data pilkada serentak tahun 2015 di provinsi banten · •berdasarkan sk mendagri nomor:...
TRANSCRIPT
DASAR HUKUM 1. UU 23/200O tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
3. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA;
5. PP NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH;
6. PERMENDAGRI NO 9 TH 2005 TTNG PEDOMAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA;
7. PERMENDAGRI NO 61 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH.
Tahapan penyelenggaraan Pemilukada meliputi:
a) perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada;
b) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
c) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilukada;
d) penetapan Peserta Pemilukada;
e) masa Kampanye Pemilukada;
f) Masa Tenang;
g) pemungutan dan penghitungan suara;
h) penetapan hasil Pemilu; dan
i) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan Fasilitasi untuk
mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan KPU pada saat penetapan pedoman teknis untuk setiap
tahapan Pemilu (Ps. 8 Ayat (1) huruf c, UU No. 15/2011);
2. Penugasan personil pada sekretariat Panwaslu Kab/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan, dan
PPS (Ps. 126 Ayat (2) huruf a, UU No. 15/2011);
3. Penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu Kab/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan,
dan PPS (Ps. 126 Ayat (2) huruf b, UU No. 15/2011);
4. Pelaksanaan sosialisasi (Ps. 126 Ayat (2) huruf c, UU No. 15/2011);
5. Dukungan kelancaran transportasi pengiriman logistik (Ps. 126 Ayat (2) huruf d, UU No.
15/2011);
6. Monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu (Ps. 126 Ayat (2) huruf e, UU No.
15/2011);
7. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan penyelengaraan Pemilu apabila ada permintaan
dari penyelenggara Pemilu (Ps. 126 Ayat (2) huruf f, UU No. 15/2011);
8. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyiapkan data penduduk (Ps. 32 ayat (1) UU No
8/2012);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyiapkan data penduduk Indonesia dalam
wilayahnya (Ps. 41 Ayat (1) UU No. 8/2012);
BENTUK BANTUAN DAN FASILITASI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA
DATA PEMILUKADA
• Di Provinsi Banten pada tahun 2010, 4 (empat) daerah telah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan. secara umum pelaksanaan pemilukada tersebut dapat berjalan cukup baik, walaupun tingkat partisipasi masyarakat diberbagai daerah relatif berpariasi, seperti Kabupaten Serang 59%, Kota Cilegon 76%, Kabupaten Pandeglang 71%, pada PSU 67%, dan Kota Tangerang Selatan 57 %, pada PSU 62%.
1. DATA PENYELENGGARA PILKADA SERENTAK TAHUN
2015 DI PROV. BANTEN
• 1. Kota Cilegon yang berakhir masa jabatan Walikotanya pada tgl 20 Juli 2015.
• 2. Kabupaten Serang yang berakhir masa jabatan Bupatinya pada tgl 28 Juli 2015.
• 3. Kabupaten Pandeglang yang berakhir masa jabatan Bupatinya pada tgl 10 Maret 2016.
• 4. Kota Tangerang Selatan yang berakhir masa jabatan Walikotanya pada tgl 20 April 2016.
2. BAGIAN DARI KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH GUBERNUR TERKAIT PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
ADALAH PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH
• BERDASARKAN SK MENDAGRI NOMOR: 131.36-4592 TANGGAL 15 JULI 2015 TELAH DILANTIK IR. H SUYITNO, MM SEBAGAI PENJABAT WALIKOTA CILEGON PADA TANGGAL 2O JULI 2015 OLEH PLT. GUB. BANTEN A.N PRESIDEN RI DI IBUKOTA PROVINSI.
• BERDASARKAN SK MENDAGRI NOMOR: 131.36-4601 TANGGAL 15 JULI 2015 TELAH DILANTIK Drs. HUDAYA, MM SEBAGAI PENJABAT BUPATI SERANG PADA TANGGAL 28 JULI 2015 OLEH PLT. GUB. BANTEN A.N PRESIDEN RI DI IBUKOTA PROVINSI.
DATA PASANGAN BAKAL CALON BUPATI/WALIKOTA PADA PEMILUKADA SERENTAK TH. 2015 DI PROVINSI BANTEN
No Kabupaten/Kota Pasangan Calon Partai Pengusung
/Perseorangan
Jumlah Kursi di
DPRD/dukungan
Jumlah Pemilih/
DPT
1 Kota Cilegon 1. DR.H. Tb Iman Aryadi, M.Si &
Drs. H. Edi Ariadi, M.Si
2. Sudarmana & Marfi Fahzan
1. Partai Golkar; PDI-P;
PKS; PPP; PKB, Nasdem
plus partai non parlem
Hanura & PBB
2.Perseorangan
1.35 kursi DPRD
2.26.847
Catatan u/
perseorangan masih
ada kekurangan
6.116
Perpanjangan waktu
20 hari u/ melengkapi
berskas dukungan
434.333
2 Kabupaten Serang 1. Hj. Ratu Tatu Chasanah &
Pandji Tirtayasa
2.
1.Koalisi Partai Golkar; PDI-P,
Nasdem, PKB, PAN dan PPP
2.
Cat: perpanjangan
pendaftaran sd 31 Juli 2015
1.36 Kursi 1.472.116
3 Kabupaten Pandeglang 1. Hj. Irna Narulita &
Tanto W Arban
2. H. Aap Aptadi & H. Dodo Juanda
3. Ratu siti Romlah & Yan Riyadi
1. Partai Nasdem; Gerindra;
PKS, PBB; Hanura;PAN;
PKB,Golkar;dan PPP
2. Perseorangan
3. Partai Demokrat; PDI-P;
PPP dan PKPI
1. 26 Kursi
2.
3. 11 Kursi
Catatan Golkar dan
PPP dianulir karena
dualism dukungan
1.139.840
4 Kota Tangerang Selatan 1. Hj. Airin Rachmi Diany &
Benyamien Davnie
2. Ikhsan Modjo & Li Claudia
Chandra
3. Arsyid & Eliriana
1. Partai Golkar; PKS; PKB;
Nasdem, PAN dan PPP
2. Partai Gerindra dan
Partai Demokrat
3. Partai PDIP & Hanura
1. 25 Kursi
2. 10 Kursi
3. 15 Kursi
1.365.000
REGULASI DESK PILKADA
PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2005
SE MENDAGRI NOMOR
270/1982/OTDA
KEBERADAAN DESK PILKADA UNTUK
MENDUKUNG PELAKSANAAN
PILKADA TAHUN 2015
MENJADI PRIORITAS UTAMA UNTUK
DITINDAK LANJUTI
DESK PILKADA PEMPROV BANTEN
PENANGGUNG JAWAB : GUBERNUR BANTEN PETUGAS : KEPALA KESBANGPOL PEMPROV BANTEN: Drs. H. RUSDJIMAN SOEMAATMADJA, M.Si ALAMAT EMAIL : [email protected] Nomor fax : 0254 267143; Nomor Tlp : 0254 267142 ALAMAT : KP3B JALAN SYECH NAWAWI AL BANTANI, SERANG-BANTEN
TUGAS DESK PILKADA
MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADA DI DAERAH.
MENGINVENTARISASI DAN MENGANTISIPASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG BERKAITAN
DENGAN PELAKSANAAN PILKADA.
MEMBERIKAN SARAN KEPADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PILKADA.
11
MELAPORKAN INFORMASI KEPADA PEMERINTAH MENGENAI
PELAKSANAAN PILKADA SECARA BERJENJANG.
12
STRATEGI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM PILKADA
IDENTI- FIKASI
POTENSI KONFLIK
PENCE- GAHAN
KONFLIK
PENGHE-NTIAN
KONFLIK
PEMULIHAN PASCA
KONFLIK
1. Inventarisasi Potensi
Konflik.
2. Penelitian/Pendalam-
an Potensi Konflik
3. Menentukan Prioritas
Penanganan Potensi
Konflik.
1. Memelihara kondisi
damai dalam msy.
2. Mengembangkan sis-
tem penyelesaian per-
selisihan secara damai,
3. Meredam potensi
konflik.
4. Membangun Sistem
Peringatan Dini.
1. Penghentian keke-rasan fisik .
2. Penetapan status keadaan konflik.
3. penyelamatan dan perlindungan korban.
4. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.
1. Kegiatan rekonsiliasi. 2. Kegiatan rehabilitasi; 3. Kegiatan rekonstruksi.
Menetapkan Peraturan Pelaksanaan ttg Satlinmas.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sesuai dengan amanat S.E. Mendagri Nomor 331.1/2696/SJ Tanggal 25 Mei
2015 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam
Penyelenggaraaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Serentak Tahun 2015.
Melakukan sosialisasi thdp aparat Sat Linmas ttg Peraturan yg berkaitan
dgn Pilkada.
Menyiapkan kebutuhan Sarana dan prasarana Sat Linmas. Agar Pemerintah Daerah menyiapkan kebutuhan sarpras aparat Sat Linmas
yg diperlukan di dlm tugas membantu pengamanan Pilkada.
Upaya 2
Upaya 1
13
Mengoptimalkan Pemberdayaan Sat Linmas. Sebelum melaksanakan tugasnya Polri bersama Pemda wajib
melaksanakan pelatihan kpd anggota Sat Linmas yg ditugaskan
dlm membantu pengamanan Pilkada.
Memperjelas Pemberian Rewards & Punishment bg Aparat Sat Linmas. Memberikan honorarium kpd anggota Linmas yang ditugaskan
membantu pengamanan pilkada dgn besaran yg disesuaikan
kemampuan APBD masing2 daerah
Upaya 3
Upaya 4
14
Melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dgn TNI dan Polri, serta jajaran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sbg langkah antisipasi dini, deteksi dini, dr setiap potensi yg dpt menggangu tramtibmas sblm, selama dan sesudah penyeleng Pilkada Serentak thn 2015.
Gub, Bup/Walikota dpt beri bantuan perkuatan Satlinmas kpd Polri yg setingkat sesuai keb dgn status di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polri dlm rangka membantu PAM Pilkada.
Pengerahan Satlinmas PAM Pilkada mjd tg jwb Gub, Bup/Walkot dlm pelaks dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kab/Kota.
Bup/Walkot melaporkan pelaks penugasan Satlinmas dlm penanganan tramtib dan keamanan penyeleng Pilkada kpd Gub dan tembusan Mendagri.
Gub melaporkan pelaksanaan penugasan Satlinmas dlm penanganan tramtib dan keamanan penyeleng pemilu kpd Mendagri.
Upaya 5
Koordinasi dan Pelaporan dalam Pengamanan Pilkada
15
HASIL RAKOR TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI
BANTEN YANG DI HADIRI OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN, BADAN
KESBANGPOL, SATPOL PP DAN SEKRETARIAT KPU DI KAB/KOTA : 1. KABUPATEN PANDEGLANG; 2 KABUPATEN
SERANG; 3. KOTA CILEGON DAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN
PADA TANGGAL 25-26 AGUSTUS 2015 ADALAH SBB :
A.KOTA TANGERANG SELATAN
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Ichsan Mojo dan Lee Claudia Chandra 2. Pasangan Nomor Urut 2 Drs. Arsyid dan dr.Elviere Sudarto Putri 3. Pasangan Nomor Urut 3 Hj. Airin Rachmi Diani dan Drs. Benyamin Davnie Pelaporan KPU Dana Kampanye Maksimal Anggaran Sekitar 17 M (tanggal 26 Agustus hari pertama) Panwas 8,8M Pengamanan 7,4M (Kegiatan disimpan di Satpol PP 2,7M) Penertiban Atribut/Bahan Sosilisasi Pengamanan yang legal dipasang oleh KPU.pembersihan alat peraga oleh Pol PP
B. KABUPATEN SERANG
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Ratu Tatu Hasanah, SE dan H. Panji Tirtayasa 2. Pasangan Nomor Urut 2 Achmad Syarif dan Aef Saifulloh KPU anggaran yang di siapkan 21M di perubahan 17M Panwas 8,8M di perubahan 1 M Pengamanan 4,5M Linmas 1M 44Jt Desk Pilkada di Bagian Pemerintahan dan Kesbangpol Kab. Serang Tanggal 27 Agustus Kampannye damai di cikande ambon Sabtu 22 Agustus Simulasi Pengamanan Kampanye
C. KABUPATEN PANDEGLANG
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda 2. Pasangan Nomor Urut 2 Dra. Hj. Irna Narulita dan Tanto 3. Pasangan Nomor Urut 3 Hj. Siti Romlah dan Ian Priyadi Pelaporan KPU Dana Kampanye Maksimal Anggaran Sekitar 17 M Desk Pilkada SK sudah di tandatangan Bupati, pelaksanaan pengamanan dilaksanakan oleh Satpol PP 1,4M (www.kesbangpolpdg.go.id, fax 0253 204479) Rencana pemasangan atribut kampanye ditiap desa 2 buah/desa dari 339 desa dan kelurahan Umbul2 perkecamatan 10 dan baligho se kabupaten pandeglang 5
D. KOTA CILEGON Ada 2 pasangan calon - DR. H. Tb. Iman Ariyadi, M.Si dan Drs. H. Edi Ariadi, M.Si - H. Sudarmana dan H. Marfi Fahzan Sinungun (calon perseorangan) Akan dilaksanakan pengundian di hotel sarikuring jam 14.00 Pelaporan KPU Dana Kampanye Maksimal Anggaran Sekitar 7M, cilegon mendapat dana 22,185M (dari dana hibah) Polres 2M Panwas 4M (Kegiatan disimpan di Satpol PP 2,7M) Kodim 500Jt Tanggal 28 Agustus dilaksanakan kampanye damai 24 Agustus telah dilaksanakan simulasi antisipasi pengamanan apabila terjadi huru hara (polres, Pol PP dan Linmas) Alamat Desk Jl. Jend Sudirman No, 2 (leading sektor Bag. Pemerintahan) Telp 0254 3805770 Ekt.110, Fax 0254 398907 Email : [email protected] Ada tim pemantauan pengamanan keamanan. SK Walikota sudah berjalan 3 bulan dipimpin oleh Dandim, Badan Kesbang, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum
3. Anggaran dan Data NPHD KPU Kab/ Kota di Provinsi Banten
NO. KAB./KOTA NILAI HIBAH (Rp.)
NOMOR DAN TGL NPHD KET.
1. Kab. Serang 21.103.272.358 978/NPHD.09.huk/2015 dan 900/113/KPU.KABSRG/015.436395/IV/2015 tanggal 27 April 2015
2. Kota Cilegon 18.085.000.000 270/04-KPU/2015 dan 01/KPU-CLG.015-36430/HIBAH/IV/2015 tanggal 2 April 2015
3. Kab. Pandeglang
38.466.363.000 978/05-PPKD/IV/2015 dan 41/KPU-kab./PDG-015.436409/ IV/2015 tanggal 30 April 2015
4. Kota Tangerang Selatan
60.949.207.318 403/955/Kesbangpolinmas/2015 dan 37/KPU-Kota Tangsel tanggal 5 mei 2015
1 Kota Cilegon 4,700,000,000 4,700,000,000 27 April 2015270/06-Huk/2015
001/Div-Umum/013/Panwaskada.clg/V/2015
2 Kota Tangerang Selatan 9,409,140,000 8,260,736,000 18 Mei 2015
134.34/1251-Huk/VI/2015
193.2/23/panwaskada-kotatangsel/VI/2015
3 Kab. Pandeglang 12,314,671,000 8,619,518,000 29 Juni 2015 978.5/38-PPKD/VI/2015
001/PANWASKADA.PDG/VI/2015
4 Kab. Serang 14,000,000,000 8,800,000,000 09 Juni 2015 978/NPHD.10-Huk/2015
016.B/NPHD-Panwslukada Kab.Serang/IV/2015
Laporan Data NPHD Panwaslu Kabupaten/Kota di Propinsi Banten
No. Nama Daerah Anggaran Diajukan (Rp) Disetujui (Rp) Tanggal
Dsetujuai Nomor NPHD
Peran Pemerintah Daerah dalam Pilkada
Sesuai amanat Pasal 200 ayat 1 UU No. 8 tahun 2015 Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Fungsi budgeting)
Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 64 ayat 2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum
untuk kegiatan Kampanye pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 66 ayat 2)
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye (Pasal 66 ayat 4)
UU No. 8 tahun 2015
4. DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN SETIAP
TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI BANTEN
• SESUAI AMANAT PASAL 6 AYAT 2 & 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TH 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG YANG MENYATAKAN BAHWA :
• (2) KPU KAB/KOTA MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN SETIAP TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEPADA DPRD KAB/KOTA DENGAN TEMBUSAN KEPADA KPU PROVINSI DAN GUBERNUR
• (3) LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) OLEH KPU PROVINSI DITERUSKAN KEPADA KPU RI DAN OLEH GUBERNUR DITERUSKAN KEPADA MENTERI, MAKA :
• SAMPAI SAAT INI KAMI BIRO PEMERINTAHAN BELUM DAPAT MELAPORKAN SECARA UTUH DAN RESMI KEPADA MENDAGRI KARENA MASIH MENUNGGU TEMBUSAN LAPORAN RESMI DARI KPU KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR.
• BIRO PEMERINTAHAN MELALUI TIM MONITORINGNYA TELAH DAN SEDANG MELAKUKAN KOORDINASI KEPADA KAB/KOTA PENYELENGGARA PILKADA SERENTAK DI PROVINSI BANTEN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI RESMI SEPERTI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KPU KAB/KOTA PER TAHAPANNYA, CONTOH : SK KPU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON; DLL; AGAR KAMI DAPAT MEMBUAT LAPORAN RESMI KEPADA MENDAGRI SECARA UTUH DAN BERDASAR, DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, WASSALLAM