DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42Jakarta 12190Kotak Pas 124

Homepage DJP: httD:/Iwww.Dafak.oo.ld

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;3. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan

pengamatan Potensi Perpajakan;

di seluruh Indonesia

SURA T EDARANNOMOR : SE - 42 IPJ/2010

TENTANG

Telepon

Fax

: 5250208; 52516095262880

: 5732062

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK. 03/20 10 TENTANGTAT A CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN

AT AU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAKDAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 13 IPJ/2010TENTANG BENTUK, UKURAN. PROSEDUR PEMBERITAHUAN

DALAM RANGKA PEMBUATAN. TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,TAT A CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TAT A CARA PEMBATALAN

FAKTUR PAJAK

Sehubungan dengan diterbitkannya:a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembuatan

dan Tata Cara Pembetulan atau Tata Cara Penggantian Faktur Pajak.b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 13 /PJ.l2010 tentang Bentuk, Ukuran,

Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembl,Jatan, Tata Cara Pengisian Keterangan,Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

dengan ini disampaikan salinannya kepada Saudara. Hal-hal yang perlu mendapat perhatiansehubungan dengan diterbitkannya kedua peraturan tersebut antara lain adalah sebagaiberikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahanBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

2. Faktur Pajak harus dibuat pada:saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahappekerjaan; atausaat PKP menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai PemungutPajak Pertambahan Nilai.

3. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan pef1yerahan BarangKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

4. Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam FakturPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nila; Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang/

.2

Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), dan pengisiannya sesuai dengan Tata CaraPengisian Keterangan pada Faktur Pajak, dipersamakan dengan Faktur Pajak.

5. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP danpengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan sendiri oleh PKP.

6. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar dan sesuai dengan keterangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN, serta ditandatangani olehpejabat/kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak. Faktur Pajak yangtidak diisi secara lengkap dan benar dan/atau tidak ditandatangani merupakan FakturPajak cacat.

7. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak antaralain:

a. PKP wajib mengisi Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan.Kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak akan mengakibatkanFaktur Pajak tersebut menjadi cacat;

b. Kode Cabang hanya digunakan oleh PKP yang telah mendapat ijin Pemusatan PPNterutang namun sistem penerbitan Faktur Pajak-nya belum on line;

c. Peruntukan Kode Cabang tidak boleh diubah. Kode Cabang yang sudah dihentikanpenggunaannya tidak boleh digunakan kembali;

d. Nomor Urut dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi,Kode Status dan mata uang yang digunakan serta Faktur Pajak yang tidak diisisecara lengkap (eks Faktur Pajak Sederhana);

8. Kewajiban PKP untuk menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada KepalaKantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait dengan pengisian Faktur Pajak yaitu:a. Surat pemberitahuan nama pejabat atau kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani

Faktur Pajak yang dilengkapi dengan contoh spesimen tanda tangan pejabat ataukuasa yang ditunjuk termasuk bila ada perubahan/penggantian pejabat atau kuasayang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak;

b. Surat pemberitahuan penggunaan Kode Cabang pada Faktur Pajak termasukpenambahan atau penghentian penggunaan Kode Cabang;

C. Surat Pemberitahuan penggunaan Nomor Urut 00000001 yang kedua pada tahunberjalan (Faktur Pajak yang diterbitkan telah mencapai nomor urut 99999999).

9. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan secara tertulis oleh PKP kepada KepalaKPP:a. Surat pemberitahuan nama dan spesimen tanda tangan pejabat atau kuasa yang

ditunjuk utuk menandatangani Faktur Pajak paling lama akhir bulan berikutnyasetelah pejabat atau kuasa yang ditunjuk mulai menandatangani Faktur Pajak;

b. Surat pemberitahuan penggunaan Kode Cabang pada Faktur Pajak termasukpenambahan Kode Cabang paling lama akhir bulan berikutnya setelah Kode Cabangmulai digunakan;

C. Surat Pemberitahuan penggunaan Nomor Urut 00000001 yang kedua pada tahunberjalan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Nomor Urut 00000001 yangkedua digunakan.

10. PKP yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir8 atau menyampaikan pemberitahuan tetapi melebihi batas waktu sebagaimanadimaksud pada butir 9 maka Faktur Pajak yang diterbitkan sampai dengan suratpemberitahuan diterima dianggap Faktur Pajak cacat.

11. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak cacat tidak dapatdikreditkan dan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak cacat dikenai sanksi administrasisesuai dengan ketentuan dalam Pasal14 UU KUP.

12. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, khusus untuk PKP Pedagang Eceran (PKPPE) diberikan kemudahan untuk menggunakan kode dan nomor seri khusus sebagaipengganti Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. Kode dan nomor seri khusus tersebut

ditentukan sendiri oleh PKP PE dapat berupan~7or invoice atau nomor struk penjualan,sebagaimana yang saat ini telah diPergUnakaj

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 dan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER- 13 IPJ/2010 tersebut mulai berlaku pada tanggal1 April 2010.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

••

Tembusan:1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;5. Sekretaris Direkorat Jenderal Pajak;6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2010