demokrasi dan sistem ketatanegaraan

5/19/2018 Demokrasi Dan Sistem Ketatanegaraan

1/77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini setiap Negara pastinya memiliki system

pemerintahan yang berbeda - beda. Salah satunya Indonesia yang

memiliki system pemerintahan demokrasi. Demokrasi merupakan salah

satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai

upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh

pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam

pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi

mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau

melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan

hukum. Demokrasi mencakup kondisi social, ekonomi, dan budaya yang

memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan

setara.

Pada awalnya Indonesia telah menganut banyak systempemerintahan. Namun dari semua sistem pemerintahan yang bertahan

mulai dari era reormasi !""# sampai saat ini adalah sistem pemerintahan

demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri sebenarnya telah

ada empat kali perubahan dimulai dari orde baru hingga masa reormasi

yang ada sekarang ini.

$alu jika dititik dari masa orde lama hingga sampai saat ini masa

reormasi, telah banyak penyimpangan % penyimpangan yang dilakukan

oleh pemimpin Negara. $ebih dari itu ada dalam beberapa masa dalam

pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang juga diwarnai dengan adanya

pemberontakan, pengaruh suatu partai tertentu yang sangat kuat hingga

banyak partai yang ada di Indonesia ini.

1


2/77

&eskipun sistem pemerintahan demokrasi masih terdapat beberapa

kekurangan dan penyimpangan penyimpangan. 'kan tetapi sebagian

kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem domokrasi di

Indonesia. 'rtinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang

sebebas-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan

pendapat dan aspirasinya masing-masing. Dengan cara salah satunya

kampanye, orasi, demo, unjuk rasa dan lain-lain. Dan yang perlu

diperhatikan juga bahwa berubahnya sistem demokrasi di Indonesia ini

telah diikuti pula dengan berubahnya sistem pemerintahan yang ada di

Indonesia mulai dari presidensil dan parlementerpun pernah dirasakan

negeri ini. (ingga akhirnya kembali ke sistem pemerintahan presidensil.

Sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan pelaksanaan

demokrasi di Indonesia dan perkembangan demokrasi yang ada di

Indonesia, kita perlu memahami pengertian dari Demokrasi terlebih

dahulu.

1.2 Rumusan Masalah

1. 'pa itu demokrasi)2. *agaimana sejarah adanya demokrasi)

3. 'pa saja prinsip dan jenis demokrasi di Indonesia)

4. *agaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia)

5. *agaimana demokrasi dalam sistem ketatanegaraan +epublik

Indonesia bekerja)

6. 'pa itu sistem ketatanegaraan)

7. *agaimana sejarah sistem ketatanegaraan +epublik Indonesia)

8. *agaimana Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia)

9. *agaimana sistem ketatanegaraan sebelum amandemen)

10. *agaimana sistem ketatanegaraan setelah amandemen)

11. Studi asus

2


3/77

BAB II

PEMBAHASAN

2.1Pengertian DemokrasiSejak bergulirnya raormasi tahun !""#, wacana dan gerakan

demokrasi terjadi secara massi dan luas di Indonesia. (asil penelitian

menyatakan mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi

dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk system

orgnisasi politik dan social yang diperjuangkan oleh para pendukungnya

yang berpengaruh /0N1S23 !"4"5.(ampir semua Negara didunia meyakini demokrasi sebagai tolak ukur

tak terbantah dari keabsahan politik keyakinan bahwa kehendak rakyat

adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak

kokohnya sistem politik demokrasi.2.1.1 Hakikat Demokrasi

ata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian yaitu62.1.1.1 Pengertian seara etimologi

Dari sudut bahasa /etimologi5, demokrasi berasal dari bahasa

yunani yaitu demosyang berarti rakyat dan cratosatau crateinyang berarti pemerintahan atau kekuasaan. 7adi, secara bahasa

demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat

atau kekuasaan rakyat.2.1.1.2 Pengertian seara !erminolgis

Dari sudut terminologis, banyak sekali deinisi demokrasi yang

dikemukakan oleh beberapa para ahli politik. &asing-masing

memberikan deinisi dari sudut pandang yang berbeda. *erikut

Demokrasi menurut beberapa ahli politik 6

!. &enurut (. (arris Soche /8ogyakarta 6 (anindita, !"#95Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu

kekusaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat atau diri

orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang

3


4/77

banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi

dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan

yang diserahi untuk memerintah.:. &enurut (annry *. &ayo

ebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh

wakil-wakil yang diawasi secara eekti oleh rakyat dalam

pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan

politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi

kebebasan politik.;. &enurut International 2ommission o 7urist

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hakuntuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan

oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh

mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui

suatu proses pemilihan yang bebas.4. &enurut 2.ernment o

the people, by the people, and or the people5.

Demokrasi menempati posisi >ital dalam kaitannya pembagian

kekuasaan dalam suatu negara /umumnya berdasarkan konsep dan

prinsip trias politica5 dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari

rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat.

4


5/77

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk

diperhitungkan ketika akta-akta sejarah mencatat kekuasaan

pemerintah /eksekuti5 yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk

membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan

absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-

hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain,

misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislati menentukan

sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa

mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk

rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel

/accountable5, tetapi harus ada mekanisme ormal yang mewujudkan

akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu

secara operasional /bukan hanya secara teori5 membatasi kekuasaan

lembaga negara tersebut.

2.2 Se"arah DemokrasiIstilah demokrasi berasal dari 8unani uno yang diutarakan di 'thena

kuno pada abad ke-9 S&. ota-kota di daerah yunani waktu itu masih

kecil kecil. Penduduknya tidak banyak sehingga mudah untuk

dikumpulkan rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat itu diambil

keputusan bersama mengenai garis besar kebijaksanaan pemerintah

yang akan dilaksanakan dan segala mengenai kemasyarakatan. arena

rakyat ikut secara langsung maka pemerintahan itu disebut pemerintahan

demokrasi langsung. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia

dapat kita lihat di pemerintahan desa. epala desa dipilih langsung oleh

rakyat itu sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan secara sederhana

sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil panen pertanian,

seperti padi atau pisang. +akyat memberikan suara pada calon masing-

5


6/77

masing, yang dipilih dengan memasukkan lidi kedalam bamboo milik

calon yang dipilih. 2alon yang memiliki lidi terbanyaklah yang menjadi

kepala desa. Disamping memilih kepala desa, pada hari-hari tertentu

warga desa dikumpulkan oleh kepala desa dib alai desa untuk

membicarakan masalah menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa

semacam ini dikenal dengan nama musyawarah desa.Dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan

penduduknya pun terus bertambah maka demokrasi langsung tidak dapat

lagi diterapkan karena 6

!. ?empat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya

besar tidak mungkin digunakan.

:. &usyawarah yang baik dengan jumlah warga yang besar tidak

mungkin dilaksanakan.

;. (al persetujuan secara muakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya

memungut suara dari seluruh peserta yang hadir.

*agi Negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yangpenduduknya tersebar dibeberapa pulau atau wilayah penerapan

demokrasi langsung juga mengalami kesulitan. 0ntuk memudahkan

pelaksanaannya setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya

untuk duduk dalam sebuah badan perwakilan. @akil wakil rakyat yang

duduk dalam badan perwakilan inilah yang kemudian menjalankan

demokrasi. +akyat tetap merupakan pemengang kekuasaan tertinggi. (al

ini disebut demokrasi tak langsung.

Istilah demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu, sesudah zaman

yunani kuno sudah tidak disebut lagi. *aru setealah meletusnya +e>olusi

'merika dan +e>olusi Prancis, istilah demokrasi muncul lagi sebagai

6


7/77

lawan system yang absolute /monarki mutlak5 yang menguasai

pemerintah dunia barat.

Dalam kenyataannya, demokrasi di dalam pemerintahan yang baru ini

mempunyai arti luas sebagai berikut6

!. &ula mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian

tentang pengakuan hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan

pers, hak berapat, hak memilih dan dipilih untuk badan perwakilan.

:. emudian digunakan istilah demokrasi dalam arti luas yang selain

meliputi system politik juga mencakup system ekonomi dan sistem

budaya.

Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah

sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern.Namun, arti

dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan deinisi modern

telah bere>olusi sejak abad ke-!#, bersamaan dengan perkembangan

sistem demokrasi di banyak negara. onsep demokrasi menjadi sebuah

kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.(al ini menjadi wajar,

sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembanganpolitik suatu negara.

2.# Prinsi$ %an &enis Demokrasi %i In%onesiaDemokrasi dibedakan menjadi beberapa macam. *erikut merupakan

jenis-jenis demokrasi62.#.1 Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat ada : yaitu6

!. Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung rakyat

diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk

menjalankan kebijakan pemerintah.

:. Demokrasi tidak langsung, dalam demokrasi ini dijalankan oleh

rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu.

+akyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik

'spirasi +akyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang

duduk dilembaga perwakilan.

7


8/77

;. Demokrasi perwakilan dengan system pengawasan langsung

dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara

demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. +akyat

memilih wakilnya untuk duduk dilembaga perwakilan rakyat.

?etapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat

melalui reerendum dan inisiati rakyat. Demokrasi ini antara lain

dijalankan di swiss. ?aukah anda apa itu reerendum)

+eerendum merupakan pemungutan suara untuk mengetahui

kehendak rakyat secara langsung. +eerendum dibagi menjadi

dua macam yaitu6a. +eerendum wajib

+eerendum ini digunakan ketika ada perubahan atau

pembentukan norma penting dan mendasar dalam 00D atau

00 yang sangat politis. 00D atau 00 tersebut yang telah dinuat

oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan rakyat melalui pemungutan suara

terbanyak. 7adi rederendum ini dilaksanakan untuk meminta

persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap penting.b. +eerendum tidak wajib

+eerendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah

rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat

mengusulkan diadakan reerendum. 7ika dalam waktu tertenntu

tidak ada permintaan daari rakyat. +ancangan undang %

undang itu dapat menjadi undang-undang yang bersiat tetap.c. +eerendum konsultati

+eerendum ini hanya sebatas meminta persetujuan saja,

karena rakyat tidak mengerti permasalahannya, pemerintah

meminta pertimbangan para ahli bidang tertentu yang berkaitan

dengan permasalahan tersebut.2.#.2 Demokrasi 'er%asarkan titik $erhatian ter%iri %ari

!. Demokrasi ormal

8


9/77

Demokrasi ini secar umum menempatkan semua orang dalam

kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi

kesenjangan ekonomi. Indi>idu diberikan kebebasan secara

luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal.:. Demokrasi material

Demokrasi material memandang manusia mempunyai

kesamaan dalam hal social-ekonomi, sehingga persamaan

politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini

dikembangkan dinegara sosialiskomunis.;. Demokrasi campuran

Demokrasi ni merupakan demokrasi campuran dari keduademokrasi diatas. Demokrasi ini berupaya untuk kesejahteraan

seluruh rakyat dengan menempatkan derajat dan hak setiap

orang.2.#.# Ber%asarkan $erinsi$ %emokrasi %i'e%akan men"a%i (

!. Demokrasi liberalDemokrasi ini membersihkan kebebasan yang luas dalam

indi>idu. 2ampur tangan pemerintah diminimalkan bahkan

ditolak.pemerintah bertindak ataas dasar kostitusi.

:. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar Demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang

dibentuk tidak menganal perbadaan kelas. Semua warga

Negara mempunyai persamaan dalam hukum.2.#.) Ber%asarkan *e*enang %an hu'ungan antar kelengka$an

antar Negara.!. Demokrasi system parlementer

2iri pemerintahan parlementer 6a. DP+ lebih kuat daripada pemerintah

b. &enteri bertanggung jawab pada DP+c. Program kebijaksanaan cabinet disesuaikan dengan tujuan

bersama palemend. edudukan kepala Negara sebagai symbol tidak dapat

diganggu gugat:. Demokrasi sistem pemisahan kekuasaan /presidensial5

2iri pemerintahan presidensial6

9


10/77

a.Negara dikepalai presidenb.ekuasaan eksekuti presiden dijalankan berdasarkan

kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan

perwakilan.c.Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan

memberhentikan menteri.d.&enteri tidak bertanggung jawab kepada DP+ akantetapi

presidene.Presiden dan DP+ mempunyai kedudukan yang sama

sebagai lembaga Negara.. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Pembagian bentuk

pemerintahan secara klasik menurut Plato dibedakan

menjadi6i. &onarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh

satu orang sebagai pemimpin tertinggi dengan tujuan

untuk kepentingan rakyat banyak.ii. ?irani, yaitu benruk pemerintahan yang dipimpin oleh satu

orang sebagai pemimpin tertinggi dengan tujuan untuk

kepentingan pribadi.

iii. 'ristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh

sekelompok orang dengan tujuan untuk kepentingan

rakyat banyak.i>. 3ligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh

sekelompok orang dengan tujuan untuk kepentingan

sekelompok orang tersebut.>. Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh

rakyat dengan tujuan untuk kepentingan rakyat banyak.

>i. &obokrasiA3khlokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yangdipimpin oleh rakyat, tetapi rakyat tersebut tidak tahu apa-

apa, tidak berpendidikan, dan tidak paham tentang

pemerintahan.

10


11/77

Pembagian bantuk pemerintahan secara modern menurut

Nicollo &achia>elli dibedakan menjadi 6

i. &onarki adalah bentuk pemerintahan berupa kerajaanPemimpin negaranya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan.

ii. +epublik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin satu

orang yang disebut presiden atau perdana menteri.iii. Pembagian bentuk pemerintahan diatas dibedakan

berdasarkan cara pengangkatan atau pemilihan pemimpin

negara. 7ika pemimpin negaranya dipilih dengan cara

pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah republik,

tapi jika pemimpin negaranya diwariskan secara turun-

temurun maka bentuk pemerintahannya berupa monarki.2.) Pelaksanaan Demokrasi %i In%onesia

*eberapa kriteria yang harus dimiliki dalam suatu Negara yang benar

benar menggunakan suatu demokrasi sebagai sistem pemerintahannya

yaitu6

a. Partisipasi rakyat

b. Persamaan didepan hukum

c. Distribusi pendapatan secara adil

d. esempatan pendidikan yang sama

e. etersediaan dan keterbukaan inormasi

. &engindahkan tata krama politik

Sejak awal Indonesia menyatakan dirinya demokrasi yang dapat dilihat

dalam konstitusi Negara, namun dalam perjalaan kenegaraaan kita

melihat perkembangan demokrasi sebagai berikut6

2.).1+r%e LamaDemokrasi parlementer menonjolkan peranan perlemen serta

partai politik. Demokrasi ini berlangsung didalam Negara

menggunakan 00D !"49, 00D +IS !"4", dan 00D sementaran

!"9B, pelaksanaan demokrasi ditandai dengan pemerintahan yang

11


12/77

kurang stabil. Demokrasi terpimpin yang menggantikan domokrasi

perlementer didalam banyak aspek menyimpang dari demokrasi

kontitusional dan serta lebih menonjolkan aspek demokrasi rakyat

serta dominasi presiden. etetapan &P+S No. IIA!"=; yang

mengangkat Ir. soekarno seumur hidup semakin berpeluang

melakukan penyimpangan dan penumpuka kekuasaannya

ditangannya, namun sekaligus menjadi incaran kesepakantan pihak

komunis mempengaruhi kekuasaan presiden.Pemilu pada tahun !"99 dalam kenyataannya tidak dapat

memenuhi harapan masyarakat, bahkan kurangnya kestabilandalam bidang plitik, ekonomi, social maupun (ankam. eadaan ini

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut6!. &akin berkuasanya modal modal raksasa terhadap

perekonomian Indonesia.:. 'kibat silih bergantinya kabinet, maka pemerintah tidak mau

menyalurkan dinamika masyarakat kearah pembangunan

terutama pembangunan bidang ekonomi.;. Sistem liberal berdasarkan 00DS !"9B mengakibatkan jatuh

bangun sehingga pemerintahan tidak stabil.4. Pemilu !"99 ternyata mencerminkan dalam DP+ perimbangan

kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat,

namun banyak golongan-golongan didaerah-daerah belum

terwakilkan di DP+.9. ontituante yang bertugas membentuk undang % undang baru

ternyata gagal.

'tas dasar tersebut diatas maka presiden menyatakan bahea

mengakibatkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan

persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan Negara, maka

presiden mengeluarkan Dekrit Presiden ?anggal 9 7uli !"9", isi

dekrit tersebut sebagai berikut6

!. &embubarkan badan konstituante

12


13/77

:. &enetapkan berlakunya kembali 00D !"49 dan tidak berlaku

lagi 00D!"9B.

;. Dibentuknya &P+S dan DP'S dalam waktu yang sesingkat %

singkatnya.

2.).1.1 Demokrasi $iberal /!"49 - !"9"5Setelah proklamasi kemerdekaan +I tanggal !C agustus

!"49, Ir.Soekarno yang semula sebagai ketua PPI,

dipercaya untuk merangkap jabatan sebagai presiden +I

yang pertama.Pemerintah Negara Indonesia, PPI

membentuk omite Nasional Indonesia Pusat yang

bertujuan membantu tugas % tugas Presiden. (asilnya

antara lain sebagai berikut6!. ?erbentuknya !: departemen kenegaraan dalam

pemerintahan yang baru.:. Pembagian wilayah pemerintahan +I menjadi # pro>insi

dan masing % masing terdiri dari beberapa karesidenan.2.).1.2 Demokrasi ?erpimpin /!"9" - !"==5

Dengan dikelurkannya dekrit presiden 9 juli !"9" yangisinya mengusulkan pembubaran konstituante, berlakunya

kembali 00D !"49, dan pembentukan &P+S dan DP'S

dalam waktu sesingkat % singkatnya, maka demokrasi

liberal diganti dengan demokrasi terpimpin. Dalam

demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi muakat dalam

sidang legislati, maka permasalahan itu diserahkan kepada

presiden sebagai pemimpin besar re>olusi untuk dapat

diputuskan.Dengan demikian, rakyatAwakil rakyat yang duduk dalam

lembaga legislati tidak mempunyai peranan yang penting

dalam pelaksanaan dengan demokrasi terpimpin.'khirnya,

pemerintahan 3rde $ama beserta demokrasi terpimpinnya

13


14/77

jatuh setelah terjadinya peristiwa ;BSAPI tahun !"=9

dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga

dikeluarkannya surat perintah sebelas &aret /Supersemar5.2.).1.# Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang

mengutamakan musyawarah muakat tanpa oposisi dalam

doktrin &anipol 0SD1 disebut pula sebagai demokrasi

terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah

komando Pemimpin *esar +e>olusi kemudian dalam doktrin

repelita yang berada dibawah pimpinan komando *apak

Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara

terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau

pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga

negara. Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan

rakyat yang didasarkan pada nilai % nilai pancasila dalam

bidang politik, ekonomi dan social. Secara sempit

demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang

dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan. Prinsip dalam demokrasi

Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara

uni>ersal.2.).2 +r%e Baru ,1- / 1--0

*erdasarkan pengalaman orde lama, pemerintahan orde baru

berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk

menjalankan pemerintahannya.

2.).# Masa Reormasi ,1--0 / Sekarangepemimpinan rezim *.7. (abibie untuk memulai proses

demokratisasi tidak ada legitimasi dan tidak mendapat dukungan

sosial politik dari sebagian besar masyarakat. 'kibatnya,

*.7.(abibie tidak mampu pula mempertahankan kekuasaannya.

14


15/77

emudian, melalui pemilihan presiden yang keempat .(.

'bdurrahman @ahid terpilih secara demokratis diparlemen sebagai

presiden +I. 'kan tetapi, karena dalam menjalankan roda

pemerintahannya .(. 'bdurrahman @ahid membuat beberapa

kebijaksanaan dan tindakannya yang kurang sejalan dengan proses

demokratisasi itu sendiri, maka pemerintahan sipil .(.

'bdurrahman @ahid terpaksa tersingkir dari kekuasaan.

Pergeseran itupun berlangsung dengan berbagai alasan dan

dengan melalui proses yang cukup panjang serta melelahkan

diparlemen /DP+5. 1staet kepemimpinan masa transisi menuju

demokratisasi beralih dari .(. 'bdurrahman @ahid ke &egawati

Soekarnoputri melalui pemilihan secara demokratis diparlemen.

elanjutan proses pemerintahan demokrasi pada masa &egawati

Soekarnoputri pun masih cukup sulit untuk die>aluasi dan diketahui

hasilnya secara optimal. 'kibatnya, ketidakpuasan akan proses dan

hasil pelaksanaan pemerintahan ini pun dirasakan kembali oleh

rakyat dan hamper terjadi krisis kepemimpinan. +akyat merasabahwa siapa yang berkuasa dipemerintahan hanya ingin mencari

keuntungan semata, tidak untuk kepentingan rakyat.'khirnya, pada

kepemimpinan Soesilo *ambang 8udhoyono, pemerintahan yang

demokratis di uji kembali.2.3 Demokrasi %alam Sistem 4etatanegaraan Re$u'lik In%onesia

Demokrasi dalam sistem ketatanegaraan +epublik Indonesia ini dinilai

dari partisipasi masyarakatnya dalam pemilihan segala bagian dalam

sistem ketatanegaraan dengan cara melakukan pemilihan umum.Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara esatuan +epublik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 0ndang-0ndang Dasar

Negara +epublik Indonesia tahun !"49. E!F

15


16/77

Pasal ! ayat /:5 0ndang-0ndang dasar negara +epublik Indonesia

tahun !"49 /00D +I !"495 menentukan 6 edaulatan adalah ditangan

rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh &ajelis Permusyawaratan

+akyat. &ana kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi,

yaitu kekuasaan yang dalam tara terakhir dan tertinggi wewenang

membuat keputusan. ?idak ada satu pasalpun yang menentukan bahwa

negara +epublik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun,

karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi,

maka secara implesit dapatlah dikatakan bahwa negara +epublik

Indonesia adalah negara demokrasi.(al yang demikian wujudnya adalah, manakala negara atau

pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersiat nasional, baik di

bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi,

agama semua orang warga negara diundang untuk berkumpul disuatu

tempat guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu

keputusan. ini adalah prinsipnya. E:F2.3.1 Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihanumum, akan tetapi umumnya berkisar pada : prinsip pokok, yaitu 6a.Single-member constituency /satu daerah memilih atau wakilG

biasanya disebut Sistem Distrik5. Sistem yang mendasarkan pada

kesatuan geograis.7adi setiap kesatuan geograis /yang

biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi5

mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Sistem ini

mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya 6

!.urang memperhitungkan adanya partai kecil dan golonganminoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa

distrik.:.urang representati dalam arti bahwa calon yang kalah dalam

suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah

mendukungnya.

16


17/77

b.&ulti-member constituency /satu daerah pemilihan memilih

beberapa wakilG biasanya dinamakan Proportional

+epresentation atau Sistem Perwakilan *erimbang5. agasan

pokok dari sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh

oleh sesuatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah

suara yang diperolehnya. Sistem ini ada beberapa kelemahan6!.&empermudah ragmentasi partai dan timbulnya partai-partai

baru:.@akil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai

dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah

memilihnya;.&empersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh

karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua-

partai atau lebih.

euntungan sistem Propotional6

!.Sistem propotional di anggap representati>e, karena jumlah

kursi partai dalm parlemen sesuai dengan jumlah suara

masyarakat yang di peroleh dalam pemilu.:.Sistem ini di anggap lebih demokatis dalam arti lebih

egalitarian, karena praktis tanpa ada distorsi.

Di Indonesia pada pemilu kali ini, tidak memakai salah satu dari

kedua macam sistem pemilihan diatas, tetapi merupakan kombinasi

dari keduanya.

(al ini terlihat pada satu sisi menggunakan sistem distrik, antara

lain pada *ab HII pasal =9 tentang tata cara Pencalonan 'nggota

DP+, DPD, DP+D Pro>insi, dan DP+D abupatenAota dimana

setiap partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota

DP+, DPD, DP+D Pro>insi, dan DP+D abupatenA ota dengan

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya ;B.

Disamping itu juga menggunakan sistem berimbang, hal ini terdapat

17


18/77

pada *ab H pasal 4" tentang Daerah Pemilihan dan 7umlah ursi

'nggota DP+, DP+D Pro>insi, dan DP+D abupatenAota dimana 6

7umlah kursi anggota DP+D Pro>insi sebagaimana dimaksud pada

ayat /!5 didasarkan pada jumlah penduduk pro>insi yang

bersangkutan dengan ketentuan 6

a.Pro>insi dengan jumlah penduduk sampai dengan !BBB.BBB /satu

juta5 jiwa mendapat ;9 /tiga puluh lima5 kursib.Pro>insi dengan julam penduduk lebih dari !.BBB.BBB /satu juta5

sampai dengan ;.BBB.BBB /tiga juta5 jiwa mendapat 49 /empat

puluh lima5 kursiGc.Pro>insi dengan jumlah penduduk ;.BBB.BBB /tiga juta5 sampai

dengan 9.BBB.BBB /lima juta5 jiwa mendapat 99 /lima puluh lima5

kursiGd.Pro>insi dengan jumlah penduduk 9.BBB.BBB /lima juta5 sampai

dengan C.BBB.BBB /tujuh juta5 jiwa mendapat =9 /enam puluh

lima5 kursiGe.Pro>insi dengan jumlah penduduk C.BBB.BBB /tujuh juta5 sampai

dengan ".BBB.BBB /sembilan juta5 jiwa mendapat C9 /tujuh puluh

lima5 kursiG. Pro>insi dengan jumlah penduduk ".BBB.BBB /sembilan juta5

sampai dengan !:.BBB.BBB /dua belas juta5 jiwa mendapat #9

/delapan puluh lima5 kursiGg.Pro>insi dengan jumlah penduduk lebih dari !:.BBB.BBB /dua

belas juta5 jiwa mendapat !BB /seratus5 kursi. E9F2.3.2Pelaksanaan Pemilihan Umum %i In%onesia

Sejak kemerdekaan hingga tahun :BB4 bangsa Indonesia telah

menyelenggarakan Sembilan kali pemilhan uum, yaitu pemilihanumum !"99, !"C!, !"CC, !"#:, !"#C, !"":, !""C, !""", dan :BB4.

Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum !"99 dan :BB4

mempunyai kekhususan di banding dengan yag lain. Semua

pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang

18


19/77

>acuum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut

menentuka hasil pemilhan umum yang cocok untuk Indonesia. E=F

Pemilu diselenggarakan oleh suatu omisi Pemilihan 0mum /P05

yang bersiat nasional, tetap, dan mandiri.omisi ini memiliki

tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, dan dalam

menjalankan tugasnya, P0 menyampaikan laporan kepada

Presiden dan DP+. &enurut Pasal :9 00 No. !: ?ahun :BB;, tugas

dan wewenang P0 adalah6a.&erencanakan penyelenggaraan P0.b.&enetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan

pelaksanaan pemilu.c.&engkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan

semua tahapan pelaksanaan pemilu.d.&enetapkan peserta pemilu.e.&enetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota

DP+,DPD, DP+D Pro>insi, dan DP+D abupatenAota.. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye,

dan pemungutan suara.g.menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih

anggota DP+,DPD, DP+D Pro>insi, dan DP+D abupatenAota.h.melakukan e>aluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.i. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-

undang.

Dalam 0ndang-undang Dasar !"49 /00D !"495 dijelaskan bahwa

kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama &ajelis

Permusyawaratan +akyat /&P+5, sebagai penjelmaan seluruh

rakyat Indonesia /Hertretungsorgan des @illens des

Staats>olkes5.&ajelis ini bertugas mempersiapkan 0ndang-undang

Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara.&P+ juga

mengangkat epala Negara /Presiden5 dan wakilnya /@akil

Presiden5.&P+ adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam

negara, sedangkan Presiden bertugas menjalankan haluan Negara

19


20/77

menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh &P+.Di sini,

peran Presiden adalah sebagai mandataris &P+, maksudnya

Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada &P+.

&enurut Pasal : ayat /!5 00D !"49 hasil 'mandemen keempat

tahun :BB:, &ajelis Permusyawaratan +akyat /&P+5 terdiri atas

anggota Dewan Perwakilan +akyat /DP+5 dan anggota Dewan

Perwakilan Daerah /DPD5 yang dipilih melalui pemilihan umum. (al

ini juga tercantum dalam Pasal !" ayat /!5 00D !"49 hasil

'mandemen kedua tahun :BBB yang berbunyi6 'nggota Dewan

Perwakilan +akyat dipilih melalui pemilihan umum. serta Pasal ::2

00D !"49 hasil 'mandemen ketiga tahun :BB! yang berbunyi6

'nggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap pro>insi

melalui pemilihan umum. Dalam Pasal =' 00D !"49 yang

merupakan hasil 'mandemen ketiga tahun :BB! dijelaskan

mengenai pemilihan Presiden dan @akil Presiden yang lengkapnya

berbunyi 6

!. Presiden dan @akil Presiden dipilih dalam satu pasangansecara langsung oleh rakyat.

:. Pasangan calon Presiden dan @akil Presiden diusulkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.;. Pasangan calon Presiden dan @akil Presiden yang

mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah

suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh

persen suara di setiap pro>insi yang tersebar di lebih darisetengah jumlah pro>insi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden

dan @akil Presiden E"F

00D !"49 yang merupakan onstitusi Negara +epublik Indonesia

mengatur masalah pemilihan umum dalam *ab HII* tentang

20


21/77

Pemilihan 0mum Pasal ::1 sebagai hasil 'mandemen ketiga 00D

!"49 tahun :BB!. Secara lengkap, bunyi Pasal ::1 tersebut adalah6

a.Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.b.Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan +akyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan

@akil Presiden, dan Dewan Perwakilan +akyat Daerah.c.Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan +akyat dan anggota Dewan Perwakilan +akyat

Daerah adalah partai politik.

d.Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan +akyat Daerah adalah perseorangan.e.Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan

umum yang bersiat nasional, tetap, dan mandiri.. etentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan

undang-undang.2. Sistem 4etatanegaraan

etatanegaraan +epublik Indonesia &enurut amus *esar *ahasa

Indonesia, ?ata Negara adalah seperangkat prinsip dasar yang

mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan

sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.etatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata Negara.

&enurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang

mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut siat, bentuk, tugas

negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga

terhadap pemerintah atau sebaliknya.Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum berdasarkan

Pancasila bukan berdasarkan kekuasaan. ?entunya Sistem

ketatanegaraan Indonesia mengikuti konsep negara hukum. 2iri-ciri

suatu negara hukum adalah6

21


22/77

!. Pengakuan adan perlindungan hak-gak asasi yang mengandung

persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan

kebudayaan.:. Perlindungan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau

kekyuatan lain dan tidak memihak;. 7aminan kepastian hokum pada setiap warga negaranya

Sedangkan konsep negara hukum /Rechtsstaat5, ketatanegaraan

negara hukum mempunyai karakteristik sebagai berikut6

!. Penyelenggaraan negara berdasar onstitusi.:. ekuasaan ehakiman yang merdeka.

;. Penghormatan terhadap (ak 'sasi &anusia.4. ekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa

pemerintahan, tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan

ketentuan hukum /due process of law5.

Di Indonesia pengaturan sistem ketatanegaraan diatur dalam 0ndang-

0ndang Dasar !"49, 0ndang-0ndang atau Peraturan Pemerintah

Pengganti 0ndang-0ndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

dan Peraturan Daerah. Sedangkan kewenangan kekuasaan berada di

tingkat nasional sampai kelompok masyarakat terendah yang meliputi

&P+, DP+, Presiden dan @akil Presiden, &enteri, &', &, *P, DP',

ubernur, *upatiA @alikota, sampai tingkat +?.

2.5 Se"arah Sistem 4etatanegaraan Re$u'lik In%onesia2.5.1 Perio%e Proklamasi 4emer%ekaan 15 Agustus 1-)3

Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk

*P0PI, yang telah berhasil membuat +ancangan Dasar Negara

pada tanggal :9 &ei s.d. ! 7uni !"49 dan +ancangan 00 Dasar

pada tanggal !B 7uli s.d. !C 7uli !"49. Pada tanggal !! 'gustus

!"49 *P0PI dibubarkan dan dibentuk PPI yang melanjutkan

upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *P0PI dan berhasil

membuat 00D !"49 yang mulai diberlakukan tanggal !# 'gustus

22


23/77

!"49. Setelah Proklamasi emerdekaan +I pada tanggal !C

'gustus !"49, maka hal-hal yang dilakukan adalah 6

!. &enetapkan 00D Negara +I pada tanggal !C 'gustus !"49.:. &enetapkan Soekarno-(atta sebagai Presiden dan @akil

Presiden.;. Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden.4. Pengangkatan anggota omite Nasional Indonesi Pusat /NIP5

oleh Presiden

Sistem pemerintahan negara menurut 0ndang-0ndang Dasar !"49

adalah Sistem Pemerintahan Presidensial /Sistem abinet

Presidensial5, yang bertanggung jawab terhadap jalannyapemerintahan adalah Presiden. &enteri-menteri sebagai pembantu

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden adalah

&andataris &ajelis Permusyawaratan +akyat dan bertanggung

jawab kepada &ajelis Permusyawaratan +akyat.

Dalam kurun waktu berlakunya 0ndang-0ndang Dasar !"49 telah

terjadi Jperubahan praktik ketatanegaraanJ +epublik Indonesia

tanpa mengubah ketentuan 0ndang-0ndang Dasar !"49.

Perubahan tersebut ialah dengan keluarnya &aklumat @akil

Presiden tanggal != 3ktober !"49 dan &aklumat Pemerintah

tanggal !4 No>ember !"49. Dengan keluarnya &aklumat

Pemerintah tanggal !4 No>ember !"49 tersebut terjadi perubahan

dari sistem pemerintahan Presidensial /Sistem abinet

Presidensial5 menjadi sistem pemerintahan Parlementer /Sistem

abinet Parlementer5.

Sehingga dengan &aklumat-maklumat tersebut menimbulkan

persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan mengenai system

pemerintahan dimana menurut Pasal 4 00D 49 ditegaskan bahwa

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal !C

menetapka bahwa &enteri Negara diangkat dan diberhentikan

23


24/77

oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, system

pemerintahan menurut 00D !"49 adalah Sistem Presidentil.

Sedangkan menurut &aklumat Pemerintah meletakan

pertanggungjawaban abinet kepada NIP yang merupakan ciri

dari system Parlementer.

2.5.2Perio%e 4onstitusi RIS 25 Desem'er 1-)3 s.%. 15 Agustus 1-36Setelah Indonesia merdeka, ternyata *elanda masih merasaA ingin

berkuasa di +I, sehingga sering terjadi konlik antara +I K *elanda,

sehingga dilakukanlah beberapa kali perudingan, perundingan

terakhir adalahonrensi &eja *undar /&*5 pada tanggal :;'gustus !"4" yang menghasilkan kesepakatan antara lain 6!. &endirikan Negara Indoneis Serikat:. Penyerahan kedaulatan kepada +IS;. &endirikan 0NI antara +IS dengan kerajaan *elanda.

'tas dasar &* maka pada tanggal :C Desember !"4" dibentuklah

Negara +IS dengan onstitusi +IS.

2.5.# Perio%e 15 agustus 1-36 s.%. 3 &uli 1-3-

Pada tanggal !C 'gustus !"9B Indonesia resmi kembali menjadi

Negara esatuan +I berdasarkan 00DS tahun !"9B, yang pada

dasarnya merupakan onstitusi +IS yang sudah diubah. @alaupun

sudah kembali kepada bentuk Negara kesatuan, namun perbedaan

antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terasa,

adanya ketidakpuasan, adanya menyesal dan ada pula yang setuju

yang pada akhirnya timbul pemberontakan separatisme.

Pada waktu berlakunya 0ndang-0ndang Dasar Sementara

penyelenggaraan pemerintahan negara menganut sistem

pemerintahan abinet Parlementer /Sistem Pertanggungjawaban

&enteri5. Sistem abinet Parlementer pada masa berlakunya

24


25/77

onstitusi +epublik Indonesia Serikat belum berjalan sebagaimana

mestinya, sebab belum terbentuk Dewan Perwakilan +akyat hasil

pemilihan umum, sedangkan pada waktu berlakunya 0ndang-

0ndang Dasar Sementara, Sistem abinet Parlementer baru

berjalan sebagaimana mestinya, setelah terbentuk Dewan

Perwakilan +akyatA *adan onstituante berdasarkan pemilihan

umum tahun !"99. ?ugas *adan onstituante adalah menyusun

00D untuk menggantikan 00DS !"9B. Namun *adan kostituante

gagal merumuskanA menyusun 00D, sehingga pada 9 7uli !"9"

Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden,

yang menyatakan membubarkan *adan onstituante dan

memberlakukan kembali 00D !"49 sebagai 00D Negara +I.

2.5.) Perio%e 3 &uli 1-3- s.%. 11 maret 1- ,Masa +r%e Lama 7

Demokrasi !er$im$inSejak Dekrit Presiden 9 7uli !"9", sistem pemerintahan Negara

yang dianut kembali berdasar pada 0ndang-0ndang Dasar !"49,

yakni berdasar pada sistem pemerintahan Presidensial. Sistem

pemerintahan berdasar 0ndang-0ndang Dasar. &asa 3rde

$amaADemokrasi ?erpimpin /9 7uli !"9" - !! &aret !"==5, dalam

praktik sistem pemerintahan Negara Presidensial belum sesuai

dengan ketentuan-ketentuan dalam 0ndang-0ndang Dasar !"49.

Sistem pemerintahan Presidensial dijalankan dengan berdasar

Demokrasi ?erpimpin, semua kebijakan atas kehendak atau

didominasi oleh Pemimpin sehingga terjadi penyimpangan-

penyimpangan atau Penyelewengan-penyelewengan terhadap

Pancasila dan 0ndang-0ndang Dasar !"49 yang dilakukan

Pemimpin dalam hal ini oleh Presiden. Sehingga banyak

menimbulkan kekacauan social budaya dan tidak stabilnya politik

dan hukum ketata negaraan Indonesia yang kemudian

25


26/77

dikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada

$etnan 7enderal Soeharto yaitu Surat Perintah !! &aret !"==

/S0P1+S1&'+5, untuk mengambil segala tindakan dalam

menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas

jalannya pemerintahan /menjalankan tugas presiden5.

2.5.3 Perio%e 11 Maret 1- / 21 Mei 1--0 ,Masa +r%e

Baru7 Demokrasi Panasila

'tas dasar Surat Perintah !! &aret !"== /S0P1+S1&'+5,

merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak

kekuasaan Negara dipegang oleh 7enderal Soeharto. &asa 3rde

*aruADemokrasi Pancasila /!! &aret !"== - :! &ei !""#5,

penyelenggaraan pemerintahan negara dengan sistem

pemerintahan Presidensial dengan berdasar pada Demokrasi

Pancasila pada awal pemerintahan 3rde *aru mengadakan koreksi

total atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada masa

3rde $ama. Dengan demikian, sistem pemerintahan presidensial

sudah dilaksanakan sesuai ketentuan 0ndang-0ndang Dasar !"49,tetapi dalam praktiknya Presiden Soeharto selama berkuasa kurang

lebih ;: tahun cenderung melakukan N. Sehingga pada

tahun!""# terjadi gejolak yang sangat luar biasa dari masyarakat,

yang menuntut mundurnya Soeharto sering disebut gerakan

reormasi, yang kemudian memaksa Presiden Soeharto turun dari

jabatannya, dan akhirnya pada tanggal :! &ei !""# Soeharto

menyatakan berhenti sebagai Presiden, dan melimpahkan kepada

@akil Presiden, yakni *. 7. (abibie sebagai Presiden *aru.

2.5. Masa Reormasi

&asa 3rde +eormasi /:! &ei !""# sampai sekarang5,

penyelenggaraan pemerintahan masih tetap berlandaskan 0ndang-

0ndang Dasar !"49, yakni menganut sistem pemerintahan

26


27/77

presidensial. Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan secara

kristis /reormis5 artinya peraturan perundangan yang tidak berjiwa

reormis diubahAdiganti. Sistem Presidensial ini lebih dipertegas di

dalam 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun

!"49 sesudah Perubahan. Di samping itu, dianut sistem pemisahan

cabang-cabang kekuasaan negara yang utama dengan prinsip

checks and balances.

2.0 Panasila %alam 4onteks Sistem 4etatanegaraan Re$u'lik

In%onesia

Sistem onstitusi /hukum dasar5 republik Indonesia, selain tersusundalam hukum dasar yang tertulis yaitu 00D !"49, juga mengakui hukum

dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum

ketatanegaraa terdapat juga pada berbagai peaturan ketatanegaraan

lainnya seperti dalam ?'P &P+, 00, Perpu, dan sebagainya.(ukum dasar tidak tertulis yang dimaksud dalam 00D !"49 adalah

kon>ensi atau kebiasaan ketatanegaraan dan bukan hukum adat /juga

tidak tertulis5, terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

&eminjam rumusan /dalam teori5 mengenai kon>ensi dari 'H. Dicey 6adalah ketentuan yang mengenai bagaimana seharusnya mahkota atau

menteri melaksanakan discretionary powers. Directionary Powers

adalah kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak yang semata-mat

didasarkan kebijaksanaan atau pertimbangan dari pemegang kekuasaan

itu sendiri.(al di atas yang mula-mula mengemukakan adalah Dicey di kalangan

sarjana di Inggris, pendapat tersebut dapat diterima, lebih lanjut beliau

memerinci kon>ensi ketatanegaraan merupakan hal-hal sebagai berikut6!. on>ensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan /konstitusi5 yang

tumbuh, diikuti dan ditaai dalam praktek penyelenggaraan negara.:. on>ensi sebagai bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan oleh

/melalui5 pengadilan.

27


28/77

;. on>ensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau

politik dalam penyelenggaraan negara.

4. on>ensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana

seharusnya discretionary powers dilaksanakan.

&enyinggung ketatanegaraan adalah tak terlepas dari organisasi

negara, di sini meuncul pertanyaan yaitu 6 apakah negara itu) 0ntuk

menjawab pertanyaan tersebut kita pinjam ?eori ekelompokan yang

dikemukakan oleh Pro. &r. +. ranenburg adalah sebagai berikut6

Negara itu pada hakikatnya adalah suatu organissasi kekuasaan yang

diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa dengan tujuanuntuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama.

?entang negara muncul adanya bentuk negara dan sistem

pemerintahan, keberadaan bentuk negara menurut pengertian ilmu

negara dibagi menjadi dua yaitu6 &onarki dan +epublik, jika seorang

kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka

bentuk negara disebut &onarki dan kepala negaranya disebut +aja atau

+atu. 7ika kepala negara dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan,

bentuk negaranya disebut +epublik dan kepala negaranya adalah

Presiden.

*entuk negara menurut 00D !"49 baik dalam Pembukaan dan

*atang ?ubuh dapat diketahui pada pasal ! ayat !, tidak menunjukkan

adanya persamaan pengertian dalam menggunakan istilah bentuk

negara /alinea ke-45, ...... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan

Indonesia dalam suatu 0ndang-0ndang Dasar Negara Indonesia yang

berkedaulan rakyat dengan berdasar kepada etuhanan 8ang &aha

1sa,...... dan seterusnya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan

yang berbentuk republik.

Dalam sistem ketatanegaraan dapat diketahui melalui kebiasaan

ketatanegaraan /con>ention5, hal ini mengacu pengertian onstitusi,

28


29/77

onstitusi mengandung dua hal yaitu 6 onstitusi tertulis dan onstitusi

tidak tertulis, menyangkut konstitusi sekelumit disampaikan tentang

sumber hukum melelui ilmu hukum yang membedakan dalam arti

material adalah sumber hukum yang menentukan isi dan substansi

hukum dalam arti ormal adalah hukum yang dikenal dari bentuknya,

karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, contoh dari

hukum ormal adalah 0ndang-0ndang dalam arti luas, hukum adat,

hukum kebiasaan, dan lain-lain.

on>ensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang

tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara, untuk melengkapi,

menyempurnakan, menghidupkan mendinamisasi kaidah-kaidah hukum

perundang-undangan. on>ensi di Negara +epublik Indonesia diakui

merupakan salah satu sumber hukum tata Negara.

Pengertian 0ndang-0ndang Dasar !"49 terdiri dari : kelompok yaitu6

Pembukaan, *atang ?ubuh yang memuat pasal-pasal, dan terdiri != bab,

;C pasal, ; pasal aturan peralihan dan aturan tambahan : pasal.

&engenai kedudukan 0ndang-0ndang Dasar !"49 sebagai sumberhukum tertinggi, Pancasila merupakan segala sumber hukum. Negara

Indonesia dalam tata urutan peraturan perundang-undangan pada masa

3rde $ama diatur dalam etetapan &P+S No. LLA&P+SA!"== tentang

Sumber ?ertib (ukum +epublik Indonesia dan ?ata 0rutan Peraturan

Perundang-undangan +epublik Indonesia, dengan tata urutan sebagai

berikut6

!.0ndang-0ndang Dasar !"49.

:.etetapan &P+;.0ndang-0ndangAPerpu4.Peraturan Pemerintah9.eputusan Presiden=.Peraturan &enteriC.Peraturan pelaksana

29


30/77

Dalam era reormasi, tata urutan perundang-undangan diatur dalam

?ap &P+ No. IIIA&P+A:BBB yang menggantikan etetapan &P+S No.

LLA&P+SA!"==, dengan urutan sebagai berikut6

!. 0ndang-0ndang Dasar !"49.:. etetapan &P+;. 0ndang-0ndang.4. P1+P0 /Peraturan Pemerintah Pengganti 0ndang-0ndang59. Peraturan Pemerintah=. eputusan PresidenC. Peraturan Daerah

*eberapa problematika dalam ?ap &P+ No. IIIA&P+A:BBB membuat

pemerintah dan DP+ menelurkan 00 No. !B ?ahun :BB4 tentang ?ata

0rutan Perundang-undangan sebagai pengganti ?ap &P+ No.

IIIA&P+A:BBB yang terdiri atas6

!. 00D !"49:. 0ndang-0ndangAP1+P0;. Peraturan Pemerintah4. Peraturan Presiden9. Peraturan daerah

*erdasarkan 00 no !: tahun :B!! tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-0ndangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas6

!. 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49G:. etetapan &ajelis Permusyawaratan +akyatG;. 0ndang-0ndangAPeraturan Pemerintah Pengganti4. Peraturan PemerintahG9. Peraturan PresidenG=. Peraturan Daerah Pro>insiG danC. Peraturan Daerah abupatenAota.

Sedangkan kedudukan Pancasila merupakan sumber segala sumber

hukum negara. Sedangkan 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik

Indonesia ?ahun !"49 merupakan hukum dasar dalam Peraturan

Perundang-undangan.

30


31/77

Siat 0ndang-0ndang Dasar !"49, singakt namun supel, namun harus

ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia,

untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut6

!. Pasalnya hanya ;C buah, hanya mengatur pokok-pokoknya saja, berisi

instruksi kepada penyelenggaraan negara dan pimpinan pemerintah

untuk6i. &enyelenggarakan pemerintahan negara danii. &ewujudkan kesejahteraan sosial

:. 'turan pelaksanaan diserahkan kepada tataran hukum yang lebih

rendah yakni 0ndang-0ndang, yang lebih cara membuat, mengubah,

dan mencabutnya.;. 8ang penting adalah semangat para penyelenggara negara dan

pemerintah dalam praktek pelaksanaan4. enyataan bahwa 00D !"49 bersiat singkat namun supel seperti

yang dinyatakan dalam 00D !"49, secara kontekstual, aktual dan

konsisten dapat dipergunakan untuk menjelaskan ungkapan

Pancasila merupakan ideologi terbuka serta membuatnya

operasional.

9. Dapat kini ungkapan Pancasila merupakan ideologi terbukadioperasikan setelah ideologi Pancasila dirinci dalam tataran nilai.

Pasal-pasal yang mengandung nilai-nilai Pancasila /nilai dasar5 yakni

aturan pokok di dalam 00D !"49 yang ada kaitannya dengan pokok-

pokok pokiran atau ciri khas yang terdapat pada 00D !"49. Nilai

instrumen Pancasila, yaitu aturan yang menyelenggarakan aturan

pokok itu /?'P &P+, 00, PP, dsb5.

Sebelum menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan +epublik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan 00D !"49 disampaikan terlebih

dahulu mengenai struktur ketatanegaraan pada umumnya. Istilah struktur

ketatanegaraan di sini adalah terjemahan dari istilah Inggris ?he

Structure o o>ernment. Pada umunya struktur ketatanegaraan suatu

negara meliputi dua suasana, yaitu6 supra struktur politik dan inra

31


32/77

struktur politik. 8ang dimaksud supra struktur politik dan inra struktur di

sini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut

alat-alat perlengkapan negara termasuk segala hal yang berhubungan

dengannya. (al-hal yang termasuk dalam supra struktur politik ini adalah6

mengenai kedudukannya, kekuasaan dan wewenagnya, tugasnya,

pembentukannya, serta hubungan antara alat-alat perlengkapan itu satu

sama lain. 'dapun inra struktur politik meliputi lima macam komponen,

yaitu6 komponen Partai Politik, komponen golongan kepentingan,

komponen alat komunikasi politik, komponen golongan penekan,

komponen tokoh politik.

Praktek ketatanegaraan Negara +epublik Indonesia sebelum

amandemen 00D !"49 dapat diuraikan mengenai pendapat-pendapat

secara umum yang berpengaruh berpendapat, 00D !"49 dan Pancasila

harus dilestarikan. 0paya pelestarian ditempuh dengan cara antara lain

tidak memperkenankan 00D !"49 diubah. Secara hukum upaya

tersebut diatur sebagai berikut6

!. &P+ menyatakan secara resmi tidak akan mengubah 00D !"49seperti tercantum dalam ?'P &P+ No. IA&P+A!"#;, pasal !B4

berbunyi sebagai berikut &ajelis berketetapan untuk

mempertahankan 00D !"49 tidak berkehendak dan tidak akan

melakukan perubahan serta akan melaksanakan secara murni dan

konsekuen.:. Diperkenalkannya reerendum dalam sistem ketatanegaraan +I.

ehendak &P+ untuk mengubah 00D !"49 harus terlebih dahulu

disetujui dalam sebuah reerendum sebelum kehendak itu menjelma

menjadi perubahan 00D. +eerendum secara ormal mengatur

tentang tata cara perubahan 00D !"49 secara nyata. $embaga ini

justru bertujuan untuk mempersempit kemungkinan mengubah 00D

!"49, hal ini dapat diketahui pada bunyi konsideran ?'P &P+ No.

32


33/77

IHA&P+A!"#; yang berbunyi *ahwa dalam rangka makin

menumbuhkan kehidupan demokrasi Pancasila dan keinginan untuk

meninjau ketentuan pengangkatan !A; jumlah anggota &P+ perlu

ditemukan jalan konstitusional agar pasal ;C 00D !"49 tidak mudah

digunakan untuk merubah 00D !"49.

ata melestarikan dan mempertahankan 00D !"49 secara ormal

adalah dengan tidak mengubah kaidah-kaidah yang tertulis dalam

pembukaan 00D !"49 diakui bahwa 00D !"49 seperti yang terdapat di

dalam penjelasan adalah sebagai berikut6

Memang sifat auran itu mengikat, oleh karena itu makin supel (elastic

sifatnya aturan itu makin baik! "adi kita harus menjaga supaya siatem

##$ jangan sampai ketinggalan jaman.

Dari uraian di atas dapat diketahui adanya dua prinsip yang berbeda

yaitu6 yang pertama, berkeinginan mempertahankan, sedangkan prinsip

yang kedua, menyatakan 00D jangan sampai ketinggalan jaman, yang

artinya adanya perubahan, mengikuti perkembangan jaman. Dalam hal

ini perlu dicari jalan keluar untuk memperjelas atas kepastian hukumdalam ketatanegaraan. 7alan keluar salah satu diantaranya bentuk

ketentuan yang mengatur cara melaksanakan 00D !"49 adalah

kon>ensi. on>ensi merupakan keadaan sesungguhnya untuk

melaksanakan 00D !"49. 0ntuk melestarikan atau mempertahankan

00D !"49 yaitu agar 00D !"49 dapat dilihat sebagai aspek statis dari

upaya mempertahankan atau melestarikan 00D !"49.

Selain alasan-alasan di atas, kehadiran kon>ensi dalm sistem

ketatanegaraan +I, didorong pula oleh6

!. on>ensi merupakan sub sistem konstitusi yang selalu ada di setiap

negara.

33


34/77

:. +epublik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat.

on>ensi merupakan salah satu sarana untuk menjamin pelaksanaan

kedaulatan rakyat.

Di dalam memperjelas mengenai ketatanegaraan di Indonesia, pada

00D !"49 sebelum amandemen dapat dilihat pada bagan lampiran

tersendiri, dan setelah 00D !"49 dilakukan amandemen yang pertama

disahkan pada tanggal !" 3ktober !""", kedua pada tanggal !# 'gustus

:BBB, ketiga pada tanggal " No>ember :BB! dan keempat pada tanggal

!B 'gustus :BB:, dari amandemen 00D !"49 tampak terlihat adanya

perubahan struktur ketatanegaraan +I yang selanjutnya di dalam struktur

setelah amandemen adanya lembaga baru yaitu &ahkamah onstitusi

dalam hal ini diatur ke dalam 00D !"49 yang diamandemen pasal C*

ayat !-9 yang intinya adalah menyangkut jabatan Presiden dan @akil

Presiden. 'pabila Presiden dan @akil Presiden melakukan pelanggaran

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, seperti melakukan

korupsi, penyuapan, dan lainlain harus diajukan terlebih dahulu ke

&ahkamah onstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan seadil-adilnya. Dalam hal ini, DP+ mengajukan masalahnya ke &ahkamah

onstitusi selanjutnya diserahkan kepada &P+ untuk diambil langkah-

langkah selanjutnya dalam sidang istimewa.

(ubungan negara dan warga negara serta ('& menurut 00D !"49

dilihat dari sejarah bangsa Indonesia tentang kewarganegaraan pada

0ndang-0ndang Dasar !"49 sebagaimana pasal := ayat ! menentukan

bahwa 8ang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia

asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan 0ndang-0ndang

sebagai warga negara, sedangkan ayat : menyebutkan bahwa Syarat-

syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan 0ndang-0ndang.

&engacu pada pembahasan oleh *adan Penyelidik 0saha-0saha

Persiapan emerdekaan Indonesia, masalah hak asasi manusia

34


35/77

Indonesia menjadi perdebatan sengit. 'da yang mengusulkan agar hak

asasi manusia dimasukkan ke dalam ide tetapi ada juga yang

menolaknya. Pada akhirnya antara pro dan kontra tentang hak asasi

manusia dimasukkan dalam 00D dilengkapi suatu kesepakatan yaitu

masuk ke dalam pasal-pasal 6 :C, :#, :", ;B, ;!, ;:, ;;, dan ;4. 8ang

dimaksud kewajiban asasi adalah setiap pribadi untuk berbuat agar

eksistensi negara atau masyarakat dapat dipertahankan, sebaliknya

negara memiliki kemampuan menjamin hak asasi warga negaranya.

&engenai hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri

manusia itu sejak lahir, terlihat dari uraian di atas mengenai hubungan

antar warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban.

2.- Sistem 4etatanegaraan Se'elum Aman%emen

'dapun kedudukan dan hubungan antar lembaga tertinggi dan

lembaga-lembaga tinggi negara menurut 00D !"49 sebelum

diamandemen, dapat diuraikan sebagai berikut6

2.-.1 MPR

35


36/77

Sebelum perubahan 00D !"49, kedudukan &P+ berdasarkan 00D

!"49 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang

dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. &P+ diberi

kekuasaan tak terbatas /Super Power5. karena kekuasaan ada di

tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh &P+ dan &P+

adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berwenang

menetapkan 00D, *(N, mengangkat presiden dan wakil

presiden.

2.-.2MA&ahkamah 'gung /disingkat &'5 adalah lembaga tinggi negara

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan

pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan

&ahkamah onstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang

kekuasaan lainnya. &ahkamah 'gung membawahi badan peradilan

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara.2.-.#BP4

*adan Pemeriksa euangan /disingkat *P5 adalah lembagatinggi

negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki

wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara. &enurut 00D !"49, *P merupakan lembaga yang bebas

dan mandiri. 'nggota *P dipilih oleh Dewan Perwakilan +akyat

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah,

dan diresmikan oleh Presiden. Pasal :; ayat /95 00D ?ahun !"49

menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang

euangan Negara diadakan suatu *adan Pemeriksa euangan

yang peraturannya ditetapkan dengan 0ndang-0ndang. (asil

pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan +akyat.

36
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara


37/77

2.-.)DPR?ugas dan wewenang DP+ sebelum amandemen 00D !"49 adalah

memberikan persetujuan atas +00 Epasal :B /!5F, mengajukan

rancangan 0ndang-0ndang Epasal :! /!5F, &emberikan persetujuan

atas P1+P0 Epasal :: /:5F, dan &emberikan persetujuan atas

'nggaran Pendapatan dan *elanja Negara Epasal :; /!5F. 00D

!"49 tidak menyebutkan dengan jelas bahwa DP+ memiliki ungsi

legislasi, ungsi anggaran dan pengawasan.2.-.3Presi%en

?ugas dan wewenang Presiden 6

!. Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagaimandataris &P+ meskipun kedudukannya tidak neben akan

tetapi untergeordnet.:. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi

/consentration of power and responsiblity upon the president! ;. Presiden selain memegang kekuasaan eksekuti /e%ecuti&e

power5, juga memegang kekuasaan legislati>e / legislati&e power5

dan kekuasaan yudikati /judicati&e power5.4. Presiden mempunyai hak prerogati yang sangat besar.

9. ?idak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat

menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian

presiden dalam masa jabatannya.

37


38/77

2.16 Sistem 4etatanegaraan In%onesia Sesu%ah Aman%emen

Salah satu tuntutan +eormasi !""# adalah dilakukannya perubahan

/amandemen5 terhadap 00D !"49. $atar belakang tuntutan perubahan

00D !"49 antara lain karena pada masa 3rde *aru, kekuasaan tertinggi

di tangan &P+ /dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat5,

kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang

terlalu luwes /sehingga dapat menimbulkan mulitasir5, serta kenyataan

rumusan 00D !"49 tentang semangat penyelenggara negara yang

belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

?ujuan perubahan 00D !"49 waktu itu adalah menyempurnakan

aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, ('&, pembagian

kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-

hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan

bangsa. Perubahan 00D !"49 dengan kesepakatan diantaranya tidak

mengubah Pembukaan 00D !"49, tetap mempertahankan susunan

kenegaraan /staat structuur5 kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal

38
http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat


39/77

sebagai Negara esatuan +epublik Indonesia /N+I5, serta

mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah 'mandemen 00D !"49,

dapat dijelaskan sebagai berikut6 0ndang-0ndang Dasar merupakan

hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dijalankan sepenuhnya menurut 00D. 00D memberikan pembagian

kekuasaan /separation of power5 kepada = lembaga negara dengan

kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, &ajelis

Permusyawaratan +akyat /&P+5, Dewan Perwakilan +akyat /DP+5,

Dewan Perwakilan Daerah /DPD5, *adan Pemeriksa euangan /*P5,

&ahkamah 'gung /&'5, dan &ahkamah onstitusi /&5.

2.16.1MPRDalam menjalankan tugasnya, &P+ mempunyai wewenang antara

lain sebagai berikut 6!. &engubah dan menetapkan 0ndang-0ndang Dasar

&P+ berwenang mengubah dan menetapkan 0ndang-0ndang

Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49. Dalam

mengubah 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia?ahun !"49, anggota &P+ tidak dapat mengusulkan

pengubahan terhadap Pembukaan 0ndang-0ndang Dasar

Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49 dan bentuk Negara

esatuan +epublik Indonesia.0sul pengubahan pasal 0ndang-0ndang Dasar Negara

+epublik Indonesia ?ahun !"49 diajukan oleh

sekurangkurangnya !A; /satu pertiga5 dari jumlah anggota &P+.

Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan

menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta

alasannya. 0sul pengubahan 0ndang-0ndang Dasar Negara

+epublik Indonesia ?ahun !"49 diajukan kepada pimpinan

&P+. Setelah menerima usul pengubahan, pimpinan &P+

39


40/77

memeriksa kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah pengusul

dan pasal yang diusulkan diubah yang disertai alasan

pengubahan yang paling lama dilakukan selama ;B /tiga puluh5

hari sejak usul diterima pimpinan &P+. Dalam pemeriksaan,

pimpinan &P+ mengadakan rapat dengan pimpinan raksi dan

pimpinan elompok 'nggota &P+ untuk membahas

kelengkapan persyaratan.7ika usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan

persyaratan, pimpinan &P+ memberitahukan penolakan usul

pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul besertaalasannya. Namun, jika pengubahan dinyatakan oleh pimpinan

&P+ memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan &P+ wajib

menyelenggarakan sidang paripurna &P+ paling lambat =B

/enam puluh5 hari. 'nggota &P+ menerima salinan usul

pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan

paling lambat !4 /empat belas5 hari sebelum dilaksanakan

sidang paripurna &P+.

Sidang paripurna &P+ dapat memutuskan pengubahan pasal

0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49,

dengan persetujuan sekurang-kurangnya 9B /lima puluh

persen5 dari jumlah anggota ditambah ! /satu5 anggota.

:. &elantik Presiden dan @akil Presiden hasil pemilihan umum

&P+ melantik Presiden dan @akil Presiden hasil pemilihan

umum dalam sidang paripurna &P+. Sebelum reormasi, &P+

yang merupakan lembaga tertinggi negara memilikikewenangan untuk memilih Presiden dan @akil Presiden

dengan suara terbanyak, namun sejak reormasi bergulir,

kewenangan itu dicabut sendiri oleh &P+. Perubahan

kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna

40


41/77

&ajelis Permusyawaratan +akyat +epublik Indonesia ke-C

/lanjutan :5 tanggal B" No>ember :BB!, yang memutuskan

bahwa Presiden dan @akil Presiden dipilih secara langsung

oleh rakyat, Pasal =' ayat /!5.

;. &emutuskan usul DP+ untuk memberhentikan Presiden

danAatau @akil Presiden dalam masa jabatannya

&P+ hanya dapat memberhentikan Presiden danAatau @akil

Presiden dalam masa jabatannya menurut 0ndang-0ndang

Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49. Pemberhentian

Presiden danAatau @akil Presiden diusulkan oleh DP+. &P+

wajib menyelenggarakan sidang paripurna &P+ untuk

memutuskan usul DP+ mengenai pemberhentian Presiden

danAatau @akil Presiden pada masa jabatannya paling lambat

;B /tiga puluh5 hari sejak &P+ menerima usul. 0sul DP+ harus

dilengkapi dengan putusan &ahkamah onstitusi bahwa

Presiden danAatau @akil Presiden terbukti melakukan

pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadapnegara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

maupun perbuatan tercela danAatau terbukti bahwa Presiden

danAatau @akil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden danAatau @akil Presiden. eputusan &P+ terhadap

usul pemberhentian Presiden danAatau @akil Presiden diambil

dalam sidang paripurna &P+ yang dihadiri sekurang-kurangnya

;A4 /tiga perempat5 dari jumlah anggota dan disetujui oleh

sekurang-kurangnya :A; /dua pertiga5 dari jumlah anggota yang

hadir.

4. &elantik @akil Presiden menjadi Presiden

41


42/77

7ika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan

oleh @akil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.

7ika terjadi kekosongan jabatan Presiden, &P+ segera

menyelenggarakan sidang paripurna &P+ untuk melantik @akil

Presiden menjadi Presiden. Dalam hal &P+ tidak dapat

mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna

DP+. Dalam hal DP+ tidak dapat mengadakan rapat,Presiden

bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-

sungguh di hadapan pimpinan &P+ dengan disaksikan oleh

pimpinan &ahkamah 'gung.

9. &emilih @akil Presiden

Dalam hal terjadi kekosongan @akil Presiden, &P+

menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat

=B /enam puluh5 hari untuk memilih @akil Presiden dari : /dua5

calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosonganjabatan @akil Presiden dalam masa jabatannya.

=. &emilih Presiden dan @akil Presiden

'pabila Presiden dan @akil Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam

masa jabatannya secara bersamaan, &P+ menyelenggarakan

sidang paripurna paling lambat ;B /tiga puluh5 hari untuk

memilih Presiden dan @akil Presiden, dari : /dua5 pasangan

calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon

Presiden dan @akil Presidennya meraih suara terbanyak

pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya,

sampai berakhir masa jabatannya.

42


43/77

Dalam hal Presiden dan @akil Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam

masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas

kepresidenan adalah &enteri $uar Negeri, &enteri Dalam

Negeri, dan &enteri Pertahanan secara bersama-sama.

&P+ terdiri atas anggota DP+ dan anggota DPD yang dipilih

melalui pemilihan umum. eanggotaan &P+ diresmikan dengan

keputusan Presiden. Sebelum reormasi, &P+ terdiri atas

anggota DP+, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut

aturan yang ditetapkan undang-undang. 7umlah anggota &P+

periode :BB"%:B!4 adalah =": orang yang terdiri atas 9=B

'nggota DP+ dan !;: anggota DPD. &asa jabatan anggota

&P+ adalah 9 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat

anggota &P+ yang baru mengucapkan sumpahAjanji.

'nggota &P+ sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpahAjanji secara bersama-sama yang dipandu oleh etua

&ahkamah 'gung dalam sidang paripurna &P+. 'nggota &P+yang berhalangan mengucapkan sumpahAjanji secara bersama-

sama, mengucapkan sumpahAjanji yang dipandu oleh pimpinan

&P+. 'dapun hak dan kewajiban setiap anggota &P+ adalah

sebagai berikut.

!. (ak anggota 6a. &engajukan usul pengubahan pasal 0ndang-0ndang

Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49.

b. &enentukan sikap dan pilihan dalam pengambilankeputusan.

c. &emilih dan dipilih.d. &embela diri.e. Imunitas.

(ak imunitas merupakan hak anggota Dewan untuk

dilindungi setiap pernyataannya dalam melaksanakan

43


44/77

tugas-tugas kedewanan. Dalam 00 lembaga perwakilan

yang baru tersebut, hak imunitas diperluas, tidak hanya

diberikan saat berada dalam orum rapat. (ak imunitas

juga diberikan ketika anggota Dewan berada di luar

ompleks Senayan.. (ak Protokoler

(ak protokoler adalah hak anggota dewan untuk

memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya

dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun

dalam melaksanakan tugasnya. /00 ::A:BB;5.

:. ewajiban anggotaa. &emegang teguh dan mengamalkan Pancasila.b. &elaksanakan 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik

Indonesia ?ahun !"49 dan menaati peraturan perundang-

undangan.c. &empertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan

menjaga keutuhan Negara esatuan +epublik Indonesia.d. &endahulukan kepentingan negara di atas kepentingan

pribadi, kelompok, dan golongan.

e. &elaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil

daerah.'lat kelengkapan &P+ terdiri atas 6!. Pimpinan &P+

Pimpinan &P+ terdiri atas ! /satu5 orang ketua yang berasal

dari anggota DP+ dan 4 /empat5 orang wakil ketua yang

terdiri atas : /dua5 orang wakil ketua berasal dari anggota

DP+ dan : /dua5 orang wakil ketua berasal dari anggota

DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna &P+.:. Panitia 'd (ocPanitia ad hoc &P+ terdiri atas pimpinan &P+ dan paling

sedikit 9 /lima persen5 dari jumlah anggota dan paling

banyak !B /sepuluh persen5 dari jumlah anggota yang

susunannya mencerminkan unsur DP+ dan unsur DPD

44


45/77

secara proporsional dari setiap raksi dan elompok 'nggota

&P+.

&P+ bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota

negara. Sidang &P+ sah apabila dihadiri 6!. sekurang-kurangnya ;A4 dari jumlah 'nggota &P+ untuk

memutus usul DP+ untuk memberhentikan PresidenA@akil

Presiden:. Sekurang-kurangnya :A; dari jumlah 'nggota &P+ untuk

mengubah dan menetapkan 00D sekurang-kurangnya 9B

M! dari jumlah 'nggota &P+ sidang-sidang lainnya.

Putusan &P+ sah apabila disetujui6

!. Sekurang-kurangnya :A; dari jumlah 'nggota &P+ yang

hadir untuk memutus usul DP+ untuk memberhentikan

PresidenA@akil Presiden:. Sekurang-kurangnya 9BM! dari seluruh jumlah 'nggota

&P+ untuk memutus perkara lainnya.;. Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak,

terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan

musyawarah untuk mencapai hasil yang muakat.

etua &P+Dr./(25. (. ulkili (asan, S.1., &.&.

&asa jabatan :B!4 - :B!"2.16.2DPR


46/77

!. $egislasi 6


47/77

ebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang

terjadi di tanah air atau di dunia internasional.?indak lanjut

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.Dalam menjalankan tugasnya setiap anggota DP+ memiliki hak

dan kewajiban. 'dapun (ak anggota DP+ adalah sebagai berikut.!. mengajukan usul rancangan undang-undang:. mengajukan pertanyaan;. menyampaikan usul dan pendapat4. memilih dan dipilih9. membela diri=. imunitasC. protokoler

#. keuangan dan administrati

Sedangkan kewajiban anggota DP+ adalah sebagai berikut.

!. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila:. melaksanakan 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik

Indonesia ?ahun !"49 dan menaati peraturan

perundangundangan;. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan

keutuhan Negara esatuan +epublik Indonesia

4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok, dan golongan

9. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat=. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan negaraC. menaati tata tertib dan kode etik#. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan

lembaga lain". menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui

kunjungan kerja secara berkala!B. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

masyarakat!!. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis

kepada konstituen di daerah pemilihannya

47


48/77

'nggota DP+ tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat

negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil,

anggota ?NIAPolri, pegawai pada *0&NA*0&D atau badan lain

yang anggarannya bersumber dari 'P*NA'P*D.'nggota DP+ juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai

pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan

publik, konsultan, ad>okatApengacara, notaris, dokter praktek dan

pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang,

dan hak sebagai anggota DP+.7ika anggota DP+ diduga melakukan perbuatan pidana,

pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus

mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. etentuan ini tidak

berlaku apabila anggota DP+ melakukan tindak pidana korupsi

dan terorisme serta tertangkap tangan.'lat kelengkapan DP+ terdiri atas 6 Pimpinan, *adan &usyawarah,

omisi, *adan $egislasi, *adan 'nggaran, *adan 'kuntabilitas

euangan Negara, *adan ehormatan, *adan erjasama 'ntar-

Parlemen, *adan 0rusan +umah ?angga, Panitia husus dan alatkelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat

paripurna.Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit

pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DP+ tentang

tata tertib.1. Pim$inan

Pimpinan DP+ terdiri atas ! /satu5 orang ketua dan 4 /empat5

orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan

urutan perolehan kursi terbanyak di DP+. etua DP+ ialah

anggota DP+ yang berasal dari partai politik yang memperoleh

kursi terbanyak pertama di DP+. @akil etua DP+ ialah

anggota DP+ yang berasal dari partai politik yang memperoleh

kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam hal

48


49/77

terdapat lebih dari ! /satu5 partai politik yang memperoleh kursi

terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan

urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.

Dalam hal terdapat lebih dari ! /satu5 partai politik yang

memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan

berdasarkan persebaran perolehan suara. Dalam hal pimpinan

DP+ belum terbentuk, DP+ dipimpin oleh pimpinan sementara

DP+. Pimpinan sementara DP+ terdiri atas ! /satu5 orang ketua

dan ! /satu5 orang wakil ketua yang berasal dari : /dua5 partai

politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di

DP+. Dalam hal terdapat lebih dari ! /satu5 partai politik yang

memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua

sementara DP+ ditentukan secara musyawarah oleh wakil

partai politik bersangkutan yang ada di DP+. etua dan wakil

ketua DP+ diresmikan dengan keputusan DP+. Pimpinan DP+

sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpahAjanji

yang teksnya dipandu oleh etua &ahkamah 'gung. 'dapuntugas DP+ adalah sebagi berikut.a. memimpin sidang DP+ dan menyimpulkan hasil sidang untuk

diambil keputusanb. menyusun rencana kerja pimpinanc. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan

pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat

kelengkapan DP+d. menjadi juru bicara DP+

e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DP+. mewakili DP+ dalam berhubungan dengan lembaga negara

lainnyag. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan

lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DP+h. mewakili DP+ di pengadilan

49


50/77

i. melaksanakan keputusan DP+ berkenaan dengan penetapan

sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undanganj. menyusun rencana anggaran DP+ bersama *adan 0rusan

+umah ?angga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat

paripurnak. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DP+

yang khusus diadakan untuk ituPimpinan DP+ berhenti dari jabatannya karena meninggal

dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan. Pimpinan DP+

dapat diberhentikan karena alasan-alasan berikut.a. ?idak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap sebagai anggota DP+ selama ; /tiga5

bulan berturut-turut tanpa keterangan apa punb. &elanggar sumpahAjanji jabatan dan kode etik DP+

berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan

pemeriksaan oleh *adan ehormatan DP+ dinyatakan

bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 9 /lima5 tahun

atau lebihdiusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan ditarik keanggotaannya

sebagai anggota DP+ oleh partai politiknya melanggar

ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam 0ndang-

0ndang ini diberhentikan sebagai anggota partai politik

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam hal salah seorang pimpinan DP+ berhenti dari

jabatannya, anggota pimpinan lainnya menetapkan salah

seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas

pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan

yang deiniti. Dalam hal salah seorang pimpinan DP+ berhenti,

50


51/77

penggantinya berasal dari partai politik yang sama. Pimpinan

DP+ diberhentikan sementara dari jabatannya apabila

dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 9 /lima5 tahun atau lebih.

Dalam hal pimpinan DP+ dinyatakan tidak terbukti melakukan

tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DP+ yang

bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai

pimpinan DP+.

2. Ba%an Mus8a*arah*adan &usyawarah /disingkat *amus5 dibentuk oleh DP+ dan

merupakan alat kelengkapan DP+ yang bersiat tetap. DP+

menetapkan susunan dan keanggotaan *adan &usyawarah

pada permulaan masa keanggotaan DP+ dan permulaan tahun

sidang. 'nggota *adan &usyawarah berjumlah paling banyak

!A!B /satu persepuluh5 dari jumlah anggota DP+ berdasarkan

perimbangan jumlah anggota tiap-tiap raksi yang ditetapkan

oleh rapat paripurna. Pimpinan DP+ karena jabatannya juga

sebagai pimpinan *adan &usyawarah. 'dapun tugas yang

harus dilakukan oleh pimpinan DP+ antara lain.i. &enetapkan agenda DP+ untuk ! /satu5 tahun sidang, !

/satu5 masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa

sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan

jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang,

dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk

mengubahnya memberikan pendapat kepada pimpinan DP+

dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut

pelaksanaan tugas dan wewenang DP+Gii. &eminta danAatau memberikan kesempatan kepada alat

kelengkapan DP+ yang lain untuk memberikan

51


52/77

keteranganApenjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-

masing

iii. &engatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal

undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak

lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DP+i>. &enentukan penanganan suatu rancangan undangundang

atau pelaksanaan tugas DP+ lainnya oleh alat kelengkapan

DP+>. &engusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah

komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi

yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa

keanggotaan DP+>i. &elaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat

paripurna kepada *adan &usyawarah

#. 4omisiomisi dibentuk oleh DP+ dan merupakan alat kelengkapan

DP+ yang bersiat tetap. DP+ menetapkan jumlah komisi pada

permulaan masa keanggotaan DP+ dan permulaan tahun

sidang. 7umlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat

parip

demokrasi dan sistem ketatanegaraan

Documents