deregulasi pelayanan dan pengaturan agraria, … · kawasan pertambangan; keterangan bebas garapan...
TRANSCRIPT
DEREGULASI PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM
KEGIATAN PENANAMAN MODAL
Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. DIREKTUR JENDERAL PENGADAAN TANAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Landasan Hukum
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Perpres No 97 Tahun 2014
Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2015
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan di
kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
BKPM dimaksudkan untuk memberi pelayanan
kepada para investor yang mempunyai keinginan
serius untuk melakukan investasi yang dapat
meningkatkan kinerja ekonomi nasional dan
membuka lapangan kerja yang jumlahnya
signifikan
Pelayanan pertanahan diberikan bagi investor yang
memerlukan tanah berikut mengurus legalitasnya
PERMEN ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2015
Untuk mempercepat pelayanan pertanahan dalam rangka
penanaman modal, Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan
Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal diganti dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Standar
Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan
dalam Kegiatan Penanaman Modal
JENIS PELAYANAN
1. Informasi Ketersediaan Tanah
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan
3. Pengukuran Bidang Tanah dan Kawasan
4. Penetapan Hak Atas Tanah
5. Pendaftaran Keputusan Hak Atas Tanah
6. Pengelolaan Pengaduan
Dalam skema pelayanan 3 jam bagi investor di
PTSP, desk kementerian Agraria Tataruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi
pelayanan Informasi Ketersediaan Tanah
Untuk mendapatkan pelayanan ini investor
disyaratkan telah mempunyai : Akta pendirian Badan Hukum
NPWP
Ijin Investasi
Yang proses pengurusannya dilakukan secara paralel
dalam waktu 3 jam tersebut
Produk layanan Informasi Ketersediaan Tanah ini
adalah Peta Informasi Ketersediaan Tanah
(booking tanah) yang akan akan digunakan dan
dimanfaatkan untuk kegiatan investasi yang akan
dilakukan
Setelah mendapatkan dokumen informasi booking
tanah, investor diberi waktu selama 14 hari untuk
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan jenis-jenis
pelayanan pertanahan selanjutnya. Jika persyaratan
tersebut tidak dipenuhi maka booking tanah otomatis
batal
Syarat yang harus dipenuhi dalam waktu 14 hari,
agar dapat ditindaklanjuti dengan pelayanan
pertanahan lainnya: Akta pendirian Badan Hukum
NPWP
Ijin Investasi
Ijin Prinsip
Proposal rencana pengusahaan tanah yang di
booking tersebut
Informasi Ketersediaan Tanah
adalah informasi spasial dalam bentuk peta sketa lokasi yang diinginkan setelah dilakukan analisis dari berbagai informasi pertanahan dengan mempertimbangkan : Peta tataruang wilayah
Peta Kawasan Hutan
Peta Kemampuan tanah
Peta pendaftaran tanah
Namun belum mempertimbangkan :
Ijin-ijin yang diterbitkan oleh pemerintan daerah
Penguasaan/pemilikan tanah oleh masyarakat yang belum terdaftar
Permasalahan sosial di tempat tersebut
1. Informasi Ketersediaan Tanah
3 Jam 14 Hari
Proses Permohonan
tindak lanjut oleh pemohon
Persyaratan: 3 jam : NPWP; Akta Pendirian; Ijin Investasi (didapatkan pada hari yang sama dalam pelayanan 3 jam) 14 hari : proposal rencana pengusahaan tanah
3 Jam 3 Hari 3 Hari 5 Hari
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan
Proses Permohonan
Kelengkapan syarat oleh pemohon
Persyaratan (dilengkapi dalam 3 hari): Identitas dan surat kuasa (bila dikuasakan); NPWP; Akta Pendirian; TDP; Proposal Rencana Pengusahaan Tanah; Sketsa lokasi tanah yang dimohon; Dasar Penguasaan Tanah (bila ada); SPPT PBB; Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan CSR; Surat Pernyataan kesanggupan membangun plasma (Akta)
≤ 200 Ha
˃ 200 Ha
3 Jam 5 Hari 15 Hari 20 Hari
3. Pengukuran Bidang Tanah
Proses Permohonan
Kelengkapan syarat oleh pemohon
≤ 200 Ha
˃ 200 Ha
Persyaratan (dilengkapi dalam 5 hari): Syarat pada pelayanan PTP; Izin Lokasi (bila disyaratkan); Peta areal tanah yang dimohon; Bukti perolehan tanah/alas hak; Surat Pernyataan pemasangan tanda batas; Surat pernyataan tidak sengketa; Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
3 Jam 5 Hari 20 Hari 45 Hari
4. Pemberian Hak Guna Usaha
Proses Permohonan
Kelengkapan syarat oleh pemohon
≤ 200 Ha
˃ 200 Ha
Persyaratan (dilengkapi dalam 5 hari): Syarat pada pelayanan pengukuran bidang tanah dan kawasan; Peta bidang; Rekapitulasi Perolehan Tanah beserta petanya; Izin dari dinas terkait (izin usaha, pelepasan kawasan hutan); Persetujuan penanaman modal; Keterangan status kawasan; Risalah Panitia B; Perjanjian kemitraan; Peta luas dan letak kemitraan; Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan CSR; Surat Pernyataan kesanggupan membangun plasma-akta
3 Jam 3 Hari 7 Hari 14 Hari
5. Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha
Proses Permohonan
Kelengkapan syarat oleh pemohon
≤ 200 Ha
˃ 200 Ha
Persyaratan (dilengkapi dalam 3 hari): Hasil evaluasi pengelolaan HGU; Hasil pemeriksaan lapangan; Melengkapi persyaratan jika ada perubahan data
3 Jam 5 Hari 20 Hari 30 Hari
6. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai
Proses Permohonan
Kelengkapan syarat oleh pemohon
≤ 15 Ha
˃ 15 Ha
Persyaratan (dilengkapi dalam 5 hari): Peta bidang; Persetujuan penanaman modal; Keterangan status kawasan hutan; Keterangan status kawasan pertambangan; Keterangan bebas garapan masyarakat; Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai; SSP/PPh
3 Jam 3 Hari 5 Hari 7 Hari
7. Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
Proses Permohonan
Kelengkapan syarat oleh pemohon
≤ 15 Ha
˃ 15 Ha
Persyaratan (dilengkapi dalam 3 hari): Hasil evaluasi pengelolaan HGB/HP; Hasil pemeriksaan lapangan; Melengkapi persyaratan jika ada perubahan data
3 Jam 1 Hari 1 Hari
8. Penerbitan Sertipikat
Proses Permohonan
Kelengkapan syarat oleh pemohon
Persyaratan (dilengkapi dalam 1 hari): Asli SK Pemberian Hak Atas Tanah; SPPT PBB; BPHTB; Asli bukti alas hak
PERCEPATAN PELAYANAN SETELAH TERBIT PERMEN 17/2015
No Jenis Pelayanan PerKa BPN 1/2010 PerMen 2/2015 Permen 17/2015
1 Informasi Ketersediaan Tanah Informasi peta (3 hari kerja)
7 hari kerja 3 jam, 14 hari melengkapi persyaratan
2 Pertimbangan Teknis Pertanahan 14 hari kerja 7 hari kerja 3 s/d 5 hari kerja
3 Pengukuran Bidang Tanah 12 s/d 30 hari kerja 10 s/d 30 hari kerja 15 s/d 20 hari kerja
4 Penetapan Hak Atas Tanah
Pemberian HGU 38 s/d 138 hari kerja 30 s/d 90 hari kerja* 20 s/d 45 hari kerja
Perpanjangan/Pembaharuan HGU
30 s/d 70 hari kerja 20 s/d 70 hari kerja* 7 s/d 14 hari kerja
Pemberian HGB/Hak Pakai 38 s/d 97 hari kerja 20 /d 50 hari kerja* 20 s/d 30 hari kerja
Perpanjangan/Pembaharuan HGB/ Hak Pakai
30 s/d 97 hari kerja 20 s/d 50 hari kerja* 5 s/d 7 hari kerja
5 Pendaftaran Keputusan Hak Atas Tanah
Temasuk pada pelayanan penetapan hak
5 hari kerja 1 hari untuk melengkapi persyaratan dan 1 hari untuk penyelesaian
• Berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan tanah Perhitungan jumlah hari kerja berdasarkan luas tanah yang dimohon