dewan perwakilan rakyat republik indonesia laporan ...€¦ · 4) kunjungan kerja bksap dpr ri...
TRANSCRIPT
1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN DELEGASI DPR RI KE KOLOMBIA DALAM RANGKA TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)
Tanggal 20 s.d. 26 Juli 2019
____________________________________________________________________________
I. PENDAHULUAN
Empat tahun telah berselang sejak pengesahan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai
agenda pembangunan global di Sidang Umum PBB di New York 2015 silam. Para pemangku
kepentingan di tingkat lokal, nasional hingga global berpacu mengimplementasikan tujuan,
target, dan indikator SDGs di berbagai sektor hingga tahun 2030. Dalam hal pencapaian SDGs,
kemitraan dan kolaborasi di tingkat bilateral maupun multilateral dibutuhkan untuk memecahkan
tantangan dan mencari solusi terbaik.
Salah satu prinsip dalam SDGs adalah inklusivitas baik itu dalam masa embrio, perencanaan, dan
di tingkat pelaksanaan. Artinya, semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, pelaku
usaha, kampus, filantropi, organisasi internasional dan regional, lembaga riset serta tidak
terkecuali parlemen—terlibat dalam kerja mewujudkan SDGs pada tataran konkret. Dokumen
SDGs sendiri menyebut secara tegas peran parlemen sebagai organ yang mempunyai signifikansi
dalam pengarusutamaan dan implementasi SDGs di tingkat nasional.
Mengingat peran penting parlemen dalam implementasi SDGs, BKSAP sebagai alat kelengkapan
DPR RI yang menjadi penjuru diplomasi parlemen membentuk Panitia Kerja SDGs untuk
membantu pemerintah RI dalam implementasi dan pengarusutamaan SDGs di dalam negeri.
Seturut dengan itu, BKSAP DPR RI berupaya memperkaya khazanah praktik dan pengalaman
SDGs dengan mengadakan kunjungan kerja ke negara-negara tertentu yang dinilai mempunyai
keunggulan komparatif. Salah satu negara yang dikunjungi adalah Kolombia.
Kedatangan BKSAP DPR RI ke Kolombia membawa misi diplomasi parlemen bertemu dengan
para pemangku kepentingan di Kolombia guna saling bertukar pikiran, pandangan, pengalaman
dan praktik cerdas terkait implementasi SDGs baik di Indonesia maupun Kolombia. Kunjungan
BKSAP DPR RI mengeksplorasi upaya Parlemen Kolombia dalam memantau implementasi
nasional SDGs dan dalam menyediakan kebijakan yang tepat dan relevan untuk mendukung
SDGs.
2
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan kunjungan kerja ke Kolombia adalah sebagai berikut:
1) Kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Kolombia adalah sebagai komitmen untuk
mengarusutamakan SDGs di tingkat nasional dan global.
2) Kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Kolombia adalah untuk memainkan peran diplomasi
parlemen dalam mengarusutamakan SDGs di tingkat regional dan global.
3) Kunjungan BKSAP DPR RI adalah juga untuk mendiseminasikan The Third World
Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) yang akan diselenggarakan
oleh BKSAP DPR RI pada 4 s.d. 5 September 2019 di Bali. WPFSD mengangkat tema
“Combating Inequality through Social and Financial Inclusion”, sekaligus mengundang
parlemen Kolombia agar hadir.
4) Kunjungan kerja BKSAP DPR RI dengan membawa isu SDGs adalah juga untuk menaikkan
pamor Indonesia dalam kancah diplomasi parlemen.
Keberangkatan delegasi BKSAP DPR RI ke Kolombia ini berdasarkan Surat Keputusan
Pimpinan DPR RI Nomor: 123/PIMP/V/2018-2019, dengan susunan delegasi sebagai berikut:
No Nama Delegasi Jabatan
1 Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
(A-432) Fraksi P. Demokrat
- Ketua Panja SDGs/Ketua BKSAP
- Anggota Komisi XI
2 Dave Akbarshah Fikarno, ME.
(A-264) Fraksi P. Golkar
- Watua Panja SDGs/Watua BKSAP
- Anggota Komisi I
3 Dr. H. Surahman Hidayat
(A-107) Fraksi PKS
- Watua Panja SDGs/Watua BKSAP
- Anggota Komisi VIII
4 H. Achmad Farial
(A-517) Fraksi PPP
- Watua Panja SDGs/Watua BKSAP
- Anggota Komisi VI
5 Dwi Ria Latifa
(A-143) Fraksi PDI Perjuangan
- Anggota Panja SDGs/Anggota BKSAP
- Anggota Komisi II
6 Hj. Saniatul Latifa, SE.
(A-243) Fraksi P. Golkar
- Anggota Panja SDGs/Anggota BKSAP
- Anggota Komisi V
7 Rachel Maryam Sayidina
(A-344) Fraksi P. Gerindra
- Anggota Panja SDGs/Anggota BKSAP
- Anggota Komisi X
8 Putu Supadma Rudana
(A-442) Fraksi P. Demokrat
- Anggota Panja SDGs/Anggota BKSAP
- Anggota Komisi X
9 Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi.
(A-472) Fraksi PAN
- Anggota Panja SDGs/Anggota BKSAP
- Anggota Komisi VIII
10 Dra. Hj. Siti Masrifah, MA.
(A-77) Fraksi PKB
- Anggota Panja SDGs/Anggota BKSAP
- Anggota Komisi IX
3
11 H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.
(A-103) Fraksi PKS
- Anggota Panja SDGs/Anggota BKSAP
- Anggota Komisi V
12 Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(A-19) Fraksi P. Nasdem
- Anggota Panja SDGs/Anggota BKSAP
- Anggota Komisi III
13 Drs. Timbul Manurung
(A-550) Fraksi P. Hanura
- Anggota Panja SDGs/Anggota BKSAP
- Anggota Komisi I
II. PERTEMUAN-PERTEMUAN SELAMA DI KOLOMBIA
A. Pertemuan dengan National Planning Department (DNP) Kolombia
(Mrs. Gloria Amparo Alonso)
Program-program DNP akan diajukan ke Kongres untuk memperoleh persetujuan. Selama
4 tahun mendatang, Kolombia berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dari 12 juta
jiwa menjadi 2,5 juta jiwa, serta menghapus angka kemiskinan ekstrim yang mencapai 1,5
juta jiwa, seiring dengan komitmen negara tersebut terhadap pencapaian SDGs. Salah satu
strategi yang dicanangkan Kolombia dalam pengentasan kemiskinan adalah revolusi
industri.
Sebanyak 50% anggaran Kolombia dialokasikan untuk program kesetaraan yang di
dalamnya juga mencakup aspek pendidikan dan kesehatan.
Ada tiga elemen utama yang ditekankan DNP dalam mencapai SDGs, yaitu: 1) Lokalisasi
SDGs, karena SDGs merupakan komitmen global yang pada praktiknya dijalankan di
tingkat lokal; 2) Tersedianya anggaran untuk mendukung program-program pencapaian
SDGs; serta 3) Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta (public-private
partnership) karena tanggung jawab pencapaian SDGs bukan hanya merupakan tanggung
jawab pemerintah.
Parlemen Kolombia belum memiliki komite/panitia khusus yang membahas pencapaian
SDGs. Oleh karena itu, kunjungan Panja SDGs BKSAP dapat menginspirasi Parlemen
Kolombia untuk membentuk komite serupa.
SDGs sudah menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional Kolombia. Ada
sejumlah indikator pembangunan yang selaras dengan SDGs. Setiap indikator menjadi
tanggung jawab dari lembaga/kementerian tertentu. Sebagai contoh, DNP bertanggung
jawab terhadap aspek inklusi finansial. DNP mempromosikan SDGs ke setiap
daerah/kabupaten melalui seminar, tidak hanya menargetkan pemerintah, tetapi
masyarakat setempat. Medellin adalah kota pertama di Kolombia yang mengintegrasikan
SDGs dalam program kerja pemerintah daerah.
4
Sebagai salah satu upaya untuk mengukur kontribusi sektor swasta dalam pencapaian
SDGs. Kolombia telah meluncurkan SDGs Corporate Tracker. Saat ini, sudah ada 70
perusahaan yang menyampaikan laporan dalam framework tersebut, target berikutnya
adalah memperoleh laporan kontribusi dari 200 perusahaan. Dengan bantuan Pemerintah
Swedia, Kolombia telah meluncurkan website khusus yang berisikan informasi mengenai
SDGs beserta setiap goal dan indikator yang disusun pemerintah, termasuk program yang
diluncurkan.
B. Pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kolombia
(Mr. Rikardo Lozano Picon)
Di era Millennium Development Goals (MDGs), Kolombia fokus pada pencapaian target
pembangunan global di Bogota. Namun dalam konteks pencapaian SDGs, Kolombia
berkomitmen untuk merangkul pemerintah daerah. Melalui berbagai penelitian, Kolombia
berupaya untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan prioritas pembangunan yang
dibutuhkan di setiap daerah. Selain berkomitmen terhadap SDGs, Kolombia juga
mengacu pada Paris Agreement untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Selain menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga/kementerian, Kementerian
Lingkungan Hidup Kolombia juga berkomunikasi secara intensif dengan Parlemen karena
salah satu aspek terpenting dalam pencapaian SDGs di bidang lingkungan adalah
ketersediaan anggaran.
Selain hydro power, Kolombia juga sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas
energi terbarukan yang berasal dari energi angin dan matahari. Untuk meningkatkan
efisiensi energi, Kolombia akan beralih pada sistem transportasi publik berenergi listrik
dan hybrid.
Salah satu strategi utama Kolombia dalam mencapai SDGs adalah melalui circular
economy. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup Kolombia meluncurkan
serangkaian workshop yang melibatkan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi
ekonomi dan produktifitas perusahaan. Setiap upaya yang dilakukan Kolombia untuk
mencapai SDGs melibatkan lebih dari satu lembaga kementerian.
Ada dua mekanisme utama yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup Kolombia
dalam mencapai SDGs, yaitu: 1) Bekerja sama dengan kementerian lain, dan 2) Bekerja
sama dengan berbagai industri yang ada di Kolombia untuk mencapai green economy.
Ada sejumlah MOU yang telah disepakati antara Pemerintah Kolombia dan sektor swasta.
Kolombia telah berhasil mencapai pengurangan deforestasi hingga 10%.
5
C. Pertemuan dengan Ketua DPR Kolombia
(Mr. Alejandro Carlos Chacon Camargo)
DPR Kolombia menyambut baik kunjungan delegasi DPR RI dan mendukung kerja sama
bilateral yang lebih erat, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Ketua DPR
mengapresiasi Duta Besar RI yang senantiasa berupaya untuk mendekatkan hubungan
kedua negara.
Kolombia telah membentuk bilateral friendship group untuk mempererat persahabatan
antara rakyat Indonesia dan Kolombia. Sejak 2017, kunjungan delegasi DPR RI ke
Kolombia aktif dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral antar kedua
negara semakin dekat.
Menurut Ketua BKSAP, hubungan antara parlemen Kolombia dan Indonesia sebenarnya
sudah terjalin sejak lama melalui IPU. Dialog dalam bilateral friendship group diharapkan
dapat juga terjalin dalam forum-forum antarparlemen.
Ketua BKSAP mengundang Ketua DPR Kolombia dan Ketua Friendship Group untuk
menghadiri the 3rd WPFSD di Bali pada bulan September 2019 yang akan dihadiri pula
oleh OECD, WPL dan organisasi internasional lainnya. Kolombia akan mengirim delegasi
untuk berpartisipasi dalam acara tersebut.
Ketua BKSAP mengusulkan dibukanya sekolah bahasa Indonesia di Kolombia dan
mendorong program beasiswa dan pertukaran pelajar antar kedua negara.
Wakil Ketua BKSAP Dave Laksono mendorong interfaith dialogue, mengingat Indonesia
merupakan negara multietnis dan multiagama. Sebagaimana Kolombia, Indonesia juga
telah berhasil mengatasi pemberontakan separatis. Oleh karena itu, saling berbagi
pengalaman antara kedua negara harus terus dilakukan.
Ketua DPR Kolombia menyoroti kurangnya akses pendidikan tinggi di Kolombia. Oleh
karena itu, Ketua DPR mengharapkan agar Indonesia membuka akses bagi warga
Kolombia yang ingin menempuh pendidikan tinggi. Anggota BKSAP Putu Supadma
menyambut baik usulan tersebut dan akan mengkomunikasikannya kepada komisi terkait
di DPR.
D. Pertemuan dengan Friendship Group Kolombia-Indonesia
Ketua Friendship Group, Mr. Jose Daniel Lopez mengapresiasi kebijakan nasional
Indonesia yang mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dan dijamin dalam UU;
juga mengapresiasi partisipasi perempuan dalam Delegasi BKSAP.
Kolombia berhasil mengurangi angka pengangguran menjadi satu digit.
6
Selain pendidikan dan perdagangan, Indonesia dan Kolombia berpotensi untuk
meningkatkan kerja sama dalam bidang pariwisata. People to people contact sangat
penting untuk dikembangkan.
E. Pertemuan dengan Kementerian Pertanian Kolombia
Pemerintah dan Parlemen harus meningkatkan kesepahaman dalam upaya mencapai
SDGs.
Kolombia menghadapi tantangan deforestasi akibat pembukaan lahan pertanian dan
peternakan. Ada sejumlah investasi yang ditujukan untuk reforestasi. Kolombia berupaya
agar konservasi lingkungan dapat tetap berlangsung, bersamaan dengan peningkatan
produktifitas pertanian.
Keberlanjutan sektor peternakan berhubungan erat dengan ketahanan pangan.
Produktifitas peternak dan petani kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim yang
mempengaruhi produksi pertanian. Kementerian Pertanian Kolombia bekerja sama
dengan perkumpulan-perkumpulan petani dan peternak untuk mempromosikan
pertumbuhan keberlanjutan. Kementerian Pertanian juga berupaya untuk meningkatkan
kesejahteraan para petani kecil. Selain meningkatkan produktifitas dan menyebarkan
informasi mengenai keberlanjutan, prioritas lain dari Kementerian Pertanian Kolombia
adalah membuka lahan-lahan konservasi baru.
Anggota BKSAP Rachel Maryam menyampaikan bahwa pertanian berkaitan langsung
dengan upaya menghapus kelaparan di dunia. Pertanian tidak akan tumbuh tanpa petani.
Di Indonesia, tantangan utamanya adalah generasi Millennial, terutama meyakinkan
mereka bajwa sektor pertanian adalah sektor yang menguntungkan. Banyak anak-anak
petani yang memilih untuk menjual lahan pertanian keluarga dan mencari pekerjaan di
kota atau menjadi buruh pabrik. Bagaimana Kolombia menjamin kelayakan hidup petani
dan memastikan adanya pergantian generasi di sektor pertanian?
Kolombia juga menghadapi tantangan yang sama. Salah satu strategi yang dilakukan
adalah melalui bantuan teknis bagi para petani. UU Kolombia yang disusun bersama oleh
Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan Kolombia adalah pembaruan SDM
bidang pertanian, terutama melalui inovasi dan teknologi baru. Ada kredit khusus bagi
perempuan petani di Kolombia.
Wilayah Indonesia sangat luas, banyak daerah yang terisolir, sehingga hasil pertanian
setempat sulit untuk dipasarkan. Konektivitas antar kawasan adalah salah satu tantangan
utama bagi Indonesia dan Kolombia dalam pemerataan pembangunan. Salah satu strategi
yang diupayakan Kolombia adalah mengembangkan akses internet hingga ke daerah-
daerah terpencil. Kolombia juga berupaya untuk menyelaraskan tingkat supply dan
demand dalam produk pertanian. Kolombia juga menerapkan sistem kontrak dalam
7
produk pertanian. Sistem kontrak bertujuan untuk menghubungkan antara petani dengan
buyer.
Ketua BKSAP menyampaikan bahwa untuk membangkitkan minat generasi muda
terhadap sektor pertanian, pemerintah Indonesia memberikan subsidi bagi petani serta
beasiswa untuk belajar di fakultas pertanian. Beasiswa juga diberikan pada anak-anak
petani. Upaya lain yang dilakukan adalah memanfaatkan e-commerce untuk
memasarkan/mempromosikan produk pertanian. Indonesia memiliki universitas yang
fokus pada pengembangan sektor pertanian. Di universitas ini, mahasiswa tidak hanya
belajar mengenai pertanian, tetapi juga didorong untuk berwirausaha.
III. KESIMPULAN & SARAN
A. Kesimpulan
1) Kunjungan kerja ke Kolombia berjalan lancar dengan pertemuan antara delegasi BKSAP
DPR RI dan para pemangku kepentingan di Kolombia.
2) SDGs secara peristilahan tidak begitu populer di kalangan masyarakat Kolombia. Akan
tetapi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan telah lama hidup menjadi prioritas
pembangunan nasional Kolombia.
3) Parlemen Kolombia belum memiliki komite/panitia khusus yang membahas pencapaian
SDGs.
4) SDGs sudah menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional Kolombia.
Pemerintah dan parlemen harus meningkatkan kesepahaman dalam upaya mencapai SDGs.
Ada sejumlah indicator pembangunan yang selaras dengan SDGs. Setiap indikator menjadi
tanggung jawab dari lembaga/kementerian tertentu.
5) Salah satu strategi utama Kolombia dalam mencapai SDGs adalah melalui circular
economy. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan serangkaian
workshop yang melibatkan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan
produktifitas perusahaan. Setiap upaya yang dilakukan Kolombia untuk mencapai SDGs
melibatkan lebih dari satu lembaga kementerian.
B. Saran
1) Kunjungan kerja BKSAP dengan membawa isu SDGs ke forum internasional dan bilateral
perlu diintensifkan karena berdampak mengangkat pamor Indonesia dalam kancah
diplomasi khususnya diplomasi parlemen.
2) Hasil-hasil kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Kolombia hendaknya dapat dilaporkan
dan disampaikan secara luas dalam rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat badan untuk
pengarusutamaan SDGs di kalangan DPR RI.
8
3) Hasil-hasil kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Kolombia hendaknya dapat disampaikan
kepada pemerintah pada saat rapat kerja, rapat dengar pendapat baik itu di komisi maupun
badan. Hasil-hasil tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam
mengimplementasikan SDGs di tingkat lokal maupun nasional.
4) Hasil-hasil kunjungan kerja BKSAP DPR RI hendaknya dapat didiseminasikan secara luas
melalui media massa, media sosial, dan jaringan berita daring. Diseminasi ini diharapkan
menjadi konsumsi publik sebagai bagian peningkatan kesadaran SDGs di masyarakat.
5) Untuk diperhatikan Pemerintah Indonesia bahwa sudah saatnya pengembangan energi dan
energi terbarukan menjadi fokus kerja pemerintah dalam upaya pencapaian energi bersih
dan terjangkau.
V. PENUTUP
Demikianlah pokok-pokok Laporan Delegasi DPR-RI dalam rangka Kunjungan Kerja
Pantia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke Kolombia yang telah
berlangsung pada tanggal 20 s.d. 26 Juli 2018. Laporan ini dilampiri dengan dokumen terkait
lainnya. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk
melaksanakan tugas yang mulia bagi bangsa dan negara Indonesia. Semoga bermanfaat bagi
kita semua.
Jakarta, 29 Juli 2019
Ketua Delegasi DPR RI,
ttd
Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si
A-432
9
LAMPIRAN
_________________________________________________________
I. LAMPIRAN TOR
Term of Reference
The Indonesian Parliamentary Working Group on
Sustainable Development Goals
Mission to Colombia
BACKGROUND
After several years of the adoption of SDGs, countries have made preparation to implement
the SDGs. They formulate policies, set up a mechanism and institutional framework to boost
the implementation of the SDGs. Moreover, a national review mechanism has, in some
countries, been put in place to ensure that national development plan and its implementations
are aligned to the SDGs.
At the global level, the international community set the global governance for SDGs through
the UN High-Level Political Forum (HLPF). The monitoring mechanism has been set under a
voluntary national review submitted by countries through HLPF. Each year, the HLPF has also
set in-depth review of specific SDGs theme. The HLPF has decided that this year’s review will
be based on theme: Empowering people and ensuring inclusiveness and equality. Under this
theme, the international community will assess and review the means of implementation,
global partnership as well as the implementation progress of goals as follows:
Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.
Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and
productive employment and decent work for all.
Goal 10. Reduce inequality within and among countries.
Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts.
Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all
levels.
Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.
Parliament as the institution of legislation, monitoring and budget at the national level has
significant role to support the national implementation of the SDGs. At the international arena,
these roles have been more significant than ever before.1 Under the SDGs Declaration, the UN
1 Parliament has been included in the following paragraph: paragraph no 37 section implementation, paragraph no 43 section a call for action to change our world, paragraph no 7 Chapter II Means of Implementation and the Global
10
has emphasized the essential roles of parliament in paragraph 45, by acknowledging it through
the enactment of legislation and adoption of budget and the role of ensuring the accountability
for the effective implementation of SDGs Goals.
Parliament has all the necessary capacity to support these international frameworks. Parliament
can ensure that the international frameworks agreed by the Government are aligned with
national interests; Parliament can link the SDGs into their constituent, boosting community
actions to support the SDGs. Parliament can also shape the national debate on what goals that
are fundamental to the national development and the most important thing is to provide
relevant supports—legislations, and budget—to help succeed the SDGs.
The Indonesian Parliamentary Working Group on SDGs has put a special emphasis on the need
to strengthen the parliamentary work into the core of SDGs governance both at the national
and international levels. With that in mind, the SDGs Working Group undertakes efforts to
mainstream the SDGs at the national parliament, oversees the national implementation of
SDGs, strengthens the parliamentary dimension to the work of SDGs. In support of these work
plans, the SDGs Working Group also develop a knowledge-resources pool that serves as the
center of best practices and lesson learned gathered from all over the world.
With the view to strengthen the thematic based global review of SDGs through the HLPF, the
Indonesian Parliamentary Working Group on SDGs is inspired to seek best practices from
countries with great knowledge and resources to develop sustainable and resilient
communities. Under an initial review, the Indonesian Parliamentary Working Group on SDGs
under the patronage of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the Indonesian
House of Representatives will conduct a comparative study through a mission to Colombia.
Colombia – Sustainable Development
With a population of 48.7 million, unemployment in Colombia reached 9.9%. With an average
annual growth of 3.1%, Colombia recorded USD 688.8 billion of GDP in 2018 a GDP per
capita of USD 14,130. Colombia’s economy is the 3rd largest in South America, following
Brazil and Argentina. Its revenue depends heavily on exports of petroleum, coffee, and flowers.
As a founding member of the Pacific Alliance, Colombia has free-trade agreements with many
countries, including the US.
Colombia’s economic freedom score is 68.9, making it's economy the 42nd freest in the 2018
Index. Colombia ranked 6th among 32 countries in the Americas region, and its overall score
is above the regional and world averages. The Government of Colombia reformed the tax code
in 2016 to retain Colombia’s investment-grade credit rating by offsetting lost revenue from
lower oil prices through corporate tax cuts to incentivize investment and also by increasing the
value-added tax. This reflects a firm will to maintain macroeconomic stability and openness to
Partnership and paragraph no 5 Chapter III Follow up and review section national level of the zero-draft of the outcome document for UN Summit 2015 to adopt Post-2015 Development Agenda.
11
global trade and finance. The relatively sound economic policy framework has contributed to
steady economic growth.
The country ranks 74th under the SDGs Index with a score of 66.6. Colombia has presented its
first Voluntary National Reviews (VNRs) at the 2016 session of the UN High-level Political
Forum on Sustainable Development (HLPF).
According to the SDGs Index and Dashboards Report, Colombia’s country scores by SDG are
highest in SDG 6 (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation
for all) with a score of 97.6, SDG 1 (End poverty in all its forms everywhere) with a score of
95.5, SDG 13 (Take urgent action to combat climate change and its impacts) with a score of
86.6, SDG 7 (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy) with a
score of 85.4, SDG 3 (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) and
SDG 11 (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) each
with a score of 80.8.
The Government of Colombia has launched the Strategy for the Implementation of Sustainable
Development Goals in Colombia, which is articulated in document no. 3918 of the Colombian
National Council for Social and Economic Policies (Conpes in Spanish). This strategy defines
a monitoring and reporting framework for advancements in the implementation of the SDGs,
based on a set of national indicators and includes a baseline for each indicator and its respective
goal for 2030.
The Conpes also outlines a plan to strengthen statistical production to measure all aspects
concerning the SDGs and establishes concrete actions for dialogue with non-governmental
actors and promotes a multi-stakeholder approach towards the achievement of these goals.
The monitoring and reporting mechanism for the implementation of the SDGs establishes 156
indicators to measure progress towards the attainment of the SDGs. Considering the high
number of indicators, the Government of Colombia has decided to establish 16 tracking
indicators that will be monitored especially closely. The government has also created a
monitoring framework to determine the resources necessary to fund the SDGs.
12
Against this backdrop, the Indonesian Parliamentary Working Group on SDGs is keen to seek
further information on SDGs implementation in Colombia. The Committee for Inter-
Parliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives will facilitate a
parliamentary diplomacy mission to Colombia to gain the know-how and gather best practices
on issues of SDGs. It will also explore the efforts made by the Parliament of Colombia in
monitoring the implementation of sustainable development policies and in providing proper
and relevant policies to support SDGs.
NATURE AND OBJECTIVES OF THE MISSION
The committee will carry out a mission to Colombia to have an in-depth consultation with the
following stakeholders:
- The Parliament of Colombia;
- Colombia’s focal point for the Division for Sustainable Development Goals (DSDG) Mr.
Felipe Castro Pachón, Technical Secretary for the Inter-Institutional Commission for the
Implementation of the 2030 Agenda and Director of Monitoring and Evaluation of Public
Policies, National Ministry of Planning (email: [email protected]);
- Colombia Ministry of Environment and Sustainable Development;
- Local Government of Bogota;
- Representatives of the private sector and CSOs.
The mission aims to gather first-hand information on issues related to this year’s theme of the
UN HLPF and Colombia’s parliamentary efforts in providing supports and engagement for the
implementation of SDGs. It will also gather information on sustainable development policies
and best practices in Colombia.
OUTCOME
It is expected that this mission can provide a preliminary study to explore the internal
mechanism within the Parliament in mainstreaming the SDGs. It will also provide a reference
on how to link the works of SDGs between parliament and the government. The study will also
explore Colombia’s best practices and lessons learned in terms of poverty alleviation,
environmental conservation, sustainable energy and other issues relevant to the 2018 UN
HLPF theme entitled Empowering people and ensuring inclusiveness and equality.
ORGANIZATION OF THE MISSION
SCHEDULE
The mission will take place on 20 – 26 July 2019 inclusive of the travel days. It will include
meetings with the Parliament of Colombia and other stakeholders related to SDGs. It will also
include if deemed necessary, visits to relevant sustainable development projects in Colombia.
13
COMPOSITION
The mission will only be open to members of the Committee for Inter-Parliamentary
Cooperation. Priority will be given to those who are also listed as members of the Indonesian
Parliamentary Working Group on SDGs.
PRELIMINARY LIST OF QUESTIONS
Topics to be discussed in the meetings:
1) The implementation of Conpes in accordance with the achievement of SDGs.
2) The role of the Parliament of Colombia in accelerating the SDGs and the relation between
the executive and legislative bodies in the country.
3) Colombia’s strategy in poverty alleviation and ensuring the availability and sustainability
of water and sanitation for all.
4) Local government’s efforts in building sustainable and resilient communities.
5) Indicators and strategies used by the Government to achieve SDGs.
6) How does the Government of Colombia develop cross-sectoral partnerships and
collaborations for concrete actions to deliver all goals of SDGs.
7) The role of the private sector and CSOs in Colombia in achieving sustainable development.
8) The efforts made by the Parliament of Colombia in mapping, formulating and identifying
relevant laws to ensure the achievement of SDGs.
9) The role of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Colombia’s economy and
government’s efforts in developing SMEs and ensuring financial inclusion.
14
II. BUTIR WICARA MENGENAI KERJA SAMA BILATERAL
INDONESIA-KOLOMBIA
▪ Allow me to deliver our highest appreciation to the Government, the House of
Representatives and the people of Colombia for their warm welcome. I truly hope that our
visit to Colombia could strengthen bilateral ties between the two countries even further.
▪ We welcome the establishment of Colombia-Indonesia Parliamentary Friendship Group
earlier this year in the House of Representatives of the Republic of Colombia. We will
support the establishment of the friendship group in the Indonesian House.
▪ For almost 40 years, Indonesia and Colombia have shared conducive and amicable
relations which demonstrated by an exchange of high-level visits between officials of the
two countries. Amid the growing and complicated global challenges, Indonesia and
Colombia should explore more cooperation opportunities in politics, trade, investment,
culture as well as education, both through bilateral or international framework.
▪ Notes: Diplomatic relations between Indonesia and Colombia officially began on 15
September 1980. The Embassy of the Republic of Indonesia in Bogota was opened in
1989.
▪ I would like to express our appreciation towards the peace agreement that brought an end
to the world’s longest-running armed conflict of 51-year dispute between the Government
of Colombia and the Revolutionary Armed Forces (FARC-EP). Despite continuous peace
talks and negotiations, Colombia has been able to adapt to the global requirement of
achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) that was adopted in 2015, a year
prior to the peace agreement. The agreement itself was a revolutionary one as it covers
the fundamental objectives of sustainable development, namely gender equality and
women empowerment. With Colombia’s commitment towards Good Governance and the
SDGs, I believe that an inclusive reconciliation and non-repetition of the atrocities could
be achieved.
▪ Yet, I would also like to express our concern as the UN Human Rights Office (OHCHR)
reported that in the first four months of 2019, 51 human rights defenders and activists
have been allegedly killed. The number showed a negative trend when 115 human rights
defenders were killed in 2018. We would be pleased to receive more information
regarding the necessary efforts that have been taken by Colombia to address this situation;
particularly as the regional elections are approaching (Regional Elections in Colombia is
scheduled to be held on 27 October 2019).
▪ From January to November 2018, the total value of bilateral trade between Indonesia and
Colombia has increased by 15.36% compared to the same period in 2017. The negative
trend of trade growth between the two countries has bounced back due to the global
economic recovery. Despite the geographical challenge, Indonesia and Colombia must
identify other potential trade and investment cooperation. We recognize that our current
15
state of bilateral trade does not yet reflect the real economic potential. Indonesia also
supports a more balanced trade volume between the two countries.
▪ Notes: In 2013-2017, bilateral trade declined by -2.75% with USD 138.44 million of trade
value, with Indonesia's exports to Colombia gaining USD 122.33 million and imports of
USD 16.11 million.
▪ Indonesian products that have potential markets in Colombia, are: textile products,
footwear, stainless steel, chemicals, rubber products and derivatives, furniture products,
handicrafts and home decorations, palm oil products and derivatives, paper, glass and
ceramics, building materials, electronic devices, sports equipment, plastic and other
packaging products, accessories products, children's books, fresh fruit and vegetable
products and packaging, mining equipment, agricultural products, and automotive
products.
▪ Colombia is the 3rd largest economy in Latin America while Indonesia is the largest
economy in Southeast Asia. Indonesia is also an observer country in the Pacific Alliance
(an economic bloc consists of Colombia, Mexico, Chile, and Peru). Indonesia will seek
further opportunities to strengthen cooperation with Colombia and reaching a broader
market access in Latin America for Indonesian products. Indonesia also supports
Colombia to strengthen trade and economic cooperation with other ASEAN countries and
ready to serve as the gateway for Colombian products in the region.
16
III. LAMPIRAN FOTO
Pertemuan Delegasi DPRRI dengan Duta Besar RI untuk Kolombia
di Wisma KBRI Bogota
Delegasi Indonesia didampingi Duta Besar RI melakukan pertemuan dengan
National Planning Department (DNP) Kolombia
17
Delegasi Indonesia melakukan pertemuan dengan
Kementerian Lingkungan Hidup Kolombia
Delegasi Indonesia didampingi Duta Besar RI melakukan pertemuan dengan
Ketua DPR Kolombia
18
Delegasi Indonesia didampingi Duta Besar RI melakukan Foto Bersama dengan
Ketua DPR Kolombia
Delegasi Indonesia didampingi Duta Besar RI melakukan pertemuan dengan
Friendship Group Kolombia-Indonesia