data strategis daerah istimewa yogyakarta 2015
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
1/205
Katalog BPS: 1103003.34
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
2/205
DATA STRATEGIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2015
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
3/205
DATA STRATEGIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2015
No. Katalog : 1103003.34
No. ISSN : -
No. Publikasi : 34523.15.42Ukuran Buku : 14,8 cm x 21,5 cm
Jumlah Halaman : xii + 189 halaman
Penyiapan tabel oleh:Istanti
Naskah:
Istanti
Penyunting oleh:Tutty Amalia
Alwan Fauzani
Gambar Kulit:
Istanti
Diterbitkan oleh:Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
4/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
i
KATA PENGANTAR
Booklet yang berjudul DATA STRATEGIS DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA 2015 disusun dalam rangka menyediakan data terkait
indikator sosial ekonomi. BookletBPS ini dirancang secara khusus bagi para
pelajar, mahasiswa, akademisi, pelaku bisnis, birokrat, dan masyarakat luas
yang memerlukan data dan informasi statistik yang bersifat umum, ringkas,
strategis, namun mencakup berbagai bidang yang cukup luas.
Beragam data dan indikator sosial-ekonomi yang dicakup dalam
booklet ini meliputi Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Nilai Tukar
Petani, Pertanian, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Kependudukan, dan
indikator penting lainnya. Untuk memudahkan pemahaman dan
pemanfaatan data, disertakan penjelasan teknis beserta analisisnya.
Semoga booklet ini bisa memberikan informasi berharga bagi
pengguna data BPS, baik untuk aparat pemerintahan maupun publik. Booklet
ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai
tujuan.
Data yang tersaji dalam booklet ini mungkin belum mampu
memenuhi semua keinginan para pengguna data dan mereka yang peduli
terhadap data dan informasi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang
membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan penerbitan booklet
pada tahun berikutnya.
Yogyakarta, Desember 2015Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,
Y. Bambang Kristianto, MA
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
5/205
iiData Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
6/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
iii
RINGKASAN DATA STRATEGIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Indikator
Tahun
2013 2014 2015
1 2 3 4
1. Inflasi Kalender (%) 7,32 6,59 NA
2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,49 5,18 NA
3. PDRB Perkapita ADHB (Rp) 23 624,0 25 693,4 NA
4. Rata-rata NTP 116,89 102,26 NA
5. Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT,%), bulan Agustus 3,24 3,33 4,07
6. TPAK (%), bulan Agustus 69,29 71,05 68,38
7. Persentase Pekerja Sektor Formal (%) 44,03 47,12 24,39
8. Persentase Pekerja Sektor Informal 55,97 52,88 75,61
9. Persentase Luas Lahan Pertanian (%) 75,07 76,26 NA
10. Luas Panen Tanaman Padi (ha) 159 266 158 903 NA
11. Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha) 57,88 57,87 NA
12. Produksi Padi (ton) 921 824 919 573 NA
7. Persentase Penduduk Miskin, Mar (%) 15,43 15,00 14,91
8. Jumlah Penduduk Miskin, Mar (000) 553,07 544,87 550,23
9. Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) 308 826 318 514 342 541
10. Jumlah Ruta Penerima Raskin
10. Jumlah Penduduk bulan Juni 1 818 982 1 839 727 1 860 441
11. Angka Buta Huruf (%) 7,18 6,33 NA
12. Angka Harapan Hidup (tahun) 74,45 74,50 NA
13. IPM 76,44 76,81 NA
14. IDI 72,36 82,71 NA
Catatan: NA : Data belum tersedia
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
7/205
ivData Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
DAFTAR ISI
Kata Pengantar........................ i
Ringkasan Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta.......... iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel.... v
Pendahuluan.... 1
Angka Inflasi..... 5
Produk Domestik Regional Bruto. 17
Nilai Tukar Petani.. 36
Pertanian.... 43
Ketenagakerjaan..52
Kemiskinan.. 72
Kependudukan........ 93
Indeks Pembangunan Manusia... 117
Pendidikan 127
Kesehatan.. 143
Indeks Demokrasi Indonesia. 150
Indikator Penting lainnya. 157
Singkatan dan Akronim. 184
Daftar Pustaka............. 187
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
8/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
v
DAFTAR TABEL
ANGKA INFLASI
Tabel 2.1 Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta danNasional, 20122014 (2012=100)
10
Tabel 2.2 Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional, 2014.2015 (2012=100) 11
Tabel 2.3 Inflasi Kota Yogyakarta Bulan Desember 2014, menurutpengeluaran (2012=100). 12
Tabel 2.4 Inflasi Bulan Desember 2014 dan Year on Year KotaYogyakarta dan Nasional menurut Kelompok Pengeluaran(2012=100)..................................................................... 13
Tabel 2.5 Andil Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Bulan Desember2014 (2012=100) .......................................................... 14
Tabel 2.6 Perbandingan Inflasi Tahun ke Tahun Kota Yogyakarta dan
Nasional, 2005-2014.............................................................. 14
Tabel 2.7 Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi BulanDesember 2014 untuk 23 Kota-kota Besar di PulauJawa.......................................................................... 15
Tabel 2.8 Laju Iflasi Tahun Kalender untuk 23 Kota-kota Besar di Pulau
Jawa, 2010-2014................................................................. 16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Daerah IstimewaYogyakarta, 2013-2014 (juta Rp).. .
26
Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 menurut Kabupaten/kota di Daerah IstimewaYogyakarta, 2013-2014 (juta rupiah).. 27
Tabel 3.3 Kontribusi terhadap Jumlah PDRB Daerah IstimewaYogyakarta menurut Lapangan Usaha, 20102014(persen). 27
Tabel 3.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan
Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional, 20132014(persen) ............................................................................. 28
Tabel 3.5 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Daerah IstimewaYogyakarta menurut Lapangan Usaha, 20132014 (persen) 29
Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010menurut Lapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Nasional, 2013-2014 (persen) ........................................... 30
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
9/205
viData Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
Tabel 3.7 Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita menurut
Lapangan Usaha Kabupaten/kota, 2013-2014........................... 31
Tabel 3.8 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut PDRB Atas DasarHarga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Daerah Istimewa
Yogyakarta, 20132014 (juta Rp). 32
Tabel 3.9 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Pengeluaran Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013- 2014(persen)................................................................................. 33
Tabel 3.10 Indikator Penting PDRB menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2012-2014..................................................................................... 34
Tabel 3.11 Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, danProduk Domestik Bruto per Kapita, 1990-2014 35
NILAI TUKAR PETANI
Tabel 4.1 Perkembangan Nilai Tukar Petani Daerah IstimewaYogyakarta, Januari 2014-Desember 2014 (2012=100) 39
Tabel 4.2 Rata-rata Nilai Tukar Petani Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2014 ......... 40
Tabel 4.3 Nilai Tukar Petani Subsektor Daerah Istimewa Yogyakarta,Oktober 2015-November 2015 (2012=100).... 41
Tabel 4.4 Nilai Tukar Petani menurut Provinsi di Pulau Jawa, Januari2015-Desember 2015 ... 42
PERTANIAN
Tabel 5.1 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian menurut
Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014 (ha) 46
Tabel 5.2 Persentase Penggunaan Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta,2010-2014....................................................... ....... .......... 47
Tabel 5.3 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Daerah
Istimewa Yogyakarta, 2010-2014............................................. 48
Tabel 5.4 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung di DaerahIstimewa Yogyakarta, 2010-2014.. 48
Tabel 5.5 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai di
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2014 49
Tabel 5.6 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Tanah diDaerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2014............................. 49
Tabel 5.7 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu di DaerahIstimewa Yogyakarta, 2010-2014 50
Tabel 5.8 Produksi Tanaman Pangan menurut Provinsi di Pulau Jawa ,2013-2014 50
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
10/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
vii
Tabel 5.9 Produktifitas Tanaman Pangan menurut Provinsi di Pulau Jawa ,
2013-2014 51
KETENAGAKERJAAN
Tabel 6.1 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatandi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2015 60
Tabel 6.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja SelamaSeminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama diDaerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2015 61
Tabel 6.3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja SelamaSeminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama di DaerahIstimewa Yogyakarta, 2013-2015 62
Tabel 6.4 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Propinsi DI Yogyakarta,2013-2015 63
Tabel 6.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan TingkatPengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakartadan Nasional, 2011-2015 (persen) 65
Tabel 6.6 Penduduk menurut Jenis Kegiatan Seminggu yang lalu danKabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2014-
Agustus 2015 66
Tabel 6.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan TingkatPengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2011-Agustus 2015(peren) 67
Tabel 6.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Provinsi di Pulau Jawa,2013-2015 (persen).. . 69
Tabel 6.9 Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja, Bekerja dan
Pengangguran menurut Provinsi di Pulau Jawa, Agustus 2014-Agustus 2015 (ribuan) 71
KEMISKINAN
Tabel 7.1 Jumlah Penduduk Miskin menurut Tipe Daerah di DaerahIstimewa Yogyakarta, 2011-2015 (persen) 79
Tabel 7.2 Persentase Penduduk Miskin menurut Tipe Daerah di Daerah
Istimewa Yogyakarta, 2011-2015 ..... 80
Tabel 7.3 Garis Kemiskinan Penduduk Miskin menurut Tipe Daerah diDaerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2015 (rupiah/kapita/bulan) 81
Tabel 7.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Tipe Daerah diDaerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2015................................ 82
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
11/205
viiiData Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
Tabel 7.5 Indeks Keparahan (P2) menurut Tipe Daerah di Daerah
Istimewa Yogyakarta, 2011-2015 83
Tabel 7.6 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota di DaerahIstimewa Yogyakarta, 2010-2014 (persen). 84
Tabel 7.7 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota di DaerahIstimewa Yogyakarta, 2010-2014 (ribuan jiwa) 85
Tabel 7.8 Garis Kemiskinan Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota diDaerah istimewa Yogyakarta, 2010-2014 (rupiah/kapita/bulan) 86
Tabel 7.9 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Kabupaten/kota diDaerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2014 (persen). 87
Tabel 7.10 Indeks Keparahan (P2) menurut Kabupaten/kota di DaerahIstimewa Yogyakarta, 2010-2014 (persen) 88
Tabel 7.11 Indikator Kemiskinan menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2013 -
2015. 89Tabel 7.12 Distribusi Pendapatan Penduduk Darah Istimewa Yogyakarta
menurut Golongan Pendapatan, 2010-2014. 90
Tabel 7.13 Jumlah Rumah Tangga Hasil Pendataan Program PerlindunganSosial 2008 (PPLS08) menurut Kabupaten/kota di DaerahIstimewa Yogyakarta.. 91
Tabel 7.14 Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS11)menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.. 91
Tabel 7.15 Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin menurutKabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008-2013 92
PENDUDUK
Tabel 8.1 Parameter Demografi Kabupaten/kota di Daerah Istimewa
Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk 2010(Angka Sementara) 103
Tabel 8.2 Penduduk menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa 1971,1980, 1990, 2000 dan 2010 (ribu) . 105
Tabel 8.3 Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan
Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010. 105
Tabel 8.4 Rasio Ketergantungan menurut Kabupaten/kota di DaerahIstimewa Yogyakarta 1971-2010.. 106
Tabel 8.5 Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/kota di DaerahIstimewa Yogyakarta, 1971-2010 107
Tabel 8.6 Rasio Jenis Kelamin, Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2010,
Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurutKabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 108
Tabel 8.7 Penduduk menurut Kabupaten/kota Daerah IstimewaYogyakarta, 2011-2015 109
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
12/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
ix
Tabel 8.8 Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/kota di Daerah
Istimewa Yogyakarta 2011-2015 110
Tabel 8.9 Rasio Ketergantungan menurut Kabupaten/kota di Daerah
Istimewa Yogyakarta 2011-2015 111
Tabel 8.10 Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/kota diDaerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015 112
Tabel 8.11 Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi,2010,2014, dan 2015 112
Tabel 8.12 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota
Rumah Tangga Menurut Kabupaten/kota, 2012, 2013 dan2014 113
Tabel 8.13 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin DaerahIstimewa Yogyakarta, 2014-2015 114
Tabel 8.14 Paramater Fertilitas Hasil Proyeksi Penduduk 2000-2025.. 115
Tabel 8.15 Paramater Mortalitas Hasil Proyeksi Penduduk 2000-2025.. 116
Tabel 8.16 Angka Kelahiran Total di Daerah Istimewa Yogyakarta, SP1971-SP2010 116
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Tabel 9.1 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/kota diDaerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2015 124
Tabel 9.2 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/kota di DaerahIstimewa Yogyakarta, 2010-2015 (tahun) 124
Tabel 9.3 Angka Harapan Sekolah menurut Kabupaten/kota di DaerahIstimewa Yogyakarta, 2010-2015 (tahun). 125
Tabel 9.4 Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/kota di DaerahIstimewa Yogyakarta, 2010-2015 (tahun). 125
Tabel 9.5 Pengeluaran Riil Per Kapita menurut Kabupaten/kota di Daerah
Istimewa Yogyakarta, 2010-2015(Rp/tahun).... 126
Tabel 9.6 Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Pulau Jawa,2010-2015. 126
PENDIDIKAN
Tabel 10.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Daerah Istimewa Yogyakarta,2010-2014 132
Tabel 10.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/kota diDaerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2014 132
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
13/205
xData Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
Tabel 10.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Provinsi di Pulau
Jawa, 2012-2013.. 133
Tabel 10.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Daerah Istimewa Yogyakarta,
2010-2014.. 134
Tabel 10.5 Angka Partisipasi Kasar (APS) menurut Kabupaten/kota diDaerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2012.. 134
Tabel 10.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Provinsi di Pulau Jawa,2013-2012... 135
Tabel 10.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Daerah Istimewa Yogyakarta,2010-2014.. 136
Tabel 10.8 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/kota diDaerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2013.. 136
Tabel 10.9 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Provinsi di Pulau Jawa,
2012-2013.... 138Tabel 10.10 Persentase Penduduk yang Buta Huruf Daerah Istimewa
Yogyakarta, 2010-2014. 138
Tabel 10.11 Persentase Penduduk yang Buta Huruf menurut Kabupaten/kotadi D.I. Yogyakarta, 2013-2014 139
Tabel 10.12 Persentase Penduduk yang Buta Huruf menurut Provinsi diPulau Jawa, 2012-2013. 139
Tabel 10.13 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut PendidikanTertinggi yang Ditamatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta,
2012 dan 2013. . 140
Tabel 10.14 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut PendidikanTertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/kota di DaerahIstimewa Yogyakarta, 2014 140
Tabel 10.15 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas menurutKabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-
2014 142
Tabel 10.16 Banyaknya Sarana Pendidikan menurut Kabupaten/kota diDaerah Istimewa Yogyakarta, 2014.................................... 142
KESEHATAN
Tabel 11.1 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Daerah Istimewa
Yogyakarta........................................ 147
Tabel 11.2 Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Pertama diDaerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2014.. 147
Tabel 11.3 Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Pertama danKabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014 148
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
14/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
xi
Tabel 11.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2014... 148
Tabel 11.5 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2010-2014. 149
Tabel 11.6 Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011.... 149
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
Tabel 12.1 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), 2010-2014 154
Tabel 12.2 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2013-2014.. 155
Tabel 12.3 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi di Pulau
Jawa, 2013-2014.156
INDIKATOR-INDIKATOR LAINNYA
Tabel 13.1 Nilai IPAK Tahun 2012-2014 160
Tabel 13.2 Indeks menurut Sumber Keterangan, Tahun 2013-2014.. 160
Tabel 13.3 Perbandingan IPAK 2012-2014 Berdasarkan Karakteristik
Tertentu. 161
Tabel 13.4 Indeks Kebahagiaan menurut Karakteristik Demografi Darah
istimewa Yogyakarta, 2014 163Tabel 13.5 Indeks Kebahagiaan menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan D.I. Yogyakarta, 2014. 164
Tabel 13.6 Indeks Kebahagiaan menurut Pendapatan Rumah Tangga D.I.
Yogyakarta, 2014.. 164
Tabel 13.7 Tingkat Kepuasan Sepuluh Aspek Kehidupan dan Provinsi di
Pulau Jawa, 2014. .. 165
Tabel 13.8 Indeks Kabahagiaan menurut Klasifikasi Wilayah dan Provinsi di
Pulau Jawa, 2014..167
Tabel 13.9 Indeks Kesulitan Geografi (IKG) Desa menurut Provinsi Pulau
jawa, 2014. 170
Tabel 13.10 Nama-nama Desa dengan 10 IKG Tertinggi, 2014 171
Tabel 13.11 Nama-nama Kelurahan dengan 10 IKG Tertinggi, 2014 171
Tabel 13.12 Nama-nama Desa dengan 10 IKG Terendah, 2014 172
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
15/205
xiiData Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2 15
Tabel 13.13 Nama-nama Kelurahan dengan 10 IKG Terendah, 2014 172
Tabel 13.14 Indeks Pembangunan Desa Daerah istimewa Yogyakarta, 2014 177
Tabel 13.15 Presentase Desa menurut Kabupaten/kota Daerah istimewa
Yogyakarta, 2014 177
Tabel 13.16 Indeks Pembangunan Desa Provinsi-provinsi di Pulau Jawa,
2014 178
Tabel 13.17 Presentase Desa menurut Kabupaten/kota Daerah Istimewa
Yogyakarta, 2014. 178
Tabel 13.18 Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Kabupaten/kotadi D.I. Yogyakarta, 2010-2014 181
Tabel 13.19 Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi di Pulau
Jawa, 2010-2014 181
Tabel 13.20 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Kabupaten/kotadi D.I. Yogyakarta, 2009-2013 183
Tabel 13.21 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi di Pulau
Jawa, 2009-2013 183
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
16/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
1
PENDAHULUAN
Booklet ini berisi tentang indikator sosial ekonomi yang dihasilkan
Badan Pusat Statisik (BPS), disertai penjelasan praktis dan ulasan singkat.
Indikator sosial ekonomi yang termuat adalah data yang memiliki kriteria
bahwa: (1) data dimaksud selalu di-update dan terjamin kekiniannya; (2)
banyak digunakan untuk berbagai kajian; (3) dapat menggambarkan
fenomena dan bahkan mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi wilayah.
Pengguna data strategis terus meningkat hingga saat ini, mulai
dari pemerintah, akademisi, pebisnis, kalangan internasional, hingga
masyarakat umum. Peningkatan pengguna data tersebut sejalan dengan
sifat alamiah data yang memiliki dimensi yang sangat luas. Data dasar
mulai dari jumlah penduduk, konsumsi per kapita, nilai tambah sektoral,
dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data harga dan perubahannya
berujung pada angka inflasi. Data produksi tanaman pangan di antaranya
padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Kondisi ketenagakerjaan
yang mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan penduduk seperti angkatan kerja, pengangguran, status
berusaha, dan lapangan usaha utama. Data strategis inilah yang akan
disajikan dalam booklet ini. Edisi kali ini juga akan diperkenalkan indikator
indikator baru seperti Indeks Kesulitan Geografi(IKG), Gini Rasio, Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan lain-lain.
Di setiap data yang disajikan diberi penjelasan praktis, sehingga
pengguna data akan mendapatkan penjelasan lebih rinci terkait penjelasan
teknis masing-masing indikator. Bagian ini memberikan informasi yang
lengkap tetapi ringkas kepada pembaca tentang konsep, definisi,
metodologi, pengumpulan data, referensi, dan diseminasi data. Setiap bab
juga akan disajikan ulasan singkat tentang indikator sosial ekonomi yang
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
17/205
2Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
termuat dari level kabupaten/kota, provinsi, dan perbandingan angka
provinsi di Pulau Jawa. Secara umum penjelasan dalam booklet ini bersifat
praktis. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana media sosialisasi produk statistik
BPS bagi para pengambil kebijakan di kalangan pemerintah, legislator,
akademisi, peneliti, dan mahasiswa sebagai wujud untuk menjamin hak
masyarakat memperoleh informasi publik. Dengan semakin terpenuhinya
kebutuhan masyarakat pengguna data, mereka selanjutnya diharapkan
dengan penuh kesadaran, memberikan dukungan terhadap kegiatan-
kegiatan perstatistikan BPS.
Bookleet akan disajikan dalam 13 bab. Dimulai dengan bagian
pendahuluan, dilanjutkan dengan indikator ekonomi dan indikator sosial.
Bagian pertama dijelaskan tentang angka inflasi. Beberapa indikator penting
terkait dengan angka inflasi adalah penyajian data tentang Indeks Harga
Konsumen (IHK), perkembangan angka inflasi secara umum, dan angka
inflasi menurut pengeluaran rumah tangga. Data ini dapat memberikan
informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang
dikonsumsi pemerintah pada level provinsi hingga perbandingan dengan
provinsi di Pulau Jawa.
Pada Bab III pembaca dapat memanfaatkan data PDRB yang
menggambarkan kinerja ekonomi dari sisi besarannya. Data ini dapat
digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi sektoral,
dan masih ada kemungkinan lain tentang kegunaannya.
Selanjutnya dalam Bab IV disajikan data nilai tukar petani untuk
memberikan informasi mengenai tingkat kemampuan tukar atas barang-
barang (produk) yang dihasilkan petani di perdesaan terhadap barang/jasa
yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses
produksi pertanian. Pada bab ini juga disajikan nilai tukar petani, indeks
harga yang diterima petani, dan indeks harga yang dibayar petani.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
18/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
3
Dalam Bab V, pembaca dapat mencermati penyajian angka ramalan
produksi tanaman pangan. Data yang disajikan juga mencakup luasan
panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan mulai dari tahun 2010
hingga tahun 2014. Data ini dapat digunakan untuk bahan perencanaan
dan kebijakan yang terkait dengan ketahanan pangan nasional.
Bab VI menyediakan data ketenagakerjaan yang mencakup
angkatan kerja, penganggur, lapangan usaha, dan distribusi per
kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa indikator juga
disajikan, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan memperhatikan jadwal survei tenaga
kerja di Indonesia, maka data yang disajikan mencakup kondisi terakhir
hingga Agustus 2015.
Bab VII mengantarkan pembaca untuk dapat mencermati data
strategis tentang angka kemiskinan. Ketersediaan data kemiskinan yang
akurat merupakan aspek penting untuk mendukung strategi
penanggulangannya. Data kemiskinan yang disajikan mulai tahun 2009
hingga tahun 2015 yang dibedakan menurut kota dan desa pada level
kabupaten/kota dan provinsi. Pada bagian terakhir, dilengkapi dengan
perbandingan angka kemiskinan tingkat provinsi di Pulau jawa.
Bab VIII berisi tentang data kependudukan. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia merupakan aspek penting untuk mewujudkan
penduduk sebagai modal manusia (human capital) dalam pembangunan. Di
sisi lain, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pertumbuhan
penduduk juga perlu dikendalikan. Karena peningkatan jumlah penduduk
yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapanga kerja akan berakibat pada
peningkatan pengangguran. Data kependudukan yang disajikan meliputi
data dari Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk 2011 hingga 2015.
Bab IX akan menyajikan data tentang Indeks Pembangunan
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
19/205
4Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Manusia (IPM). IPM merupakan gambaran pencapaian pembangunan
manusia di suatu wilayah ditinjau dari aspek pembangunan kesehatan,
pendidikan dan ekonomi dalam ukuran indeks. Data terdiri dari
perkembangan masing-masing indeks dari tahun 2010 sampai 2014.
Pada Bab X, pengguna data dapat mencermati data tentang
indikator pendidikan. Data pendidikan yang termuat dalam bab ini antara
lain data tentang Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni
(APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka buta huruf, persentase
penduduk berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan
sarana pendidikan yang tersedia.
Bab XI akan menggambarkan pencapaian pembangunan sektor
kesehatan melalui penyajian data tentang indikator kesehatan. Beberapa
indikator yang akan disajikan antara lain: angka kematian bayi, angka
keluhan kesehatan, penolong kelahiran pertama, serta sarana kesehatan
yang tersedia di setiap kabupaten/kota.
Bab XII, akan disajikan data tentang Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI). IDI merupakan refleksi pencapaian pembangunan demokrasi dilihat
dari aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga
demokrasi. Pembaca dapat melihat perbandingan pembangunan
demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan secara nasional
dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Data yang tersaji adalah angka IDI pada
tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
Pada bab terakhir, akan dikenalkan dengan beberapa indikator-
indikator baru seperti indeks kebahagiaan, indeks anti korupsi, indeks
kesulitan geografi, indeks pembangunan desa. Pembaca akan diperkenalkan
konsep, definisi serta dilengkapi analisis idikator-indikator baru tersebut.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
20/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
5
2ANGKA INFLASI
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
21/205
6Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Konsep dan Definisi
Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah
barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang
yang harganya naik, turun, dan ada yang tetap. Resultante (rata-rata
terimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan jasa tersebut, pada
suatu selang waktu (bulanan) disebut inflasi (apabila naik) dan deflasi
(apabila turun).
Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu
indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau
Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan
inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Inflasi/deflasi tersebut
dapat dihitung menggunakan suatu rumus Laspeyres yang dimodifkasi
(Modified Laspeyres). Rumus tersebut mengacu pada manual OrganisasiBuruh Dunia (Internaional Labor Organisaion/ILO). Secara umum rumus
inflasi adalah:
INFt : Inflasi/defasi pada waktu(bulan atau tahun) (t)
IHKt : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (t)
IHKt-1: Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (t-1)
Interpretasi:
INFt < 0 : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum
dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n)
mengalami penurunan dibandingkan (bulan atau tahun) (n-1).
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
22/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
7
Keadaan ini disebut juga deflasi.
INFt = 0 : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum
dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n)
sama dengan (bulan atau tahun) (n-1).
INFt > 0 : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum
dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n)
mengalami peningkatan dibandingkan (bulan atau tahun) (n-
1). Keadaan ini disebut juga inflasi.
Penghitungan Inflasi
Mulai bulan Januari 2014, penghitungan IHK didasarkan atas pola
konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012. Survei tersebut
dilakukan di 82 kota di Indonesia dan mencakup sebanyak 225 462 jenis
komoditi. Inflasi yang dihitung meliputi:
1. Inflasi bulanan yaitu inflasi yang terjadi selama 1 bulan tertentu.
Dengan kata lain inflasi bulanan merupakan persentase perubahan IHKbulan tertentu terhadap IHK bulan sebelumnya.
2. Inflasi tahun kalender/kumulatif yaitu inflasi yang terjadi selama
bulan Januari sampai dengan bulan tertentu. Dengan kata lain inflasi
tahun kalender merupakan persentase perubahan IHK bulan tertentu
terhadap IHK bulan Desember tahun sebelumnya. Misalkan inflasi
kumulatif bulan Juli 2011 berarti inflasi Januari 2011Juli 2011.
3. Year on Year(YoY) yakni inflasi yang terjadi selama setahun terakhir
dari bulan tertentu tahun sebelumnya sampai dengan bulan yang sama
tahun sekarang. Misalkan inflasi year on year bulan Juli berarti inflasi
bulan Juli 2011 terhadap Juli 2010. Dengan kata lain inflasi YoY
merupakan persentase perubahan IHK bulan tertentu tahun sekarang
terhadap IHK bulan yang sama tahun sebelumnya.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
23/205
8Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Angka inflasi disajikan dalam 7 kelompok pengeluaran yaitu:
1. Kelompok Bahan Makanan;
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau;
3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar;
4. Kelompok Sandang;
5. Kelompok Kesehatan;
6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga;
7. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.
Kategori inflasi:
1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30%/ tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)
TujuanTujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang
menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga.
Indikator tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan
keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun
moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat
memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran
kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Dalam
tingkat makro, angka inflasi dapat mengambarkan stabilitas perekonomian
dan moneter. Angka inflasi sering dikaitkan dengan nilai investasi,
pertumbuhan ekonomi bahkan tingkat pengangguran.
Beberapa alasan penyebab inflasi:
1. Demand-Pull Inflation, artinya terjadinya kenaikan aggregate
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
24/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
9
demand terhadap resources baik yang datang dari pemerintah
maupun dari masyarakat dan dunia usaha.
2. Cost-Push Inflation yaitu suatu keadaan dimana walaupn tidak
terjadi kenaikan aggregate demand, harga-harga masih tetap
mengalami kenaikan. Mungkin terjadi jika biaya upah-gaji karyawan
perusahaan meningkat.
3. Structural inflation: terjadi karena terjadinya perubahan struktur
ekonomi seperti dari pertanian ke non pertanian. Ini membawa
perubahan pola permintaan yang akan menyebabkan terjadinya
kenaikan harga
Manfaat Angka Inflasi antara lain:
Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (wage indexation).
Penyesuaian Nilai Kontrak (contractual payment).
Eskalasi Nilai Proyek (project escalation).
Penentuan Target Inflasi (inflation targeting). Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (budget indexation).
Sebagai pembagi PDB, PDRB (GDP Deflator).
Sebagai proksi perubahan biaya hidup (proxy of cost of living).
Indikator dini tingkat bunga, valas dan indeks harga saham.
Sumber Data
Bahan dasar penyusunan inflasi adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH)
(Cost of Living Survey). SBH diadakan antara 5-10 tahun sekali, dan kini
SBH 2007 menjadi dasar penyusunan IHK sebagai nilai konsumsi tahun
dasar. Hasil SBH lainnya yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah
Diagram Timbang (Weighing Diagram). Data perubahan harga secara
periodik dikumpulkan dari survei harga konsumen. Survei harga konsumen
dilakukan secara berkala, yaitu harian, mingguan, dan bulanan.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
25/205
10Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 2.1
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta dan Nasional,2014 2015 (2012=100)
Bulan
Yogyakarta Nasional
2014 2015 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5)
Januari 110,77 116,99 110,99 118,71
Februari 110,85 116,52 111,28 118,28
Maret 111,00 116,69 111,37 118,48
April 111,80 117,13 111,35 118,91
Mei 111,14 117,55 111,53 119,50
Juni 111,62 117,96 112,01 120,14
Juli 112,57 118,70 113,05 121,26
Agustus 112,67 119,09 113,58 121,73
September113,22 119,14 113,89 121,67
Oktober 113,54 119,15 114,42 121,57
November 114,82 119,31 116,14 121,82
Desember 116,84 .... 119,00 ....
Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Kota Yogyakarta, pada bulan November 2015 terjadi kenaikan Indeks Harga
Konsumen dari 119,15 pada bulan Oktober menjadi 119,31, sehingga inflasi
bulan Desember tercatat sebesar 0,13 persen. Sementara Indeks Harga
Konsumen Nasional pada periode yang sama juga mengalami kenaikan dari
121,57 pada bulan oktober menjadi 121,82 atau mengalami inflasi 0,21 persen.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
26/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
11
Tabel 2.2
Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional,20142015 (2012=100)
Bulan
Yogyakarta Nasional
2014 2015 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5)
Januari 1,05 0,13 1,07 -0,24
Februari 0,07 -0,40 0,26 -0,36
Maret 0,14 0,15 0,08 0,17
April 0,07 0,38 -0,02 0,36
Mei 0,05 0,36 0,16 0,50
Juni 0,43 0,35 0,43 0,54
Juli 0,85 0,63 0,93 0,93
Agustus 0,09 0,33 0,47 0,39
September 0,49 0,04 0,27 0,05
Oktober 0,28 0,01 0,47 -0,08
November 1,13 0,13 1,50 0,21
Desember 1,76 .... 2,46 ....
Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Perkembangan angka inflasi sepanjang tahun 2014, tampak bahwa inflasi
Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2014 mencapai 1,76 persen,merupakan angka inflasi tertinggi selama periode tahun 2014 sehingga
tingkat inflasi year on year menjadi sebesar 6,59 persen.
Apabila dibandingkan dengan Nasional, angka inflasi Kota Yogyakarta pada
bulan Desember 2014, 0,70 poin lebih rendah daripada angka Nasional yang
tercatat sebesar 2,46 persen.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
27/205
12Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 2.3
Inflasi Kota Yogyakarta Bulan Desember 2014
menurut Pengeluaran (2012=100)
Kelompok
Pengeluaran
IHK InflasiBulan
Des2014
LajuInflasi
Tahun2014
Des2013
Nov2014
Des2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Umum 109,62 114,82 116,84 1,76 6,59
1. Bahan Makanan 117,86 122,88 126,93 3,30 7,70
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok,
dan Tembakau
111,53 114,39 114,82 0,38 2,95
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan
Bahan Bakar
106,94 115,44 116,48 0,90 8,92
4. Sandang 103,12 106,29 106,84 0,52 3,61
5. Kesehatan 104,39 109,54 110,12 0,53 5,49
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah
Raga
103,19 105,65 105,64 -0,01 2,37
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa
Keuangan
111,09 116,28 121,49 4,48 9,36
Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Inflasi menurut kelompok pengeluaran pada bulan Desember 2014
tertinggi terjadi pada pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa
keuangan(4,48%) diikuti oleh kelompok bahan makanan (3,30%).
Kelompok pengeluaran yang berkontribusi (andil) relatif besar terhadap
inflasi di bulan Desember 2014 di Kota Yogyakarta maupun Nasional
adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok
bahan makanan serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan
bakar.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
28/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
13
Tabel 2.4
Inflasi Bulan Desember 2014 dan Year on YearKota Yogyakarta dan Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran
Kelompok Pengeluaran
Inflasi Bulan Desember
(%)
Inflasi Year on Year
(%)
Yogyakarta Nasional Yogyakarta Nasional
(1) (2) (3) (4) (5)
Umum 1,76 2,46 6,59 8,36
1. Bahan Makanan 3,30 3,22 7,70 10,57
2. Makanan Jadi, Minuman,
Rokok, dan Tembakau 0,38 1,96 2,95 8,11
3. Perumahan, Air, Listrik,
Gas, dan Bahan Bakar 0,90 1,45 8,92 7,36
4. Sandang 0,52 0,64 3,61 3,08
5. Kesehatan 0,53 0,74 5,49 5,71
6. Pendidikan, Rekreasi, danOlah Raga -0,01 0,36 2,37 4,44
7. Transpor, Komunikasi,dan Jasa Keuangan 4,48 5,55 9,36 12,14
Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Perkembangan angka inflasi sepanjang tahun 2014, tampak bahwa
inflasi Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2014 mencapai 1,76
persen, merupakan angka inflasi tertinggi sejak 2014 sehingga
tingkat inflasi year on year menjadi sebesar 6,59 persen. Kenaikan
kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan
dan kenaikan harga bahan makanan adalah dua faktor penyebab
melambungnya inflasi pada bulan Desember.
Pada periode yang sama, angka inflasi ini lebih rendah dari angkainflasi tingkat Nasional yang mencapai 8,36 persen.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
29/205
14Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 2.5
Andil Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Bulan Desember 2014
(2012=100)
Kelompok Pengeluaran Andil Inflasi (%)Yogyakarta Nasional
(1) (2) (3)
UMUM 1.76 2.46
1. Bahan Makanan 0.60 0.64
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan
Tembakau0.07 0.31
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan BahanBakar
0.23 0.35
4. Sandang 0.03 0.04
5. Kesehatan 0.03 0.036. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga 0.00 0.03
7. Transpor, Komunikasi, dan JasaKeuangan
0.79 1.06
Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Tabel 2.6
Perbandingan Inflasi Tahun ke Tahun Kota Yogyakarta danNasional, 2005-2014
Tahun Yogyakarta Nasional
(1) (2) (3)
2014 6.59 8.36
2013 7.32 8.38
2012 4.31 4.30
2011 3.88 3.79
2010 7.38 6.96
2009 2.93 2.78
2008 9.88 11.06
2007 7.99 6.59
2006 10.4 6.60
2005 14.98 17.11
Sumber : Berita Resmi Statistik BPS RI
Ket./Note : Tahun dasar 19982003 (1996=100)Tahun dasar 20042007 (2002=100)Tahun dasar 2008-2013 (2007=100)Tahun dasar 2014 (2012=100)
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
30/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
15
Tabel 2.7
Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan InflasiBulan Desember 2014 untuk 23 Kota-kota Besar di Pulau Jawa
No. Kota 2013 2014IHK Inflasi IHK Inflasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Jakarta 144,27 8,00 119,41 8,95
2 Bogor 146,71 8,55 118,49 6,83
3 Sukabumi 146,07 8,03 119,34 8,38
4 Bandung 138,82 7,97 117,11 7,76
5 Cirebon 149,78 7,86 117,11 7,08
6 Bekasi 145,20 9,46 117,49 7,687 Depok 148,18 10,97 118,97 7,49
8 Tasikmalaya 146,33 6,89 116,97 8,09
9 Purwokerto 145,46 8,50 117,36 7,09
10 Surakarta 134,81 8,32 116,84 8,01
11 Semarang 145,29 8,19 118,73 8,53
12 Tegal 142,05 5,80 114,73 7,40
13 Yogyakarta 145,65 7,32 116,84 6,59
14 Jember 145,66 7,21 117,52 7,52
15 Sumenep 142,26 6,62 117,30 8,04
16 Kediri 145,44 8,05 118,96 7,49
17 Malang 146,64 7,92 119,16 8,14
18 Probolinggo 151,77 7,98 118,72 6,79
19 Madiun 148,57 7,52 116,83 7,40
20 Surabaya 145,19 7,52 117,81 7,90
21 Tangerang 152,11 9,16 123,07 11,27
22 Cilegon 149,92 10,02 124,82 10,03
23 Serang 144,59 7,98 120,92 9,93
Nasional 146,84 8,38 119,00 8,36
Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2015Ket : IHK Bulan Desember dan perubahan tahun kalender
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
31/205
16Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 2.8
Laju Inflasi Tahun Kalender untuk Kota-kota Besar di Pulau Jawa,2010-2014
No. Kota 2010 2011 2012 2013 2014(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Jakarta 6,34 3,97 4,52 8,00 8,95
2 Bogor 6,57 2,85 4,06 8,55 6,83
3 Sukabumi 5,43 4,26 3,98 8,03 8,38
4 Bandung 4,53 2,75 4,02 7,97 7,76
5 Cirebon 6,70 3,20 3,36 7,86 7,08
6 Bekasi 7,88 3,45 3,46 9,46 7,68
7 Depok 7,97 2,95 4,11 10,97 7,49
8 Tasikmalaya 5,56 4,17 3,87 6,89 8,099 Cilacap NA NA NA NA 8,19
10 Purwokerto 6,04 3,40 4,73 8,50 7,09
11 Kudus NA NA NA NA 8,59
12 Surakarta 6,65 1,93 2,87 8,32 8,01
13 Semarang 7,11 2,87 4,85 8,19 8,53
14 Tegal 6,73 2,58 3,09 5,80 7,40
15 Yogyakarta 7,38 3,88 4,31 7,32 6,59
16 Jember 7,09 2,43 4,49 7,21 7,52
17 Banyuwangi NA NA NA NA 6,59
18 Sumenep 6,75 4,18 5,05 6,62 8,04
19 Kediri 6,80 3,62 4,63 8,05 7,49
20 Malang 6,70 4,05 4,60 7,92 8,14
21 Probolinggo 6,68 3,78 5,88 7,98 6,79
22 Madiun 6,54 3,49 3,51 7,52 7,40
23 Surabaya 7,33 4,72 4,39 7,52 7,90
24 Tangerang 6,08 3,78 4,44 10,02 10,03
25 Cilegon 6,12 2,35 3,91 7,98 9,93
26 Serang 2,35 2,78 4,41 9,16 11,27
Nasional 6,96 3,79 4,30 8,38 8,36Sumber : Berita Resmi Statistik , BPS-RIKet :Data berdasarkan perubahan IHK Desember terhadap Desember tahun
sebelumnyaNA : Not Available, Tidak tersedia karena penghitungan IHK untuk kota-kota
tersebut Baru dilaksanakan mulai Tahun 2014.
Inflasi Kota Serang tahun 2014 tercatat sebesar 11,27 persen, tertinggidibandingkan lima ibukota provinsi lainnya di Pulau Jawa. Sementara padatahun 2013 yang tertinggi adalah Kota Tangerang yaitu 10,02 persen.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
32/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
17
3PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
33/205
18Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Konsep dan Definisi
Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai tambah dalam satu periode
tertentu di suatu wilayah tertentu. Dalam terminologi ekonomi, peningkatan
nilai dari inputmenjadi output disebut sebagai nilai tambah (value added).
PDB terbagi menjadi dua jenis yaitu PDB atas dasar harga berlaku dan PDB
atas dasar harga konstan. PDB ditambah dengan pendapatan dari faktor
produksi neto dari luar negeri (net factor income from abroad)
(pendapatan faktor produksi dari luar dikurangi dengan pendapatan
faktor produksi yang ke luar negeri), akan menghasilkan
Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross Nasional Product (GNP). PNB
dikurangi dengan pajak tak langsung neto dan penyusutan akanmenghasilkan pendapatan nasional (National Income).
Penyusunan PDB menggunakan referensi baku yang disusun oleh United
Nations dengan judul A System of National Accounts (SNA). Acuan ini,
secara terus-menerus diremajakan sesuai dengan perkembangan ekonomi
dunia yang terjadi. Indonesia sedang menuju acuan SNA 2008, walaupun
belum secara keseluruhan.
Output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam
suatu periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun
produksi sampingan. Output tersebut merupakan hasil perkalian antara
kuantitas produksi dengan unit harganya.
Biaya antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan di dalam proses
produksi. Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban
untuk penyelesaian pekerjaan, diperlakukan sebagai biaya antara.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO(PDRB)
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
34/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
19
Termasuk juga sebagai biaya antara adalah pembelian peralatan kerja buruh
tambang seperti lampu dan bahan peledak atau peralatan kerja buruh tani
atas dasar suatu kontrak.Pengeluaran untuk transport pegawai ke dan dari
tempat bekerja dimasukkan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.
Nilai tambahmerupakan nilai yang ditambahkan atas nilai barang dan jasa
sebagai biaya antara agar menjadi output. Oleh karenanya secara
matematis nilai tersebut dapat dihitung menggunakan formula sederhana
berikut ini; NTB = OutputInput antara
NTB = nilai tambah bruto
Nilai tambah bruto merupakan balas jasa faktor produksi, yang terdiri dari
komponen (a) pendapatan faktor, (b) penyusutan barang modal tetap, (c)
pajak tak langsung neto, sedangkan penyusutan dikeluarkan dari nilai
tambah bruto maka akan diperoleh nilai tambah neto.
Pendekatan Penyusunan PDB/PDRB
1. Pendekatan Produksi (Production Approach)Menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan cara
mengurangkan biaya antara dari masing-masing total nilai produksi (output)
tiap-tiap sektor atau subsector. Terjadi perubahan tahun dasar dari tahun
2000 menjadi tahun 2010. PDB pendekatan produksi menghasilkan PDB
sektoral karena di dalamnya
dirinci PDB yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi, dari setiap sektor
tersebut.
2. Pendekatan Penggunaan (Pengeluaran/Expenditure Approach)
PDB diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh
faktor-faktor produksi. Penghitungan dengan pendekatan ini menggunakan
rumus: PDB = C + I + G + (E-Im) ;
C : Pengeluaran konsumsi rumah tangga
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
35/205
20Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
I : Investasi yaitu pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok
G : Pengeluaran konsumsi pemerintah
E-Im : Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun
Dasar 2000 dan 2010
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
36/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
21
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun
Dasar 2000 dan 2010
3. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
PDB diperoleh dari hasil penjumlahan semua komponen permintaan akhir.
PDB dihitung sebagai jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi.
Balas jasa tersebut terdiri dari: upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja),
sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (interests) sebagai balas jasa
modal, dan keuntungan (balas jasa ketrampilan). Dalam penghitungan,
semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan (income tax) dan pajak
langsung lainnya (other direct taxes). Dengan pendekatan ini PDB dihitung
menggunakan rumus:
PDB = Sewa + upah + bunga + laba
Dalam definisi ini, PDB masih mencakup penyusutan (depreciation) dan
pajak tidak langsung netopajak tak langsung dikurangi subsidi (net
indirect taxes).
Penilaian Harga Konstan PDB/PDRB
Terdapat tiga metode yang digunakan untuk memperoleh penilaian harga
atas dasar harga konstan, yaitu:
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
37/205
22Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
a. Revaluasi yaitu perkalian kuantum produksi tahun yang berjalan dengan
harga tahun dasar tertentu (tahun 2010).
b. Ekstrapolasi yaitu dengan cara mengalikan nilai tahun dasar tertentu
dengan suatu indeks kuantum tahun-tahun setelahnya dibagi 100.
c. Delasi yaitu dengan cara membagi nilai atas dasar harga berlaku pada
tahun berjalan.
Indikator Penting Turunan dari Data PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar
adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari
seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai
yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam
proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output)
dikurangi biaya antara.
Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar
adalah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangipenyusutan. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya)
barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut
ikut serta dalam proses produksi.
Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor
adalah Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi
dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto adalah pajak
tidak langsung di-kurangi subsidi. Pajak tidak langsung dipungut oleh
pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit
produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan
impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak
perseorangan. Pajak tidak langsung berakibat menaikkan harga barang,
sedangkan subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi
mengakibatkan penurunan harga. Jadi Produk Domestik Regional Neto
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
38/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
23
atas dasar biaya faktor merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor
produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah atau
pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan
yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut.
Pendapatan Regional adalah Produk Domestik Regional Neto atas dasar
biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan
ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam.
Pendapatan Regional Perkapita adalah pendapatan regional dibagi
dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu.
Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi (Economy
growth) dihitung menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan
tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Indikator
ini dihitung dengan menggunakan rumus:
Laju pertumbuhan PDRB :PDRBt : PDRB tahun tertentu
PDRBt-I : PDRB tahun sebelumnya
Distribusi persentase PDRB (Distribution of GRDP) merupakan
sumbangan dari setiap lapangan usaha atau penggunaan terhadap total
agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini dihitung
menggunakan rumus:
Distribusi PDRB :
PDRBi: Nominal PDRB atas dasar harga berlaku sektor ke-i
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
39/205
24Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Kegunaan PDB/PDRB
PDB atas dasar harga berlaku (at current market prices) atau nominal,
PDB yang dinilai atas dasar harga berlaku pada tahun-tahun bersangkutan.
PNB atas dasar harga berlaku menunjukkan pendapatan yang
memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara.
PDB harga konstan (riil) merupakan PDB atas dasar harga berlaku,
namun tingkat perubahan harganya telah dikeluarkan. Peningkatan
besarnya nilai PDB ini dapat digunakan untuk menunjukkan laju
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor.
Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur
perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara.
Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan
dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor
ekonomi.
PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk
mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luarnegeri.
PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai
rata-rata PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai ini
belum memperhatikan kesenjangan antar satu/kelompok orang dengan
kelompok lainnya.
PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk
mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu
negara.
Pertumbuhan ekonomi triwulan ke triwulan (q to q) adalah PDB atas
dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun (y on y) adalah PDB atas
dasar harga konstan pada suatu triwulan dalam tahun tertentu
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
40/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
25
dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi c to c adalah PDB atas dasar harga konstan
kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif
yang sama pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi atau Laju pertumbuhan PDB/PDRB
(Economic growth) menunjukkan pertumbuhan barang dan jasa di suatu
wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Indikator ini
bermanfaat sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan
negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral atau
regional. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas jika pertumbuhan itu
diperoleh dari tumbuhnya semua kegiatan ekonomi dan terutama yang
banyak digeluti oleh masyarakat secara luas. Bukan dari penjualan produk
usaha yang padat modal atau barang-barang mentak ke luar negeri.
Sumber Pertumbuhan (source of growth) menunjukkan sektor
atau komponen pengeluaran dalam PDB yang menjadi penggerak
pertumbuhan. Untuk memperoleh sumber-sumber pertumbuhan, laju
pertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing sharesektor atau
komponen pengeluaran terhadap PDB.
Sumber Data
Susenas, data dari Dinas Pertanian, Survei Tahunan Industri Besar dan
Sedang, PDAM, Dinas Kesehatan, dan dinas/instansi terkait lainnya.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
41/205
26Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRBAtas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2014 (juta Rp)
Lapangan UsahaADHB ADHK
2013* 2014** 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Pertanian 9 449 019,7 10 292 620,9 7 670 026,2 7 506 534,3
B. Penggalian 495 039,5 603 343,4 461 013,8 470 734,6
C. Industri Pengolahan 11 563 733,8 12 614 921,0 10 084 213,3 10 469 636,9
D, E. Pengadaan Listrik,Gas dan Air 176 160,4 191 640,8 196 873,1 203 064,7
F. Konstruksi 8 060 750,5 8 722 682,2 7 106 854,7 7 508 543,3
G. Perdagangan Besardan Eceran
6 938 421,0 7 681 034,9 6 187 855,1 6 540 107,5
H. Tranportasi danPergudangan
4 783 126,5 5 313 232,9 4 217 506,9 4 377 849,8
I. Akomodasi dan MakanMinum
8 284 060,7 9 323 241,9 6 942 541,1 7 414 021,0
J. Informasi danKomunikasi
7 572 218,9 7 897 507,2 7 969 970,4 8 458 713,2
K. Jasa Keuangan dan
Asuransi 3 170 932,7 3 634 533,5 2 620 313,0 2 855 408,4
L. Real Estate 5 815 245,1 6 497 271,5 5 322 003,8 5 735 457,1
M, N. Jasa Perusahaan 855 439,4 956 390,6 858 734,2 924 041,7
O. AdministrasiPemerintahan
6 702 818,7 7 492 245,8 5 639 411,8 5 971 985,6
P. Jasa Pendidikan 6 718 002,1 7 600 854,9 6 430 385,5 6 938 845,3
Q. Jasa Kesehatan 2 094 674,4 2 276 361,0 1 916 373,7 2 062 978,6
R,S,T,U. Jasa Lainnya 2 147 020,2 2 351 975,0 2 012 930,9 2 119 325,9
PDRB 84 924 663,6 93 449 857,5 75 637 007,5 79 557 248,0
PDB (Milyar Rupiah) 9 524 736,50 10 542 693,50 8 158 193,70 8 568 115,60
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2010-2014Ket : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
42/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
27
Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar HargaKonstan 2010 menurut Kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2014 (juta Rp)
Kabupaten/kotaADHB ADHK
2013* 2014** 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5)
Kulonprogo 6 489 593,7 7 101 073,2 5 741 660,3 5 992 787,2
Bantul 16 138 755,1 17 977 499,1 14 138 719,3 14 867 408,8
Gunungkidul 11 530 340,8 12 715 578,4 10 177 432,5 10 639 465,7
Sleman 28 295 362,8 31 013 893,6 25 367 414,2 26 740 537,1
Kota Yogyakarta 22 537 791,9 24 691 267,4 20 239 557,7 21 312 143,8
DIY 84 924.663,6 93 449 857,5 75 637 007,5 79 557 248,0
Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka, 2015
Ket : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
Tabel 3.3Kontribusi Terhadap Jumlah PDRB Seluruh Kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta, 20102014 (persen)
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Indonesia, 2010-2014Ket : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
Kabupaten/kota 2010 2011 2012 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kulonprogo 7,78 7,72 7,66 7,64 7,59
Bantul 18,73 18,64 18,79 18,99 19,23
Gunungkidul 13,68 13,66 13,65 13,57 13,60
Sleman 33,21 33,33 33,31 33,29 33,17
Yogyakarta 26,60 26,65 26,59 26,52 26,41
DIY 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bila dilihat menurut kabupaten/kota, perekonomian Kabupaten Sleman tahun 2014
memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah PDRB DIY yaitu 33,17 persen,
sedangkan kontribusi terendah adalah Kabupaten Kulonprogo yakni sebesar 7,59
persen. Posisi ini tidak berubah sejak tahun 2010.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
43/205
28Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 3.4
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Daerah IstimewaYogyakarta dan Nasional menurut Lapangan Usaha,
20132014 (persen)
Lapangan UsahaD.I. Yogyakarta Nasional
2013* 2014** 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Pertanian 11,13 11,01 13,39 13,38
B. Penggalian 0,58 0,65 10,95 9,82
C. Industri Pengolahan 13,62 13,50 20,98 21,02
D. Pengadaan Listrik danGas 0,10 0,10 1,04 1,08
E. Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,
0,11 0,11 0,08 0,07
F. Konstruksi 9,49 9,339,51
9,88
G. Perdagangan Besar danEceran
8,17 8,22 13,27 13,38
H. Tranportasi danPergudangan
5,63 5,69 3,87 4,27
I. Akomodasi dan MakanMinum
9,75 9,98 3,04 3,14
J. Informasi dan
Komunikasi 8,92 8,45 3,58 3,50K. Jasa Keuangan dan
Asuransi3,73 3,89 3,87 3,88
L. Real Estate 6,85 6,952,77
2,79
M, N. Jasa Perusahaan 1,01 1,02 1,52 1,57
O. AdministrasiPemerintahan
7,89 8,02 3,90 3,84
P. Jasa Pendidikan 8,03 8,13 3,25 3,29
Q. Jasa Kesehatan 2,47 2,44 1,01 1,03
R,S,T,U. Jasa Lainnya 2,53 2,52 1,47 1,55
PDRB/PDB 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber:BPS-RI
Ket : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
Pada tahun 2013 sampai tahun 2014, sektor industri pengolahan
memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian di Daerah Istimewa
Yogyakarta, maupun di tingkat nasional pada periode yang sama.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
44/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
29
Tabel 3.5
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurutLapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta,
2013-2014 (ribu Rp)
Lapangan UsahaD.I. Yogyakarta
2013* 2014**
(1) (2) (3)
A. Pertanian 2 628,5 2 829,9
B. Penggalian 137,7 165,9
C. Industri Pengolahan 3 216,7 3 468,4
D. Pengadaan Listrik dan
Gas24,1 24,5
E. Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,
24,9 28,2
F. Konstruksi 2 242,3 2 398,2
G. Perdagangan Besardan Eceran
1 930,1 2 111,8
H. Tranportasi danPergudangan
1 330,5 1 460,8
I. Akomodasi dan MakanMinum
2 304,4 2 563,4
J. Informasi danKomunikasi 2 106,4 2 171,4
K. Jasa Keuangan danAsuransi
882,1 999,3
L. Real Estate 1 617,7 1 786,4
M, N. Jasa Perusahaan 238,0 263,0
O. AdministrasiPemerintahan
1 864,6 2 059,9
P. Jasa Pendidikan 1 896,0 2 089,8
Q. Jasa Kesehatan 582,7 625,9
R,S,T,U. Jasa Lainnya 597,2 646,7
PDRB 23 624,0 25 693,4
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta Menurut LapanganUsaha, 2010-2014
Ket : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
45/205
30Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurutLapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional,
2013-2014 (persen)
Lapangan UsahaD.I. Yogyakarta Nasional
2013* 2014** 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Pertanian 2,26 2,13 4,20 4,18
B. Penggalian 3,92 2,11 1,74 0,55
C. Industri Pengolahan 6,87 3,82 4,49 4,63
D. Pengadaan Listrik dan Gas 6,22 2,63 5,23 5,57
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang
0,95 3,91 4,06 3,05
F. Konstruksi 4,94 5,65 6,11 6,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran 5,26 5,69 4,71 4,84
H. Tranportasi dan Pergudangan 6,10 3,80 8,38 8,00
I. Akomodasi dan Makan Minum 7,13 6,79 6,80 5,91
J. Informasi dan Komunikasi 6,22 6,13 10,39 10,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 11,90 8,97 9,09 4,93
L. Real Estate 4,01 7,77 6,54 5,00
M, N. Jasa Perusahaan 3,27 7,61 7,91 9,81
O. Administrasi Pemerintahan 4,94 5,90 2,38 2,49
P. Jasa Pendidikan 4,58 7,91 8,20 6,29
Q. Jasa Kesehatan 7,00 7,65 7,83 8,01
R,S,T,U. Jasa Lainnya 4,86 5.29 6,41 8,92
PDRB 5.49 5,18 5,58 5,02
Sumber : BPS-RIKet : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
Kinerja perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun
demikian, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,18 persen sedikit melambat
dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 5,49 persen.
Bila dibandingkan dengan Indonesia (nasional), perkembangan laju pertumbuhan ekonomi
tahun 2014 menunjukkan bahwa ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami
pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan ekonomi Indonesia (nasional).
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
46/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
31
Tabel 3.7
Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita menurutKabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta,
2013-2014 (persen)
Kabupaten/kota
Laju Pertumbuhan(%)
PDRB Per Kapita(ribu Rp)
2013* 2014** 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5)
Kulonprogo 4.87 4.37 16 096 17 417
Bantul 5.46 5.15 17 041 18 737
Gunungkidul 4.97 4.54 16 467 17 965
Sleman 5.89 5.41 24 783 26 863Yogyakarta 5.47 5.30 55 970 60 567
DIY 5.49 5.18 23 624 25 693
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Indonesia, 2010-2014Ket : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
Bila dilihat menurut kabupaten/kota, perekonomian Kabupaten
Sleman tahun 2014 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 5,41
persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah
Kabupaten Kulonprogo yakni sebesar 4,37 persen. Posisi ini sama
seperti pada tahun 2013.
Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami
peningkatan setiap tahun di D.I. Yogyakarta. Pengaruh inflasi,
sangat dominan terhadap pembentukan besaran PDRB. Menurut
Kabupaten/kota, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku KotaYogyakarta tahun 2014 sebesar 60.567 ribu rupiah tercatat sebegai
PDRB perkapita tertinggi di D.I. Yogyakarta, sedangkan posisi
terendah adalah Kabupaten Kulonprogo dengan nilai PDRB per kapita
sebesar 17.417 ribu rupiah.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
47/205
32Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 3.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan2010 menurut Pengeluaran Daerah Istimewa Yogyakarta,
20132014 (juta Rp)
Komponen PengeluaranADHB ADHK
2013* 2014** 2013* 2014**
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pengeluaran KonsumsiRumah Tangga
57 100 887 62 805 013 45 670 009 47 993 511
2. Pengeluaran KonsumsiLNPRT
2 457 182 2 948 427 2 095 397 2 317 123
3. Pengeluaran KonsumsiPemerintah
13 629 834 15 347 428 11 553 432 12 056 063
4. Pembentukan Modal Tetap
Bruto
24 250 704 27 744 794 20 190 810 21 358 622
5. Perubahan Inventori 967 150 980 197 832 540 930 599
6. Ekspor Luar Negeri 4 224 512 5 465 423 3 541 640 4 278 248
7. Impor Luar Negeri 2 514 540 4 085 245 2 241 626 3 228 540
8. Net Ekspor Antar Daerah (15 191 066) (17 756 180) (6 005 195) (6 148 378)
PDRB 84 924 664 93 449 858 75 637 007 79 557 248
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta menurut Pengeluaran, 2010-2014Ket : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
PDRB dilihat dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan
penyumbang terbesar dalam penggunaan PDRB atas dasar harga berlaku
Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2013-2014. Komponen
lainnya yang cukup berperan yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB).
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
48/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
33
Tabel 3.9
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010menurut Pengeluaran, 2013 - 2014 (persen)
Komponen PengeluaranD.I. Yogyakarta
2013* 2014**
(1) (2) (3)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,85 5,09
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 10,42 10,58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5,90 4,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto(PMTB) 5,12 5,78
5. Perubahan Inventori 3,44 11,78
6. Ekspor Luar Negeri 20,71 20,80
7. Impor Luar Negeri 17,87 44,03
8. Net Ekspor Antar Daerah 5,19 2,38
PDRB 5,49 5,18
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta menurut Pengeluaran, 2010-2014
Ket : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dari sisi
pengeluaran ditopang oleh pengeluaran impor luar negeri yang yang
tumbuh sebesar 44,03 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi D.I.
Yogyakarta dari pertumbuhan tahun lalu lebih disebabkan oleh
pengeluaran konsumsi pemerintah yang hanya tumbuh sebesar 4,35
persen.
Komposisi ini sedikit berbeda untuk periode tahun sebelumnya. Lajupertumbuhan ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan tertinggi
yaitu sebesar 20,71 persen dan pertumbuhan terendah adalah
pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,85 persen.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
49/205
34Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 3.10
Indikator Penting PDRB menurut Provinsi di Pulau Jawa,2012-2014
ProvinsiKontribusi PDRB
Terhdp PDB(Persen)
PertumbuhanEkonomi(Persen)
PDRBPer kapita(ribu Rp)
(1) (2) (3) (4)
DKI 2012 15,79 6,53 138 858,29
Jakarta 2013* 16,09 6,11 155 170,09
2014** 16,46 5,95 174 824,11
Jawa Barat 2012 13,01 6,50 25 272,29
2013* 13,10 6,34 27 765,602014** 12,95 5,06 30 110,13
Jawa 2012 8,70 5,34 22 865,43
Tengah 2013* 8,67 5,14 25 040,44
2014** 8,65 5,42 27 613,04
DIY 2012 0,89 5,37 21 744,88
2013* 0,88 5,49 23 623,95
2014** 0,87 5,18 25 693,39
Jawa
Timur2012 14,40 6,64 32 770,38
2013* 14,38 6,08 36 035,45
2014** 14,40 5,86 39 903,87
Banten 2012 3,90 6,83 30 202,44
2013* 3,95 7,13 33 195,64
2014** 4,04 5,47 36 972,96
Indonesia2012 100,00 6,03 31 484,472013* 100,00 5,58 32 787,78
2014** 100,00 5,02 33 978,21
Sumber : BPS-RIKet : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
Sejak tahun 2012-2014, kontribusi PDRB terhadap PDB dan PDRB perkapitaatas dasar harga berlaku Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi
terbawah jika dibandingkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
50/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
35
Tabel 3.14
Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, danProduk Domestik Bruto per Kapita, 1990-2014
Tahun PDRB (Milyar Rp) PertumbuhanEkonomi (%)
PDB
Perkapita(ribu Rp)Berlaku Konstan
(1) (2) (3) (4) (5)
2000 13 480,60 13 480,60 - 4 318,4
2001 15 228,67 14 055,07 4,26 4 811,8
2002 17 521,78 14 687,28 4,50 5 460,8
2003 19 613,42 15 360,41 4,58 6 005,7
2004 22 023,88 16 146,42 5,12 6 643,2
2005 25 337,60 16 910,88 4,73 7 528,6
2006 29 417,35 17 535,75 3,70 8 845,1
2007 32 916,74 18 291,51 4,31 9 798,4
2008 38 101,68 19 212,48 5,03 11 229,5
2009 41 407,05 20 064,26 4,43 12 064,4
2010 64 678,97 64 678,97 4,64 18 653,0
2011 71 369,96 68 049,87 5,21 20 333,3
2012 77 247,86 71 702,45 5,37 21 744,9
2013 84 924,66 75 637,01 5,49 23 624,0
2014 93 449,86 79 557,25 5,18 25 693,4
Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam AngkaKet : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat SementaraTahun 2000 sd 2009 memakai Tahun Dasar 2000 (2000=100)
Tahun 2010 sd 2014 memakai Tahun Dasar 2010 (2010=100)
Perkembangan perekonomian D.I Yogyakarta selama periode 2000-2014
memperlihatkan perbaikan setiap tahun. Perekonomian tumbuh positif meskipunangka pertumbuhannya berfluktuatif setiap tahun. Di sisi lain, PDRB perkapitajuga terus meningkat setiap tahun.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
51/205
36Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
4.
NILAI TUKAR PETANI
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
52/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
37
Konsep dan Definisi
Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang
dite- rima petani (lt) dengan indeks harga yang dibayar petani (lb) yang
dinyatakan dalam persentase. NTP menunjukkan daya tukar (term of trade)
atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di perdesaan terhadap
barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan
dalam proses produksi pertanian. NTP juga merupakan salah satu indikator
untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.
PenghitunganRumus :
NTP = lt/ lb x 100 ;
lt : Indeks harga yang diterima petani
lb : Indeks harga yang dibayar petani
NTP : Nilai Tukar Petani
Interpretasi
NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih
besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih
besar dari pengeluarannya.
NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga
produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga
barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi
relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang
konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
53/205
38Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Manfaat
Dari Indeks Harga yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga
barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai
data penunjang dalam penghitungan pendapatan sector pertanian.
Dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga
barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian
terbesar dari masyarakat di perdesaan, serta fluktuasi harga barang
yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib
juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di perdesaan.
NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk
yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam
produksi dan konsumsi rumah tangga.
Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian
dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk
spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.
Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula daya beli petani.
Sumber Data
Survei Harga Produsen
Kelemahan
NTP hanya bisa merujuk rumah tangga petani tanaman bahan makanan
dan perkebunan rakyat saja sehingga tidak bisa dijadikan indikator
kondisi rumah tangga tani secara umum.
NPT hanya mengakomodir pendapatan rumah tangga tani dari usaha
bahan makanan dan perkebunan, tidak mengakomodir dari usaha non
pertanian.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
54/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
39
Tabel 4.1
Perkembangan Nilai Tukar Petani Daerah Istimewa Yogyakarta,Januari 2014-Desember 2014 (2012=100)
Bulan lt lb NTP(1) (2) (3) (4)
Januari 113,42 109,65 103,44
Februari 113,06 110,17 102,63
Maret 112,69 110,43 102,05
April 112,56 110,31 102,04
Mei 112,44 110,64 101,63
Juni 113,53 111,19 102,1
Juli 114,62 111,77 102,54
Agustus 114,7 112,25 102,18
September 115,56 112,28 102,92
Oktober 116,57 112,73 103,4
November 116,61 113,74 102,52
Desember 116,96 117,38 99,65
Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2005
Nilai Tukar Petani (NTP) Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan
Desember 2014 mengalami penurunan indeks sebesar 2,87 poin
dibanding NTP pada bulan November 2014 yaitu dari 102,52 persen
menjadi 99,65 persen.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
55/205
40Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 4.2
Rata-rata Nilai Tukar PetaniDaerah Istimewa Yogyakarta,
20052014
Tahun NTP
(1) (2)
2014 102,26
2013 116,89
2012 116,45
2011 115,11
2010 107,84
2009 107,84
2008 105,28
2007 127,67
2006 126,10
2005 122,10
Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2015Ket : Tahun dasar 2000-2007 (1993=100)
Tahun dasar 2008-2013 (2007=100)Tahun dasar 2014 (2012=100)
Pada Bulan November 2015, NTP di Daerah Istimewa Yogyakarta
mengalami kenaikan indeks sebesar 0,19 persen dibanding NTP Oktober
2015, yaitu dari 102,82 menjadi 103,01. Kenaikan NTP bulan November
2015 ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga produk pertanian yang
diterima petani lebih besar dibanding kenaikan indeks harga barang dan
jasa yang dibayar petani.
Bila dilihat menurut subsektor, kenaikan indeks NTP pada bulan November
2015 terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,69
persen, subsektor hortikultura naik sebesar 0,62 persen, dan subsektor
tanaman pangan naik sebesar 0,24 persen. Sebaliknya subsektor
peternakan mengalami penurunan indeks NTP sebesar 0,53 persen dan
subsektor erikanan turun sebesar 0 26 ersen.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
56/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
41
Tabel 4.3
Nilai Tukar Petani Subsektor Daerah Istimewa Yogyakarta,
Oktober 2015-November 2015
Subsektor 2013 2014
1 2 3
1. Tanaman Pangan
- Indeks Diterima Petani (lt) 122,87 124,01
- Indeks Dibayar Petani (lb) 122,31 123,15
- Nilai Tukar Petani (NTPP) 100,46 100,70
2. Hortikultura
- Indeks Diterima Petani (lt) 120,03 121,44
- Indeks Dibayar Petani (lb) 121,01 121,68
- Nilai Tukar Petani (NTPH) 99,19 99,81
3. Perkebunan Rakyat
- Indeks Diterima Petani (lt) 138,20 139,85
- Indeks Dibayar Petani (lb) 117,82 118,41
- Nilai Tukar Petani (NTPR) 117,30 118,11
4. Peternakan
- Indeks Diterima Petani (lt) 115,55 115,53
- Indeks Dibayar Petani (lb) 116,40 116,99
- Nilai Tukar Petani (NTPT) 99,28 98,75
5. Perikanan
- Indeks Diterima Petani (lt) 122,81 122,91
- Indeks Dibayar Petani (lb) 115,86 116,25
- Nilai Tukar Petani (NTN) 106,00 105,72
Gabungan
- Indeks Dibayar Petani (lb) 122,71 123,64
- Indeks Dibayar Petani (lb) 119,35 120,02
- Nilai Tukar Petani (NTP) 102,82 103,01
Sumber : Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
57/205
42Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 4.4
Nilai Tukar Petani menurut Provinsi di Pulau Jawa,Bulan Januari 2015Desember 2015
Bulan DKIJakarta JawaBarat Banten JawaTengah DIY JawaTimur Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Januari 97,99 105,95 105,42 101,18 100,4 105,23 101,86
Februari 99,12 105,69 105,19 101,48 100,79 106,18 102,19
Maret 99,42 105,45 105,09 99,92 99,48 104,32 101,53
April 98,89 102,78 102,79 97,84 98,71 102,82 100,14
Mei 98,76 102,48 102,3 97,93 99,24 102,5 100,02
Juni 97,37 103,08 103,22 98,49 100,36 103,05 100,52
Juli 96,98 104,17 103,28 98,99 100,96 103,87 100,97
Agustus 97,56 104,11 103,95 99,83 101,53 105,14 101,28
September 97,49 105,95 104,84 101,50 102,92 106,42 102,23
Oktober 97,84 106,80 106,07 101,50 102,82 105,76 102,46
November 97,97 107,20 107,53 102,07 103,01 106,56 102,95
Desember*)
Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2005Catatan : *) Data beum tersedia
Bila dilihat perkembangan nilai NTP selama periode Januari sampai
dengan November 2015 berfluktuatif di setiap Provinsi se-Pulau Jawa.
Nilai Tukar Petani Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan April, Juni,
dan Oktober tahun 2015 menduduki posisi tertinggi sedangkan pada
periode 7 bulan lainnya posisi tertinggi adalah Provinsi jawa Tengah.
Sementara semua NTP Provinsi bulan mengalami peningkatan di
bandingkan dengan Oktober 2015. Kenaikan tertinggi terjadi di Banten
yaitu sebesar 1,46 poin persen.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
58/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
43
5.
PERTANIAN
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
59/205
44Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Sektor pertanian, masih menjadi tumpuan perekonomian sebagian
besar penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, jika dilihat dari
perkembangan luas lahan pertanian yang semakin berkurang dari tahun ke
tahun, pesatnya pertumbuhan sektor industri dan makin meningkatnya
permintaan perumahan, menyebabkan alih fungsi lahan pertanian semakin
meningkat.
Persoalan ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah
hingga pusat untuk mencapai kedaulatan pangan yang ditetapkan sebagai
salah satu dari prioritas unggulan strategi pembangunan dalam RPJMN
2015-2019. Pencapaian kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat sehingga
tidak boleh bergantung berlebihan dengan negara lain.
Sasaran kedaulatan pangan antar lain terpenuhinya target produksi
beberapa komoditas pertanian dalam negeri seperti padi, jagung kedelai,
gula, daging sapi dan produksi ikan pada tahun 2019. Evaluasi keberhasilan
pembangunan sektor pertanian, tersebut memerlukan indikatorindikatorpertanian seperti luas penggunaan lahan pertanian, luas panen,
produktivitas, dan produksi. Indikator tersebut dapat digunakan untuk
bahan perencanaan/perumusan kebijakan berkaitan dengan kedaulatan
pangan nasional, sekaligus sebagai bahan untuk melakukan evaluasi
terhadap hasil-hasil pembangunan sektor pertanian, khususnya subsektor
tanaman pangan.
Konsep dan Definisi
Lahan Sawah mencakup sawah pengairan, sawah tadah hujan, sawah
pasang surut, sawah rembesan, lebak dan sebagainya yang utamanya
digunakan menanam padi.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
60/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
45
Lahan Bukan Sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah
seperti, lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan,
kolam, tambakdanau, rawa, dan lainnya. Lahan sawah yang sudah tidak
berfungsi sebagai lahan sawah, dan masih digunakan untuk usaha pertanian
dimasukkan dalam lahan bukan sawah.
Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen
dengan produktivitas. Penyajian data produksi tanaman pangan tahun
tertentu dilakukan sebanyak lima kali dengan status angka yang berbeda,
yaitu Angka Ramalan I (ARAM I), Angka Ramalan II (ARAM II), Angka
Ramalan III (ARAM III), Angka Sementara (ASEM), dan Angka Tetap
(ATAP).
Luas panen berhasil (Luas panen) adalah tanaman yang dipungut
hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Dalam panen berhasil ini
termasuk juga tanaman yang hasilnya sebagian saja dapat dipungut (paling
sedikit sampai dengan 11 persen) yang mungkin disebabkan karena
mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam.
Produktivitasadalah penghitungan rata-rata hasil produksi per satuan luas
per komoditi pada periode satu tahun laporan.
Sumber Data
Data yang digunakan antara lain :
1. Pengumpulan data statistik pertanian (Survei Pertanian: SP) tanaman
pangan yang dilakukan setiap bulan. Tujuan survei ini adalah
pengumpulan data luas tanaman padi dan luas tanaman palawija.
2. Pengumpulan data produktivitas (Survei Ubinan) yang dilakukan sesuai
dengan waktu petani melakukan panen.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
61/205
46Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Tabel 5.1
Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian menurutKabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014 (ha)
Kabupaten/kotaLahan Pertanian
Lahan Bukan
Pertanian
JumlahSawah Bukan Sawah
(1) (2) (3) (4) (5)
Kulonprogo 10 296(17,56) 35 027 (59,75) 13 304 (22,69) 58 627
Bantul 15 191 (29,97) 13 639 (26,91) 21 855 (43,12) 50 685
Gunungkidul 7 866 (5,30) 117 701 (79,24) 22 970 (15,46) 148 536
Sleman 22 233 (38,68) 20 905 (36,37) 14 344 (24,95) 57 482
Yogyakarta 65 (2,00) 17 (0,52) 3 168(97,48) 3 250
DIY 55 650 (17,47) 187 289 (58,79) 75 641 (23,74) 518 580
Sumber: Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Luas penggunaan lahan untuk pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta
pada tahun 2014, terluas terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan
Kabupaten Kulonprogo, masing-masing mencapai 125.567 hektar dan
45.323 hektar. Namun demikian, 79,24 persen lahan di Kabupaten
Gunungkidul dan 59,75 persen lahan di Kabupaten Kulonprogo
merupakan lahan bukan sawah yang digunakan untuk pertanian.
Sebaliknya, sebanyak 97,48 persen atau 3.168 hektar lahan di Kota
Yogyakarta digunakan sebagai lahan bukan pertanian. Hanya 2,52
persen (82 hektar) lahan di Kota Yogyakarta yang digunakan sebagai
lahan pertanian.
-
7/25/2019 Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
62/205
Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
47
Tabel 5.2
Persentase Penggunaan Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta,2010-2014
Penggunaan Lahan 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (3) (4) (5) (6)
Lahan Pertanian 76,54 76,46 75,41 75,07 76,26
Lahan Sawah 17,75 17,73 17,69 17,74 17,47
Berpengairan 14,89 14,85 14,76 14,79 14,53
Tadah Hujan 2,86 2,88 2,93 2,95 2,93
Bukan lahan Sawah 58,79 58,73 57,72 57,32 58,79
T