dewan perwakilan rakyat republik indonesia … · 3 undangan : 1. direktur jenderal kekuatan...

43
1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI Tahun Sidang : 2017-2018 Masa Persidangan : IV Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Direktur Utama PT. ASABRI (Persero), dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Hari, Tanggal : Selasa, 20 Maret 2018 Pukul : 10.50 WIB – 14.05 WIB Sifat Rapat : Terbuka Pimpinan Rapat : Asril Hamzah Tanjung, S.IP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Acara : Tindak Lanjut Kesimpulan Rapar Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Kapuskes Mabes TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan tanggal 17 Juli 2017, terkait dengan Laporan Evaluasi Pembaharuan kerjasama/MoU dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan evaluasi pelaksanaan JKN-KIS serta rekonsiliasi dan sinkronisasi data kepesertaan dalam Program JKN-KIS serta Perkembangan Pelayanan Kesehatan bagi Anggota TNI beserta keluarganya. Anggota yang Hadir : PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan) 3. Meutya Viada Hafid. (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN) ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Andreas Hugo Pareira 8. Junico BP Siahaan 9. Jimmy Demianus Ijie FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 10. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. 11. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E. 12. Bambang Atmanto Wiyogo 13. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. 14. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H.

Upload: trankhuong

Post on 14-Jul-2019

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang

:

2017-2018

Masa Persidangan : IV Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kekuatan

Pertahanan Kementerian Pertahanan, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Direktur Utama PT. ASABRI (Persero), dan Direktur Utama BPJS Kesehatan

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Maret 2018 Pukul : 10.50 WIB – 14.05 WIB Sifat Rapat : Terbuka Pimpinan Rapat : Asril Hamzah Tanjung, S.IP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Acara : Tindak Lanjut Kesimpulan Rapar Dengar Pendapat Komisi I DPR RI

dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Kapuskes Mabes TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan tanggal 17 Juli 2017, terkait dengan Laporan Evaluasi Pembaharuan kerjasama/MoU dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan evaluasi pelaksanaan JKN-KIS serta rekonsiliasi dan sinkronisasi data kepesertaan dalam Program JKN-KIS serta Perkembangan Pelayanan Kesehatan bagi Anggota TNI beserta keluarganya.

Anggota yang Hadir : PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan) 3. Meutya Viada Hafid. (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Andreas Hugo Pareira 8. Junico BP Siahaan 9. Jimmy Demianus Ijie

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 10. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. 11. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E. 12. Bambang Atmanto Wiyogo 13. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. 14. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H.

Page 2: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

2

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 15. H. Ahmad Muzani 16. Martin Hutabarat 17. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M. 18. Rachel Maryam Sayidina 19. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc. 20. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 21. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T. 22. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA 23. H. Darizal Basir. 24. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 25. Ir. Alimin Abdullah 26. Budi Youyastri

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 27. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 28. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 29. Dr. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 30. Moh. Arwani Thomafi 31. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. 32. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 33. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA) 34. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M. 35. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.A.

Anggota yang Izin : 1. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol. (F-PDI Perjuangan) 2. Charles Honoris (F-PDI Perjuangan) 3. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (F-PDI Perjuangan) 4. Djenri Alting Keintjem. (F-PDI Perjuangan) 5. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. (F-PG) 6. Venny Devianti, S.Sos. (F-PG) 7. Ir. Hari Kartana, M.M. (F-PD) 8. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (F-PAN) 9. H.M. Syafrudin, S.T., M.M. (F-PAN) 10. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (F-PKB) 11. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS) 12. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. (F-PKS) 13. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-NASDEM) 14. Prananda Surya Paloh (F-NASDEM)

Page 3: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

3

Undangan

: 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc.

2. Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS.

3. Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI, Laksma Tni drg. Andriani S.

4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, MARS.

5. Direktur Utama PT. ASABRI, Sonny Widjaja. 6. Direktur Operasi PT. ASABRI, Adiyatmika, S.E. 7. Direktur Utama BPJS, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes. 8. Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar

Lembaga BPJS, Dr. dr. H. Bayu Wahyudi. Spog. MPHM. Mhkes. MM.

9. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, R. Maya Amiarny Rusady.

beserta jajaran. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi; Salam sejahtera bagi kita sekalian. Para mitra kita yang kita hormati, Selamat datang Dirjen Kuathan Bambang, kemudian juga Dirut Asabri, mana dirut Asabri ini, Alhamdullilah ini senior kita. Pak Adiyatmika, S.E. Direktur Operasi Asabri, ada alhamdullilah lengkap. Sekjen Kemenkes diwakili oleh dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Dirut BPJS Kesehatan diwakili oleh Pak Bayu Wahyudi (Direktur Kepatuhan Hukum dan Hal), Ibu Maya Rusadi (Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan). Terima kasih Ibu. Dulu kita pernah RDP pada tanggal 17 Juli 2017. Nah di dalam RDP itu kita putuskan dalam kesimpulan waktu itu kita akan mengadakan lagi pertemuan dan alhamdulillah hari ini kita tentang BPJS, Laporan Evaluasi Pembaharuan Kerjasama MoU dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Jaminan Kesehatan JKN KIS serta rekonsiliasi dan sinkronisasi data kepesertaan Anggota TNI beserta keluarganya dalam program JKN-NS. Jadi hari inilah kita buka kesempatan. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita buka, saya tawarkan apa Rapat Dengar Pendapat kita ini kita laksanakan secara terbuka atau tertutup? Pak Bambang unsur Pemerintah, terbuka atau tertutup rapat kita karena ini tidak ada uang-uang ini. Bagaimana? Terbuka ya? Alhamdulillah. Pak Yuda Rimbawan belum datang ya? Atau mewakili ada? Itu teman akrab saya, tetapi tidak datang. Oke. Dengan demikian, RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kuathan, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, belum datang. Dirut Asabri, dan Sekjen Kemkes dan Dirut BPJS Kesehatan hari ini tanggal 20 Maret 2018 kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.50 WIB)

Bapak/Ibu sekalian,

Page 4: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

4

Selamat datang dan sangat gembira memang menunggu kesempatan ini karena banyaknya permasalahan kesehatan di masyarakat kita khususnya di TNI. Jadi kita ingin sekali mendapat penjelasan dari Bapak-bapak ini bagaimana sebagusnya pola ini kita susun untuk bisa keikutsertaan Pendiri TNI bersama dengan keluarganya, karena saya sudah beberapa kali meninjau ke daerah memang sebagian Kodam atau Badan lainnya di TNI ini punya rumah sakit walaupun dalam serba kekurangan dan tidak sedikit juga rumah sakit tentara itu ternyata kelasnya bagus, malah jadi rujukan daerah. Setelah kami cek dengan teliti, menerima umum atau public sipil 60% lebih rata-rata, sedangkan prajuritnya yang berobat hanya sekitar 40% itupun kurang, karena mungkin prajurit kita sehat-sehat, yang sakit sedikit. Yang banyak orang umum. Nah di sebagian daerah yang tidak ada rumah sakit, itu kebanyakan prajurit ikut di apa namanya itu, Yankes yang di daerah, ikut kesana. Jadi alangkahbaiknya kalau memang kita ini mitra ini saling membantu, kita membantu masyarakat sipil, sekarang masyarakat sipil membantu TNI keluarganya karena memang BPJS. Silakan Pak Bambang diatur untuk bicara nanti. Kita ingin merekam hasil penjelasan dari Bapak-bapak ini yang kemungkinan ada. Mungkin dari Pak Bambang dulu, dari Dirjen dulu, nanti diatur, apa habis itu langsung BPJS atau mungkin juga ke Dirut Asabri. Lebih bagus begitu. Kalau Dirut Asabri ini mungkin agak belakang sedikit ya Mas Toni ya soal uang-uangnya banyak ini ya agak rawan terburu-buru ya belakang Mas Toni. Silakan Pak Bambang. Silakan. DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (MAYJEN TNI BAMBANG HARTWAN, M.Sc.): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang; Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Pimpinan Rapat dari Komisi I, Kakanda Saya Pak Tanjung; Para Anggota Komisi I yang terhormat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka rapat tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI pada tanggal 17 Juli 2017 yang lalu tentang Pelayanan Kesehatan Kementerian Pertahanan RI di era BPJS Kesehatan. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami langsung saja melaporkan beberapa hasil dari rapat kemarin, kemudian kita tindak lanjuti dengan beberapa hasil capaian yang menurut kami cukup signifikan dan cukup baik positif untuk kerja sama antara Kementerian Pertahanan, TNI, juga dengan mitra kami yaitu dari BPJS, Kementerian Kesehatan, juga pihak Asabri dan pihak-pihak lainnya. Kami ulangi bahwa kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI pada tanggal 17 Juli 2017 yang lalu adalah “Dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan kesehatan, Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan dan BPJS Kesehatan untuk secara bersama-sama melakukan pembaruan MoU dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS serta rekonsiliasi dan sinkornisasi data kepesertaan Anggota TNI dan Keluarganya dalam Program JKN KIS ini”. Kami sudah melakukan beberapa upaya. Yang pertama ialah yaitu kami melakukan konsulidasi kedalam khususnya untuk Kementerian Pertahanan dan TNI. Jadi kami evaluasi semua kerja sama kami dengan BPJS kemudian kami simpulkan beberapa hal yang kira-kira dapat kami diskusikan atau kami komunikasikan dengan pihak BPJS dan Kementerian Kesehatan. Memang kunci dari keberhasilan suatu kerja sama disini adalah komunikasi dan koordinasi serta sinkronisasi.

Page 5: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

5

Beberapa hal yang perlu kami laporkan disini adalah kami melaksanakan rapat pembahasan Draft MoU setelah kami rapat di DPR itu antara Kementerian Paertahanan, TNI dan BPJS Kesehatan. Ini didapatkan beberapa kami belanja masalah, kemudian kami diskusikan, kemudian dilanjutkan lagi dengan pertemuan tingkat Pimpinan di lingkungan Kementerian Pertahanan TNI tentang MoU yang sudah kami konsepkan. Ini dipimpin langsung oleh Kementerian Pertahanan. Disitu Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan pada saat itu minta agar ini dikomunikasikan lagi dengan pihak kementerian kesehatan karena sebagai regulator ataupun bapak dari kesehatan Kementerian Kesehatan, tentunya harus terlibat lebih banyak disini. Kemudian kami melakukan audiensi kepada Menteri Kesehatan pada saat itu dan diterima oleh Sekjen Kementerian Kesehatan pada saat itu dan kami melakukan diskusi-diskusi yang pada intinya perlu ada komunikasi lebih lanjut dan ada pembicaraan secara intens sehingga kami membentuk suatu tim teknis disitu untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada selama pelaksanaan kerja sama antara Kementerian TNI dengan BPJS Periode 2013-2016 yang lalu.

Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Konsulidasi dengan Pusdokes Polri karena ternyata di Pihak Polri ada beberapa kendala. Ini kami juga mendiskusikan kerja sama dengan mereka. Kemudian kami melanjutkan dengan rapat tindak lanjut audiensi termasuk melakukan revisi untuk Permenkes Nomor 71 Tahun 2013. Kemudian yang kami lakukan juga melakukan rapat pembahasan Rancangan Perpres baru tentang Jaminan Kesehatan dilanjutkan dengan Rapat Pembahasan tentang Pelayanan Kesehatan hiperbarik di Kementerian Pertahanan dan TNI yang sampai saat ini masih terus berlangsung.

Lanjut. Hasil tindak lanjut selanjutnya adalah telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan

bersama atau MoU antara Kementerian Pertahanan dengan Dirut BPJS Kesehatan dengan Nomor M I/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang lalu tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia bersamaan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kapolri dengan Dirut BPJS Kesehatan. Dengan suasana yang baik pada saat itu, kita melakukan penandatanganan dengan suasana yang kekeluargaan dan sebagainya antara Kementerian Pertahanan dengan Pihak Polri dengan Dirut BPJS di Kantor BPJS Kesehatan.

Selanjutnya pada kesepakatan bersama tersebut kami sampaikan ini ada beberapa pasal yang menjadi perhatian kami yaitu pada Pasal 3 ayat (1) Para Pihak setuju dan sepakat mensukseskan pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kekhasan kesehatan TNI. Perlu kami sampaikan disini, bahwa filosofi dari adanya Rumah Sakit di Tentara Nasional Indonesia ataupun di Militer ini pada umumnya itu adalah untuk menjamin kesiapan pasukan dimana setiap saat pasukan ini termasuk keluarganya mereka harus siap setiap saat untuk digerakan dalam 1 X 24 jam. Dengan adanya filosofi tersebut, maka diadakanlah rumah sakit ataupun fasilitas-fasilitas kesehatan, mohon maaf. Di seluruh satuan-satuan yang ada di satuan militer.

Jadi dengan adanya kekhasan itu perlu kami komunikasikan dengan pihak BPJS yang mungkin dulu tidak terkomunikasikan. Dengan adanya ini, maka sekarang kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan BPJS juga menerima dengan baik untuk kekhasan rumah sakit di lingkungan TNI ini. Ini adalah foto penandatanganan pada saat kita melaksanakan MoU. Hadir pada saat itu, Menteri Pertahanan kemudain para Kepala Staf yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf.

Lanjut berikutnya. Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) tentang Kekhasan TNI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang tadi saya sampaikan, ini akan diatur lebih lanjut pada pedoman kerja karena setelah MoU ini nanti kita akan membuat perjanjian kerja sama atau PKS dan juga pedoman kerja sama yang sedang kami garap pada saat ini dan telah dilaksanakan juga rapat sebelumnya ini Pak, sebelum pelaksanaan MoU setelah kita rapat Komisi I yang lalu, ini kita telah melaksanakan beberapa kali Rapat Pembahasan awal tentang Pedoman Kerja pada tanggal 7 November 2017 dengan antara kesehatan yang ada di Kementerian Pertahanan dan TNI dengan

Page 6: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

6

didampingi oleh para penasehat hukum ataupun biro hukum di Kementerian Pertahanan dan Babinkum di TNI dengan Biro Hukum dari BPJS Kesehatan. Ini juga, kami juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan.

Kemudian ada kesepakatan bersama pada Pasal 5 ayat (1) dimana para pihak mengadakan pertemuan pemutakhiran data peserta TNI Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan, para Purnawirawan beserta keluarga melalui mekanisme rekonsiliasi data. Jadi memang saat itu kami mengumpulkan semua para asisten personil yang ada di Angkatan kemudian Mabes TNI kemudian di Kementerian Pertahanan untuk melakukan pemutakhiran data ini tentang berapa jumlah peserta dari TNI ASN Kemhan, para Purnawirawan beserta keluarganya masing-masing karena ini harus diupdate terus Bapak. Kalau tidak, ini akan berkembang terus. Kemudian telah dilaksanakan juga rekonsiliasi data pada tanggal 10 sampai dengan 11 November 2017 oleh kesehatan yang ada di Kementerian Pertahanan dalam hal ini di bawah koordinasi kami Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dengan Direktur Direktorat Kesehatan yang ada di kami dengan Puskes TNI kemudian Pus Inpolahta dari Kementerian Pertahanan TNI, kemudian Spers Kementerian Pertahanan dan TNI dengan Direktorat Bidang Kepesertaan di BPJS Kesehatan. Ini kami juga tetap melibatkan Kementerian Kesehatan sebagai regulatornya.

Lanjut. Dan telah dilakukan evauasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional atau Kartu

Indonesia Sehat dengan hasil yang pertama adanya revisi keempat tentang Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pengaturan Fasilitas Kesehatan Tingkat I atau KTP TNI dan Polri dalam pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional. Ini sedang menunggu proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang baru tentang Jaminan Kesehatan sebagai Pengganti Perpres Nomor 12 Tahun 2013. Ini baru selesai pembahasan dan akan dilakukan harmonisasi dalam waktu dekat.

Kemudian melaksanakan rapat evaluasi pelayanan kesehatan tentang terapi oksigen Ipebarik pada tanggal 19 Maret 2018 yang lalu agar dapat dijamin kembali oleh BPJS Kesehatan. Ini masih ada tindak lanjutnya. Ini kami anggap perlu di Ipebarik ini merupakan bagian dari kebutuhan para penyelam-penyelam khususnya di TNI Angkatan Laut dan juga ada di TNI Angkatan Darat pasca Kopasus. Ini mereka perlu untuk pemeliharaan kesehatan mereka setiap saat dengan melalui proses Iperbarik ini dengan peralatan Camber dan sebagainya termasuk mungkin nanti didalamnya ada hipobarik Pak yang untuk penerbang-penerbang. Ini merupakan kekhasan bagi TNI itu sendiri.

Inilah beberapa hal tindak lanjut yang sudah kami lakukan dari hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Pihak Komisi I pada tanggal 17 Juli 2017 yang lalu. Tentunya ini merupakan hasil kerja sama yang baik, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik antara pihak Kementerian Pertahanan, TNI, kemudian Pihak BPJS, Kementerian Kesehatan dan juga pihak-pihak lain yang terkait dalam hal ini tentunya dengan arahan dari Komisi I DPR RI.

Ini yang perlu disampaikan kemajuan-kemajuan tersebut. Selanjutnya, mungkin kami bisa mendiskusikan atau mungkin ada tambahan dari pihak

Kementerian Kesehatan atau Pihak BPJS, kami persilakan. Sebelumnya kami kembalikan kepada pihak Pimpinan. Terima kasih.

Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Wa’alaikumsalam. Terima kasih Dirjen Kuathan Pak Bambang. Biar nyambung ya, kita sebelum ke BPJS mungkin kita persilakan dari Sekjen Kemenkes Pak Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak.

Page 7: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

7

Kelihatan ini sudah MoU, berarti sudah diperbaharui ya Mas, Mas Bambang ya? Kita minta nanti difotokopi yang tadi ya untuk arsip kita. Mungkin tadi belum difotokopi. Silakan Pak dr. Bambang Wibowo. Monggo Pak. DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN (dr. BAMBANG WIBOWO, MARS): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Komisi I yang terhormat juga seluruh Anggota dan Bapak/Ibu yang hadir. Jadi terkait dengan pelayanan kesehatan, tadi pertama beberapa hal yang sedang berproses di Kementerian Kesehatan yang disampaikan oleh Kemhan. Pertama terkait fasilitas pelayanan. Permenkes sudah selesai ya, Permenkes Nomor 5 Tahun 2018 terkait dengan Fasilitas Kesehatan milik TNI Polri. Bahwa persyaratan-persyaratan itu bisa apa, dianggap memenuhi syarat semua untuk TNI Polri. Ini sudah tertuang di dalam Permenkes 5 Tahun 2018. Yang kedua terkait dengan Revisi Perpres sedang berproses, nanti siang jam 1 akan dilakukan harmonisasi di Kementerian Kumham. Jadi kami mungkin BPJS juga harus hadir, TNI Polri nanti juga harus hadir jam 1 di Kumham. Yang ketiga, terkait di Perbarik. Ini memang draft memang sudah ada tetapi mungkin memang perlu dikaji terkait dengan pembiayaan ini. Nanti mungkin juga perlu komentar dan tanggapan dari BPJS. Memang di dalam Perpres juga disebutkan terkait dengan mana saja manfaat yang dijamin dan tidak dijamin dimana resiko-resiko terkait dengan pekerjaan dan sebagainya itu menjadi bagian yang tidak dijamin, juga termasuk hobi dan sebagainya. Ini mungkin perlu dipikirkan. Yang kedua kalau ini memang tugas khusus dari TNI Polri, apakah akan menjadi bagian dari manfaat disana atau pembiayaannya khusus terpisah untuk Perbarik ini, tetapi Pemerintah atau negara mesti harus memikirkan tentang pembiayaan kami persoalan yang memang harus dilakukan oleh TNI Polri karena kesiapan latihan itu tetap harus dilakukan dan itu beresiko tetapi menjadi persoalan apakah ini menjadi bagian yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan atau tidak tetapi harus dijamin, cuman skemanya darimana? Karena nanti juga perlakuan ini juga untuk masyarakat karena ada pasar tentang layanan yang tidak dijamin, karena termasuk hobi yang beresiko itu yang tidak dijamin yang tahu bahwa akibatnya akan bisa terjadi hal-hal yang merugikan yang bersangkutan. Nah ini mungkin saya yakin ini harus difasilitasi. Hanya nanti perlu dipikirkan apakah lewat skema jaminan kesehatan atau ada pendanaan sendiri untuk di Perbarik ini, tetapi terkait dengan fasilitas sistem dan sebagainya ini draft memang sudah ada tetapi memang belum, mungkin perlu dilakukan finalisasi. Nanti kami juga draftnya sudah ada Pak, tetapi nanti kami mungkin perlu berbicara mengajak teman-teman dari ahlinya, organisasi profesi termasuk dari TNI Polri yang punya fasilitas Ipebarik cukup banyak. Ini mungkin beberapa hal yang bisa kami tambahkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk pelayanan kesehatan TNI Polri. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak dr. Bambang Wibowo ya Dirjen Pelayanan Kesehatan. Mungkin biar lebih kuat nyambung lagi, mungkin Ibu Laksamana Adriyani perlu menambahkan silakan Bu mewakili Pak Kapuskes Mabes TNI. Ini ada konteksnya soalnya. Silakan Bu Adriyani. DIREKTUR OPERASI PT. ASABRI (ADIYATMIKA, S.E.): Terima kasih Bapak Pimpinan.

Page 8: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

8

Dari Puskes TNI, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan kami sudah berkonsilidasi juga, kemarin sudah dirapatkan. Kemungkinan kita sudah sepakat dan sepaham bahwa ada penekanan-penekanan khusus bahwa dalam pelaksanaan kita sehari-hari atau tupoksi kita sehari-hari memang diharapkan prajurit itu siap untuk melaksanakan tugas. Untuk itu, kami mohon kesediaan dari BPJS yang kami tekankan hanya itu untuk mewadahi ini semua, karena bagaimana pun juga bahwa Teman-teman kita yang di TNI itu harus siap dalam 24 jam untuk melaksanakan tugas baik itu di lingkungan dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk itu, ini mohon dikoordinasikan dengan baik yang selama ini memang belum tercakup sehingga dalam hal ini mohon untuk didalami dan difasilitasi dan yang perlu diketahui juga, kita juga mempunyai fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada selama ini. Hanya mungkin kurang memenuhi syarat di dalam kriteria di BPJS dan Kemenkes, mohon ini diperlukan kekhususan. Itu yang ditekankan oleh Bapak Panglima kepada pihak BPJS maupun di Kemenkes. Itu saja Bapak. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Ibu Adriyani. Ini sudah menyambung. Kita sekarang saatnya minta penjelasan paparan dari Dirut BPJS-nya ini beserta teman-teman. Mungkin dari Bayu Wahyudi dulu sebagai Direktur Kepatuhan Hukum dan Hal. Silakan Pak Bayu. DIREKTUR KEPATUHAN HUKUM DAN HAL BPJS (BAYU WAHYUDI): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan Rapat, Para Anggota Komisi I DPR RI; Bapak-bapak/Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan kami untuk memaparkan, memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kerja sama TNI. Pada kesempatan ini, tentu menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal, pada tanggal 17 Juli 2017 yang lalu dan pada hari ini tanggal 20 Maret 2018 kami sesuai dengan amanat kesimpulan rapat bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan kesehatan Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan dan BPJS Kesehatan untuk secara bersama-sama melakukan pembaruan kerja sama atau MoU dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan pada kesempatan ini hal ini sudah kami lakukan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Kuathan dan juga evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, Kartu Indonesia Sehat serta rekonsiliasi, sinkronisasi data kepesertaan Anggota TNI beserta keluarganya dan ini juga kami sudah lakukan. Next. Perlu kami laporkan bahwa pada prinsipnya adalah kami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai amanat Undang-Undang merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab pada Presiden yang bertugas agar masyarakat ataupun peserta dapat kepastian jaminan kesehatan dalam hal ini tentu di bidang kesehatan karena BPJS ada 2, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan untuk kesehatan kami adalah jaminan kesehatan dan pada tanggal 8 Maret yang lalu ini sudah ditandatangani dan sudah dilakukan pembaharuan MoU antara Menhan dengan Dirut BPJS dihadiri tadi sudah disampaikan oleh Kepala Staf masing-masing Angkatan Darat, Udara, dan Laut yang diwakili oleh Wakilnya karena dalam hal ini Kepala Staf beserta Panglima TNI sedang berhalangan hadir. Kemudian kami sampaikan dalam kesempatan ini, adapun kesepakatan yang kita tuangkan dalam MoU adalah ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi pelaksanaan pelayanan kesehatan karena memang kita ketahui bahwa TNI mempunyai fasilitas kesehatan yang cukup banyak yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, kadang di perbatasan terluar

Page 9: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

9

ataupun pulau-pulau terluar dan ini tentu kita manfaatkan karena bagaimana pun juga ini untuk menjamin akses peserta JKN mendapatkan kepastian layanan kesehatan. Yang kedua adalah pemanfaatan fasilitas kesehatan. Demikian juga fasilitas kesehatan yang milik TNI khususnya ini sudah kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada dalam hal ini. Tentu kita berpegang pada acuan dan regulasi yang ada, tadi ada juga disampaikan mengenai kekhususan. Prinsipnya adalah kami berpegang pada aturan ketentuan agar di kemudian hari jangan terjadi hal-hal yang tidak dinginkan. Yang ketiga adalah kepesertaan, kemudian yang keempat adalah kerahasian data dan informasi dan ini kami menyadari sekali bahwa ini adalah vital. TNI dalam hal ini baik itu Angkatan Darat, Lautan dan Udara, kepesertaan atau anggotanya beserta keluarganya perlu sesuatu hal yang sifatnya kalau PPID itu informasi data yang terbatas. Jadi hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kewenangan dalam hal ini. Nah ini kita sadari.

Kemudian tindak lanjut kesepakatan bersama yang kita lakukan: 1. Para pihak menindaklanjuti kesepakatan bersama dengan menyusun pedoman kerja

dan saat ini sedang disusun pedoman kerja tadi sudah disampaikan. 2. Pedoman kerja harus diselesaikan oleh para pihak paling lambat 2 bulan sejak

ditandatanganinya kesepakatan bersama. Berarti tanggal 8 Maret paling telat adalah 8 Mei yang akan ada hasilnya.

3. Pedoman dalam proses finalisasi sesuai yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Kuathan tadi.

Lanjut. Next. Dan untuk amanat yang ditetapkan sesuai dengan Rapat RDP yang lalu 17 Juli, itu

diamanatkan untuk rekonsiliasi data personil Kementerian Pertahanan dan TNI dan ini sudah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017. Jadi sesudah kita lakukan pendekatan dan pembicaraan dan bertujuan untuk:

1. Memastikan validasi dan komprehensivitas data Anggota TNI. 2. Mengidentifikasi dan membahas permasalahan operasional pelayanan kesehatan

pada khususnya bagi Anggota TNI. Lanjut. Dan ini untuk diketahui bahwa jumlah peserta dari Kementerian Pertahanan dan TNI,

disini jumlah total baik itu TNI AD, Angkatan Laut maupun Udara berjumlah dengan peserta organic 499.223 personal dengan suami dan istri ada 322.015, anak 620.905, tambahan apakah itu anak asuh ataupun lain-lain sekitar 10.599. Jumlah 1.452.742 dan juga ada PNS selain organik, ada yang PNS yaitu PNS Kemhan dari Mabes sendiri, TNI AD, AL, dan AU. Kalau kita lihat untuk peserta dari TNI dan Menhan ini berjumlah 542.238, istri ataupun suami 347.925, anak 674.338, kemudian tambahan ada 11.611. Jumlah peserta dari TNI, Kemhan baik itu yang organic, TNi sendiri maupun keluarganya beserta PNS berjumlah 1.576.112 orang. Jadi 12 peserta dalam hal ini yang tercatat.

Next. Untuk memenuhi kepesertaan karena dalam hal kepesertaan JKN KIS mempunyai

hasan harus ada nomor induk kepesertaan yaitu sudah dipahami agar tidak terjadi duplikasi ataupun hal-hal lain untuk memenuhi ketentuan yang ada sehingga dibutuhkan identifikasi nomor induk kependudukan dalam hal ini sesuai dengan kebijakan nasional. Disini setiap warga negara itu harus ada one identity sehingga dengan kebijakan Pemerintah saat ini maka kita pun menyelaraskan. Dari Kemhan dan TNI, jumlah dari 1.576.112 yang sudah terisi NIK-nya itu 1.495.773. Artinya adalah baru mencapai 94,90% dan belum ada itu sekitar 5,10% dan ini juga mungkin satu mungkin saja masih di bawah usianya masih dibawah dan sebagainya. Disini ada sekitar 80.339.

Kemudian untuk kami laporkan, Lanjut, sebaran peserta. Artinya, Peserta JKN baik itu dari Kemhan maupun TNI dari FKTP disini adalah yang sudah datang ke Klinik TNI dari 1.576.112 yang datang ke Klinik TNI ada 1.264.882 kemudian disusul oleh Puskesmas. Jadi banyak juga anggota TNI yang selain berobat ke Faskes TNI juga ke Puskesmas sebanyak 178.623 dilanjutkan dengan Klinik Pratama sebanyak 86.183 kemudian dokter praktek perorangan adalah dokter yang bekerja praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS

Page 10: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

10

Kesehatan baik itu bisa apakah perseorangan TNI sendiri maupun non TNI yang mempunyai PKS dengan BPJS dalam hal ini.

Lanjut. Untuk pelayanan kesehatan, kalau kita lihat bahwa pelayanan kesehatan disini fasilitas

kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama. Jadi kalau kita lihat dokter prakter perorangan disini ada, ini ada sekitar TNI, FKTP-nya ada 4.883, tenaga dokternya ada 4.892, peserta terdaftar ada 9 jutaan sehingga rasionya 1.967 dan ini banyak ke praktek perorangan. Untuk Klinik Polri sendiri rasionya 1.682. Klinik Pertama 1.790 dan Klinik TNI, nah ini yang untuk Klinik TNI rasionya adalah dari 669 FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan jumlah tenaga dokter 863 dan peserta terdaftar sebanyak 1.638.559, rasionya adalah 1.899. Kalau kita lihat berdasarkan Perpres 19 Tahun 2016 junto Perpres 28, ini bahwa rasionya diproyeksikan 1 : 5.000 berarti masih di bawah ketentuan yang ada dan masih memenuhi syarat WHO pun mengatakan 1 dokter dengan 2.500 peserta, berarti ini masih di bawah.

Untuk total, kita lihat disini dari FKTP sebanyak 20.575 dimana data yang diambil pada Tahun 2017 jumlah peserta 172.013.187 mempunyai rasio 4.635, berarti masih di bawah proyeksi dari Perpres, Peraturan Presiden 19 Tahun 2016 junto 28. Ini kita lihat dan ada praktek dokter gigi dan sebagainya.

Next. Kalau kita lihat juga disini adalah pemanfaatan pembayaran di FKTP TNI. Kalau kita lihat

pada Tahun 2014 kemudian 2015, 2016, dan 2017 kepesertaannya meningkat, kemudian biaya yang dikeluarkan juga meningkat termasuk kapitasi dan non kapitasi kalau kita melihat. Kalau kita lihat memanfaatkan FKTP TNI ini dilihat di 2014 ini sebanyak 418.759 kunjungan dan terjadi rujukan dari FKTP ke FKTRL, disini dengan rate 35,1. Rasio rujukan adalah 21,30 dan ini kalau melihat standard WHO masih di atas. Artinya adalah kemungkinan kalau kita lihat mungkin awal-awal masih belum melakukan persiapan dengan FKTP yang ada tetapi kalau kita lihat juga ini untuk intropeksi kita, di 2015 dan 2017 kecenderungannya malah meningkat, seharusnya adalah untuk rujukan dengan 140 penyakit yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan harusnya bisa diatasi FKTP tetapi ini tadi disampaikan mungkin fasilitas baik itu SDM maupun Tenaga-tenaganya masih kurang dan ini mungkin perlu perhatian kita bersama agar untuk meningkatkan mutu terhadap kesehatan mungkin fasilitas kemudian baik itu SDM maupun tenaga-tenaganya masih kurang dan ini mungkin perlu perhatian kita bersama agar untuk meningkatkan mutu terhadap layanan terutama peserta tidak akan mendapatkan layanan yang safe istilahnya safety. Jadi customer safety atau passion safety dan satisfaction, tentu rujukan harus ditekan dalam banyak rujukan. Nah ini juga kalau kita lihat di 2017 dari kunjungan sebanyak 1.975.652 terjadi rujukan sebanyak 544.784 dengan rate 99,16, rasio rujukan 27,60. Nah ini juga kita sebenarnya prihatin kok justru rujukan makin lama makin meningkat padahal seharusnya bisa ditanggulangi di fasilitas tingkat pertama.

Kalau kita lihat dari kapitasi, Tahun 2014 kapitasi yang ada adalah 1.300.146 dengan total biaya yang dikeluarkan adalah 107.592.913.000 dengan jumlah kasus untuk non kapitasi jumlah kasus ada 2.499, biaya 900.027.000. Kalau kita lihat disini juga terjadi kapitasi yang meningkat. Artinya adalah pesetara yang meningkat di SKPP TNI. Di 2017 kalau kita lihat peserta saat ini adalah 1.639.134. Artinya adalah ini lebih tinggi dari jumlah TNI sendiri. Tadi peserta TNI atau Menhan dan keluarganya hanya berjumlah 1.576.112. Artinya adalah banyak masyarakat sekitar Faskes TNI yang menjadi peserta kapitasi di fasilitas kesehatan TNI ataupun yang ada baik itu TNI AD, AL, maupun AU. Kemudian pembiayaan kalau kita lihat pembiayaan kapitasi sudah dikeluarkan, ini Tahun 2017 adalah 181.310.138.628. Artinya adalah lebih dari 181 milyar dikeluarkan untuk biaya kapitasi saja di fasilitas kesehatan TNI yang diberikan dari BPJS sebagai kewajiban bekerja sama dengan Faskes TNI dan Non Kapitasi kalau kita lihat kasusnya ada 21.602. Artinya adalah di luar itu ada penduduk sekitar ataupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang biayai oleh BPJS dalam hal ini dengan biaya di 2017 4.641.000.000. Artinya adalah banyak masyarakat sudah memanfaatkan fasilitas TNI yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Next. Kalau kita lihat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut atau FKRTL, tadi kita FKTP,

dari FKTRL atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut dalam hal ini Rumah Sakit

Page 11: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

11

bahasanya, singkatnya adalah 2.314 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut atau Rumah Sakit, disini yang milik TNI adalah 108 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut. Disini kalau kita lihat, artinya ada rumah sakit TNI yang menjadi mitra di kita hampir seluruhnya itu 5% dari jumlah FKRTL atau rumah sakit yang bekerja sama dengan kita. Memang saat ini terbanyak adalah milik swasta yaitu 59% dan milik Pemerintah baik Pemerintah Daerah, Kementerian, BUMN, BUMD dan sebagainya ini hanya 41%. Artinya, ini yang perlu kita cermati bahwa kita terbuka dalam hal ini sesuai dengan prinsip yang ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN bahwa ini azas satu prinsip keterbukaan dan ini sudah kita lakukan.

Next. Kalau kita lihat pemanfaat pembayaran di FKRTL milik TNI, kalau kita lihat dari tahun ke

tahun meningkat sekali dan terjadi bukan penurunan, tetapi peningkatan walaupun tadi sudah kami sampaikan di 2014 Rawat Jalan Tingkat Lanjut ini artinya yang berobat ke rumah sakit rawat jalan ini ada 2 juta lebih dengan biaya 529.955.000.000, kemudian rawat inap tingkat lanjut ada 302 ribu kasus lebih dengan biaya lebih dari 1 trilyun atau 1.453.000.000 lebih. Kasusnya disini kalau kita lihat ada lebih dari 2 juta kasus. Jadi jumlahnya, totalnya dari baik itu rawat jalan yang di rumah sakit maupun rawat inap lebih dari 2 juta kasus dengan total biaya di 2014 1,9 trilyun. Kemudian total seluruhnya sampai dengan 2017, kalau kita lihat ada 12 juta kasus lebih, atau 12.521.053 kasus dimana biaya yang dikeluarkan 3 trilyun untuk rawat jalan, itu selama 4 tahun 2014, 2015, 2016, 2017. Kemudian untuk rawat inap kalau kita lihat kasusnya ini jumlahnya ada 1.694.356 dengan total biaya dikuas 7 trilyun lebih dan total kasus semuanya adalah 14.215.409 yang ditangani di FKTRL atau rumah sakit milik TNI. Disini jumlah biaya yang sudah dikeluarkan adalah 11.157.064 juta rupiah lebih. Kalau kita lihat disini tentu kita harus fair dalam hal ini, kita memaparkan keterbukaan dan memang kita membutuhkan vice sense TNI agar peserta JKN KIS baik itu TNI maupun Non TNI dapat mendapatkan akses pelayanan sehingga saat dibutuhkan terasa kehadiran negara pada mereka yang membutuhkannya baik itu di prepare maupun dimana pun berada termasuk di tengah kota.

Jadi jumlah kemanfaatan FKRTL TNI sebanyak 14,2 juta kasus periode Tahun 2014 sampai dengan 2017. Kemudian pembayaran FKRTL TNI ini sebanyak 11 trilyun 157 milyar lebih. Ya menunjukan trend peningkatan dari tahun ke tahun.

Next. Perlu diketahui bahwa kalau kita melihat adanya dana yang iuran TNI yang kita peroleh,

ini mungkin nanti ada di terakhir tolong, mungkin perlu supaya paham, kira-kira perlu ini Pak saya sampaikan. Jadi saya lisan saja bahwa pada Tahun 2017 pendapatan yang kita dapatkan dari TNI ini sebanyak 321 milyar tetapi pembayarannya tadi kalau kita lihat ada 3 trilyun. Artinya adalah berbanding 10. Jadi yang diberikan oleh TNI dalam hal ini dari iuran kepesertaan dan kita membayar tadi yang sudah kami sampaikan dan ini perlu bahwa inilah azas bahwa memang bermanfaat sekali dan kami membutuhkan fasilitas ini, tetapi tentu agar peserta JKN KIS ini baik TNI Polri mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Artinya safety and satisfaction. Tentu untuk mencapai tersebut diperlukan SDM yang handal, sarana dan prasarana yang mempuni untuk mewujudkan hal tersebut. Hal lain yang perlu perbaikan tentu:

1. Pelengkapan perizinan pada Faskes milik TNI sesuai dengan Permenkes yang ada, karena ini regulasi dan tentu memperbaiki diri agar ada akreditasi. Maksudnya apa? Adanya license bahwa kesetaraan di satu tempat dengan tempat lain mempunyai kualitas yang sama-sama berkualitas, karena prinsipnya adalah tadi, agar peserta mendapatkan layanan berkualitas.

2. Ketersediaan SDM Dokter dan Dokter Gigi pada FKTP Milik TNI serta pemerataan sebarannya dan ini perlu dipikirkan. Tentu mekanismenya bukan saja mungkin pegawai itu harus dokter TNI tetapi tentu ada mekanisme lain, apakah bekerja sama nanti dengan TNI dan sebagainya karena kita banyak tenaga dokter yang berkumpul di tengah kota mungkin nanti dimanfaatkan dengan mekanisme tertentu. Ini adalah salah satu solve of problem, menyelesaikan masalah sehingga orang mau ada kepastian dan kita juga tentu dengan adanya imbalan yang sesuai.

3. Memenuhi sarana dan prasarana tadi yang disampaikan tadi, dengan tentu agar peserta JKN KIS baik TNI Polri mendapatkan layanan yang berkualitas. Artinya,

Page 12: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

12

safety dan satisfaction. Kemudian sistem rujukan berjenjang. Tentu dalam hal ini adalah untuk mengefisiensikan agar jangan tertempa isu terus. Apa upaya BPJS yang dilakukan kok defisit terus. Ini juga tentu kami membenahi strategic purchasing dalam hal ini selain tugas fungsi kita sudah amanat Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 dan juga Undang-Undang SJSN Nomor 40 Tahun 2004 yaitu ada 3 hal. Yang pertama Re-schooling, Refeje Collecting, dan Stabilly Purchasing dan ini juga kita memberikan agar hal-hal ini tentu agar sustain program ini bisa dirasakan dan kehadiran negara itu oleh masyarakat mewujudkan silat libah dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tentu kami berupaya agar peserta mendapatkan layanan yang baik dan berkualitas.

Next. Saya rasa demikian dan ada hal-hal lain tentang BPJS, Bapak-bapak/Ibu-ibu silakan

nanti mendownload dengan appstore mobile JKN dengan bisa menanyakan dan bisa pindah fasilitas kesehatan bila memungkinkan atau membutuhkan dan informasi lainnya bisa telepon ke call centre 1500 400. Adapun hal-hal lain kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Wa’alaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu Wahyudi. Kita gembira sekali bahwa MoU sudah diperbaiki, tetapi kita akan masuk pada tahap pendalaman nanti dari seluruh Anggota Komisi I untuk menyampaikan mungkin pendapat dan lain-lain. Bapak/Ibu sekalian, Di dalam Komisi I ada beberapa Panja yang menyangkut TNI. Pertama, Panja Alutsista ada. Yang kedua, Panja Perumahan dan Pertanahan TNI. Yang ketiga, Panja Kesejahteraan Prajurit. Nah ini sudah termasuk kesejahteraan itu di samping gaji juga ada kesehatan. Ini masuk Panja kita Pak. Ini belum selesai semua, sedang berjalan Panja. Oleh karena itu, ada sangkut pautnya juga dengan pendapatan, ada sangkut paut dengan kenaikan pangkat, ada sangkut paut dengan cuti dan lain-lain dan bersangkut paut dengan asuransi. Ini kita gembira kita punya Asabri. Oleh karenanya, Pak Sony silakan dipaparkan karena kita jarang-jarang bisa ketemu dengan Asabri padahal Prajurit kita bayar terus ini, tidak tahu ini. Ini muda-mudahanlah ini manfaatnya cukup bagus saya rasa ya. Saya hanya 2 kali kalau tidak salah menunjuk Asabri waktu yang Bang siapa no 72 itu Damhuri apa, saya kesana juga. Jadi ini kesehatan. Sekarang kita masuk kepada masalah Asabri. Silakan Pak Sonny Widjaja dipaparkan nanti sekaligus juga dalami bersama-sama. Silakan Pak Sonny. DIREKTUR UTAMA PT. ASABRI (SONNY WIDJAJA): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan Rapat.

Page 13: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

13

Yang terhormat Pimpinan Rapat dan seluruh Anggota DPR RI Komisi I; Bapak/Ibu hadiri undangan peserta rapat yang kami hormati. Izinkan saya memberikan gambaran sedikit tentang lanjutan dari penyampaian rapat pada tanggal 17 Juli yang lalu ketika itu jawaban kami adalah bahwa Asabri tidak pernah menyelenggarakan program jaminan kesehatan tetapi Asabri menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, kami sudah membuat PKS sesuai dengan PP 102, Asabri telah melakukan PKS dengan BPJS Kesehatan, dengan Jasa Raharja kami sudah melakukan PKS juga dan dengan BPJS Kesehatan ini sudah kami tanda tangani pada tanggal 7 Desember 2016 tentang sinergi program jaminan kesehatan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan dengan Program Jaminan Kecelakaan yang dimiliki oleh PT Asabri. Secara umum dapat kami gambarkan bahwa ada perbedaan antara layanan yang dilakukan oleh Asabri dengan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Yang pertama, dari sistem layanan. Kalau Asabri terjadi kecelakaan kerja tanpa rujukan Pak. Itu bedanya. Kalau BPJS, harus melalui rujukan secara berjenjang. Kemudian dari pembiayaan, kami melakukan fee for service yang kita laksanakan pelayanan sampai dengan sembuh. Kemudian ruang lingkup penjaminan indikasi medius kecelakaan kerja sesuai dengan indikasi kecelakaan kerjanya dan penjaminan ortesa atau protes itu dijamin oleh Asabri, kemudian pengangkutan juga dijamin oleh Asabri, kemudian remburgement juga dijamin satunan cacat di Asabri ada tetapi di BPJS tidak ada. Dari Program Jaminan Kesehatan Kerja dari Pemerintah adalah memberikan dana sebesar 0,41 dari Gaji Pokok. Besarannya itu. Itulah yang diurai di dalam kegiatan penjaminan kecelakaan kerja. Kemudian kami laporkan tentang data kepesertaan. Ini hanya berbicara yang aktif saja sampai dengan akhir Desember 2017. Lanjut, bahwa dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Mabes TNI, Kemhan maupun Polri kami seluruhnya ada 940.853 orang. Ini adalah kepesertaan yang kami layanan setiap terjadi kecelakaan kerja. Kemudian klaim perawatan jaminan kecelakaan kerja dari Bulan Mei 2016 sampai dengan Bulan Maret 2018, ini operator gak jalan ya. kami laporkan bahwa 2016 itu mulai Bulan Mei hanya ada 9 orang yang mengalami kecelakaan kerja dengan klaim atau dana yang kita keluarkan adalah Rp 95.168.409,-. Kemudian di Tahun 2017 itu ada 78 kasus kecelakaan kerja dengan klaim atau biaya yang dikeluarkan adalah Rp 2.202.530.911,-. Sedangkan Tahun 2018 sampai dengan Bulan Maret terjadi kecelakaan kerja sebanyak 30 orang dengan nilai klaim Rp 758.447.436,- sehingga total dari Bulan Mei 2016 sampai dengan Maret 2018 ada 117 orang yang mengalami kecelakaan kerja dengan total membayar klaim Rp 3.056.146.756,-. Kemudian sesuai dengan DKS, inilah rumah sakit yang, rumah sakit, daftar rumah sakit yang pernah melayani ketika ada prajurit TNI Polri ASN Kemhan Polri yang mengalami kerja, saya tidak baca satu per satu, baik itu yang berada di Jawa, Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi yang sudah melakukan pelayanan terhadap kecelakaan kerja bagi peserta Asabri. Berikutnya saya gambarkan tentang ilustrasi iuran premi bulanan program JKK. Ini adalah di luar latihan dan operasi. Kita asumsikan gaji pokoknya itu 2.500.000 sedangkan dari Pemerintah mengiurnya 41 itu dirinci menjadi 6 bagian, satunan resiko kematian khusus 0,13%, satunan cacat dinas khusus 0,16%, satunan cacat dinas biasa 0,085%, perawatan sampai dengan sembuh 0,027%, biaya pengangkutan kecelakaan kerja yang saya laporkan di atas tadi adalah 0,007%. Kemudian bantuan bis siswa sebesar 0,011% sehingga seluruhnya akumulasi 0,41. Andaikata seorang prajurit gaji pokoknya 2.500.000, maka dari 0,41 itu iurannya hanya 10.343. Itulah kira-kira gambarannya seperti itu dari 0,41. Demikian gambaran tentang kecelakaan kerja yang dialami, yang dilakukan, yang menjadi domain Asabri untuk melakukan jaminan terhadap setiap peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian sesuai dengan permintaan Pimpinan berkaitan dengan gambaran tentang produk yang dilakukan Asabri, saya persilakan Dir. Op. untuk menyampaikan. Silakan.

Page 14: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

14

DIREKTUR OPERASI PT. ASABRI (ADIYATMIKA, S.E.): Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pimpinan Rapat; Yang saya hormati Para Anggota Dewan Komisi I. Izinkan kami menyampaikan secara garis besar program-program yang dilakukan oleh Asabri sesuai dengan PP 102. Jadi secara garis besar program Asabri itu ada 4 Pak.

1. Program Tabungan Hari Tua, yaitu program tabungan yang berasal dari iuran peserta ditambah dengan iuran Pemerintah selaku pemberi kerja berikut pengembangannya yang tujuannya supaya peserta pada saat berhenti itu menerima sejumlah uang tunai. Namun pada saat ini untuk peran THT ini yang mengiur baru dari peserta Pak, dari Pemerintah itu belum ada iuran. Besar iuran 3,25% dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak.

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut. Itu untuk menjamin kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja selama masa dinas dengan rincian nanti akan kami sampaikan satu per satu.

3. Program Jaminan Kematian, yaitu untuk menjamin kematian meninggal dunia biasa sebab-sebab tertentu yang bukan karena kecelakaan kerja atau karena dinas khusus.

4. Program Pensiun yang terdiri dari jaminan pensiun yang pembayaran pensiun bulanan dengan pengembalian nilai tunai iuran pensiun.

Itu secara garis besar 4 Pak. Namun secara rinciannya itu sekitar 18 semuanya,

manfaatnya. THT sendiri yang tadi yang pertama itu manfaatnya ada 5 Pak. 1. Tabungan Asuransi, itu diberikan kepada peserta yang berhenti dengan hak pensiun

atau tunjangan bersifat pensiun. Jadi kalau peserta berhenti pas pensiun maka tabungan yang bersangkutan berikut pengembangannya itu kami kembalikan sepenuhnya secara lumpsum.

2. Untuk nilai tunai tabungan asuransi itu kami berikan kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun maupun tunjangan bersifat pensiun termasuk kepada peserta yang berhenti tidak hormat desersi itupun iurannya kami kembalikan dalam bentuk nilai tunai tabungan asuransi.

3. Biaya pemakaman peserta pensiun. Jadi kalau peserta pensiunan meninggal dunia maka ada bantuan biaya pemakaman saat ini besarnya Rp 5 juta.

4. Biaya Pemakaman Istri atau Suami Peserta. 5. Biaya Pemakaman Anak Peserta selama status anak masih dalam tunjangan.

Itu secara rinci yang untuk program THT. Kemudian yang untuk program jaminan kecelakaan kerja. Tadi ada yang namanya

pertama adalah pengangkutan. Jadi kalau kecelakaan terjadi di jalan, pesertanya tidak bisa menuju rumah sakit maka ada biaya pengangkutan maksimum Rp2 juta sampai dengan ke fasilitas kesehatan yang terdekat.

Kemudian perawatan yang tadi disampaikan oleh Pak Sonny bahwa perawatan yang diberikan oleh Asabri itu adalah perawatan yang terjadi apabila kecelakaannya di luar tugas latihan dan operasi. Jadi kecelakaan yang jadi rumah menuju ke tempat kerja, selama di tempat kerja atau dari tempat kerja kembali ke kediaman kalau itu terjadi kecelakaan disitu, maka itu yang dijamin penuh perawatannya sampai dengan sembuh. Namun apabila kecelakaannya terjadi di dalam tugas latihan operasi maka penjaminannya itu ada Perpres 107 tentang Pelayanan Kesehatan tertentu.

Nah sekarang untuk asuransinya sendiri Pak kalau terjadi kecelakaan yang sehari-hari tadi dalam dinas biasa, maka apabila peserta itu mengalami cacat, maka cacatnya juga dijamin oleh Asabri, ada penggantian santunan cacatnya. Nah kalau peserta itu cacat biasa, tetapi klasifikasinya tingkat 3 maka kepada salah satu putra atau putrinya yang masih sekolah akan

Page 15: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

15

diberikan bantuan beasiswa sebesar 30 juta rupiah 1 kali saja. Nah kemudian kalau cacatnya itu karena tugas latihan dan operasi, itu juga kami cover untuk cacatnya. Itu namanya santunan cacat dinas khusus dengan tingkat 3, 2, atau 1 tetapi golongannya c atau b. Kemudian kalau meninggal statusnya itu bisa gugur, bisa tewas. Kalau gugur saat ini 400 juta, tewas Rp275 juta ditambah dengan beasiswa Rp30 juta. Itu untuk yang jaminan kecelakaan kerja.

Kemudian untuk jaminan kematian yang meninggal dunia biasa, itu ada yang namanya satunan kematian sekaligus Pak, santuan kematinan sekaligus itu untuk perwira itu Rp17 juta, terus ditambah dengan uang duka wafat 3 kali gaji pokok, ditambah dengan biaya pemakaman Rp10 juta, dan ditambah dengan beasiswa Rp15 juta. Kalau yang bersangkutan Bintara atau Tamtama yang berbeda hanya di santunan kematian sekaligusnya 15 juta 500. Itu rinciannya seperti itu.

Kemudian yang keempat adalah yang pensiun tadi Pak. Yang pertama adalah Pensiun bulanan bagi peserta yang berhenti dengan hormat, hak pensiun. Terus yang kedua adalah pengembalian nilai tunai iuran pensiun bagi peserta yang berhenti baik terhormat maupun tidak hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon termasuk peserta yang PTDH karena disersi atau melanggar hukum itu haknya ada 2 yaitu nilai tunai iuran pensiun ditambah dengan nilai tunai tabungan asuransi. Itu adalah program Asabri sesuai dengan PP 102 yang terkait dengan Asuransi.

Nah kemudian di dalam PP 102 itu sendiri ada tambahan bahwa Asabri juga diberikan izin untuk memberikan pinjaman uang muka perumahan bagi prajurit atau ASN yang masih aktif dengan rincian untuk Tamtama atau PNS Golongan 1 itu Rp20 juta, kemudian yang Bintara atau PNS Golongan II itu Rp 25 juta, Perwira Pertama atau PNS Golongan III itu Rp30 juta, Perwira Menengah atau PNS Golongan IV/a, IV/b, IV/c Rp 35 juta dan bagi Pati atau PNS Golongan IV/d, dan e itu besarannya Rp40 juta.

Demikian Pak sekilas mengenai program yang dilakukan oleh Asabri sesuai PP 102. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Adiyatma, Pak Sonny Widjaja. Saya rasa cukup jelas ya mulai dari Pak Dirjen Kuathan tadi tambah dengan kesehatan, tambah BPJS kita gembira MoU sudah diperbaharui. Namun demikian Bapak/Ibu sekalian dalam pendalaman ini kita beri kesempatan pada mungkin Anggota kita yang ada ini agar ini lebih jelas bagi kita mengemban tugas mewakili rakyat Indonesia ini. Silakan mungkin Pak Bobby yang pertama ya. Silakan Pak Bobby, tanya jawab ya. F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.): Terima kasih Pimpinan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Mungkin saya ingin langsung saja Pak. Saya tadi tertarik yang disampaikan oleh Bapak Direktur BPJS. Kita tujuannya adalah memastikan bagaimana ada peningkatan pelayanan kesejahteraan dalam hal ini adalah jaminan kesehatan untuk TNI dan PNS dalam lingkungan Kemhan dan TNI. Pertama Pak, saya ingin memastikan ada rekonsiliasi mengenai fasilitas. Tadi saya tertarik yang mengenai rasio bahwa kalau di media disebutkan kalau kesehatan Tingkat I di Lingkungan Kemhan TNI ada 779 unit, rumah sakit ada 108. Nah pertama apakah jumlah pelayanan yang kepesertaan dari Asabri dan BPJS ini masih ada selisih. Asabri tadi saya lihat ada 1,5 juta 244.201, BPJS 1.576.112. Nah itu disklepensinya apa? Lantas rasionya itu yang tadi katanya FKTP itu berapa Pak jadi yang benar karena kami ingin memastikan bahwa fasilitas yang digunakan di lingkungan internal TNI itu

Page 16: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

16

sudah cukup bisa melayani sehingga yang 20% tadi yang dilayani di luar fasilitas internal TNI itu bisa ditekan. Kenapa? Karena dari rekonsiliasi ini pertama kami ingin mendapatkan gambaran dari politik legislasi kami dan budget kami, apakah fasilitas internal TNI ini kurang secara rasio jumlah atau perlu ekstensifikasi yang ada ini ditingkatkan lagi optimal supaya yang di rumah sakit umum itu bisa dilayani oleh internal. Kita pernah mengunjungi rumah sakit di Kupang. Ya itu seada-adanya saja, Pak Asril waktu itu kalau tidak salah ikut juga ya tetapi kalau kita melihat RSPAD itu ibaratnya yang datang kesana mobilnya mewah-mewah di atas 2 milyar juga banyak. Jadi kita kadang bingung, peningkatan fasilitas kalau dilihat anggaran Rumkit Pengadaan Alat Rumkit, pengadaan ini walaupun sudah ada dituliskan kalau ekstensifikasi itu harus dari PNBP tetapi kadang untuk penambahan fasilitas gedung dan isinya yang baru itu memakai APBN juga. Yang diperlukan itu apakah ekstensifikasi rumah sakit yang ada agar 20% yang dilayani rumah sakit umum itu bisa kembali atau volume unit rumah sakit dan kesehatan tingkat satunya harus diperbanyak. Nah itu dari sisi fasilitas, sehingga nantinya dari jumlah ini kita bisa mendapatkan gambaran dan memastikan bahwa dalam lingkungan TNI dan Kemhan sendiri apakah fasilitasnya sudah memadai atau tidak, karena jangan sampai juga kita sudah mengatur antara Asabri antara BPJS yang pasti tadi kan sudah ada salah pengertian juga kita, ternyata Asabri tidak melakukan jaminan kesehatan, adanya jaminan kecelakaan. Jadi apa yang mau di-MoU-kan saya bingung juga ini barang beda lapangan istilahnya. Ya identifikasinya apakah fasilitas internal dari Kemhan TNI sanggup untuk melayani pesertanya sendiri yang 1,5 juta sekian tetapi kalau saya lihat di media ya mungkin ini sudah tidak update, waktu itu Pak Gatot menyampaikan di dalam acara apa itu hanya 890 ribu yang bisa ditangani. Jadi rekonsiliasi data mengenai fasilitas kesehatan baik internal dibandingkan dengan umum. Yang kedua, kalau kita lihat dari dan dengar dari presentasi masalah itu kira-kira ada 4.

1. Administrasi kepesertaan yang sering dikeluhkan; 2. Akses Pelayanan; 3. Apakah ada regulasi dan prosedur yang tidak mengkoordinasikan kebijakan-

kebijakan di level atas sehingga sinergi antara BPJS dengan Asabri ini berakibat bahwa pelayanan kepada peserta dari TNI dan PNS beserta keluarganya kurang maksimal; dan

4. Apakah dukungan fasilitasnya yang kurang sehingga kita disini bingung mau kita dengan presentasi dengar Bapak-bapak sebenarnya yang penting dari hari ini yang kita harus putuskan apa, apakah kalau dengan presentasi ini disitu disebutkan menunggu MoU Kerja Sama, ya sudah kita tunggu saja kalau begitu MoU-nya atau memang ada suatu hal yang kita harus lakukan yaitu adalah alokasi anggaran atau kebijakan yang harus dilakukan di tingkat legislasi yang saya rasa tidak mungkin pada saat ini atau kita mendorong adanya regulasi baru. Nah itu dulu sehingga peningkatan pelayanan yang diinginkan terhadap sinergi atau tambahan fasilitas, tambahan budget itu konkritnya apa, karena di Panja ini kita hanya menemukan namanya kalau kita side visit Pak, kita lihat ada yang tangis, ada yang keluh kesah, nah ini bagaimana solusinya. Solusinya ini hanya kita atur-atur regulasi prosedur MoU kerja sama atau memang harus ada konkritnya alokasi anggaran.

Yang terakhir, tadi saya ingin sekali lagi dibandingkan antara BPJS dengan JKN ya Pak

ya kalau di Asabri, JKK, kalau JKN itu di BPJS ya, ini tidak sama sehingga diperlukan apa Pak, diperlukan harmonisasi prosedur cuman prosedur saja yang perlu diharmonisasikan cuman kita lihat tingkatan leveling kebijakan saja, kedua ataukah ada alokasi anggarannya, apakah potongan premi diperbesar atau masalah kalau tidak salah itu kalau premi yang dibayarkan APBN itu kelasnya hanya 3 atau 2 tetapi ada premi mandiri yang bisa diatur sesuai dengan kelasnya dan yang terakhir apakah peningkatan layanan di tempat-tempat yang dirujuk atau yang melayani klaim, karena kita lihat juga sebenarnya sih ini sudah bagus. Kalau secara bisnis ini masih tetap menguntungkan karena apa? Karena jumlah premi yang dibayarkan peserta dengan jumlah klaim yang ada harusnya masih berbeda jauh tetapi disini kan kita tidak tahu uangnya, kita hanya tahu jumlahnya, jumlah peserta, jumlah klaim tetapi uangnya berapa kita tidak tahu, uang yang dipotong berapa dengan uang yang harus dibayarkan dalam klaim itu berapa diskrepensisnya sehingga secara monetary ini masih menguntungkan atau nombok terus. Yang

Page 17: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

17

saya dengar yang banyak di media, ya kalau melihat begini, orang juga tidak ada yang mau klaim ke rumah sakit fasilitas TNI kalau misalkan dia maunya setingkat RSPAD. Jadi lebih suka di luar. Nah BPJS ya prosedurnya disusah-susahinlah karena kalau klaim kesini semua ya rugi juga dia secara premi. Nah ini secara bisnis wise, secara monetary saya juga ingin memastikan apakah perhitungan premi dengan klaim sampai saat ini masih skema yang menguntungkan atau tidak, sehingga kita bisa tahu salahnya dimana karena kalau kita lihat misalkan di Jakarta antara klaim dengan bayar premi memang kelihatannya murah tetapi kalau klaim-nya semua sakit jatung ya boncos juga 9 trilyun BPJS akhirnya, sehingga akhirnya keluarlah peraturan tidak menerima yang merokok untuk ditanggung atau untuk cuci darah karena hal-hal seperti inikan berangkatnya dari monetary wise dulu, dari uangnya dulu nombok atau tidak, setelah uangnya nombok atau tidak, baru nanti kita buat regulasinya atau harmonisasi prosedur antara berbagai instansi.

Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Bobby. Ini cukup jelas sebenarnya ya. Mungkin Pak Darizal. Silakan Darizal Basir ya. Ini tentara juga dulu sama saya. F-PD (H. DARIZAL BASIR): Terima kasih Pimpinan. Mohon maaf suara saya berat sekali Pak ya, serak karena habis operasi Pak. Bapak-bapak sekalian dari mitra kerja kami yang saya hormati dan Rekan-rekan Anggota Komisi I. Pertama terima kasih atas paparan yang telah disampaikan kepada kami baik dari Dirut Asabri, BPJS maupun dari jajaran Kementerian Pertahanan. Yang pertama sebagai ilustrasi. Saya juga mantan prajurit lebih kurang 30 tahun jadi prajurit turut menabung di Asabri tetapi saya tidak mengerti dulu apa hak saya di Asabri itu, yang tahu begitu saya pensiun terima uang 20 juta ya selesai. Nah apakah perasaan saya ini juga miliki oleh prajurit yang sekarang ya atau bagaimana tetapi barangkali saran saya mungkin dari Asabri atau dari BPJS perlu secara sering-sering melakukan sosialisasi kepada prajurit sebab itu hak mereka, uang mereka, sangat pedih dan sakit bagi seorang prajurit Rp 50,- pun itu ada artinya, apalagi kalau ini dipotong setiap bulan selama dia berdinas dan tiap awalnya. Paling tidak, barangkali mungkin dilengkapilah dengan buku saku tentang hak-haknya di Asabri dan tentang haknya di BPJS Kesehatan. Ini saran. Kemudian yang kedua kita bersyukur telah terbentuknya kerja sama antara Asabri dengan BPJS dalam rangka memberikan pelayanan kepada prajurit dalam rangka memberikan peningkatan kesejahteraan utamanya di bidang kesehatan dan kecelakaan kerja. Nah saya ingin menanyakan Pak ini kepada Puskes TNI ya, bagaimana bentuk pelayanan kesehatan kepada prajurit sebelum ada kerja sama dengan BPJS ini. Dulu sumber uangnya dari mana ya, kemudian setelah adanya kerja sama Asabri dan BPJS pelayanan kesehatan inikan dijamin oleh BPJS. Nah apakah sumber-sumber pelayanan kesehatan sebelum kerja sama dengan BPJS setelah bekerja sama antara Asabri dan BPJS ini, sumber itu dihentikan atau dilanjutkan? Nah apa keuntungan dengan adanya kerja sama ini dibandingkan sebelum ada kerja sama, tentu ada nilai-nilai tambah yang harus kita tarik dan yang harus diketahui oleh seorang prajurit. Kemudian yang ketiga Pak. Kami yang tergabung dalam Panja Prajurit, ada beberapa Panja seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi. Dalam perjalanan kami ke salah satu Skotern Penerbang kalau tidak salah, ada keluhan dari para pilot penerbang bahwa mereka tidak mendapatkan asuransi kecelakaan, tidak ada jaminan kalau dia celaka. Nah apakah dalam BPJS atau Asabri ada/tidak kriteria jaminan-jaminan terhadap risiko dari pekerjaannya yang selama ini kan kita lihat kan sepertinya datar saja, semuanya dianggap sama. Ternyata para pilot kita

Page 18: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

18

penerbang-penerbang yang mempertaruhkan jiwanya itu tidak dijamin sama sekali. Ini pernah kita temukan keluhan ini. Kemudian juga ada keluhan dari beberapa rumah sakit yang kami datangi. Itu sulitnya pencairan dana penggantian dari BPJS sehingga keterlambatan dalam memberikan pelayanan mereka mengharapkan pengembalian dana itu secepatnya tetapi lama sekali sehingga ada rumah sakit yang merasa lama mendapatkan pembayaran dari BPJS sehingga pelayanan kepada prajurit dan kepada masyarakat mendapat kendala. Demikian Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Darizal. Ini cukup jelas ya Pak terutama Asabri juga ini. Bagaimana awak tank, bagaimana pilot yang tidak diasuransikan padahal resiko kerjaannya berat. Belum lagi yang hebat lagi BIN, BAIZ, Intelijen yang perginya tidak boleh tahu, pulangnya juga tidak boleh, kadang-kadang hilang juga tidak tahu juga. Itu banyak kejadiannya. Ini Pak Darizal. Mungkin Pak Jimmy ya. Nah ini perlu, ini Papua daerah pinggir itu banyak yang tidak sentuh Pak. Suku Asmat kemarin, ini bagaimana TNI? Silakan Pak Jimmy. F-PDIP (JIMMY DEMIANUS IJIE): Baik terima kasih Pimpinan. Saya mungkin hanya butuh klairifikasi saja dari Asabri. Disini kana da satunan resiko kematian khusus, cacat dinas khusus. Mungkin kaitannya dinas khusus ini Pak, karena di Papua itu banyak prajurit yang melaksanakan tugas lainnya sebenarnya di luar tugas TNI. Misalnya, mengawal orang tebang kayu, perdagangan miras, lalu kemudian mereka mengalami resiko, apakah itu yang dimaksud dengan dinas khusus? Kelihatannya memang sepele, tetapi ini telah dikapitalisasikan oleh orang-orang yang bersebrangan ideologis dengan kita, hari ini di Papua, wah ini adalah bentuk lain dari Genos High yang terstruktur, sistematis dan massif karena ingin menghabisi orang Papua dari sumber-sumber kehidupannya. Jadi saya tidak mengerti apakah itu juga termasuk dalam tugas khusus itu begitu karena yang saya tahu TNI bertugas melindungi seluruh tumpah darah Indonesia melalui seluruh warga negara Indonesia tetapi terus kemudian kita lihat, ya mohon maaf saja, Puskopal misalnya mengambil alih kerja Labora Sitorus, seorang polisi yang berharta trilyunan. Itu siang malam sampai tidak kenal waktu, di hutan terus track-track-nya setiap 1 track dikawal 1 senjata. Kalau itu juga termasuk tugas khusus sangat disayangkan. Kita berkepentingan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita harus juga memberikan jaminan itu pada rakyat Papua karena sabang hari mereka semakin mengalami gangguan psikologis karena sepertinya kita tidak memberikan perlindungan kepada mereka untuk hak-hak mereka. Jadi sekali lagi saya cuman ingin klarifikasi apakah itu adalah termasuk juga dalam kategori tugas khusus. Terima kasih Pak. Artinya, tugas khusus yang perlu diberikan santunan kalau dia mengalami kecelakaan akibat dari kerja itu. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Jimmy.

Page 19: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

19

Memang Papua kita nyatakan khusus kan, otonomi khusus. Memang mungkin penanganannya perlu kita pikirkan seperti apa, seperti Puskopal, bukan Pak Jimmy anak buah sitorus tetapi kejadian seperti itu ya yang perlu dibuka sekarang. Pak Supiadin, Silakan Pak Supiadin. Ini tahu semua TNI dulu. Beliau, Komandan Operasinya TNI. Silakan Pak Supiadin. F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih Pimpinan. Terima kasih untuk Dirut Asabri, BPJS dan Dir. Kuathan. Maaf saya terlambat. Yang pertama, inikan sudah berlangsung lama ya. Tentu dari Kapuskes TNI

kemungkinan para Dir. Kes. Angkatan sudah melakukan evaluasi. Nah pertanyaan saya tentu yang pertama adalah mana sebenarnya lebih menguntungkan, pengobatan atau pelayanan kesehatan melalui BPJS atau dengan pola yang lama Asabri. Itu yang pertama pertanyaan saya. Artinya, sebelum BPJS.

Yang kedua, mengapa saya bertanya ini? Pertama sekali lagi saya sudah pernah sampaikan ini. Mengapa militer itu punya rumah sakit sendiri. Nah ini, jawabannya adalah karena militer itu harus siaga 24 jam. Dengan demikian, jaminan kesehatannya harus terjamin 1 x 24 jam dan dilayani dengan cepat. Jadi kalau dia sakit tidak boleh ada prosedur yang lama, dia dilayani kesehatan, cepat sembuh dan siaga kembali. Ini poin penting mengapa militer itu dia punya rumah sakit sendiri. Kalau dia tidak yang khusus tidak mungkin dia punya rumah sakit sendiri karena dia ada tugas-tugas khusus dalam pertahanan negara yang memerlukan kesiapsiagaan tempur dan kesiapsiagaan operasional 24 jam, tidak perduli apakah istrinya sedang hamil besar, atau istrinya baru saja melahirkan, tidak perduli, ada perintah.

Oleh karena itu, prajurit itu harus prima. Makanya kalorinya saja dia ditentukan dengan uang lauk pauk beras 18 kilo, uang lauk pauknya sekian, itu dia harus mampu menjamin per hari kalorinya mencapai minimal 3.850 kalori. Nah itu.

Jadi kehadiran rumah sakit militer itu dalam rangka menjamin kesiapsiagaan, bukan mendoakan supaya prajurit sakit bukan tetapi menjamin kesiapsiagaan. Nah pertanyaan saya kepada Kapuskes atau Dir. Kuathan mungkin tidak ini? Kalau memang dengan pelaksanaan BPJS ini kita lebih banyak, artinya hal-hal yang kerugiannya lebih banyak dibandingkan dengan pelayanan kita sendiri, mengapa harus dipaksakan, kan begitu? Ya ini kebijakan negara, Pemerintah, tetapi kan militer itu lex specialist dia. Oleh karena juga, kita lihat mengapa militer itu dia punya pengadilan militer sendiri. Mengapa dia tidak diadili oleh Pengadilan Umum, karena ada hukuman-hukuman yang tidak bisa diberikan oleh Pengadilan Umum. Contoh, ini supaya pembanding saja Pak supaya kita paham. Pelanggaran seksual kalau peradilan umum, dia cuman dihukum berapa bulan begitu misalnya, 6 bulan tetapi di militer ada tambahan, dipecat dari dinas militer. Itu sudah jelas kalau di militer kalau yang namanya pelanggaran seksual sekecil apapun termasuk misalnya dia tidak mau menikahi pacarnya yang sudah hamil, itu pasti dipecat tetapi kalau di sipil ya sudah pidananya saja dihukum. Itu tidak, kalau di militer dipecat. Nah itu mengapa kita punya pengadilan. Oleh karena itu, di Pengadilan itu banyak lex specialist.

Jadi saya ingin menerima pemikiran. Memungkinkan tidak misalnya kembali lagi ke pelayanan melalui Asabri dan segala macam itu karena keseragaman itu juga belum tentu menjamin kecepatan kan begitu, karena memang kami kunjungan ke lapangan-lapangan banyak sekali keluhan. Ada seorang istri ditinggal tugas suaminya. Kebetulan dia tidak tinggal tugas suaminya. Kebetulan dia tidak tinggal di kampung, tidak tinggal di Asrama, tinggal di kampung, suaminya sedang tugas. Dia punya anak 2, sakit, terpaksa dia naik motor bonceng 2 anak dan itu tunggu menunggu rekomendasi. Untuk ke rumah sakit dia harus lewat rujukan dulu.

Nah menurut saya rujukan-rujukan ini dari aspek kesiapsiagaan ini memperpanjang birokrasi menurut saya. Rujukan itu memperpanjang birokrasi. Yang tadinya dia langsung saja ke

Page 20: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

20

rumah sakit, tiba-tiba harus ada rujukan dari Puskesmas sementara yang lama dia tidak ada rujukan, sakit kepengen rumah sakit angkatan darat langsung datang, tidak lewat rujukan. Nah rumah sakit-rumah sakit ya karena ada rujukan dia tanya ada rujukan tidak, tidak ada, ya Ibu pulang lagi kan begitu. Nah ini kan sebuah kondisi yang menurut saya tidak boleh terjadi. Harusnya kalau sudah seperti itu militer diterima dulu, oh iya saya terima dulu, tolong rujukannya diselesaikan ya Bu, nah itu bagus. Ini tidak, orang sudah sekarat, tunggu Bu, minta rujukan dulu, kembali sana, selesaikan rujukan, baru datang lagi kesini. Inikan bagi kesiapsiagaan sangat tidak baik.

Jadi kita hormati BPJS tetapi kalau memang memungkinkan ya bahwa Asabri itu pelayanan militer kembali kepada khusus layanan militer, saya kira itu juga tidak salah karena tadi filosofinya bahwa militer harus dijamin prajurit dan keluarganya kesiapsiagaan dalam 24 jam, sehingga dia betul-betul terjamin.

Saya kira itu saja. Saya minta pemikiran itu, pendapat itu supaya kita ini clear. Jadi jangan kalau ada

masalah kita biarkan terus, belum lagi tadi klaimnya terlalu lama untuk mengklaim, sementara dia harus menyelesaikan yang sedang berjalan tetapi karena dananya tidak ada, nunggu dulu kan begitu. Jadi banyak kalau mau saya detail satu per satu hasil temuan kita di Kupang, di Manado, di Papua, wah apalagi Papua itu medannya kayak begitu, bagaimana mereka tentara yang di Puncak Gunung itu. Kalau di Jawa sih tidak ada masalah kan begitu, terlalu banyak fasilitas kalau di Jawa ini.

Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Supiadin. Pak Alimin. Beliau ini walaupun bukan TNI tetapi sayangnya sama TNI luar biasa Bu. Bela TNI di daerah ini sering kita kewalahan. Silakan Pak Alimin. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Terima kasih Pak Pimpinan. Ini Bapak-bapak dari TNI dan juga BPJS. Kami sudah beberapa kali datang mengunjungi rumah sakit-rumah sakit TNI ini. Yang pertama Pak saya sebetulnya melihat akhir-akhir ini tanpa disadari oleh Bapak-bapak TNI ini sebetulnya melakukan pelanggaran besar karena yang mestinya sudah lex spesialis jadi ikut-ikut. Contohnya Pak TNI membangun atau membuat sawah, itu Pak yang mengajukan APBN-nya itu adalah Departemen Pertanian, yang mengerjakan bertanggungjawab pertanian, TNI juga mengajukan anggarannya untuk tugas dia. Kok seperti ada TNI yang menganggur bisa mengerjakan pekerjaan pertanian. Itu Pak yang namanya APBN itu Undang-Undang komanya saja tidak bisa berubah, mesti disetujui DPR, ini dengan ada kesepakatan-kesepakatan terus bisa jadi kacau. Misalnya menurun di APBN untuk sawah harus tender karena besar tetapi karena sudah akhirnya tidak perlu tender, besar itu penyimpangan. Jadi ini hal-hal seperti ini juga termasuk kerja sama ini saya khawatir sebetulnya Pak di Negara manapun rumah sakit tentara itu memang khusus karena barangkali juga banyak alat-alat yang di rumah sakit umum dia tidak perlu ada, tetapi di rumah sakit tentara harus diadakan. Misalnya, tidak banyak rakyat ini nyelam dalam-dalam, apalagi ditembakin orang tetapi kalau Angkatan Laut Ajudannya ada, special Pak dan karena juga dipakai sama rakyat biasa, kemudian ada yang kecelakaan meninggal kemarin, Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi memang negara mana pun juga memang harus, khusus Pak. Mungkin kalau itu mahal itu tidak dibeli kalau buat, tetapi kalau buat tentara Pak, kita tidak akan pikir itu kalau demi tentara kita. Memang begitu mesti menempatkan rumah sakit tentara. Makanya anggarannya khusus, dokter juga khusus. Ini kami datang banyak juga dokternya saja kurang seperti waktu kita ke Makassar Pak, satu pun tidak ada spesialis. Bagaimana dia juga

Page 21: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

21

sudah mau cawe-cawe ngurus, dan bisa juga kececeran seperti kata Pak Supiadin tadi. Jadi kita tidak ingat tidak konsisten tujuan kita mengadakan khusus rumah sakit. Kita harus tahu filosofis awalnya itu. Jangan dianggap enteng menanti supaya bisa jadi ada dokter, inikan seperti itu. Kalau mengerjakan sawah ya dananya juga, loh memang kurang dana, itu harus kita usul, bukan jadi cawe-cawe seperti itu dan itu melanggar Undang-Undang, saya katakan terbuka waktu itu. Kalau ada yang mau protes, bisa kena TNI karena banyak yang berubah dari aturan yang dibuat oleh Undang-Undang APBN. APBN, Undang-Undang Pak. Tidak bisa diubah-ubah dengan kata kesepakatan dengan para pejabat, menteri dan, jadi tidak bisa. Nah ini juga di dalam kesehatan ini juga seperti itu. Karena belum kita lihat apa ini negative-nya, coba kalau kita ulang kenapa kita harus membuat khusus rumah sakit TNI. Memang di Indonesia ini tidak ada atau di negara lain tidak ada rumah sakit umum, banyak, swasta banyak tetapi rumah sakit tentara orang tetap ada. Jadi khusus cara menanganinya juga kecepatan semuanya mesti beda. Nah jadi kalau kita tidak konsisten sama tujuan kita mempunyai khusus ini, nanti ini bisa jadi pegawai yang lain perbantukan di departemen dalam negeri daripada dia tidak perang. Ini perang tidak perang mesti diadakan tentara ini dan dibiayai, dibelikan alatnya, perkara ini dipakai perang pesawatnya mesti beli. Nah begitu juga alat-alat kesehatan. Nyatanya, tidak begitu. Malah jadi cawe-cawe dengan BPJS, sedangkan kita tahu juga BPJS ini di luar banyak beritanya, rumah sakit banyak mengeluh duitnya terlambat. Inikan juga akan menghambat kesiapan mereka juga menghadapi pasien. Ya karena mestinya gerak cepat TNI jauh lebih berbeda, praktis daripada sipil, yang lebih luas, lebih banyak, dan yang bekerja secara sipil kita juga tahu. Jadi penanganan rumah sakit tentara ini memang menurut saya harus khusus sesuai dengan tujuan kita. Kalau tidak, kita tidak usah bikin rumah sakit dimana tentara bisa berobat dimana-mana, tidak ada jalur khusus itu. Nanti juga kita pikir-pikir sudahlah kita sudah kayak negara tidak punya tentara, toh tidak perang juga. Nanti kalau sudah perang baru kita kerahkan saja rakyat ikut perang, tidak boleh begitu. Dia harus latihan perang terus, perang atau tidak perang. Ini pandangan saya terhadap yang namanya TNI. Kalau disini mesti ditempatkan yang benar TNI. Jadi kalau dia nyimpang-nyimpang itu saya sendiri terus terang Pak saya tidak punya bicara di depan, pencetakan sawah pun saya kemukakan, kalau mau uji itu boleh melanggar Undang-Undang atau tidak, tetapi jadi ramai masa TNI melanggar Undang-Undang. Lebih baik kita sekarang kritik supaya benar, jangan terlalu banyak. Jadi jelas. Inikan mililter luar biasa sekarang Pak, saya terus terang protes disini bagaimana keluarga ABRI mengusir keluarga ABRI karena Bapaknya meninggal duluan. Menurut saya Pak, saya bukan dari keluarga tentara, tetapi saya bisa bayangkan kalau Bapak si anak ini masih berpangkat ya belum jadi perwira meninggal, itu diberi 2 bulan gaji apa, anaknya bisa apa, sekolah susah, tidak ada jamin, kesehatan juga tidak jelas. Karena dia tidak bisa maju, akhirnya tinggal terus disitu walaupun Bapak/Ibu sudah meninggal. Nah kita usir sekarang, dimana coba kerja sama kita itu yang menghargai keluarga itu. Bapaknya masuk Taman Makam Pahlawan, makanya anak-anaknya saya dengar ribut, sudahlah Bapak kami keluarin dari tempat semula, tidak ada penghargaan negara. Kalau dia sudah jadi jenderal loh Pak, pasti mapan anaknya disekolahi, diusaha segala macam tetapi kalau Bapaknya pada saat baru dikirim Timor-Timor sudang meninggal pangkatnya masih prajurit, berapalah bapak ninggalin duit buat anaknya. Nah ini sebetulnya seharusnya Asabri segala macam itu membela ini. Saya mengatakan terus terang Pak, kita bangga juga dengan Komisi I dulu diberi jaket dibilang jadi keluarga TNI tetapi kalau begini cara model keluarga TNI apakah kita bangga? Nah begitu juga soal pengobatan. Nanti jangan-jangan kalau tidak ada BPJS barangkali tidak bisa berobat tentara, oh jelek langsung ada kesan begitu. Sebalik juga kalau memang kita beri fasilitas bagus, yang mestinya buat tentara terus buatkan rakyat biasa, mubazir uang negara itu. Nah jadi kalau misalnya daripada tidak ada kendaraan, pantesan nganggur di jalan buat rakyat, keliru, bisa jalan, tetapi keliru, salah penggunaannya. Pesawat digunakan buat jalan-jalan itu buat keluarganya itu, keliru, karena dia khusus peralatan pesawat, dan segala kendaraan untuk tentara. Bukan berarti kalau tidak perang bisa kita objekan, keliru. Nah begitu juga soal rumah sakit ini. Saya berpendapat terserah Bapak mau setuju atau tidak tetapi saya katakan sebagai wakil rakyat yang ingin punya TNI yang benar juga tepat rumah sakit dengan benar sebagai rumah sakit TNI, yang lain akan turun menurut aturan rumah sakit. Begitu juga BPJS, jangan lihat peluang kalau di TNI ada terus bikin kerja sama, gampang bikin kerja sama, kenapa cuman TNI, semua saja kerja sama dengan buruh segala macam, bukan begitu saya

Page 22: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

22

kira. Ada fungsi dan tugas masing-masing. Anggarannya juga jelas, personilnya juga jelas. Jadi kalau ada masuk untuk umum ya umum membuat tugas, masuk pegawai sipil, jadi pegawai sipil. Kalau masuk di tentara, jadi pegawai tentara, jadi tentara. Jadi ini Pak barangkali suatu usul saya ke depan coba kita kembalikan yang benar bernegara, jangan nanti ragu-ragu, tentara bukan, hansip bukan, kan jadi kacau nanti. Dia tentara-tentara, rumah sakitnya jelas, tempat tinggalnya jelas. Jangan tidak ada tempat tinggal tentara. Ini kalau kita mau membina negara yang benar. Resiko bernegara begitu dan tentara juga harus benar, jangan lagi harus mikir-mikir mau menyangkul, kalau jadi tentara itu memang dilatih perang terus, mau jadi ternak ayam, mau ternak ikan, bikin sawah begitu, kacau nanti, biar dia terlatih, terlatih nanam padi, tidak ada guna. Jadi tolong ini Pak ya ini kebutuhan Pimpinan, saya memang dari TNI, bisa menangkap apa yang saya inginkan. Saya kira rakyat Indonesia inginnya seperti itu. Makanya anda juga punya departemen khusus yang mengurus semua kebutuhan dan agar dia menjadi tentara yang betul diandalkan oleh negara ini. Nah jadi menurut saya, saya juga terus terang melihat banyak masih di rumah sakit, ini soal kesehatan, ini yang TNI itu masih kurang, tetapi hampir semua yang temukan itu ini kurang-kurang, bagaimana, siap, belum lagi selesai kita pertanyaan sudah siap katanya. Jadi karena siap tidak pernah diurus. Tentara itu baru kelihatan lagi mau tanya dia sudah siap menjawab siap, padahal tidak siap sebetulnya. Nah inikan sesuatu yang menjadi budaya yang harus kita ubah. Di tempat tertentu dia harus mengatakan soal ini Pak tidak benar, harus, ini keperluan tentara, ini keperluan kami sebagai yang memegang tanggung jawab terhadap keamanan tentara begitu. Nah BPJS juga bilang, saya ini BPJS untuk sipil ini Pak, bukan urus tentara dan kami juga tidak mau cawe-cawe pakai rumah sakit tentara, baru benar. Sebab kalau sudah mulai nyimpang-nyimpang Pak, terus terang BPJS ini banyak juga yang bersyukur, terima kasih Pak saya bilang ya tetapi juga banyak yang suka ngedumel, para dokter banyak yang mengedumel. Jadi saya disini juga dokter cuman ngajar di UI, dari teman-temannya itu cerita, sebabnya macam-macam, entah benar, entah mengapa, kami kan tidak pernah sempat kontrol, dana yang dari Bapak penggantiannya Bapak istilahnya sering terlambat, sehingga menunggak hutang besar, benar banget Bapak jawablah, apa betul kalian tidak punya hutang atau betul mereka bilang anda banyak hutang. Kalau ini terus-terus menunggak hutang Pak, bakal roboh, sementara beredar viral macam-macam, termasuk gaji-gaji bantuan BPJS Itu benar atau tidak, kita tidak tahu, karena bukan komisi kami yang akan mengecek. Kalau dia di bawah Komisi kami, kami akan cek benar tidak ini rakyat teriak gajinya besar sekian-sekian ya kan? Karena jangan bikin rumor yang macam-macam negara ini, bikin rakyat bingung. Nah begitu juga soal rumah sakit tentara dan pensiunan. Mohon maaf kalau saya sebagai wakil rakyat yang ingin punya TNI yang benar, betul professional dan betul diurus sama negara, dipercaya sama negara, ya kita kembalikan saja. Nantilah kita urus yang tadi. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Alimin. Tinggal Pak Budi Youyastri, tidak ada ya? Jadi ada sudah 5 Pak. Mungkin nanti perlu tambahan penjelasan Pak Bambang, apa dengan ikut BPJS ini prajurit kita juga dipotong seperti Pelaksanaan Umum atau tidak. Kalau memang dipotong, Tamtama berapa, Bintara berapa, ada itu tidak? Atau mungkin kalau menyumbang juga seperti itu. Jadi antara TNI ini tidak usah, prajurit tidak bayar karena prinsipnya seperti Pak Alimin katakan tadi prajurit kita kan gratis, maka perlu didirikan rumah sakit tentara itukan gratis kita berobatnya, intinya kan begitu. Ada kekhawatiran Teman-teman DPR, ini lama-lama bantu BPJS lama-lama nanti gratis jadi bisnis nanti, itu yang dikhawatirkan seperti Pak anu tadi juga, jangan sampai salah menerapkannya, kita ingin dengan adanya BPJS itu kita terima kasih sekali daerah-daerah atau tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh rumah sakit TNI, kita bisa dibantu oleh BPJS. Nah itu layanan BPJS juga kita tidak tahu, apa kalau saya pensiun yang kesana

Page 23: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

23

disuruh duduk saja menunggu, kalau datang Pak Bambang dia aktif, wah dia cepat ya kan, menangguhkan apa kopral datang, mungkin suruh menunggu 5 jam, begitu ada kapten datang, dia cepat apa, pelayanannya seperti itu, dia tingkat juga, saya juga belum tahu ini kita ini bahwa lembaga ini, apa Pak Ari yang jelaskan atau Bu Adrini ya silakan. Itu yang kita lihat. Begitu juga asuransi Pak Sonny. Mohon maaf ini. Asuransi juga menarik ini karena masing-masing waktu itu ada zamannya rupanya. Zaman saya mungkin tidak terlalu berpengaruh asuransinya tetapi zaman Pak Supiadi sudah mulai ada sedikit, tambah-tambah baru lagi sudah gede, dulu saya terima Asabri itu entah 4 juta atau 3 juta. Itu potongan perumahan atau apa namanya, nah, PWP itukan, Potongan Wajib Perumahan, saya hanya dapat 9 juta ini rumah kardus apa yang bikin, dulu begitu kan? Memang harus seperti Pak Darizal Basir tadi. Tolong dihitung mengapa sih kok digajinya sekarang nih 5 juta kok potongannya 20 ribu sebulan, kan tidak salah, mungkin 100 ribu mestinya begitu biar mencapai nanti. Jadi nanti mungkin ada perkembangan lanjutan. Kita berharap sangat ini dapat penjelasan dari Pak Bayu Wahyudi ya apa memang seperti itu, karena terima kasih kita diterima BPJS tetapi perlu kita ketahui BPJS juga banyak sekali sorotan sekarang Pak Bayu ya, di koran saja hari ini ada, setiap hari di Kompas itu, bahwa perlu ada perbaikan manajemen dan keuangan BPJS, kadang-kadang orang menunggu bantuan BPJS karena dia kartunya level yang gratis, kan ada levelnya atau yang iurannya agak besar sedikit, tambah yang terakhir kartu merah yang kelas 1 begitu. Nah ini orang yang megap-megap ini sampai mati ini belum dapat BPJS termasuk keponakan saya, menunggu-nunggu BPJS sampai dia mati. Nah ini harus Pak, tetapi Pak Supiadin tadi saya rasa benar. Jadi jangan lihat dia dulu apa. Kalau memang kemanusiaan di seperti negara lain langsung tangani, entah dia kopral, entah dia jenderal, entah dia punya uang, entah kelas asuransi BPJS-nya berapa, tidak usah lihat itu, pek sudah megap-megap, tunggu-tunggu, lihat dulu seperti rujukan apa tadi kan, mana anunya dia lihat dulu, padahal orang sudah mau mati, masih menunggu administrasi. Nah ini kadang-kadang kita kalah dengan adminsitrasi. Itu yang kita takuti. Tolong dari Pak Bambang, Pak Bayu, Pak Sonny tolong berikan penjelasan kepada kami sehingga masyarakat, public yang sering datang kesini mempertanyakan, kami bisa memberikan gambaran dan kami ikut juga membantu kepentingan masyarakat kita. Ya itulah gunanya kita di DPR. Nah ini mungkin tambahan saja, silakan ditanggapi. Mungkin dari Pak Bambang Hartawan dulu, dari Dirjen Kuathan, kemudian berturut-turut seperti tadi. Silakan Pak Bambang. Silakan. DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (MAYJEN TNI BAMBANG HARTWAN, M.Sc.): Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang begitu besar dari seluruh Anggota Komisi I dalam kaitannya dengan perhatian terhadap kesejahteraan prajurit dalam hal ini masalah kesehatan maupun kesejahteraan yang lain. Dari beberapa penanya tadi, ada beberapa yang bisa saya gabungkan. Pertama dari Pak Bobby. Memang kalau dilihat dari rasio pak, memang ada, mungkin ada kekurangan dari rumah sakit TNI. Jelas dari segi kuantitas, sarana dan prasarana. Namun demikian kami di Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan bersama seluruh jajaran yang ada di bawah kami. Tentunya dengan Puskes TNI dan Dinas-dinas kesehatan yang ada di Angkatan, kami berusaha sekarang ini sedang berbenah besar-besaran Bapak. Kami berbenah besar-besarnya, khususnya dalam hal peningkatan sarana prasarana dan juga pelayanannya termasuk juga SDM-nya karena kami kekurangan dokter dan sebagainya, itu juga kami berusaha merekrut dengan menambah dokter dengan juga meningkatkan kualitas dokter-dokter yang sudah ada. Ini kami berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana khususnya sejak saya di Kuathan, saya mempunyai prioritas khusus untuk rumah sakit-rumah sakit yang ada di perbatasan baik itu di Kupang, di Natuna, di Sabang, dan juga di Papua Perbatasan disana di Merauke termasuk yang ada di Ternate dan sebagainya. Itu adalah prioritas saya untuk saya tingkatkan Pak

Page 24: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

24

khususnya karena saat kami berkunjung juga, Bapak berkunjung di Kupang, saya berkunjung juga di Sabang pada saat, Elsabang itu memang kondisinya ada rumah sakit, ada ruang operasi disitu punya lanal tetapi itu tidak memenuhi syarat sama sekali. Jadi saya perintahkan pada Dirkes saya, Laksamana Ari untuk komunikasi dengan Puskes TNI, bagaimana caranya supaya itu menjadi perhatian dan menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Mungkin juga kami berterima kasih kunjungan Bapak-bapak ke daerah, ini merupakan suatu perhatian yang besar bagi kami bahwa rumah sakit-rumah sakit itu tentunya ada input kepada kami sehingga segera kami akan lakukan perbaikan-perbaikan dan sebagainya. F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.): Pimpinan, Izin pendalaman. Pak Dirjen, Saya mungkin ingin lebih detail Pak. Jadi kita bisa simpulkan bahwa fasilitas dari TNI sendiri untuk melayani Anggotanya baik itu Anggota aktif, prajurit TNI, keluarganya itu kita bisa simpulkan memang belum memadai ya Pak ya. Nah belum memadai itu bisa disampaikan Pak berapa rasionya, jadi angkanya itu angkanya di BPJS apa angkanya di Asabri dan idealnya berapa, atau dari rasio ini yang kiranya ada roadmap 1-2 tahun ke depan itu apakah menambah volumenya apa ekstensifikasi daripada yang ada. Itu Pak yang ingin kita simpulkan. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Silakan lanjutkan Pak. DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (MAYJEN TNI BAMBANG HARTWAN, M.Sc.): Untuk angkanya, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dirkes. Kami belum bisa sampaikan sekarang tetapi antara penambahan rumah sakit dengan ektensifikasi penambahan kualitas rumah sakit itu sendiri akan lakukan secara berimbang sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Itu yang bisa kami jawab sementara. Nanti mungkin ada pendalaman dari Bapak ini. F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.):

1 lagi Pimpinan pendalaman. Selama inikan ada regulasi Pak, ada kebijakan bahwa ekstensifikasi rumah sakit yang ada itu dilakukan melalui mekanisme penganggaran persentase dari PNBP. Nah kalau berdasarkan analisa dari Pak Dirjen, PNBP ini kira-kira sudah dikonversi 100% untuk bisa dialokasikan untuk ekstensifikasi atau memang belum atau memang masih kurang dan memerlukan tambahan APBN, karena itu dulu. Kalau kebijakannya kita misalkan menambah mesin-mesin ronsen, kalau pakai APBN sekarang tidak bisa, harus ada dari hasil PNBP. Nah dari kebijakan ini kita ingin memastikan dalam roadmap yang Bapak susun itu apakah cukup dari PNBP atau memang kita kebijakan ini perlu kita ubah. Terima kasih.

Page 25: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

25

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Silakan Pak Bambang. Memang PNBP ini kadang-kadang rancu ya. Rumah sakit itu banyak masuk PNBP. Dia teguran, dia tidak bisa langsung ambil, karena harus ke pusat dulu kan begitu. Nah menunggu dari pusat ini kadang-kadang, nah lama, dan kadang-kadang jumlahnya tidak sesuai, akhirnya mereka cari KSO. Saya sama Pak Ari ini pernah lihat itu. Nah ini bagaimana? Itu yang dimaksud Pak Bobby. Silakan Pak Bambang. KEPALA PUSAT KESEHATAN (MAYJEN (PURN) TNI dr. BEN YURA RIMBA): Mohon izin Pimpinan Sidang. Bapak Bobby yang saya hormati, Jadi kalau berbicara tentang jumlah Pak itu tidak bisa menggunakan rasio seperti BPJS. Penambahan fasilitas kesehatan TNI itu atas dasar pertimbangan pertahanan. Jadi seperti sekarang akan ada rencana pengembangan misalnnya armada 3 untuk di Sorong maupun Pasukan Marinir yang pusat di Sorong, maka akan dibangun tidak peduli tentang rasio dan segala macam. Natuna kita anggap adalah ancaman utama di utara, maka Natuna akan kita perkuat rumah sakitnya. Jadi bukan berdasarkan masyarakatnya tetapi berdasarkan pertahanan. Jadi sekarang fokus kita adalah Papua, Natuna untuk menghadapi utara, kemudian Somlaki untuk menghadapi Selatan. Itu semuanya dibesarkan. Jadi tidak bisa memakai perhitungan-perhitungan rasio dengan masyarakat, karena ini adalah rasio pertahanan negara berdasarkan kepentingan pertahanan. Kalau ditanya jumlahnya cukup, tidak tergantung bagaimana eskalasi. Ini yang kami minta seperti kami sampaikan tadi di MoU yang ditandatangani di Pasal 3 ayat (1) itu mempertimbangkan kekhasan TNI. Kekhasan TNI itu termasuk bahwa TNI, Rumah Sakit TNI pokoknya adalah menjadi satu dengan organisasi TNI, kesehatan bukan sesuatu yang terpisah, kesehatan adalah dukungan untuk mendukung tugas pokok TNI. Karena itu kami juga menyampaikan aturan yang lama mengapa kami agak tidak setuju karena waktu Undang-Undang BPJS, Pepresnya kelanjutannya, kemudian Permenkesnya, waktu itu tidak melibatkan TNI dalam pembicaraan tetapi atas perintah Panglima tertinggi yaitu Bapak Presiden bahwa Kemhan TNI mengikuti Undang-Undang kami mengikuti, karena itu sekarang sedang pembicaraan Perpres. Kebetulan Perpres ini direvisi, padahal bukan direvisi, diganti baru karena masalah kekurangan dana yang sampai 9 trilyun tetapi dari pembicaraan kami evaluasi dengan BPJS dan Kemenkes kami meminta, kami bisa masuk pengakuan di Perpres ini adanya kekhasan TNI. Makanya MoU tadi kami sampaikan di Pasal 3 ayat (1) BPJS pun mengakui kekhasan TNI tetapi penjabarannya itu tidak mudah. Itu yang kami akan bicarakan dengan pedoman kerja. Itu juga yang kami sampaikan tadi kami lakukan revisi Permenkes 71/2013 khusus FKTP, FKTP TNI, jadi poli-poli itu yang kami bisa tidak bisa disamakan dengan masyarakat, oh kurang akses, kan tentu tidak, karena TNI tidak berhitung secara ekonomis, Tetapi TNI berhitung berdasarkan eskalasi ancaman. Nah kemudian apakah cukup menambah rumah sakit saja kita kekurangan SDM Pak. SDM Dokter yang dibutuhkan itu mencapai kurang hampir 1.200. Kami sudah 2 tahun ini mengadakan penerimaan perwira prajurit karir khusus kesehatan. Kami sudah kampanye, 2016 hanya mencapai, bisa mendapat 100 dokter, 2017 mendapat 111, sekarang kami sedang kampanye. Kemarin kami kampanye di UI, kemudian besok saya akan kampanye di UNAIR, kemudian UGM, kami mencari yang negeri, karena peminat jadi Dokter TNI menjadi menurun. Itupun tidak bisa memenuhi dokter Batalyon baik itu Kostrad, Marinir untuk mengisi dokter umum karena yang masuk terus yang tidak memperpanjang juga tetap saja, belum yang pensiun, karena kita tidak ada lagi wajib militer maupun yang dulu karena dulu dianggap melanggar HAM, sehingga wajib militer ditiadakan sementara sekolah yang sekarang makin mahal, semua yang lulusan dokter berpikir saya dapat apa di TNI kalau untuk jadi dokter saja antara setengah milyar

Page 26: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

26

sampai 1 milyar. Jadi bukan pilihan, tetapi eskalasi ini membuat kami butuh. Makanya apakah APBNP mencukupi? Betul yang Bapak kunjungi tahun lalu, terjadi kekacauan. Begitu APBNP diberlakukan bulan Desember 2016. 2017 yang katanya oh gampang nanti tetapi ternyata tidak bisa ditarik, tidak bisa ditarik segala macam. Karena itu mulai tahun ini, kami mulai untuk rumah sakit yang besar yang mampu sesuai saran dari Kementerian Keuangan pengelolaan keuangannya mulai ke badan layanan umum. Nah dengan Badan Layanan Umum ini kami bisa langsung menyisihkan uang, tidak perlu disetor semua ke PKPN karena ternyata di daerah ada yang gampang, ada yang begini, padahal rumah sakit tidak punya dana, sementara prajurit tidak ada kata prajurit dan keluarganya ditolak. Itu adalah haram. Makanya seperti dikatakan bagaimana? Apakah lebih baik? Memang lebih baik setelah kami melakukan perbaikan-perbaikan. Seperti sekarang kami terima BPJS, tetapi sekarang kami sudah buat aturan. Pos mulai pendaftaran antara masyarakat umum dan TNI dan keluarganya dipisah. Tetap namanya Rumah Sakit TNI, prioritas utama adalah TNI. BLU, ini ada 7 rumah sakit yang sekarang tinggal penilaian akhir di Kementerian Keuangan tetapi kami tambahkan persyaratan khusus yang tidak ada BLU di rumah sakit umum. Contoh satu, Fakta Integritas. Semua Kepala Rumah Sakit harus membuat fakta integritas yang diketahui oleh Kemhan segala macam yang menyatakan bahwa dia akan mengutamakan pelayanan kesehatan TNI, PNS, dan Purnawirawan serta keluarganya. Kalau tidak, bisa dipecat. Itu fakta integritas dan itu disetujui oleh Kementerian Keuangan. Juga kami minta bahwa Dewan Pengawas BLU walaupun ada 2 dari Kementerian Keuangan tetap dipimpin dari Angkatan seperti RSPAD, Ketua Rumah Sakit itu adalah Bapak Kasad, sehingga kendali rumah sakit TNI dengan kekhasan TNI itu tidak berubah. Jadi kalau sebelum kami melakukan perubahan kita memang rugikan Pak, kita hanya 2% potongan gaji. Nah yang lain dulu dapat 3% sekarang kita memang dapat 5%, 2% gaji, 3% subsidi Pemerintah, tetapi itu semua masuk dalam pot yang kemudian dikelola oleh BPJS. Sementara dulu 2% walaupun sedikit tetapi kan 100% kembali ke TNI, sementara sekarang dari kurang lebih 193 juta yang ditangani oleh BPJS, itu penerima bantuan iuran mencapai 80-an juta Pak ya. Artinya, memang sebagian uang yang 2% tambah 3% juga ikut mensubsidi mereka, yaitu kami katakan bahwa memang itu bukan tugas TNI tetapi karena aturan untuk keluar itu tidak mungkin Pak. Di Undang-Undang segala macam sudah ada, kami melakukan namanya penyesuaian revisi. Permenkes kami minta yang FKTP supaya Faskes TNI tidak mungkin ditutup oleh BPJS atau Kemenkes, hanya bayarannya kita sesuaikan. Nah itu kita butuh pelengkapan sarana prasarana. Itu kita masih butuh dari APBN Pak. Maka itu kami ajukan kesana segala macam, tetapi menambah bangun rumah sakit kita bilang perhitungannya harus betul-betul. Jadi kalau memang kita karena eskalasi sekarang Natuna, Somlaki, Papua, maka ada Tenaga Kesehatan yang akan kami tarik dari daerah-daerah yang tidak kurang penting dari segi pertahanan untuk menutupi sana dulu. Karena seakan-akan menarik tenaga ini saya kampanye ini, besok juga saya kampanye, itu ternyata tidak mudah. Jadi seperti itu yang bisa saya jawab. Jadi ekstensifikasi betul, tetapi berdasarkan pertahanan. Menambah sarana prasarana betul, karena ada sarana prasarana yang tidak ada. Mungkin juga saya bisa jawab tadi seperti misalnya gambaran dari paparan dokter Bayu dari BPJS kok rujukannya tinggi? Betul, karena untuk TNI berlaku pelayanan komprehensif karena dasarnya adalah Undang-Undang TNI Pasal 50 bahwa Dinas menjamin perawatan dinas prajurit dalam keadaan komprehensif. Nah ini yang tidak klop dengan memang asuransi umum yang efektif efisien kalau menurut bahasa BPJS adalah atau Kemenkes kendali biaya dan kendali mutu. Nah karena TNI tidak berdasarkan kesana, contoh saya kebetulan ahli bedah tulang ortopedi. Patah tulang selangkah ini kalau umum, kalau tidak geser, pasang gantung saja bisa, tetapi kalau TNI tidak, pasang pen, karena dalam sebulan, 2 bulan dia harus balik, 3 bulan dia harus bisa lari dan loncat lagi. Karena itu tidak bisa seperti prinsip masyarakat umum wah harus dilayani FKTP bawah, tetapi langsung kita rujuk ke rumah sakit, karena itu rujukan FKTP TNI tinggi, betul Pak karena untuk mempertahankan tadi fungsi kekhasan Faskes TNI. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak.

Page 27: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

27

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Ari. Masih ada Mas Bambang. Lanjut. DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (MAYJEN TNI BAMBANG HARTWAN, M.Sc.): Jadi mungkin itu tadi jawaban secara umum. Mungkin sudah jelas Bapak Bobby ya. Dan kemudian ada beberapa yang mungkin tadi ditanyakan Pak Darizal, yaitu tentang Jaminan pada Para Penerbang Bapak ya. Mungkin nanti dari Asabri yang akan menjawab mungkin jaminan kecelakaan, tetapi untuk jaminan kesehatan sebagaimana kami sampaikan tadi di awal paparan kami khususnya untuk penerbang para penyelam dan lain sebagainya ini sedang kami bicarakan GS salah hibarrik dan hipobarik itu Bapak. Jadi yang selama ini mungkin tidak dijamin oleh BPJS, akan kami upayakan, kami bicarakan dengan ini. Memang kalau ditanya apa keuntungan dan kerugiannya lebih bagus mana dengan BPJS atau tidak, banyak plus minus-nya Bapak. Itu semua ada berimbang tetapi kami juga harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari Pimpinan di atas Undang-Undang termasuk itu. Makanya disini ya itulah indahnya silaturahmi Bapak ya. Jadi antara kami dengan BPJS, dengan Kementerian Kesehatan mungkin dulu kurang berkomunikasi, kurang silaturahmi sekarang kami juga sudah lebih intens berkomunikasi dan berkomunikasi, sinkronisasi sehingga ini bisa dibicarakan untuk lebih meningkatkan, untuk bagi kesejahteraan prajurit khususnya untuk kekhasan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Pak Jimmy tadi mungkin masalah Dinas Khusus maupun Dinas Biasa, mungkin nanti dari, kalau pengertian saya dinas khusus itu sifatnya operasional ya pak. Jadi ada waktu tertentu, anggaran tertentu, tempat tertentu tetapi kalau dinas biasa kayak kita berangkat kantor sekarang. Saya berangkat kesini ini seperti dinas biasa, tetapi kalau saya ada operasi dimana itu dinas khusus. Mungkin nanti lebih jelas dari Asabri yang menjelaskan itu. Demikian. Terima kasih. Mungkin Kapuskes mungkin menambahkan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Silakan kalau ada yang nambah. Bu Adriyani. WAKIL KEPALA PUSAT KESEHATAN TNI (LAKSMA TNI drg. ANDRIANI S.): Terima kasih. Kami hanya sudah dibahas semua dan itu sepakat kita, memang kita sudah ini tetapi yang perlu kami tambahkan adalah memang sistem rujukan yang Bapak tanyakan tadi, sistem rujukan ini memang harus dari BPJS dengan kita harus diberikan kekhususan juga dalam hal ini dan ini sudah dibahas dibawah juga untuk diperbaiki bapak untuk sistem rujukan ini. Kemudian tentunya sarana prasarana kita memang sangat minim kalau kita temukan sekarang memang tidak cocok. Sarana prasarana di TNI memang kita punya mungkin disposal. Disposal itu tidak ada dokter tetapi harus ada poli, karena itu adalah untuk mendukung prajurit yang bertugas di daerah-daerah perbatasan dan mereka tidak dengan adanya tidak ada, dengan adanya BPJS dan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PPK 1 ataupun, mereka tidak mendapatkan dana. Itu perlu dipikirkan Bapak untuk dana-dana yang dulu kita bisa mensubsidi dari Dana DPK yaitu dana pemeliharaan kesehatan itu ada, di kita, sekarang sudah tidak ada. Jadi memang di poli-poli yang kecil itu tidak terdukung sama sekali. Itu yang perlu untuk diperhatikan dan mungkin ada subsidi silang atau bagaimana yang bisa kita inikan.

Page 28: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

28

Kemudian juga dengan adanya BPJS ini bukan hanya rumah sakit yang terdampar, yang artinya yang menyesuaikan tetapi juga lembaga-lembaga kita juga seperti lembaga farmasi. Dengan adanya BPJS, DPK juga tidak ada, mereka tertidur Pak sekarang ini, lembaga farmasi kita. Dengan adanya kita, tidak bisa mensubsidi obat-obatan di Faskes kita sendiri, maka kita memerlukan dana yang lebih besar lagi untuk mendapatkan obat-obatan karena farmasi kita sudah tidak layak untuk membuat obat-obatan karena JPOP-nya juga sudah mati dan izin edarnya juga sudah harus diperbaiki dan sebagainya, itu memerlukan dana untuk perbaikan-perbaikan. Ini mohon untuk diperhatikan juga sehingga kita bisa karena memang di tentara ini memerlukan obat-obatan khusus juga yang tidak dibuat di luar atau dibuat di Faskes kita sendiri, maka ini perlu perbaikan-perbaikan sarana prasarana di lembaga farmasi yang kita punyai. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Bu Adriyani. Kita sangat menunggu jawaban atau pandangan dari BPJS tetapi kalau mungkin Pak Bambang masih ada untuk menanggapi beberapa pertanyaan silakan Pak kita agak percepat karena jam 2 kita akan rapat paripurna di atas. Silakan. DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (MAYJEN TNI BAMBANG HARTWAN, M.Sc.): Terima kasih Pimpinan. Jadi mungkin sedikit. Tadi betul yang disampaikan Pak Bobby memang terkait intensifikasi dan ekstensifikasi tetapi memang konteks-nya TNI, Polri berbeda karena terkait dengan kepentingan keamanan dan sebagainya, tetapi perlu ditekankan pertama tentang kompetensi, tidak hanya intensifikasi tadi menambah alat, kemudian kalau ekstensifikasi menambah jumlah fasilitas kesehatan tetapi yang penting disini adalah juga bagaimana kompetensi sebuah fasilitas kesehatan itu yang tidak hanya persoalan sarana prasarana alat, tetapi juga SDM yang mungkin ini tidak gampang. Tadi juga disampaikan oleh TNI bagaimana sulitnya untuk menyiapkan SDM. Jadi ini juga dialami oleh Kementerian Kesehatan kemudian melakukan terobosan dengan keluarnya Perpres Nomor 4 Tahun 2017 terkait dengan wajib kerja dokter spesialis dan ini pun baru untuk 5 dokter spesialis tetapi ternyata diminati oleh profesi yang lain, sudah diajukan beberapa kelompok profesi untuk ikut bergabung kesana. Nah ini nanti mungkin pola ini juga bisa dilakukan TNI Polri bersama-sama Kementerian Kesehatan untuk memanfaatkan wajib kerja dokter spesialis ini. Ini mungkin nanti perlu karena tadi untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pertahanan keamanan tadi, karena memang ada kecenderungan beberapa dokter spesialis itu ternyata produksinya cukup banyak dan mungkin ada yang tidak terserap dengan wajib pekerja dokter spesialis apalagi tadi tepatnya di daerah-daerah terpencil. Ini juga sedang dilakukan upaya ini oleh kelompok badan usaha milik negara, rumah sakit-rumah sakit yang tergabung dengan, saya kira TNI Polri lebih prioritas kerja dalam hal ini tadinya, sehingga kompetensi faskes kesehatan itu penting sekali dan juga pengalaman terkait dengan BLU saya kira ini sangat baik karena di Kementerian Kesehatan sendiri dari 33 rumah sakit yang ada 32 sudah BLU dan kemandirian makin baik juga tata kelola keuangan, kemudian tata kelola organisasi dan klinisnya juga makin baik dengan status BLU ini walaupun tadi disampaikan juga beberapa sedang disiapkan di TNI maupun Polri karena sebagian juga sudah statusnya sudah BLU dan pertumbuhannya cukup baik. Saya kira ini. Tentang rasio tadi memang tidak bisa disamakan karena itu merupakan bagian dari sistem pertahanan maupun keamanan, mendukung pertahananan dan keamanan disana tetapi sekali lagi bahwa fasilitas yang ada sekarang ini saya kira TNI juga tetap bisa memanfaatkan sumber daya maupun fasilitas kesehatan yang ada yang non TNI Polri karena memang sangat

Page 29: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

29

berat untuk mempersiapkan di berbagai daerah. Demikian juga pemanfaatan fasilitas kesehatan TNI Polri yang ada untuk masyarakat umum. Ini juga saya kira bisa saling melengkapi dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Permenkes sebelumnya juga mengakomodir bagaimana kondisi TNI Polri sendiri tetapi tetap ini terkait dengan mutu harus terus ditingkatkan karena mau tidak mau tidak hanya sekedar ada fasilitas kemudian tetapi juga menyangkut mutu keselamatan pasien, tadi juga kompetensi sebetulnya disitu juga diharapkan sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dipersyaratkan untuk pelayanan yang lebih baik kedepannya. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Oh Pak Alimin. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Begini Bapak-bapak. Kita ini berharap dari tahun ke tahun ada menunju kita memenuhi persyaratan. Kalau persyaratan tidak pernah ada, tidak pernah jelas dan kurangnya dimana, kita tidak punya arah. Saya terus terang Pak bicara sama Menteri PAN soal tanah, saya langsung hubungi Beliau, saya bilang Pak, saya ingin tahu bagaimana perencanaan Bapak terhadap aset-aset negara yang penting. Tanah-tanah TNI Polri itu bahkan masih sering sengketa. Mau berapa lama lagi kita ini merdeka menyelesaikan. Jadi saya kira TNI harus menjelaskan sekian luas tanah kami yang diklaim sebagai milik TNI kan misalnya dan yang sudah sertifikat sekian clear, ada yang tidak clear dan yang tidak clear itu bagaimana, ada yang walaupun clear tetapi belum sertifikat. Ini harus ada kejelasan Pak. Jadi Bapak-bapak itu datang kepada wakil rakyat kesini, kita juga akan memilih Presiden dia juga harus tahu persoalan di bidang TNI apa, mengenai asetnya, mengenai kesehatannya, mengenai personilnya, clear begitu Pak. Ada hal-hal yang perlu tetapi tentu juga memang kita harus tahu, ada bagian yang di negara ini yang harus tahu dan yang memperjuangkan agar tercapai standard itu. Tentara ini juga kalau punya alat-alat perang juga saya kira rahasia juga Pak kekuatan tetapi ketika mau membeli alat semacam dia harus bicara di DPR dulu Pak, kita harus tahu, baru kita bisa perjuangkan, karena yang akan memperjuangkan anggaran itu disini Pak. Jadi termasuk juga rumah sakit dan fasilitas ini begitu juga Pak. Kalau nanti dirancukan ya memang ganti kurang, tetapi kami juga bisa pakai punya BPJS atau punya swasta, bukan itu cara kita membuat TNI menurut saya. Ini TNI kita ini jumlahnya kurang Pak, tetapi ya kita masih bisa pakai Hansip, kan sudah kacau sudah. Ini memang sekian, tetapi ini kurangnya, ini target berapa tahun kita capai. Ini menurut saya. Jadi pertambahan-pertambahan seperti ini Pak akan ada tujuan ada target kita untuk mencapainya. Memang bukan berarti sekarang kita ketemu sudah selesai, tidak tetapi ada perencanaannya dong sehingga kita bisa tahu rumah sakit yang sekarang ini memang kurang tetapi barangkali akan mencapai sekian puluh persen, 70%, 80% di tahun sekian, anggaran diminta ini, tenaga yang harus dididik ini, dikirim ke sekolah mana, daerah mana dapatnya, harus jelas, jangan tidak ada terus-terusan sampai sudah puluhan tahun kita merdeka, rumah sakit yang sudah besar kayak di Ujung Padang dokter spesialis tidak punya. Rumah-rumah sakit yang baru berdiri saja ada, karena orang memang mau mengisinya. Kan seolah-olah kami tidak mau mengisi itu. Saya kira tidak begitu. Banyak yang tidak tahu, kami sudah datang kesana baru tahu oh ternyata tidak ada. Ternyata ini masih kurang fasilitasnya. Jadi kalau boleh seperti kata teman saya ini clear Pak, yang Bapak datang lari sampaikan sama kita ini karena kita ini mau mendukung mitra ini agar menjadi TNI yang komplit Pak, alat perangnya cukup, alat sen cukup, alat rumah tangganya, pendidikan anak juga harus cukup, jangan sampai rumah saja tidak punya, kerja cuman bongkar membongkar sesama anggota ABRI. Itu tidak boleh terjadi menurut saya dan kami Komisi I, saya termasuk minta itu jangan ada lagi gusur-gusur seperti itu. Artinya Pak, negara ini harus kita susun dengan benar, ribuan rakyat ceritakan ada 1 orang entah siapa, itu sekian persen mengganggu jutaan hektar, kenapa kalau mau kasih 1.000-2.000 hektar buat perumahan TNI tidak bisa, TNI-nya harus minta dan kita dukung. Ini yang kita maksudkan Pak,

Page 30: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

30

bukan yang mau cari salah-salah tetapi kita ingin perbaiki. Terutama banyak tanah menganggur, pegang saudara tidak dikerjakan, kemudian nunggu harga mahal tetapi sementara TNI kita ribut sesama mereka karena tidak ada tempat. Inikan tidak betul Pak. Nah kalau dia ada anggaran misalnya tanah-tanah TNI yang mungkin sekarang baru 1 lantai bisa dibikin 20 lantai teknologi. Anggaran harusnya diperlukan atau kerja sama bagaimana. Saya tidak terima kalau sampai TNI yang kita harus minta untuk mempertahankan memperjuangkan keutuhan negara ini cuman sekedar adanya, tidak betul Pak. Ini Undang-Undang yang harus kita, sebab dia mau melindungi seluruh rakyat Indonesia, bukan cuman keluarga TNI saja. Jadi kalau dia sendiri-sendiri compang-camping bagaimana. Jadi saya ingin Pimpinan sebagai Komisi I ini yang bermitra sama TNI, memang dari tahun ke tahun, setahu saya misalnya Panja soal Kesejahteraan dan rumah tangga TNI hampir-hampir tidak ada kemajuan. Nah ini harus kita punya target. Misalnya sekarang Pak 40% tanah TNI berapa sih tahun depan, 2 tahun lagi berapa dan menurut saya saya bilang Pak Menteri bisa ditanya pak, itu adalah tanah negara TNI. Jadi kalau mau sertifikat itu dari kantong kiri-kantong kanan saja, sebab mensertifikatkan perlu dana kan. Ini perlu keputusan. Buktinya, tanah-tanah rakyat saja bisa diperorangan Pak dengan biaya murah. Kenapa punya TNI tidak bisa, kenapa punya Polri tidak bisa. Tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diperjuangkan. Siapa yang perjuangkan? Tidak bisa hanya Bapak, kami juga harus dukung dari sini. Kami tidak bisa dukung kalau kami tidak punya datanya. Nah ini maksud saya dalam hal ini kita terbuka, sama-sama tidak ini, visi kita untuk TNI ke depan. Nah kalau mau ayo kita sama-sama. Kalau tidak, ya kita juga tidak peduli Pak. Bapak saja yang TNI juga tidak open apalagi kami kalau memang begitu maunya. Artinya, kita serahkan semua sama negara. Saya kira tidak begitu kita disini kan? Jadi kalau kedengarannya kami tidak menyalah-menyalahkan, tetapi kita ingin ini diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Saya Pak termasuk yang terang-terangan mengatakan saya tidak mengerti soal senjata pak, nembak juga tidak bisa, tetapi menurut pendapat saya kita akan kalah sama negara ini kalau kita selalu beli barang bekas, kerjanya jatuh saja melulu, tetapi itu dilakukan sama Pimpinan-Pimpinan TNI. Makanya kita protes. Saya terus terang saya bilang dengan Pangad yang baru janganlah kita beli itu, kenapa? Kita juga tahu barang rongsokan biar jumlahnya banyak, tidak akan bisa melawan dengan barang yang baru. Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi tunjukan bahwa kita sama-sama betul mau membangun TNI dengan baik yang bermutu, yang disegani orang. Kalau didengar orang ah beli barang bekas kok, tahu saya terbangnya jatuh sendiri, ngapain kita mau punya TNI seperti itu. Kalau mereka sakit juga tidak ada obat juga, peralatan kurang, dokter tidak ada, wah ngeri. Nah ini maksud kami itu Pak. Tolong Bapak-bapak juga jelaskan yang menurut Bapak masuk di akal atau bagaimana kita menyampaikan standard yang kita ingin capai. Ada standard-nya Pak. Jangan dibandingkan dengan BPJS, tentara lain Pak. Ini menurut saya, kalau saya salah tolong jelaskan. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Alimin. Silakan Pak Supiadin. F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA): Saya pendalaman saja Pak yang mewakili Menteri Kesehatan, bisa tidak saya kebetulan di Badan Anggaran Pak, setahu saya anggaran Departemen Kesehatan itu baru naik sampai 5% 2 tahun yang lalu, sebelumnya tidak sampai 5%, tetapi hari ini anggaran pendidikan itu 20%, amanat Undang-Undang Dasar, tetapi faktanya kemarin statement Wakil Ketua KPK gudangnya korupsi itu ternyata ada di Departemen Pendidikan. Nah inikan sebentar lagi kita tunggu saja itu pengungkapan korupsi di Kementerian Pendidikan. Baru kemarin ini pernyataan dari Wakil Ketua KPK. Artinya dana 20% itu memang tidak termanfaatkan dengan efektif. Nah oleh karena itu, di bidang kesehatan saya pikir Bapak tolong ini dinaikan. Kita akan dukung, Saya lebih cenderung anggaran kesehatan ini yang dinaikan, rakyat tidak sehat bagaimana dia mau sekolah begitu kan? Sehebat apapun rakyat kalau dia tidak sehat bagaimana mungkin dia menikmati sekolah,

Page 31: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

31

sementara program pendidikan kita wajib belajar yang 12 tahun tidak pernah terwujud sampai hari ini, sehingga ada peribahasa di tengah rakyat itu kalau orang miskin jangan sakit. Begitu loh bahasanya itu. Ya orang miskin jangan sakit, jangan minta sekolah begitu. Ini bahasa di tengah rakyat Pak. Saya setiap minggu turun ke dapil bersama rakyat. Jadi kalau Bapak mau sekolah jangan jadi orang miskin katanya. Kalau mau ke dokter, mau ke rumah sakit, jangan jadi orang miskin karena pasti ditolak dan faktanya memang begitu, berapa banyak pasien masyarakat yang dalam keadaan berobat dipulangkan dengan paksa karena tidak bisa bayar, begitu dipulangkan dibawa ke kampung, anaknya meninggal. Memang begini ya begitu maksud saya? Jadi kalau saya lihat kesehatan ya rumah sakit sekolah sekarang ini fungsi sosialnya sudah hilang, lebih kepada fungsi bisnis yang berorientsasi kepada benefit financial oriented. Bapak lihat saja bagaimana berapa banyak pasien yang ditolak, berapa banyak pasien yang sedang berobat dipulangkan paksa rumah sakit dan sampai di rumah meninggal anaknya.

Kemudian prosedur-prosedur. Kalau kita mau berobat, ini orang sudah sekarat ini mau masuk UGD. Yang ditanya pertama bawa uang DP tidak? Bukan ini digeret dulu dimasukan ke ruang perawatan, setelah dia stabil baik baru diberitahu, Bu/Pak kondisi putra Ibu sudah baik stabil, tolong untuk kelancaran segera diselesaikan administrasinya kan enak kalau begitu dan itu bukan orang sipil, saya tentara mengalami zaman saya kolonel. Saya berobat ke rumah sakit tentara, anak saya nomor 2 sudah apendix akut ya isteri saya tidak bilang kalau dia isteri tentara, perawatnya bilang Bu ada DP, kok pakai DP. Kalau tidak ada, tidak boleh Bu. Setelah dibilang saya ini isterinya As Op baru dia kaget, memang begitu ya? Jadi maksud saya pelayanan kesehatan itu jangan melihat status tetapi melihat kondisi kesehatan si orang itu, itu yang paling utama.

Jadi wajar-lah kalau waktu itu misalnya yang namanya Sri, yang mengumpulkan koin Prita Mulyasari yang dia mengkritik Rumah Sakit Siloam melalui facebook dan akhirnya dia harus diadili karena pernyataannya itu dan akhirnya dikumpulkan koin sebanyak 1 milyar karena dia harus bayar denda akibat dia kena tersangka itu bayar denda 1 milyar gara-gara dia berujar disitu.

Jadi saya lebih baik anggaran kesehatan naikan, usulkan. Saya akan berjuang mati-matian di Badan Anggaran kalau Anggaran Kesehatan, Anggaran Pendidikan ini saya lihat faktanya juga tidak, tidak menghasilkan terlalu banyak, masih banyak sekolah yang bobrok, rumah sakit juga kita, karena menurut saya sehat dulu, rakyat kita sehat dulu baru dia bisa berbuat apa-apa. Kan sehat itu mahal. Jadi saran saya kepada Menteri Kesehatan itu.

Yang kedua tadi tolong dipertimbangkan kembali tentang keberadaan BPJS khusus bagi militer Pak dan Polri. Kalau memang itu memungkinkan biar tidak masuk BPJS ya sudah dikelola saja sendiri dan kami disini Komisi I itu tidak pernah memotong anggaran Kementerian Pertahanan, bahkan mau dipotong pun kita panggil Menteri Keuangan mengapa dipotong, karena per hari ini anggaran pertahanan kita cuman 107 trilyun dari 2.200 trilyun APBN. Jadi jauh sekali. Kalau dengan Polri jauh kita, Polri itu sendirian 80 trilyun anggarannya. Polri sendirian 80 trilyun anggarannya. Kita 5 unit Departemen Pertahanan 5 unit, Dephan, Kemenhan, Mabes TNI ditambah 3 angkatan 107 trilyun. Angkatan Darat terbesar itu anggarannya paling tinggi hanya 40 trilyun. Jadi memang jauh sekali.

Nah oleh karena itu, jangan ini ditambahkan lagi dengan persoalan-persoalan di bidang kesehatan ini. Jadi saya harap Kapuskes, dari Dirkuathan tolong ini dievaluasi dulu, keberadaan BPJS tolong dievaluasi secara komprehensif. Jangan dievaluasi berdasarkan subyektivitas. Saya minta dievaluasi secara obyektif bagaimana? Ya kalau memang nanti pemikiran Kementerian Pertahanan dan Puskes TNI ini kita minta agar dikembalikan tidak memperpanjangan birokrasi, kita akan perjuangkan karena ini lex spesialis untuk militer yang saya sampaikan tadi panjang lebar.

Saya kira itu tambahannya Pimpinan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Supiadin.

Page 32: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

32

Jadi Pak Bambang, waktu sudah singkat ya, tinggal 20 menit. Kita juga terima kasih sama Menkes kemarin bantuan untuk rumah sakit TNI ada tetapi dananya dari Menkes kalau tidak salah. Itu salah satu kerja sama yang bagus. Mungkin Pak Bayu ya ini yang banyak masalah BPJS, kita singkat-singkat saja karena setelah ini Pak Sonny karena seperti yang disampaikan tadi kita ada 50% rumah sakitnya swasta, TNI cuman 5% kalau tidak salah. Itu yang di swasta itu paling yang bermasalah, setiap dia diajukan BPJS pasti ditolak, ada beberapa tempat. Apa tidak seharusnya Pejuang kita ini bagaimana seluruh rumah sakit, entah swasta entah negara wajib BPJS harusnya kan begitu. Jadi tidak ada yang tolak kayak tadi. Keponakan saya ditolak sampai mati. Silakan Pak Bayu. DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS (Dr. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES. MM.): Terima kasih Pimpinan. Izin. Pada prinsipnya, kami Badan Pengadaan Jaminan Sosial tadi saya sampaikan sebagai Badan Layanan Publik yang bertanggung jawab terhadap Presiden atas amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan itu Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kesehatan adalah hak warga negara atau hak sebagai human right. Jadi hak asasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan ini tentu tadi dijabarkan di dalam Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa BPJS ini mempunyai 3 asas (manfaat, kemanusiaan dan keadilan sosial), kemudian mempunyai 9 prinsip, salah satunya adalah wajib. Jadi seluruh warga negara di Indonesia ini wajib ikut sebagai BPJS. TNI Polri adalah bagian salah satu warga negara sehingga konsekuensinya adalah wajib untuk sebagai peserta BPJS. Apa yang dikatakan Peserta? Peserta BPJS adalah dalam hal ini JKN, programnya namanya JKN, penyelenggaranya adalah BPJS, kartunya adalah Kartu Indonesia Sehat. Untuk diketahui bahwa yang dimaksud dengan peserta sesuai dengan amanat Undang-Undang adalah yang membayar iuran. Jadi peserta dibagi dalam beberapa katagori.

1. Peserta yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam hal ini dikenal PBI APBN. Jumlahnya ada 92.400.000 dan itu dikatagorikan dulu adalah implementasi dari Jamkesmas, kategori penduduk yang dianggap miskin atau yang tidak mampu atau yang perlu mendapatkan santunan bantuan dari Pemerintah sehingga keadilan negara dirasakan oleh mereka.

2. Peserta Penerima Upah. Peserta Penerima Upah ini adalah include PNS, TNI, Polri, kemudian PNPN (Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil) kemudian juga pegawai Badan Usaha ataupun dari perusahaan. Itu masuk peserta penerima upah. Kemudian tadi untuk peserta penerima upah yang bekerja atau digaji dari APBN atau APBD itu membayar iuran itu 4% dibayar oleh APBN dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, kemudian 1% adalah dari pekerja itu sendiri baik itu TNI, Polri, PNS maupun pekerja yang digaji dari APBN maupun APBD. Kemudian ada peserta bukan peserta penerima upah. Itu yang dikatagorikan mandiri atau pengusahakah atau pedagangkah atau yang lain-lain.

Nah jadi clear tidak ada itu yang gratis. Artinya, dibiayai oleh Pemerintah dengan APBN

untuk PBI. Itulah yang tidak mampu dengan kategori tertentu. Ada memang mungkin dulu yang tidak masuk, mungkin dulunya tidak mampu tetapi jatuh miskin dan dia belum masuk PBI APBN. Nah itu seharusnya adalah setiap 6 bulan dilakukan verifikasi validasi dari Kementerian Sosial karena menurut Undang-Undang yang berhak mengeluarkan kepesertaan untuk yang tidak mampu katagori PBI itu adalah Kementerian Sosial . Mungkin ada juga, ada sekitar 23 juta PBI APBD yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Nah ini juga peserta.

Jadi yang belum difasilitasi sebagai PBI APBN itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagai PBI APBD karena dinamis kepesertaan bisa miskin, bisa kaya dalam 1 tahun dan sebagainya. Itu clear.

Page 33: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

33

Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah untuk rasio. Memang kita secara ilmiah dikemukakan bahwa WHO mengatakan 1 tempat tidur untuk seribu penduduk. Kemudian untuk dokter di Indonesia berdasarkan regulasi yang ada Perpres implementasinya adalah Perpres 19 Tahun 2006 das junto nomor 28 Tahun 2016 itu 1 dokter dengan 5 ribu peserta, tetapi WHO menganjurkan 1 dokter dengan 2.500 peserta tetapi itu kalau kita lihat dengan tentu daratan ataupun negara kita daratan tetapi negara kita adalah diversity, terdiri dari lebih 117 pulau dengan perbedaan yang bervariasi. Saya sepaham tadi kalau memang untuk ketahanan nasional tentu tidak bisa dipukulratakan. Tadi ada legeneralis, lex spesialis. Saya setuju akan hal itu dan konteks itu kita sangat setuju dan ini juga kita rasakan bahwa untuk penempatan fasilitas kesehatan kita sinergi. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada TNI dalam hal ini, Polri juga yang telah mempunyai klinik. Tentu tujuannya apa? Agar peserta JKN atau BPJS dapat akses untuk mendapatkan kepastian layanan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan. Nah kami correct. Di satu aspek tentu ada lagi kita ingin pesertanya itu agar safety dan satisfaction. Tadi sama dengan yang diinginkan Pak Supiadin kalau berobat itu bisa langsung berobat sembuh.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Pak Bayu, sebentar. Jadi berarti Pak Bambang ini prajurit langsung otomatis dapat pelayanan BPJS atau bagaimana? DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS (Dr. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES. MM.): Langsung Pak, bayar. Kalau yang dibayarkan didaftarkan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Dimana saja ya. DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS (Dr. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES. MM.): Dimana saja Pak, di tempatnya. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Karena kenyataan di lapangan penduduk itu memang agak sulit kan cari BPJS, kelurahan, kemana muter-muter, tidak boleh-boleh, saya takutnya TNI juga seperti itu. Kalau ini otomatis ya alhamdulillah ya memang harusnya begitu. DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS (Dr. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES. MM.): Izin Pak. Jadi kalau untuk, nanti ada Faskes Pak, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dia mau pilih yang mana, bisa berubah Pak. Kalau sudah menjadi peserta 2 bulan lebih nanti bisa melalui IT Sistem langsung dengan Mobile JKN. Saya Faskes disini mau pindah. Kalau dulu memang susah tetapi kita ingin berkembang dan kita learning organization. Jadi kita pembelajaran dan IT Sistem kita langsung bisa pindah dengan Mobile JKN, membayar dan sebagainya kita bisa mengetahui juga dimana rumah sakit-rumah sakit yang ada. Kemudian tadi Pak untuk kepesertaan. Kemudian untuk kualitas, kita ingin Pak seluruh peserta tidak hanya tentara tetapi seluruh peserta JKN mendapatkan kualitas kesehatan yang baik, jadi safety and statisfaction, dia selamat, kemudian dia bisa puas. Tadi disampaikan dengan Bapak sistem rujukan, tujuannya

Page 34: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

34

adalah kita tentu kalau sakit cuman batuk, atau kurap atau apapun tentu tidak usah langsung ke Faskes Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, karena rumah sakit yang kelas A ataupun nanti kalau berarti mau milih, manusia-manusiawi ingin saya langsung dokter spesialisnya Professor anu, sehingga saya pengalaman di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu bagaikan Puskemas Raksasa Pak, sehari bisa sampai 9 ribu. Jadi semua ingin ke Ranca Badak. Nah tentu kita ingin regulasi membina agar rumah sakit-rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan bisa tumbuh sehingga bisa ada distribusi mengajak kita sama-sama. Tadi disampaikan oleh Pak Supardin kalau ibaratnya ada sakit gawat darurat itu peserta BPJS atau bukan peserta BPJS bisa datang ke rumah sakit atau Faskes apapun, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 dan Undang-Undang Rumah Sakit Pak. Jadi kalau ada rumah sakit yang menolak itu berhak didapatkan suatu sanksi. Jadi itu jelas clear. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Jadi semua rumah sakit swasta pun harus menerima BPJS? DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS (Dr. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES. MM.): Harus Pak, kerja sama dengan BPJS ataupun tidak kerja sama kalau dia peserta emergency, itu rumah sakit mana saja. Jadi tidak usah ditanyakan apa Undang-Undang adalah, maaf ini Pak Dirjen Kemenkes saya harus menyampaikan karena ini harus diketahui oleh masyarakat. Bahwa kalau rumah sakit menolak suatu Gakka dan gawat darurat, itu kena sanksi. Jadi harus amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor, Peraturan tentang Rumah Sakit bahwa rumah sakit berkewajiban menangani kasus-kasus gawat darurat dan itu perlu saya sampaikan.

Kemudian tadi mengenai.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA): Pendalaman dulu Pak, saya pendalaman dulu. Ya memang aturan kita semua itu bagus, tetapi faktanya tidak sedikit rumah sakit yang menolak. Jadi memang ini perlu aturan ini diimplementasikan Pak. Kalau dia melanggar, kasih sanksi rumah sakitnya, bisa tidak misalnya kamu sebulan tidak boleh menerima pasien, mampus dia. Jadi supaya yang, kan ada rumah sakit swasta yang tidak mau melayani BPJS kan? Ada. Nah ini bagaimana coba? Rumah sakit swasta hidup di negara Indonesia menolak BPJS, padahal dia hidup dari siapa? Dari Rakyat Indonesia. Nah kayak begini-begini kok tidak ditindak begitu. Ya saya sekedar kalau Roma Irama bilang sekedar bertanya saja kan begitu, mengapa seperti ini begitu. Nah soal tadi wajib, saya paham bahwa Undang-Undang mengatakan semua wajib ikut BPJS, tetapi menurut saya pihak BPJS juga perlu melakukan suatu evaluasi tentang pelaksanaan BPJS di lapangan, apakah pelaksanaan BPJS itu memang seperti di rumah sakit militer itu berjalan lancar atau tidak kan begitu, sehingga tadi yang saya bilang perlu tidak dipertimbangkan. Kalau memang ada kendala-kendala yang saya cerita tadi, dia punya anak 2 ditinggal suaminya tugas, tinggal di luar asrama, mau berobat ke rumah sakitnya sendiri harus ada rujukan, sementara dia tidak punya siapa-siapa disitu, hanya bawa anak kecil 2 naik motor lagi. Nah yang menurut saya kondisi-kondisi seperti ini perlu dianu Pak. Jadi BPJS perlu juga melakukan evaluasi Pak, tidak bisa serta merta wah ini aturan, ini wajib dan segala macam, kita paham itu, wong Undang-Undang Dasar mengatakan setiap warga negara wajib dalam ikut serta membela negara. Begitu kita bikin Undang-Undang wajib militer ngamuk semua buktinya, ngamuk padahal wajib menurut Undang-Undang kan begitu? Artinya, kita tidak bisa terlalu ya orang Jawa bilang ngono ya ngono, ini ngojoko yo ngono, jangan ngono ya ngono, ini ngojo sakmono nah begitu loh, nah itu bahaya kan begitu. Jadi saya kira begitu Pak Dirut BPJS. Tolonglah lakukan pendalaman di lapangan, jangan Dirut juga hanya terima laporan saja tetapi juga bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pihak militer ini. Tadi Bapak bilang ada lex spesialis. Nah kalau memang diberlakukan

Page 35: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

35

lex spesialis boleh, Aceh bagian dari Negara Indonesia Pak, tetapi dia memberlakukan syariat Islam, lex spesialis dia, boleh nyatanya kan begitu. Nah itu saya kira. Itu saja Pak pendalaman dari saya supaya kita berpikirnya secara integral dan komprehensif begitu. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Supiadin. Pak Bayu 5 menit lagi biar kebagian. DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS (Dr. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES. MM.): Baik terima kasih Pimpinan. Jadi tadi disampaikan Pak kalau upaya-upaya yang dilakukan BPJS tentu BPJS ingin melakukan upaya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Jadi untuk rumah sakit yang bekerja sama terutama yang swasta, kalau rumah sakit Pemerintah itu sudah mandatory harus bekerja sama dengan BPJS. Yang sifatnya swasta, ini masih sifatnya volunteer atau sukarela walaupun memang jumlahnya lebih banyak dari rumah sakit Pemerintah, 59% sedangkan rumah sakit Pemerintah hanya 41% termasuk TNI Polri, Rumah Sakit Umum Daerah dan sebagainya, BUMN, BUMD.

Kemudian perlu kami sampaikan kalau yang bekerja sama dengan kita Pak, kita clear Pak. Kalau dia melanggar aturan ketentuan atau itu sesuatu hal yang kira-kira posisi kualitas kesalahannya itu besar, tentu kita putus hubungan Pak. Kita mitra, kita putus PKS (Perjanjian Kerja Sama) kita stop dulu, kita tinjau dan kita lakukan akreditasi. Pertama tentu dengan surat teguran, kita teguran pertama, kemudian yang kedua menandatangani fakta integritas, yang ketiga tentu kita putuskan, kita tinjau kembali dan banyak rumah sakit swasta yang sudah kita lakukan dan ini hanya rumah sakit swasta. Rumah sakit Pemerintah tidak bisa Pak, karena ini mandatory.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Yang paling tinggi berapa Pak iurannya yang paling hebat kelas I BPJS berapa? DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS (Dr. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES. MM.): 81 ribu Pak. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Berapa? DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS (Dr. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES. MM.): 80 ribu. Kelas II 51 ribu, Kelas III 25 ribu untuk umum, 23 ribu untuk yang dibayar oleh Pemerintah. Kemudian tadi Pak saya sampaikan juga tadi terucap 2 kali dari Pak Dasril dan juga Pak Supiadin mengenai gaji direksi BPJS. BPJS ini digaji oleh ketentuan ada di bawah Perpa Presiden tentu dengan Kementerian Keuangan dan dulu adalah implementasi atau

Page 36: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

36

metamorphosis dari PT Askes. PT Askes adalah BUMN dan gajinya dari dulu tetap gaji masih PT Askes. Jadi itu Pak. Jadi tidak benar kalau berarti dikatakan sekian-sekian. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Saya dengar Dirut-nya gajinya 300 juta, melebihi gaji menteri. DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS (Dr. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES. MM.): Saya mau Pak tetapi sayang tidak dapat segitu Pak. Jadi itu hoax Pak. Jadi kalau kita menebar hoax, nanti dapat surganya surga hoax juga Pak. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Bayu Wahyudi. Masih ada? Dari Bu Maya ya? Sorry. Silakan Bu Maya 5 menit. DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BPJS (R. MAYA AMIARNY RUSADY): Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati, Menambahkan informasi Pak. Tadi terkait dengan yang Bapak Supiadin sampaikan keluhan peserta ditolak, Pak Alimin juga sampaikan, dapat kami juga laporkan kepada Bapak Pimpinan bahwa sejak 2014 berjalannya program JKN sampai Tahun 2017, 4 tahun berjalan itu kita sudah melayani hampir 500 juta kunjungan Pak yang dibayarkan oleh BPJS kepada fasilitas kesehatan. Artinya, sudah sebanyak 250 trilyun yang kami bayarkan, 49 trilyun ke layanan primer dan 203 trilyun ke layanan rujukan untuk hampir 500 juta transaksi pelayanan. Artinya, kami sangat memahami apabila ada beberapa kasus yang tertolak dengan tidak sengaja atau dengan unsur sengaja dari fasilitas kesehatan, tentu tugas kami untuk meluruskan ini. Apabila hal ini disampaikan kepada BPJS detik pertama pun akan kami selesaikan. Kami punya hotline service yang bisa dikontak melalui 500400 atau 1500400 dan hotline-hotline kami yang lain. Itu terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang berikut tadi disampaikan Pak Bobby, izin Bapak menyampaikan terkait dengan sinergi pelayanan kecelakaan kerja. Kami laporkan Bapak Pimpinan bahwa sejak Tahun 2016, kami dengan PT Asabri sudah melakukan koordinasi kerja sama untuk pelayanan kecelakaan kerja untuk TNI dan ini dilakukan karena memang diakui data tadi disampaikan juga oleh Pak Sonny ya, Faskes TNI tidak terlalu banyak, sementara Faskes JKN kami sudah lebih banyak. Untuk itu, dilakukanlah kerja sama. Nah apabila terjadi di luar Faskes TNI dan sebagainya, itu disepakati, bisa ditangani oleh BPJS dahulu, baru nanti bisa diklaimkan ke Asabri apabila itu memang kecelakaan kerja untuk TNI. Jadi sudah ada kerja sama dan kami juga sudah laporkan beberapa kasus yang ditagihkan ke Asabri. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dan tentu kami sangat mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan untuk TNI. Tentu perembahasan teknis dan tentu regulasi yang harus disesuaikan untuk pelayanan kekhususan TNI ini perlu dilakukan. Terima kasih Bapak Pimpinan.

Page 37: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

37

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Bu Maya. Ini dari BPJS termasuk Pak Bambang Wibowo dokter. Jadi memang harus lebih banyak lagi turun ke lapangan Pak, untuk mengawasi rumah sakit-rumah sakit Pak. Nah ini jalan ke surga Bapak ini bantu orang mau mati ya, kan bagus itu, jangan dibiarkan kesombongan jadi profit oriented. Nah jangan, wong rumah sakit. Ya bolehlah cari untung, tetapi kan kemanusiaan didahulukan. Terima kasih ya. Kita beralih sekarang ke Pak Sonny Widjaja nih. Monggo Mas ini banyak sekali pertanyaan Asabri ini. Silakan Pak. DIREKTUR UTAMA PT. ASABRI (SONNY WIDJAJA): Siap. Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang pertama, izin merespon terhadap pertanyaan Pimpinan Rapat tentang Tabungan Perumahan. Sebagaimana dijelaskan di awal tadi, 4 program yang dikelola Asabri adalah tunjangan hari tua, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, sama iuran dana pensiun. Jadi tabungan perumahan bukan tidak ada di Asabri tetapi itu ada di Mabes Polri maupun di angkatan masing-masing. Yang dilakukan Asabri sesuai PP 102 adalah memberikan pinjaman uang muka dan itu di PP 102 dibunyikan itu diambilkan dari iuran dana pensiun walaupun prajurit baru 5 tahun berdinas dan sebagainya sudah boleh mengambil perumahan. Nanti dia akan diambilkan dari premi DP yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, izin menjawab pertanyaan Pak Darizal Basir tadi tentang sampai dengan Beliau purna tidak mengetahui tentang keberadaan Asabri dan sebagainya, sama dengan saya Pak. Saya sampai pensiun bintang tugas saya tidak pernah ikut juga sosialisasi. Kenapa? Karena sesungguhnya yang kita lakukan di Asabri sampai per hari ini dalam setahun 170 kali, minimal sosialisasi baik ke Polda, ke Polres sampai ke Polwil-polwil ketika itu termasuk sampai ke kodim-kodim itu kita lakukan dan buku pedoman sosialisasi termasuk itu akan dijadikan buku saku tentang haknya prajurit TNI maupun Polri sudah ada. Yang terjadi adalah karena kita pejabat dari Danton, Danki, Danyon, Dandim, Danrem memang lebih fokus tugas fokus tugas pokok tidak daripada ikut sosialisasi itu yang kami rasakan tetapi dari banyaknya sosialisasi sesungguhnya sudah banyak kita lakukan dan akan kita tingkatkan. Yang berikutnya adalah keluhan penerbang tadi sekaligus ini menjawab pertanyaan Pak Jimmy, Pak Jimmy ya, tentang santunan resiko kematian khusus dan santunan cacat dinas khusus. Mulai terbit PP 102/2015 Pak, disini tentang santun kematian khusus itu bagi prajurit TNI maupun Anggota Polisi yang melakukan tugasnya kemudian dia mati atau meninggal karena tindakan lawan atau tindakan kelompok bersenjata yang menentang kepada negara maka itu klasifikasinya gugur Pak dan gugur itu santunnya anak adalah, 100 juta, 400 juta saya ulangi, sebelumnya 100 juta, sebelum keluar PP 102 itu sekarang sudah 400 juta ditambah dengan beasiswa anaknya 30 juta, yang kita minta sesungguhnya 1 milyar Pak supaya nendang begitu loh sehingga yang purna, yang ditinggal suaminya itu bisa beli rumah, bisa beli apa, tetapi bayangkan Pak itu dari sini Pak diambilkan dari 0,13 buat persen Pak, sandi khusus itu. Sehingga sampai hari ini sudah tercapai seperti itu, tetapi terhadap tugas-tugas khusus yang ada surat perintahnya kemudian tidak menghadapi teroris, narkoba maupun lawan itu katagorinya tewas Pak. Tewas itu santunannya adalah 275 juta ditambah dengan beasiswa 1 anak 30 juta, jadi 305 juta. Itu Pak Dasrizal tadi. Jadi klasifikasi yang termasuk menjawab kekhawatiran penerbang tadi itu seperti itu Pak. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Ya silakan.

Page 38: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

38

F-PDIP (JIMMY DEMIANUS IJIE): Saya mengerti tugas-tugas khusus itu, sangat mengerti tetapi membuat saya tidak mengerti itu adalah yang menjaga, mengawal Pengusaha Kayu yang begini-begini terus kemudian dia kena kecelakaan, lalu terus kemudian santunan ini dibayar oleh ini karena dia kerja itu, apakah itu termasuk tugas khusus menurut saya. Karena yang saya hadapi, yang saya lihat di Papua itu banyak Pak, beko senjata, pakaian lengkap di tengah hutan jaga pengusaha kayu, yang begitu-begitu itu tugas khusus menurut saya. Kalau misalnya dia tugas mengamankan fasilitas strategis nasional seperti PT Freeport, perusahaan seperti itu saya mengerti begitu. Itu tugasnya, karena itu kepentingan negara tetapi kalau terus kemudian mengawal pengusaha-pengusaha yang sontoloyo yang curi kayu yang begini-begini, itu kemudian dia kena kecelakaan kerja, terus disantunin oleh ini atau dikasih itu, wah itu yang menurut saya yang tidak benar yang itu Pak. Jadi tolong saya dibenarkan pendapat itu. DIREKTUR UTAMA PT. ASABRI (SONNY WIDJAJA): Itu tidak pernah ada Pak. Asabri tidak pernah memberikan, karena itu melanggar hukum dari prajurit yang bersangkutan. Saya tidak bisa menjawab, tetapi yang pasti Asabri tidak memberikan itu karena itu termasuk katagori pelanggaran hukum. Jadi tidak memberikan santunan kepada mereka-mereka itu. Kemudan saya pikir khusus termasuk cacat dinas khusus juga kalau dia mengalami tugas terjadi kecacatan maka itulah Asabri berkewajiban untuk memberikan santunan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Kalau yang kemarin bagaimana itu Mas Sonny yang Kapal Kodam tenggelam di Pulau Seribu, yang Tank masuk, ini termasuk dapat Asabri tidak itu ya, tank di Purworejo kan masuk sungai itu, lagi latihan kemudian yang lagi jalan-jalan untuk angkut orang ini kapal KNC Kodam Jaya tenggelam, itu dapat tidak dia? DIREKTUR UTAMA PT. ASABRI (SONNY WIDJAJA): Kalau di kapal tidak ada korbannya Pak tetapi kalau yang tank karena ada surat perintahnya mendapatkan santunan tewas Pak. Jadi tewas, bukan gugur karena tidak berhadapan dengan lawan maupun orang-orang yang menentang kepada negara. Jadi katagorinya adalah tewas itu dapat Pak. Yang tidak dapat yang di Pulau Seribu, tidak ada yang meninggal Pak, itu hanya selamat semua karena kapalnya tesko itu hanya mati mesin terus tenggelam tetapi tidak ada korban. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Pulau Seribu tidak ada yang dapat ya?

Jadi kalau kita mau dapat uang harus mati dulu mungkin ya baru dapat. Oke lanjut Mas Sonny kalau ada, ini menarik ada 5 menit lagi kalau masih ada. Kalau tidak ada ya terima kasih mungkin. Bapak/Ibu sekalian, Saya rasa cukup. ` kalau tidak salah jam 14 belum. Ada?

Page 39: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

39

F-PDIP (JIMMY DEMIANUS IJIE): Dirjen Yankes saja. Pak, Kalau kita mengharapkan daerah untuk membangun fasilitas kesehatan, saya sudah mengikuti ini sudah sampai umur saya besok tanggal 21 saya 50 tahun Pak. Kayaknya di Papua itu tidak bisa dibangunkan suatu rumah sakit rujukan yang memang itu dibangunkan oleh negara begitu. Itu sampai hari ini, karena hampir, mohon maaf saja tetapi Freeport perusahaan yang besar itu pun juga tidak membangun suatu rumah sakit rujukan buat manusia Indonesia yang berada di Tanah Papua itu, tidak ada. Ada rumah sakit, tetapi hanya untuk karyawan mereka. Itu pun di Gunung sana jalan. Akses masuknya harus melalui perizinan segala macam, tidak gampang itu. Nah apakah itu sulit Pak untuk dibangunkan 1 rumah sakit rujukan. Kalau Sulawesi Selatan itu rumah sakit dokter wahidin itukan rumah sakit negara itu dan kami semua harus dikirimkan ke Sulawesi Selatan. Ya kalau yang sakit sendiri mungkin ringan Pak, tetapi kalau dia harus membawa keluarga yang mendampingi berat dari sisi pembiayaan. Mohon dibantu Pak, tidak perlu Bapak jawab. Nanti Bapak jawab waktu Bapak usulkan anggaran dalam Banggar. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Tidak apa-apa, silakan Pak Bambang Wibowo ya. Jadi kalau dia sakit di Papua itu rujukannya ke Makassar atau ke Jawa, kan lebih besar ongkosnya daripada nyawa orang. DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN (dr. BAMBANG WIBOWO, MARS): Terima kasih Pimpinan. Jadi di Kementerian Kesehatan membangun sistem rujukan dan sekarang ini ada 144 rumah sakit rujukan. Itu SK Menkes Tahun 2014. Ada 14 rumah sakit rujukan nasional, 20 rujukan provinsi, dan 110 rujukan regional. Dari 14 rumah sakit misalnya dari 14 rumah sakit rujukan nasional itu dok 2 salah satu rumah sakit rujukan nasional dan mendapatkan DAK cukup besar. Tahun yang lalu mendapatkan DAK 168 milyar dan dipakai untuk membangun gedung rawat jalan yang kemarin sudah diresmikan bulan yang lalu sehingga bisa difungsikan. Tahun ini mendapatkan sekitar 132 milyar. Kemudian dibantu juga sekarang sudah bisa melakukan katatarisasi. Itu baru kira-kira 2 bulan yang lalu bisa melakukan katatarisasi. Kemudian sejak setahun yang lalu Kementerian Kesehatan akan membangun rumah sakit vertical di Wamena. Ada 3 rumah sakit vertical di timur yang disiapkan sejak tahun yang lalu, di Wamena, di Ambon, dan di Kupang. Yang siap baru Ambon dan tahun ini sudah lelang fisik tetapi Wamena tertinggal untuk penyerahan tanah belum. Kami pernah meninjau ke Wamena terutama Pak Bupati juga tapi sampai sekarang tanahnya belum beres disana sehingga tidak bisa melanjut ke berikutnya yang lain. Jadi sudah sebenarnya disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Nah itu tugasnya Pak Jimmy juga nanti mana. F-PDIP (JIMMY DEMIANUS IJIE): Sebentar Pimpinan. Izin Pimpinan.

Page 40: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

40

Rumah Sakit Dok 2 ini apa Pak Dirjen lihat sendiri? Apakah itu rumah sakit layak? Menurut saya itu rumah sakit tidak sangat layak, tidak layak. Itu rumah sakit peninggalan belanda, Dok 2 itu rumah sakit sangat tidak layak. Atau kita perlu bikin gambarnya, kita putar disini, baru lihat sama-sama. Menurut saya bukan itu. Lokasinya juga sudah tidak memungkinkan untuk pengembangan fasilitas yang lain-lain yang segala macam-macam sepertinya tanah Papua tidak ada tanah lagi. Di Sorong itu banyak tanah yang luas itu, Bapak bangun yang baru saja tidak usah memberi status pada rumah sakit yang tidak layak itu dari sisi bangunan dan segala macam. Itu tidak layak Pak. Saya harus mengatakan tidak layak ya. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih. Mungkin Pak Wibowo untuk daerah Papua harus dicek lagi secara khusus karena disurvei biar tidak ada permasalahan. Bapak/Ibu sekalian, Terima kasih. Kita akan sampai kepada Draft Kesimpulan dari hasil RDP kita hari ini. Coba diputar karena banyak menarik ini, jadi perlu ulangan.

RANCANGAN KESIMPULAN RDP KOMISI I DPR RI DENGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN

KESEHATAN, PUSKES TNI, PT ASABRI, DAN BPJS KESEHATAN

20 Maret 2018

1. Komisi I DPR RI mengapresiasi terkait telah ditandatanganinya pembaharuan nota kesepahaman MoU antara Kementerian Pertahanan RI dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Selanjutnya Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan untuk mempercepat penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama dan pedoman kerja agar Nota Kesepahaman tersebut dapat segera dioperasionalkan.

Kita minta pendapat dari Pak Dirjen.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.): Pimpinan, Koreksi saja Pimpinan. Itu kiranya bisa untuk mempercepat penyusunan dan penandatangani itu kita sederhanakan menjadi untuk menyelesaikan, tidak mempercepat penyusunan sampai penandatanganan itu jadi untuk menyelesaikan PKS dan PK agar Nota Kesepahaman dapat segera dioperasionalkan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Mungkin bagus, coba diubah ya.

Jadi saya ulangi “Komisi I DPR RI mengapresiasi terkait telah ditandatanganinya pembaharuan nota kesepahaman MoU antara Kementerian Pertahanan RI dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Selanjutnya Komisi I DPR RI mendesak Kementerian

Page 41: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

41

Pertahanan untuk menyelesaikan perjanjian kerja sama (PKS) dan pedoman kerja (PK) agar Nota Kesepahaman tersebut dapat segera dioperasionalkan”.

Saya rasa cukup. Mungkin Pak Ari ada tanggapan.

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS (Dr. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES. MM.): Mohon izin, itu bukan Nota Kesepahaman sesuai yang resmi dari hukum adalah kesepakatan bersama, kemudian PkS itu memang singkatannya PkS, S-nya besar. Jadi bukan Nota Kesepahaman tetapi kesepakatan bersama. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Tidak ada Nota ya, tidak pakai nota ya. Komisi I DPR RI mengapresiasi terkait telah ditandatanganinya pembaharuan kesepakatan bersama MoU antara Kementerian Pertahanan RI dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Selanjutnya Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan untuk menyelesaikan perjanjian kerja sama (PkS) dan pedoman kerja (Pk) agar kesepakatan bersama tersebut dapat segera dioperasionalkan. Cukup? Apa BPJS belum masuk ini? Silakan. F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.): Ini tadi dalam MoU sudah dengan Menhan, mungkin pedoman kerja yang sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Jadi untuk PkS atau Perjanjian Kerja Sama nanti itu di cabang masing-masing antara Faskes dengan BPJS. Jadi tidak perlu tingkat pusat. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Jadi tidak diteruskan disini. Jadi ini yang maksudnya begitu. Maksudnya, menyelesaikan perjanjian kerja sama? Pedoman Kerja? Oh, perjanjiannya tidak ada? Jadi menyelesaikan pedoman kerja ke pedoman kerja sama. Coba diubah kalau memang itu. Nanti di Menhan lain, di BPJS lain, menyelesaikan pedoman kerja agar kesepakatan bersama tersebut, nah ini sudah benar. Oke ya kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi I DPR RI akan menjadwalkan kembali Rapat dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI PT Asabri dan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan laporan penyusunan pedoman kerja sebagaimana pada poin 1 dan perkembangan pelayanan kesehatan bagi Anggota TNI tadi beserta keluarganya.

Pak Bambang Dirjen? Apa ada yang salah ini, silakan. Karena besarnya perhatian DPR kepada masalah kesehatan TNI ini prajurit yang kita

juga ini masih ada pertanyaan, ini masih berkembang seperti apa, kita kan ingin tahu. Kalau tidak ada, kita ketok.

Bu Adriyani cukup? Pak Ari? Oke.

Page 42: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

42

Kalau ini, kita setujui ya berarti kita ingin kita jadwalkan nanti untuk kesepakatan bersamanya RDP mungkin Raker kalau memang menterinya ada namanya raker, kalau tidak kita RDP agar lebih solid untuk membahas masalah kesehatan TNI.

Dengan demikian, poin 2 kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah Bapak/Ibu sekalian sampai kita selesai. Oh masih ada?

Silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.): Pimpinan, Ingin menanyakan saja kepada mitra kita, apakah dalam kesimpulan ini sudah cukup Pak? Karena inikan normatif-normatif ini, apakah semua tadi identifikasi masalah yang tadi kita diskusikan itu sudah termaktub dalam penyelesaian pedoman kerja ini atau ada usulan kiranya itu bisa menjadi komitmen yang bisa kita tindaklanjuti bersama atau memang pedoman kerja itu sudah cukup bisa mengharmonisasikan prosedur penganggaran dan berbagai keluhan-keluhan yang selama ini sering beredar di ranah public lewat media dan semuanya. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Bobby. Saya rasa dalam pertemuan berikutnya bisa kita sampaikan itu. Masih ada? Pak Darizal, ya silakan. F-PD (H. DARIZAL BASIR): Menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi tentang punya perhatian atau usul untuk membantu rumah sakit rujukan di Papua. Bagi kita ya Papua ini merupakan masalah yang penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai ini mereka terlalu lama menunggunya, kapan berakhirnya kemerdekaan ini. Ini yang kita khawatirkan. Biarlah kita kehilangan dollar dibandingkan kita kehilangan Papua dalam NKRI. Nah untuk saya sarankan apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi dan direspon oleh Kementerian, ini dimasukan dalam suatu kesimpulan. Nah bagaimana kita menyimpulkan agar masalah ini tetap berlanjut, tidak habis. Jadi saya menyarankan masukan sebagai tertulis dan apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi. Demikian. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Saya rasa Pak Bambang Wibowo sudah mencatat tadi Pak Darizal akan diadakan peninjauan khusus ke Papua karena masalahnya cukup banyak, termasuk pembebasan tanah bermasalah. Jadi ini sudah cukup. Nanti pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Bapak/Ibu sekalian, Terima kasih. Jangan pulang dulu, kita siapkan makan siang. Silakan.

Page 43: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · 3 Undangan : 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Bambang Hartwan, M.Sc. 2. Kepala Pusat Kesehatan

43

Mungkin kita tingga l Rapat Paripurna, Bapak/Ibu silakan makan siang. Terima kasih Mas Sonny, Pak Bambang ya, Bu Adriyani, Pak Ari, Pak Bayu, sama Ibu Maya dan lain-lain. Dengan demikian, rapat kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.05 WIB)

Jakarta, 20 Maret 2018 a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.

NIP. 19710106 199003 2 001