departemen keuangan republik indonesia...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

telephone : 3450959 344-9230 (20 saluran)

384-2234, 386-5310, 344-0107 Faksimili : 381-6402,345-4640

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Diseluruh Indonesia.

SURAT EDARAN NOMOR SE- 01 /PB/2006

TENTANG

PEDOMAN ANALISA DAN REKONSILIASI

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN KPPN DAN KANWIL DJPB

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN akan menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umun Negara (Neraca KUN), sedangkan SAU menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.

Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan di atas, KPPN dan Kanwil

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) wajib melaksanakan analisa dan rekonsiliasi laporan keuangan secara harian, bulanan, semesteran, dan tahunan. Untuk mempermudah proses analisa dimaksud, diperlukan suatu petunjuk yang lebih rinci bagi KPPN dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal serta rekonsiliasi Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB diatur sebagai berikut : A. TINGKAT KPPN I. Analisa Laporan Pada Tingkat KPPN dilakukan analisa terhadap laporan yang terdiri dari :

1. Analisa Intern Meliputi analisa laporan yang ada pada Tingkat KPPN terdiri dari :

a. Laporan Arus Kas (LAK) Harian /Bulanan /Semesteran/Tahunan; b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Harian /Bulanan /Semesteran / Tahunan; c. Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) Harian /Bulanan /Semesteran/

Tahunan; d. Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU) Harian /Bulanan /Semesteran/

Tahunan. 2. Analisa Antar Laporan Meliputi analisa antar laporan-laporan yang ada pada tingkat KPPN yang terdiri

dari : a. LAK dengan Neraca KUN Bulanan/Semesteran/Tahunan; b. LAK dengan LRA Bulanan/Semesteran/Tahunan; c. Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran/Tahunan; d. Laporan yang dihasilkan Seksi Vera dengan Laporan seksi-seksi lain yang

terkait.

II. Rekonsiliasi Laporan Rekonsiliasi laporan yang dilakukan pada pada tingkat KPPN terdiri dari :

a. Rekonsiliasi antara LAK dengan Laporan Kas Posisi (LKP); b. Rekonsiliasi antara KPPN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

(UAKPA). Rincian lebih lanjut mengenai tata cara analisa dan rekonsiliasi laporan pada tingkat KPPN dimuat pada Lampiran I dan III. B. TINGKAT KANWIL DJPB I. Analisa Laporan Pada Tingkat Kanwil dilakukan analisa terhadap laporan yang terdiri dari :

a. Analisa Intern Meliputi analisa laporan yang ada pada Tingkat Kanwil yang terdiri dari :

1. Laporan Arus Kas (LAK) Harian /bulanan /Semesteran; 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Harian /Bulanan /Semesteran; 3. Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) Harian /Bulanan /Semesteran; 4. Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU).

b. Analisa Antar Laporan Meliputi analisa antar laporan-laporan yang ada pada tingkat Kanwil yang terdiri

dari : 1. LAK dengan Neraca KUN Bulanan/Semesteran; 2. LAK dengan LRA Bulanan/Semesteran; 3. Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran; 4. Laporan yang dihasilkan Seksi Vera dengan Laporan seksi-seksi lain yang

terkait.

II. Rekonsiliasi Laporan Rekonsiliasi laporan yang dilakukan pada pada tingkat Kanwil yaitu melakukan Rekonsiliasi antara Kanwil DJPB dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-W) di wilayah kerjanya. Rincian lebih lanjut mengenai tata cara analisa dan rekonsiliasi laporan pada tingkat Kanwil DJPB dimuat pada Lampiran II dan IV. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran ini. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2006

a.n Direktur Jenderal Direktur Informasi dan Akuntansi

Dr. Hekinus Manao, Ak,M.Acc.,CGFM. NIP. 060052698

Tembusan : 1. Menteri Keuangan R.I 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal PBN

Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB

1

PEDOMAN ANALISA DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT KUASA BUN KPPN

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, pasal 3

menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem

Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

SAKUN akan menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umun

Negara (Neraca KUN), sedangkan SAU menghasilkan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) dan Neraca SAU.

Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan di atas, KPPN

wajib melaksanakan analisa laporan keuangan secara harian, bulanan dan

semesteran. Untuk mempermudah proses analisa dimaksud, diperlukan suatu

petunjuk yang lebih rinci bagi KPPN.

Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun

eksternal serta Rekonsiliasi tingkat Kuasa BUN KPPN diatur sebagai berikut :

I. ANALISA INTERNAL LAPORAN

1. Analisa Laporan Arus Kas (LAK) (Harian/Bulanan/Semesteran) :

a. Dalam rangka kebutuhan analisa LAK, cetak LAK rinci (6 digit);

b. Lakukan pencocokan Jumlah Penerimaan Pemindahbukuan pada

LAK akun 8143 dengan Jumlah Pengeluaran Pemindahbukuan pada

LAK akun 8243. Keduanya harus menunjukkan jumlah yang sama;

c. Bandingkan MAK 8143XX dengan 8243XX. Jumlahnya harus sama;

kalau tidak sama, telusuri perbedaan tersebut ke dokumen

pemindahbukuan terkait;

d. Teliti apakah saldo Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah

dengan Pengeluaran UP Dana Rupiah menunjukkan jumlah yang

sama; apabila tidak sama, hal itu berarti masih terdapat Kas di

Bendahara Pengeluaran sebesar selisih tersebut;




2

e. Lakukan pencocokan jumlah saldo awal LAK dengan saldo besi yang

ada di LKP; jika terdapat selisih, telusuri perbedaannya dan lakukan

koreksi;

f. Lakukan pencocokan jumlah saldo akhir dengan saldo Akhir Kas

yang ada di LKP; jika terdapat selisih, telusuri perbedaannya dan

lakukan koreksi;

g. Teliti apakah masih ada pemakaian Mata Anggaran Pusat, misalkan

MAP 411112 (Pendapatan PPh Gas Alam), MAP 411111 (Pendapatan

Minyak Bumi).

2. Analisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Harian/Bulanan/

Semesteran/Tahunan) :

a. Cetak LRA Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan untuk

mengetahui masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program

yang belum terisi atau salah. Identifikasikan berdasarkan kode dan

uraiannya;

b. Cetak LRA Belanja menurut BA untuk mengetahui apakah masih

terdapat data DIPA (Anggaran) Satker yang belum tercantum;

c. Cetak LRA Belanja menurut Jenis Belanja;

d. Cetak LRA Belanja menurut Bagian Anggaran;

e. Bandingkan Realisasi Belanja Daerah Akun 61 dengan Realisasi

Belanja BA 70;

f. Bandingkan Realisasi Belanja Daerah Akun 62 dengan Realisasi

Belanja BA 71;

g. Cetak Realisasi Pendapatan menurut BA;

h. Analisa akun pendapatan apakah sudah sesuai dengan kode BA dan

Es1 yang bersangkutan; misalnya Pendapatan Perpajakan harus di

BA 15 Es. 15.04;

i. Pastikan penerimaan fungsional Kementerian Negara dan Lembaga

hanya untuk Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Misalnya: Pendapatan Nikah Talak Rujuk hanya ada di Departemen

Agama;




3

j. Apabila terjadi perbedaan pada poin a s/d g rujuk kembali ke RTH.

3. Analisa Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) (Harian/ Bulanan/


a. Bandingkan Rekening Kas di KPPN dengan Saldo Rekening KPPN

yang merupakan penjumlahan dari Bank Operasional (BO) yaitu BO1

+ BO2 + BO3;

b. Jumlah Kas dalam Transito adalah Selisih Penerimaan KU dan

Pengeluaran KU;

c. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah selisih antara

Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito di tambah Kas

(Uang Persediaan - UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran yang

belum disetor kembali ke Kas Negara;

d. Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah selisih

Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK;

e. Jumlah SAL adalah Saldo Awal;

f. Jumlah SILPA/SIKPA adalah selisih antara seluruh realisasi

penerimaan dengan seluruh realisasi pengeluaran;

g. SAL ditambah SILPA/SIKPA harus sama dengan jumlah Kas di

Bendahara Pengeluaran ditambah Kas di KPPN ditambah Kas dalam

Transito dikurang Utang PFK.

4. Analisa Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU) secara

Bulanan/Semesteran/Tahunan dengan cara:

a. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas (Uang

Persediaan-UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran pada

Kementerian Negara/Lembaga yang belum disetor ke Kas Negara

pada tanggal penyusunan neraca harus sama dengan uang muka

dari KPPN;

b. Jumlah aset tetap yang terdiri dari Tanah Sebelum Disesuaikan,

Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan, Gedung dan Bangunan

Sebelum Disesuaikan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum




4

Disesuaikan harus sama dengan Ekuitas Diinvestasikan Dalam Aset

Tetap;

c. Jumlah Ekuitas Dana adalah selisih jumlah Aset dengan Kewajiban.

II. ANALISA ANTAR LAPORAN

1. Analisa LAK dengan Neraca KUN ( Bulanan/Semesteran/Tahunan):

a. Saldo akhir kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di KPPN

pada Neraca KUN;

b. Selisih antara Pengeluaran KU dengan Penerimaan KU pada LAK

harus sama dengan Kas dalam transito di Neraca KUN;

c. Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito

pada LAK harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada

Neraca KUN;

d. Selisih Pengeluaran Reimbursment dalam rangka PP dan PFK BUN

lainnya dikurang dengan Penerimaan Reimbursment dalam rangka

PP dan PFK BUN lainnya harus sama dengan Uang Muka dari

Rekening BUN pada Neraca KUN;

e. Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK

harus sama dengan Utang PFK di Neraca KUN;

f. Jumlah Saldo besi Akhir Tahun yang lalu atau Saldo Besi Awal

Tahun ini di tambah Saldo Awal UP TAYL pada LAK harus sama

dengan SAL di Neraca KUN;

g. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas

Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas

Bersih dari Aktivitas Pembiayaan harus sama dengan SILPA/SIKPA

di Neraca KUN.

2. Analisa LRA dengan LAK (Bulanan/Semesteran/Tahunan) :

a. Bandingkan Realisasi Pendapatan/Belanja menurut jenis

pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK. Keduanya harus

menunjukkan jumlah yang sama;




5

b. Bandingkan Realisasi Pengembalian Pendapatan/Belanja pada

Laporan LRA dengan LAK. Keduanya harus menunjukkan jumlah

yang sama;

c. Bandingkan Realisasi Pendapatan/ Belanja menurut jenis

pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK. Keduanya harus

menunjukkan jumlah yang sama;

d. Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA lembar muka (on the face)

- kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan Jumlah Pendapatan

Perpajakan Dalam Negeri ditambah Pendapatan Perpajakan

Internasional netto di LAK;

e. Jumlah Penerimaan PNBP pada LRA lembar muka (on the face) -

kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Pendapatan

PNBP Lainnya (dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Non

Keuangan) netto pada LAK;

f. Jumlah Belanja Pegawai pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Gaji &

Tunjangan, Belanja Honor, Lembur/Vakasi, Kontribusi Sosial netto

pada LAK;

g. Jumlah Belanja Barang pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Barang, jasa,

Pemeliharaan, Perjalanan netto dii LAK;

h. Jumlah Belanja Modal pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Modal Tanah,

Peralatan Mesin dan Bangunan, Jalan/Irigasi dan Jaringan, Modal

Fisik lainnya netto di LAK;

i. Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA lembar muka (on the face)

- kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja

Bantuan Kompensasi Sosial, Belanja Lembaga Pendidikan dan

Peribadatan dan Belanja Lembaga Sosial Lainnya netto di LAK;

j. Jumlah Belanja Lain-lain netto pada LRA lembar muka (on the face) -

kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Lain-

lain di LAK.




6

3. Analisa Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran dan Tahunan:

Kas di Bendaharawan Pengeluaran pada Neraca SAU harus sama

dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN.

III. REKONSILIASI INTERNAL KPPN

Rekonsiliasi antara Laporan Arus Kas (LAK) dengan Laporan Kas Posisi (LKP)

perlu dilakukan karena :

1. Pada Laporan Arus Kas

• Terdapat proses Posting;

• Terdapat Jurnal;

• Kode MAK/MAP ada pada Posting Rule;

2. Pada Laporan Kas Posisi

• Data MAK/MAP diambil langsung dari server;

• Tidak ada Sistem Akuntansinya;

3. Terdapat Perbedaan waktu proses antara Aplikasi Bendum dan Aplikasi

Vera

4. Terdapat Perbedaan pengertian kontra pos:

• Pada aplikasi Vera kontra pos menjadi pengembalian belanja, dan

mengurangi belanja;

• Pada aplikasi Bendum kontra pos menambah penerimaan;

5. Terdapat perubahan SPM/SP2D di Seksi Perbendaharaan yang tidak

sampai kepada Seksi Vera

Prosedur Rekonsiliasi :

1. Cetak LKP oleh Seksi Bendum laporan akhir bulan;

2. Cetak LAK oleh Seksi Vera laporan akhir bulan;

3. Lakukan Rekonsiliasi antara LAK dengan LKP per kelompok MAK dan

MAK, Saldo awal dan Saldo akhirnya;

4. Jika terjadi kesalahan di LKP, maka Seksi Bendum diminta

memperbaikinya;




7

5. Bila terjadi kesalahan pada LAK, maka seksi Vera menyampaikan

kepada Seksi terkait untuk memperbaikinya;

6. Setelah LAK dan LKP sama, maka Seksi Bendum dapat mengirimkan

data dan ADK-nya ke Ditjen Perbendaharaan Pusat, dan Seksi Vera

dapat mengirim data dan ADK-nya kepada Bidang Aklap Kanwil Ditjen

Perbendaharaan.

Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal PBN



1

PEDOMAN ANALISA DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, pasal 3

menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem

Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

SAKUN akan menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umum

Negara (Neraca KUN), sedangkan SAU menghasilkan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) dan Neraca.

Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan di atas,

Kanwil wajib melaksanakan analisa laporan keuangan secara harian,

bulanan dan semesteran. Untuk mempermudah proses analisa dimaksud,

diperlukan suatu petunjuk yang lebih rinci bagi Kanwil dalam

melaksanakan ketentuan tersebut.

Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun

eksternal serta Rekonsiliasi tingkat Kanwil DJPB diatur sebagai berikut:

I. ANALISA INTERNAL LAPORAN

1. Analisa Laporan Arus Kas (LAK) (Harian/Bulanan/ Semesteran/

Tahunan) :

a. Lakukan pencocokan Jumlah Penerimaan Pemindahbukuan pada

LAK (MAP 8143.....) dengan Jumlah Pengeluaran

Pemindahbukuan (MAK 8243.....) untuk menguji apakah sudah

sama. Apabila tidak sama, maka harus disamakan dengan data

yang ada di Laporan Kas Posisi (LKP);

b. Teliti apakah Mata Anggaran Penerimaan Pemindahbukuan intern

KPPN yaitu MAP Penerimaan Pemindahbukuan (MAP 8143.....)

sudah sama dengan MAK Pengeluaran Pemindahbukuan (MAK

8243.....);




2

c. Teliti apakah saldo Penerimaan Pengembalian UP Dana

Pinjaman/Hibah LN dengan Pengeluaran Dana Pinjaman/Hibah

LN jumlahnya sama;

d. Teliti saldo Pengeluaran Pengembalian UP Pengguna PNBP untuk

memastikan jumlahnya tidak boleh lebih besar dari

penerimaannya;

e. Lakukan pencocokan jumlah saldo awal dengan saldo besi yang

ada di LKP; jika terdapat selisih telusuri perbedaannya dan

lakukan koreksi;

f. Lakukan pencocokan jumlah saldo akhir dengan saldo Akhir Kas

yang ada di LKP; jika terdapat selisih telusuri perbedaannya dan

lakukan koreksi;

g. Teliti kalau masih ada pemakaian Mata Anggaran Pusat, misalkan

MAP 411112 (Pendapatan PPh Gas Alam), MAP 411111

(Pendapatan Minyak Bumi) yang seharusnya tidak boleh terjadi.

2. Analisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Harian/Bulanan/


a. Cetak LRA Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan, untuk

mengetahui masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program

yang belum terisi, atau salah. Identifikasikan berdasarkan kode

dan uraiannya;

b. Cetak LRA Belanja menurut BA untuk mengetahui apakah masih

terdapat data DIPA (Anggaran) Satker yang belum tercantum;

c. Cetak LRA Belanja menurut jenis Belanja, untuk menganalisa

Realisasi Belanja Daerah Akun 61 dengan Realisasi Belanja BA 70

dan akun 62 dengan Realisasi Belanja 71;

d. Analisa LRA Pendapatan Negara dan Hibah menurut Mata

Anggaran dengan LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan

Hibah menurut Mata Anggaran, untuk meyakinkan besarnya

realisasi netto belanja yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi

Anggaran lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S;

e. Analisa Laporan Realisasi Belanja menurut jenis belanja dengan

Laporan Pengembalian Belanja Menurut Jenis Belanja, untuk




3

meyakinkan besarnya realisasi netto belanja yang dapat dilihat

pada Laporan Realisasi Anggaran lembar muka (on the face) -

kode laporan LRAUW.S;

f. Analisa akun pendapatan apakah sudah sesuai dengan kode BA

dan Es1 yang bersangkutan, misalnya Pendapatan Perpajakan

harus di BA 15 Es. 15.04;

g. Pastikan Penerimaan Fungsional Kementerian Negara dan

Lembaga hanya untuk Kementerian Negara/Lembaga

bersangkutan. Misalnya : Pendapatan Nikah Talak Rujuk hanya

ada di Departemen Agama;

h. Apabila terjadi perbedaan pada poin a s/d g rujuk kembali ke

RTH.

3. Analisa Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) (Harian/ Bulanan/Semesteran/Tahunan) :

a. Bandingkan Rekening Kas di KPPN dengan Saldo Rekening KPPN

yang merupakan penjumlahan dari Bank Operasional (BO) yaitu

BO1 + BO2 + BO3;

b. Jumlah Kas dalam Transito adalah Selisih Penerimaan KU dan

Pengeluaran KU;

c. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah selisih antara

Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito di tambah Kas

(Uang Persediaan - UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran yang

belum disetor kembali ke Kas Negara;

d. Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah selisih

Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK;

e. Jumlah SAL adalah Saldo Awal;

f. Jumlah SILPA/SIKPA adalah selisih antara seluruh realisasi

penerimaan dengan seluruh realisasi pengeluaran;

g. SAL ditambah SILPA/SIKPA harus sama dengan jumlah Kas di

Bendahara Pengeluaran ditambah Kas di KPPN ditambah Kas

dalam Transito dikurang Utang PFK.




4

4. Analisa Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU)

(Bulanan/Semesteran/Tahunan) :

a. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas (Uang

Persediaan-UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran pada

Kementerian Negara/Lembaga yang belum disetor ke Kas Negara

pada tanggal penyusunan neraca harus sama dengan uang muka

dari KPPN;

b. Jumlah aset tetap yang terdiri dari Tanah Sebelum Disesuaikan,

Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan, Gedung dan

Bangunan Sebelum Disesuaikan, Jalan, Irigasi dan Jaringan

Sebelum Disesuaikan harus sama dengan Ekuitas Diinvestasikan

Dalam Aset Tetap;

c. Jumlah Ekuitas Dana adalah selisih jumlah Aset dengan

Kewajiban.

II. ANALISA ANTAR LAPORAN

1. Analisa LAK dengan Neraca KUN (Bulanan/Semesteran/

Tahunan):

a. Saldo akhir kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di

KPPN pada Neraca KUN;

b. Selisih antara Pengeluaran KU dengan Penerimaan KU pada LAK

harus sama dengan Kas dalam Transito di Neraca KUN;

c. Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito

pada LAK harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran

pada Neraca KUN;

d. Selisih Pengeluaran Reimbursment dalam rangka PP dan PFK BUN

lainnya dikurang dengan Penerimaan Reimbursment dalam

rangka PP dan PFK BUN lainnya harus sama dengan Uang Muka

dari Rekening BUN pada Neraca KUN;

e. Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada

LAK harus sama dengan Utang PFK di Neraca KUN;

f. Jumlah Saldo besi Akhir Tahun yang lalu atau Saldo Besi Awal

Tahun ini di tambah Saldo Awal UP TAYL pada LAK harus sama

dengan SAL di Neraca KUN;




5

g. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas

Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas

Bersih dari Aktivitas Pembiayaan harus sama dengan

SILPA/SIKPA di Neraca KUN;

2. Analisa LRA dengan LAK (Bulanan/Semesteran/Tahunan) :

a. Bandingkan Realisasi Pendapatan/Belanja menurut jenis

pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK, untuk memastikan

bahwa jumlahnya sudah sama;

b. Bandingkan Realisasi Pengembalian Pendapatan/Belanja pada

Laporan LRA dengan LAK, untuk memastikan bahwa jumlahnya

sudah sama;

c. Bandingkan Realisasi Pendapatan/ Belanja menurut jenis

pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK, untuk memastikan

bahwa jumlahnya sudah sama;

d. Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA lembar muka (on the

face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan Jumlah

Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri ditambah Pendapatan

Perpajakan Internasional netto di LAK;

e. Jumlah Penerimaan PNBP pada LRA lembar muka (on the face) -

kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Pendapatan

PNBP Lainnya (dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Non

Keuangan) netto pada LAK;

f. Jumlah Belanja Pegawai pada LRA lembar muka (on the face) -

kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Gaji

& Tunjangan, Belanja Honor, Lembur/Vakasi, Kontribusi Sosial

netto pada LAK;

g. Jumlah Belanja Barang pada LRA lembar muka (on the face) -

kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja

Barang, jasa, Pemeliharaan, Perjalanan netto dii LAK;

h. Jumlah Belanja Modal pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Modal

Tanah, Peralatan Mesin dan Bangunan, Jalan/Irigasi dan

Jaringan, Modal Fisik lainnya netto di LAK;




6

i. Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA lembar muka (on the

face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja

Bantuan Kompensasi Sosial, Belanja Lembaga Pendidikan dan

Peribadatan dan Belanja Lembaga Sosial Lainnya netto di LAK; j. Jumlah Belanja Lain-lain netto pada LRA lembar muka (on the

face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja

Lain-lain di LAK.

3. Analisa Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran dan

Tahunan :

Kas di Bendaharawan Pengeluaran (Uang Muka dari KPPN) pada

Neraca SAU harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada

Neraca KUN.

Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal PBN

Nomor SE-01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan


1

PEDOMAN REKONSILIASI

ANTARA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) DENGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)

Menunjuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa

KPPN melaksanakan rekonsiliasi dengan Satuan Kerja (UAKPA) setiap bulan

maka diperlukan suatu petunjuk yang lebih terinci bagi KPPN dalam

melaksanakan ketentuan tersebut.

I. CAKUPAN REKONSILIASI UAKPA DENGAN KPPN

Data yang direkonsiliasi adalah seluruh unsur data transaksi yang

terdapat di UAKPA. Jenis transaksi dan unsur data tersebut adalah:

1. Allotmen (DIPA): direkonsiliasi secara rinci, termasuk data Fungsi Sub

Fungsi dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sumber Dana dan Cara

Penarikan, dan Jenis Satker.

2. Estimasi Pendapatan: data yang direkonsiliasi adalah jenis pendapatan

dan jumlah rupiah;

3. Realisasi Belanja: direkonsiliasi secara rinci seperti alotmen;

4. Pengembalian belanja: direkonsiliasi secara detail, kecuali untuk nomor

dan tanggal dokumen. Nomor dan tanggal dokumen ini akan berbeda

antara UAKPA dengan KPPN disebabkan setoran ini melalui SSBP dan

penomoran di UAKPA dibuat melalui aplikasi SAI, dimana 6 digit pertama

adalah kode satker, 2 digit berikutnya adalah tahun anggaran, 2 digit

selanjutnya adalah bulan, kemudian tiga digit selanjutnya adalah nomor

urut;

5. Realisasi pendapatan: yang dilakukan rekonsiliasi adalah ringkasan jenis

pendapatan (nomor dan tanggal dokumen tidak perlu direkonsiliasi).

Khusus untuk Pendapatan Pajak dan Cukai tidak dapat direkonsiliasi

antara KPPN dengan KPP karena pembayaran/penyetoran pajak dapat

dilakukan di seluruh Nusantara. Perbedaan antara KPPN dan KPP

dijelaskan dalam CALK;




2

6. Pengembalian pendapatan: direkonsiliasi secara rinci.

Khusus untuk UAKPA yang belum dapat melaksanakan aplikasi SAI yang

disebabkan oleh UAKPA tidak mempunyai komputer dan atau pada wilayah

belum ada listrik serta kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyusun

Laporan Keuangan secara elektronis, penyusunan laporan keuangan dan

rekonsiliasi dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. UAKPA berkoordinasi dengan KPPN dalam rangka memperoleh fasilitas

untuk merekam data transaksi dengan menggunakan aplikasi SAI;

2. Kemudian transaksi diproses lebih lanjut seperti posting, pencetakan

laporan dan pengiriman ADK ke KPPN;

3. Terhadap transaksi yang sudah diinput dan diproses jadi laporan

disiapkan back up data setiap bulan. Hal ini perlu untuk menghindari

kehilangan data.

II. PROSEDUR REKONSILIASI

1. Satuan Kerja atau UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan berupa

LRA, Neraca, dan ADK, termasuk data transaksi pembiayaan dan

perhitungan secara bulanan selambat-lambatnya 7 hari kerja bulan

berikutnya ke KPPN;

2. Kepala Subbagian Umum menerima Surat Pengantar, Register

Pengiriman, Daftar Buku Besar (GL), dan Arsip Data Komputer (ADK-GL)

dari UAKPA setiap bulan, yang kemudian diteruskan kepada Seksi

Verifikasi dan Akuntansi;

3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan upload ADK-GL UAKPA:

a). Menerima ADK-GL UAKPA dari Subbagian Umum;

b). Melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran ADK-GL

UAKPA dengan register pengiriman;

c). Setelah Upload ADK-GL UAKPA ke database KPPN, kemudian

melakukan pengecekan register penerimaan ADK-GL UAKPA

dengan register pengiriman dari UAKPA. Pengecekan ADK UAKPA

dilakukan sebagai berikut :

− Masuk ke Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi KPPN (SIA KPPN);




3

− Pada menu Utility, pilih Penerimaan GL Satker;

− Masukkan disket / Flash Disk atau media penyimpanan lain yang

berisi ADK-GL ;

− Isikan kode satker dan bulan transaksi;

− Klik tombol Proses sampai menghasilkan Register Penerimaan

ADK-GL satker;

− Bandingkan antara Register Pengiriman ADK-GL satker dengan

Register Penerimaan ADK-GL satker yang dihasilkan dari aplikasi

SIA KPPN.

Apabila hasil pengecekan ADK-GL UAKPA dengan register

pengiriman tidak sama dengan register penerimaan, maka ADK-

GL UAKPA bersama registernya dikembalikan ke Subbag Umum;

4. Melakukan rekonsiliasi data SAU dengan data SAI dengan cara sebagai

berikut :

a). Masuk ke aplikasi Rekonsiliasi;

b). Pilih menu Level KPPN;

c). Pilih menu rekonsiliasi dan pilih data yang akan direkonsiliasi,

apakah realisasi Pajak, PNBP, Belanja, Uang Persediaan (UP), Pagu

atau estimasi pendapatan;

d). Isikan tanggal transaksi sesuai data yang akan direkonsiliasi;

e). Pilih kategori data yang akan direkonsiliasi;

f). Pilih tingkatan rekonsiliasi, ringkasan atau detail;

g). Pilih parameter dan outputnya;

h). Klik tombol Proses;

5. Mencetak dan meneliti Laporan Hasil Pencocokan Realisasi Anggaran

Antara Buku Besar SAU dan SAI (Kd Lap:VS AUSAIBFD) dengan cara

membandingkan unsur GL SAU dan unsur GL SAI serta memperhatikan

apakah sama atau tidak sama pada kolom Status;

6. Apabila Hasil Laporan Rekonsiliasi antara SAI dengan SAU telah sesuai

maka dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh An. Kuasa

Bendahara Umum Negara dan An. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).




4

Berita acara dan Laporan Hasil Rekonsiliasi (Hasil Pencocokan Realisasi

Anggaran Antara Buku Besar SAU dan SAI) di buat rangkap dua, satu

rangkap dikirimkan ke satker dan satu rangkap diarsipkan.

7. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAI dengan SAU:

a). Apabila hasil SAI (UAKPA) yang mengandung salah, kirimkan

Laporan Hasil Rekonsiliasi tersebut ke satker yang bersangkutan

untuk dilakukan pengecekan ke dokumen sumber dan kemudian

melakukan perbaikan data, posting dan pencetakan Bukti

Jurnal/Daftar Transaksi (BJ/DT). Bersama BJ/DT yang sudah

diperbaiki Satker mengirimkan kembali hasil rekonsiliasi ke KPPN,

kemudian dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi;

b). Apabila hasil SAU (KPPN) yang mengandung salah, lakukan

pengecekan terhadap dokumen sumber, kemudian mengirimkan

dokumen yang perekamannya salah kepada seksi terkait untuk

diperbaiki, selanjutnya lakukan posting dan rekonsiliasi;

c). Berita acara rekonsiliasi tersebut dibuat 2 rangkap sesuai dengan

PMK No.59/PMK.06/2005 dan ditandatangani oleh Kepala KPPN

dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). satu rangkap diserahkan

pada pihak UAKPA dan 1 rangkap untuk arsip KPPN. Berita Acara

Rekonsiliasi dapat dilihat pada Lampiran V;

Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal PBN



1

PEDOMAN REKONSILIASI

ANTARA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DENGAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

Menunjuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan

rekonsiliasi dengan UAPPA-W setiap triwulan maka diperlukan suatu petunjuk

yang lebih terinci bagi KANWIL Ditjen Perbendaharaan dalam melaksanakan

ketentuan tersebut.

I. CAKUPAN REKONSILIASI

1. KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DENGAN UAPPA-W

Data yang direkonsiliasi adalah seluruh data transaksi, tetapi dilakukan

terhadap ikhtisar data. Jika ternyata hasil rekonsiliasi terhadap ikhtisar

data menunjukkan masalah baru ditelusuri data sampai detail.

2. KANWIL-KANWIL DITJEN DEPARTEMEN KEUANGAN YANG BERBEDA

WILAYAHNYA DENGAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

Sesuai dengan ketentuan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan

rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah (UPPA-W) setiap triwulan. Pelaksanaan rekonsiliasi ini akan

menemui kendala apabila lokasi Kanwil satker yang menjadi UAPPA-W

ternyata lain dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dimana lokasi satker

berada.

Dalam hal demikian perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. UAPPA-E1 menunjuk salah satu satker sebagai UAPPA-W

koordinator di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk

melaksanakan rekonsiliasi;

2. UAKPA mengirimkan ADK ke UAPPA-W koordinator untuk dilakukan

rekonsiliasi. Setelah dilakukan rekonsiliasi di tinggkat UAPPA-W

koordinator dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan apabila




2

masih terdapat data UAKPA yang salah, maka UAKPA

memperbaikinya;

3. Apabila data benar, UAKPA mengirim ADK ke UAPPA-W (Kanwil yang

secara struktural membawahi UAKPA tersebut).

Kanwil Ditjen yang secara struktural membawahi satker-satker di

beberapa propinsi, hanya melakukan rekonsiliasi terhadap data-data

transaksi pada propinsi domisili Kanwil Ditjen tersebut. Pengiriman

ADK ke UAPPA-E1 berdasarkan penggabungan ADK dari seluruh UAKPA

yang lokasinya di beberapa propinsi.

II. PROSEDUR REKONSILIASI

1. Kepala Bagian Umum menerima Surat Pengantar, Laporan Keuangan,

Register Pengiriman dan ADK-GL dari UAPPA-W setiap triwulan

kemudian mengirimkannya kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mendisposisikan Surat

Pengantar, Regiser Pengiriman dan ADK-GL UAPPA-W yang diterima dari

Kepala Bagian Umum kepada Kepala Seksi Pengolahan Data Akuntansi

(PDA), dan Laporan Keuangan kepada Kepala Seksi Pelaporan;

3. Seksi PDA melakukan upload data serta melakukan verifikasi dengan

cara mengecek kelengkapan dan kebenaran ADK-GL dengan register

pengirimannya. Pengecekan ADK dilaksanakan sebagai berikut :

a). Pilih menu Proses, sub menu Penerimaan GL UAPPA-W.

Kemudian pilih jenis UAPPA-W. Jika memilih UAPPA-W biasa atau

UAPPA-W 62/69 berarti data berasal dari UAPPA-W Kementerian

Negara/Lembaga selain Kementerian Keuangan yang mempunyai

kanwil-kanwil di daerah. Jika memilih UAPPA-W Kanwil atau

UAPPA-W 62/69 Kanwil berarti data berasal dari Kanwil

Kementerian Keuangan yang ada di daerah;

b). Isikan kode BA-ES-1, Wilayah dan bulan transaksi data yang akan

diterima;

c). Pilih lokasi data ADK UAPPA-W;




3

d). Klik tombol Proses sampai menghasilkan Register Penerimaan ADK-

GL UAPPA-W;

e). Bandingkan antara Register Pengiriman ADK-GL UAPPA-W dengan

Register Penerimaan ADK-GL yang dihasilkan dari aplikasi

Akuntansi dan Pelaporan;

4. Apabila register upload sudah sama dengan register pengiriman,

masukkan ADK_UAPPA-W ke dalam data base Aplikasi Akuntansi

Pelaporan. Jika terdapat perbedaan antara register upload dengan

register pengiriman dari UAPPA-W, maka ADK dan register pengiriman

dikirim oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan kepada Kepala

Bagian Umum untuk dikembalikan kepada UAPPA-W yang

bersangkutan;

5. Dalam hal rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Umum dengan data

Sistem Akuntansi Instansi setiap triwulanan, rekonsiliasi dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

a. Masuk ke aplikasi Rekonsiliasi;

b. Pilih menu Level Kanwil;

c. Pilih menu rekonsiliasi dan pilih data yang akan direkonsiliasi,

apakah realisasi Pajak, PNBP, Belanja, Uang Persediaan (UP), Pagu

atau estimasi pendapatan;

d. Isikan tanggal transaksi sesuai data yang akan direkonsiliasi;

e. Pilih katagori data yang akan direkonsiliasi;

f. Pilih tingkatan rekonsiliasi, ringkasan atau detail;

g. Pilih parameter dan outputnya;

h. Klik tombol Proses;

i. Cetak Laporan Hasil Rekon;

j. Laporan Hasil Rekonsiliasi dikirimkan ke Seksi Pelaporan.

6. Cetak laporan hasil rekonsiliasi triwulanan; Laporan yang dicetak

adalah Hasil Pencocokan Realisasi Anggaran Antara Buku Besar SAU

dan SAI (kode laporan : VSAUSAIOSD) dan dikirim ke Seksi Pelaporan;




4

7. Seksi Pelaporan membandingkan Rupiah GL SAU dan Rupiah GL SAI

serta melihat pada kolom Status apakah sama atau tidak sama;

8. Apabila Hasil Laporan Rekonsiliasi sudah sesuai antara SAI dengan SAU

maka dibuatkan berita acara sesuai dengan PMK No.59/PMK.06/2005

yang ditandatangani a.n Kuasa Bendahara Umum Negara, dalam hal ini

dapat dilakukan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan pihak

UAPPA-W. Berita acara dan Laporan Hasil Rekonsiliasi (Hasil

Pencocokan Realisasi Anggaran Antara Buku Besar SAU dan SAI) di

buat rangkap 2, 1 rangkap dikirimkan ke UAPPA-W dan 1 rangkap

diarsipkan.

9. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAU dengan SAI maka

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a). Apabila hasil SAI (UAPPA-W) yang salah

− ADK-GL UAPPA-W dikembalikan ke UAPPA–W melalui Bagian

Umum;

− UAPPA–W selanjutnya memberitahukan/ mengirimkan kembali

ADK ke UAKPA untuk diperbaiki;

− UAKPA melakukan perbaikan dan mengirimkan hasilnya ke

UAPPA-W;

− UAPPA–W menerima dan memproses ADK-GL perbaikan dari

UAKPA;

− UAPPA–W mengirimkan Laporan Keuangan dan ADK–GL

perbaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan;

− Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan proses upload sampai

dengan dikeluarkan berita acara rekonsiliasi;

− Jika masih terdapat perbedaan dalam rekonsiliasi, yang

disebabkan oleh perbaikan data dengan jurnal koreksi, maka

diidentifikasi jurnal koreksi tersebut pada periode selanjutnya,

kemudian dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

b). Apabila hasil SAU (Kanwil) yang salah:

− Memberitahukan data yang salah kepada KPPN;




5

− KPPN melakukan pengecekan terhadap dokumen sumber,

memperbaiki data serta melakukan posting ulang;

− Mencetak Laporan dan melakukan verifikasi;

− Mengirim data perbaikan ke Kantor Wilayah;

− Kantor Wilayah menerima data perbaikan dan selanjutnya

melakukan proses rekonsiliasi sampai dengan pembuatan berita

acara rekonsiliasi;

10. Berita acara rekonsiliasi yang telah ditanda tangani tersebut dibuat 2

lembar, 1 lembar diserahkan pada pihak UAPPA-W dan 1 lembar

sebagai arsip Kanwil. Contoh Berita acara rekonsiliasi dapat dilihat

pada Lampiran VI;

departemen keuangan republik indonesia...

Documents