DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY;

2. Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY sebagaimana telah

diubah dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2015;

3. Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

4. Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah

Kadipaten; Ditetapkan 10 Januari 2017

5. Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; Ditetapkan 5 Juli

2017

6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;

7. Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Pergub 90 Tahun 2016;

9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 Tahun 2017 tentang SHBJ;

10. Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pertanahan.

KEWENANGAN DIY (UU 13/2012)

Kewenangan DIY dalam urusan Keistimewaan meliputi:

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

c. kebudayaan;

d. pertanahan; dan

e. tata ruang.

KEWENANGAN BERADA DI PROVINSI

PERDAIS NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG TATA RUANG Tujuan pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan danTanah Kadipaten untuk: a. pengembangan kebudayaan; b. kepentingan sosial; dan c. kesejahteraan masyarakat

Pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah

Kadipaten ditujukan pula untuk kelestarian lingkungan

serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi

dengan Satuan Ruang lainnya

STRATEGI PENGEMBANGAN

STRUKTUR RUANG

Melalui:

a.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan

b.jaringan sarana dan prasarana; dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana.

ARAHAN POLA RUANG Arahan Pola Ruang pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Tanah Kadipaten untuk:

a. mempertahankan arsitektur cagar budaya;

b. menyelaraskan arsitektur bangunan dengan arsitektur cagar budaya;

c. meningkatkan potensi budaya;

d. melindungi kepentingan sosial dan keagamaan;

e. mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;

f. mengendalikan pemanfaatan Ruang;

g. meningkatkan pelindungan lingkungan;

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;

i. meningkatkan konservasi sumber daya air; dan/atau

j. melindungi masyarakat dari risiko bencana.

SATUAN RUANG STRATEGIS

KASULTANAN

Satuan Ruang Strategis Kasultanan terdiri atas:

a. Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon; dan

b. Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon.

TANAH KEPRABON

Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon:

a. Karaton;

b. Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;

c. Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;

d. Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;

e. Masjid Pathok Nagoro;

f. Gunung Merapi; dan

g. Pantai Samas – Parangtritis.

Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon:

a. Kerto – Pleret;

b. Kotabaru;

c. Candi Prambanan – Candi Ijo;

d. Sokoliman;

e. Perbukitan Menoreh;

f. Karst Gunungsewu; dan

g. Pantai Selatan Gunungkidul.

TANAH BUKAN KEPRABON

SATUAN RUANG STRATEGIS

SOKOLIMAN

Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

a. wisata budaya dan sejarah;

b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

c. edukasi kepurbakalaan dan wisata minat khusus;

d. permukiman perdesaan; dan

e. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan.

Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung

Kawasan pada Satuan Ruang Strategis Sokoliman tidak

diperbolehkan

Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: a. penanaman tanaman hijau alamiah; b. wisata alam; c. penelitian; d. pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; e. kegiatan permukiman kepadatan rendah; f. kegiatan budi daya terbatas untuk penduduk asli; dan g. sarana prasarana umum.

SATUAN RUANG STRATEGIS

KARST GUNUNGSEWU

Kegiatan pertambangan dan pengembangan kegiatan baru yang

berpotensi merusak bentang alam karst pada Satuan Ruang Strategis

Karst Gunungsewu tidak diperbolehkan

Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

a. pembangunan pelindung pantai;

b. konservasi ekosistem karst;

c. pendidikan dan penelitian;

d. pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai;

e. penangkapan hasil laut;

f. pangkalan pendaratan ikan;

g. pembudidayaan terbatas pada wilayah di luar sempadan pantai;

h. tempat pelelangan ikan;

i. pelabuhan;

j. permukiman perdesaan;

k. pengembangan energi terbarukan; dan

l. pengembangan sistem mitigasi bencana.

SATUAN RUANG STRATEGIS

PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

Kegiatan yang berpotensi

merusak ekosistem pantai dan

kegiatan menutup akses publik ke

pantai pada Satuan Ruang

Strategis Pantai Selatan

Gunungkidul tidak

diperbolehkan.

USULAN DANAIS 2019

No. BIDANG URUSAN KEISTIMEWAAN JUMLAH DANA (Rp)

1. KELEMBAGAAN 1,332,523,000

2. KEBUDAYAAN 142,205,197,500

3. PERTANAHAN 1,650,000,000

4. TATA RUANG 38,873,300,000

J U M L A H 184,061,020,500

VERIFIKASI USULAN

• Usulan masih banyak berupa pengadan kostum/pakaian/seragam kelompok kesenian;

• Usulan pembangunan Balai Budaya/Gedung Budaya dinilai kurang manfaatnya, sementara

tidak diakomodir;

• Usulan tidak didukung dengan KAK yang memadai, sehingga kegiatan yang akan dilakukan

belum jelas (KAK masih global/gabungan/makro);

• Usulan pembangunan fisik mohon diastikan kesiapan lahan (status lahan dll), dan dokumen

perencanaannya (Master Plan/Site Plan/DED);

• KAK agar diperbaiki, dibuat sedetil mungkin, RAB diupayakan seperti PRA RKA;

• Perbaikan usulan dan KAK ditunggu sampai dengan TANGGAL 20 SEPTEMBER 2017.

Bupati/Walikota menyampaikan usulan program kegiatan

keistimewaan tahun n+2 kepada SKPD DIY Pengampu

Dana Keistimewaan dengan tembusan kepada

Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY

paling lambat bulan September

(PERGUB No. 33 TAHUN 2016)

PERENCANAAN

Materi dapat diunduh di http://bappeda.gunungkidulkab.go.id