga harus dirawat di rumah sakit, maka kepada tertanggung akan diberikan

ASURANSI KESEHATAN PERORANGAN

241

santunan harian sebesar tertentu misalnya Rp. 1.000.000 untuk setiap hari perawatan. Besarnya santunan bukan berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung melainkan berdasarkan jumlah hari perawatan dan besarnya santunan sesuai dengan yang tercantum dalam polis.

2. Berdasarkan Ganti Rugi (reimbursement)

Dalam hal tertanggung sakit dan melakukan perawatan pada Instansi Pemberi Pelayanan Kesehatan, kemudian biaya yang telah dikeluarkan diajukan klaimnya kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi mengganti seuai dengan besarnya biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran dengan batasan sesuai yang tercantum dalam polis.

3. Berdasarkan Pelayanan

Model ini banyak diterapkan pada polis asuransi kesehatan kumpulan dan belum begitu populer pada asuransi kesehatan perorangan. Dalam hal terjadi sakit, tertanggung tidak perlu mengeluarkan uang terlebih dahulu cukup datang ke Instansi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang telah ditunjuk oleh perusahaan asuransi.

Polis asuransi perorangan yang beredar adalah model klaim berdasarkan nilai

yang disetujui dan berdasarkan ganti rugi. Polis asuransi kesehatan bisa dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa dan juga oleh perusahaan asuransi kerugian (umum) secara tersendiri.

4. Cakupan Tertanggung

Sebagai perluasan cakupan tertanggung, perusahaan asuransi menerbitkan polis asuransi perorangan dengan tambahan tertanggung istri dan anak. Produknya dikemas dalam satu paket yang mencakup satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan seluruh anak.

B. Ketentuan‐ketentuan Polis Asuransi Perorangan

Ketentuan polis atau sering disebut dengan istilah Syarat‐Syarat Polis (Policy conditions) pada umumnya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu syarat‐syarat umum polis (general conditions) dan syarat‐syarat khusus (special conditions).

1. Syarat‐Syarat Umum Polis

Pada saat ini belum ada peraturan secara khusus dari pemerintah tentang polis asuransi kesehatan perorangan, namun perusahaan asuransi sebelum memasarkan produk asuransi kesehatan harus membuat laporan tentang produk yang akan dipasarkan kepada Menteri Keuangan R.I. dan juga melampirkan rancangan polis beserta ketentuan umum polis dan ketentuan khususnya.

Produk asuransi perorangan bisa dijual sebagai produk tersendiri dan juga bisa

dipasarkan sebagai produk tambahan. Segala ketentuannya mengikuti polis utama, sedangkan untuk jenis pertanggungan asuransi kesehatan, perusahaan membuat


242

ketentuan khusus yang belum diatur dalam polis utama. Polis utama asuransi jiwa telah dibahas dalam bab sebelumnya ketika kita membahas asuransi jiwa.

2. Ketentuan Lanjutan (renewal provision)

Ketentuan lanjutan menjelaskan tentang hak perusahaan asuransi untuk menolak, melanjutkan atau membatalkan pertanggungan dan juga hak perusahaan asuransi untuk menaikkan premi. Pada umumnya, perusahaan asuransi di Amerika Serikat dan Kanada telah menggunakan lima klasifikasi umum sebagai berikut : Polis yang dapat dibatalkan (cancellable policy) Polis yang dapat dilanjutkan dengan pilihan (optionally renewable policy) Polis yang dapat dilanjutkan dengan syarat tertentu (conditionally renewable

policy). Polis dijamin dapat dilanjutkan (guaranteed renewable policy). Polis yang tidak dapat dibatalkan (noncancelable policy).

3. Polis yang dapat dibatalkan

Memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan polis setiap saat dengan alasan apapun hanya dengan memberitahukan bahwa polis tersebut dibatalkan dengan mengembalikan premi yang telah dibayar oleh Pemegang Polis. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat melarang perusahaan asuransi untuk menerbitkan polis yang dapat dibatalkan sedangkan di Indonesia hal tersebut belum diatur.

4. Polis yang dapat dilanjutkan dengan pilihan

Dalam polis ini perusahaan asuransi mempunyai hak untuk menolak melanjutkan polis pada tanggal tertentu, khususnya pada saat ulang tahun polis atau pada saat jatuh tempo pembayaran premi tahun berikutnya. Juga mempunyai hak untuk melakukan perubahan atau menambah batasan dan juga menaikkan preminya.

5. Polis dilanjutkan dengan syarat

Berdasarkan alasan tertentu misalnya usia dan perubahan pekerjaan, perusahaan berhak menolak untuk melanjutkan polis dan juga berhak untuk menaikkan premi.

6. Polis dijamin dapat dilanjutkan

Pada polis ini perusahaan asuransi harus melanjutkan polis selama premi dibayar sampai batas waktu sesuai yang tercantum dalam polis biasanya pada usia 65 tahun. Perusahaan asuransi berhak untuk menaikkan tarif premi untuk polis tersebut hanya jika kenaikkan tarif premi untuk seluruh kelas polis.

7. Polis yang tidak dapat dibatalkan

Polis dijamin dapat dilanjutkan sampai tertanggung mencapai batas usia yang dicantumkan dalam polis. Perusahaan asuransi tidak berhak untuk menaikkan tarif premi dalam keadaan apapun.


243

8. Masa leluasa (grace period) Dalam ketentuan masa leluasa pada polis asuransi perorangan, pemegang polis

dimungkinkan untuk membayar premi lanjutan dalam masa leluasa tertentu yang pada umumnya selama 31 hari sampai 60 hari setelah tanggal jatuh tempo. Pada masa leluasa polis, jika terjadi klaim, perusahaan asuransi berkewajiban untuk membayarnya. Jika dalam masa leluasa premi belum juga dibayar, maka polis berstatus batal artinya jika terjadi klaim maka perusahaan tidak akan membayar klaim tersebut.

9. Ketentuan pemulihan polis

Polis yang dinyatakan batal akibat tidak dibayarnya premi lanjutan, dapat dipulihkan (re‐instated) atau dihidupkan kembali dengan persyaratan tertentu termasuk membayar premi yang tertunggak beserta dendanya. Perusahaan asuransi berhak untuk mengevaluasi surat permintaan pemulihan dan berhak untuk menolak memulihkan kembali.

10. Ketentuan yang tidak dapat disanggah

Jika dalam waktu tertentu misalnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya polis ditemukan sesuatu yang tidak benar dari pernyataan tertanggung, maka perusahaan asuransi dapat membatalkan polis tanpa harus mengembalikan premi yang telah dibayar. Jika diketemukannya setelah 2 (dua) tahun sejak polis diterbitkan, maka perusahaan asuransi tidak berhak untuk membatalkan polis tersebut. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah incontestability provision.

11. Kondisi yang telah ada sebelumnya (pre‐existing conditions provision)

Ketentuan ini menyatakan bahwa perusahaan asuransi baru membayar manfaat untuk kondisi yang telah ada sebelumnya, setelah pertanggungan atas diri tertanggung berlaku selama jangka waktu tertentu. Kondisi yang telah ada sebelumnya didefinisikan dalam polis asuransi kesehatan perorangan sebagai cedera yang terjadi atau penyakit yang pertama kali muncul atau timbul dalam jangka waktu tertentu biasanya dua tahun sebelum polis tersebut diterbitkan dan yang tidak dinyatakan di dalam surat permintaan.

12. Ketentuan Klaim

Dalam polis diatur tentang persyaratan klaim termasuk formulir yang harus diisi dan batas pengajuan setelah terjadinya perawatan di rumah sakit pada umumnya selama jangka waktu satu bulan, kemudian perusahaan asuransi akan membayarkan klaim antara 15 hari sampai 60 hari.

13. Ketentuan Tindakan Hukum

Biasanya di dalam polis dicantumkan pengaturan tentang perselisihan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Langkah yang diambil pertama kali adalah melakukan musyawarah. Jika tidak berhasil bisa dilanjutkan ke badan arbitase, di Indonesia dapat melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), jika masih gagal maka para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.


244

C. Underwriting dalam Asuransi Kesehatan Perorangan Alasan diperlukannya undewriting dikarenakan individu yang memiliki status

kesehatan buruk cenderung lebih tertarik untuk membeli produk asuransi kesehatan dengan paket jaminan yang lebih komprehensif, sedangkan individu dengan status kesehatan baik cenderung menolak untuk membeli produk asuransi tersebut, karena tarif preminya relatif mahal. Fenomena ini dalam istilah asing disebut adverse selection. Fenomena adverse selection terjadi karena tidak seimbangnya informasi yang dimiliki antara perusahaan asuransi dengan calon tertanggung atau peserta asuransi. Informasi tentang kondisi status kesehatan calon peserta asuransi biasanya hanya diketahui dengan benar oleh calon peserta, sedangkan perusahaan asuransi biasanya kurang atau bahkan tidak memahami dengan baik informasi tersebut. Apabila motivasi utama perorangan membeli asuransi kesehatan karena memiliki status kesehatan yang buruk dan jika permohonan dikabulkan oleh perusahaan asuransi, maka ia akan memiliki probabilitas yang lebih tinggi dalam mengkonsumsi pelayanan kesehatan dibandingkan dengan peserta yang berstatus kesehatannya lebih baik. Jika tarif premi tidak disesuaikan dengan tingkat risiko pemohon maka dapat membahayakan kelangsungan bisnis perusahaan asuransi. Untuk itu perusahaan asuransi harus melakukan kajian atas setiap permohonan yang diajukan oleh calon tertanggung. Suatu proses untuk menentukan apakah suatu permohonan asuransi calon tertanggung diterima atau ditolak disebut underwriting.

Alasan mendasar mengapa perusahaan asuransi melakukan underwriting adalah

untuk meminimalkan terjadinya adverse selection. Pada situasi pasar sukarela, orang cenderung membeli polis asuransi kesehatan jika mereka yakin dan paham kalau di masa depan akan memerlukan biaya tinggi sehubungan dengan risiko sakit yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat risiko sakit yang dihadapi oleh seseorang maka semakin tinggi pula permintaan orang tersebut terhadap produk asuransi kesehatan. Jika tidak dilakukan aktivitas underwriting yang ketat bisa jadi seseorang diterima dengan premi yang tidak sebanding dengan tingkat risiko yang dimiliki. Jika hal ini terjadi maka perusahaan asuransi bisa mengalami kebangkrutan.

Perusahaan asuransi dengan teknik undewrting dapat memprediksi apakah calon

tertanggung akan membutuhkan biaya tinggi atau tidak yaitu dengan melihat pengalaman‐pengalaman, kasus‐kasus kesehatan masa lalu dari calon tertanggung.

1. Prinsip Dasar Underwriting Asuransi Kesehatan Perorangan

Prinsip dasar dalam melakukan underwriting asuransi kesehatan perorangan adalah bahwa kesehatan pemohon hanya diketahui oleh pemohon yang bersangkutan. Underwriter asuransi kesehatan perorangan harus mengevaluasi riwayat kesehatan dari setiap pemohon untuk menentukan apakah pemohon memiliki risiko yang dapat diterima atau ditolak.

2. Klasifikasi Risiko

Melalui aktivitas underwriting, perusahaan asuransi dapat memprediksi besaran tingkat risiko dan melakukan klasifikasi risiko calon tertanggung. Keputusan underwriting bagi calon tertanggung adalah diterima dengan premi standar atau diterima dengan premi tambahan atau diterima dengan catatan adanya ketentuan‐


245

ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon peserta atau memodifikasi terhadap perubahan paket jaminan yang diminta. Keputusan undewriting bisa juga menolak atas permohonan asuransi.

3. Tanggung Jawab Underwriter

Tanggung jawab underwriter asuransi kesehatan perorangan lebih difokuskan pada analisis pola sakit seperti frekuensi, lama perawatan dan keparahan suatu penyakit. Fungsi‐fungsi utama underwriter asuransi kesehatan perorangan adalah : Menilai dan memilih pemohon asuransi kesehatan. Memutuskan apakah sebuah permohonan asuransi dapat disetujui dan jika

disetujui apa dasar persetujuan itu, serta Memelihara dan menjaga komunikasi yang cukup baik dengan tenaga lapangan

khususnya agen.

4. Sumber Informasi Underwriting Informasi yang detil sangat diperlukan bagi underwriter untuk membuat

keputusan yang tepat. Adapun sumber‐sumber informasi secara detil dapat diperoleh melalui aplikasi asuransi, pemeriksaan kesehatan, pernyataan dokter yang memeriksa dan pernyataan agen dan laporan inspeksi.

a. Faktor‐Faktor Morbiditas

Faktor‐faktor utama yang mempengaruhi morbiditas adalah : Jika dalam suatu kelompok yang terdiri dari 100 orang kemudian diamati selama setahun dan ternyata ada 5 orang yang sakit sedemikian rupa sehingga harus dirawat di rumah sakit maka dikatakan angka utilisasi atau frekuensi sakit sebesar 5%. Jika diketahui tarif rata‐rata pelayanan kesehatan dan kemudian dikalikan dengan frekuensi maka akan menghasilkan biaya kesehatan. Angka frekuensi sakit dan tingkat keparahan dikenal dengan istilah morbidity atau morbiditas. Faktor‐faktor yang mempengaruhi tingkat risiko morbiditas yang dimiliki seseorang adalah usia, kondisi kesehatan saat ini dan masa lalu (faktor medis), jenis kelamin, kegemaran atau hobi, riwayat pekerjaan, serta kebiasaan dan gaya hidup.

b. Usia :

Angka kesakitan pada usia balita dan usia tua biasanya jauh melebihi angka kesakitan rata‐rata seluruh populasi. Sedangkan angka kesakitan terendah biasanya ditemukan pada kelompok usia produktif. Ketika seseorang semakin tua ia akan cenderung mengalami sakit, dan juga rata‐rata lamanya waktu sakit semakin meningkat.

c. Faktor Medis :

Dalam melakukan underwriting medis, seorang underwriter harus mengevaluasi riwayat medis dan kondisi fisik calon tertanggung. Riwayat medis dan kondisi fisik saat mengajukan permohonan asuransi kesehatan adalah indikator dasar tentang kemungkinan masalah kesehatan masa datang yang akan menjadi beban pengeluaran biaya‐biaya kesehatan. Orang yang memiliki riwayat kesehatan


246

buruk cenderung memiliki risiko sakit yang lebih tinggi. Contoh bagi seseorang yang pernah menderita penyakit serangan jantung akan memiliki probabilitas risiko sakit serupa pada masa yang akan datang. Tujuan underwriter mengkaji riwayat kesehatan adalah untuk menentukan : Apakah kasus serupa kemungkinan dapat terjadi lagi. Kemungkinan efek riwayat kesehatan yang dimiliki terhadap keseluruhan

kesehatan para tertanggung. Kemungkinan komplikasi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pernyataan‐pernyataan calon peserta pada saat permohonan dilakukan dan hasil‐hasil pemeriksaan medis merupakan indikator‐indikator pertama kondisi fisik sekarang. Berbagai tes dan penelitian lebih lanjut mungkin dibutuhkan tergantung usia dan paket jaminan kesehatan yang diminta.

d. Jenis Kelamin :

Wanita pada usia 17 tahun sampai dengan tahun 45 tahun memliki tingkat risiko yang lebih tinggi bila dibandingkan pria pada kelompok usia yang sama. Maka biaya untuk perawatan kesehatan bagi wanita biayanya lebih tinggi sehingga premi bagi wanita juga lebih tinggi dari pada pria.

e. Pekerjaan :

Underwriter harus meneliti secara seksama tentang jenis pekerjaan seseorang, seorang akuntan yang bekerja pada kantor pusat perusahaan tambang tentunya mempunyai tingkat risiko sakit yang lebih baik apabila dibandingkan dengan para pekerja tambang di lapangan. Faktor‐faktor yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang yang mempengaruhi tingkat risiko morbiditasnya termasuk bahaya yang terkait dengan pekerjaan tersebut, stabilitas pekerjaan, dan lamanya pemulihan yang biasanya diperlukan oleh seseorang untuk memulai kembali tugas‐tugas pekerjaan secara normal. Underwriter asuransi kesehatan menetapkan beberapa kelas pekerjaan, kemudian menetapkan peringkat kelas‐kelas sesuai dengan morbiditasnya.Tingkat premi ditetapkan berdasarkan kelas pekerjaan seseorang. Harriet E. Jones dan Dani L. Long dalam buku tentang Prinsip‐Prinsip Asuransi Jiwa, Kesehatan dan Anuitas dari LOMA membuat klasifikasi sebagai berikut : Klas I : Kelas ini mencakup orang‐orang yang memiliki pekerjaan yang

paling tidak berbahaya, seperti Akuntan, Aktuaris, Pengacara, Konsultan, dan petugas administrasi.

Klas II : Kelas ini mencakup orang‐orang yang bekerja pada pekerjaan tertentu yang berbahaya dimana suatu cedera yang kecilpun dapat menyebabkan cacat, seperti petugas laboratorium, orang‐orang yang bekerja pada profesi kedokteran dan musisi. Juga bagi orang‐orang yang memiliki kantor dan tanggung jawab pengawasan secara keseluruhan di pabrik atau di area konstruksi, seperti arsitek dan manajer pabrik. Kelas ini mencakup orang‐orang yang bekerja pada pekerjaan tertentu yang tidak berbahaya namun orang‐orang


247

dibawah pengawasannya termasuk pekerja dengan pekerjaan yang cenderung berbahaya.

Klas III : Kelas ini biasanya mencakup pekerja kerah putih atau orang‐orang yang melakukan pekerjaan manual ringan, orang‐orang yang mengendarai kendaraan berpenumpang atau kendaraan ringan, dan para pengawas yang secara langsung mengawasi pekerja manual yang sedang bekerja atau mereka yang kadang‐kadang membantu kegiatan pekerjaan manual tersebut. Contoh‐nya adalah pelatih atlit, tukang cat rumah, tukang saluran air atau ledeng, dan pengemudi taksi.

Kelas IV : Kelas ini mencakup orang‐orang yang memiliki pekerjaan yang masih dapat diasuransikan akan tetapi paling berbahaya, seperti insinyur lokomotif dan pekerja tambang lepas pantai.

Kelas V : Adalah kelompok mereka yang tidak dapat diasuransikan. Kelas ini mencakup orang‐orang yang berhadapan langsung dengan bahaya yang tidak umum dan tidak dapat diasuransikan untuk mendapatkan pertanggungan apapun, seperti penambang bawah tanah, pilot uji coba dan wartawan perang.

f. Kegemaran (hobi ) :

Melakukan olah raga atau hobi tertentu dapat membuat seseorang memiliki kemungkinan yang besar untuk mengalami cedera atau sakit. Beberapa perusahaan asuransi membutuhkan dilengkapinya lembar pertanyaan jika ada bukti bahwa calon Tertanggung terlibat dalam hobi yang berbahaya seperti menyelam, terbang layang, mendaki gunung, terjun payung (diving) dan balap mobil atau motor.

g. Kebiasaan dan Gaya hidup :

Gaya hidup dan kebiasaan yang sehat dapat membuat sesorang menjadi sehat dan panjang umur, akan tetapi kebiasaan dan gaya hidup seseorang juga dapat menyebabkan memiliki tingkat risiko sakit dan cedera lebih tinggi, misalnya seseorang yang memiliki catatan kriminal memiliki risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang yang belum pernah melakukan kejahatan. Seseorang yang mempunyai masalah dengan alkohol atau obat‐obatan terlarang cenderung mempunyai peluang klaim asuransi yang lebih tinggi.

h. Moral Hazard :

Moral hazard merupakan elemen penting dalam seleksi risiko asuransi kesehatan perorangan. Orang‐orang yang mendatangkan moral hazard adalah orang yang mungkin tidak jujur dalam perjanjian dengan perusahaan asuransi. Underwriter harus melakukan pendekatan dengan sudut pandang yang obyektif dengan meneliti gaya hidup, pekerjaan, lingkungan dan tempat tinggal. Tanda‐tanda yang perlu diwaspadai antara lain praktek yang tidak etis atau patut dipertanyakan, kebangkrutan, arsip kriminal, kelebihan asuransi serta pengalaman klaim asuransi.


248

D. Penutup Kontrak asuransi adalah dokumen perjanjian antara Penanggung (asuradur) dengan

tertanggung, yang biasa disebut polis, polis ini menggambarkan janji‐janji yang dibuat oleh pihak penanggung dan disepakati oleh tertanggung, perusahaan asuransi diharuskan membuat polis dengan jelas, dan isi polis mengikat dibawah hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dimana polis tersebut diterbitkan.

Underwriting adalah seleksi risiko yang dikarenakan tidak seimbangnya informasi

yang dimiliki antara perusahaan asuransi dengan calon tertanggung atau peserta asuransi, fenomena yang biasa disebut adverse selection. Underwriting adalah untuk meminimalkan terjadinya adverse selection, dengan prinsip dasar, klasifikasi risiko dan sumber informasi yang detail.

Mungkin lebih digunakan istilah antiseleksi daripada adverse selection. Karena anti

seleksi bisa di‐indonesia‐kan, sedangkan adverse selection memang sukar dicarikan padanan katanya.


249

BAB XIV ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN

IHTISAR BAB TUJUAN

Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan

Ketentuan‐Ketentuan Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan

Kondisi yang telah ada sebelumnya (pre‐existing condition)

Ketentuan Konversi Ketentuan Coordination of Benefit Persyaratan Kepesertaan

Underwriting dalam Asuransi Kesehatan Kumpulan

Faktor Seleksi Risiko Mekanisme Pembiayaan Asuransi

Kesehatan Kumpulan Pengaturan Khusus Program Asuransi Diri Sendiri (self‐

insured plan) Stop Loss Coverage Program Jasa Administrasi

Setelah mempelajari bab atau bagian ini diharapkan dapat: o Mengerti perbedaan antara polis

asuransi kesehatan perorangan dengan kumpulan dan dapat mengidentifikasi ketentuan‐ketentuan yang biasanya tercantum dalam polis asuransi kesehatan kumpulan.

o Menghitung pembayaran yang dibayar oleh pihak penanggung kepada tertanggung apabila seorang peserta ditanggung dalam dua polis asuransi kesehatan kumpulan yang keduanya memuat ketentuan coordination of benefit (COB)

o Memahami faktor seleksi risiko serta klasifikasinya, dan mengidentifikasi hal‐hal yang mempengaruhi tingkat risiko morbiditas calon Pemegang Polis, yang mana setiap faktor mempengaruhi risiko morbiditas.

o Mengerti mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam kaitannya dengan program asuransi kesehatan kumpulan

A. Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan

Polis asuransi kesehatan kumpulan merupakan suatu kontrak antara perusahaan asuransi dengan satu institusi sebagai Pemegang Polis asuransi kesehatan kumpulan yang membeli pertanggungan asuransi kesehatan kumpulan. Tidak semua perusahaan asuransi di Indonesia menggunakan istilah yang sama, ada yang menyebut asuransi kumpulan, ada yang memberi nama asuransi kelompok dan ada pula perusahaan asuransi yang menggunakan nama asuransi kolektif. Anggota kelompok yang diasuransikan bukan merupakan pihak dalam kontrak dan tidak menerima polis perorangan. Pada umumnya perusahaan asuransi memberikan sertifikat kepada setiap Tertanggung atau kepala keluarga Tertanggung dan diberikan buku panduan yang berisi hak dan kewajiban tentang pertanggungan asuransi kesehatan khususnya tentang ruang lingkup jaminan dan prosedur klaim.

ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN

251

Yang dituangkan dalam polis asuransi kesehatan antara lain tentang jenis‐jenis santunan yang diberikan serta batasan besarnya santunan yang diberikan oleh perusahaan asuransi itu, batasan maksimum untuk setiap kejadian sakit, jumlah yang ditanggung sendiri (deductible dan koasuransi).

1. Ketentuan‐ketentuan Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan :

Polis asuransi kesehatan kumpulan berisi definisi‐definisi dan ketentuan yang menjelaskan tentang syarat‐syarat dan ketentuan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang meliputi antara lain : a. Syarat‐syarat untuk bisa menjadi Tertanggung b. Ruang lingkup, tipe atau kelas manfaat asuransi kesehatan c. Ketentuan yang berkaitan dengan klaim, administrasi serta aspek hukum d. Proses pembatalan pertanggungan dan polis e. Manfaat yang diperoleh oleh Tertanggung atau Pemegang Polis jika polis

dibatalkan. f. Pengecualian‐Pengecualian (exception)

2. Kondisi yang telah ada sebelumnya (Pre‐existing Condition) : Polis asuransi kumpulan sering kali memuat ketentuan tentang kondisi yang telah

ada sebelumnya (Pre‐Existing Condition) yang menyatakan bahwa manfaat tidak akan dibayarkan untuk kondisi penyakit yang telah diderita sebelumnya sampai peserta telah ditanggung dalam polis selama jangka waktu tertentu. Kondisi yang ada sebelumnya didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang menerima perawatan medis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal masa berlaku pertanggungan. Polis asuransi kesehatan kumpulan juga menyebutkan bahwa kondisi yang telah ada sebelumnya tidak diberlakukan jika peserta tidak pernah menerima perawatan medis selama 3 (tiga) bulan terakhir atau seseorang telah menjadi peserta dalam polis selama 12 bulan berturut‐turut. Suatu kelompok bisa dibebaskan dari ketentuan ini (pre existing condition) jika kelompok tersebut sebelumnya telah menjadi pemegang polis dari asuransi kesehatan lain dan anggota kelompok tersebut sebelumnya telah menjadi peserta dalam polis tersebut.

3. Ketentuan Konversi : Di Indonesia belum ada pengaturan tentang konversi, namun undang‐undang di

sebagian besar negara bagian Amerika Serikat mengharuskan polis asuransi kesehatan kumpulan untuk mencantumkan ketentuan konversi. Ketentuan konversi memberikan hak yang terbatas kepada anggota kelompok yang meninggalkan kelompoknya untuk membeli polis asuransi kesehatan perorangan tanpa harus menyerahkan bukti dapat diasuransikan (evidence of insurability). Perusahaan asuransi bisa menolak jika ternyata peserta memiliki asuransi lebih dari yang dibutuhkan (over insured). Premi asuransi perorangan biasanya lebih mahal dari asuransi kumpulan.

4. Ketentuan Koordinasi Manfaat : Ketentuan koordinasi manfaat (coordination of benefit) dirancang untuk

mencegah anggota kelompok yang diasuransikan dengan lebih dari satu polis


252

asuransi kesehatan kumpulan untuk menerima jumlah manfaat yang lebih besar dari pada jumlah biaya perawatan medis yang sebenarnya dikeluarkan oleh peserta. Ketentuan tentang koordinasi manfaat ini, di Indonesia belum diatur. Misalkan seorang istri telah dijamin oleh polis asuransi kesehatan pada perusahaan dimana suaminya bekerja disamping dirinya sendiri juga mendapatkan jaminan dari perusahaanya. Jika terjadi sakit seorang istri bisa berpeluang mendapatkan jaminan ganda yaitu jaminan dari tempat bekerjanya dan dari tempat suaminya bekerja. Salah satu cara mencegah adanya jaminan ganda adalah perusahaan asuransi mensyaratkan untuk menyerahkan kuitansi pembayaran yang asli.

Ketentuan koordinasi manfaat di Amerika mencegah pembayaran manfaat ganda dengan cara menentukan program kesehatan kumpulan mana yang merupakan penjamin utama (primary provider) dari manfaat yang dimaksud dan program mana yang menjadi penjamin kedua (secondary provider) untuk anggota kelompok yang memiliki pertanggungan ganda. Penjamin utama dari manfaat adalah program yang bertanggung jawab untuk membayar jumlah manfaat secara penuh sebagaimana yang dijanjikan menurut program tersebut. Apabila program yang telah ditunjuk sebagai program utama (primary plan) telah membayar jumlah manfaat secara penuh maka Peserta dapat menyampaikan klaim untuk program kedua (secondary plan), bersama dengan penjelasan mengenai jumlah manfaat yang telah dibayar oleh program utama. Penjamin program kedua lalu akan menentukan jumlah yang dibayar untuk klaim sesuai dengan ketentuan program.

Berikut kasus yang dialami Ibu Wati yang ditanggung oleh dua perusahaan asuransi, kedua program memberlakukan koordinasi manfaat. Setiap program juga memberlakukan adanya deductible sebesar Rp 1.000.000 dan koasuransi sebesar 20%. Pada suatu saat, Ibu Wati sakit dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 10.000.000. Program asuransi utama membayar sebesar Rp. 7.200.000, dengan rincian sebagai berikut :

- Total biaya kesehatan Rp. 10.000.000 - Deductible RP. 1.000.000. - Koasuransi sebesar 20% dari (Rp. 10 juta ‐ Rp. 1 juta) = Rp. 1.800.000

Sehingga total yang dibayar oleh program utama sebesar Rp. 7.200.000. Biaya

sisanya sebesar Rp. 2.800.000 ditanggung sendiri seandainya Ibu Wati tidak menjadi Peserta dari dua polis. Karena Ibu Wati memiliki program kedua maka sisa biaya sebesar Rp. 2.800.00 dibayar oleh program kedua. Seandainya Ibu Wati menjadi Peserta dari dua polis dan tidak ada ketentuan koordinasi manfaat maka Ibu Wati dapat memperoleh klaim sebesar Rp. 14.400.000 dari dua perusahaan asuransi, yaitu masing‐masing sebesar Rp. 7.200.000.

5. Persyaratan Kepesertaan : Dalam polis asuransi kumpulan juga mengatur tentang kepesertaan yang

meliputi antara lain : Tentang hubungan antara karyawan yang memenuhi syarat dan perusahaan atau

pihak lain yang menyediakan group medical benefit atau Pemegang Polis Induk.


253

Daftar kelas karyawan yang memenuhi syarat tentang pekerja tetap dan honorer atau karyawan yang bekerja di lokasi tertentu.

Daftar kelas karyawan yang dikecualikan dari jaminan polis. Adanya persyaratan bahwa setiap karyawan harus mendaftar asuransi,

melengkapi formulir pendaftaran dan mengijinkan potongan dari gajinya untuk pembayaran kontribusi premi.

Deskripsi yang jelas tentang kapan karyawan menjadi peserta. Deskripsi yang jelas tentang kapan jaminan asuransi karyawan dimulai.

6. Tanggal Mulai Kepesertaan : Seseorang yang berhak menjadi peserta biasanya telah berstatus pegawai tetap

yakni setelah menjalani masa percobaan (probation period).

7. Tanggal Efektif Asuransi : Tanggal efektif asuransi bagi seorang karyawan asuransi non‐kontribusi adalah

hari dimana karyawan memenuhi syarat bagi asuransi.

8. Tanggal efektif bagi asuransi kontributori adalah: Hari ketika karyawan memenuhi syarat, jika pemilik perusahaan menerima

permintaan asuransi atau sebelum hari karyawan tersebut memenuhi syarat, atau

Hari ketika karyawan mendaftar sebagai peserta asuransi, jika perusahaan menerima permintaan asuransi karyawan yang bersangkutan pada periode awal pendaftaran.

9. Pengecualian :

Pengecualian merupakan situasi tertentu antara lain meliputi penangguhan jaminan, membatasi jaminan atau dihilangkannya persyaratan tertentu.

10. Masa Leluasa : Perusahaan asuransi memberikan masa leluasa selama 31 hari setelah tanggal

jatuh tempo pembayaran premi. Pada masa leluasa jaminan tetap berlaku kecuali Pemegang Polis memberitahukan tentang penghentian pertanggungan. Jika pada akhir masa leluasa premi belum juga dibayar, maka perusahaan asuransi dapat menghentikan kontrak asuransinya.

11. Hak Terminasi : Pemegang Polis mempunyai hak untuk berhenti sebagai pemegang polis dengan

memberitahukan secara tertulis 31 hari sebelumnya kepada perusahaan asuransi.

12. Pembagian Keuntungan : Pada umumnya polis juga mengatur tentang pembagian keuntungan pada akhir

periode polis yang perhitungannya dilakukan tiga bulan setelah polis berakhir dan tidak akan ada klaim lagi.


254

13. Otoritas untuk mengubah kontrak : Polis dapat dimodifikasi pada pertengahan atau pada saat pembaharuan polis

hanya dengan persetujuan pemegang polis dan perusahaan asuransi. Agen, Pialang atau perwakilan asuransi lainnya tidak boleh melakukan perubahan polis. Kontrak yang dirancang secara spesifik hanya dapat diubah oleh orang yang mempunyai otoritas yaitu petugas atau karyawan perusahaan asuransi yang diserahkan otoritas tersebut.

14. Manfaat (Benefits) : Kontrak memuat manfaat yang menjelaskan sepenuhnya kondisi dan tingkat

manfaat dan juga batasan dari jaminan. Tipe dan besarnya manfaat tergantung pada paket yang dibeli oleh Pemegang Polis.

15. Klaim yang tidak diganti atau dibatasi : Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan ditanggung

oleh perusahaan asuransi, hal‐hal di bawah ini, antara lain yang tidak ditanggung : a. Operasi bedah plastik untuk kencantikan. b. Pemasangan gigi palsu. c. Bayi tabung. d. Penyakit kelamin dan AIDS/HIV. e. Akibat narkotika dan sejenisnya. f. Kecelakaan akibat mabuk minuman keras. g. Percobaan bunuh diri. h. Bencana alam nasional. i. Perang. j. Akibat tindak kriminal. k. Klaim yang tidak wajar dari segi jumlah maupun harga. l. Kondisi‐kondisi yang telah ada sebelumnya. m. Stres dan sakit gila.

B. Underwriting dalam Asurani Kesehatan Kumpulan Underwriting adalah suatu proses seleksi risiko yang menentukan apakah sebuah

permintaan asuransi diterima dengan atau tanpa persyaratan tertentu atau ditolak. Undewriting asuransi kesehatan sangat mengutamakan morbiditas, yaitu terjadinya risiko sakit yang diakibatkan oleh suatu penyakit maupun kecelakaan pada suatu populasi tertentu dikalikan dengan rata‐rata setiap kejadian sakit. Kemajuan di bidang ilmu kedokteran dapat meningkatkan pengharapan hidup (life expectancy) atau dapat mengurangi angka kematian. Sebagai contoh pada masa lalu, bayi kembar dan atau prematur dapat dipastikan akan meninggal dunia, namun kini dapat diatasi dengan biaya yang cukup tinggi yang berarti meningkatkan angka morbiditas.

1. Faktor Seleksi Risiko :

Setiap perusahaan asuransi mempunyai pedoman yang baku tentang sistem underwriting yang mungkin saja berbeda satu dengan yang lainnya tergantung kebijakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Misalkan perusahaan asuransi


255

yang baru berdiri agar mendapatkan nasabah, ia membuat kebijakan underwriting yang agak longgar. Bagi perusahaan asuransi yang telah mempunyai nasabah dirasakan telah cukup banyak melakukan undewriting yang cukup ketat terhadap calon nasabah baru.

Untuk kelompok besar yang beranggotakan lebih dari 1000 Peserta, underwriter

melihat riwayat klaim kelompok secara keseluruhan untuk dijadikan indikator dasar tentang kemungkinan masalah di masa yang akan datang, yang akan menjadi pengeluaran biaya kesehatan. Untuk kelompok kecil (kurang dari 15 Peserta), riwayat kesehatan tidak begitu kredibel, dan underwriter biasanya memerlukan pernyataan tentang kesehatan dari calon peserta.

Faktor seleksi risiko yang dominan yang akan mempengaruhi kontrak asuransi

kesehatan adalah banyaknya peserta dalam satu kelompok, jenis industri atau jenis pekerjaan dari peserta, komposisi kelompok, lokasi, disain polis, kontribusi majikan, pengalaman klaim sebelumnya, paket asuransi kesehatan kelompok sebelumnya, kebutuhan administrasi, komisi bagi perantara atau agen. Klasifikasi risiko kelompok adalah standar, di luar standar atau tidak standar dan ditolak.

2. Besarnya Jumlah Peserta :

Morbiditas cenderung lebih besar pada kelompok kecil dari pada kelompok besar. Salah satu penyebabnya adalah adanya seleksi terbalik yang lebih sering terjadi pada kelompok yang lebih kecil. Misalnya saja, majikan dari kelompok kecil menyembunyikan informasi atas Peserta yang sedang sakit atau sedang melakukan terapi medis yang mahal agar dapat menjadi Peserta asuransi kesehatan dengan premi yang standar.

Besarnya jumlah Peserta juga mempengaruhi besarnya biaya administrasi.

Persentase untuk biaya tertentu jauh lebih besar pada kelompok yang pesertanya kecil.

3. Jenis Industri :

Tingkat morbiditas beberapa industri dan pekerjaan tertentu cenderung lebih tinggi antara lain yaitu pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi seperti polisi dan pemadam kebakaran, pekerjaan yang akses pelayanan kesehatan sudah tersedia seperti karyawan rumah sakit, industri yang tingkat penyalahgunaan obat dan alkohol tinggi seperti kelab malam. Para pekerja yang tidak memiliki jam kerja yang teratur pada umumnya tingkat morbiditasnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan para pekerja yang mempunyai jam kerja yang teratur. Besarnya tingkat premi akan tergantung pada jenis industri atau jenis pekerjaan. Premi bagi pekerja administrasi relatif paling murah sedang para pekerja tambang bawah tanah preminya relatif paling mahal.

4. Komposisi :

Tingkat morbiditas juga dipengaruhi oleh kelas peserta yang dijamin, distribusi umur, jenis kelamin dan pendapatan.


256

5. Kelompok karyawan yang dijamin : Perusahaan asuransi cenderung untuk menerima peserta yang berstatus

karyawan tetap, karyawan yang belum menjadi pegawai tetap belum boleh menjadi peserta, begitu juga pegawai yang berstatus sebagai pekerja paruh waktu atau pekerja yang berstatus kontrak cenderung dihindari oleh perusahaan asuransi.

6. Distribusi umur :

Tingkat morbiditas sejalan dengan tingkat mortalitas, bayi yang baru lahir mempunyai tingat risiko sakit yang tinggi kemudian menurun seiring dengan bertambahnya umur sampai usianya mencapai 29 tahun kemudian meningkat terus sesuai dengan bertambahnya umur. Semakin tua seseorang semakin tinggi tingkat morbiditasnya.

7. Distribusi jenis kelamin :

Pada kelompok usia 17 tahun sampai dengan usia 45 tahun, wanita pada umumnya mempunyai tingkat morbiditas lebih tinggi jika dibandingkan dengan pria untuk kelompok umur yang sama.

8. Tingkat Pendapatan :

Bagi karyawan yang mempunyai penghasilan yang tinggi diatas rata‐rata ternyata cenderung untuk menggunakan paket kesehatannya lebih tinggi jika dibanding karyawan yang pendapatannya lebih rendah. Kelompok pekerja yang mempunyai pendapatan lebih rendah dari rata‐rata mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi. Pekerja bergaji rendah sering berhubungan dengan kondisi kerja yang buruk dan gizi yang kurang memadai.

9. Lokasi :

Tingkat morbiditas sangat sensitif terhadap tempat tinggal para peserta, karena bervariasinya biaya pelayanan kesehatan dan utilisasi. Biaya kesehatan di Jakarta misalnya pada umumnya secara rata‐rata jauh lebih mahal dari yang di Pacitan, Wonosari, atau di Kulonprogo.

10. Disain Paket :

Dua komponen dasar dari sebuah paket asuransi kesehatan adalah persyaratan kepesertaan atau eligibilitas dan struktur manfaat.

11. Persyaratan kepesertaan :

Di Indonesia, secara detil tentang polis asuransi kesehatan kumpulan tidak diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Produk asuransi kesehatan kumpulan sebelum dipasarkan ke masyarakat harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Biro Perasuransian Bapepam‐LK Departemen Keuangan. Di Amerika Serikat misalnya, persyaratan tidak boleh berdasarkan suku, agama, umur, dan jenis kelamin, juga melarang perusahaan asuransi dan pengusaha untuk menetapkan persyaratan kepesertaan yang dikaitkan dengan status kesehatan karyawan dan keluarganya. Pada umumnya anggota keluarga yang dapat diasuransikan adalah istri yang sah dan


257

anak sejak lahir sampai usia 25 tahun atau telah menikah atau telah bekerja sebelum mencapai usia 25 tahun. Pada umumnya karyawan dapat menjadi peserta sejak diangkat menjadi pegawai tetap.

12. Struktur Manfaat :

Disain paket akan mempengaruhi tingkat premi, paket dengan partisipasi biaya tinggi akan memberikan premi yang lebih murah. Underwriter perlu waspada atas permintaan jaminan yang minimal yang akan mengakibatkan adanya beban bagi Peserta yang tinggi bila terjadi klaim. Jaminan yang tinggi akan mengakibatkan tingginya utilisasi.

13. Kontribusi pengusaha atau majikan :

Jika semua premi dibayar oleh pengusaha atau majikan, maka paketnya bersifat non‐kontributori artinya para karyawan tidak membayar premi sepeserpun. Dan dikatakan kontribusi penuh jika membayar seratus persen. Dari sudut pandang undewriting, non‐kontributori sangat disenangi oleh perusahaan asuransi karena tingkat kepesertaan akan mencapai 100%.

14. Pengalaman Paket dan Klaim Sebelumnya :

Untuk perusahaan yang jumlah karyawannya relatif lebih besar, misalnya lebih dari 1000 orang, maka pengalaman paket beserta klaimnya lebih kredibel untuk dijadikan pegangan dalam menentukan premi yang bisa diyakini sebagai cermin klaim pada masa yang akan datang, sehingga perhitungan preminya akan lebih akurat.

C. Mekanisme Pembiayaan Asuransi Kesehatan Kumpulan Praktek di Indonesia tentang cara yang digunakan dalam membayar biaya klaim

asuransi kesehatan kumpulan dan biaya administrasinya adalah program asuransi penuh dimana perusahaan asuransi akan membayar semua klaim sesuai dengan polis, meskipun nilainya bisa lebih besar dari premi yang diterima oleh perusahaan asuransi. Sebaliknya jika klaim yang dibayarkan jauh lebih kecil dari premi, maka perusahaan asuransi akan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Pada akhir masa polis, jika memperoleh keuntungan maka perusahaan asuransi akan mengembalikan sebagian dari keuntungannya kepada pemegang polis yang terkenal dengan istilah experience refund. Besarnya premi dihitung berdasarkan jumlah Peserta yang dirinci sesuai kelas pelayanan atau plan masing‐masing peserta. Premi pada umumnya dibayar secara tahunan, namun bisa dibayar secara semesteran, triwulanan, bahkan untuk perusahaan dengan jumlah karyawan yang relatif besar, premi bisa dibayar secara bulanan. Perusahaan asuransi meminta pembayaran tiga bulan pertama pada awal kontrak. Mekanisme klaim dapat dikategorikan dalam 2 (dua) model yaitu dalam bentuk ganti rugi dan pelayanan. Pada model ganti rugi, jika peserta mengalami sakit datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan membayar terlebih dahulu kemudian dengan membawa bukti atas biaya kesehatan, diajukan klaim ke perusahaan asuransi melalui Bidang Personalia atau Bidang SDM perusahaan, kemudian dalam jangka waktu dua minggu setelah persyaratan klaim diterima secara lengkap maka perusahaan akan membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam polis. Model yang kedua adalah para peserta itu jika mengalami sakit


258

bisa datang ke tempat pelayanan kesehatan yang ditunjuk tanpa membayar terlebih dahulu atau seandainya harus membayar hanya sebagian kecil atau biaya‐biaya yang tidak ditanggung dalam polis. Perusahaan asuransi dalam menjalin kerja sama dengan pemberi pelayanan kesehatan menggunakan dua model yaitu kapitasi atau borongan dan sistem pembayaran sesuai jasa yang diberikan (fee for services). Besarnya premi pada umumnya berlaku dalam satu tahun. Jika besarnya tarif premi berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun maka diberlakukan premi yang lebih mahal.

1. Pengaturan Khusus :

Perusahaan asuransi setuju untuk mengenakan premi yang lebih rendah kepada pemegang polis dibandingkan dengan yang dikenakan secara normal berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jika ternyata klaimnya lebih tinggi maka Pemegang Polis diminta untuk membayar tambahan premi. Cara tersebut dikenal dengan istilah retrospective rating arrangement. Praktek di Indonesia tentang hal tersebut boleh dikatakan tidak ada atau sangat jarang ada.

Pengaturan khusus lainnya adalah yang disebut premium delay arrangement

yang memungkinkan Pemegang Polis asuransi kumpulan menunda pembayaran premi untuk jangka waktu tertentu biasanya 60 hingga 90 hari setelah berakhirnya masa leluasa (grace period).

Program premi minimum (minimum premium plan), dalam pengaturan ini

pemegang polis menyetor dana ke dalam rekening khusus yang besarnya cukup untuk membayar sejumlah besarnya klaim yang diperkirakan, misalkan membayar 80% dari perkiraan besarnya klaim. Kemudian perusahaan asuransi bertanggung jawab atas klaim. Pada akhir polis perusahaan asuransi menghitung premi yang sebenarnya harus dibayar oleh Pemegang Polis.

2. Program Asuransi Diri Sendiri (self‐insured plan) :

Setiap perusahaan di Indonesia wajib memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan beserta keluarganya, adapun pengelolaannya bisa dimungkinkan oleh perusahaan sendiri asalkan minimal sama dengan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek. Bagi perusahaan yang jumlah karyawannya puluhan ribu pada umumnya jaminan kesehatannya dikelola sendiri. Dalam menentukan tarif asuransi kesehatan, perusahaan asuransi harus menentukan tarif yang memadai untuk membayar klaim, membayar komisi, membayar biaya‐biaya pengelolaan perusahaan dan harus bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Semuanya itu dibebankan kepada Pemegang Polis yang tercermin dalam tarif. Untuk itu banyak perusahaan yang merasa yakin bahwa mengasuransikan secara mandiri dapat membantu mereka dalam mengendalikan biaya perawatan kesehatan yang selalu meningkat setiap tahunnya.

3. Stop loss Coverage :

Bagi perusahaan yang mengasuransikan secara mandiri ada kemungkinan akan mengalami jumlah klaim yang relatif sangat besar, sehingga akan kekurangan dana. Untuk mengatasi hal tersebut perusahaan bisa membeli program asuransi Stop loss.


259

Dalam hal stop loss ini, ada 2 (dua) model, yang pertama stop loss perorangan dan ke dua stop loss akumulasi. Dalam stop loss perorangan, perusahaan asuransi stop loss membayar sebagian dari setiap klaim yang melebihi jumlah klaim yang telah ditentukan. Sedangkan menurut stop loss akumulasi, perusahaan asuransi membayar klaim ketika total klaim perusahaan melebihi jumlah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

4. Program Jasa Administrasi :

Perusahaan yang melakukan asuransi sendiri dalam pengelolaan klaimnya dapat mempercayakan kepada perusahaan penyedia jasa administrasi klaim. Jasanya dikenal dengan istilah administrative service only (ASO), perusahaannya dikenal dengan istilah Third Party Administrator (TPA). Di Indonesia, perusahaan asuransi belum dimungkinkan untuk memasarkan jasa administrasi klaim saja seperti mengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Perusahaan jasa pengelola administrasi jaminan kesehatan tidak menanggung risiko. Keuntungan diperoleh dari biaya jasa pengelolaan saja.

D. Penutup

Polis asuransi Kesehatan kumpulan tidak sama dengan polis asuransi kesehatan perorangan, anggota kelompok yang diasuransikan bukan merupakan pihak dalam kontrak dan tidak menerima polis perorangan, pada umumnya perusahaan asuransi memberikan sertifikat kepada setiap tertanggung atau kepala keluarga tertanggung.

Ketentuan koordinasi manfaat (coordination of benefit) dirancang untuk mencegah

anggota kelompok yang diasuransikan dengan lebih dari satu polis asuransi kesehatan kumpulan untuk menerima jumlah manfaat yang lebih besar dari jumlah biaya perawatan medis yang sbenarnya dikeluarkan oleh peserta.

Underwriting adalah suatu proses seleksi risiko yang menentukan apakah sebuah

permintaan asuransi diterima dengan atau tanpa persyaratan tertentu atau ditolak. Undewriting asuransi kesehatan sangat mengutamakan morbiditas, yaitu terjadinya risiko sakit yang diakibatkan oleh suatu penyakit maupun kecelakaan pada suatu populasi tertentu dikalikan dengan rata‐rata setiap kejadian sakit

Stop loss perorangan perusahaan asuransi membayar sebagian dari setiap klaim yang

melebihi jumlah klaim yang telah ditentukan. Sedangkan menurut stop loss akumulasi, perusahaan asuransi membayar klaim ketika total klaim perusahaan melebihi jumlah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu.


260

dasar-dasar asuransi jiwa dan asuransi kesehatan

Documents