Deskripsi proses penyusunan peraturan perundang undangan

Proses Pembahasan RUU di DPRProses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) ada 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut.

Tingkat I : Rapat Paripurna Dalam rapat paripurna ini, apabila RUU itu datang dari pemerintah, maka pembicaraan pertama adalah pemerintah memberikan keterangan atau penjelasan mengenai rancangan uridang-undang (RUU) yang diajukannya itu. Apabila RUU itu yang mengajukan DPR, maka yang memberikan penjelasan adalah pihak DPR, dalam hal ini dapat disampaikan oleh pimpinan Komisi atau Rapat Gabungan Komisi atau Panitia Khusus.

Pembicaraan Tingkat II : Rapat Paripurna

·      RUU yang datang dari Pemerintah. Apabila rancangan undang-undang (RUU) itu dari pemerintah, maka diadakan pemandanganumum oleh setiap fraksi di DPR terhadap rancangan urtdang- undang (RUU) tersebut. Setelah itu pemerintah menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum tersebut.

·      RUU yang datang dari DPR. Apabila rancangan undang-undang (RUU) dari inisiatif DPR, maka diadakan tanggapan dari pemerintah terhadap rancangan undangundang (RUU) tersebut. Setelah itu DPR menyampaikan jawaban dan penjelasan, dalam hal ini dapat disampaikan oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus atas nama DPR terhadap tanggapan pemerintah,Pembicaraan Tingkat III : Rapat KomisifRapat Gabungan KomisifRapat Panitia Khusus Semua rancangan undang-undang (RUU) dibahas secara keseluruhan mulai dari pembukaan, pasal-pasal, hingga bagian akhir rancangan undang-undang tersebut. Dalarn pernbicaraan tingkat III ini, dapat dilakukan pernbahasan secara bersama antara DPR dan pernerintah, atau khusus oleh DPR saja. Pembicaraan Tingkat IV : Rapat Paripurna Pada pernbahasan rapat paripurna ini, yakni pada tingkat keernpat, antara lain disampaikan:

a. laporan hasil pernbicaraan rapat tingkat IVb. pendapat akhir dari rnasing-rnasing fraksi di DPR, apabila perlu disertai catatan penting tentang

pendapat fraksi, c. pengarnbilan keputusan, pernerintah diberi kesernpatan untuk rnenyarnpaikan sarnbutan terhadap

pengarnbilan keputusan tersebut di atas.

Deskripsi proses penyusunan peraturan perundang undangan

Proses Pembahasan RUU di DPRProses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) ada 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut.

Tingkat I : Rapat Paripurna Dalam rapat paripurna ini, apabila RUU itu datang dari pemerintah, maka pembicaraan pertama adalah pemerintah memberikan keterangan atau penjelasan mengenai rancangan uridang-undang (RUU) yang diajukannya itu. Apabila RUU itu yang mengajukan DPR, maka yang memberikan penjelasan adalah pihak DPR, dalam hal ini dapat disampaikan oleh pimpinan Komisi atau Rapat Gabungan Komisi atau Panitia Khusus.

Pembicaraan Tingkat II : Rapat Paripurna

     RUU yang datang dari Pemerintah. Apabila rancangan undang-undang (RUU) itu dari pemerintah, maka diadakan pemandanganumum oleh setiap fraksi di DPR terhadap rancangan urtdang- undang (RUU) tersebut. Setelah itu pemerintah menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum tersebut.

     RUU yang datang dari DPR. Apabila rancangan undang-undang (RUU) dari inisiatif DPR, maka diadakan tanggapan dari pemerintah terhadap rancangan undangundang (RUU) tersebut. Setelah itu DPR menyampaikan jawaban dan penjelasan, dalam hal ini dapat disampaikan oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus atas nama DPR terhadap tanggapan pemerintah,Pembicaraan Tingkat III : Rapat Komisi Rapat Gabungan Komisi Rapat Panitia Khusus Semua rancangan undang-undang (RUU) dibahas secara keseluruhan mulai dari pembukaan, pasal-pasal, hingga bagian akhir rancangan undang-undang tersebut. Dalarn pernbicaraan tingkat III ini, dapat dilakukan pernbahasan secara bersama antara DPR dan pernerintah, atau khusus oleh DPR saja. Pembicaraan Tingkat IV : Rapat Paripurna Pada pernbahasan rapat paripurna ini, yakni pada tingkat keernpat, antara lain disampaikan:

a. laporan hasil pernbicaraan rapat tingkat IVb. pendapat akhir dari rnasing-rnasing fraksi di DPR, apabila perlu disertai

catatan penting tentang pendapat fraksi, c. pengarnbilan keputusan, pernerintah diberi kesernpatan untuk

rnenyarnpaikan sarnbutan terhadap pengarnbilan keputusan tersebut di atas.