definisi pajakan

8
 1 Definisi Definisi Pajak Pajak Sai ful Rah man Yuniarto , S.S os, MAB PENGERTIAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK Pajak ? Menurut 1. Defi nsi Perancis , termuat dlm b uku Lero y Beaulieau “ Traite de la Science des Finances, 1906” pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari  barang, untuk menutup belanja pemerintah

Upload: liza-henry

Post on 04-Oct-2015

67 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

bacalah

TRANSCRIPT

  • 1DefinisiDefinisi PajakPajakSaiful Rahman Yuniarto, S.Sos, MAB

    PENGERTIAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK

    Pajak ?Menurut 1. Definsi Perancis , termuat dlm buku Leroy

    Beaulieau Traite de la Science des Finances, 1906pajak adalah bantuan, baik secara langsungmaupun tidak yang dipaksakan olehkekuasaan publik dari penduduk atau daribarang, untuk menutup belanjapemerintah

  • 2Definisi Prof Edwin R.A Seligman dalam Essays in Taxation

    Tax is compulsory contributionfrom the person, to the governmentto defray the expenses incurred inthe common interest of all, withoutreference to special benefitconferred

    Menurut Philip E Taylor, The Economics of Public

    Finance

    Dia hanya mengganti withoutreference dengan with littlereference

  • 3Mr. Dr. N.J. Feldmannsama pendapatnya dengan Seligman

    Pajak adalah prestasi yang dipaksakansepihak oleh dan terhutang kepada penguasa(menurut norma-norma yang ditetapkannyasecara umum) tanpa adanya kontraprestasi,dan semata-mata digunakan untuk menutuppengeluaran-pengeluaran umum.

    Prof.Dr. M.J.H. SmeetsPakar dari Jerman

    Pajak adalah prestasi kepada Pemerintahyang terhutang melalui norma-normaumum, dan yang dapat dipaksakan, tanpaadakalnya kontraprestasi yang dapatditunjukan dalam hal individual,maksudnyaadalah untuk membiayai pengeluaranpemerintah

  • 4Prof. Dr. Rahmat SoemitroDasar Dasar Hukum pajak dan Pajak Pendapatan

    Pajak iuran rakyat kepada kas negaraberdasarkan UU (yang dapat dipaksakan)dengan tidak mendapat jasa-timbal(kontraprestasi), yang langsung dapatditunjukan dan yang digunakan untukmembayar pengeluaran umum

    Prof. Dr. Rahmat SoemitroPajak dan Pembangunan

    Pajak Peralihan kekayaan dari pihakrakyat kepada kas negara untuk membiayaipengeluaran rutin dan surplusnyadigunakan untuk public saving yangmerupakan sumber utama untuk membiayaipublic investment

  • 5Prof. Dr. PJA. AdrianiGuru Besar Universitas Amsterdam

    Pajak iuran kepada negara (yang dapatdipaksakan yang terutang oleh yang wajibmembayarnya menurut Peraturan-peraturan) dengan tidak dapat prestasikembali, yang langsung ditunjuk, dan yanggunanya adalah unutk membiayaipengeluaran-pengeluaran umumberhubungan dengan tugas Pemerintah

    Unsur-unsur dari definisi?

    1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajibanmenyerahkan sebagian kekayaan(pendapatan) kepada negara

    2. Penyerahan itu bersifat wajib, bagaimana jika tidak dilakukan?hutang itu dapat dipaksakan dengankekerasan seperi surat paksa dan sita

  • 63. Perpindahan/ penyerahan itu berdasarkan UU/Peraturan/Norma yang dibuat oleh Pemerintahyang berlaku umumjika tidak? Maka dapat dianggap sebagaiperampasan hak

    4. Tidak ada kontraprestasi Langsung dariPemerintah (Pemungut iuran)bisa dilihat dari indikasi ?Pembangunan infrastruktur ?Sarana Kesehatan ?Public Facility ?

    5. Iuran dari pihak yang dipungut (Rakyat,Badan Usaha baik swasta maupunPemerintah) digunakan oleh Pemungut(Pemerintah) untuk membiayaipengeluaran-pengeluaran umum (yangseharusnya) berguna bagi rakyat

  • 7PAJAK VS RETRIBUSI

    PAJAK RETRIBUSI

    Sifatnya Umum Tertentu

    Sanksi Pidana & Adm Ekonomis

    Kontraprestasi Tidak langsung Langsung.

    HUKUM PAJAKHUKUM FISKAL

    DEFINISI?Sekumpulan Peraturan Peraturan yang

    mengatur hubungan antara Pemerintahsebagai pemungut pajak dengan rakyatsebagai pembayar Pajak,

  • 8Unsur unsurnya?

    Siapa-siapa wajib Pajak (subjek Pajak) ? Objek-objek apa yang dikenakan pajak ? Timbul dan hapusnya utang pajak ? Cara penagihan pajak ? Cara mengajukan keberatan dan banding

    pada peradilan pajak ?