deskripsi dan analisis apbd 2010 - perpustakaan...

Deskripsi dan Analisis APBD 2010 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Jl. Dr. Wahidin No.1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 19, Jakarta 10710

Tlp. (021) 3506456, 34357938, Fax. (021) 3506546, 3505103

Website : www.djpk.depkeu.go.id

1

http://www.djpk.depkeu.go.id/

Penyelenggaraan pemerintahan, baik oleh Pusat maupun Daerah mempunyai fungsi untuk

mendorong dan memfasilitasi pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan fungsi dan peran sebagai motivator dan

fasilitator pembangunan tersebut, pemerintah telah mengambil suatu pilihan kebijakan untuk lebih

mengedepankan peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan. Melalui kebijakan

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan agar pemerintahan di level yang paling dekat

dengan masyarakat mampu menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal sehingga arah

pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.

Guna mendukung peran dan fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan, Pemerintah

telah dan akan terus mendukung pendanaan melalui mekanisme transfer ataupun pola pendanaan

lainnya. Dukungan pendanaan tersebut telah dibuktikan dengan besarnya dana APBN yang

disalurkan ke daerah, baik melalui skema desentralisasi maupun skema lainnya, seperti

dekonsentrasi, tugas pembantuan, subsidi, bantuan tunai, dana stimulus fiskal, dll.

Dana yang besar yang telah dan akan digulirkan melalui skema desentralisasi serta dana

yang memang bersumber dari daerah sendiri (seperti pajak daerah dan retribusi daerah),

selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah dalam APBD dan pertanggungjawabannya

sepenuhnya berada di daerah. Pada dasarnya tidak ada lagi mekanisme pertanggungjawaban APBD

kepada Pemerintah Pusat, namun hanya berupa penyampaian data APBD kepada Pusat untuk

keperluan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Dari data yang disampaikan melalui SIKD inilah kemudian disusun informasi dan analisis

atas APBD seluruh Indonesia. Informasi dan analisis APBD berguna untuk memberikan gambaran

yang menyeluruh namun ringkas mengenai situasi dan kondisi keuangan daerah saat ini. Potret

APBD yang informatif dan akurat selanjutnya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan, baik

di pusat maupun di daerah, sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang terkait

dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Kami mengharapkan agar buku ”Deskripsi dan Analisis APBD 2010” ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak yang berkepentingan. Besar harapan kami, agar buku ini dapat memberikan

kontribusi yang optimal dalam pengambilan kebijakan sehingga tujuan dan cita-cita otonomi daerah

dan desentralisasi fiskal dapat terwujud.

Dirjen. Perimbangan Keuangan,

Mardiasmo

Kata Pengantar

2

Daftar Isi

Halaman Judul 1 Kata Pengantar 2 Daftar Isi 3 Ringkasan Eksekutif 4 Gambaran Umum 6 Pendahuluan 7 Gambaran Umum APBD 2010 – Nasional 9 Gambaran Umum APBD 2010 Provinsi dan Kabupaten/Kota 10 Pendapatan Daerah 11 Pendapatan Daerah 12 Komposisi per Jenis Pendapatan Secara Nasional 13 Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Provinsi 14 Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota 15 Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota 16 Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Pemerintah Provinsi 17 Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Pemerintah Kabupaten/Kota 18 Perbandingan Pendapatan APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov/Kab./Kota per wilayah) 19 Belanja Daerah 20 Belanja Daerah 21 Komposisi per Jenis Belanja 22 Tren Belanja APBD 2007-2010 (Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota) 23 Tren Belanja APBD 2007-2010 (Pemerintah Provinsi) 24 Tren Belanja APBD 2007-2010 (Pemerintah Kabupaten/Kota) 25 Perbandingan Belanja APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah) 26 Surplus/Defisit APBD 27 Surplus/Defisit APBD 28 Jumlah Daerah Surplus/Defisit/Berimbang 29 Daerah Yang Melebihi Batas Defisit 30 Tren Defisit APBD Tahun 2007-2010 31 Perbandingan Defisit APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah) 32 Pembiayaan Daerah 33 Pembiayaan Daerah 34 Komposisi Pembiayaan 35 Tren Pembiayaan APBD Tahun 2007-2010 36 Tren SiLPA APBD Tahun 2007-2010 37 Perbandingan Penerimaan Pembiayaan di 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah) 38 Perbandingan Pengeluaran Pembiayaan di 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah) 39 Indikator Keuangan Daerah 40 Indikator Keuangan Daerah 41 Debt Service Coverage Ratio 42 Debt Service Coverage Ratio per wilayah 43 Indikator Ruang Fiskal Daerah (Trend DSCR 2007-2010) 44 Indikator Ruang Fiskal Daerah Per Wilayah (Trend DSCR 2007-2010 Per Wilayah) 45 Ucapan Terima Kasih 46 Lampiran 47

3

Ringkasan Eksekutif

APBD 2010 menunjukkan bahwa secara nominal seluruh komponen pendapatan

mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun secara persentase

kontribusi Dana Perimbangan terus mengalami penurunan, sementara PAD

mengalami sedikit peningkatan.

Komposisi PAD di Kabupaten/Kota relatif masih sangat rendah (8%), naik dari

tahun sebelumnya 7%. Sementara komponen yang sangat dominan di

Kabupaten/Kota adalah Dana Perimbangan yang mencapai 82%. Hal ini berbeda

secara signifikan dengan kondisi Provinsi, dimana kontribusi PAD sangat tinggi

mencapai 46%, sementara Dana Perimbangan justru sedikit dibawahnya yaitu

sebesar 44%.

Apabila dibandingkan antar wilayah, komposisi PAD dalam pendapatan APBD

lebih kuat di wilayah Jawa-Bali, sementara di wilayah lain komposisi PAD masih

relatif lebih rendah.

Di sisi belanja, secara agregat (Prov./Kab./Kota), belanja pegawai sangat

mendominasi hingga mencapai 45% dari total belanja, diikuti oleh Belanja

modal 22%. Gambaran yang berbeda terjadi antara Provinsi dengan Kab/Kota,

dimana untuk Provinsi, komposisi belanja pegawai hanya mencapai 26% diikuti

belanja modal 23%. Sementara untuk Kab/Kota, belanja pegawai mencapai lebih

dari 51% belanja dan belanja modal hanya berkisar 21%.

Secara nominal maupun persentase, dalam 4 tahun terakhir belanja pegawai

terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di sisi lain, persentase

belanja modal terus turun dalam 4 tahun terakhir, bahkan untuk tahun 2010,

secara nominal belanja modal juga turun dari tahun sebelumnya dan

merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir.

Apabila dibandingkan antar wilayah, maka belanja pegawai sangat dominan di

wilayah Jawa-Bali dan Sulawesi, sementara untuk wilayah Kalimantan dan

Papua-Papua Barat relatif seimbang antara belanja pegawai dengan belanja

modal.

4

Ringkasan Eksekutif

Sebagian besar daerah menganggarkan defisit (450 daerah atau 86% dari

keseluruhan daerah). Secara agregat (Prov./Kab./Kota), total defisit di tahun

2010 mencapai Rp40,4 triliun. Angka ini lebih kecil dari defisit tahun

sebelumnya yang mencapai Rp47,7 triliun. Penurunan agregat defisit ini

terutama karena terjadinya penurunan defisit Kab/Kota, sementara defisit

Provinsi justru mengalami kenaikan.

Penurunan defisit yang cukup signifikan di Kabupaten/Kota terjadi terutama

karena sebagian besar daerah mengurangi belanja modal mereka secara

signifikan (turun dari Rp88 triliun di tahun 2009 menjadi Rp69 triliun di tahun

2010 penurunan sebagai akibat pengalihan belanja modal DAK Pendidikan

ke Belanja Hibah DAK Pendidikan tidak akan lebih dari Rp9 triliun, sehingga

penurunan belanja modal sendiri pada dasarnya mencapai Rp10 triliun).

Sebagian besar daerah Kabupaten/Kota tidak dapat meningkatkan belanja

modal mereka melalui pembiayaan daerah karena perkiraan SiLPA mereka juga

telah mengalami penurunan yang cukup signifikan (turun dari Rp40,8 triliun di

tahun 2009 menjadi Rp31,6 triliun di tahun 2010). Di sisi yang lain, daerah juga

tidak dapat menurunkan belanja pegawai mereka yang mengalami kenaikan

yang cukup tinggi dari Rp153 triliun di tahun 2009 menjadi Rp168 triliun di

tahun 2010.

Di sisi pembiayaan, meskipun besaran SiLPA cenderung turun, namun SiLPA

masih tetap mendominasi penerimaan pembiayaan daerah (hampir 90% dari

total penerimaan pembiayaan). Pinjaman daerah relatif masih sangat terbatas,

meskipun terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam besaran

pembayaran pokok hutang daerah dari tahun ke tahun.

Dengan semakin beratnya beban belanja pegawai (terutama gaji PNSD), maka

kemampuan keuangan daerah pada dasarnya semakin turun. Dengan

menggunakan indikator Ruang Fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang

dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ternyata ruang fiskal daerah

semakin turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan

persentase ruang fiskal terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.

5

Gambaran Umum

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang

berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 merupakan rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penyusunan APBD memperhatikan adanya keterkaitan antara

kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh

Pemerintah Daerah serta sinkronisasi dengan berbagai

kebijakan Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan

penganggaran negara.

APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan

daerah. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah (LPS). Belanja daerah terdiri dari

belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan

daerah terdiri dari penerimanaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.

APBD Tahun Anggaran 2010 seluruh daerah di Indonesia

yang dianalisis dalam buku ini meliputi 522 daerah yang

terdiri dari 33 provinsi, 396 kabupaten, dan 93 kota.

7

APBD 2010

Mata Anggaran Jumlah Anggaran

Prov/Kab/Kota Provinsi Kabupaten Kota

Pendapatan 401,893 102,318 241,870 57,705

Pendapatan Asli Daerah 71,799 47,331 16,422 8,046

Dana Perimbangan 291,277 45,024 204,204 42,049

Lain-lain Pendapatan yang Sah 38,817 9,964 21,244 7,609

Belanja 442,313 113,133 264,057 65,122

Pegawai 198,068 29,838 134,412 33,818

Barang dan jasa 81,771 26,872 42,602 12,297

Modal 95,762 26,307 55,518 13,936

Lain-lain 66,711 30,116 31,525 5,070

Pembiayaan 42,613 12,866 22,737 7,010

Penerimaan 50,203 14,842 27,490 7,871

Pengeluaran 7,590 1,975 4,753 861

Dalam miliar Rupiah

8

Sumber data: SIKD (APBD 522 daerah Provinsi/Kabupaten/Kota)

Gambaran Umum APBD 2010 Nasional

• Berdasarkan data APBD 2010 dari 522 daerah dapat diketahui bahwa secara

nasional (agregat Prov./Kab./Kota) jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp401,9

triliun, sementara jumlah Belanja mencapai Rp442,3 triliun, sehingga terjadi

defisit sebesar Rp40,4 triliun.

• Untuk membiayai defisit tersebut, dianggarnkan Penerimaan Pembiayaan

sebesar Rp50,2triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7,6triliun .

9

Gambaran Umum APBD 2010

Provinsi dan Kabupaten/Kota

Seluruh daerah Provinsi pada tahun 2010 menganggarkan Pendapatan sebesar Rp102,3

triliun, dengan Belanja sebesar Rp113,1 triliun.

Defisit yang terjadi yaitu sebesar Rp10,8 triliun akan dibiayai dengan Penerimaan

Pembiayaan sebesar Rp14,8 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2,0 triliun.

Sedangkan secara agregat Kabupaten/Kota menganggarkan Pendapatan sebesar Rp299,6

triliun dengan Belanja sebesar Rp329,2 triliun.

Defisit yang terjadi yaitu sebesar Rp29,6 triliun akan dibiayai dengan Penerimaan

Pembiayaan sebesar Rp35,4 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5,6 triliun.

10

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat

13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

bersangkutan.

Pendapatan daerah menurut PP Nomor 55 Tahun 2005

dikelompokkan atas :

Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan . PAD pada

umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD

yang sah.

Dana perimbangan , yaitu dana yang bersumber dari dana

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai

kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi

hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana

darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota,

dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari

provinsi atau dari pemda lainnya.

12

Komposisi per Jenis Pendapatan Secara Nasional

(Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam miliar rupiah

Pendapatan Hibah 4.247,6

Dana darurat 371,1

DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya 11.947,8

Dana penyesuaian dan otonomi khusus 15.437,4

Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda

lainnya 4.942,6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1.870,3

Pajak daerah 47.674,1

Retribusi daerah 8.010,1

Hasil P.K.D yang dipisahkan 3.636,0

Lain-lain PAD yang sah 12,479,0

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 77.606,4

Dana alokasi umum 192.408,9

Dana alokasi khusus 21.261,4

Total Pendapatan APBD

Nasional: Rp.401,8 triliun Note:

non-consolidated

(tidak mengeluarkan

reciprocal account

Prop – Kab/Kota)

•Total Pendapatan pada APBD 2010 secara nasional mencapai Rp401,9 triliun.

terdiri dari Rp102,3 triliun Pendapatan Pemerintah Provinsi (25,5%) dan Rp299,6 triliun

Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota (74,5%)

•Pendapatan Daerah secara Nasional didominasi oleh Dana Perimbangan yg mencapai

Rp291,3 triliun (72%)

•Sedangkan PAD dan Pendapatan Lain-Lain masing-masing Rp71,8 triliun (18%) dan

Pendapatan Lain-Lain Rp38,8 triliun (10%) 13

Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Provinsi

(dalam miliar rupiah)

Total Pendapatan Provinsi:

Rp102,3 triliun

Pendapatan Hibah 469,1

Dana darurat 0

DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya 103,2


Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya 110,8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 866,9

DBH Pajak/bagi hasil bukan pajak 24.950,5


Dana alokasi khusus 774,4



Hasil P.K.D yang dipisahkan 1.748,7

Lain-lain PAD yang sah 4.577,4

•Total Pendapatan Pemerintah Provinsi 2010 mencapai Rp102,3 triliun

•Komposisi Pendapatan antara PAD dan Dana Perimbangan cukup berimbang, yaitu

PAD sebesar Rp.47,3 triliun (46%) dan Dana Perimbangan Rp.45 triliun (44%).

•Sisanya sebesar Rp.9,96 triliun (10%) adalah Lain-lain Pendapatan, yang termasuk

Dana Otsus dan Penyesuaian

14

Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota




Hasil P.K.D yang

dipisahkan 1.887,2

Lain-lain PAD yang sah 7.901,7

Pendapatan Hibah 3.778,4

Dana darurat 371,1

DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya 11.844,6


Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda

lainnya 4.831,8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1.003,4

DBH Pajak/bagi hasil bukan pajak 52.656,0


Dana alokasi khusus 20,486,997

•Total Pendapatan Kab./Kota 2010 mencapai Rp299,6 triliun

•Pendapatan Kab./Kota didominasi oleh Dana Perimbangan yang mencapai

Rp246,3 triliun (82%),

•PAD relatif masih sangat kecil yaitu hanya mencapai Rp24,5 triliun (8%),

sementara sisanya sebesar Rp28,9 triliun (10%) adalah Lain-lain Pendapatan,

yang termasuk Dana Penyesuaian, hibah, Dana Darurat dll. 15

Tren Pendapatan APBD 2007-2010

(Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota)

•Tren Pendapatan

APBD Agregat

Prov./Kab./Kota 2007-

2010 secara nominal

menunjukkan adanya

kenaikan pada setiap

tahun dari masing-

masing Kelompok

Pendapatan.

•Komposisi

Pendapatan pada

setiap tahun selalu

didominasi oleh

Dana Perimbangan

•Meskipun secara

nominal naik, namun

Tren Dana

Perimbangan secara

persentase

menunjukkan adanya

penurunan setiap

tahun.

•Sebaliknya PAD dan

Lain-lain Pendapatan

secara persentase

terdapat peningkatan

pada setiap tahun

walaupun tidak cukup

besar.

16

Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Provinsi

•Tren Pendapatan

Provinsi 2007-2010

secara nominal juga

selalu menunjukkan

adanya kenaikan pada

setiap tahun dari masing-

masing Kelompok

Pendapatan.

•Komposisi Pendapatan

dari tahun ke tahun

cukup berimbang antara

PAD dan Daper

•Tren Pendapatan Provinsi

2007-2010 pada kelompok

Dana Perimbangan secara

persentase menunjukkan

adanya penurunan setiap

tahun.

•Sementara PAD dari tahun

2007 ke 2008 mengalami

penurunan dan kemudian

naik kembali pada tahun

2009 dan 2010

•Kelompok Lain-Lain secara

persentase mengalami

kenaikan pada setiap tahun

tetapi turun pada tahun

2010.

17

Tren Pendapatan APBD 2007-2010

Kabupaten/Kota

18

•Pada Tren Pendapatan

Kab./Kota, secara

nominal menunjukkan

adanya kenaikan pada

setiap tahun dari

masing-masing

Kelompok Pendapatan.

•Komposisi Pendapatan

Kab./Kota, pada setiap

tahun selalu didominasi

oleh Dana Perimbangan

•Tren Dana

Perimbangan 2007-

2010 secara

persentase

menunjukkan adanya

penurunan setiap

tahun.

•Seiring dengan

penurunan Daper,

persentase kelompok

PAD mengalami

peningkatan setiap

tahunnya.

•Sama seperti kelompok PAD, pada kelompok Lain-Lain secara persentase

juga mengalami kenaikan setiap tahun.

19

Perbandingan Pendapatan APBD pada 6 wilayah

(Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)

• Secara nominal, wilayah Jawa dan Bali mempunyai pendapatan APBD tertinggi pada dua

kelompok pendapatan utama (PAD dan Daper), mengingat jumlah Kabupaten dan Kota di

wilayah ini adalah yang terbesar. Sementara untuk kelompok Lain-lain Pendapatan, wilayah

Sumatera dan Papua cukup tinggi, mengingat di kedua wilayah tersebut terdapat Otsus.

• Secara persentase, meskipun dominasi Daper terjadi di seluruh wilayah, namun terdapat

perbedaan yang cukup signifikan pada pola komposisi Pendapatan pada ke-6 wilayah.

Persentase PAD di wilayah Jawa dan Bali relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah

lain, sementara persentase Daper justru yang terendah dibandingkan wilayah lain.

• Persentase tertinggi untuk Daper terjadi di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, sementara

persentase tertinggi untuk kelompok Lain-lain Pendapatan terjadi di wilayah Papua.

Belanja Daerah

Belanja Daerah

Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan

semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan.

Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja

langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki

keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi,

hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan

belanja tidak terduga.

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan

secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

21

Komposisi per Jenis Belanja (dalam miliar rupiah)

22

• Total Belanja pada APBD 2010

secara nasional mencapai

Rp442,3 triliun, yang terdiri dari

Rp 113,1triliun Belanja

Pemerintah Provinsi (25,6%) dan

Rp329,2 triliun Belanja

Pemerintah Kabupaten/Kota

(74,4%)

• Secara nasional (agregat

Prov./Kab./Kota), belanja daerah

didominasi oleh belanja pegawai

yang mencapai 45% dari total

belanja, diikuti oleh belanja

modal 22% dan belanja barang &

jasa 18%.

• Komposisi belanja antara

Provinsi dengan Kab/kota

berbeda secara signifikan. Untuk

Provinsi, porsi belanja pegawai,

barang & jasa, dan modal relatif

hampir berimbang di kisaran

23%-26%, diikuti oleh belanja

bagi hasil dan bantuan keuangan

yang mencapai 20%.

• Sementara, untuk Kab/Kota,

dominasi belanja pegawai sangat

tinggi hingga mencapai lebih dari

51% dari total belanja. Diikuti

oleh belanja modal sebesar 21%

dan barang dan jasa sebesar

17%.

Tren Belanja APBD 2007-2010

(Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota)

23

• Secara nominal, pada kurun

2007-2010 Belanja Pegawai

selalu lebih tinggi dibandingkan

jenis belanja lainnya

• Semua jenis belanja relatif

mengalami kenaikan kecuali

untuk Belanja Modal tahun 2010

yang mengalami penurunan dari

sebelumnya.

• Penurunan tersebut antara lain

disebabkan oleh berubahnya

alokasi DAK Pendidikan Belanja

Hibah pada APBD 2010. Selain

itu, terdapat pula Belanja Hibah

untuk kegiatan pilkada pada 245

pemda yang dialokasikan kepada

KPUD dan Panwaslu

• Penurunan belanja modal terlihat

semakin jelas apabila dilihat dalam

persentase terhadap total belanja

APBD.

• Di sisi lain, persentase belanja

pegawai naik terus dari tahun ke

tahun.

• Sementara belanja barang & jasa

dan belanja lain-lain relatif

konstan.

Tren Belanja APBD 2007-2010 Provinsi

24

• Untuk Belanja Daerah

Provinsi secara nominal,

semua jenis belanja

mengalami kenaikan,

kecuali Hibah (dari 2008 ke

2009) dan Belanja Lain-lain

yang cenderung konstan.

• Belanja pegawai relatif

paling tinggi dibandingkan

jenis belanja yang lain

kecuali untuk tahun 2008,

di mana Modal lebih tinggi.

• Meskipun komposisi

antara belanja pegawai,

barang & jasa, dan modal

relatif berimbang, namun

terlihat perbedaan tren

yang signifikan di antara

ketiga jenis belanja

tersebut.

• Persentase Belanja

Pegawai dan Belanja

Barang & Jasa terhadap

Total belanja mengalami

tren kenaikan, demikian

juga dengan belaja bagi

hasil dan bantuan

keuangan.

• Sementara, porsi belanja modal terhadap total belanja mengalami

kecenderungan turun terus menerus

Tren Belanja APBD 2007-2010

Kabupaten/Kota

25

• Secara nominal, belanja pegawai

di Kab/Kota mengalami kenaikan

yang cukup tajam, dari kisaran

Rp100 triliun di tahun 2007

menjadi Rp167 triliun di tahun

2010 atau naik hingga lebih dari

65% dalam kurun waktu 4 tahun.

• Di sisi lain, belanja modal justru

turun cukup signifikan di tahun

2010 (salah satunya sebagai

akibat beralihnya DAK

pendidikan sebagai belanja

hibah). Belanja Hibah naik cukup

signifikan di tahun 2010.

• Sementara untuk belanja barang

& Jasa dan Lain-lain relatif

konstan.

• Pola tren yang hampir sama

juga terlihat untuk tren

persentase belanja daerah.

• Belanja pegawai mengalami

peningkatan porsi yang cukup

signifikan terhadap total

belanja, sebaliknya belanja

modal turun secara nyata dalam

4 tahun terakhir.

• Di sisi lain belanja barang &

jasa dan belanja lain-lain

cenderung konstan. Sementara

untuk hibah naik signifikan di

tahun 2010.

26

Perbandingan Belanja APBD pada 6 wilayah


• Kecuali Belanja Modal, wilayah

Jawa-Bali memiliki belanja dengan

nominal terbesar dibandingkan

wilayah lainnya. Terutama untuk

belanja pegawai terlihat sangat

dominan dibandingkan wilayah

lainnya.

• Untuk Belanja Modal, ternyata

wilayah Sumatera justru

mempunyai nominal yang lebih

besar dibandingkan dengan

wilayah Jawa-Bali.

• Secara persentase, belanja

pegawai sangat dominan di 4

wilayah, yaitu Jawa-Bali,

Sumatera, Sulawesi dan Nusa

Tenggara dan Maluku (lebih dari

40% total belanja). Sedangkan

belanja modal jauh lebih rendah di

kisaran 20%, bahkan di Jawa-Bali

hanya berkisar 15%.

• Sementara untuk wilayah

Kalimantan dan Papua-Papua

Barat relatif cukup berimbang

dengan belanja modalnya (kisaran

30%).

• Belanja barang dan jasa, belanja

hibah dan belanja lain-lain

cenderung setara antar-wilayah,

kecuali untuk wilayah Papua-

Papua Barat yang belanja barang&

jasa dan belanja Lain-lain cukup

tinggi dibandingkan wilayah

lainnya.

SURPLUS/DEFISIT APBD

Surplus/Defisit APBD

Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan adanya

surplus atau defisit sedangkan untuk pendapatan dan belanja

yang sama dinamakan anggaran yang berimbang.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah

diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah dan

sebaliknya disebut defisit

Sebagian besar pemerintah daerah menganggarkan defisit

dalam APBD mereka

28

Jumlah Daerah Surplus/Defisit/Berimbang

29

No Daerah Provinsi

1 Kab. Aceh Tamiang NAD 2 Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara 3 Kab. Nias Barat Sumatera Utara 4 Kab. Kuantan Singingi Riau 5 Kota Sungai Penuh Jambi 6 Kota Serang Jawa 7 Kab. Minahasa Selatan Sulawesi Utara 8 Kab. Buol Sulawesi Tengah 9 Kab. Mamberamo Raya Papua

10 Kab. Tambrauw Papua Barat 11 Kab. Maybrat Papua Barat

11 Daerah dengan anggaran berimbang

• Sebagian besar daerah

menganggarkan defisit (450

Daerah atau 86%), hanya 12%

Daerah yang menganggarkan

surplus.

• Sementara terdapat 11 daerah

yang menganggarkan

berimbang di tahun 2010.

Daerah yang melebihi batas defisit


30

Dalam PMK 138/PMK.07/2009 yang mengatur mengenai pengendalian defisit

daerah telah ditetapkan bahwa batas maksimal defisit daerah yang dibiayai dari

pinjaman dan obligasi daerah adalah 4,5% dari total pendapatan.

Dari 450 Daerah yang menganggarkan defisit terdapat beberapa daerah yang

penerimaan pinjaman dan obligasi lebih besar dari 4,5% (18 daerah)

Tren Defisit APBD 2007-2010

31

Tren Defisit APBD (Nominal)

Proporsi Defisit terhadap Belanja

Defisit APBD Tahun 2010

secara nasional mencapai

Rp40,4 triliun, terdiri dari

defisit Provinsi sebesar

Rp10,8 triliun dan defisit

Kab/Kota Rp29,6 triliun.

Defisit APBD tahun 2010

secara total nasional lebih

kecil dibanding dengan tahun

2009 dan 2008 namun untuk

pemerintah Provinsi tahun

2010 mengalami peningkatan

jumlah defisit

Proporsi defisit terhadap

belanja TA 2010 lebih kecil

dibandingkan dengan tiga

tahun terakhir (2007-2009)

32

Perbandingan Defisit APBD pada 6 wilayah


Defisit APBD pada 6 Wilayah (Nominal)

Persentase Defisit terhadap Belanja pada 6 Wilayah

Secara nominal, defisit

tertinggi berada pada

wilayah Jawa-Bali dan

terendah adalah di

wilayah Papua-Papua

Barat

Sedangakan secara

persentase terhadap

belanja, defisit tertinggi

adalah di wilayah

Kalimantan, diikuti oleh

wilayah Sumatera dan

Jawa-Bali.

Sebagaimana angka

nominal, persentase

defisit terendah juga

berada di wilayah

Papua-Papua Barat.

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004

merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan menunjukkan semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Jenis penerimaan pembiayaan diantaranya adalah SiLPA,

Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Sah, dan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi.

Pengeluaran pembiayaan menunjukkan semua pengeluaran

yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Jenis pengeluaraan pembiayaan diantaranya adalah

Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran

Pokok Pinjaman, dan Pemberian Pinjaman ke daerah lain.

34

Komposisi Pembiayaan

35

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Total Penerimaan Pembiayaan

secara nasional adalah sebesar

Rp50,2 triliun, sementara

Pengeluaran Pembiayaan Rp7,6

triliun, sehingga Pembiayaan

Netto sebesar Rp42,6 triliun

Komposisi Penerimaan

Pembiayaan APBD 2010 sangat

didominasi oleh SiLPA, baik di

level Provinsi maupun

Kab./Kota. Secara nasional,

SiLPA mencapai Rp45,1 triliun

atau 89,8% dari total Penerimaan

Pembiayaan. Sementara rencana

penarikan pinjaman hanya

mencapai Rp1,8 triliun atau 3,5%

dari total Penerimaan

Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan secara

nasional nilai terbesar berasal

dari pembayaran pokok utang,

yang kedua adalah berasal dari

penyertaan modal.

Pembayaran pokok utang daerah

secara nasional mencapai Rp3,2

triliun atau 42,1% dari

Pengeluaran Pembiayaan.

Sementara penyertaan modal

mencapai Rp2,9 triliun atau

38,2%

Tren Pembiayaan APBD Tahun 2007-2010

36

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2007 2008 2009 2010

Milia

r R

up

iah

Pembayaran

Kegiatan

Lanjutan

Pemberian

Pinjaman

Daerah

Pembayaran

Pokok Utang

Penyertaan

Modal (Investasi)

Daerah

Pembentukan

Dana

Cadangan

Pada periode tahun 2007-2009,

penerimaan pembiayaan

mengalami tren naik namun di

tahun 2010 penerimaan

pembiayaan mengalami

penurunan. Penurunan

penerimaan pembiayaan

terutama berasal dari

penurunan SiLPA yang cukup

signifikan.

Di sisi Pengeluaran

Pembiayaan, terlihat adanya

tren yang meningkat dari tahun

2008-2010 walaupun masih

lebih rendah jika dibandingkan

dengan Pengeluaran

Pembiayaan tahun 2007.

Peningkatan Pengeluaran

Pembiayaan terutama

didorong oleh meningkatnya

pembayaran pokok utang

daerah.

Tren SiLPA APBD Tahun 2007-2010

37

Note:

1. Nasional = agregat Prov./Kab./Kota

2. SiLPA adalah SiLPA yang tercatat (dianggarkan) dalam Penerimaan Pembiayaan,

yang berarti merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya.

Total SiLPA yang tercatat pada Penerimaan Pembiayaan APBD secara nasional di

Tahun 2010 adalah sebesar Rp45,1 triliun. Turun dari anggaran tahun

sebelumnya yang mencapai Rp52,2 triliun. Secara persentase terhadap volume

Belanja APBD, SiLPA juga turun dari 12,2% di tahun 2009 menjadi 10,2% di tahun

2010.

Meskipun secara nasional SiLPA yang tercatat di Penerimaan Pembiayaan APBD

2010 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk Provinsi besaran

SiLPA terus meningkat dari tahun 2007 hingga tahun 2010.

38

Perbandingan Penerimaan Pembiayaan pada 6 wilayah


Secara nominal, wilayah Jawa-Bali mempunyai SiLPA terbesar di APBD 2010, diikuti oleh wilayah

Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan wilayah Papua-Papua Barat mempunyai SiLPA paling rendah.

Jenis penerimaan pembiayaan lainnya relatif sangat rendah di seluruh wilayah.

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

SiLPA TAsebelumnya

Pencairan danacadangan

Hasil PenjualanKekayaan

Daerah yangDipisahkan

PenerimaanPinjaman

Daerah danObligasi Daerah

PenerimaanKembali

PemberianPinjaman

PenerimaanPiutang Daerah

Secara persentase, besaran SiLPA terhadap total Penerimaan Pembiayaan relatif seimbang di 4

wilayah (Jawa-Bali, Kalimantan, Sumatera dan Nusa Tenggara-Maluku), yaitu di kisaran 90%.

Sementara wilayah Sulawesi dan Papua-Papua Barat relatif rendah di kisaran 60%.

Untuk wilayah Sulawesi dan Papua-Papua Barat, porsi penerimaan pinjaman ternyata cukup

signifikan dibandingkan wilayah lainnya, yaitu di kisaran 15% dari total Penerimaan

pembiayaan.


Pembiayaan di 6 Wilayah

(Nominal)


Pembiayaan di 6 Wilayah (%)

39

Perbandingan Pengeluaran Pembiayaan pada 6 wilayah


200

400

600

800

1,000

1,200

PembentukanDana Cadangan

PenyertaanModal (Investasi)

Daerah

PembayaranPokok Utang

PemberianPinjaman Daerah

PembayaranKegiatanLanjutan

Mili

ar R

up

iah

Sumatera Jawa_bali Kalimantan Sulawesi NT_Maluku Papua_papbar

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

PembentukanDana Cadangan

Penyertaan Modal(Investasi) Daerah

PembayaranPokok Utang

PemberianPinjaman Daerah

PembayaranKegiatan Lanjutan

Secara nominal pengeluaran pembiayaan untuk wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan yang

terbesar adalah untuk penyertaan modal daerah

Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, Sumatera, Papua-Papua Barat, Nusa Tenggara-Maluku

Pengeluaran Pembiayaan terbesar adalah pembayaran pokok utang

Secara persentase, gambarannya hampir sama, yaitu bahwa Pengeluaran Pembiayaan di

Jawa-Bali dan Kalimantan sangat didominasi oleh penyertaan modal daerah, bahkan untuk

wilayah Kalimantan mencapai hampir 60% dari total Pengeluaran Pembiayaan.

Sedangkan untuk wilayah 4 wilayah lainnya Pengeluaran Pembiayaan terbesar adalah

pembayaran pokok utang

INDIKATOR KEUANGAN DAERAH

Indikator Keuangan Daerah

Indikator keuangan daerah dalam tulisan ini merujuk pada

besarnya kemampuan/kapasitas fiskal Daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah mereka.

Terdapat beberapa macam indikator yang biasa digunakan untuk

mengukur kemampuan keuangan daerah. Dalam tulisan ini

digunakan 2 (dua) ukuran, yaitu Debt Service Coverage Ratio

(DSCR) dan Ruang Fiskal.

DSCR pada dasarnya mengukur kemampuan suatu daerah untuk

membayar kembali pinjamannya. Ukuran ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman untuk

mendanai kebutuhannya, namun besarnya pinjaman harus

dikelola agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan

Daerah.

Ruang Fiskal daerah pada dasarnya merupakan ukuran besarnya

dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan

secara bebas oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya. Ukuran

ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar

pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak

bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai

jenis pendapatan yang bersifat earmarked (ditentukan

penggunaannya). Semakin besar dana yang masih bisa

digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang

Fiskal yang semakin besar.

41

Debt Service Coverage Ratio Trend DSCR 2007-2010

42

Debt Service Coverage Ratio menunjukkan ketersediaan uang Pemda dalam menutup

hutangnya. Batas minimal DSCR adalah 2,5, yang artinya Pemda masih memiliki dana

idle sebesar 1,5 setelah dikurangi pembayaran atas pokok pinjaman, bunga, dan biaya

lainnya.

Rata-rata nasional DSCR 2010 untuk semua daerah yang mempunyai pinjaman

sebesar 46,8 sedangkan rata-rata provinsi sebesar 83,5 dan rata-rata kabupaten/kota

sebesar 45,8.

Tetapi bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, hanya Provinsi yang

mengalami peningkatan rata-rata DSCR di tahun 2010, sedangkan rata-rata DSCR

secara nasional dan Kab./Kota cenderung terus menurun.

Lain) Biaya Bunga Pinjaman Pokok (

WajibBelanja-DAU)DBHDR)-DBH((PADDSCR

Debt Service Coverage Ratio Trend DSCR 2007-2010 per wilayah

43

Bila dibandingkan berdasarkan wilayahnya maka rata-rata DSCR wilayah

Kalimantan adalah yang paling rendah yaitu 32,5 dan yang tertinggi adalah

wilayah Sumatera yaitu sebesar 59,5.

Terdapat kecenderungan rata-rata DSCR yang menurun pada wilayah Jawa-Bali,

Kalimantan dan Nusa Tenggara-Maluku.

Sedangkan wilayah Sumatera dan Papua–Papua Barat pada tahun 2010

mengalami peningkatan rata-rata DSCR.

Indikator Ruang Fiskal Daerah

44

• Indikator Ruang Fiskal

menunjukkan jumlah dana

netto yang masih bisa

digunakan oleh Pemda

setelah pendapatan

nonearmarked dikurangkan

dengan belanja pegawai

tidak langsung.

• Secara agregat nasional,

maupun di tingkat Provinsi

dan Kab./Kota terjadi

penurunan ruang fiskal,

utamanya dalam persentase

(terhadap pendapatan).

• Penurunan Ruang Fiskal

daerah menunjukkan bahwa

kemampuan dan fleksibilitas

daerah untuk menggunakan

anggaran mereka untuk

kebutuhan belanja yang

benar-benar sesuai dengan

kebutuhan riil mereka

menjadi semakin sempit.

Note:

Ruang Fiskal = Total Pendapatan – (DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat +

Dana Penyesuaian/otsus) – Belanja Pegawai Tidak langsung

45

Indikator Ruang Fiskal Daerah

per wilayah

Tren ruang fiskal per wilayah secara nominal menunjukkan sedikit peningkatan

pada seluruh wilayah kecuali untuk wilayah Sumatera.

• Tetapi tren ruang fiskal per wilayah secara persentase menunjukkan

penurunan yang cukup signifikan disemua wilayah.

• Hal ini menunjukkan bahwa secara riil sebenarnya telah terjadi penurunan

kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah di seluruh wilayah.

Ucapan Terima Kasih

Penyusunan buku “Deskripsi dan Analisis APBD 2010” tidak akan

terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak yang berperan

sehingga apresiasi yang setinggi-tingginya dimanifestasikan dalam

ucapan terima kasih berikut ini:

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan – Prof. DR. Mardiasmo, Ak, MBA dan

Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah –

Drs. Yusrizal Ilyas, MPA yang telah memberikan arahan dan

bimbingan hingga diselesaikannya penyusunan buku ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Subdirektorat Data

Keuangan Daerah (Edison Sihombing, SE, MT, Siti Mulyanah, Dorlan

Festiana, ST, MMgmt, Cornel Theodolus Suot, SE, MM, Nur Ikhsan

Ismail, SE, MM dan seluruh rekan DKD) yang telah menyediakan data

Ringkasan APBD 2010 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Selanjutnya terima kasih kepada tim dari Subdirektorat Evaluasi

Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah (Putut Hari

Satyaka, SE, MPP, Krisnandar, SE, Nasrullah, SE, Aris Sudjatmiko,

S.Sos, Wahyu Widjayanto, SE, MM, Arif Zainuddin Fansyuri, Ak, ME,

Dhani Kurniawan, SE, Nanag Garendra Timur, S.Si, Mauliate H.

Silitonga, SE, Dastam Wijaya, SIP, Rahmat Saleh, Shinta Theresia,

Femmy Ferdiansyah, SH) yang telah melakukan pengolahan data dan

sekaligus menyusun buku, melakukan editing hingga melakukan

setting layout pencetakan buku ini. Terima kasih atas kerja kerasnya.

46

LAMPIRAN

Lampiran 1Pendapatan dan Belanja Per Daerah

PAD Daper Lain-lain PendapatanBelanja

Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

01.00 Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 795.487 1.551.799 3.897.383 6.244.669 870.717 269.452 1.720.502 3.112.053 7.638.451 63,18%

01.01 Kab. Aceh Barat 28.683 380.406 8.228 417.317 266.415 29.236 56.389 43.593 443.419 29,04%

01.02 Kab. Aceh Besar 34.367 476.965 33.205 544.538 361.441 23.307 65.072 49.007 572.247 26,59%

01.03 Kab. Aceh Selatan 18.013 399.167 7.322 424.501 274.605 22.508 47.518 44.607 441.281 27,49%

01.04 Kab. Aceh Singkil 13.960 275.121 9.771 298.853 139.635 27.927 53.027 49.967 311.031 46,05%

01.05 Kab. Aceh Tengah 20.467 388.220 12.623 421.310 272.739 17.849 53.521 59.293 444.875 27,54%

01.06 Kab. Aceh Tenggara 8.076 368.594 10.239 386.909 190.524 20.300 78.832 56.324 390.352 44,62%

01.07 Kab. Aceh Timur 46.643 516.972 91.400 655.014 337.702 62.390 139.999 172.323 741.492 42,97%

01.08 Kab. Aceh Utara 38.504 618.810 18.717 676.032 480.007 104.480 120.185 146.967 932.592 19,69%

01.09 Kab. Bireuen 35.000 486.000 52.833 573.833 392.226 16.030 54.554 69.508 578.125 20,83%

01.10 Kab. Pidie 26.557 506.985 14.456 547.998 388.977 17.621 44.878 59.686 573.886 20,12%

01.11 Kab. Simeulue 20.200 287.600 5.974 313.774 120.977 31.889 68.064 50.058 308.894 55,84%

01.12 Kota Banda Aceh 52.276 397.772 58.946 508.994 311.698 43.195 79.713 35.385 509.294 34,01%

01.13 Kota Sabang 13.628 269.996 6.570 290.193 176.548 26.295 66.833 59.649 366.137 33,06%

01.14 Kota Langsa 24.970 285.683 51.204 361.856 200.608 60.734 37.083 69.042 378.135 35,99%

01.15 Kota Lhokseumawe 26.081 332.076 14.843 373.000 196.616 31.603 54.707 41.425 374.097 42,18%

01.16 Kab. Gayo Lues 9.431 294.466 7.125 311.022 94.884 21.853 51.244 70.904 298.022 65,62%

01.17 Kab. Aceh Barat Daya 16.125 295.656 15.320 327.101 176.144 19.770 51.630 63.713 335.657 37,96%

01.18 Kab. Aceh Jaya 16.091 254.802 43.287 314.180 125.445 47.195 46.618 104.405 363.385 55,40%

01.19 Kab. Nagan Raya 17.507 364.840 17.998 400.345 227.496 32.610 70.529 89.058 467.885 36,55%

01.20 Kab. Aceh Tamiang 22.010 367.107 10.582 399.699 192.292 50.374 82.526 21.848 399.699 45,64%

01.21 Kab. Bener Meriah 14.020 297.108 23.864 334.992 179.585 14.019 58.779 50.646 335.360 38,22%

01.22 Kab. Pidie Jaya 6.228 275.812 13.992 296.032 153.685 12.134 44.327 49.434 311.032 39,58%

01.23 Kota Subulussalam 6.200 221.693 46.006 273.900 67.339 21.523 58.100 78.209 277.226 71,65%

02.00 Prov. Sumatera Utara 2.226.498 1.175.258 32.756 3.434.512 709.616 155.367 804.872 835.209 3.833.181 79,34%

02.01 Kab. Asahan 23.590 569.994 48.779 642.363 386.747 35.897 84.973 76.156 669.516 31,35%

02.02 Kab. Dairi 9.100 398.861 7.750 415.711 272.000 14.429 64.680 43.141 445.652 24,43%

02.03 Kab. Deli Serdang 115.879 1.013.582 160.566 1.290.027 745.366 47.823 231.096 227.207 1.320.132 30,42%

02.04 Kab. Tanah Karo 26.500 462.472 34.979 523.951 356.932 28.318 51.349 48.718 542.289 22,11%

02.05 Kab. Labuhan Batu 35.658 409.687 58.908 504.253 275.226 51.422 89.859 82.928 566.427 32,63%

02.06 Kab. Langkat 32.441 794.325 61.622 888.388 542.601 42.633 162.932 116.556 942.715 31,10%

Nama DaerahKODERuang Fiskal

(%)

Pendapatan (Juta Rupiah) Belanja (Juta Rupiah)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

02.07 Kab. Mandailing Natal 12.462 487.372 37.386 537.220 265.274 24.942 100.868 58.981 538.002 42,06%

02.08 Kab. Nias 7.850 213.578 22.084 243.513 122.746 23.361 59.149 128.451 350.672 33,53%

02.09 Kab. Simalungun 38.761 784.586 101.843 925.190 623.565 19.043 79.217 156.404 937.543 19,36%

02.10 Kab. Tapanuli Selatan 33.419 424.233 79.348 537.000 275.489 18.046 55.280 129.908 544.210 40,56%

02.11 Kab. Tapanuli Tengah 16.000 390.436 33.901 440.337 259.706 11.451 58.625 68.782 460.485 28,71%

02.12 Kab. Tapanuli Utara 9.370 445.964 35.113 490.448 320.034 16.450 84.770 29.222 499.411 25,96%

02.13 Kab. Toba Samosir 14.853 356.454 58.192 429.499 245.617 23.409 60.378 89.226 456.920 27,74%

02.14 Kota Binjai 23.257 363.370 41.445 428.072 262.865 29.145 64.173 65.664 433.170 32,47%

02.15 Kota Medan 486.826 1.215.600 298.956 2.001.383 1.052.064 233.669 531.261 384.107 2.357.353 36,89%

02.16 Kota Pematang Siantar 24.087 367.203 66.647 457.936 295.879 28.081 52.220 69.181 484.336 21,50%

02.17 Kota Sibolga 16.649 262.063 9.806 288.518 146.146 18.514 73.993 44.776 313.885 44,73%

02.18 Kota Tanjung Balai 17.650 281.150 32.200 331.000 167.936 12.030 64.120 78.690 363.250 41,83%

02.19 Kota Tebing Tinggi 17.642 267.192 15.462 300.296 198.680 22.864 52.362 39.734 325.636 27,21%

02.20 Kota Padang Sidempuan 16.200 318.751 20.056 355.006 225.464 22.362 76.240 22.739 355.006 30,27%

02.21 Kab. Pakpak Barat 4.379 214.532 8.030 226.940 96.482 5.461 61.215 42.796 249.122 51,45%

02.22 Kab. Nias Selatan 14.075 358.151 14.385 386.611 166.943 23.579 106.658 127.833 523.468 47,60%

02.23 Kab.Humbang Hasundutan 14.203 339.150 26.400 379.753 195.529 10.247 67.189 67.425 381.875 43,07%

02.24 Kab. Serdang Bedagai 26.418 518.791 83.028 628.237 294.103 22.175 86.320 144.810 656.237 41,45%

02.25 Kab. Samosir 20.994 301.450 12.442 334.886 177.436 22.113 70.330 44.839 368.499 37,46%

02.26 Kab. Batu Bara 18.035 398.367 16.891 433.293 204.222 27.824 65.640 100.233 443.293 45,77%

02.27 Kab. Padang Lawas 13.007 304.894 44.787 362.688 134.646 29.201 76.750 136.203 390.818 54,47%

02.28 Kab. Padang Lawas Utara 9.061 306.911 22.945 338.917 159.976 11.773 58.991 92.141 344.609 45,07%

02.29 Kab. Labuhanbatu Selatan 5.215 317.691 20.425 343.331 166.373 19.843 66.859 78.178 377.613 44,89%

02.30 Kab. Labuhanbatu Utara 5.137 358.528 19.912 383.576 180.461 31.961 72.456 95.750 414.114 47,36%

02.31 Kab. Nias Utara 1.631 157.348 11.839 170.819 67.164 17.700 24.497 40.836 173.921 49,13%

02.32 Kab. Nias Barat 1.000 110.572 22.263 133.835 43.028 8.443 18.050 60.155 133.835 57,31%

02.33 Kota Gunung Sitoli 2.500 143.664 13.568 159.732 87.731 12.912 17.523 22.261 162.680 31,43%

03.00 Prov. Sumatera Barat 845.916 769.697 40.115 1.655.728 535.612 79.351 610.997 581.486 2.344.232 67,27%

03.01 Kab. 50 Kota 23.960 484.678 49.379 558.016 367.434 19.759 58.700 92.318 606.377 24,90%

03.02 Kab. Agam 25.000 510.742 35.064 570.806 404.020 17.739 64.639 46.993 624.577 19,30%

03.03 Kab. Kepulauan Mentawai 26.285 339.519 5.262 371.066 136.594 44.094 140.132 129.682 545.041 59,37%

03.04 Kab. Padang Pariaman 23.800 489.189 52.934 565.923 393.977 10.263 60.932 110.606 671.718 20,89%

03.05 Kab. Pasaman 17.696 378.901 16.069 412.666 250.486 11.134 74.503 46.483 440.908 31,00%

03.06 Kab. Pesisir Selatan 22.480 540.893 54.412 617.785 374.161 9.542 88.869 100.925 677.938 30,31%

03.07 Kab. Sawah Lunto Sijunjung 22.741 342.174 22.090 387.005 215.596 22.781 69.869 120.090 489.570 36,97%

Ruang Fiskal

(%)KODE Nama Daerah


Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

03.08 Kab. Solok 20.637 459.257 11.189 491.083 359.743 3.724 59.291 33.718 527.011 16,22%

03.09 Kab. Tanah Datar 35.402 455.551 20.523 511.476 378.914 29.964 64.462 55.988 612.409 15,95%

03.10 Kota Bukit Tinggi 35.140 275.080 3.721 313.941 198.813 34.736 66.351 66.477 403.939 32,07%

03.11 Kota Padang Panjang 22.176 245.685 7.476 275.338 128.404 27.809 63.914 62.151 313.988 49,31%

03.12 Kota Padang 124.252 720.035 382.115 1.226.402 676.161 40.121 129.989 335.721 1.322.015 27,96%

03.13 Kota Payakumbuh 34.517 272.691 4.273 311.481 177.005 39.987 78.852 72.149 388.136 40,08%

03.14 Kota Sawahlunto 28.055 265.987 19.856 313.898 153.487 18.185 68.158 70.178 343.423 38,75%

03.15 Kota Solok 16.912 240.542 8.130 265.584 168.112 21.113 82.178 62.340 367.819 30,51%

03.16 Kota Pariaman 10.030 275.272 5.557 290.859 160.222 13.486 62.424 74.471 357.836 39,77%

03.17 Kab. Pasaman Barat 28.068 418.249 24.922 471.239 237.283 29.678 103.703 126.389 556.642 41,82%

03.18 Kab. Dharmasraya 54.670 322.399 63.380 440.449 202.687 28.146 79.873 172.220 518.572 42,74%

03.19 Kab. Solok Selatan 15.591 288.545 38.249 342.384 153.511 14.198 53.732 99.773 357.792 49,05%

04.00 Prov. Riau 1.330.053 1.706.101 3.036.154 734.034 330.457 781.325 1.389.005 4.124.904 75,64%

04.01 Kab. Bengkalis 94.259 1.978.789 30.000 2.103.048 585.655 137.443 458.317 1.031.831 2.641.733 71,56%

04.02 Kab. Indragiri Hilir 39.528 832.891 50.047 922.466 448.431 41.730 177.705 194.934 954.103 47,88%

04.03 Kab. Indragiri Hulu 19.817 644.785 58.827 723.429 364.533 60.544 97.387 63.033 657.485 43,94%

04.04 Kab. Kampar 94.270 1.067.537 54.976 1.216.783 599.500 97.486 187.991 398.699 1.431.975 46,58%

04.05 Kab. Kuantan Singingi 34.305 772.444 39.411 846.160 337.892 45.878 131.545 182.618 846.160 56,29%

04.06 Kab. Pelalawan 30.623 584.932 36.451 652.005 307.735 50.478 211.168 266.209 928.385 48,75%

04.07 Kab. Rokan Hilir 110.891 1.241.584 28.325 1.380.800 324.486 143.282 239.687 772.209 1.628.116 75,62%

04.08 Kab. Rokan Hulu 24.734 882.354 60.605 967.693 400.996 65.756 160.875 353.081 1.065.693 53,53%

04.09 Kab. Siak 294.725 1.141.053 53.568 1.489.346 416.331 161.172 326.627 838.394 1.942.618 70,70%

04.10 Kota Dumai 49.001 448.952 162.920 660.873 296.238 71.268 149.668 147.525 700.534 52,32%

04.11 Kota Pekanbaru 196.186 879.837 169.067 1.245.089 524.718 209.378 237.196 222.577 1.268.069 50,71%

04.12 Kab. Meranti 4.554 266.379 98.852 369.785 151.960 37.239 84.310 55.702 369.141 47,31%

05.00 Prov. Jambi 503.810 801.125 1.304.935 400.798 61.683 341.769 394.375 1.504.935 68,80%

05.01 Kab. Batanghari 27.922 456.785 20.863 505.570 247.773 31.894 80.231 65.109 520.570 44,27%

05.02 Kab. Bungo 46.608 496.209 116.228 659.045 292.507 39.507 133.905 175.521 706.240 44,13%

05.03 Kab. Kerinci 20.057 409.638 35.608 465.303 277.940 20.286 71.147 86.615 537.886 32,18%

05.04 Kab. Merangin 30.000 460.740 19.438 510.178 251.818 36.242 90.697 100.981 550.178 42,65%

05.05 Kab. Muaro Jambi 16.796 463.964 32.271 513.030 261.493 18.575 71.678 109.958 530.030 42,01%

05.06 Kab. Sarolangun 25.001 432.355 21.001 478.357 204.724 51.992 79.288 100.772 505.877 50,73%

05.07 Kab. Tanjung Jabung Barat 21.838 445.947 26.923 494.709 246.679 29.978 87.069 172.924 589.741 48,36%

05.08 Kab.Tanjab Timur 17.067 509.721 62.377 589.165 200.449 1.973 106.019 328.266 705.515 59,61%

KODE Nama Daerah


Ruang Fiskal

(%)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

05.09 Kab. Tebo 29.000 413.867 35.398 478.266 164.992 21.699 90.784 175.310 498.266 59,05%

05.10 Kota Jambi 68.105 493.952 41.293 603.350 391.037 28.368 99.249 58.424 619.303 26,60%

05.11 Kota Sungai Penuh 3.250 303.989 21.383 328.622 140.692 16.056 43.336 85.023 328.622 51,48%

06.00 Prov. Sumatera Selatan 1.496.643 1.575.610 59.419 3.131.672 465.132 663.235 426.774 942.091 3.225.412 85,15%

06.01 Kab. Lahat 35.151 656.585 90.699 782.434 412.382 41.517 121.091 147.255 812.800 36,60%

06.02 Kab. Musi Banyuasin 39.773 1.260.718 67.317 1.367.807 490.927 92.231 291.178 460.104 1.412.881 61,80%

06.03 Kab. Musi Rawas 60.000 982.283 30.001 1.072.284 355.995 79.862 233.570 429.410 1.154.807 64,21%

06.04 Kab. Muara Enim 70.908 811.318 50.385 932.611 412.870 50.630 198.359 269.988 994.672 52,88%

06.05 Kab. Ogan Komering Ilir 30.051 734.035 54.239 818.325 400.108 35.285 149.505 158.019 851.730 43,12%

06.06 Kab. Ogan Komering Ulu 38.598 487.949 60.771 587.318 279.700 32.259 114.080 179.272 651.757 46,88%

06.07 Kota Palembang 224.461 954.950 142.402 1.321.814 735.772 79.264 285.132 248.045 1.367.259 37,00%

06.08 Kota Prabumulih 21.146 388.751 26.383 436.279 157.963 21.618 97.136 170.206 460.079 58,02%

06.09 Kota Pagar Alam 12.502 345.950 24.861 383.313 140.569 24.656 97.758 93.173 370.452 58,76%

06.10 Kota Lubuk Linggau 28.830 332.572 60.782 422.184 166.448 30.081 119.580 149.773 477.462 52,73%

06.11 Kab. Banyuasin 20.005 720.066 84.287 824.358 369.709 28.118 123.861 219.567 789.450 45,56%

06.12 Kab. Ogan Ilir 25.867 615.726 48.059 689.652 276.894 33.348 66.471 254.217 688.652 55,35%

06.13 Kab. OKU Timur 31.717 607.521 72.616 711.854 280.011 38.282 90.443 121.988 636.558 55,07%

06.14 Kab. OKU Selatan 6.594 407.336 52.263 466.194 229.308 16.579 48.564 92.825 452.815 42,83%

06.15 Kab. Empat Lawang 10.060 375.273 17.973 403.306 99.040 39.482 110.323 123.048 416.373 72,09%

07.00 Prov. Bengkulu 442.804 603.718 55.335 1.101.858 435.022 47.669 257.070 178.558 1.143.967 59,75%

07.01 Kab. Bengkulu Selatan 15.189 339.938 15.611 370.737 228.339 26.266 55.475 42.168 395.210 30,60%

07.02 Kab. Bengkulu Utara 20.900 388.660 43.373 452.933 262.933 16.620 64.020 80.213 492.668 34,87%

07.03 Kab. Rejang Lebong 31.118 401.839 41.193 474.151 251.016 18.147 68.241 68.608 495.361 40,22%

07.04 Kota Bengkulu 41.500 404.951 22.109 468.559 294.802 29.469 93.820 76.580 510.730 31,61%

07.05 Kab. Kaur 11.001 297.108 16.308 324.417 132.830 16.500 65.556 66.823 334.190 52,29%

07.06 Kab.Seluma 12.465 338.018 32.682 383.165 203.456 18.882 42.603 86.934 408.851 36,58%

07.07 Kab. Mukomuko 25.789 347.242 40.000 413.030 135.717 45.318 45.588 85.576 361.067 59,93%

07.08 Kab. Lebong 23.895 292.483 58.886 375.264 122.080 32.148 83.276 113.619 389.872 57,94%

07.09 Kab. Kepahiang 15.097 301.134 48.464 364.695 131.406 17.584 71.203 135.486 382.987 54,56%

07.10 Kab. Bengkulu Tengah 2.563 266.288 12.500 281.351 130.309 17.125 36.590 68.962 287.571 44,55%

08.00 Prov. Lampung 853.470 837.196 1.000 1.691.666 457.642 81.048 453.881 266.500 1.839.829 72,50%

08.01 Kab. Lampung Barat 13.007 421.384 57.636 492.027 262.696 21.433 77.787 119.976 553.063 38,41%

08.02 Kab. Lampung Selatan 36.253 642.321 107.585 786.158 459.178 27.381 65.261 109.698 771.841 24,41%

08.03 Kab. Lampung Tengah 32.501 850.075 64.414 946.991 677.949 17.597 67.672 39.902 932.782 14,77%

Ruang Fiskal

(%)KODE Nama Daerah


Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

08.04 Kab. Lampung Utara 14.747 600.617 81.691 697.055 419.983 26.776 64.582 97.436 688.937 22,01%

08.05 Kab. Lampung Timur 20.000 736.432 22.248 778.680 528.123 36.726 152.763 83.782 962.566 22,36%

08.06 Kab. Tanggamus 10.080 445.261 61.229 516.571 321.800 14.552 72.159 48.513 529.747 27,38%

08.07 Kab. Tulang Bawang 6.306 333.705 101.495 441.505 226.363 16.517 71.983 85.762 461.155 34,12%

08.08 Kab. Way Kanan 15.600 467.900 178.000 661.500 221.395 23.982 88.205 262.594 666.000 62,44%

08.09 Kota Bandar Lampung 75.032 649.912 131.344 856.288 549.133 29.426 146.827 77.855 864.080 24,29%

08.10 Kota Metro 25.179 277.861 52.600 355.641 207.606 19.200 59.731 52.714 372.771 34,90%

08.11 Kab. Pesawaran 5.039 411.421 22.125 438.586 271.488 16.475 62.487 56.074 470.475 27,85%

08.12 Kab. Pringsewu 4.826 314.821 60.887 380.534 271.059 8.653 28.556 52.464 381.357 17,74%

08.13 Kab. Mesuji 2.941 157.343 44.587 204.871 81.246 5.179 38.245 62.232 205.871 57,58%

08.14 Kab. Tulang Bawang Barat 1.667 136.255 19.000 156.922 111.611 9.292 15.344 9.360 158.922 25,01%

09.00 Prov. DKI Jakarta 11.824.970 10.306.090 41.000 22.172.060 7.586.350 1.368.138 8.077.184 6.774.979 24.285.347 65,78%

10.00 Prov. Jawa Barat 5.622.865 2.105.354 29.330 7.757.549 1.628.777 249.539 1.710.432 1.131.750 9.560.557 78,90%

10.01 Kab. Bandung 165.287 1.402.282 192.291 1.759.861 1.026.738 55.938 378.808 320.651 2.093.854 32,61%

10.02 Kab. Bekasi 237.826 1.018.029 127.813 1.383.668 750.005 67.147 316.275 415.386 1.791.206 36,01%

10.03 Kab. Bogor 370.459 1.533.054 224.940 2.128.453 1.015.699 146.809 459.969 468.640 2.516.354 44,07%

10.04 Kab. Ciamis 52.300 1.019.955 84.862 1.157.117 808.681 35.011 92.307 67.846 1.297.817 18,64%

10.05 Kab. Cianjur 108.386 1.084.244 54.146 1.246.777 753.577 29.525 186.877 226.782 1.309.832 31,95%

10.06 Kab. Cirebon 131.600 1.029.482 125.906 1.286.988 759.045 87.257 251.326 127.984 1.366.526 31,60%

10.07 Kab. Garut 103.658 1.240.938 46.918 1.391.514 916.959 73.043 182.086 67.633 1.493.759 25,61%

10.08 Kab. Indramayu 98.042 1.019.047 158.195 1.275.284 687.765 36.709 194.925 112.350 1.307.191 37,61%

10.09 Kab. Karawang 141.299 1.035.855 110.895 1.288.049 690.379 99.407 192.617 186.118 1.478.725 36,55%

10.10 Kab. Kuningan 70.927 794.624 92.024 957.575 689.855 19.805 113.839 108.681 1.009.871 17,48%

10.11 Kab. Majalengka 77.561 862.785 141.861 1.082.207 699.596 48.655 124.765 160.973 1.144.016 27,97%

10.12 Kab. Purwakarta 67.628 601.449 257.891 926.968 594.984 34.084 118.117 180.655 979.823 11,33%

10.13 Kab. Subang 71.221 915.145 71.342 1.057.708 656.810 35.828 136.400 114.624 1.110.508 30,79%

10.14 Kab. Sukabumi 86.090 1.079.958 101.783 1.267.831 768.707 98.622 273.605 191.621 1.549.051 29,97%

10.15 Kab. Sumedang 114.063 755.193 92.688 961.945 640.894 48.693 120.370 47.270 1.016.430 23,70%

10.16 Kab. Tasikmalaya 76.875 935.425 27.316 1.039.616 779.805 21.738 83.873 105.369 1.181.368 18,08%

10.17 Kota Bandung 412.184 1.343.704 336.435 2.092.323 1.115.407 121.901 408.048 582.480 2.461.712 34,09%

10.18 Kota Bekasi 310.860 1.036.200 310.181 1.657.241 702.555 127.718 437.688 390.000 1.748.529 49,42%

10.19 Kota Bogor 112.204 557.066 81.852 751.123 443.804 50.237 151.901 181.874 916.069 33,01%

10.20 Kota Cirebon 81.590 465.485 52.450 599.526 328.508 37.852 129.467 93.743 681.528 39,99%

10.21 Kota Depok 103.379 654.877 162.505 920.761 432.125 78.808 215.220 226.293 1.105.463 40,23%

KODE Nama Daerah


Ruang Fiskal

(%)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

10.22 Kota Sukabumi 66.558 360.463 65.364 492.385 221.170 55.072 109.349 56.098 500.385 47,49%

10.23 Kota Tasikmalaya 79.762 513.668 33.162 626.593 393.870 64.904 108.023 64.036 696.344 30,24%

10.24 Kota Cimahi 78.719 424.535 48.828 552.083 333.696 35.240 138.960 81.037 614.148 32,19%

10.25 Kota Banjar 28.648 266.141 14.851 309.639 157.000 19.459 43.640 54.127 319.155 44,53%

10.26 Kab. Bandung Barat 42.369 714.594 66.505 823.468 490.811 35.438 148.255 202.420 991.422 29,59%

11.00 Prov. Jawa Tengah 3.729.062 1.757.664 24.590 5.511.315 1.177.100 222.440 1.435.902 470.443 5.665.316 78,49%

11.01 Kab. Banjarnegara 60.036 603.656 53.417 717.108 464.113 23.590 96.477 57.756 751.601 26,53%

11.02 Kab. Banyumas 65.364 849.505 145.256 1.060.125 751.664 39.534 112.527 77.957 1.120.297 20,17%

11.03 Kab. Batang 44.570 486.890 36.980 568.440 393.757 22.676 67.305 27.888 601.703 21,45%

11.04 Kab. Blora 56.500 654.928 58.803 770.231 499.079 18.359 94.519 55.678 845.449 23,07%

11.05 Kab. Boyolali 80.020 682.045 150.250 912.315 679.233 12.022 85.934 49.358 964.590 6,71%

11.06 Kab. Brebes 70.467 854.691 183.929 1.109.087 726.428 27.991 167.111 163.445 1.221.167 20,29%

11.07 Kab. Cilacap 126.058 975.811 102.679 1.204.549 707.893 68.355 131.270 125.967 1.237.942 32,98%

11.08 Kab. Demak 54.560 595.617 105.981 756.158 418.409 21.437 139.899 90.284 805.850 35,14%

11.09 Kab. Grobogan 56.176 735.796 78.308 870.280 488.217 39.099 135.317 84.890 873.480 34,87%

11.10 Kab. Jepara 71.081 645.810 72.272 789.163 434.209 37.654 139.805 77.516 817.087 37,06%

11.11 Kab. Karanganyar 73.977 610.311 66.111 750.399 534.879 30.453 68.114 53.706 794.316 17,12%

11.12 Kab. Kebumen 67.981 742.275 108.811 919.068 635.049 34.629 89.273 72.454 999.054 18,64%

11.13 Kab. Kendal 75.774 638.706 83.439 797.919 483.490 24.649 126.122 66.394 828.122 29,53%

11.14 Kab. Klaten 71.371 843.372 110.774 1.025.517 760.987 12.123 80.691 28.723 1.028.962 14,04%

11.15 Kab. Kudus 92.294 623.076 81.976 797.346 464.497 24.924 154.873 160.784 916.230 34,71%

11.16 Kab. Magelang 78.651 751.955 55.431 886.037 623.933 16.451 131.583 73.497 1.017.192 16,88%

11.17 Kab. Pati 92.114 734.118 70.721 896.953 628.398 18.354 173.991 113.308 1.016.595 20,42%

11.18 Kab. Pekalongan 55.968 590.752 42.507 689.227 452.578 22.026 83.613 74.335 707.030 24,47%

11.19 Kab. Pemalang 61.499 717.656 49.431 828.586 544.113 48.739 106.833 45.695 878.511 26,34%

11.20 Kab. Purbalingga 68.143 551.774 71.343 691.260 421.570 17.068 124.793 68.333 708.423 28,82%

11.21 Kab. Purworejo 60.989 621.243 38.612 720.844 528.629 26.247 78.829 72.950 775.422 17,93%

11.22 Kab. Rembang 78.227 497.580 39.268 615.076 368.384 37.505 73.030 63.193 629.791 32,28%

11.23 Kab. Semarang 97.182 608.557 59.885 765.623 464.338 43.161 123.995 66.081 777.835 31,51%

11.24 Kab. Sragen 69.398 649.984 69.123 788.505 566.472 23.749 115.884 54.779 857.901 18,92%

11.25 Kab. Sukoharjo 60.298 620.295 53.168 733.760 485.427 49.916 99.921 44.902 781.475 24,97%

11.26 Kab. Tegal 74.304 753.024 61.214 888.542 554.059 27.639 125.496 96.233 927.856 30,42%

11.27 Kab. Temanggung 55.095 508.638 54.461 618.195 378.353 26.008 71.819 84.517 646.510 29,31%

11.28 Kab. Wonogiri 64.818 729.751 84.733 879.303 646.044 31.890 93.459 79.854 975.858 16,98%

Ruang Fiskal

(%)KODE Nama Daerah


Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

11.29 Kab. Wonosobo 60.541 545.704 73.660 679.905 384.016 6.478 142.186 35.736 679.607 32,57%

11.30 Kota Magelang 50.086 301.332 20.947 372.364 220.513 31.291 80.348 43.937 416.607 35,79%

11.31 Kota Pekalongan 38.186 314.225 31.243 383.654 201.272 28.972 90.787 42.395 414.803 42,16%

11.32 Kota Salatiga 51.590 282.513 24.444 358.547 216.782 18.860 70.020 73.877 403.924 33,04%

11.33 Kota Semarang 293.827 890.477 193.766 1.378.070 824.130 111.299 393.926 194.957 1.679.072 30,58%

11.34 Kota Surakarta 120.183 531.857 176.594 828.635 448.455 28.646 110.249 138.198 838.253 30,82%

11.35 Kota Tegal 79.133 292.125 26.833 398.091 211.348 28.769 103.619 60.553 454.855 41,08%

12.00 Prov. DI Yogyakarta 621.738 615.335 4.057 1.241.130 357.055 91.305 378.234 131.691 1.394.446 70,97%

12.01 Kab. Bantul 90.239 683.081 102.884 876.204 557.145 34.916 126.910 67.552 915.091 28,25%

12.02 Kab. Gunung Kidul 39.756 635.318 54.445 729.519 488.724 30.170 73.021 104.126 776.961 22,23%

12.03 Kab. Kulon Progo 44.417 477.489 43.278 565.183 395.784 27.177 54.116 42.170 596.292 20,82%

12.04 Kab. Sleman 147.073 737.807 100.525 985.404 571.212 69.376 179.453 65.333 1.028.576 32,73%

12.05 Kota Yogyakarta 178.761 492.085 83.310 754.157 423.607 99.634 182.189 58.270 847.138 37,48%

13.00 Prov. Jawa Timur 5.143.999 2.214.005 39.410 7.397.414 1.483.755 545.549 2.016.419 750.042 7.826.710 79,71%

13.01 Kab. Bangkalan 35.356 641.037 67.950 744.343 418.880 47.499 73.950 182.786 755.125 35,59%

13.02 Kab. Banyuwangi 78.153 908.017 74.057 1.060.226 695.347 17.190 159.557 145.858 1.299.239 23,27%

13.03 Kab. Blitar 61.999 754.466 112.500 928.965 575.117 194 107.847 97.434 925.616 28,47%

13.04 Kab. Bojonegoro 73.200 847.688 98.903 1.019.791 565.337 31.295 146.912 136.092 1.044.931 37,68%

13.05 Kab. Bondowoso 46.483 571.449 45.849 663.781 432.241 18.869 85.651 47.599 698.582 26,57%

13.06 Kab. Gresik 160.961 689.127 73.093 923.180 475.233 60.673 165.346 78.366 1.043.303 42,58%

13.07 Kab. Jember 146.453 1.116.208 111.932 1.374.593 792.250 62.400 177.481 80.974 1.399.143 34,28%

13.08 Kab. Jombang 100.571 719.126 81.407 901.104 547.849 26.687 164.176 59.702 951.699 31,23%

13.09 Kab. Kediri 62.318 857.488 69.353 989.159 627.996 35.639 122.382 195.429 1.100.249 27,31%

13.10 Kab. Lamongan 94.066 740.113 47.802 881.981 527.801 30.310 111.453 101.464 942.040 31,83%

13.11 Kab. Lumajang 66.052 660.310 31.355 757.717 461.994 25.723 113.593 67.959 820.186 30,49%

13.12 Kab. Madiun 35.958 568.519 78.555 683.032 422.552 19.691 71.228 84.100 692.374 28,04%

13.13 Kab. Magetan 45.000 581.739 39.808 666.548 500.664 16.181 84.794 37.348 729.724 15,03%

13.14 Kab. Malang 124.389 1.157.118 143.544 1.425.050 820.644 56.925 190.087 196.584 1.572.407 34,68%

13.15 Kab. Mojokerto 62.870 645.880 39.564 748.315 534.534 39.640 76.426 28.974 806.002 20,76%

13.16 Kab. Nganjuk 71.846 710.022 51.317 833.185 560.298 35.996 129.236 75.020 907.631 24,02%

13.17 Kab. Ngawi 26.562 689.124 56.428 772.114 532.652 23.923 87.689 65.729 832.663 22,15%

13.18 Kab. Pacitan 25.217 526.933 26.378 578.528 382.218 21.261 73.469 41.686 618.192 22,84%

13.19 Kab. Pamekasan 38.147 579.093 89.230 706.470 426.024 19.772 100.731 124.846 786.420 31,45%

13.20 Kab. Pasuruan 87.686 824.640 71.201 983.528 522.122 31.745 218.584 163.074 1.126.236 38,71%

KODE Nama Daerah


Ruang Fiskal

(%)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

13.21 Kab. Ponorogo 49.777 680.612 84.388 814.777 533.919 18.506 81.559 76.052 855.121 20,39%

13.22 Kab. Probolinggo 37.294 662.336 39.270 738.900 436.071 32.924 107.860 107.355 768.209 33,03%

13.23 Kab. Sampang 35.120 585.435 26.390 646.944 338.559 33.411 104.278 137.660 743.014 40,67%

13.24 Kab. Sidoarjo 288.732 946.526 210.412 1.445.670 702.408 55.984 285.979 169.277 1.548.894 43,66%

13.25 Kab. Situbondo 36.440 532.253 49.114 617.806 401.112 31.045 82.299 72.034 690.650 27,36%

13.26 Kab. Sumenep 37.940 760.330 17.781 816.052 563.353 16.301 99.532 99.246 922.829 24,33%

13.27 Kab. Trenggalek 50.622 578.531 33.211 662.363 444.986 27.110 78.421 58.014 718.753 21,88%

13.28 Kab. Tuban 73.740 648.699 42.617 765.056 521.137 10.771 86.509 152.662 871.391 23,96%

13.29 Kab. Tulungagung 70.955 764.107 130.888 965.950 643.792 20.090 145.128 85.498 1.017.355 22,69%

13.30 Kota Blitar 40.838 269.796 34.143 344.777 182.001 8.414 69.755 56.270 351.429 40,97%

13.31 Kota Kediri 77.667 505.348 27.549 610.563 317.176 42.833 104.983 107.168 637.485 45,57%

13.32 Kota Madiun 28.146 311.188 56.604 395.938 251.240 17.454 56.443 91.300 430.226 25,94%

13.33 Kota Malang 101.519 598.053 108.839 808.411 411.749 52.915 137.878 147.002 844.476 43,97%

13.34 Kota Mojokerto 29.519 291.226 41.876 362.622 134.644 25.189 107.094 97.463 399.649 59,13%

13.35 Kota Pasuruan 34.614 274.257 27.227 336.098 164.892 42.850 61.318 73.152 409.108 44,72%

13.36 Kota Probolinggo 40.071 328.683 78.579 447.333 239.012 31.328 90.169 83.064 472.578 36,88%

13.37 Kota Surabaya 1.036.167 1.704.299 504.621 3.245.087 993.849 335.748 968.170 1.495.708 4.185.867 63,24%

13.38 Kota Batu 30.000 294.060 57.582 381.642 161.870 30.499 64.895 109.256 416.385 48,59%

14.00 Prov. Kalimantan Barat 630.540 914.712 15.178 1.560.431 380.491 62.692 462.820 349.866 1.675.911 75,14%

14.01 Kab. Bengkayang 10.282 359.369 14.848 384.499 203.419 28.205 111.528 63.452 473.160 40,01%

14.02 Kab. Landak 6.828 459.277 53.746 519.851 188.043 38.535 101.261 146.103 543.100 55,90%

14.03 Kab. Kapuas Hulu 9.200 622.794 4.145 636.139 255.711 22.699 162.669 155.872 689.650 55,70%

14.04 Kab. Ketapang 30.122 713.419 19.915 763.456 267.904 61.470 143.616 190.449 767.465 61,61%

14.05 Kab. Pontianak 18.858 380.223 11.847 410.927 254.904 12.377 49.950 46.905 406.616 29,30%

14.06 Kab. Sambas 24.629 584.001 44.736 653.366 372.407 22.740 109.567 94.292 670.234 36,17%

14.07 Kab. Sanggau 22.377 541.957 15.762 580.096 293.612 23.679 136.851 90.241 628.932 41,66%

14.08 Kab. Sintang 25.319 574.405 11.577 611.301 325.567 29.936 160.477 77.094 705.451 40,49%

14.09 Kota Pontianak 89.613 508.381 132.386 730.379 367.654 58.155 125.371 191.654 764.418 42,34%

14.10 Kota Singkawang 28.369 317.506 47.519 393.395 219.253 25.551 69.892 100.084 445.228 31,69%

14.11 Kab. Sekadau 20.296 333.622 14.800 368.719 118.715 11.377 77.749 119.585 374.986 62,64%

14.12 Kab. Melawi 22.141 360.432 29.362 411.936 154.679 26.095 76.388 123.589 433.936 58,08%

14.13 Kab. Kayong Utara 6.487 271.554 8.760 286.801 87.611 28.106 82.382 97.898 327.989 64,01%

14.14 Kab. Kubu Raya 15.273 502.162 26.818 544.253 262.792 16.394 87.329 147.816 567.104 44,79%

15.00 Prov. Kalimantan Tengah 709.123 1.053.177 93.800 1.856.100 325.828 67.743 308.869 615.772 2.028.000 81,39%

Belanja (Juta Rupiah)

Ruang Fiskal

(%)KODE Nama Daerah

Pendapatan (Juta Rupiah)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

15.01 Kab. Barito Selatan 25.734 427.771 13.417 466.923 206.651 19.904 81.856 127.633 479.985 51,37%

15.02 Kab. Barito Utara 22.295 424.517 16.112 462.924 227.968 25.268 95.065 119.908 515.173 46,21%

15.03 Kab. Kapuas 23.571 598.668 43.639 665.878 358.263 29.654 102.415 181.556 711.486 37,52%

15.04 Kab. Kotawaringin Barat 45.820 479.041 97.582 622.442 226.251 32.258 173.003 227.362 712.325 53,31%

15.05 Kab. Kotawaringin Timur 56.208 559.594 54.625 670.427 289.161 40.393 201.500 214.532 802.206 50,53%

15.06 Kota Palangka Raya 32.300 392.797 62.718 487.815 293.357 17.505 88.542 88.280 520.309 32,60%

15.07 Kab. Katingan 27.899 504.148 9.622 541.669 203.215 29.713 177.177 210.353 669.180 58,87%

15.08 Kab. Seruyan 14.719 457.991 46.874 519.583 127.895 47.184 141.033 248.468 595.248 73,27%

15.09 Kab. Sukamara 13.106 316.165 28.458 357.729 84.037 17.649 97.714 189.090 428.738 74,24%

15.10 Kab. Lamandau 11.317 345.168 61.125 417.610 108.881 18.752 84.684 179.415 436.391 68,33%

15.11 Kab. Gunung Mas 20.423 385.095 43.164 448.682 181.652 7.715 79.910 163.519 486.202 55,38%

15.12 Kab. Pulang Pisau 12.900 375.707 12.964 401.572 165.263 9.446 78.888 118.424 397.361 52,92%

15.13 Kab. Murung Raya 20.050 481.362 10.083 511.496 154.612 39.540 126.242 203.895 556.121 68,57%

15.14 Kab. Barito Timur 20.068 334.740 13.637 368.445 153.233 24.135 100.209 80.116 384.894 53,64%

16.00 Prov. Kalimantan Selatan 1.090.111 904.819 20.785 2.015.715 450.512 98.746 454.795 585.165 2.176.862 77,16%

16.01 Kab. Banjar 36.858 558.489 119.423 714.771 345.568 41.026 110.944 220.799 800.705 38,59%

16.02 Kab. Barito Kuala 14.052 463.256 48.917 526.226 250.973 15.991 81.235 122.626 530.939 45,28%

16.03 Kab. Hulu Sungai Selatan 36.356 418.136 31.057 485.549 287.413 16.105 58.016 93.891 518.513 31,47%

16.04 Kab. Hulu Sungai Tengah 26.500 409.190 56.636 492.327 319.612 7.315 86.077 119.621 585.979 20,16%

16.05 Kab. Hulu Sungai Utara 19.459 440.098 38.263 497.819 252.269 12.332 105.807 149.826 581.630 39,90%

16.06 Kab. Kotabaru 64.123 577.023 100.160 741.305 305.929 56.461 175.106 266.914 894.073 52,99%

16.07 Kab. Tabalong 34.974 588.594 92.631 716.199 316.877 59.852 160.104 181.779 801.052 45,88%

16.08 Kab. Tanah Laut 36.205 445.130 43.483 524.818 314.262 36.873 100.481 100.577 637.343 29,62%

16.09 Kab. Tapin 19.254 365.164 113.557 497.975 243.835 30.281 86.278 216.341 618.507 42,06%

16.10 Kota Banjarbaru 27.360 319.657 42.236 389.253 163.799 34.019 76.298 94.595 408.150 50,20%

16.11 Kota Banjarmasin 72.026 531.493 114.254 717.772 372.913 44.434 149.037 184.002 819.846 34,31%

16.12 Kab. Balangan 13.653 316.304 59.850 389.807 137.360 19.619 92.295 198.094 514.649 60,85%

16.13 Kab. Tanah Bumbu 52.713 449.349 389.003 891.065 197.530 79.864 140.923 248.014 825.415 75,74%

17.00 Prov. Kalimantan Timur 2.070.873 3.656.515 7.000 5.734.388 712.731 265.089 973.128 1.719.496 5.979.388 87,57%

17.01 Kab. Berau 94.532 717.825 147.762 960.119 356.848 95.244 237.162 632.852 1.455.035 60,34%

17.02 Kab. Bulungan 40.000 478.764 81.587 600.351 306.966 78.144 238.737 528.566 1.250.000 47,55%

17.03 Kab. Kutai 160.940 3.699.445 201.178 4.061.563 866.390 448.429 974.360 1.835.495 4.848.622 78,17%

17.04 Kab. Kutai Barat 52.344 1.107.523 76.403 1.236.269 265.443 178.694 222.236 534.683 1.334.942 76,74%

17.05 Kab. Kutai Timur 86.936 1.454.300 177.468 1.718.704 453.256 96.111 554.832 1.039.101 2.425.908 71,30%

KODE Nama Daerah


Ruang Fiskal

(%)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

17.06 Kab. Malinau 60.038 779.754 51.438 891.230 280.170 90.992 228.054 514.526 1.221.420 66,53%

17.07 Kab. Nunukan 40.437 610.781 66.291 717.509 214.404 81.889 134.157 314.507 790.180 67,47%

17.08 Kab. Paser 67.535 545.040 124.149 736.724 362.104 76.416 151.033 354.297 1.086.454 46,58%

17.09 Kota Balikpapan 129.159 785.955 227.734 1.142.848 408.250 86.134 404.683 382.161 1.487.693 58,98%

17.10 Kota Bontang 42.744 630.200 119.500 792.444 190.176 108.887 236.013 305.253 918.352 75,01%

17.11 Kota Samarinda 563.743 842.014 376.098 1.781.855 540.811 334.253 271.325 1.205.377 2.427.411 66,84%

17.12 Kota Tarakan 88.539 585.031 96.972 770.542 335.730 59.658 226.576 647.710 1.430.352 53,79%

17.13 Kab. Penajam Paser Utara 46.434 560.658 74.923 682.015 190.320 53.834 193.171 665.469 1.171.002 70,81%

17.14 Kab. Tana Tidung 10.061 433.321 39.525 482.906 97.421 32.705 135.969 314.492 659.471 79,66%

18.00 Prov. Sulawesi Utara 350.031 666.514 50.000 1.066.545 355.711 46.677 231.236 207.921 1.093.545 64,91%

18.01 Kab. Bolaang Mongondow 7.961 349.291 37.700 394.951 208.374 29.976 54.967 94.738 404.263 33,82%

18.02 Kab. Minahasa 17.575 466.587 61.152 545.314 346.910 8.359 39.892 142.552 557.314 14,68%

18.03 Kab. Kep. Sangihe 21.714 358.092 32.126 411.932 241.370 16.904 56.461 74.889 422.140 30,31%

18.04 Kota Bitung 18.001 325.596 30.670 374.268 223.863 29.196 54.492 61.907 392.857 33,96%

18.05 Kota Manado 109.947 494.517 39.000 643.464 401.186 42.756 76.484 105.784 668.343 30,40%

18.06 Kab. Kepulauan Talaud 4.487 328.910 6.194 339.590 160.136 5.856 78.626 89.863 365.994 44,45%

18.07 Kab. Minahasa Selatan 7.597 353.639 7.784 369.020 200.753 13.083 68.184 45.325 369.020 36,53%

18.08 Kota Tomohon 7.137 270.027 40.005 317.170 147.132 23.569 65.592 78.102 325.469 42,61%

18.09 Kab. Minahasa Utara 11.081 325.318 16.199 352.598 223.698 13.908 44.661 49.289 368.443 24,54%

18.10 Kota Kotamobagu 5.395 257.010 55.247 317.652 131.153 17.060 48.127 120.889 326.729 50,94%

18.11 Kab. Minahasa Tenggara 3.669 271.791 44.500 319.959 129.603 13.015 53.417 106.332 323.159 48,00%

18.12 Kab. Bolaang Mongondow Utara 4.122 268.284 38.640 311.046 93.328 12.966 79.228 156.539 363.482 59,68%

18.13 Kab. Kepulauan Sitaro 9.964 273.115 28.601 311.679 129.561 15.576 69.382 121.895 350.078 52,16%

18.14 Kab. Bolaang Mongondow Timur 1.000 222.514 42.427 265.941 64.727 23.647 45.115 127.372 269.560 62,92%

18.15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1.196 230.856 11.220 243.272 94.035 18.296 27.885 88.477 248.694 51,32%

19.00 Prov. Sulawesi Tengah 278.233 744.570 23.200 1.046.003 320.042 60.215 311.337 236.003 1.105.604 68,54%

19.01 Kab. Banggai 20.781 531.643 50.145 602.569 373.638 5.294 81.294 125.163 619.057 26,57%

19.02 Kab. Banggai Kepulauan 15.000 336.724 39.518 391.241 169.598 12.602 49.293 156.442 404.759 51,97%

19.03 Kab. Buol 21.777 410.377 88.290 520.444 163.630 23.837 100.166 201.605 520.444 56,60%

19.04 Kab. Toli -Toli 27.145 388.562 8.362 424.069 201.346 20.209 76.353 75.735 405.906 46,56%

19.05 Kab. Donggala 13.170 422.259 6.901 442.330 253.702 16.638 67.122 67.281 461.794 33,85%

19.06 Kab. Morowali 35.637 502.616 40.518 578.770 217.304 22.720 120.695 180.541 578.270 59,15%

19.07 Kab. Poso 24.322 463.557 44.020 531.899 309.223 19.708 83.172 84.290 537.870 31,04%

19.08 Kota Palu 49.146 429.084 40.113 518.343 328.495 28.228 71.264 65.096 511.815 30,41%

KODE Nama Daerah


Ruang Fiskal

(%)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

19.09 Kab. Parigi Moutong 12.812 460.009 21.017 493.838 240.208 25.154 93.756 92.123 485.491 44,15%

19.10 Kab. Tojo Una Una 16.655 344.468 38.939 400.062 148.228 23.293 95.895 122.391 416.870 55,19%

19.11 Kab. Sigi 2.767 377.783 43.524 424.073 206.198 13.786 74.450 82.623 432.339 47,53%

20.00 Prov. Sulawesi Selatan 1.430.079 952.354 2.382.433 544.423 118.543 475.843 229.646 2.443.037 76,86%

20.01 Kab. Bantaeng 16.406 299.933 55.196 371.536 168.651 23.834 84.700 87.790 406.082 42,29%

20.02 Kab. Barru 16.734 337.360 60.800 414.893 187.986 25.728 65.939 134.540 442.775 43,69%

20.03 Kab. Bone 62.309 671.116 97.776 831.201 452.722 34.528 141.441 147.187 846.942 36,67%

20.05 Kab. Enrekang 24.568 340.872 58.169 423.609 200.359 33.863 55.704 112.795 425.861 41,34%

20.06 Kab. Gowa 39.551 517.784 45.370 602.704 375.193 17.512 100.202 135.497 665.582 29,21%

20.07 Kab. Jeneponto 14.839 415.845 12.896 443.580 270.495 46.538 64.416 89.699 499.985 32,40%

20.08 Kab. Luwu 21.990 411.840 15.492 449.321 245.691 18.046 72.125 71.859 454.521 37,56%

20.09 Kab. Luwu Utara 26.706 418.876 28.707 474.289 223.978 25.223 125.640 56.192 496.975 46,43%

20.12 Kab. Maros 58.056 447.493 59.354 564.903 230.000 25.007 96.997 131.926 539.880 53,91%

20.13 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 72.204 424.585 52.436 549.224 294.270 24.040 66.836 115.155 543.611 36,20%

20.14 Kab. Pinrang 39.335 452.176 52.146 543.657 296.992 17.857 82.697 113.970 538.717 38,97%

20.16 Kab. Selayar 18.117 336.709 16.395 371.221 163.965 29.853 77.117 69.390 393.012 49,64%

20.17 Kab. Sidenreng Rappang 37.877 404.625 76.129 518.631 255.511 31.791 90.510 138.121 551.151 42,23%

20.18 Kab. Sinjai 18.082 370.033 65.841 453.956 224.896 21.201 51.611 139.529 458.468 44,60%

20.19 Kab. Soppeng 20.393 400.642 54.301 475.336 285.848 25.969 59.225 56.762 481.387 32,90%

20.20 Kab. Takalar 33.157 370.539 21.400 425.096 292.383 8.803 54.902 67.110 438.461 21,23%

20.21 Kab. Tana Toraja 19.994 374.501 35.330 429.825 218.389 33.619 51.259 97.432 434.783 40,53%

20.22 Kab. Wajo 27.939 485.026 60.542 573.507 310.682 19.120 92.025 235.486 696.713 39,21%

20.23 Kota Pare-Pare 41.727 296.030 60.685 398.441 191.304 24.268 95.581 144.164 476.922 40,19%

20.24 Kota Makassar 199.339 830.399 184.534 1.214.273 647.003 145.732 298.751 142.302 1.293.731 36,00%

20.26 Kota Palopo 26.310 301.505 26.407 354.222 191.902 29.562 63.590 66.619 367.719 40,07%

20.27 Kab. Luwu Timur 49.954 351.753 60.143 461.849 181.671 24.316 75.768 112.426 445.662 52,28%

20.28 Kab. Toraja Utara 9.000 315.734 34.588 359.322 163.478 11.318 71.057 93.903 362.397 44,34%

21.00 Prov. Sulawesi Tenggara 361.282 726.363 59.571 1.147.217 341.871 140.427 246.838 318.951 1.320.577 66,85%

21.01 Kab. Buton 13.216 443.931 74.554 531.701 317.636 14.770 73.070 121.903 549.449 22,67%

21.02 Kab. Konawe 17.310 497.713 12.413 527.436 318.095 35.081 123.341 66.104 561.345 31,66%

21.03 Kab. Kolaka 67.172 489.089 51.591 607.851 281.518 35.328 105.801 126.961 572.851 45,09%

21.04 Kab. Muna 78.449 507.337 58.776 644.563 366.336 12.994 58.739 161.806 643.341 31,33%

21.05 Kota Kendari 41.642 400.108 86.275 528.026 354.051 18.276 83.428 129.254 612.792 26,00%

21.06 Kota Bau-Bau 19.799 324.532 12.352 356.683 188.819 25.609 55.993 93.548 381.629 42,13%

KODE Nama Daerah


Ruang Fiskal

(%)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

21.07 Kab. Konawe Selatan 12.699 437.993 3.812 454.503 231.917 13.906 71.817 92.724 477.742 42,18%

21.08 Kab. Bombana 10.600 319.304 21.838 351.742 135.389 29.460 55.322 51.309 312.687 54,76%

21.09 Kab. Wakatobi 12.881 265.915 40.822 319.619 106.822 25.247 95.642 135.584 378.056 62,56%

21.10 Kab. Kolaka Utara 8.150 296.366 43.370 347.885 104.108 23.242 68.391 130.214 353.820 62,58%

21.11 Kab. Konawe Utara 14.698 359.816 21.001 395.515 103.561 34.105 87.114 166.986 413.771 69,54%

21.12 Kab. Buton Utara 5.580 255.632 40.611 301.823 68.834 16.216 57.528 151.604 308.966 74,25%

22.00 Prov. Bali 1.004.103 638.093 192.687 1.834.883 545.181 25.910 273.392 281.287 2.106.051 68,31%

22.01 Kab. Badung 858.108 270.672 60.587 1.189.367 628.103 40.486 188.220 127.376 1.323.217 44,27%

22.02 Kab. Bangli 17.000 344.792 67.406 429.198 278.673 16.671 46.798 50.439 472.198 22,33%

22.03 Kab. Buleleng 69.627 615.376 65.190 750.193 512.396 19.322 116.087 43.506 794.343 17,82%

22.04 Kab. Gianyar 127.825 452.895 85.087 665.807 407.894 26.293 65.605 103.705 666.231 25,14%

22.05 Kab. Jembrana 22.069 362.287 44.380 428.735 253.892 4.700 81.416 64.295 469.377 29,86%

22.06 Kab. Karangasem 47.809 456.965 81.138 585.912 387.554 6.991 68.598 93.871 628.626 17,32%

22.07 Kab. Klungkung 28.834 335.859 37.238 401.931 282.721 7.707 68.644 40.537 453.759 16,04%

22.08 Kab. Tabanan 93.685 507.735 53.589 655.009 448.469 15.240 81.103 30.023 696.921 19,57%

22.09 Kota Denpasar 197.045 452.447 79.878 729.371 463.313 28.441 194.847 45.887 819.371 30,36%

23.00 Prov. Nusa Tenggara Barat 529.182 781.931 1.311.113 420.714 49.526 233.321 176.135 1.356.772 66,69%

23.01 Kab. Bima 23.052 529.461 60.674 613.188 378.295 26.553 60.379 106.102 618.788 30,29%

23.02 Kab. Dompu 18.513 377.155 13.870 409.539 265.745 31.017 49.477 49.141 424.847 25,94%

23.03 Kab. Lombok Barat 88.500 487.978 34.498 610.976 399.465 17.362 67.597 94.270 646.487 26,53%

23.04 Kab. Lombok Tengah 63.219 677.701 48.653 789.573 466.065 37.463 57.549 111.317 782.686 32,64%

23.05 Kab. Lombok Timur 45.443 774.943 73.506 893.892 584.473 20.708 116.212 96.818 923.985 26,42%

23.06 Kab. Sumbawa 41.111 531.879 25.589 598.579 371.454 28.557 87.720 75.079 660.158 28,54%

23.07 Kota Mataram 41.580 391.777 28.717 462.074 304.737 32.915 64.167 45.523 496.412 25,99%

23.08 Kota Bima 9.763 306.202 49.339 365.305 217.864 15.102 48.549 55.013 370.111 25,76%

23.09 Kab. Sumbawa Barat 36.526 317.923 133.002 487.452 125.999 31.439 83.355 215.066 525.352 68,97%

23.10 Kab. Lombok Utara 10.000 283.396 22.663 316.058 129.620 11.034 41.372 103.978 338.282 52,50%

24.00 Prov. Nusa Tenggara Timur 247.965 762.640 1.010.606 380.989 61.714 366.445 188.458 1.174.630 61,14%

24.01 Kab. Alor 16.203 357.808 5.420 379.431 210.851 17.399 66.783 56.486 381.957 37,22%

24.02 Kab. Belu 31.668 468.715 11.634 512.018 312.425 28.034 94.475 48.318 536.224 31,13%

24.03 Kab. Ende 24.075 385.231 13.848 423.154 260.334 11.389 46.725 58.099 421.154 32,25%

24.04 Kab. Flores Timur 19.297 373.177 5.344 397.818 244.010 10.830 64.688 71.119 433.802 31,90%

24.05 Kab. Kupang 23.349 396.366 6.204 425.919 285.248 15.969 110.243 145.787 606.849 25,16%

24.06 Kab. Lembata 12.508 282.587 13.797 308.893 155.113 12.686 56.704 57.261 326.393 41,77%

KODE Nama Daerah


Ruang Fiskal

(%)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

24.07 Kab. Manggarai 27.860 362.644 41.393 431.898 201.867 26.692 61.839 81.167 428.808 42,27%

24.08 Kab. Ngada 17.708 310.212 38.868 366.788 163.502 9.984 47.200 124.812 386.208 49,40%

24.09 Kab. Sikka 26.309 377.542 7.979 411.830 248.070 15.721 74.961 47.255 459.600 32,20%

24.10 Kab. Sumba Barat 18.480 283.505 3.049 305.033 110.732 31.546 65.549 76.756 322.749 56,24%

24.11 Kab. Sumba Timur 25.333 412.539 5.804 443.676 220.678 22.137 87.811 78.457 494.801 43,07%

24.12 Kab. Timor Tengah Selatan 21.645 477.083 6.157 504.885 321.935 24.244 68.222 88.363 523.733 28,41%

24.13 Kab. Timor Tengah Utara 35.495 361.278 10.779 407.552 192.568 28.712 87.265 70.099 426.445 47,83%

24.14 Kota Kupang 40.033 399.496 36.618 476.148 300.386 19.946 61.349 66.378 484.487 30,05%

24.15 Kab. Rote Ndao 17.474 264.549 11.619 293.642 123.574 22.456 68.311 89.772 327.720 50,96%

24.16 Kab. Manggarai Barat 23.370 307.388 4.072 334.830 132.236 21.936 67.899 105.645 361.863 55,84%

24.17 Kab. Nagekeo 9.875 268.527 3.538 281.940 120.096 16.462 59.292 96.270 323.405 51,63%

24.18 Kab. Sumba Tengah 8.326 224.065 11.955 244.346 82.160 17.977 54.792 92.008 274.891 59,62%

24.19 Kab. Sumba Barat Daya 8.306 295.191 3.152 306.649 116.917 19.676 55.900 80.219 313.598 55,67%

24.20 Kab. Manggarai Timur 10.000 310.972 38.463 359.435 141.145 9.524 51.878 162.120 379.992 54,72%

24.21 Kab. Sabu Raijua 1.105 107.600 9.206 117.910 55.699 1.361 13.612 27.939 115.593 36,58%

25.00 Prov. Maluku 196.266 717.187 40.449 953.902 311.006 56.519 345.584 117.409 976.322 64,69%

25.01 Kab. Maluku Tenggara Barat 35.232 344.158 37.349 416.739 185.033 18.728 84.425 125.285 446.821 45,66%

25.02 Kab. Maluku Tengah 19.036 575.584 67.500 662.121 353.521 13.907 101.731 189.701 684.418 33,73%

25.03 Kab. Maluku Tenggara 15.682 320.850 6.450 342.982 139.268 23.540 96.823 98.852 388.318 53,49%

25.04 Kab. Buru 10.215 306.524 8.656 325.395 132.945 25.632 81.229 63.938 327.072 51,52%

25.05 Kota Ambon 47.386 430.437 81.645 559.468 326.691 10.167 79.490 113.819 548.319 27,30%

25.06 Kab. Seram Bagian Barat 15.314 332.825 103.164 451.303 175.471 24.842 70.007 126.696 431.995 56,52%

25.07 Kab. Seram Bagian Timur 7.484 322.087 38.814 368.385 156.245 21.587 109.318 112.070 432.117 47,03%

25.08 Kab. Kepulauan Aru 12.926 321.508 39.468 373.902 84.198 30.123 119.797 135.327 429.583 75,10%

25.09 Kota Tual 3.721 231.446 38.541 273.709 79.789 13.468 69.230 88.244 288.413 66,15%

25.10 Kab. Maluku Barat Daya 2.506 320.128 23.979 346.613 119.519 14.267 86.352 78.945 346.113 60,62%

25.11 Kab. Buru Selatan 2.234 256.375 54.512 313.121 65.183 15.357 60.223 148.507 313.371 76,70%

26.00 Prov. Papua 357.802 1.516.928 3.409.796 5.284.526 589.426 191.600 1.054.815 904.527 5.124.526 77,96%

26.01 Kab. Biak Numfor 21.027 411.107 89.846 521.980 239.117 20.611 97.453 135.921 531.602 42,62%

26.02 Kab. Jayapura 17.339 463.659 49.948 530.946 247.666 42.546 101.650 79.290 534.759 43,17%

26.03 Kab. Jayawijaya 23.400 494.740 61.315 579.454 200.231 15.994 84.889 184.933 614.551 55,09%

26.04 Kab. Merauke 109.175 858.926 90.248 1.058.350 378.638 42.685 197.880 530.618 1.264.734 57,88%

26.05 Kab. Mimika 298.650 883.028 218.388 1.400.066 327.636 59.230 385.819 264.227 1.395.066 71,14%

26.06 Kab. Nabire 12.000 467.008 59.946 538.954 210.075 56.228 96.184 93.842 504.531 51,69%

KODE Nama Daerah


Ruang Fiskal

(%)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

26.07 Kab. Paniai 10.477 273.578 109.044 393.100 186.355 38.715 57.754 103.847 446.204 22,88%

26.08 Kab. Puncak Jaya 17.538 477.781 83.581 578.900 127.358 45.731 148.688 207.925 576.900 73,16%

26.09 Kab. Kepulauan Yapen 8.000 358.941 67.835 434.776 206.489 22.728 79.756 84.770 429.713 39,41%

26.10 Kota Jayapura 44.000 432.268 130.195 606.463 268.270 30.023 156.552 98.066 612.668 42,91%

26.11 Kab. Sarmi 4.292 492.425 58.075 554.792 78.363 19.135 202.851 229.007 549.492 83,13%

26.12 Kab. Keerom 20.000 402.861 57.459 480.321 101.487 26.815 132.264 183.855 477.321 72,96%

26.13 Kab. Yahukimo 7.638 508.952 61.289 577.879 203.308 17.757 170.778 197.053 685.997 55,58%

26.14 Kab. Pegunungan Bintang 7.290 582.837 121.643 711.771 157.505 90.820 155.195 329.401 804.771 69,31%

26.15 Kab. Tolikara 7.000 433.706 86.309 527.016 158.228 38.805 123.608 130.974 486.595 58,57%

26.16 Kab. Boven Digoel 6.417 624.567 85.107 716.091 136.851 52.843 162.407 238.715 714.091 77,56%

26.17 Kab. Mappi 12.799 529.585 62.566 604.950 116.210 55.615 193.692 280.941 748.923 76,82%

26.18 Kab. Asmat 16.526 651.112 61.048 728.687 229.698 47.763 202.874 148.551 693.687 62,20%

26.19 Kab. Waropen 4.622 364.038 56.131 424.791 61.343 62.676 84.367 126.487 427.589 81,35%

26.20 Kab. Supiori 2.434 334.257 71.809 408.500 76.825 22.453 101.358 119.999 335.365 75,77%

26.21 Kab. Mamberamo Raya 1.500 487.345 49.460 538.305 51.423 29.014 160.076 236.298 538.305 88,68%

26.22 Kab. Mamberamo Tengah 666 354.799 10.000 365.464 61.865 23.140 73.659 183.582 364.246 78,48%

26.23 Kab. Yalimo 1.000 377.398 48.658 427.056 143.340 16.779 90.626 168.089 443.264 58,72%

26.24 Kab. Lanny Jaya 2.619 404.576 60.886 468.080 150.553 6.335 82.684 188.582 475.596 55,90%

26.25 Kab. Nduga 1.100 374.409 41.336 416.844 65.553 18.220 108.870 231.614 453.192 80,44%

26.27 Kab. Dogiyai 703 294.490 16.327 311.519 142.398 16.017 44.460 57.411 312.406 45,89%

26.28 Kab. Intan Jaya 257 192.071 28.164 220.492 70.070 6.602 54.054 84.554 219.492 57,43%

26.29 Kab. Deiyai 250 140.483 24.164 164.897 53.881 6.672 36.785 73.648 179.436 53,39%

27.00 Prov. Maluku Utara 101.727 699.113 800.840 169.466 57.613 205.942 329.769 832.340 78,12%

27.01 Kab. Halmahera Tengah 14.233 293.029 6.013 313.276 116.592 21.093 57.511 154.357 373.992 57,05%

27.02 Kota Ternate 31.010 357.844 44.448 433.302 234.754 38.363 74.788 64.217 430.422 39,03%

27.03 Kab. Halmahera Barat 8.200 323.072 12.680 343.952 157.059 11.813 73.941 60.711 336.783 46,73%

27.04 Kab. Halmahera Timur 25.953 319.621 31.755 377.329 79.479 15.975 105.013 178.826 431.037 74,71%

27.05 Kab. Halmahera Selatan 49.479 483.370 2.700 535.550 154.677 86.330 84.139 135.352 533.989 68,32%

27.06 Kab. Halmahera Utara 156.479 278.091 2.141 436.711 135.486 14.554 94.618 145.863 437.088 65,77%

27.07 Kab. Kepulauan Sula 20.000 348.605 59.300 427.905 109.420 22.362 73.988 208.964 429.733 64,75%

27.08 Kota Tidore Kepulauan 8.436 315.023 2.194 325.653 159.401 10.607 71.579 55.233 325.003 46,30%

27.09 Kab. Pulau Morotai 1.550 128.058 46.099 175.707 50.048 4.781 29.522 70.223 175.059 66,31%

28.00 Prov. Banten 1.607.549 766.176 3.593 2.377.317 353.760 108.064 540.140 716.159 2.511.267 85,03%

28.01 Kab. Lebak 69.770 789.208 27.504 886.482 523.572 25.680 98.383 140.916 891.425 32,56%

KODE Nama Daerah


Ruang Fiskal

(%)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

28.02 Kab. Pandeglang 50.624 764.959 26.752 842.335 565.360 45.780 95.052 58.293 899.526 22,96%

28.03 Kab. Serang 122.990 659.338 37.985 820.313 510.083 62.743 130.159 50.103 881.966 31,19%

28.04 Kab. Tangerang 249.660 899.368 162.070 1.311.098 627.669 121.945 300.036 460.863 1.639.913 43,38%

28.05 Kota Cilegon 138.393 385.068 74.743 598.204 282.467 56.095 137.199 97.638 621.376 47,05%

28.06 Kota Tangerang 186.528 816.544 172.611 1.175.683 568.540 280.302 255.199 328.947 1.474.981 43,18%

28.07 Kota Serang 18.005 409.515 34.308 461.828 237.814 28.943 88.936 61.335 461.828 39,46%

28.08 Kota Tangerang Selatan 88.002 395.414 180.341 663.757 296.174 61.412 122.254 142.650 686.334 42,06%

29.00 Prov. Bangka Belitung 267.242 618.038 885.280 164.457 39.752 186.199 418.548 1.108.197 81,42%

29.01 Kab. Bangka 35.465 393.891 43.452 472.807 211.904 50.710 136.040 131.574 575.704 49,26%

29.02 Kab. Belitung 45.433 320.605 24.495 390.532 154.398 40.378 116.360 131.496 492.389 56,10%

29.03 Kota Pangkal Pinang 30.578 324.670 45.240 400.487 178.206 31.526 87.804 117.081 452.749 49,06%

29.04 Kab. Bangka Selatan 22.034 324.985 18.579 365.598 107.668 41.887 73.519 150.964 466.402 66,77%

29.05 Kab. Bangka Tengah 17.000 286.301 17.125 320.426 124.000 21.645 78.452 123.892 392.334 52,73%

29.06 Kab. Bangka Barat 21.847 316.800 13.828 352.476 146.154 37.145 72.561 122.649 440.581 53,86%

29.07 Kab. Belitung Timur 29.871 301.385 19.306 350.563 160.305 49.499 80.700 131.515 463.308 48,60%

30.00 Prov. Gorontalo 103.283 430.749 534.032 173.595 23.970 170.441 111.846 568.218 66,83%

30.01 Kab. Boalemo 15.493 270.220 41.006 326.720 151.958 29.887 37.512 85.092 328.675 39,32%

30.02 Kab. Gorontalo 28.366 416.147 41.500 486.013 275.111 27.779 49.003 107.227 507.884 34,52%

30.03 Kota Gorontalo 61.250 314.582 75.418 451.250 260.469 28.324 59.506 82.846 441.781 35,84%

30.04 Kab. Pohuwato 13.669 311.633 38.018 363.319 155.768 17.958 58.116 84.114 366.319 52,30%

30.05 Kab. Bone Bolango 14.403 328.971 6.000 349.374 160.933 22.743 48.146 93.765 356.088 47,91%

30.06 Kab. Gorontalo Utara 6.500 237.370 39.208 283.078 85.123 12.690 43.079 129.595 293.258 58,63%

31.00 Prov. Kepulauan Riau 400.884 1.077.079 20.718 1.498.682 175.410 181.775 355.279 759.487 1.830.000 88,26%

31.01 Kab. Karimun 236.916 184.643 20.747 442.306 273.034 68.548 164.986 107.261 684.951 35,82%

31.02 Kab. Bintan 119.672 258.751 40.574 418.997 185.190 51.688 121.143 52.168 476.997 51,68%

31.03 Kab. Natuna 14.344 544.621 17.175 576.140 217.441 60.137 260.870 162.791 835.285 59,29%

31.04 Kota Batam 195.282 751.025 106.488 1.052.795 482.407 125.285 269.970 365.717 1.315.787 46,99%

31.05 Kota Tanjung Pinang 46.824 375.941 28.100 450.865 238.450 37.082 151.618 101.241 571.442 43,18%

31.06 Kab. Lingga 12.021 328.170 46.029 386.220 137.363 56.575 141.402 154.962 531.545 59,45%

31.07 Kab. Kepulauan Anambas 4.800 553.429 15.000 573.229 189.078 63.536 132.392 179.569 619.656 64,94%

32.00 Prov. Papua Barat 75.220 921.008 1.754.942 2.751.170 215.981 86.567 452.137 895.753 2.726.150 77,84%

32.01 Kab. Fak-Fak 34.217 453.560 105.158 592.935 207.766 25.957 109.670 147.445 627.861 54,73%

32.02 Kab. Manokwari 26.605 573.031 174.310 773.945 217.994 57.414 211.504 213.810 771.195 62,93%

32.03 Kab. Sorong 11.357 421.483 96.000 528.840 236.609 22.558 97.420 81.690 491.771 45,40%

KODE Nama Daerah


Ruang Fiskal

(%)

Lanjutan Lampiran 1


Pegawai (TL)

Belanja

Pegawai

(L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

32.04 Kota Sorong 17.607 310.738 43.918 372.264 182.116 8.069 99.304 61.245 358.764 44,64%

32.05 Kab. Raja Ampat 9.268 492.870 65.670 567.807 203.954 18.139 146.080 155.042 562.807 54,44%

32.06 Kab. Sorong Selatan 5.398 257.722 165.991 429.111 162.310 29.815 86.792 127.754 431.527 50,72%

32.07 Kab. Teluk Bintuni 35.353 692.739 191.800 919.892 124.456 71.836 280.039 418.000 934.707 83,61%

32.08 Kab.Teluk Wondama 11.544 322.673 80.362 414.580 84.073 23.064 80.275 177.223 413.080 73,16%

32.09 Kab. Kaimana 13.971 469.307 104.822 588.100 77.152 54.993 223.886 225.312 669.356 83,89%

32.10 Kab. Tambrauw 56 138.786 4.000 142.842 54.231 11.247 28.784 32.412 142.842 52,20%

32.11 Kab. Maybrat 207.116 2.000 209.116 60.522 8.970 44.792 67.177 209.116 64,91%

33.00 Prov. Sulawesi Barat 82.200 456.882 47.535 586.616 98.399 58.292 207.694 186.799 608.616 82,71%

33.01 Kab. Majene 10.865 317.855 3.408 332.129 175.359 19.098 60.341 57.279 340.676 41,30%

33.02 Kab. Mamuju 27.500 466.975 33.367 527.842 231.534 50.896 103.627 76.719 529.047 48,91%

33.03 Kab. Polewali Mandar 32.216 425.049 39.605 496.871 284.374 13.838 67.007 109.377 512.990 35,78%

33.04 Kab. Mamasa 5.399 297.780 4.908 308.088 162.495 8.505 54.313 54.195 316.716 38,86%

33.05 Kab. Mamuju Utara 5.285 271.299 5.433 282.017 125.652 12.528 72.171 60.798 307.017 6,83%

Ket:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

Hibah : Pendapatan Hibah

Belanja Pegawai (TL) : Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja Pegawai (L) : Belanja Pegawai Langsung

KODE Nama Daerah


Ruang Fiskal

(%)

Pendapatan dan Belanja Total dalam Satu Provinsi

PAD Daper Lain-lain TotalBelanja Pegawai

(TL)

Belanja

Pegawai (L)

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

ModalTotal

1 Prov. Kalimantan Timur 3.554.316 16.887.124 1.868.028 22.309.468 5.581.022 2.086.478 5.181.436 10.993.985 28.486.229 73,83

2 Prov. Papua Barat 240.595 5.261.034 2.788.973 8.290.603 1.827.163 418.630 1.860.682 2.602.863 8.339.178 66,15

3 Prov. Papua 1.016.520 14.187.876 5.370.574 20.574.969 5.040.162 1.123.554 4.642.049 5.896.728 20.945.020 66,03

4 Prov. DKI Jakarta 11.824.970 10.306.090 41.000 22.172.060 7.586.350 1.368.138 8.077.184 6.774.979 24.285.347 65,78

5 Prov. Maluku Utara 417.068 3.545.826 207.331 4.170.225 1.366.382 283.489 871.040 1.403.516 4.305.446 62,87

6 Prov. Riau 2.322.945 12.447.637 843.048 15.613.630 5.492.508 1.452.110 3.243.802 5.915.816 18.558.916 62,56

7 Prov. Kepulauan Riau 1.030.742 4.073.660 294.831 5.399.234 1.898.374 644.627 1.597.660 1.883.195 6.865.662 62,37

8 Prov. Bangka Belitung 469.469 2.886.675 182.026 3.538.170 1.247.092 312.543 831.635 1.327.720 4.391.664 61,26

9 Prov. Kalimantan Tengah 1.055.534 7.135.940 607.821 8.799.295 3.106.267 426.860 1.937.107 2.968.324 9.723.618 60,69

10 Prov. Sumatera Selatan 2.152.306 11.256.642 942.457 14.351.405 5.272.826 1.306.447 2.573.826 4.058.982 14.763.158 59,70

11 Prov. Maluku 368.001 4.479.110 540.528 5.387.640 2.128.868 268.137 1.304.208 1.398.793 5.612.861 54,05

12 Prov. Kalimantan Selatan 1.543.644 6.786.703 1.270.254 9.600.600 3.958.851 552.918 1.877.396 2.782.245 10.713.662 52,86

13 Prov. Kalimantan Barat 960.334 7.443.814 451.399 8.855.546 3.752.760 468.012 1.957.850 1.994.900 9.474.179 52,68

14 Prov. Banten 2.531.521 5.885.589 719.908 9.137.018 3.965.439 790.964 1.767.358 2.056.903 10.068.617 51,41

15 Prov. Jambi 809.454 5.688.292 432.783 6.930.529 3.080.901 358.252 1.295.171 1.853.278 7.597.164 50,05

16 Prov. Gorontalo 242.965 2.309.672 241.150 2.793.787 1.262.956 163.351 465.804 694.483 2.862.223 48,26

17 Prov. Sulawesi Tenggara 663.478 5.324.100 526.986 6.514.564 2.918.958 424.664 1.183.025 1.746.948 6.887.027 48,15

18 Prov. Sulawesi Barat 163.465 2.235.841 134.257 2.533.563 1.077.812 163.157 565.152 545.167 2.615.062 48,05

19 Prov. Sulawesi Tengah 517.445 5.411.651 444.544 6.373.640 2.931.614 271.684 1.224.799 1.489.292 6.480.220 47,86

20 Prov. Bengkulu 642.322 3.981.380 386.459 5.010.161 2.327.910 285.728 883.441 1.003.527 5.202.476 47,30

21 Prov. Sulawesi Selatan 2.324.665 10.527.731 1.234.636 14.087.032 6.617.794 816.271 2.513.936 2.789.500 14.704.373 46,63

22 Prov. Jawa Timur 8.686.450 27.737.841 3.020.723 39.445.015 19.747.279 2.000.532 7.209.282 5.979.247 43.161.889 44,08

23 Prov. Sumatera Utara 3.340.349 14.832.178 1.574.714 19.747.241 9.724.044 1.122.487 3.694.896 3.849.242 21.359.873 43,78

24 Prov. Nusa Tenggara Timur 666.386 7.789.115 288.900 8.744.401 4.380.535 446.393 1.731.942 1.912.787 9.504.901 43,51

25 Prov. Jawa Barat 8.912.359 24.769.554 3.112.336 36.794.250 18.487.220 1.814.441 6.827.139 5.966.442 42.241.641 43,38

26 Prov. Sulawesi Utara 580.876 5.462.060 541.465 6.584.402 3.151.541 330.844 1.093.749 1.671.875 6.849.090 43,12

27 Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 1.310.523 9.913.649 4.471.889 15.696.061 6.198.305 1.024.294 3.204.630 4.647.103 17.792.572 42,41

28 Prov. DI Yogyakarta 1.121.984 3.641.115 388.498 5.151.597 2.793.526 352.578 993.922 469.142 5.558.505 40,07

29 Prov. Nusa Tenggara Barat 906.890 5.460.347 490.511 6.857.749 3.664.432 301.676 909.696 1.128.444 7.143.880 39,91

30 Prov. Sumatera Barat 1.433.327 8.095.086 864.714 10.393.128 5.672.222 515.811 2.081.569 2.460.160 12.469.942 38,24

31 Prov. Lampung 1.116.649 7.282.504 1.005.841 9.404.994 5.067.270 354.237 1.465.482 1.424.861 9.859.397 38,04

32 Prov. Bali 2.466.105 4.437.120 767.181 7.670.406 4.208.195 191.759 1.184.710 880.927 8.430.095 37,80

33 Prov. Jawa Tengah 6.405.525 23.793.713 2.760.960 32.960.198 18.787.817 1.303.005 5.519.520 3.190.568 35.058.684 35,78

Belanja

Ruang

Fiskal (%)No

Lampiran 2

Provinsi

Pendapatan

deskripsi dan analisis apbd 2010 - perpustakaan...

Documents