BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam Demokrasi Pancasila rakyat adalah subyek demokrasi yang secara keseluruhan

berhak untuk ikut serta secara efektif, menentukan keinginan-keinginan dan

pelaksanaan perwujudan keinginan-keinginana itu, untuk turut serta dalammenentukan

garis-garis besar haluan negara dan menentukan mandataris atau pimpinan nasional

yang akan melaksanakan garis-garis besar haluan negara itu.

Berkenaan dengan masalah kebebasan individu dalam alam demokrasi, pelaksanaan

kebebasan itu harus disertai tanggung jawab.

II. Permasalahan

1. Bagaimana Demokrasi Pancasila

2. Bagaimana landasan hukum Demokrasi Pancasila

3. Bagaimana hubungan Pancasila dan Pembangunan Nasional

1

BAB II

PEMBAHASAN

I. DEMOKRASI PANCASILA

A. Dasar dan Asas

Demokrasi (demos = rakyat ; Kratos = pemerintahan) adalah suatu system

pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dari etimologinya, istilah

itu berarti pemerintahan oleh rakyat. Menurut perkembangan sekarang, demokrasi

tidak hanya meliputi bidang pemerintahan/politik saja, tetapi juga bidang ekonomi,

sosial dan budaya.

Demokrasi di Indonesia yang dikembangkan sekarang adalah Demokrasi

Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada

kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya diarahkan

dengan ketentuan-ketentuan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang

Dasar 1945.

Dasar Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti tercantum dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan

rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat”

Adapun asas Demokrasi Pancasila terdapat dalam sila keempat Pancasila yang

berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan.”

B. Partisipasi Rakyat

Pengaturan parttisipasi rakyat dalam kehidupan demokrasi secara positif ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permainan dalam kehidupan

demokrasi diatur secara lembaga. Ini berarti keinginan-keinginan rakyat tersebut

disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui

pemilihan umum yang demokratis. Hasil pemilihan umum itu mencerminkan

2

keinginan rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang diharapkan akan

menyuarakan aspirasinya.

Dalam demokrasi Pancasila-yang merupakan suatu system pemerintahan yang

berdasarkan kedaulatan rakyat dan dijiwai oleh sila-sila Pancasila-rakyatlah yang

menentukan bentuk da nisi pemerintahan yang dikehendaki sesuai dengan hati

nuraninya. Karena itu, sudah sewajarnya bahwa pemerintah harus memfokuskan

perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka tercapainya

kemakmuran yang merata.

Segala langkah kebijaksanaan pemerintah harus berdasar atas hasil musyawarah.

Pengambilan keputusan akan merupakan pedoman dan garis kebijaksanaan harus

sesuai dengan jiwa Pancasila. Kestabilan pemerintah sebagai suatu syarat dapat

terlaksananya program-program harus tetap menampung adanya perbedaan-

perbedaan pendapat didalam masyarakat. Perbedaan pendapat itu adalah wajar asal

penyeesaiannya melalui aturan permainan dalam alam demokrasi itu sendiri,

dengan sama-sama melewati system kelembagaan dan musyawarah, serta selalu

berpijak pada kepentingan rakyat sebagai keseluruhan.

Demokrasi Pancasila tidak membatasi demokrasi hanya dalam bidang politik-

yang berarti hanya bersangkut paut pada bidang politiknegara atau hal-hal yang

berhubungan denganpengaturan kenegaraan-tetapi juga mengatur masalah

ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pengaturan pokok masalah itu terdapat didalam

UUD 1945, yaitu: dalam pasal 31 mengenai pendidikan, pasal 32 mengenai

kebudayaan, pasal 33 mengenai perekonomian, pasal 34 menenai fakir miskin.

Dengan kata lain, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi politik, demokrasi

ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini berarti bahwa kedaulatan di bidang politik,

ekonomi, sosial dan kebudayaan berada di tangan rakyat (yang diwujudkan melalui

wakil-wakilnya), sehingga dalam praktek rakyat rakyat harus nyata-nyata terlibat.

Dengan demikian, gagasan demokrasi dalam suatu perkembangan “populisme”

(gagasan yang berorientasi kerakyatan) dan “progresivisme” (gagasan yang

3

berorientasi pada kemajuan) diatur secara konstitusional, yang garis-garis pokoknya

telah diletakan oleh UUD 1945.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Pancasila mencakup

macam-macam demokrasi. Disamping demokrasi politik, ekonomi, sosial dan

budaya. Demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi konstitusional karena

demokrasi ini berdasarkan atas konstitusi, yaitu UUD 1945. UUD 1945 itu sendiri

merupakan realisasi Pancasila sebagai dasar negara.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus mengikuti aturan-aturan hukum. Ini tentu

saja tidak bias lain, karena Indonesia adalah negara hukum. Dalam hubungan itu

dikenallah adanya tata urutan peraturan perundangan. Pancasila adalah sumber

darisegala sumber hukum yang kemudian melahirkan sumber-sumber hukum

lainnya.

Sumber hukum itu adalah:

1. Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959;

3. UUD 1945;

4. Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966).

Sumber- sumber hukum ini merupakan landasan atas lahirnya peraturan lainnya.

D. Tata Urutan Peraturan Perundangan

Tata urutan tersebut menggambarkan bahwa peraturan yang diatas merupakan

pangkal bagi peraturan dibawahnya. Akibatnya ialah peraturan yang dibawah itu

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya.

Tata urutannya itu adalah:

1. UUD 1945;

2. Ketetapan MPR;

3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

4

5. Keputusan Presiden;

6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Mentri, Instruksi

Mentri, dan lain-lain.

Demikianlah mengenai masalah tata peraturan perundangan dalam sistem

perundangan di Indonesia

E. Demokrasi Pancasila sebagai Way of Life

Demokrasi juga merupakan way of life atau cara hidup dalam bidang pemerintahan,

disamping itu sebagai suatu system pemerintahan. Cara hidup itu dianggap paling

sesuai dalam rangka terselenggaranya pemerintahan dengan teratur. Dalam hal ini

dikembangkan suatu cara yang harus diikuti oleh semua orang, karena cara itu

menjamin adanya ketertiban dan dinamika dalam hidup bernegara. Ketertiban dan

hidup dinamika ( tertib yang dinamis, dinamis yang tertib ) ini merupakan suatu ciri

dari suatu masyarakat yang hidup dan demokratis

Demokratis sebagai suatu cara hidup yang baik antara lain meliputi hal-hal

sebagai berikut:

Pertama: Segala pendapat atau perbedaan pendapat mengenai masalah

kenegaraan dan lain-lain yang menyangkut kehidupan negaradan masyarakat

diselesaikan lewat lembaga-lembaga negara. Dengan kata lain, penyelesaian itu

melembaga; artinya penyelesaian dilakukan dengan lembaga-lembaga yang erat

hubungannya dengan penyelesaian masalah itu, yaitu melalui wakil-wakil rakyat

yang dudukdidalam lembaga negara seperti DPR atau DPRD. Cara hidup ini akan

mengantarkan dan merupakan suatu kebiasaan menyelesaikan perselisihan melalui

lembaga itu sehingga masalah itu dapat diselesaikan dengan tertib dan teratur.

Kedua: Diskusi. Sebagai negara demokrasi, dimana rakyat diikut sertakan dalam

masalah negara, pertukaran pikiran yang bebas demi terselenggaranya kepentingan

rakyat harus dibuka seluas-luasnya. Diskusi dapat dibentuk polemic didalam media

massa, baik cetak maupun elektronik didalam diskusi atau musyawarahsebagai

5

landasan kehidupan bangsa dan negara, harus diberi saluran. Dengan demikian, apa

yang dikehendaki oleh rakyat akan mudah diketahui. Way of life seperti

dikemukakan diatas, dalam rangka pembangunan pancasila, sangatlah sesuai

dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini, semangat musyawarah, baik dalam

lembaga-lembaga perwakilan maupun wadah-wadah lainnya-seperti media massa-

sudah sewajarnya dibina terus menerus.

II. PANCASILA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sebagai mana telah ditetapkan didalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

atau Ketetapan MPR No.II/MPR/1983, pembangunan nasional yang dilaksanakan

dewasa ini dimaksudkan demi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan

itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, tapi

keselarasan, keserasian, dan keseimbangan atara keduanya, lahiriah dan batiniah,

jasmaniah-rohaniah, merata diseluruh tanah air dan untuk seluruh masyarakat

Indonesia.

Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dan

Tuhan Yang Maha Esa, antara sesame manusia serta lingkungan alam sekitar,

keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan keselarasan antara cita-cita hidup

didunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat. Kehidupan manusia dan masyarakat

yang serba selaras ini merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional. Secara

singkat tujuan pembangunan adalah masyarakat maju adil dan makmur berdasarkan

pancasila. Karena itu, dapat dikatakan bahwa hakikat mengamalkan pancasila adalah

melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan.

Sesungguhnya pemikiran mengenai pembangunan nasional telah tercantum

dalam Pembukaan UUD 1945 dan diuraikan secara rinci di dalam pasal-pasal atau

Batang Tubuh UUD 1945. MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi didalam

6

negara kita kemudian menjabarkannya didalam ketetapan MPR No.II/MPR/1983. Di

dalam Ketetapan MPR itu dimuat tiga pola pembangunan, yaitu:

1. Pola dasar pembangunan nasional (yang berlaku untuk seterusnya)

2. Pola umum pembangunan jangka panjang (Yang berlaku selama 25-30

tahun)

3. Pola umum pembangunan lima tahun (Ketetapan MPR ini secara khusus

bicara mengenai Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat/Pelita IV

yang berlaku mulai 1 April 1984 – 31 Maret 1989. Kita sekarang berada

pada Pelita Keenam, atau tahap tinggal landas untuk memasuki tahap PJP

II)

Landasan idil pembangunan nasional adalah Pancasila. Ini berarti bahwa

pembangunan nasional dilaksanakan dengan dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa,

berdasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan mementingkan

Persatuan Indonesia, dengan berpedoman kepada Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta untuk

mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun landasan Konstitusionalnya adalah UUD 1945 mengenai tujuan

pembangunan nasional, didalam ketetapan MPR dinyatakan bahwa pembangunan

nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata

material dan spiritual berdasarkan pancasla didalam wadah negara kesatuan

Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat, dalam

suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis, serta dalam

lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai

7

Selanjutnya mengenai asas-asas pembangunan nasional disebutkan sebagai berikut:

1. Asas manfaat ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus

dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat, dan bagi pengembangan pribadi warga negara.

2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan ialah bahwa usaha mencapai cita-cita

dan aspirasi-aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa

dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh

semangat kekeluargaan.

3. Asas demokrasi ialah demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi bidang-

bidang politik, social, dan ekonomi, serta dalam penyelewangan masalah-

masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan

permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

4. Asas adil dan merata ialah bahwa hasil material dan spiritual yang dicapai

dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa, dan

bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan

yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai dharma

bakti yang ia berikan kepada bangsa dan negara

5. Asas perikehidupan dan keseimbangan ialah keseimbangan diantara

kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan keduniaan dan akhirat,

antara kepentingan material dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga,

antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan

perikehidupan darat, laut, dan udara, serta antara kepentingan nasional dan

internasional.

6. Asas Kesadaran hokum ialah bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu

sadar dan taat pada hokum dan mewajibkan negara untuk menegakan dan

menjamin kepastian hokum.

7. Asas kepercayaanpada diri sendiri, yaitu bahwa pembangunan nasional harus

berlandaskan kepada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri

serta bersendikan pada kepribadian bangsa.

8

Adapun pola umum jangka panjang mempunyai sasaran sebagai berikut:

a. Bidang Ekonomi

Struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuatan

industry yang maju, yangdidukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian

yang tangguh. Dengan prinsip bahwa repelita yang terdahulu mempunyai

sasaranuntuk menaikan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat banyak serta

untuk menciptakan landasan bagi repelita berikutnya, maka struktur

ekonomi yang seimbmbang itu akan dicapai secara bertahap melalui

pelaksanaan serangkaian repelita ialah:

1) Repelita Pertama: Meletakan titik berat pada sector pertanian dan

industry yang mendukung sector pertanian.

2) Repelita Kedua: Meletakan titik berat pada sector pertanian dengan

meningkatkan industry yang mengolah bahan mentah menjadi bahan

baku.

3) Repelita ketiga: Meletakan titik berat pada sector pertanian menuju

swasembada pangan dan meningkatkan industry yang mengolah

bahan baku menjadi barang jadi.

4) Repelita keempat: Meletakan titik berat pada sector pertanian untuk

melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan

meningkatkan industry yang dapat menghasilkan mesin-mesin

industry, naik industry berat maupun industry ringan yang akan terus

dikembangkandalam repelita selanjutnya.

Dengan meningkatkan bidang industry dan pertanian secara bertahap seperti

diatas, akan terpenuhilah kebutuhan pokok rakyat dan akan tercapailah

struktur ekonomi yang seimbang, yaitu struktur ekonomi dengan titik berat

kekuatan industry yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat, setelah

dilampaui pembangunan lima tahun yang kelima atau yang keenam akan

9

menjadi landasan bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yaitu

masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

b. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial-

Budaya

Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras

dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesame dan alam

sekitar, serta memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah

dan batiniah, serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong

royong yang berkembang, sehingga sanggup serta mampu melanjutkan

perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan

landasan ekonomi yang seimbang.

Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi manusia

Indonesia harus benar-benar menunjukan nilai hidup dan makna kesusilaan

yang dijiwai oleh pancasila, dan kebudayaan itu sendiri harus merupakan

penghayatan nilai-nilai yang luhur.

c. Bidang Politik

Dalam bidang polotik dalam negeri dimantapkan kesadaran kehidupan politik

dan kenegaraan berdsarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi

setiap warga negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai

tujuan nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran itu termasuk didalamnya usaha-usaha

untuk menciptakan, mengkonsolidasikan, dan memanfaatkan kondisi serta

situasi untuk memungkinkan terlaksanannya suatu proses pembaruan

kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan system politik

yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat

memperkuat kehidupan konstitusional, mewujudkan pemerintahan yang

bersih, berkemampuan dan berwibawa, pengawasan oleh Dewan Perwakilan

10

Rakyat yang semakin efektif, serta terwujudnya kesadaran dan kepastian

hokum dalam masyarakat yang semakin mantap.

Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar

Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam

memberikansumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian

dunia yang abadi, adil dan sejahtera.

d. Bidang Pertahanan Keamanan

Sesuai Doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional, diciptakan system

pertahanan rakyat semesta yang mampu meyukseskan dan mengamankan

perjuangan nasional pada umumnya dan pembangunan nasional pada

khususnya, dari setiap ancaman yang dating dari luar maupun dalam negeri,

sehingga usaha bangsa dalam mencapai tujuan nasional benar-benar aman

dan tertib.

Dalam pelaksanaan doktrin diatas, ABRI-yang tumbuh dari rakyat dan

bersama rakyat untuk menegakan dan mengisi kemerdekaan-merupakan inti

dari system Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Disamping selaku

kekuatan hankam, ABRI juga merupakan kekuatan social.

Demikianlah sasaran-sasaran yang termuat dalam Pola Umum Jangka

Panjang.

11

Khusus mengenai Pembangunan Lima Tahun Keempat prioritas diletakan

pada:

1. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dalam

Repelita keempat prioritas diletakan kepada sector pertanian untuk

melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan

dengan meningkatkan industry yang dapat menghasilkan mesin-

mesin industry sendiri, baik industry berat maupun industry ringan

yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya.

2. Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi,

pembanguan dalam bidang politik, social budaya, dan lain-lain, makin

ditingkatkan sepadan, agar saling menunjang dengan kemajuan-

kemajuan yang dicapai oleh pembangunan bidang ekonomi.

12

BAB III

PENUTUP

I. Kesimpulan

Yang dikemukakan diatas hanyalah sekedar gambaran mengenai Pola Pembangunan

Nasional sebagaimana digariskan didalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1983, yang tidak

dapat kita lepaskan dari pengamalan pancasila secara keseluruhan. Pola ini menegaskan

adanya pola umum pembangunan nasionalyang tetap, pola umum pembangunan jangka

panjang ( 25 – 30 tahun, yang akan menerjemahkan pola umum pembangunan itu

dalam), dan pola umum pembangunanlima tahunyang secara lebih rinci mengupayakan

perwujudan tujuan jangka panjang itu dalam program lima-tahunan.

II. Saran

1. Mahasiswa Membaca referensi-referensi lain yang berkaitan dengan Demokrasi

Pancasila dan Hubungan Pancasila dan Pembangunan Nasional

13

Daftar Pustaka

Darmodihardjo, Dardji, S.H., Pengantar Studi Pancasila, 1972

Darmodihardjo, Dardji, S.H., Uraian Singkat Tentang Pokok-pokok Demokrasi Pancasila, 1975

Prof.Darmodihardjo, Dardji, S.H., Santiadji Pancasila “ Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan

Yuridis Konstitusiona”l, 1995

14