Data Center Nasional Dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Ibenk, Direktur eGovernment

2

LANSKAP DIGITAL INDONESIA

272,1

JUTA JIWA

TOTAL

POPULASI

Urbanisasi: 55%

Sumber: BPS, 2015; Hootsuite & We Are Social, Digital 2020 Indonesia, January 2020; APJII 2019; BPS, 20202

JUMLAH KONEKSI

PONSEL

vs. populasi: 124%

338,2

JUTA KONEKSI

PENGGUNA

INTERNET

Tingkat Penetrasi: 64%

175,4

JUTA JIWA

PENGGUNA

MEDIA SOSIAL

Tingkat Penetrasi: 59%

160

JUTA JIWA

Directorate General of ICT Applications

Ministry of Communication and Informatics, Republic of Indonesia

THE STRATEGY

Digital Transformation Essentials

Acceleration in the digital

infrastructure development

Prepare the necessary regulations Encourage the development and

growth of the digital ecosystem

MONITORING &

EVALUATION

INFRASTRUCTURE REGULATIONS ECOSYSTEM

Directorate General of ICT Applications

Ministry of Communication and Informatics, Republic of Indonesia

THE TARGET

Indonesia’s Digital Transformation Pillars

DIGITAL

CITIZEN

DIGITAL

ECONOMY

DIGITAL

GOVERNMENT

Human resource

development and

empowerment to unlock

their best potential

Facilitating and

optimizing economic

activities and digital-based

business

Standardization and

integrated service for

citizen’s prosperity

Arsitektur SPBE 4.0 (Draft)

Security

Op

erasion

aldan

pem

eliharaan

interoperabilitasFintechMobile GeospasialDashboard

Decisin MakingTandatangan

elektonikBigdata & AI

Administrasi Pemerintahan (G2G, G2E) Pelayanan public (G2B, G2C) Smartcity

Enabler

Jaringan Intra Pemerintah

Cloud DC (IaaS)

Platform Pemerintah RI

Aplikasi Umum& Khusus

Organisasi Kebijakan Talenta Pendanaan

Pita Lebar Pemerintah Wireless 4G/5G Internet

Data Center Nasional

Data Center Sektoral

Data Center Daerah

Ekonomi makroTransaksi data multystakeholder

Satu Data Indonesia

Landasan Hukum

•Bab IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat

•Pasal 40 terkait fasilitasi SE oleh pemerintah dan penyimpanan data strategis Instansi Pemerintah

UU 11/2008

ITE

•Pasal 92 tentang fasilitasi infrastruktur, diantaranya Pusat DataPP 71/2019

PSTE

•Pasa 120 terkait koordinasi penyediaan Pusat Data oleh MenkominfoPP 18/2016

Perangkat Daerah

•Pasal 27-30 terkait infrastruktur SPBE dan Pusat Data NasionalPerpres 95/2018

SPBE

•Pasal 32 terkait penyelenggaraan Pusat Data Nasional dalam rangka infrastruktur berbagi pakai di seluruh Pemerintah Daerah oleh Menkominfo

Permenkominfo 8/2019

Ortala Satker Kominfo

Pusat Data Nasional

Pasal 27 ayat (5)

Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi

persyaratan tertentu.

Kominfo K/L/DNon

Pemerintah

Data Strategis

Data Tingkat Tinggi

Data Tingkat Rendah

WAJIB

Dapat

Pusat Data Nasional

Infrastruktur dan Aplikasi SPBE

Terhadap InfraExisting

Berbasis cloud (IaaS)

Berstandar Internasional

Lolos audit Sistem Elektronik

Lolos audit Keamanan Informasi

Aplikasi Umum & Khusus

Mengikuti Standar Menkominfo

Lolos audit Sistem Elektronik

Lolos audit Keamanan Informasi

KLD boleh operasikan app existing

Melakukan kajian biaya dan manfaat

Mengembangkan sesuai Proses bisnis baru

Memperoleh pertimbangan MenkominfoDiletakkan pada Repository SPBE

Pemb app umum dgn pertimbangan Menkominfo

Pemb app Khusus dgn pertimbangan Menpan

KLD boleh operasikan infrastruktur SPBE

Memenuhi standar internasional

Lolos audit Sistem Elektronik

Lolos audit Keamanan Informasi

PERPRES SPBEPasal 30

Seharusnya…..

• KLD harus melakukan audit SE dan KeamananInformasi terhadap DC/Ruang Server yang dikelolanya paling lambat 5 Okt 2020

• Audit ini akan menentukan laik atau tidaknyaDC/Ruang Server

Komponen Teknis Pusat Data

Pusat Data

Pembiayaan

Sustainability

Power suply

Air Conditioning

Data protection

Fire protection

Qualified staff

Security

Technological infrastructure

Infrastruktur fisik

Infrastructure as a Service

Security as a Service

Platform as a Service

Software as a Service

Organisasi Pengelola Pusat Data

Transformasi Infrastruktur SPBESaat ini Next

Kementerian /Lembaga

SKPD ProvinsiSKPD

Kabupaten/Kota Kementerian

/LembagaSKPD Provinsi

SKPD Kabupaten/Kota

DC KL DC Prov DC Kab/ Kota

DCN

NNOC NOC

Pusat Provinsi Kab/KotaPusat Provinsi Kab/Kota

Dinas, Kecamatan, Desa/Kel, sekolah, puskesmas, dll

NOC

Secure Network

Dinas, UPT, dll

Masyarakat

Pusat Data Nasional Dan Satu Data Indonesia

Perpres 95/2018 tentang SPBE Pasal 27 ayat (5) Pusat Data Nasional (PDN) merupakan Pusat Data yang dikelolaKemkominfo dan Pusat Data pada KL yang memenuhipersyaratan tertentu (berstandar internasional)

Pusat Data NasionalPusat Data Sektor

Satu Data indonesia

Walidata WalidataWalidata

Government Super Apps

Public Services Super Apps

Government Search Engine

ASN ASN Masyarakat

Interoperabilitas

INFRASTRUKTUR SPBE SATU DATA INDONESIA

Secure Network

Konten & penggunaan

14

TARGET TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN

TeknologiInformasi

Tata KelolaPemerintahan

SumberdayaManusia

Aplikasi Umum

Business Process Re-engineering

SATU DATA INDONESIA

Pusat Data Nasional

Warganegara

Dunia usaha

Network/Security Operation Center

Enterprise Architecture

G2G, G2E

G2B, G2C

Teknologi Informasi

Tata Kelola

ASN Handal Digital

Digital Talent

Business Process Re-engineering

ReformasiBirokrasi

Revolusi Industri 4.0 Public Services

Super Apps

Government Super Apps

TERIMA KASIH