delik pers

7/23/2019 Delik Pers

1/9

Delik Pers: Pencemaran Nama

BaikPosted byRomel tea| Follow@romeltea

PENGHINAAN atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling

sering digunakan untuk melawanmedia massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis

dikenal sebagailibel, sedangkan yang diucapkan disebutslander.

Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan

bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi.

Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran

nama baik.
https://plus.google.com/103329103950948291283/http://www.twitter.com/romelteahttp://romeltea.com/category/kabar-media/http://www.twitter.com/romelteahttp://romeltea.com/category/kabar-media/https://plus.google.com/103329103950948291283/


2/9

Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut

pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam KUHP setidaknya terdapat 16

pasal yang mengatur soal penghinaan. Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden

diancam oleh pasal 134, 136, 137.

Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil Negara Asing diatur dalam

pasal 142, 143, 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperi DPR, Menteri,

DPR, kejaksaan, kepolisian, gubernur, bupati, camat, dan sejenisnya) diatur dalam pasal 207,

208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara) maka

diatur dalam pasal 316.

Penghinaan terhadap anggota masyarakat umum diatur dalam pasal 310, 311, dan 315. Selain

itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu

pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), pasal 320

dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).

Pasal-Pasal Penghinaan

Pasal 134, 136, 137

>>Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden, dengan cara menyiarkan,

menunjukkan, menempelkan di muka umum

>>Pidana 6 tahun penjara

Pasal 142

>>Penghinaan terhadap Raja/Kepala Negara sahabat


Pasal 143, 144

>>Penghinaan terhadap wakil negara asing


Pasal 207, 208, 209

>>Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Umum

>>Pidana 6 bulan penjara

Pasal 310, 311, 315, 316

>>Penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan

dengan tulisan

>>Pidana 9 bulan, 16 bulan penjara


3/9

Pasal 317

>>Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu


Pasal 320, 321

>>Penghinaan atau pencemaran nama orang mati

>>Pidana 4 bulan penjara

(Diolah daribukuKetentuan-Ketentuan Hukum Pidana yang Ada Kaitannya dengan Media

Massa, Departemen Penerangan RI, 1998).

Delik Aduan

Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada

pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers

nama baiknya tercemar atau merasa terhinaharus mengadu ke aparat hukum agar perkara

bisa diusut.Kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam

delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan

tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah

presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga

martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai

pengadu.

Dalam KUHP sejatinya tidak didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan

penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang

subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan

nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini

menyebabkan pasal-pasal penghinaan (dan penghasutan) sering disebut sebagai ranjau

bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.

Selain itu ketentuan ini juga sering dijuluki sebagai pasal-pasal karet, karena begitu lentur

untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan. Terlebih-lebih jika pelanggaran itu terkait dengan

presiden, wakil presiden, dan instansi negara..

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan,lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal.

Dalam KUHP disebutkan bahwa penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan

(tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima kategori, yaitu: pencemaran,

pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan.

Kategorisasi penghinaan tersebut tidak ada yang secara khusus ditujukan untuk pers,
http://romeltea.com/mybooks/http://romeltea.com/mybooks/


4/9

meskipun demikian bisa dikenakan untuk pers, dengan ancaman hukuman bervariasi antara

empat bulan hingga enam tahun penjara.

Pers sering harus berhadapan dengan anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh

suatu pemberitaan. Penafsiran adanya penghinaan atau pencemaran nama baik (dalam pasal

310 KUHP) ini berlaku jika memenuhi unsur:

1. Dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar)

2. Bersifat menuduh, dalam hal ini tidak disertai bukti yang mendukung

tuduhan itu.

3. Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Misalnya, kasus yang terjadi pada tabloid Warta Republik yangmenulislaporan Utama

berjudul Cinta Segitiga Dua Orang Jendral: Try Sutrisno dan Edi Sudradjat Berebut Janda.

Laporan yang dimuat pada edisi pertama, November 1998, itu ditulis tanpa ada wawancara

atau konfirmasi dari sumber berita, melainkan hanya bersumber dari desas-desus. Pemimpin

Redaksi Warta Republik diadukan ke pengadilan dijatuhi hukuman percobaan, karena

mencemarkan nama baik pengadu, yaitu Jenderal TNI (purn.) Try Sutrisno dan Jendral TNI

(purn.) Edi Sudradjat.

Dalam kasus itu wartawan tabloid Warta Republik memenuhi unsur sengaja melakukan

penghinaan, menuduh tanpa bukti dan telah mencemarkan nama baik pengadu.

Kasus gugatan terhadap majalah Gatra yang diajukan oleh Tommy Soeharto berkaitan

dengan tulisan berjudul Obat Terlarang, Nama Tommy pun Disebut (Edisi No. 48, 17

Oktober 1998), ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat Gatra telah telah melakukan peliputan yang

sesuai dengan standar kode etik, dan berupaya melengkapi sumber-sumber yang bisa

memberikan keterangan dalam melengkapi akurasi laporan.

Dua contoh di atas adalah kasus penghinaan yang bersifat delik aduan, yaitu anggota

masyarakat yang merasa dirugikan pers mengadu, sehingga kasusnya diproses secara

hukum. Namun,pasal-pasal delik penghinaan ini pada era Orde Baru sering digunakan untuk

menekan pers itu untuk kepentingan kekuasaan.

Sejumlah Koran menjadi korban dari pasal-pasal penghinaan yang digunakan secara

subjektif oleh aparat, salah satu contoh adalah yang menimpa majalah Sendi, pada 1972.

Majalah itu dibredel, surat izin terbitnya dicabut, pemimpin redaksi-nya dituntut di

pengadilan, karena memuat tulisan yang dianggap menghina Kepala Negara dan keluarga.

Tentu saja tuduhan penghinaan tersebut tidak pernah dibuktikan dan tanpa melalui proses

hukum.
http://romeltea.com/category/jurnalistik/http://romeltea.com/category/jurnalistik/


5/9

Kasus

Beberapa Kasus Tuntutan Hukum kasus penghinaan terhadap berita media cetak

1. Berita Buana, 4 November 1989

>>Judul: Banyak Makanan Yang Dihasilkan, Ternyata Mengandung Lemak Babi

>>Kasus/dakwaan: menyiarkan berita bohong (pasal 160 KUHP), tidak menelitikebenaran informasi

>>Hasil akhir: pidan 18 bulan penjara untuk redaktur pelaksana

2. Pos Kota, Juni 1990

>>Judul: Permainan Sidang Tilan di PN Jakarta Pusat Semakin Gila

>>Kasus/dakwaan: pencemaran nama baik jaksa. Tidak disengaja dan sudah

diralat

>>Hasil akhir: bebas

3. Warta Republika, 25 Agustus 1999>>Judul: Cinta Segitiga Dua Jenderal: Try Sutrisno dan Edi Sudradjat

Berebut Janda

>>Kasus/dakwaan: pencemaran nama baik Try S dan Edi S. Sumber tidak jelas,

tidak konfirmasi

>>Hasil akhir: hukuman percobaan

4. Majalah D&R, 6 Juni 1999

>>Judul: Tender Proyek, KKN Gubernur

>>Kasus/dakwaan: Pencemaran nama baik Gub. Sulsel

>>Hasil akhir: tidak jelas

5. Majalah Gatra, 17 Oktober 1998

>>Judul: Obat Terlarang, Nama Tommy pun Disebut

>>Kasus/dakwaan: Tommy menggugat 150 milyar atas perbuatan tidak

menyenangkan

>>Hasil akhir: Bebas, memenuhi kode etik

6. Sriwijaya Pos, 26 AGustus 1999

>>Judul: KaBakin Terima 400 Milyar>>Kasus/dakwaan: pencemaran nama baik. Gugatan perdata dan pidana

>>Hasil akhir: hukuman percobaan

7. Tajuk, 23 Juni 1999

>>Judul: Di Balik Setoran Pribadi itu


6/9

>>Kasus/dakwaan: digugat 10 miliar atas perbuatan melawan hukum

>>Hasil akhir: meminta maaf secara terbuka

8. Info Bisnis 66/Tahun IV/1999

>>Judul: Baramuli danm Kredit Rp 800 Milyar

>>Kasus/dakwaan: pencemaran nama baik

>>Hasil akhir: tidak jelas.*

(www.romeltea.com/ Sumber: www.dewanpers.org).*


7/9

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah etika profesi wartawan. Etika jurnalis yang sering dilanggar

adalah menyiarkan informasi caul! menerima suap! dan tidak erimang.

"#$%#"#N itu kaum profesional! seperti dokter! pengacara! dan profesi lain yang

memerlukan keahlian &expertise' khusus. (eagaimana layaknya kalangan profesional!

wartawan juga memiliki kode etik atau etika profesi seagai pedoman dalam ersikap selama

menjalankan tugasnya &code of conduct'.

Pasal ) ayat &*'++ No. ,-/000 tentang Pers menyatakan 1"artawan memiliki dan menaati

Kode Etik Jurnalistik1. Dalam penjelasan diseutkan! yang dimaksud dengan Kode Etik

Jurnalistik adalah Kode Etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan olehDewan

Pers.

Pengertian Kode Etik Jurnalistik

2enurut ++ No. ,-/000 tentang Pers! kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi

wartawan.

Dalam uku Kamus Jurnalistik&(imiosa Bandung *--0' saya mengartikan Kode Etik

Jurnalistik &KEJ' atau Kannos of Journalism seagai pedoman wartawan dalam

melaksanakan tugasnya seagai landasan moral atau etika profesi yang isa menjadi

pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

+ntuk wartawan 3ndonesia! kode etik jurnalistik pertama kali dikeluarkan dikeluarkan oleh

Persatuan "artawan 3ndonesia &P"3' seagai organisasi tunggal wartawan seluruh 3ndonesia

pasa masa 4rde Baru.

Kode Etik Jurnalistik PWI

KEJ pertama kali dikeluarkan dikeluarkan P"3 &Persatuan "artawan 3ndonesia'. 3si KEJ

antara lain menetapkan.

/. Berita diperoleh dengan cara yang jujur.
https://drive.google.com/file/d/0BxSUs0Cy-qbycEVXeDlvT29pZk0/view?usp=sharinghttp://www.dewanpers.or.id/http://www.dewanpers.or.id/https://drive.google.com/file/d/0BxSUs0Cy-qbycEVXeDlvT29pZk0/view?usp=sharinghttp://www.dewanpers.or.id/http://www.dewanpers.or.id/


8/9

*. 2eneliti keenaran suatu erita atau keterangan seelum menyiarkan &check and

recheck'.

5. (eisanya memedakan antara kejadian &fact' dan pendapat &opinion'.

,. 2enghargai dan melindungi kedudukan sumer erita yang tidak mau diseut

namanya. Dalam hal ini! seorang wartawan tidak oleh memeri tahu di mana iamendapat eritanya jika orang yang memerikannya memintanya untuk

merahasiakannya.

6. %idak memeritakan keterangan yang dierikan secara off the record &for your eyes

only'.

7. Dengan jujur menyeut sumernya dalam mengutip erita atau tulisan dari suatu

suratkaar atau peneritan! untuk kesetiakawanan profesi.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

Kode Etik "artawan 3ndonesia &KE"3' dirumuskan! ditetapkan! dan ditandatangani 7 #gustus

/000 oleh *, organisasi wartawan 3ndonesia di Bandung! lalu ditetapkan seagai Kode Etik

Jurnalistik yang erlaku agi seluruh wartawan 3ndonesia oleh Dewan Pers 88seagaimana

diamanatkan ++ No. ,- %ahun /000 tentang Pers88 melalui (K Dewan Pers No. /(K8DP*---

tanggal *- Juni *---.

KE"3 meliputi tujuh hal seagai erikut:

/. "artawan 3ndonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

enar9

*. "artawan 3ndonesia menempuh tatacara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan

informasi serta memerikan identitas kepada sumer informasi9

5. "artawan 3ndonesia menghormati asas praduga tak ersalah! tidak mencampurkan

fakta dengan opini! erimang! dan selalu meneliti keenaran informasi serta tidak

melakukan plagiat9

,. "artawan 3ndonesia tidak menyiarkan informasi yang ersifat dusta! fitnah! sadis!

caul! serta tidak menyeutkan identitas koran kejahatan susila9

6. "artawan 3ndonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi9

7. "artawan 3ndonesia memiliki ak %olak! menghargai ketentuan emargo! informasi

latar elakang! dan off the record sesuai kesepakatan9

). "artawan 3ndonesia segera mencaut dan meralat kekeliruan dalam pemeritaan

serta melayani ak Jawa.


9/9

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik terseut sepenuhnya

diserahkan kepada jajaran persdan dilaksanakan oleh organisasi yang dientuk untuk itu.

Namun! jika pelanggarannya mengarah ke Delik Pers! maka proses hukumlah yang

dierlakukan. Delik pers yang anyak terjadi adalah Pencermaran Nama Baik.

Kode Etik yang Sering Dilanggar

2enurut data Dewan Pers! wartawan sering melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik

&(umer'. Bentuk pelanggarannya antara lain:

/. Berita tidak erimang! erpihak! tidak ada ;erifikasi! dan menghakimi.

*. 2encampurkan fakta dan opini dalam erita

5. Data tidak akurat

,. Keterangan sumer ereda dengan yang dikutip di dalam erita

6. (umer erita tidak krediel

7. Berita mengandung muatan kekerasan.

%ampaknya data terseut perlu ditamah dengan maraknya penyiaran informasi caul seiring

dengan fenomena media online yang cenderung menjadi koran kuning. "asalam.

&www.romelteamedia.com'.

delik pers

Documents