departemen pekerjaan umum -...
TRANSCRIPT
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR
No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011
Hal : 2/12
Paraf :
SEJARAH DOKUMEN
TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN
22 September 2008 Petunjuk Pelaksanaan ini diterbitkan perdana
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR
No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011
Hal : 3/12
Paraf :
1. MAKSUD & TUJUAN :Maksud : Petunjuk Pelaksanaan Kaji Ulang Standar untuk memberikan
panduan dalam pelaksanaan kaji ulang agar Standar tetap sesuai dengan kebutuhanpasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapatditerapkan di lapangan.
Tujuan : Petunjuk Pelaksanaan Kaji Ulang Standar untuk melihat kesesuaianStandar terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinian SNI.
2. RUANG LINGKUP PENERAPAN :Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
3. REFERENSI :Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan UmumPedoman Standardisasi Nasional (PSN 01 : 2007) tentang Pengembangan Standar
Nasional Indonesia klausal 9
4. DEFINISI :Panitia Teknis Perumusan SNI (PT) adalah organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh
BSN, yang beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihakyang berkepentingan, bertugas melakukan perumusan Rancangan SNI (RSNI) danpemeliharaan SNI.
Subpanitia Teknis adalah bagian dari suatu PT yang bertugas menangani sebagianlingkup dari PT tersebut.
Gugus kerja adalah tim perumusan RSNI yang beranggotakan sejumlah pakar di bidangyang relevan.
Sekretariat PT/SPT adalah unit organisasi dari suatu PT/SPT yang berfungsi mendukungdan memfasilitasi kegiatan PT/SPT.
Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BadanStandardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
Amandemen adalah modifikasi, penambahan atau penghapusan bagian tertentu dari isistandar
Revisi adalah semua perubahan yang diperlukan pada substansi dan penyajian normatif.
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR
No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011
Hal : 4/12
Paraf :
Abolisi adalah pernyataan tidak diberlakukannya suatu standar karena isi standartersebut sudah dicakup dalam standar/pedoman lain, substansi standar sudah tidak sesuailagi dengan kebutuhan pasar, tidak ada yang menggunakan, atau sudah tidak diperlukanlagi.
5. TAHAPAN PROSES :Bagan Alir Proses Kaji Ulang Standar
Penjelasan Bagan Alir Proses Kaji Ulang Standar
Mulai
InventarisasiSNI
Kajian SNI
Pencatatan hasil
Penetapan oleh BSN
Proses revisi
Usulankaji ulang
SidangKaji Ulang
SNItetap SNI
abolisi
SNIrevisi
Usulan keBSN
Selesai
Selesai
SNI > 5tahun
Formulirkaji ulangSNI
Laporanhasilevaluasi kajiulang SNI
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR
No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011
Hal : 5/12
Paraf :
a) Sekretariat Panitia Teknis melakukan inventarisasi SNI yang berusia diatas 5 tahun.
b) Daftar SNI berusia di atas 5 tahun disampaikan berupa usulan kajiulang ke Subpanitia teknis, selanjutnya Subpanitia teknismenyampaikan SNI tersebut ke gugus kerja untuk dikaji ulang.
c) Gugus kerja dan Subpanitia teknis melakukan kajian terhadap SNIberusia di atas 5 tahun terhadap kebutuhan pasar dan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi serta acuan terbaru (bila adopsiterhadap Standar Internasional).
d) Kaji ulang SNI diawali dengan evaluasi yang dilakukan secara votingoleh seluruh anggota panitia teknis/subpanitia teknis.
e) Hasil kaji ulang selanjutnya diproses dalam sidang kaji ulang untukmenetapkan Standar abolisi, revisi atau tetap masih sesuai.
f) Hasil sidang kaji ulang oleh Subpanitia teknis dilaporkan ke Panitiateknis, dilengkapi dengan menggunakan formulir sesuai padaLampiran 10.1.
g) Panitia teknis menyampaikan hasil kaji ulang ke BSN sesuai laporanhasil evaluasi kaji ulang SNI (Lampiran 10.2) melalui usulan kaji ulangStandar.
h) BSN akan menetapkan SNI hasil kaji ulang dari Panitiateknis/Subpanitia teknis berupa abolisi atau tetap masih sesuai.
i) Tindak lanjut dari hasil kaji ulang yang merekomendasikan SNI untukdirevisi atau amandemen, panitia teknis/subpanitia teknismemasukkan SNI tersebut dalam PNPS sebagai program kerja panitiateknis dan disampaikan ke BSN.
j) Tindak lanjut dari hasil kaji ulang yang merekomendasikan SNIdiabolisi, ketua/sekretaris panitia teknis/subpanitia teknis mengusulkankepada BSN untuk diterbitkan Surat Keputusan Abolisi SNI.
k) Tindak lanjut dari hasil kaji ulang yang merekomendasikan SNI tetap,ketua/sekretaris panitia teknis/subpanitia teknis mengirimkan informasikepada BSN untuk diberikan identitas yang baru sesuai ketentuan.
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR
No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011
Hal : 6/12
Paraf :
6. KETENTUAN UMUM :
Pembentukan dan perubahan mengacu kepada Tahapan Proses sesuai terdapatdalam butir 5.
Panitia Teknis/SubPanitia Teknis wajib melaksanakan kaji ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.
Kaji ulang terhadap suatu SNI dapat diusulkan oleh pihak-pihak yangberkepentingan kepada panitia teknis/subpanitia teknis terkait atau dariBSN
Panitia Teknis harus melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahunbersamaan dengan usulan PNPS
Hasil kaji ulang dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan ralat, amandemen,revisi, abolisi atau tetap tanpa perubahan terhadap SNI.
Jika hasil kaji ulang menunjukkan adanya kesalahan redaksional maka dilakukanralat.
Jika hasil kaji ulang menunjukkan keperluan perbaukan atau penambahansubstansi yang sifatnya terbatas maka dilakukan amandemen SNI.Amandemen dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, setelahitu terhadap SNI yang mengalami perbaikan tersebut dilakukan revisi.
Jika hasil kaji ulang menunjukkan keperluan perubahan substansi yang cukupluas atau menyeluruh maka dilakukan revisi SNI.
Jika hasil kaji ulang menunjukkan bahwa SNI tersebut tidak diperlukan lagi,maka dilakukan abolisi SNI
Jika hasil kaji ulang menunjukkan bahwa SNI tersebut tetap tanpa perubahan,maka SNI tersebut tetap berlaku
Semua rekaman kegiatan Kaji Ulang Standar harus dipelihara
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR
No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011
Hal : 7/12
Paraf :
7. TANGGUNG JAWAB dan WEWENANG
7.1 Panitia teknis cq Wakil Manajemen :1. Melaporkan hasil kaji ulang ke BSN2. Menyampaikan program revisi ke BSN
7.2 Gugus kerja :1. Menilai kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi2. Menyampaikan hasil kaji ulang ke Subpanitia teknis
7.3 Subpanitia teknis :1. Melaksanakan rapat kaji ulang SNI berumur di atas 5 tahun2. Melaporkan hasil kaji ulang ke Subpanitia teknis
8. KONDISI KHUSUS :
Dalam hal suatu SNI terdapat kondisi tertentu yang memerlukan perubahansebelum 5 tahun maka kaji ulang terhadap SNI tersebut dapat diusulkankepada BSN atau Panitia Teknis untuk ditindaklanjuti
SNI yang dinyatakan tetap karena masih digunakan dan harus tersedia, tetapimemerlukan perubahan minor yang tidak signifikan dapat dilakukankoreksi sebelum disampaikan ke BSN
9. REKAMAN :
Rekaman masukan/usulan kaji ulangRekaman rapat pengkajian oleh seluruh anggota PT/SPT (absensi dan isian formulir kaji
ulangDaftar hasil kaji ulangSurat usulan dari Ketua PT/SPT kepada BSN untuk:menerbitkan Surat Keputusan Abolisi SNIpenetapan identitas yang baru bagi SNI tetapmeralat bagi SNI yang diralatSurat pemberitahuan dari ketua PT/SPT kepada BSN SNI yang di revisi/amandemen,
disertai rencana PNPSnyaLogbook status kemajuan pemeliharaan per judul SNILaporan hasil evaluasi kaji ulang SNI
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR
No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011
Hal : 8/12
Paraf :
10.LAMPIRAN :
Lampiran 10.1 Formulir kaji ulang SNI (F-01/DSM/BALITBANG/PP/04 Rev.: 00)Lampiran 10.2 Formulir laporan hasil evaluasi kaji ulang SNI
(F-02/DSM/BALITBANG/PP/04 Rev.: 00)Lampiran 10.3 Logbook hasil evaluasi kaji ulang SNI
(F-03/DSM/BALITBANG/PP/04 Rev.: 00)
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR
No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011
Hal : 9/12
Paraf :
Lampiran 10.1
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR
No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011
Hal : 10/12
Paraf :
Lampiran 10.2
F-01/DSM/BALITBANG/PP/04 Rev.: 00
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR
No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011
Hal : 11/12
Paraf :
F-02/DSM/BALITBANG/PP/04 Rev.: 00
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PETUNJUK PELAKSANAANKAJI ULANG STANDAR
No. Dok. : DSM/BALITBANG/PP/04No. Rev. : 00
Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011
Hal : 11/12
Paraf :
Lampiran 10.3
Evaluasi Kaji Ulang Standar Pedoman Manual
Konsep Rapat Teknis 1 Rapat Teknis 2Rapat
KonsensusRapat Pantek
Usulan
Penetapan ke
Menteri
Usulan
Penetapan ke
BSN
Jajak
Pendapat/
E-Baloting
Usulan
Tahap Pelaksanaan Perumusan
No.
No.
Konsep
Standar/
Pedoman
Judul Ruang lingkupMerevisi
No. SPMICS Pemrakarsa Jangka Waktu
Baru/Revisi/
abolisi
F-03/DSM/BALITBANG/PP/04 Rev.: 00