1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang

:

2017-2018

Masa Persidangan : IV Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Direksi LPP TVRI,

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Hari, Tanggal : Senin, 19 Maret 2018 Pukul : 18.57 WIB – 19.56 WIB Sifat Rapat : Terbuka Pimpinan Rapat : Asril Hamzah Tanjung, S.IP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Acara : Penjelasan Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan mengenai Rencana Revisi DIPA RKA/KL LPP TVRI Tahun 2018 antar program dari 01 ke program 06 untuk penyediaan dana sisa pekerjaan pengadaan OB Van yang belum terselesaikan pada akhir Tahun Anggaran 2017.

Anggota yang Hadir : PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan) 3. Meutya Viada Hafid. (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN 6. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. 7. Ir. Rudianto Tjen 8. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol. 9. Andreas Hugo Pareira 10. Junico BP Siahaan 11. Jimmy Demianus Ijie

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 12. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. 13. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E. 14. Bambang Atmanto Wiyogo 15. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. 16. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H.

2

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 17. H. Ahmad Muzani 18. Martin Hutabarat 19. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M. 20. Rachel Maryam Sayidina 21. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc. 22. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 23. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T. 24. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA 25. H. Darizal Basir. 26. Ir. Hari Kartana, M.M. 27. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 28. Ir. Alimin Abdullah 29. Budi Youyastri 30. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 31. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 32. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 33. Dr. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 34. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. 35. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 36. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. 37. Prananda Surya Paloh 38. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA) 39. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M. 40. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.A.

Anggota yang Izin : 1. Charles Honoris (F-PDI Perjuangan) 2. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (F-PDI Perjuangan) 3. Djenri Alting Keintjem. (F-PDI Perjuangan) 4. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. (F-PG) 5. Venny Devianti, S.Sos. (F-PG) 6. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (F-PAN) 7. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (F-PKB) 8. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS) 9. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. (F-PKS) 10. Moh. Arwani Thomafi (F-PPP)

Undangan

: 1. Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya, MPA,Ak.,CPMA,CA.

2. Direktur Program dan Berita LPP TVRI, Apni Jaya Putra,

3

S.Sos. 3. Direktur Keuangan LPP TVRI, Isnan Rahmanto, Ak., MPA. 4. Direktur Teknik LPP TVRI, Supriyono, S.Kom., M.M. 5. Direktur Umum LPP TVRI, Tumpak Pasaribu, S.E, Ak.,

M.Ak, CA. 6. Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI, Dra. Rini

Padmirehatta, M.M. Beserta jajaran.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurilah.

Selamat datang pada Dirut LPP TVRI Bapak Helmi, beserta Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, pejabat BPKP beserta jajarannya yang hadir pada rencana RDP Komisi I DPR RI, hari Senin 19 Maret 2018 ini. Bapak dan Ibu sekalian,

Seperti rapat yang pernah kita adakan sebelumnya, kita belum ada mendapat kesimpulan. Karena untuk kita mencari materi ini semuanya aman beres, di TVRI pun selamat, DPR pun tidak ada masalah. Oleh karena itu, kita mengundang dari BPKP dan kemudian juga ada dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, rapat kita buka, rapat tertutup atau terbuka Pak Dirut? Terbuka saja ya, oke. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirut LP TVRI, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dan pejabat BPKP. Senin 19 Maret 2018 kita buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 18.57 WIB) Bapak dan Ibu sekalian,

Bapak Dirut terutama, menindak lanjuti rapat yang lalu ini sudah ada pejabat-pejabat keuangan dan BPKP yang terkait. Kami silakan memaparkan lagi atau nanti secara bergiliran silakan. Mungkin oleh Bapak Dirut dulu, nanti kita beri kesempatan mendengarkan peraturan-peraturan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Silakan Pak Helmi. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA,Ak.,CPMA,CA.):

Terima kasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat malam dan salam sejahtera. Bapak Pimpinan dan juga Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.

Terima kasih atas undangannya untuk melanjutkan Rapat Dengar Pendapat minggu lalu yang belum selesai menyangkut masalah kami mohon izin untuk menggeser istilanya, untuk menyediakan dana akibat adanya proyek pembelian OB Van SNG yang tidak selesai di tahun di mana dipesan itu 2017, yang berakibat bahwa TVRI diminta untuk membayar pada tahun 2018. Dan kami sudah berkomunikasi dengan sesuai arahan dari Komisi I DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dirjen Anggaran dan juga BPKP. Dan untuk jelasnya kami mohon izin

4

kepada agar Direktur Keuangan bisa memaparkan kembali, kami mohon izin.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Silakan Pak. DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI (ISNAN RAHMANTO, Ak., MPA.): Mohon izin Bapak Ketua Sidang. Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, Dan yang terhormat Anggota Komisi I DPR RI.

Mohon izin dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan paparan tentang revisi anggaran yang akan kami lakukan pada tahun 2018 berkaitan dengan revisi antar program DIPA LPP TVRI tahun 2018. Alokasi APBN kami tahun anggaran 2018, terdiri dari kantor pusat sebesar Rp378 miliar atau sekitar 45%. Dan TVRI daerah Rp460 miliar atau sekitar 54%. Jumlah total Rp838 miliar. Alokasi anggaran APBN tahun 2018 terdiri dari 2 program, yaitu program 117.01.01 sebesar Rp235 miliar sekian atau sekitar 28,03%. Dan program 117.01.06 sebesar Rp603 miliar lebih sekitar dalam persentase 71,97%. Alokasi program 01 dan 06 yang akan kami revisi itu berada di kantor pusat sedangkan proporsi 01 dan 06 di kantor pusat dapat kami sebutkan. Program 01 sebesar Rp235 miliar atau sekitar 62%. Dan program 06 sekitar Rp143 miliar atau sekitar 37,9%.

Dari alokasi program 01 dan 06 di kantor pusat dapat kami rinci lagi menjadi ke satuan kerja di lingkungan kami, yaitu 01 adalah untuk 5147, yaitu Direktorat Keuangan sebesar Rp183 miliar dan 5148 Direktorat Umum sebesar Rp37 miliar sekian dan 5149 Satuan Pengawasan Intern sebesar Rp3 miliar sekian. Kemudian 5150 Pusdiklat sebesar Rp7 miliar sekian dan 5151 yaitu Satker Puslitbang sebesar Rp4 miliar sekian. Jumlah total Rp235 miliar atau sekitar 62%.

Sedangkan program 06 diselenggarakan oleh Direktorat Teknik, yaitu 5152 sebesar Rp56 miliar. Kemudian Direktorat Program dan Berita dengan satuan 5153 sebesar Rp82 miliar sekian. Kemudian 5154 Direktorat Pengemban Usaha sekitar Rp4 miliar sekian. Jumlah total alokasi 01 dan 06 di kantor pusat sebesar Rp378 miliar.

Yang perlu menjadi perhatian dari Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat, bahwa program 01 dan 06 yang ada di kantor pusat, yang ada di Direktorat Umum dan Direktur Teknik di mana tempat revisi nanti akan kami selenggarakan, yaitu terletak di belanja modal. Disebutkan di sini di belanja modal umum, alokasi tahun anggaran 2018 di dalam mata anggaran 5148 kami highlight kuning ini ya 951 sebesar Rp27 miliar. Sementara belanja modal tehnik yang semula 5152951 sebesar Rp54 miliar.

Latar belakang kami melakukan revisi anggaran, ini ada pekerjaan pengadaan SNG OB Van tahun anggaran 2017 sebanyak 2 unit yang direncanakan untuk kebutuhan Asian Games 2018. Pengadaannya SNG OB Van baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2017, ini penandatanganan kontraknya. Karena anggaran baru tersedia setelah ada persetujuan ABT TVRI tahun 2017 pada bulan September 2017. Total kontrak SNG OB Van sebanyak 2 unit adalah sebesar Rp22.496.000.000,- sekian, yang terdiri dari yang di Jakarta atau kantor pusat dan di Stasiun Palembang.

Kronologis pengadaan SNG OB Van kita lihat di sini ada nomor kontrak yang di kantor pusat nomor 12, sementara yang di kantor Palembang nomor 13, PPK 3 SPP TVRI 2017 tanggalnya sama 16 Oktober, nilai kontraknya hanya selisih kurang lebih Rp50 juta sekian saja. Kemudian pemenangnya sama yaitu PT. LEN. Pembayaran uang muka sudah kita lakukan 20%. Prestasi pekerjaan pada 31 Desember yang di kantor pusat di dalam BAST dinyatakan sebesar

5

45,58%. Sedangkan yang di Stasiun Palembang dinyatakan sebesar 47,659%. Nilai pekerjaan yang selesai tadi dinilai sebesar Rp5.114.000.000,- di Jakarta atau Kantor Pusat, sementara di Stasiun Palembang disebut sebagai Rp5.333.000.000,- sekian.

Ada berita acara serah terima pekerjaan yang di Jakarta 01 PPK sekian-sekian tanggal 29 September sementara di Stasiun Palembang 01 PPK 3 BASTPHP OB Van SNG TVRI 2017 tanggal 29 Desember 2017. Sisa pembayaran yang belum disediakan atau belum yang tersedia tahun 2018 sebesar untuk kantor pusat Rp5.901.000.000,-. Kemudian yang di Stasiun Palembang Rp6.106.000.000,-. Jumlah pembayaran dibulatkan kurang lebih ada Rp.12.008.000.000,- Kami memiliki belanja modal yang tersedia di teknik ada Rp948 juta sekian, sehingga usulan revisi kami adalah Rp11.059.176.00,-. Rencana usulan revisi antara program dari modal umum yang semula Rp27.302.520.000,- ada penambahan ataupun pengurangan dalam hal ini ada Rp11.059.176.000,- maka setelah revisi menjadi Rp16.243.344.000,-. Model tehnik yang semula Rp54.820.219.000,- ada penambahan Rp11.059.176.000,- menjadi setelah revisi Rp65.879.395.000,-. Tidak ada penambahan pagu ataupun pengurangan pagu hanya menggeser dari 01 dan menjadi 06. Dasar diskresi perpanjang kontrak pengadaan barang jasa. Dimaktub dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 93, sebagaimana diubah dalam Perpres 70 Tahun 2012 menegaskan “PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila (A2) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan” ataupun mengikut ketentuan ini penyedia diberi kesempatan terlambat 50 hari dengan mengenakan denda sebesar 1/1000 per hari.

Kemudian tentang cara pembayarannya atau cara penyediaan dananya. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 PMK.05 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK.05 Tahun 2015 pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan maksimal 90 hari kalender. Karena antara penyelesaian pekerjaan dengan pelaksanaan pekerjaan pembayarannya ada selisih waktu sehingga diberi waktu lebih longgar dari pada penyelesaian pekerjaannya.

Alasan perpanjangan kontrak pengadaan barang jasa, sekiranya pengadaan ini kita putus secara finansial TVRI tetap harus membayar prestasi pekerjaan yang sudah selesai. Secara legal berpotensi besar untuk digugat secara perdata oleh penyedia jasa, karena bagi penyedia jasa atau barang dan jasa pemutusan kontrak berakibat sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan pelaksanaan.

Dari sisi program tidak tercapainya output juga berdampak luas pada outcome bahkan benefit kegiatan dan program pembangunan barang akan mangkrak dan tidak bisa dimanfaatkan. Sekiranya pengadaan itu diteruskan secara finansial ada pencairan jaminan, ada denda keterlambatan yang mungkin kita terima yang akan kita terima, kemudian ada pembayaran atas sisa pekerjaan yang secara aturan dapat dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya, yaitu dengan melalui mekanisme revisi anggaran. Secara legal penyedia jasa di PT. LEN selaku BUMN diyakini mampu menyelesaikan pekerjaan dan ini sudah dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan.

Dari sisi program TVRI akan akan memiliki 2 unit SNG OB Van untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan di Palembang. Maka selaku PPK dan saya selaku KPA, setelah melakukan pertimbangan berkesimpulan untuk pengadaan ini diteruskan.

Kemudian setelah revisi alokasi APBN kantor pusat menjadi program 117.01.01 sebelum revisi sebesar Rp23.160.235.000,- sesudah revisi dikurangin Rp11 miliar tdi menjadi Rp224.101.059.000,-. Kemudian program 117.01.06 yang sebelum revisi sebesar Rp143.511.037,- setelah ada revisi sebesar Rp11miliar menjadi Rp154.570.210.000,- total tetap sama yaitu Rp378.671.269.000,-

Demikian Ketua Sidang yang terhormat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan penyampaian kami bisa menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat, untuk menyetujui revisi program yang kami ajukan pada kesempatan ini.

6

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Isnan Rahmanto, Bapak Helmi, oleh karena itu kita ingin dapat masukan juga. Pertama, persilakan Bapak Boni Anang Dwiyanto Deputi bidang Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Silakan Pak, kita atur bergiliran. DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA BPKP (BONI ANANG DWIYANTO): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pimpinan Sidang dan Ketua Komisi I DPR RI, Yang terhormat para Anggota Komisi I DPR RI.

Perlu kami sampaikan disini bahwa BPKP dalam hal ini belum melakukan audit terhadap pengadaan yang dilakukan oleh LPP TVRI yang terkait dengan satellite news gathering atau SNG dan outside broadcast van atau OB van. Jadi kami akan menyampaikan secara formal bagaimana revisi anggaran itu dapat dilakukan. Jadi memang kalau melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Direksi TVRI dan juga nanti juga ada yang komentar dari Pak Dirjen dari Kementerian Keuangan, maka kami akan melihat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pada waktu akan dilakukannya revisi anggaran. Kami akan menyampaikan di slide nomor 3, silakan slide nomor 3. Jadi di slide nomor 3, itu ada beberapa ketentuan yang perlu dilakukan dipatuhi dalam rangka untuk melakukan revisi, yaitu yang pertama mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian PP nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Kemudian Peraturan Persidangan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 Tahun 2014 tentang Pelaksana Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018.

Yang menjadi perhatian kami adalah utamanya adalah terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2015 bahwa di sana disebutkan pada dasarnya ada prakondisi yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya revisi suatu anggaran. Jadi kalau kita melihat ke slide nomor 7 disana di Pasal 3 PMK 194, di sini disampaikan ada mengenai Ayat (1) bahwa dalam hal pekerjaan kontrak tahunan yang dibiayai dari rupiah murni tidak terselesaikan sampai dengan tahun akhir tahun anggaran, maka penyelesaian sisa pekerjaan dapat lanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Kemudian Pasal 2 juga menegaskan disana artinya dapat diluncurkan ke tahun berikutnya. Dan di ayat 3 disini tidak menambah ke dalam tahun anggaran, artinya tidak merupakan on top nya

Kemudian di slide nomor 8 ini yang disebut dengan prakondisi. Memang harus ada yang dipenuhi sebelum itu dilakukan mengenai adanya revisi. Jadi berdasarkan Pasal 4 disebutkan Pasal 3 Ayat (1) yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi memang PPK penyedia barang dan jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender.

Kemudian yang berikutnya penyedia barang dan jasa sanggup untuk menyelesaikan dalam 90 hari kalender berikutnya. Dan yang ketiga itu berdasarkan penelitian dari KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA anggaran berikutnya melalui revisi anggaran.

Prakondisi berikutnya itu bisa kita lihat di slide 10, ini saya skip saja yang di Pasal 9

7

disana juga disebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhin di dalam rangka untuk dilakukannya revisi anggaran. Jadi selain daripada kesanggupan KPA PPK maupun dari penyedia barang jasa, disini perlu dilakukan perubahan kontrak terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi di sini disebutkan bahwa dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan kepada tahun anggaran berikutnya, PPK melakukan perubahan kontrak perubahan kontrak berkenaan, artinya kontrak mengenai SNG dan OB Van. Kemudian perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan menyantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dari DIPA tahun anggaran berikutnya. Kemudian tidak boleh menambah jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan. Artinya, kalau disepakati diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari, maka perlu dilakukan adendum dalam rangka untuk kesanggupan penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu 90 hari. Artinya, kontrak tetap yang semula.

Kemudian perubahan kontrak dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir dan disini di Ayat (4) juga disampaikan adanya jaminan pelaksanaan pekerjaan. Dan juga di dalam Pasal 5 ini juga disebutkan adanya denda yang dikenakan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang harus diselesaikan oleh penyedia barang dan jasa. Jadi prakondisi ini seandainya memang sudah dipenuhi oleh pihak LPP TVRI maka ini bisa diajukan untuk dilakukan revisi dengan mengacu kepada slide nomor 11. Jadi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2018 bahwa di sini memang menyebutkan adanya pergeseran anggaran antar program memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila memang memenuhi dalam rangka untuk penyelesaian yang sudah menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan di dalam PMK nomor 243.

Jadi menurut kami sepanjang memang syarat formal yang merupakan kondisi dari dilakukannya pergeseran anggaran oleh LPP TVRI sudah dipenuhi maka pada dasarnya pergeseran itu dapat dilakukan.

Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Pak Boni. Kita lanjut saja biar lebih lengkap, kita persilakan Pak Marwanto Harjowiryono, Dirjen

Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Silakan Pak Marwan.

DIRJEN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN (MARWANTO HARJOWIRYONO):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan. Mohon menyampaikan bahwa Bapak Dirjen Anggaran saat ini sedang dinas ke luar negeri untuk menghadiri sidang Obvit, sehingga tidak bisa hadir pada malam hari. Namun, malam harinya hadir juga salah satu Direktur Ibu Ani yang apabila diperlukan nanti bisa menambahkan penjelasan. Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,

Kami mohon maaf tidak memiliki slide secara khusus, tetapi yang disampaikan oleh Pak Boni tadi sudah merupakan bagian dari pada aturan yang mengatur pelaksanaan project yang

8

belum selesai di akhir tahun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada konteks ini sebetulnya kenapa harus memintakan persetujuan kepada Bapak-bapak di Komisi I DPR RI? Karena memang usulan revisi tadi merevisi dari satu program ke program yang lain. Dalam hal ini dari program yang nomornya tadi 01 kepada 06. Oleh sebab itu, memang itu memerlukan persetujuan Bapak-bapak di Komisi I DPR RI.

Seandainya pergeserannya tetap di satu program, itu cukup diselesaikan secara eksekutif dengan tanggungjawab dari KPA dan pengelola PPK yang ada di kementerian lembaga masing-masing. Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Secara garis besar pada saat proyek sudah di akhir tahun tetapi pekerjaan belum selesai sebagaimana disampaikan oleh Pak Boni tadi sebetulnya pada saat itu pihak ketiga sudah boleh mencairkan dana sesuai dengan prestasi yang sudah dicapai pada saat 31 Oktober. Namun demikian, pada saat yang sama memang si kontraktor atau pihak ketiga tersebut harus memberikan bank garansi sejumlah pekerjaan yang belum diselesaikan.

Nah tetapi, bank garansi itu akan segera dicairkan oleh kami di Kementerian Keuangan setelah Januari. Pada 8 Januari kalau memang ini kemudian belum selesai itu dicairkan. Dengan demikian dalam konteks ini nampaknya pekerjaan sudah diselesaikan oleh pihak ketiga di tanggal 31 belum selesai, tapi nampaknya ada pekerjaan yang belum sempat dibayarkan karena memang bank garansinya sudah kami tarik di Kementerian Keuangan. Bapak dan Ibu sekalian,

Tadi sebagaimana Perpres 70 yang merupakan perubahan Perpres 54 dan PMK 194 sebetulnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini ada sebuah aturan, ada room bahwa ini menjadi sepenuhnya kewenangan dari KPA dan PPK. Apakah kemudian ini bisa dilanjutkan atau tidak, apakah ada trust kepercayaan bahwa pekerjaan ini akan selesai atau tidak. Dengan tentunya persyaratan-persyaratan tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Boni. Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Menjadi kewenangan dan keputusan dari pada pengelola anggaran dalam ini KPA dan PPK di TVRI untuk menetapkan apakah pekerjaan yang akan di selesaikan oleh kontraktor itu betul-betul sesuai dengan janjinya. Tapi untuk itu Pak, karena pekerjaannya belum selesai maka si kontraktor harus membayar denda Pak. Nah, denda ini sebagai bagian dari pada pinalti karena janji awal itu tidak bisa tercapai.

Kemudian untuk bisa memperpanjang dan melakukan revisi ini tentunya memang harus dilakukan adendum kontrak dan ini mungkin oleh rekan-rekan di TVRI apakah sudah dilakukan atau belum ini menjadi.

Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Melihat daripada aturan memungkinkan namun kemudian sebagaimana disampaikan

Bapak Boni tadi ini sepenuhnya menjadi bagian dari pada kewenangan dan kepercayaan pengelola anggaran di TVRI apakah output-nya akan bisa ter-deliver dengan baik atau tidak.

Demikian Bapak Pimpinan, Bapak dan iIbu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Marwanto. Kita lanjut ada satu lagi ini Ibu Ani yang mewakili Dirjen Anggaran, Direktur Bidang

Anggaran Polhukam.

9

Silakan Ibu Ani. DIREKTUR BIDANG ANGGARAN POLHUKAM (ANI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Pimpinan Komisi I DPR RI, Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan. Terkait dengan yang menjadi kewenangan kami di Direktorat Jenderal Anggaran adalah dalam hal melakukan revisi. Jadi kami akan menindak lanjuti usul revisi apabila tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan terkait persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam PMK 243 tersebut sudah dipenuhi. Jadi apabila dalam persyaratan tersebut belum dipenuhi, maka kami tidak akan memprosesnya. Hanya itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Ibu Ani. Mungkin sebelum kita pendalaman kepada Anggota, kita serahkan kepada Bapak Helmi lagi kalau ada penambahan. Silakan Pak Helmi. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA,Ak.,CPMA,CA.): Terima kasih Pimpinan. Pimpinan, Anggota Komisi I DPR RI, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kami perlu melaporkan bahwa semua syarat atau apa yang disebut dengan prakondisi tadi, termasuk adendum kontrak, dan sebagainya sudah kami laksanakan dan dokumen-dokumenya kami siap untuk serahkan kepada Pimpinan. Dan terkait dengan delivery daripada vendor OB Van-nya sebenarnya sudah selesai dan sudah kami terima pada tanggal 22 Februari. Kami pun bisa menunjukkan, kami sudah membuatkan video kalau Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang kami hormati ingin melihatnya. Dan yang perlu kami sampaikan juga keinginan kami yang sangat besar agar secepat mungkin kami bisa mempergunakan OB Van ini. Kondisi saja Asean Games akan berlangsung di Palembang dan Jakarta dan kegiatannya pra event segala macam dan promosi sudah dilaksanakan. Di Palembang kami tidak mempunyai OB Van sama sekali. OB Van itu adalah mobil dimana kita bisa melakukan produksi di luar studio. Sedangkan di Jakarta kami punya 4 tetapi dalam kondisi yang sangat-sangat ada yang sangat tua. Yang satu kami punya Menggala itu kami gunakan untuk kenegaraan dan spot tahun 2005. Yang kedua itu Namanya Molita (Mobil Liputan Berita) ini tahun 2006 kami gunakan untuk men-support berita kami. Dan yang ketiga Namanya adalah KCKR ini adalah dukungan studio musik, ini adalah mobilnya dan perawatannya tahun 1995. Dan yang berikutnya kami juga punya satu van juga untuk live liputan berita, banyak sekali permintaan berita sekarang diminta ke TVRI ini tahun 2005. Kami ingin betul sesegera mungkin bisa menggunakan dua OB Van yang baru yang sudah ada di TVRI karena serah terima sudah dilakukan pada tanggal 22 Februari. Oleh karena itu, besar harapan kami agar permintaan pengajuan revisi ini bisa dikabulkan supaya TVRI bisa memenuhi kewajibannya untuk menyiarkan Asean Games. Terima kasih Pimpinan.

10

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Bapak Dirut Bapak Helmi. Jadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari BPKP, dari Dirjen Perbendaharaan, Direktur Bidang Anggaran Polhukam. Kita serahkan untuk pendalaman kepada rekan-rekan Anggota Komisi I DPR RI. Mungkin ada yang sudah siap di kiri silakan Bapak Budi, Bapak Andreas. F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA): Terima kasih Pimpinan. Selamat malam, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati, Direktur Utama TVRI beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, Dan Bapak-bapak dari BPK, dari Kementerian Keuangan, Ibu Ani yang saya hormati. 2 minggu yang lalu mungkin tepatnya kita diskusi cukup panjang mengenai hal ini. Bahkan kita melakukan pendalaman point utamanya adalah kita ingin memperoleh atau kita ingin konfirmasi atas keraguan kita mengenai apakah pergeseran anggaran ini perlu disetujui oleh DPR RI atau tidak. Karena itulah tugas DPR RI sesuai dengan perundang-undangan. Untuk itulah makanya kita mengundang BPK, kemudian Kementerian Keuangan untuk memperoleh konfirmasi tersebut. Mendengar penjelasan dari BPK, penjelasan dari Kementerian Keuangan saya kira cukup jelas. Bahwa pergeseran anggaran yang diusulkan oleh TVRI ini secara perundang-undangan dimungkinkan. Oleh karena itu, saya kira pendalaman yang kita lakukan sudah kita dalami dan sudah cukup dalam itu. Dengan demikian, saya pikir ini sudah saatnya untuk kita menyetujui karena kita juga menghendaki atau menginginkan TVRI ini secepatnya bekerja. Mereka juga dikejar oleh timeline, dikejar dengan waktu, sementara persiapan-persiapan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan event-event besar di republik ini harus terus berjalan. Saya mendengar dari satu mobil OB Van itu masih dari jaman Orde Baru, masih dari jaman kejayaan Bapak Ketua waktu itu dan itu masih ada sampai sekarang. Saya kira ini sudah saatnya kita perbaharui. Saya kira itu yang saya bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ketua. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Bapak Andreas. Kita lanjut saja Bapak Budi Youyastri. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Terima kasih Pimpinan. BPK atau BPKP yang hadir ini? BPKP ya, belum ada komen apapun ya sudah tidak usah didengarkan. Pertanyaannya untuk Ibu dari Dirjen Anggaran dan Perbendaharaan Negara. Inikan kelalaian dari pelaksana kegiatan di 2017 di TVRI yang membuat lambat pekerjaan menyusahkan Ibu-Ibu, intinya kan begitu, sehingga tidak bisa dibayar. Nah, pertanyaannya dibayar tahun depannya menggunakan uang 2017 atau 2018. Kalau menggunakan uang 2018 itukan berarti multi year, betul tidak Ibu? 2017 ada APBN-nya, ada DIPA-nya, sekarang dibikin lagi DIPA-nya. 2 kali DIPA, 2 masa anggaran secara administrasi keuangan diperbolehkan atau tidak. Saya hanya mau dengar itu saja, Ibu bilang boleh saya tanggungjawab kita sudah kita setujui Pimpinan, kalau Ibu bilang tidak berani tidak kita setujui. Terima kasih.

11

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Bapak Budi jelas ya. Mungkin ada satu lagi sebelum dijawab sama Dirut. Saya rasa dua ini dulu ya, jadi dari Bapak Andreas dan Bapak Budi. Ada lagi? Silakan Bapak Sukamta F-PKS (Dr. H. SUKAMTA, Ph.D.): Terima kasih Pimpinan. Bapak Dirut TVRI dan jajarannya yang saya hormati, Bapak-bapak dari Kementerian Keuangan. Tadi dipaparkan soal Peraturan Menteri Keuangan PMK ada point soal perpanjangan sebelum kontrak berakhir kalau tidak salah. Nah, itu apakah sudah dipenuhi oleh TVRI, kan itu mestinya dulu bukan sekarang. Apakah itu dulu sudah dipenuhi. Intinya sebenarnya kita ingin sekali membantu TVRI tetapi jangan sampai nanti kita semua dapat masalah, kira-kira begitu. Sehingga kita menghadirkan dari Kementerian Keuangan, kita ingin tahu ini peraturanya, ini faktanya, syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi nanti kami mohon komentar dari Kementerian Keuangan apakah syarat yang disampaikan TVRI ini cocok atau tidak. Jadi kami kembalikan kepada TVRI dan Kementerian Keuangan untuk memberikan penilaian akhirnya nanti. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): 3 orang cukup, mungkin kita coba dengar dulu jawaban dari TVRI atau dari pihak-pihak Kementerian Keuangan atau BPKP, terutama dari Keuangan ya. Kalau dari Bapak Boni tadi beliau mengatakan oke tidak ada masalah yang mendasar, cuman dari Bapak Marwanto ini Ibu Ani. Silakan siapa yang mau memberikan tanggapan dulu. Bapak Marwanto bisa, Ibu Ani bisa. DIRJEN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN (MARWANTO HARJOWIRYONO): Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati. Jadi atas pertanyaan Bapak-bapak tadi khusus yang terkait dengan apakah ini bisa. Kalau kita basisnya adalah aturan yang tadi disampaikan oleh Bapak Boni dari BPKP memang itu ada aturannya Pak, baik Perpres maupun PMK-nya. Dan ini memang merupakan solusi dari penyelesaian proyek yang sampai hari akhir tahun belum selesai. Tetapi pengelola proyek menganggap bahwa ini bisa dilanjutkan, prestasinya bisa dipegang, persyaratannya bisa dipenuhi, kemudian bisa mengambil dari anggaran tahun berikutnya. Kenapa tahun anggaran berikutnya? Karena memang plafon anggaran kan sudah diketok dalam Undang-Undang APBN. Dengan demikian revisi hanya diperbolehkan sekitar plafon yang sudah ada. Saya kira itu Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

12

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Bapak Marwanto. Kita minta Ibu Ani. DIREKTUR BIDANG ANGGARAN POLHUKAM (ANI): Terima kasih Bapak. Jadi atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Budi sebenarnya sudah hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Marwanto tadi. Kalau memang ini dimungkinkan dan juga harus melalui kontrak tahun jamak, karena di dalam Perpresnya memang dimungkinkan bahwa untuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan di akhir tahun anggaran memang dapat diselesaikan melewati tahun anggaran dan berlaku kalau menurut PMK 243 ada 90 hari. Dan itu untuk pendanaannya adalah dengan menggunakan anggaran yang ada atau yang tersedia di tahun berikutnya. Jadi yang digeser bukan anggarannya tetapi pekerjaannya, jadi ini tidak memerlukan kontrak tahun jamak itu saja. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Bapak Marwanto, Ibu Ani, dan pak Boni. Mungkin ada lanjutan dari teman-teman. F-PKS (Dr. H. SUKAMTA, Ph.D.): Pertanyaan saya tadi Pak, apakah persyaratan yang dipersyaratkan oleh PMK itu tadi sudah terpenuhi Pak Direktur. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA,Ak.,CPMA,CA.): Boleh saya jawab Pak? KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Silakan. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA,Ak.,CPMA,CA.): Bapak Sukamta, saya sekali lagi menyampaikan bahwa persyaratan atau prakondisi seperti Adendum dan yang tadi dipersyaratkan semua sudah dipenuhi pak. Dan barangnya pun sudah kami terima 90 hari. Dan dokumennya ada disini Pak, kami sipa untuk menyerahkan. Jadi pertanyaan Bapak Sukamta terima kasih dan itu sudah kami jalankan Pak. Karena kami pun tidak mau melanggar aturan tetapi kami didesak kebutuhan Asean Games dan kebutuhan persyaratan tadi Pak, karena ini hanya bisa di pending selama 90 hari. Kalau 90 hari artinya akan jatuh tempo tanggal 30 Maret, ini saya bingung kalau kita sampai delay lagi. Kami TVRI akan sangat mengalami kesulitan besar terutama banyak hal termasuk kewajiban kami untuk mensukseskan Asean Games seperti yang diminta. Direktur Keuangan mau menambahkan? KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Silakan Bapak Isnan.

13

DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI (ISNAN RAHMANTO, Ak., MPA.): Secara rinci Pak, jadi kami akhir periode sudah membuat berita acara serah terima pekerjaan. Kemudian kami juga sudah minta jaminan dari PT. LEN kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan, sudah ada. PPK sudah mengajukan permohonan untuk disediakan anggaran di tahun 2018. Dan kami selaku KPA setelah melihat DIPA kami siap untuk merevisi dengan melihat adanya potensi dikendaraan yang ada di 01 tadi yang bisa kami sementara tidak kita gunakan atau tidak kita beli kita alihkan untuk membayar SNG OB Van yang sangat kami pandang prioritas untuk suksesnya Asean Games. Jadi persyaratan-persyaratan itu sudah kita lakukan, bahkan jaminan pekerjaan sudah kita minta dan juga sudah kita cairkan di tanggal 8 Januari. Artinya apa? Artinya penyedia jasa sudah membayar kepada negara sejumlah jaminan yang kita cairkan. Walaupun mata anggarannya berbeda sehingga kita harus melakukan revisi ini tadi. Kemudian di dalam melanjutkan adendum ini kami juga sudah meminta jaminan pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia jasa dan alhamdulillah pada tanggal 22 Februari pekerjaan itu sudah dapat diselesaikan. Sementara SNG ini sudah digarasi kami sekarang. Kalau Bapak Ketua dan Pimpinan Sidang berkenan kami akan tunjukan video mengenai SNG OB Van ini. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Lihat videonya gitu? DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI (ISNAN RAHMANTO, Ak., MPA.): Sudah kita buatkan video-nya Pak. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Kalau memang ada coba sedikit saja. DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI (ISNAN RAHMANTO, Ak., MPA.): Hanya 1,5 menit. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Silakan Pak.

Bapak dan Ibu terutama Dirut TVRI, Kita Komisi I DPR RI ini Pak, itu mitra TVRI. Kita tidak pernah mempersulit atau mengada-ngada, tetapi kita justru selama ini membantu mitra, selalu kita berusaha bagaimana mitra kita dapat anggaran. Tapi kalau ada masalah kita khawatir Bapak dan Ibu, kita mohon maaf TVRI selama inikan selalu disclaimer, kita takut terulang. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah ada semacam jaminan dari pihak Kementerian Keuangan ya kita acc saja ini, karena ini untuk mitra kita sendiri. Silakan Pak.

(MEMUTAR VIDEO) DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI (ISNAN RAHMANTO, Ak., MPA.): Seperti inilah kira-kira SNG OB Van kita dapatkan dari PT. LEN.

14

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Sudah ke Palembang? DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI (ISNAN RAHMANTO, Ak., MPA.): Belum, masih di Jakarta. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Palembang dapat satu nanti. Konten local ada ya, karena kalau di Undang-Undang Industri konten lokal 35% minimal. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA,Ak.,CPMA,CA.): Dengan alat ini kami bisa live dari manapun diseluruh Indonesia, jadi OB Van ini sangat-sangat kami butuhkan diatasnya ada parabola dimana kami bisa live dari posisi manapun diseluruh Indonesia. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Yang lama mau dikemanakan Pak? Dijual saja. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA,Ak.,CPMA,CA.): Sudah tidak layak juga Pak. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Kalau tidak dipakai Komisi I DPR RI bisa itu. F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Yang tahun 74 sudah di Jogya Pak. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA,Ak.,CPMA,CA.): Demikian Bapak Pimpinan, jadi sekali lagi kami berharap betul kami bisa dibantu. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Bapak Dirut TVRI, dari BPKP, dari Ibu Ani, dari Bapak Marwanto, ini sudah ada jaminan. Sekarang kita lihat kesimpulan yang didapat pada rapat hari ini. Kita sangat berharap mitra kita ini maju Pak, jangan sampai nanti peliputnya asing kan malah aneh nanti. Coba diputar kesimpulan. Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirut TVRI, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, pejabat BPKP. Hari Senin, 19 Maret 2018. “Terkait permohonan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan LPP TVRI tahun 2018, yaitu dari program kegiatan modal umum 117.01.01 ke program kegiatan modal teknik 117.01.06 LPP TVRI sebesar Rp11.059.176.000,- Komisi I DPR RI menyetujui pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan LPP TVRI tahun 2018 tersebut”.

15

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.): Pimpinan, boleh ini ditanya sama fraksi-fraksi yang ada, inikan ada 5 fraksi ini yang hadir. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Silakan dari PDIP sudah, Demokrat. F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Prinsipnya setuju hanya mungkin tidak lebih baik kalau misalnya terkait pergeseran anggaran bla…bla… “dan setelah mendengarkan pertimbangan dari BPKP dan Dirjen Anggaran Komisi I DPR RI menyetujui”. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Itu betul saya rasa ya, jadi masukkan itu. Pak Andreas ada? Cukup. Karena dari Bapak Roy minta menambahkan setelah ada pertimbangan dari BPKP dan Kementerian Keuangan. “Terkait permohonan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan LPP TVRI tahun 2018, yaitu dari program kegiatan modal umum 117.01.01 ke program kegiatan modal tehnik 117.01.06 LPP TVRI sebesar Rp11.059.176.000,- Komisi I DPR RI menyetujui pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan LPP TVRI tahun 2018 tersebut”. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.): Pimpinan, untuk memasukkan kalimat itu bagian akhir saja. “setelah mendapatkan pertimbangan” dan seterusnya. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Coba diatas masukkan itu mintanya Bapak Roy. F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Bukan diatas, setelah angka. “Terkait permohonan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan LPP TVRI tahun 2018, yaitu dari program kegiatan modal umum 117.01.01 ke program kegiatan modal teknik 117.01.06 LPP TVRI sebesar Rp11.059.176.000,- dan setelah mendengarkan penjelasan dari BPKP dan Kementerian Keuangan, Komisi I DPR RI menyetujui pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan LPP TVRI tahun 2018 tersebut”. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Oke, saya baca lagi ulang. “Terkait permohonan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan LPP TVRI tahun 2018, yaitu dari program kegiatan modal umum 117.01.01 ke program kegiatan modal teknik 117.01.06 LPP TVRI sebesar Rp11.059.176.000,- dan setelah mendengarkan penjelasan dari BPKP dan Kementerian Keuangan, Komisi I DPR RI menyetujui pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan LPP TVRI tahun 2018 tersebut”. Setuju?

16

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.): Pimpinan, tidak perlu ada antar, anggaran antar program kegiatan saja. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Hanya sekali, mana dua kali, yang mana dua kali coba. Antarnya dihapus mungkin ya. Nomenklaturnya memang begitu. F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA): Sudah betul itu Ketua. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Dari Dirut sudah? Dari BPKP sudah tidak ada penambahan? Dari Bapak Marwanto dan Ibu Ani sudah? Dari Komisi I DPR RI sudah? Oke, oleh karena itu saya nyatakan ini diterima.

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan siapakan nanti saudara saya ini Helmi Yahya dia dirumah mikirnya ini terus. Mungkin ini saja saya rasa ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih, sukses, mudah-mudahan ke depan kita bertemu lagi. Saya tutup Rapat Dengar Pendapat hari ini. Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 19.56 WIB)

Jakarta, 19 Maret 2018

a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si. NIP. 19710106 199003 2 001