dibalik fluktuasi nilai tukar rupiah awal tahun...

Vol. V, Edisi 01, Februari 2020

Review PMN pada LPEI dalam Rangka Mendukung Program

Ekspor Nasionalp. 7

ISO 9001:2015Certificate No. IR/QMS/00138 ISSN 2502-8685

Tantangan Kebijakan Belanja dalam Mempertahankan Single

Digit Angka Kemiskinanp. 12

Dibalik Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Awal Tahun 2020

p. 3

2 Buletin APBN Vol. V. Ed. 01, Februari 2020

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

LEMBAGA Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk dapat mendorong program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor. Pemerintah telah menanamkan modalnya pada LPEI melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari modal awal disetor pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp22,93 triliun. Jumlah PMN yang cukup besar pada LPEI tersebut diharapkan mampu mendukung program ekspor nasional. Namun, PMN yang dialokasikan kepada LPEI belum menunjukkan hasil yang maksimal.

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan Indonesia semakin menurun dan mencapai angka 9,22 persen pada September 2019. Penurunan tingkat kemiskinan ini berdasarkan klaim pemerintah didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan keberhasilan program perlindungan sosial. Capaian ini seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian pengentasan kemiskinan tersebut. Namun, akhir-akhir ini beberapa kebijakan pemerintah menunjukkan hal yang kontraproduktif terhadap cita-cita pengentasan kemiskinan tersebut.

Kritik/Saran

http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak

Dewan RedaksiRedaktur

Dwi Resti PratiwiRatna Christianingrum

Martha CarolinaAdhi Prasetio SW.

EditorAde Nurul Aida

Marihot Nasution

PENGUATAN nilai tukar rupiah yang dalam di awal tahun 2020 disebabkan oleh besarnya investasi yang masuk ke Indonesia melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) oleh Pemerintah. Meskipun fundamental perekonomian Indonesia tengah membaik, serta risiko perekonomian global tengah menurun sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi, namun penguatan rupiah yang didominasi investasi portofolio tersebut masih rentan karena sifat investasi portofolio yang mudah masuk dan keluar.

Penanggung JawabDr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,

M.Si.Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Dibalik Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Awal Tahun 2020 p.3

Review PMN pada LPEI dalam Rangka Mendukung Program Ekspor Nasionalp.7

Tantangan Kebijakan Belanja dalam Mempertahankan Single Digit Angka Kemiskinan p.12

3Buletin APBN Vol. V. Ed. 01, Februari 2020

Dibalik Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Awal Tahun 2020

oleh Dwi Resti Pratiwi*)

Riza Aditya Syafri**)

Awal tahun 2020 nilai tukar rupiah mengalami penguatan yang dalam jika dibandingkan penutupan

akhir Desember 2019. Tercatat sampai dengan 6 Februari 2020 dengan menggunakan kurs tengah BI, rupiah menguat sebesar 2,03 persen ke level Rp13.662/USD dibandingkan akhir Desember 2019 dimana kurs berada pada level Rp13.945/USD. Nilai tersebut adalah yang terkuat sejak 2018 lalu, dimana nilai tukar rupiah belum pernah berada di level Rp 13.600-an sejak terakhir pada tahun 2018. Penguatan rupiah yang cukup dalam tersebut terjadi hanya dalam waktu kurang dari dua bulan.

Jika dilihat dari trennya, penguatan nilai tukar rupiah di awal tahun memang kerap terjadi pada beberapa tahun ke belakang. Sebagai contoh, pada Januari 2017, rupiah menguat sebesar 0,44 persen jika dibandingkan kurs Desember 2016. Begitupun pada awal tahun 2018 dan 2019, rupiah menguat sebesar 1,31 persen dan 2,3 persen dibandingkan kurs Desember tahun sebelumnya.

Hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa penguatan rupiah di awal tahun belum menjadi jaminan bahwa performa rupiah akan terus baik sepanjang tahun. Tren pergerakan rupiah pada tahun 2018 dapat menjadi contoh, dimana rupiah menguat pada awal tahun 2018, namun kemudian terus melemah bahkan sempat mencapai titik Rp15.179/USD (Gambar 1). Agar pelemahan rupiah di 2018 tidak kembali terjadi, perlu diteliti faktor-faktor dibalik penguatan rupiah pada awal 2020 untuk menopang pergerakan rupiah sepanjang tahun 2020 dan apa yang menyebabkan nilai tukar rupiah cenderung mudah berfluktuatif terhadap US Dollar. Kedua hal tersebut akan dijabarkan pada bagian selanjutnya.

Dibalik Penguatan Nilai Tukar RupiahPenerapan sistem free floating rate mengakibatkan pergerakan rupiah hanya

AbstrakPenguatan nilai tukar rupiah yang dalam di awal tahun 2020 disebabkan oleh

besarnya investasi yang masuk ke Indonesia melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) oleh Pemerintah. Meskipun fundamental perekonomian Indonesia tengah membaik, serta risiko perekonomian global tengah menurun sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi, namun penguatan rupiah yang didominasi investasi portofolio tersebut masih rentan karena sifat investasi portofolio yang mudah masuk dan keluar. Selain itu, beberapa faktor lainnya juga mengakibatkan nilai tukar rupiah Indonesia menjadi cenderung mudah berfluktuasi terhadap dolar AS.

primer

Sumber: Bank Indonesia, diolah*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

Gambar 1. Pergerakan Kurs Rupiah 2017-2019


ditentukan oleh faktor supply-demand terhadap uang, atau dengan kata lain bergantung terhadap mekanisme pasar. Sehingga, pergerakan nilai tukar ditentukan oleh aktivitas perdagangan Indonesia (ekspor-impor) dan aktivitas investasi (direct & portfolio Investment). Dilihat dari dua faktor pembentuknya tersebut, penguatan nilai tukar rupiah pada awal tahun 2020 lebih didominasi oleh investasi. Sebab, sudah sejak tahun 2012 transaksi berjalan Indonesia (net ekspor ditambah pendapatan primer & sekunder) mengalami defisit.

Defisit transaksi berjalan menyebabkan Indonesia mau tidak mau bergantung terhadap investasi yang masuk ke Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tidak melemah. Pertumbuhan investasi di Indonesia sangat ditentukan dari kondisi fundamental perekonomian Indonesia, maupun kondisi perekonomian global.

Dilihat dari fundamental perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tetap tumbuh sekitar 5 persen dalam beberapa tahun ke belakang ditengah gejolak perekonomian global, inflasi yang rendah dan tetap terjaga, dan defisit neraca transaksi berjalan yang kian mengecil, membuat fundamental ekonomi Indonesia semakin membaik dan semakin menarik bagi investor.

Selain itu, dilihat dari kondisi perekonomian global dimana mulai meredanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan pergerakan suku bunga kebijakan AS yang cenderung melandai serta ada kemungkinan menurun di tahun 2020, mengakibatkan risiko ketidakpastian global menurun, sehingga meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Meski demikian, masih terdapat beberapa risiko yang mungkin berkembang dan mempengaruhi perekonomian global di tahun 2020 seperti belum selesainya wabah virus corona, gejolak di Timur Tengah (USA-Iran, Turki-Suriah), perlambatan ekonomi India, serta pemilihan presiden USA 2020, diprediksi akan memengaruhi perekonomian global

di 2020.

Fundamental perekonomian Indonesia serta gejolak perekonomian global yang membaik membawa optimisme para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hal itu dibuktikan dari derasnya investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang awal tahun 2020 ini. Investasi yang masuk ke Indonesia didominasi oleh investasi portofolio baik dalam bentuk obligasi, maupun kepemilikan saham. Bank Indonesia mencatat, hingga 23 Januari 2020 terjadi capital inflow senilai Rp26,1 triliun berasal dari surat berharga negara (SBN) dan Rp2,57 triliun berasal dari saham (CNBC, 2020). Sementara berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko/DJPPR), sepanjang Januari 2020, Pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) dengan total surat utang yang diterbitkan sebesar Rp55 triliun dalam denominasi rupiah, USD2 miliar dalam denominasi dolar, dan EUR1 miliar dalam denominasi euro.

Kondisi tersebut menggambarkan investasi portofolio menjadi salah satu faktor yang paling signifikan memberikan dampak terhadap penguatan rupiah di awal tahun 2020 ini. Faktor lain yang perlu dicermati adalah mengapa nilai tukar rupiah dapat berfluktuatif secara signifikan dalam waktu relatif pendek. Hal ini menjadi penting agar dapat diidentifikasi langkah-langkah yang sekiranya dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar rupiah tersebut.

Volatilitas Nilai Tukar RupiahTren pergerakan rupiah di Gambar 1 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, dalam waktu relatif singkat. Beberapa faktor penyebab volatilitas tersebut diantaranya:

Pertama, penguatan rupiah yang di dominasi oleh investasi portofolio, terbilang sangat rentan. Mengingat karakteristik dari investasi portofolio yang sangat fleksibel dapat dengan mudah masuk dan keluar dari Indonesia, serta sangat dipengaruhi oleh kondisi


keuangan Indonesia tergolong sebagai pasar yang sangat kecil jika dibandingkan negara lain, bahkan dibandingkan beberapa negara tetangga Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari rata-rata harian volume perdagangan valas Indonesia. Volume perdagangan valas mengindikasikan besarnya transaksi harian valas di Indonesia, baik yang bersumber dari sektor riil yakni dari kegiatan ekspor-impor, maupun dari transaksi portofolio. Rata-rata harian volume transaksi valas Indonesia hanya berkisar USD7 miliar, lebih kecil jika dibandingkan Malaysia dan Thailand yang rata-rata transaksi hariannya mencapai USD10 miliar dan USD14 miliar per harinya. Rata-rata harian transaksi valas Indonesia bahkan jauh lebih kecil jika dibandingkan Afrika Selatan, Brazil dan India. Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Philipina.

Melihat rendahnya kedalaman pasar keuangan Indonesia, maka tidak heran jika ketika terjadi capital inflow maupun capital outflow dalam jumlah yang besar akan langsung memengaruhi nilai tukar rupiah secara signifikan. Hal yang utama dapat dilakukan untuk meningkatkan kedalaman pasar keuangan Indonesia adalah dengan meningkatkan perdagangan di sektor riil, terutama dengan meningkatkan nilai tambah terhadap produk-produk ekspor Indonesia (hilirisasi).

perekonomian global. Di samping itu, besarnya kepemilikan asing dalam investasi portofolio Indonesia juga membuat risiko volatilitas rupiah semakin tinggi. Sebagai contoh, kepemilikan asing dalam SUN selama beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Sampai dengan triwulan-III 2019, kepemilikan asing terhadap SUN sebesar 46,2 persen (Gambar 3).

Selain meningkatkan risiko volatilitas terhadap nilai tukar rupiah, besarnya kepemilikan asing dalam investasi portofolio Indonesia juga akan memperburuk defisit pendapatan primer pada periode yang akan datang. hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk membayar beban bunga, dan dividen kepada investor luar negeri, yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi neraca transaksi berjalan Indonesia. Meski demikian, dalam jangka pendek, Indonesia masih membutuhkan investasi portofolio, agar nilai rupiah tidak tergerus. Namun, pemerintah perlu mengupayakan agar kedepannya investasi dapat lebih didominasi ke sektor riil (direct investment) karena lebih dapat menstimulus perekonomian dan memberikan efek jangka panjang terhadap perekonomian dibandingkan investasi portofolio.

Kedua, dilihat dari penetrasi pasar keuangan, terlihat bahwa pasar

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar 3. Persentase Kepemilikan Asing terhadap SUN

Gambar 4. Rata-rata Harian Volume Transaksi Valas Beberapa Negara

(dalam miliar USD)

Sumber: Bank For International Settlement, diolah


RekomendasiBerdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penguatan nilai tukar rupiah pada awal 2020 ini didominasi oleh besarnya investasi portofolio yang masuk melalui SUN yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun, karakteristik investasi portofolio yang dapat keluar dan masuk Indonesia dengan cepat akan membuat nilai tukar rupiah berisiko untuk berfluktuatif kedepannya. Selain itu, tingginya kepemilikan asing di dalam investasi portofolio Indonesia, serta rendahnya kedalaman pasar keuangan Indonesia juga mengakibatkan risiko terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Untuk itu, beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk menurunkan risiko terhadap fluktuatif nilai tukar rupiah, antara lain: pertama, hal utama yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah adalah neraca perdagangan Indonesia agar tidak lagi defisit. Berbagai upaya pemerintah dalam hal meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia yang selama ini masih bergantung terhadap komoditas, yakni dengan melakukan hilirisasi, harus segera dijalankan. Selain itu, implementasi penggunaan B20, B30, bahkan B100 harus segera dilaksanakan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil yang selama ini menjadi salah satu penyumbang defisit terbesar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Kedua, investasi portofolio oleh investor asing yang masuk ke Indonesia meskipun memberikan dampak positif dalam jangka pendek untuk menjaga nilai tukar rupiah, namun juga turut memberikan risiko terhadap volatilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, dalam jangka panjang jika semakin besar investasi asing dalam portofolio Indonesia, maka akan mengakibatkan semakin besarnya defisit pendapatan primer Indonesia, dan menyebabkan defisit transaksi berjalan Indonesia semakin dalam. Untuk itu, perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar turut berpartisipasi secara aktif dalam kepemilikan portofolio terutama SUN, sehingga dapat menurunkan kepemilikan asing di dalam SUN, serta menurunkan risiko volatilitas rupiah.

Ketiga, mendorong investasi asing untuk lebih banyak masuk ke sektor riil (FDI) terutama kepada sektor yang berorientasi ekspor maupun substitusi impor yang akan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Hal tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar dan jangka panjang dibandingkan dengan investasi portofolio yang bersifat fluktuatif. Sehingga akan memperkuat nilai tukar rupiah, serta dapat menurunkan risiko volatilitas rupiah.

Daftar PustakaBank for International Settlements. 2020. Turnover of OTC foreign exchange instruments, by country. Diakses pada 03 Februari 2020, dari https://stats.bis.org/statx/srs/table/d11.2

Bank Indonesia. 2020. Laporan Neraca Pembayaran Indonesia 2015-2019. Diakses pada 03 Februari 2020, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/neraca-pembayaran/Default.aspx

Bank Indonesia. 2020. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Diakses pada 03 Februari 2020, dari https://www.

bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx

CNBCIndonesia.com. 2020. Aliran Modal Asing Masuk ke RI Capai Rp 25 Triliun. Diakses pada 04 Februari 2020, dari https://www.cnbcindonesia.com/market/20200124143415-17-132506/aliran-modal-asing-masuk-ke-ri-capai-rp-25-triliun

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. 2020. Press Release. Diakses pada 04 Februari 2020, dari https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/list


Sumber: Nota Keuangan, 2009-2020

Pemerintah selama ini telah berupaya mendorong peningkatan ekspor melalui deregulasi

kebijakan, penyediaan insentif fiskal, mendorong industri hilir berorientasi ekspor, dan selama sepuluh tahun terakhir pemerintah melakukan penguatan pada pembiayaan ekspor dalam program National Interest Account (NIA) di bawah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pada APBN 2020, pemerintah mengalokasikan penambahan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp5 triliun di mana Rp1 triliun untuk penugasan khusus pada sektor yang memiliki potensi ekspor, dan Rp4 triliun untuk peningkatan kapasitas lembaga dalam upaya mendorong pembiayaan berorientasi ekspor. Sejak beroperasinya lembaga tersebut hingga tahun 2020, alokasi PMN pada LPEI mencapai Rp22,93 triliun (Tabel 1). Tujuan pemberian PMN kepada LPEI untuk mempercepat pengembangan

ekspor dalam hal pemberian pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa guna menunjang ekspor serta mendorong program ekspor nasional.Percepatan pengembangan ekspor tersebut diharapkan mampu mendukung dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia di masa yang akan datang. Namun, anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah kepada LPEI belum terlalu menunjukkan hasil yang optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari neraca perdagangan yang masih negatif, tren ekspor yang mengalami penurunan dan kinerja keuangan LPEI yang belum optimal. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini ingin melihat kontribusi PMN terhadap kinerja LPEI dan apakah PMN tersebut sudah memadai untuk memperkuat LPEI dalam rangka menunjang program ekspor nasional.Peran LPEI pada Program Ekspor NasionalSeperti kita ketahui salah satu tugas LPEI ialah untuk mendorong program ekspor nasional melalui pembiayaan. Oleh karena itu, negara memberikan dukungan terhadap LPEI dengan memberikan dana dalam bentuk PMN. Alokasi PMN tersebut untuk melaksanakan fungsi penugasan

Review PMN pada LPEI dalam Rangka Mendukung Program Ekspor Nasional

oleh Rastri Paramita*)

Iranisa**)

AbstrakLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan lembaga yang

dibentuk pemerintah untuk mendorong program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor. Pemerintah telah menanamkan modalnya pada LPEI melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari modal awal disetor pada tahun 2009 hingga tahun 2020 sebesar Rp22,93 triliun dengan harapan LPEI mampu mendukung program ekspor nasional. Namun, PMN yang dialokasikan belum menunjukkan hasil yang optimal. Terlihat dari belum cukup baiknya pertumbuhan penyaluran pembiayaan, kinerja perusahaan, dan belum fokusnya penyaluran pembiayaan pada sektor Usaha Kecil Menengah berorientasi Ekspor (UKME).

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]

sekunder

Tabel 1. PMN pada LPEI 2009-2020 (dalam triliun Rupiah)

Keterangan

2009

2010

2014

2015

2016

2017

2019

2020 Jml

Penugasan Khusus 0 0 0 0 2 2,2 1 1 6,2

Penugasan Umum 4,23 2 1 1 2 1 1,5 4 16,73

Jumlah 4,23 2 1 1 4 3,2 2,5 5 22,93


khusus dan penugasan umum. Penugasan umum ialah tugas yang diberikan pemerintah untuk memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, namun mempunyai prospek peningkatan ekspor nasional, dan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Sedangkan penugasan khusus ialah penugasan pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, akan tetapi dinilai perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.Terlihat pada Gambar 1, pembiayaan dari LPEI memiliki pola yang sejajar dengan ekspor sektor industri yaitu makin bertambah pembiayaan, makin bertambah pula nilai ekspor. Namun pola ini baru terlihat sejak 2016, padahal pembiayaan ekspor telah dimulai dari 2014. Hal ini menandakan bahwa pembiayaan ekspor LPEI memberikan dampak terhadap ekspor, Meskipun dampak tersebut masih belum dapat ditentukan signifikansinya. Tahun 2014 merupakan tahun dimana LPEI menerima PMN kembali setelah

tahun 2010. Pembiayaan tahun 2014, meskipun bertambah nilainya namun pola ekspor sektor industri menurun. Hal ini dapat menjadi perhatian bahwa kondisi internal perusahaan. Pada periode 2014-2015, LPEI memiliki kinerja keuangan yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan di tahun 2016-2017 (Tabel 2). Sementara itu, hadirnya PMN bagi LPEI tidak memberikan dampak pada pertumbuhan pembiayaan ekspor di tahun yang bersangkutan (Gambar 2).Peran PMN terhadap Kinerja LPEI dalam Mendukung Program Ekspor NasionalBerdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44/2005, PMN merupakan salah satu bentuk investasi negara pada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas (PT) lainnya. Negara dapat melakukan penyertaan modal untuk i) pendirian BUMN atau PT, ii) PMN terhadap PT yang didalamnya belum terdapat saham milik negara guna menyelamatkan perekonomian nasional, dan iii) PMN pada BUMN atau PT yang terdapat saham negara yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2020, PMN kepada LPEI ditujukan untuk penguatan kelembagaan LPEI baik berupa penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional, terciptanya pasar ekspor baru, eksportir baru, produk unggulan ekspor baru maupun kombinasi

Gambar 1. Pembiayaan Ekspor LPEI dan Ekspor, 2014-2018

Sumber: LPEI dan Kemendag, diolah


Gambar 2. Kegiatan Pembiayaan Ekspor LPEI, 2009-2018

Sumber: Laporan Keuangan LPEI, 2009-2019ketiganya, serta peningkatan investasi dalam negeriAlokasi PMN kepada LPEI telah meningkatkan kemampuan LPEI dalam kapasitas penyaluran pembiayaan menjadi Rp108.585 milar, penjaminan menjadi Rp11.307 miliar, dan asuransi menjadi Rp11.322 miliar pada tahun 2018 (Gambar 2). Namun, pertumbuhan year on year (yoy) pembiayaan, penjaminan, dan asuransi menunjukkan tren penurunan. Pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2010 mampu mencapai 69,59 persen, namun hanya 7,77 persen pada tahun 2018. Sama halnya dengan pertumbuhan penjaminan yang mampu tumbuh sebesar 215,79 persen pada tahun 2012 dan turun drastis menjadi 7,16 persen di tahun 2018. Asuransi tidak jauh berbeda,

pertumbuhannya juga mengalami tren penurunan. Padahal hingga tahun 2018, LPEI memperoleh alokasi PMN sejumlah Rp15,43 triliun dan pada tahun 2019 dan 2020 LPEI juga memperoleh alokasi PMN berturut sebesar Rp2,5 triliun dan Rp5 triliun (Tabel 1). Seharusnya dengan alokasi dana tersebut, mampu meningkatkan kapasitas kinerja operasional LPEI. Hal ini berarti PMN belum mampu mendorong kapasitas LPEI walaupun jumlahnya mengalami peningkatan.Dilihat dari sisi kinerja keuangan LPEI, beberapa rasio yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko juga tidak terlalu baik. Terlihat pada Tabel 2, rasio kecukupan modal (CAR) LPEI periode 2009-2018 mengalami tren penurunan

Tabel 2. Rasio Keuangan LPEI, 2009-2018

Sumber: Laporan Keuangan LPEI 2010-2019


dari 42,11 persen menjadi 17,49 persen, yang berarti bahwa aktiva tertimbang menurut risiko yang dikelola oleh bank semakin besar, namun tidak sebanding dengan peningkatan modal LPEI, angka tersebut hampir menyentuh batas minimal CAR yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu 8 persen. Pembiayaan merupakan salah satu inti produk dari LPEI, untuk mengukur kinerjanya dapat melalui rasio Non Performing Loan (NPL). Pada tahun 2018, baik NPL gross maupun NPL netto menunjukkan kinerja tidak terlalu baik. NPL gross dan NPL netto tahun 2018 sebesar 13,73 persen dan 10,31 persen yang masuk ke dalam kategori tidak sehat. NPL netto sebesar 10,31 persen bermakna dari total pembiayaan tahun 2018 sejumlah Rp108.858 miliar sebanyak Rp11.223 miliar termasuk ke dalam kategori kredit macet atau tidak dapat ditagih sama sekali. Hal ini harus menjadi perhatian bagi LPEI dan Pemerintah. LPEI sudah menerapkan manajemen risiko melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan secara individual maupun secara portofolio. Namun, aksi yang dilakukan oleh manajemen LPEI belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, LPEI sudah sepatutnya mengevaluasi kembali manajemen risiko yang sudah diterapkan.Dari sisi pendapatan yang dilihat dari sisi aset mengalami penurunan mencapai 0,1 persen yang bermakna bahwa ketidakefektifan manajemen LPEI dalam mengelola asetnya dan didukung oleh nilai Net Interest Margin (NIM) dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Nasional (BOPO) yang tidak terlalu baik. Pada tahun 2018, aset produktif LPEI hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar 1,83 persen. Indikasi ketidakefektifan dan belum efisiennya manajemen dalam pengelolaan LPEI juga didukung oleh rendahnya nilai Return On Equity (ROE) yang hanya 0,83 persen. Hal tersebut bermakna bahwa modal sebesar Rp21.189 miliar pada tahun 2018 hanya mampu menggerakkan 0,83 persen atau Rp171 miliar pendapatan bersih

pada tahun tersebut. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa alokasi PMN pada LPEI belum mampu mendorong ekuitas LPEI terhadap perolehan pendapatan bersih.Dilihat dari sektor penyaluran pembiayaan, berdasarkan statistik keuangan lembaga khusus yang dirilis OJK tahun 2019, penyaluran pembiayaan LPEI tahun 2018 lebih berkonsentrasi di tiga sektor besar yaitu sektor industri sebesar 50,1 persen atau Rp54.538 miliar, sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian sebesar 14,2 persen atau Rp15.457 miliar, serta sektor pertambangan sebesar 11,3 persen atau Rp12.301 miliar dari total pembiayaan. Padahal ketiga sektor tersebut telah established dalam kegiatan ekspor yang dapat terlihat pada kontribusi ekspor dari sektor tersebut. Sementara kontribusi ekspor pada sektor lainnya masih sebesar 0,004 persen (Kemendag, 2009).Penyaluran pembiayaan tersebut tidak selaras dengan tujuan pembiayaan LPEI yang juga dimandatkan untuk memberdayakan sektor UKME. Hal tersebut terlihat jelas pada rata-rata penyaluran pembiayaan LPEI dari tahun 2014-2018 pada UKME hanya sebesar 9,35 persen dari rata-rata pembiayaan, sedangkan 90,57 persen disalurkan pada korporasi. Bahkan, pada tahun 2016, penyaluran pembiayaan pada UKME hanya sebesar 1,33 persen atau Rp10.502 miliar dari total Rp790.231 miliar. Seperti kita ketahui, salah satu tujuan dibentuknya LPEI ini ialah agar dapat mengisi gap pembiayaan yang tidak dapat dilakukan oleh bank. LPEI dapat menjadi penerangan bagi UKME yang belum bankable, namun berpotensi melakukan ekspor. Oleh karena itu, LPEI hendaknya memerhatikan tugas utama lainnya yaitu menyalurkan pembiayaan pada sektor UKME, tidak hanya pada sektor unggulan saja agar selaras dengan salah satu tujuan pembiayaan LPEI dalam rangka menciptakan pasar ekspor baru, eksportir baru, produk unggulan ekspor baru, dan memberi kontribusi dalam memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.


RekomendasiBeberapa rekomendasi dapat dilakukan agar PMN pada LPEI dapat memberi hasil optimal. Pertama, negara dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja LPEI atas pemberian PMN dan laporan tersebut dapat diakses secara eksternal. Kedua, manajemen LPEI dapat mengidentifikasi kembali risiko-risiko yang akan dihadapi, sehingga di masa yang akan datang kinerja LPEI lebih baik dan mampu menjadi penggerak utama dalam meningkatkan ekspor nasional. Ketiga, LPEI dapat lebih memfokuskan penyaluran pembiayaan sehingga kontribusi UKME pada ekspor nantinya juga akan meningkat dan mendukung program ekspor nasional. Uraian di atas diharapkan dapat menjadi insight bagi stakeholder dan mampu mengembalikan tujuan awal pembentukan LPEI dan mendukung program ekspor nasional.

Daftar PustakaKementerian Perdagangan. 2020. Ekspor Indonesia Tahun 2019. Diakses pada http://statistik.kemendag.go.id/export-import tanggal 5 Februari 2020.LPEI. 2019. Laporan Tahunan 2018: Unlocking Developmental Potential Expanding Export Boundaries. Jakarta.

OJK. 2019. Statistik Lembaga Keungan Khusus tahun 2018. JakartaPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.


Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2006–September 2019

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan Indonesia semakin menurun.

Pada September 2019 persentase kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22 persen. Angka tersebut menurun dari periode sebelumnya yaitu sebesar 9,66 persen. Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional menurun dari 9,8 persen pada Maret 2018 ke rekor terendah lainnya 9,4 persen pada bulan Maret 2019 (Gambar 1). Sejalan

dengan itu, jumlah masyarakat miskin turun dari 25,9 juta menjadi 25,1 juta jiwa. Memasuki era reformasi, tingkat kemiskinan single digit dicapai sejak Maret 2018. Sebelumnya, tingkat kemiskinan selalu ada di atas 10 persen, dengan tingkat tertinggi berada di angka 23,4 persen di tahun 1999, selepas krisis 1997-1998.Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah melaksanakan tiga program pengentasan kemiskinan, yakni stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan sosial. Pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang penting bagi rakyat dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok (Antara, 2017). Hal ini mengingat bahwa harga bahan pokok sangat erat kaitannya dengan angka kemiskinan, bila harga bahan pokok naik, artinya garis kemiskinan serta biaya hidup penduduk miskin pun akan naik. Kebijakan Pendukung Tercapainya Single Digit Tingkat KemiskinanPemerintah menyatakan bahwa penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang

AbstrakBadan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan Indonesia semakin

menurun dan mencapai angka 9,22 persen pada September 2019. Penurunan tingkat kemiskinan ini berdasarkan klaim pemerintah didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan keberhasilan program perlindungan sosial. Capaian ini seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian pengentasan kemiskinan tersebut. Namun, akhir-akhir ini beberapa kebijakan pemerintah menunjukkan hal yang kontraproduktif terhadap upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Beberapa diantaranya adalah rencana kebijakan penghapusan subsidi listrik 900 VA, kenaikan iuran BPJS, serta pengurangan subsidi solar dan LPG 3 kg.

Tantangan Kebijakan Belanja dalam Mempertahankan Single Digit Angka

Kemiskinanoleh

Marihot Nasution*)Mutiara Shinta Andini**)

sekunder

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected] **) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: [email protected]


berkualitas dan keberhasilan program perlindungan sosial. Selain itu, salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial yang diamanahkan dalam UUD 1945, terutama pasal 33 dan 34 mengenai tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial adalah dengan memberikan bantuan sosial (UU No. 11/2009). Meskipun sering dianggap sebagai alat politik karena berinteraksi langsung dengan masyarakat (Sjahrir; Kis-Katos; dan Schulze, 2013), bantuan sosial yang terintegrasi dengan baik dan tepat sasaran telah terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan (Barrientos, 2010; International Labour Organization, 2004; World Bank, 2017). Davoodi Tiongson, dan Asawanuchit (2003) mengungkapkan bahwa negara dengan belanja pendidikan dan kesehatan yang lebih pro-kemiskinan (pro-poor) cenderung memiliki hasil pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, tata kelola yang baik, tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi, serta akses terhadap informasi yang lebih luas. Lebih lanjut, Rajkumar dan Swaroop (2008), mengungkapkan salah satu faktor

keberhasilan belanja pemerintah dalam mencapai hasil yang diharapkan adalah dengan tata kelola yang baik.Menurut data Nota Keuangan (NK) APBN 2020, jumlah belanja bansos terus meningkat sejak tahun 2016 dan mengalami peningkatan sebesar 8,13 persen pada tahun 2020 dari proyeksi APBN tahun 2019. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian bansos telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan di Indonesia. Namun demikan, masih diperlukan perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan dampak dan efektivitas berbagai program bansos pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Rencana Kebijakan yang Kontradiktif dengan Pengentasan KemiskinanRencana Pencabutan Subsidi ListrikBeragam kebijakan fiskal yang diharapkan mampu menopang daya beli justru berpotensi menekan konsumsi masyarakat kedepannya. Diawali dengan wacana kebijakan penghapusan subsidi listrik 900 Volt Ampere (VA). Keakuratan data pada penerima subsidi 900VA masih perlu divalidasi, sebab tidak semua pengguna listrik 900 VA adalah Rumah

Gambar 2. Anggaran Program Perlindungan Sosial & Pengentasan Kemiskinan (2013-2020)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020 *) dalam triliun Rp **) dalam juta orang


Tangga Mampu (RTM). Apalagi juga banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan pelanggan listrik 900 VA. Dengan demikian, kebijakan tersebut bisa jadi tidak tepat sasaran dan juga berpotensi dapat menyulitkan UMKM untuk berkembang. Sejumlah kalangan terutama dari pelaku UMKM, meminta pemerintah agar memikirkan lebih matang sebelum mencabut subsidi listrik untuk 24,4 juta pelanggan 900 VA. Pasalnya, dibalik pencabutan subsidi tersebut terkandung berbagai risiko yang akan muncul, mengingat tidak sedikit pelaku UMKM adalah pelanggan listrik 900 VA. Pemerintah diminta melakukan verifikasi data terlebih dahulu sebab bila data tidak akurat bisa berakibat fatal karena subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengungkapkan bahwa terdapat 31,5 juta pelanggan listrik 900 VA. Dari total pelanggan tersebut, 24,4 juta pelanggan masuk dalam kategori RTM, dan selebihnya 7,1 juta pelanggan adalah level rumah tangga miskin. Pelanggan listrik yang masuk kategori RTM sudah tidak layak mendapat subsidi karena dianggap sudah mampu membeli listrik tanpa bantuan pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap dituntut lebih cermat dengan data pelanggan yang akan dicabut subsidinya sebab angka 24,4 juta pelanggan bukan angka yang kecil. Ada kekhawatiran angka yang tidak valid bisa menimbulkan masalah baru, yang mana masyarakat sudah terbebani berbagai kebutuhan hidup, subsidi listrik pun tidak bisa dinikmati. Rencananya pencabutan subsidi listrik untuk 24,4 juta pelanggan 900 VA akan direalisasikan tahun ini namun akhirnya ditangguhkan karena menimbang stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.Kenaikan Iuran BPJSKemudian kebijakan pemerintah terhadap kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan demi menutup defisit. Kebijakan ini tentunya akan membebani daya beli masyarakat. Sebetulnya nilai tarif iuran BPJS

bukanlah masalah utama penyebab defisit BPJS Kesehatan, melainkan kurang tertibnya pihak penyelenggara dan peserta dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Beberapa kepala daerah keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan mengungkapkan bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan membesarnya angka kemiskinan di Indonesia karena akan mempersulit para peserta BPJS Kesehatan mandiri di tingkat masyarakat rentan miskin.Jika peserta BPJS Mandiri sudah kesulitan membayar iuran, tidak menutup kemungkinan kepesertaannya di BPJS ditanggalkan. Capaian universal health coverage atau cakupan kesehatan semesta pun semakin menjauh dari 100 persen. Dengan demikian, target pemerintah tentang jaminan kesehatan sulit tercapai. Jika masyarakat miskin bertambah, maka kewajiban pemerintah akan semakin berat. Karena pemerintah harus menyediakan berbagai jenis bantuan sosial, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dimana tiap keluarga maksimal dapat Rp9,6 juta, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) lebih besar lagi.Pengurangan Subsidi Solar Kebijakan lain yang juga berpotensi akan melemahkan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin adalah pemangkasan subsidi solar hingga setengahnya dari alokasi tahun 2019. Apabila ingin memacu pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan fiskal yang menggerus daya beli masyarakat semestinya dipertimbangkan kembali. Lemahnya daya beli akan berakibat pada kurang bergairahnya permintaan, khususnya permintaan domestik sehingga akan menekan konsumsi rumah tangga dan akhirnya membuat ekonomi menjadi lesu. Masalah permintaan ini erat kaitannya dengan daya beli masyarakat yang kurang bergairah. Jika daya beli masyarakat kuat maka akan menstimulus permintaan sehingga dapat menghidupkan berbagai sektor ekonomi.


RekomendasiPengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu indikator sasaran pembangunan Indonesia membutuhkan sinergi kebijakan yang berkelanjutan dengan komitmen penuh. Pemerintah diharapkan bisa konsisten dan lebih komprehensif dalam menilai dampak-dampak kebijakan yang akan diterapkan terhadap tujuan pengentasan kemiskinan itu sendiri, agar tidak terjadi dampak yang kontraproduktif. Upaya menjaga daya beli masyarakat, penyediaan lapangan kerja, dan stabilitasi harga pangan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, program bantuan sosial yang digagas pemerintah seharusnya fokus terhadap perbaikan efektivitas program dan anggaran, serta memastikan bahwa perubahan alokasi anggaran, seperti pengalihan alokasi subsidi kepada alokasi bantuan sosial tersalurkan dengan baik sehingga bisa efektif berdampak bagi masyarakat miskin. Agar tepat sasaran tentu pemerintah memerlukan basis data terpadu yang akurat, mutakhir, satu.

Daftar PustakaBadan Pusat Statistik. 2020. Profil Kemiskinan di Indonesia. Berita Resmi Statistik No. 08/01/Th. XXIII,15 Januari 2020: Jakarta.Barrientos, A. 2008. Social pensions in low-income countries (Manchester, Brooks World Poverty Institute).Davoodi, H. R., E. R. Tiongson, and S. S. Asawanuchit. 2010. “Benefit Incidence of Public Education and Health Spending Worldwide: Evidence From A New Database.” Poverty & Public Policy 2(2): 5–52.Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan. Jakarta.Firmansyah, Abrian Duta. 2019. Dampak Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dan Pengurangan Ketimpangan Di Indonesia.Haryanto, Alexander. 2017. Jokowi Bahas Tiga Program Pengentasan Kemiskinan Presiden Joko Widodo. Antara: Jakarta, Edisi 25 Juli 2017.Kementerian Keuangan. 2019. Pokok-Pokok Mendukung Republik Indonesia, Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi

Dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Maju. Jakarta.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Jakarta.Moeis, Ahmad Irsan A. 2019. Memaknai Sistem Perlindungan Sosial. Jakarta: Media Keuangan 40 Vol. XIV / No. 140 / Mei 2019.Rajkumar, A.S. and Swaroop, V. (2008) Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter? Journal of Development Economics, 86, 96-111. http://dx.doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.08.003.Ramadhan, Rasi Tamadhika Fajar. 2019. Daya Beli dan Fiskal Ekspansif. Investor Daily: Jakarta Edisi Senin, 16 Desember 2019.Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political Budget Cycles in Indonesia at the District Level. Economics Letters, 120(2), 342-345. doi:10.1016/j.econlet.2013.05.007.

“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”

Buletin APBNPusat Kajian AnggaranBadan Keahlian DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.idTelp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

dibalik fluktuasi nilai tukar rupiah awal tahun...

Documents