deputi kepala bpkp bidang investigasi - universitas...
TRANSCRIPT
www.bpkp.go.id
www.bpkp.go.id
PERBAIKAN PENGENDALIAN INTERNAL DI SEKTOR PUBLIK
MELALUI PERAN INTERNAL AUDIT
DALAM UPAYA PENCEGAHAN FRAUD
Oleh:
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA.
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi
Disampaikan pada:
Seminar Peningkatan Akuntabilitas Sektor Publik Dalam Upaya Pencegahan Fraud
di Lingkungan Pemerintahan di Indonesia
Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia, 29 Oktober 2013
www.bpkp.go.id
Gambaran Intensitas Kegiatan Memerangi Korupsi
Periode
Inte
nsita
s
Repressive
Preventif dan Pre-emptive
www.bpkp.go.id
Pemahaman Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara
UU 31/1999 jo 20/2001
ttg. Pemb. TPK
UU 17/2003 ttg.
Keuangan Negara
UU 1/2004 ttg.
Perbendaharaan Negara
UU 19/2003 ttg.
BUMN
UU 15/2006 ttg.
BPK
Keuangan
Negara
Kerugian Keungan Negara Psl. 4, Psl. 32, Psl. 33; Psl. 34
Kerugian Negara
Kerugian Negara Psl. 1 ayat 15
Psl. 10 ayat 3
Psl. 11 b dan c
Kerugian Keungan Negara Psl.35 ayat (3)
Kerugian Negara Psl.35 ayat (4)
UU 15/2004 ttg.
Pemeriksaan PTKN Psl. 20, 23, 26
www.bpkp.go.id
Pengertian keuangan negara dalam penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :
Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;
1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
Keuangan Negara
www.bpkp.go.id
Menurut Penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
www.bpkp.go.id
Pengertian Kerugian Keuangan Nagara
UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 32 ayat (1)
Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
www.bpkp.go.id
9
PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI UU 31/1999 jo UU 20/2001
(UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 – Pasal 2)
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara.
(UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 – Pasal 3)
Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
PA YANG DIMAKSUD DENGAN
KORUPSI ? A
1. Pasal 2
2. Pasal 3
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a;
4. Pasal 5 ayat (1) huruf b;
5. ……
6. ……
…..
30. Pasal 13
1. Kerugian keuangan
negara;
2. Suap-menyuap:
3. Penggelapan dlm jabatan:
4. Pemerasan:
5. Perbuatan curang:
6. Benturan kepentingan
dalam pengadaan:
7. Gratifikasi:
7 Kelompok Dalam 13 pasal, dengan 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi
Sumber : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana korupsi,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
www.bpkp.go.id
Bentuk Kerugian Keuangan Negara
1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yg seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yg lebih besar dari seharusnya
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yg seharusnya diterima
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil dari yg seharusnya diterima
5. Timbul suatu kewajiban yg seharusnya tdk ada.
6. Timbul kewajiban yg lbh besar dr seharusnya
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PBJ
MARK-UP • Harus dibuktikan adanya pengaturan lelang. • Harga yang terbentuk adalah harga yang tidak wajar. • Harga yang wajar dapat berupa harga pokok pembelian , harga barang sejenis, harga
yang dihitung oleh ahli.
KUALITAS KURANG • Perlu bantuan ahli untuk menentukan kualitas barang yang diterima. • Apabila kualitas sangat rendah sehingga barang tidak dapat difungsikan bisa total loss. • Apabila barang under spek tapi bisa difungsikan maka kerugian negara adalah selisih
harga antara spek yang seharusnya dengan spek yang diterima pemerintah.
KUANTITAS KURANG • Kerugian negara adalah barang yang kurang dikali dengan nilai kontrak.
www.bpkp.go.id
Arti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam PP No.60 Tahun 2008 adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
13
Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Sesuai Pasal 2 ayat (3) PP No.60 Tahun 2008 Tujuan SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
SPIP
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Informasi &
Komunikasi
Kegiatan
Pengendalian
Penilaian Risiko
Lingkungan
Pengendalian
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasis
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43 16
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
20
Soft Control adalah ketrampilan (skill), perilaku, nilai, suasana yang terdapat pada
individu dan komunikasi personal antar individu dalam organisasi, seperti kompetensi,
kepercayaan, kebersamaan nilai, etika dan lain-lain.
Hard control adalah sarana, kelengkapan organisasi, pengaturan kewenangan serta
tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan,
berupa kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, otorisasi, dokumen.
Soft Control
Hard Control
Filosofis
Manajemen &
Gaya Operasi
Integritas &
nilai etika Kebijakan Prosedur
www.bpkp.go.id
16
Ket. Ahli
Nilai Temuan Nilai Temuan Nilai Temuan
Rp (miliar) Rp (miliar) Rp (miliar)
Kejaksaan 606 1.214,94 1.909 9.978,94 2.161 4.676 11.193,89
Kepolisian 628 1.249,60 1.511 4.443,69 845 2.984 5.693,29
KPK 126 990,76 74 3.761,47 83 283 4.752,24
Pengadilan - - - - 3.809 3.809 -
Jumlah 1.360 3.455,30 3.494 18.184,11 6.898 11.752 21.639,41
APH
LHAI LHPKKN Jumlah
Lap Lap Lap Lap