perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id bentuk ... · mengenai bagaimana skema pengelolaan dana...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

BENTUK PERLINDUNGAN BAGI PESERTA TAKAFUL DANA SISWA

DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PREMI TAKAFUL PADA

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA

SURAKARTA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

RAHASTY AMALIA

NIM : E. 0005039

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum ( Skripsi )




SURAKARTA

Disusun oleh:

RAHASTY AMALIA

NIM : E. 0005039

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing I Pembimbing II

AGUS RIANTO, S.H., M.Hum. ZENI LUTFIAH, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19610813 198903 1 002 NIP. 19721011 200501 2 001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum ( Skripsi )




SURAKARTA

Disusun oleh:

RAHASTY AMALIA

NIM : E. 0005039

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari :Jumat

Tanggal :29 April 2011

TIM PENGUJI

1.Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., Ph.D

NIP. 19600716 198504 1 004 (……………………………...)

2. Agus Rianto, S.H., M. Hum.

NIP. 19610813 198903 1 002 (……………………………...)

3. Zeni Luthfiyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19721011 200501 2 001 (………………………………)

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Yamin, S.H. M.Hum

NIP. 19610930 198601 1 001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RAHASTY AMALIA

NIM : E0005039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul:




SURAKARTA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya

dalam penulisan hukum ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar

pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)

dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, April 2011

Rahasty Amalia

NIM. E0005039


commit to user

v

ABSTRAK

Rahasty Amalia, 2011. BENTUK PERLINDUNGAN BAGI PESERTA

TAKAFUL DANA SISWA DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA

PREMI TAKAFUL PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA

BUMIPUTERA SURAKARTA. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai bentuk perlindungan

yang diterima oleh peserta takaful dana siswa pada perusahaan Asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera di Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji

mengenai bagaimana skema pengelolaan dana premi takaful yang tentunya

berbeda dengan pengelolaan dana premi konvensional di perusahaan tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat

deskritif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer

dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara.

Dan untuk pengumpulan data sekunder, digunakan teknik mencatat dokumen dan

pengumpulan fatwa dan peraturan lainnya. Adapun teknik analisis yang dilakukan

bersifat kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan ditarik

kesimpulan bahwa sebagai landasan operasional, divisi syariah Asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera menggunakan dasar fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama

Indonesia Nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

dan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-

268/KM-6/2002. Fatwa dan keputusan Menteri Keuangan tersebut yang kemudian

menjadi pedoman pelaksanaan oleh perusahaan dan menjadi dasar perlindungan

bagi peserta takaful dari unsur maisir, gharar dan riba. Adapun pengelolaan dana

premi takaful dilakukan dengan berdasar sistem yang mengandung unsur

tabungan yang memisahkan rekening tabungan dan rekening tabarru berdasar

skema mudharabah (bagi hasil).

Kata kunci: perlindungan hukum, premi takaful


commit to user

vi

ABSTRACT

Rahasty Amalia, 2011. FORMS OF PROTECTION FOR SCHOLARSHIP

TAKAFUL CLIENTS AND TAKAFUL PREMIUMS FUND

MANAGEMENT MECHANISM OF ASURANSI JIWA BERSAMA

BUMIPUTERA SURAKARTA. Faculty of Law, UNS.

This study examines and answers about the form of protection received by

the takaful scholarship takaful clients of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera in

Surakarta. In addition, this study also examines how takaful’s fund management

scheme that different with conventional premiums in the company.

This research is descriptive-empiric legal research with qualitative

approaches. The research data includes primary data and secondary data. The

primary data collected by interview technique. And for secondary data, collected

by using and record documents, fatwa and other regulations. The analysis method

is a qualitative method with interactive model.

Based on the research as outlined in the discussion concluded that as an

operational basis, sharia division of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera is based

on Sharia Board Fatwa of Majelis Ulama Indonesia Number 21/DSNMUI/X/2001

of the General Insurance Code of Sharia and with Minister of Finance of the

Republic of Indonesia regulation Number Kep -268/KM-6/2002. Those

regulations are the takaful clients legal based for their protection from elements of

gambling, and usury gharar. The fund management is done by takaful premiums

based systems that contain elements that separate savings account and savings

account scheme, based tabarru mudaraba (profit sharing).

Keywords: legal protection, takaful premiums


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul : BENTUK PERLINDUNGAN BAGI

PESERTA TAKAFUL DANA SISWA DAN MEKANISME

PENGELOLAAN DANA PREMI TAKAFUL PADA PERUSAHAAN

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SURAKARTA.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian

persyaratan dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian

penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan

yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya, penulis

sampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak. Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan surat keputusan

ijin skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

2. Bapak Muhammad Adnan, S.H.M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum dan

Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

3. Ibu Subekti S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis selama

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Agus Rianto,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I yang senantiasa

membimbing, mengarahkan dan memberikan berbagai petunjuk dalam

penulisan skripsi ini.

5. Ibu Zeni Lutfiah ,S.Ag.,M.Ag selaku Pembimbing II yang senantiasa

membimbing, mengarahkan dan memberikan berbagai petunjuk dalam

penulisan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang

telah memberikan ilmu kapada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas



commit to user

viii

7. Bapak Musnidal Khairi Sjukur (dahulu Kepala Cabang Divisi Syariah AJB

Bumiputera Surakarta) , yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk

mengadakan penelitian di AJB Bumiputera Syariah Surakarta.

8. Semua karyawan dan Staff di AJB Bumiputera Syariah Surakarta.

9. Ibu dan Bapak tercinta untuk kesabaran dan motivasinya yang tiada banding

dalam menyalakan api semangat penulis.

10. Adik-adikku yang dengan senang hati mengingatkan penulis untuk segera

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan ucapan yang semanis madu.

11. Teman-temanku Rina, Juju, Aida dan semua yang sudah menemaniku dalam

susah senang menimba ilmu di belantara Fakultas Hukum UNS tercinta ini.

12. Mbak Noe, Idha dan teman-teman sebangsa dan sepergaulanku, yang setia

menemaniku berjuang, bersama-sama kita resah dalam menulis skripsi dan

kuharap kita dapat mencecap manisnya gelar sarjana dalam mengarungi

samudra kehidupan.

13. E.g mania yang tanpa sungkan dan segan melontarkan berbagai "petuah” demi

memberikan semangat yang diperlukan penulis dalam menulis skripsi dengan

caranya sendiri.

14. Berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah

memberikan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih ada kekurangan, namun

diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi

pembaca.


commit to user

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...................................................... iii

PERNYATAAN.............................................................................................. iv

ABSTRAK ..................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................... vii

DAFTAR ISI .................................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

B. Perumusan Masalah ...................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 6

E. Metode Penelitian ........................................................................ 6

F. Sistematika Skripsi ...................................................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 13

A. Kerangka Teori ............................................................................. 13

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi

Nasabah Asuransi .................................................................. 13

a. Pengertian Asuransi ...........................................................14

b. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Asuransi .................. 14

c. Perlindungan Hukum bagi Peserta Takaful ...................... 16

2. Tinjauan Umum tentang Takaful ........................................... 23

a. Pengertian Takaful ........................................................... 23

b. Prinsip Dasar Asuransi Syariah ....................................... 26

c. Filosofi Takaful ............................................................... 29

d. Akad-Akad dalam Takaful .............................................. 30

B. Kerangka Pemikiran .................................................................... 46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................. 47

A. HASIL PENELITIAN ................................................................ 47


commit to user

x

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Peserta Takaful Dana

Siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah......... 47

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Takaful di Asuransi

Jiwa Bersama Bumiputera Syariah ....................................... 54

B. PEMBAHASAN.......................................................................... 59

1. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum bagi Peserta

Takaful Dana Siswa di Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera Syariah................................................................ 59

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful

Menurut Syariah..................................................................... 68

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 65

A. Simpulan ............................................................................ 65

B. Saran ........................................................................................ 65

DAFTAR PUSTAKA


commit to user

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Model Analisis Interaktif 11

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 46

Gambar 3. Mekanisme pengelolaan dana Bumiputera Syariah 58

Gambar 4. Pengelolaan dana dengan unsur tabungan 70

Gambar 5. Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan 70


commit to user

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggal 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi membatalkan berlakunya

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Hal ini

menarik perhatian masyarakat karena pemberlakuan Undang-Undang tersebut

dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan usaha diantara perguruan-perguruan

tinggi yang menyebabkan semakin mahalnya biaya untuk menempuh pendidikan

tinggi di universitas-universitas unggulan. Karena walaupun telah dibatalkan,

masih terbersit kecemasan akan lahirnya regulasi baru yang tidak berpihak pada

keberlangsungan pendidikan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Daoed

Joesuf, “Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan

membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia”

(http:/smkn1yogyakarta.org/news/pentingnya pendidikan.html)

Data statistik tahun 2004 mengungkapkan sebagian penduduk Indonesia

usia 15 sampai 64 tahun keatas hanya berpendidikan sampai tamat SD

(http://datastatistik-indonesia.com/content/view/721/721/1/3/). Bisa dikatakan hal

ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia karena sumber daya

manusia dibentuk melalui pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh dosen

Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Slamet S. Sarwono

(http://jogjainfo.net/rendahnya-tingkat-pendidikan-picu-kemiskinan.html).

Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia disebabkan oleh biaya

pendidikan yang tinggi sementara penghasilan perkapita masyarakat Indonesia

masih rendah.

Peranan pemerintah dalam usahanya untuk memajukan pendidikan di

Indonesia oleh sebagian masyarakat dirasa masih belum cukup. Meningkatnya

biaya pendidikan dan tingginya laju inflasi memaksa masyarakat untuk

memikirkan kelanjutan pendidikan anak sejak dini. Apalagi sebagai makhluk yang

diciptakan oleh Allah Tuhan semesta alam, manusia harus percaya kepada takdir.


commit to user

2

Ketetapan Allah mengenai jalan hidup manusia jauh sebelum manusia dilahirkan.

Manusia tidak dapat melihat masa depan ataupun menolak takdir. Karena itu

sangat penting untuk mempersiapkan langkah-langkah proteksi untuk melindungi

dirinya seandainya terjadi takdir buruk atau musibah datang menimpanya.

Salah satu bentuk proteksi yang bisa diambil adalah asuransi. Fungsi

utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko (risk

transfer mechanism), yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak (tertanggung)

kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan resiko ini tidak berarti

menghilangkan kemungkinan misfortune, melainkan pihak penanggung

menyediakan pengamanan finansial (financial security) serta ketenangan (peace

of mind) bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi

dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang

mungkin dideritanya.

Menilik dari manfaat yang bisa diperoleh, asuransi merupakan sarana yang

baik untuk menjamin keberlangsungan pendidikan seandainya terjadi peristiwa

yang tidak diinginkan akan tetapi sebagian umat Islam mengharamkan asuransi

karena dianggap bertentangan dengan aturan syariah. “For several hundred years,

Muslims around the world were taught the common idea that insurance programs

(especially Life insurance) are prohibited because they violate Islamic principles”

(Omar Fisher and Dawood Y.Taylor, 2000:5) yang artinya selama ratusan tahun

umat Islam di seluruh dunia diajarkan pandangan umum bahwa program asuransi

terutama asuransi jiwa dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Pandangan tersebut diperoleh karena beberapa umat Islam beranggapan asuransi

tak ubahnya dengan perjudian dan mengundi nasib.

Sebenarnya asuransi boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan

aturan syariah. Apalagi tren lembaga keuangan Islam semakin meningkat dari

tahun ke tahun. Dengan konsepnya yang berlandaskan keadilan dan keinginan

untuk tolong menolong, lembaga ekonomi Islam semakin populer dikalangan

masyarakat dan menarik minat berbagai lembaga ekonomi bahkan di negara yang


commit to user

3

menganut sistem perekonomian liberal. Asean Development Bank (ADB)

memperkirakan aset-aset lembaga keuangan Islami secara global mencapai 1

triliun dolar dengan angka pertumbuhan pertahun mencapai 10 sampai 15 persen.

Peningkatan tersebut didukung pendapat para analis keuangan yang mengakui

bahwa industri keuangan islami menerapkan sistem yang berbeda yang membuat

resikonya relatif kecil (Ibnu Awarudin.NUANSA PERSADA 53. Vol. X.

Desember 2008:30). Lagipula selain sisi ekonomi, menjalankan sistem syariah

juga merupakan bentuk ibadah bagi pemeluk Islam, “ Islamic banking and

products are attractive for Muslims precisely because of their combination of

financial effifacy, religious correctness and spiritual rewards” (Omar Fisher and

Dawood Y.Taylor, 2000:1)

HSBC, yang mendirikan divisi syariah sejak tahun 1999 memastikan bahwa

pada tahun 2010 pasar takaful global mencapai 14,4 miliar dollar Amerika (Jason

Benham, http://www.halaljournal.com/). Benham juga menambahkan bahwa

pertumbuhan takaful akan meningkat hingga 30-40 persen seiring dengan

berpindahnya konsumen asuransi konvensional ke asuransi yang berbasis syariah.

Dengan demikian, Indonesia yang memiliki 250 juta penduduk dan 80 persen

diantaranya pemeluk Islam merupakan pasar strategis untuk memasarkan produk

takaful.

Menyikapi peluang yang ada dan memenuhi tuntutan masyarakat, maka

semenjak tahun 2002 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 membuka divisi

khusus yang bergerak di bidang asuransi syariah. Sebagai divisi yang mengelola

asuransi syariah, pengelolaan dana di AJB Bumiputera Syariah seratus persen

terpisah dari perusahaan induk yang menggunakan sistem konvensional. Dan

walaupun menggunakan tata kelola yang terpisah, namun divisi syariah AJB

Bumiputera tetap merupakan bagian dari perusahaan induk yang merupakan

perusahaan mutual. Sebagai perusahaan asuransi mutual satu-satunya di Indonesia,

AJB Bumiputera 1912 memberikan kesempatan seluas-luasnya pada peserta yang

sekaligus sebagai pemilik untuk turut serta mengawasi dan menentukan arah

kebijakan.

http://www.halaljournal.com/


commit to user

4

Semakin tingginya tuntutan atas pendidikan yang berkualitas dan semakin

mahalnya biaya pendidikan menyebabkan suatu investasi yang aman untuk

menjamin terpenuhinya biaya pendidikan. Oleh karena itu, AJB Bumiputera

Syariah mengeluarkan pula produk takaful Dana Siswa yang tentu saja berbeda

dengan asuransi Dana Siswa Konvensional (non syariah) yang telah dikenal saat

ini.

Dengan demikian timbul pertanyaan mengenai bagaimana bentuk

perlindungan bagi para peserta takaful Dana Siswa tersebut tersebut mengingat

ketentuan mengenai perasuransian syariah belum diatur secara khusus dalam

perundang-undangan Indonesia. Selain itu muncul pertanyaan mengenai cara

pengelolaan dana yang dihimpun oleh perusahaan agar terhindar dari unsur riba

karena walaupun masih berupa divisi pengelolaan divisi syariah murni berbeda

dengan induk perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan

penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan

judul :“BENTUK PERLINDUNGAN BAGI PESERTA TAKAFUL DANA

SISWA DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PREMI TAKAFUL

PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA

SURAKARTA”.


commit to user

5

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis

mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum mengenai kesesuaian dengan syariah

yang diberikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surakarta kepada

peserta Takaful Dana Siswa?

2. Bagaimana bentuk mekanisme pengelolaan dana premi takaful di Asuransi

Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang

hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam

melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai

oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum mengenai kesesuaian

dengan syariah yang diberikan kepada peserta Takaful Dana Siswa

b. Untuk mengetahui bentuk mekanisme pengelolaan dana premi takaful

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam

menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan

dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas


b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan

praktek lapangan hukum mengenai takaful yang sangat berarti bagi penulis.


commit to user

6

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan

yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari

penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk

mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani

kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal

untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera dalam pengembangan produk asuransi syariah dan

masyarakat dalam mengenal dunia perasuransian syariah.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah

yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan

masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.

(Sumadi Suryabrata, 2003:11). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan


commit to user

7

ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan

mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.

(Soerjono Soekanto, 1986:43).

Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian

disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang

dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan

pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang

obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian”.(Winarno Surachmad,

1990:26). Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan

memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986:6).

Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan

dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan

pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang

ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menurut Soemitro dalam

buku Soejono dan H. Abdurrahman merupakan penelitian hukum yang

memperoleh data dari sumber data primer (Soejono dan H. Abudurrahman,

2005:56). Dalam hal ini penulis memperoleh data primer di Kantor Asuransi

Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet

Riyadi Solo

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Penelitian

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu


commit to user

8

individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat

(Soerjono Soekanto, 1986:10). Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk

menggambarkan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Asuransi

Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surakarta kepada peserta Takaful Dana Siswa

dan bentuk mekanisme pengelolaan dana premi takaful di Asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera 1912 Surakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dengan

mendasarkan data-data yang digunakan responden secara lisan atau tulisan, dan

juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh

(Soerjono Soekanto, 2006: 250). Dalam penelitian ini penulis mendasarkan data-

data yang diperoleh secara lisan maupun tulisan melalui wawancara dengan bapak

Musnidal Khairi Sjukur, selaku Kepala Cabang Divisi Syariah AJB Bumiputera

dan K.H. Muhammad Amir, ulama sekaligus pengurus Majelis Ulama Indonesia

cabang Surakarta.

4. Lokasi Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis melakukan penelitian di Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera Syariah Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Solo.

Lokasi Penelitian ini dipilih agar penelitian yang dilakukan penulis bisa lebih

terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Karena selain merupakan salah

satu perusahaan asuransi terbesar dan tertua di Indonesia, Asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera sebagai perusahaan yang memiliki divisi asuransi

konvensional dan divisi syariah dalam satu tubuh, penulis anggap dapat

menjawab bagaimana perlindungan hukum mengenai kesesuaian dengan

syariah bagi peserta takaful dana siswa dan bagaimana pengelolaan dana

takaful agar tidak bertentangan dengan syariah.


commit to user

9

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian sosial mengenai hukum (socio-legal research)

digunakan data primer dan data sekunder. Dalam penulisan hukum ini, sumber

data yang digunakan adalah:

a. Sumber data primer yang berupa data-data keterangan dari pihak-pihak

yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, yang

diperoleh melalui wawancara penulis dengan:

1) Musnidal Khairi Sjukur, selaku Kepala Cabang Divisi Syariah AJB

Bumiputera.

2) K.H. Muhammad Amir, ulama sekaligus pengurus Majelis Ulama

Indonesia cabang Surakarta.

b. Sumber data sekunder berupa berbagai peraturan dalam Al Quran. Alhadis,

perundang-undangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, jurnal hukum dan

buku teks.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik pengumpulan

data wawancara. Selain itu juga didukung dengan studi kepustakaan terhadap

literatur dan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang

diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil

penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian

dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002:103).


commit to user

10

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif

dengan model interaktif, yang mana dalam penelitian dengan model ini

komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan

pengumpulan data. Setelah data terkumpul, ketiga komponen tersebut

berinteraksi dan bila kesimpulan yang dihasilkan dirasakan kurang maka perlu

ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B.

Sutopo, 2002: 95). Adapun ketiga komponen tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data

lapangan.

b. Penyajian Data

Suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan

penelitian dapat dilakukan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Pemahaman arti dari data-data yang telah ditemui dengan melakukan

pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-

pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat

dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.


commit to user

11

Gambar 1. Model Analisis Interaktif

Pada model Analisis Interaktif, saat melakukan pengumpulan data

penelitian penulis menyusun reduksi data dan sajian data. Berdasarkan data

yang telah direduksi dan ditampilkan dalam sajian data, dapat ditarik

kesimpulan dari data yang didapat di lapangan. Apabila dalam proses

penarikan kesimpulan data yang diperoleh masih kurang, dapat dilakukan

kembali pengumpulan data dan atau melakukan proses reduksi dan sajian data

ulang.

Dalam penelitian ini, penulis menyusun reduksi data dan sajian data saat

melakukan wawancara dengan bapak Musnidal Khairi Sjukur di Asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera Syariah Surakarta dan K.H Muhammad Amir di kantor

MUI Surakarta. Ketika kesimpulan yang diperoleh dari sajian data yang telah

direduksi masih kurang, penulis kembali melakukan wawancara dengan

narasumber sehingga dapat mencapai kesimpulan yang dituangkan dalam

penulisan ini.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatu uraian mengenai

susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci disusun dalam

Pengumpulan Data

Sajian Data

Penarikan

Kesimpulan

Reduksi Data


commit to user

12

pembaban, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa

yang ditulis. Tiap-tiap bab mempunyai hubungan satu sama lain yang tidak dapat

terpisahkan.

Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal

pokok yang ada dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum

ini terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah

yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan

penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang akan

diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan

penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari hasil

penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian,

jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis

data selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan

kerangka atau susunan isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian

serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam

penulisan hukum ini yaitu : mengenai tinjauan umum perlindungan

hukum bagi nasabah asuransi, tinjauan umum tentang takaful, dan

tinjauan umum pengelolaan dana secara syariah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai bentuk perlindungan hukum yang

diberikan kepada peserta Takaful Dana Siswa. Perlindungan hukum


commit to user

13

bagi peserta takaful dana siswa yang dalam AJB Bumiputera Syariah

dikenal sebagai “Mitra Iqra” didasarkan pada fatwa Dewan Syariah

Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman

Umum Asuransi Syariah, Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor Kep-268/KM-6/2002 dan dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar

Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip

Syariah. selain itu juga akan dibahas mengenai mekanisme pengelolaan

dana takaful di AJB Bumiputera Syariah yang menggunakan sistem

yang mengandung unsur tabungan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini dikemukakan tentang simpulan dari hasil penelitian dan juga

saran yang relevan dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi nasabah asuransi

a. Pengertian asuransi

Menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah adalah suatu perjanjian,

dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang

tak tertentu. Emmy Pangaribuan mengatakan bahwa asuransi adalah suatu

perjanjian, dimana pihak penanggung dengan menikmati suatu premi

mengingat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan diri dari

kerugian karena kehilangan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan

(Laosdesyamri. Konsep & Pengertian Asuransi.

http://id.shvoong.com/tags/pengertian-asuransi) sedangkan pengertian

asuransi dari segi hukum adalah tentang usaha perasuransian adalah

perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi,

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung

jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang

yang dipertanggungkan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang

Usaha Perasuransian).

b. Perlindungan hukum bagi nasabah asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis usaha di bidang ekonomi yang

melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke

berbagai sektor, termasuk dalam sektor pembangunan. Selain itu, asuransi

http://id.shvoong.com/tags/pengertian-asuransi

http://id.wikipedia.org/wiki/Premi


commit to user

15

merupakan salah satu jalan bagi pemerintah untuk memberikan jaminan

sosial kepada masyarakat (Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang,

1997:2).

Praktik perasuransian di Indonesia didasarkan pada suatu

perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Menurut

Mohd. Ma’sum Billah, an insurance policy is a binding contract, and

therefore the performance of consideration from both parties, (the

participant and operator) through the payment of contribution (by the

participant) and the indemnification (by the operator) are obligations

which must be fulfilled yang berarti polis asuransi adalah perjanjian yang

mengikat sehingga memerlukan kepahaman masing-masing pihak untuk

memenuhi kewajibannya (International Journal of Islamic Financial

Services Vol. 3. No. 1). Perjanjian asuransi lebih didasarkan pada sifat

saling percaya antara penanggung dan tertanggung asuransi dalam

melaksanakan isi perjanjian.

Ada enam prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan

perjanjian asuransi (Asuransi. http://id.wikipedia.org). Prinsip tersebut

adalah:

1) Insurable interest

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan

keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui

secara hukum.

2) Utmost good faith

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap,

semua fakta yang materialmengenai sesuatu yang akan diasuransikan

baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus

dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya


commit to user

16

syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan

keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang

dipertanggungkan.

3) Proximate cause

Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian

yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang

mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

4) Indemnity

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi

finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi

keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD

pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).

5) Subrogation

Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah

klaim dibayar.

6) Contribution

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-

sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap

tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

c. Perlindungan hukum bagi peserta takaful

Menurut Zulfajri asas-asas perlindungan bagi nasabah asuransi

syariah adalah asas saling bertanggung jawab, asas saling membantu

dan bekerja sama, asas saling melindungi berbagai kesusahan, asas

menghindari unsur maisir, gharar dan riba (Zulfajri, 2006: ii). Adapun

dasar hukumnya adalah:


commit to user

17

1) Asas saling bertanggung jawab

Dalam bukunya, Wirdyaningsih dkk mendasarkan asas ini pada

Hadits Nabi Muhammad SAW dalam HR Bukhari dan Muslim

(Wirdyaningsih, et.al. 2005:227):

a) “Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang

beriman anatara satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh,

apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh

anggota tubuh lainnya ikut merasakan.”

b) “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah

bangunan yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan bagian

yang lain.”

c) “Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan

setiap kamu bertanggung jawab atas orang-orang yang berada

di bawah tanggung jawabnya.”

d) “Seseorang belum dikatakan beriman sebelum ia mencintai

saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.”

e) “Barang siapa yang tidak mempunyai perasaan belas kasihan,

maka ia tidak akan mendapatkan belas kasihan (dari Allah)”

Dengan dasar itulah, bila salah satu peserta takaful

mengalami musibah, maka akan menjadi tanggungan sesama

peserta. Sedangkan realisasi dari pertanggungjawaban tersebut

diberikan oleh perusahaan sebagai pengelola dana.

2) Asas saling membantu dan bekerja sama

Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam

Alquran dan dalam Hadits Rasulullah SAW:


commit to user

18

a) Alquran

(1) QS. Al Maidah: 2

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar

kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,

dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang

mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan


commit to user

19

keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil

Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(2) QS Al Baqarah: 177


commit to user

20

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan

barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya

kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian,

malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan

harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar

dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.

mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan

mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

b) Hadits Nabi Muhammad SAW

(1) “Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya,

Allah akan memenuhi kebutuhannya” (diriwayatkan oleh

al Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud).


commit to user

21

(2) “Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia

menolong sesamanya” (diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu

Dawud).

(3) “Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang

dizalimi, mereka bertanya: Hai Rasulullah, dapat saja

menolong yang dizalimi tetapi bagaimana menolong

saudara yang zalim? Jawab Rasulullah, cabut

kekuasaannya” (diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim)

3) Asas saling melindungi dari berbagai kesusahan

Dasar hukumnya adalah:

a) Alquran

(1) QS. Quraisy: 4

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari

ketakutan.”

(2) QS. Al Baqarah: 126


commit to user

22

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku,

Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan

berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya

yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari

kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang

kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku

paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk

tempat kembali.”

b) Hadits Nabi Muhammad SAW

(1) “Sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang

siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan

terhadap harta dan jiwa raga manusia” (diriwayatkan oleh

Ibnu Majah)

(2) “Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah bahwasanya

tiada seorangpun yang masuk surga sebelum mereka

memberi perlindungan kepada tetangganya yang berada

dalam kesempitan” (diriwayatkan oleh Ahmad)

(3) “Tidaklah beriman seseorang itu selama ia dapat tidur

nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya

meratap karena kelaparan” (diriwayatkan oleh Al Bazaar)

4) Asas menghindari unsur maisir, gharar dan riba


commit to user

23

Dalam menjalankan perlindungan, cara pelaksanaan takaful

harus sesuai dengan syariat. Hal-hal yang mengandung unsur

gharar (ketidakpastian), maysir (untung-untungan) dan riba

dilarang dalam syariat sebagaimana disebutkan dalam Alquran:

a) QS. Al-Maidah: 90

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi

nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan.

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

mendapat keberuntungan.”

b) QS Al-Baqarah: 278 dan 279


commit to user

24

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah

dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu

orang-orang yang beriman.” (QS Al-Baqarah: 278)

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa

riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan

memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan

riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak

Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al-Baqarah:

279)

2. Tinjauan umum tentang takaful

a. Pengertian takaful

Secara bahasa, takaful berasal dari akar kata ( ) yang

berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah dan

mengambil alih perkara seseorang. Takaful dimaksud yang akar

katanya berasal dari kafala-yakfulu-kafaalatan, mempunyai pengertian

menanggung. Kemudian dari mujarrad dipindah bahkan ke tsulasi

mazid dengan menambah ta‟, sebelum fa‟ fi‟il dan alif, sehingga

menjadi takaafala-yataa kaaful-takaafulan, yang memiliki pengertian

yang satu menanggung yang lain dengan berbagai cara, antara lain

dengan membantunya, apabila ia amat membutuhkan bantuan,

terutama bila yang bersangkutan memerlukan bantuan (Zainuddin Ali,

2008:4).

Dalam pengertian fikih muamalah, takaful berarti saling

memikul risiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan

yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling

pikul risiko dimaksud, dilakukan atas dasar saling menolong dalam


commit to user

25

kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan

(tabarru) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang

mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji,

maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu)

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari

Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan


commit to user

26

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dn

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.” (QS. Al Maidah : 2)

Dalam sistem hukum Indonesia, belum ada aturan khusus yang

mengatur mengenai takaful atau asuransi syariah. Oleh karena itu

aturan perundang-undangan yang telah ada masih berlaku sepanjang

peraturan mengenai asuransi syariah belum dibuat.

Di Indonesia ketentuan mengenai perasuransian diatur dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyebutkan

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau

lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada

tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran

yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang

dipertanggungkan.

Menurut Gemala Dewi, Asuransi syariah (ta‟min, takaful atau

tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong

antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset

dan/atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai

dengan syariah. Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam

pengertian muamalah adalah “saling memikul risiko diantara sesama

orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung

atas risiko yang lainnya” (Wirdyaningsih, 2005: 223). Seperti

diriwayatkan dalam HR. Bukhari dan Muslim, “Perumpamaan orang-

orang mukmin dalam konteks solidaritas ialah bagaikan satu tubuh

manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan, maka


commit to user

27

seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasa kesakitan dan

terjaga” (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,

asuransi syariah (ta‟min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling

melindungi dan tolong menolong antara sejumlsh orang/ pihak melalui

investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad

(perikatan) yang sesuai dengan syariah (Pasal 1 Fatwa DSN MUI

Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi

Syariah).

b. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Pada dasarnya asuransi syariah atau takaful adalah perwujudan

tolong-menolong diantara sesama manusia yang sebagai makhluk Tuhan

manusia tidak dapat mengetahui kejadian-kejadian atau musibah yang

mungkin menimpa atas kehendak Allah swt. Yang bisa dilakukan manusia

hanyalah sebatas memprediksikan dan merencanakan sesuatu yang belum

terjadi dan memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan

kerugian di masa mendatang (Hasan Ali, 2004: 102). Takaful merupakan

salah satu bentuk rencana atau upaya proteksi atas peristiwa yang tidak

diharapkan yang mungkin terjadi. Namun berbeda dengan sistem asuransi

konvensional, takaful dibangun dengan landasan syariah. Sebagai

fondasinya, Hasan Ali memberikan sepuluh prinsip dasar asuransi syariah,

yaitu:

1) Tauhid

Tauhid merupakan landasan syariah Islam dan hukum harus

mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi harus

diperhatikan bagaimana menciptakan situasi dan kondisi bermuamalah

yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.


commit to user

28

2) Keadilan

Dalam menjalankan hak dan kewajiban antara peserta dan

perusahaan asuransi harus memenuhi unsur keadilan. Peserta

berkewajiban membayar iuran premi dan berhak mendapat santunan

bila terjadi risiko. Sedangkan perusahaan harus membagi keuntungan

dari hasil investasi dana peserta sesuai dengan akad.

3) Tolong-menolong (ta‟awun)

Semangat tolong-menolong antara peserta takaful merupakan

niat awal yang mendasari kegiatan takaful. Tanpa adanya semangat

tolong-menolong, perusahaan akan menjadi pengejar keuntungan

belaka dan kehilangan karakter utamanya.

4) Kerja sama

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal dalam

perekonomian Islam. Sebagai makhluk Tuhan manusia diciptakan

berbangsa-bangsa karena tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dalam

takaful kerja sama dapat berwujud dalam akad antara peserta dan

perusahaan baik menggunakan prinsip mudharabah maupun prinsip

musyarakah.

5) Amanah

Prinsip amanah dapat dilihat dalam pertanggungjawaban

perusahaan dalam mengelola dana yang tercantum dalam laporan

bulanan. Amanah dalam diri peserta juga terwujud dalam pemberian

informasi yang benar mengenai data diri peserta.

6) Kerelaan (ar ridha)


commit to user

29

Kerelaan diterapkan dalam setiap diri peserta untuk merelakan

sebagian hartanya untuk membantu peserta lain yang mengalami

musibah.

7) Kebenaran

Kebenaran adalah menyampaikan dengan apa adanya, tanpa

ditambah atau dikurangi. Peserta takaful harus memberikan keterangan

yang sebenar-benarnya kepada perusahaan mengenai data pribadi

nasabah sebagai syarat peserta takaful.

8) Larangan Riba

Riba secara bahasa bermakna tambahan atau memiliki

pengertian mengambil tambahan dari modal atau data pokok secara

batil. Muslehuddin dengan mengutip pendapat Schacht mendefinisikan

riba sebagai “keuntungan moneter tanpa nilai imbangan yang telah

ditentukan untuk salah satu pihak yang mengadakan kontrak dalam

pertukaran dua nilai moneter” (Hasan Ali, 2004:132). Dan Islam

melarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan.

9) Larangan maisir (judi)

Dalam QS Al Maidah: 90 disebutkan larangan judi

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,


commit to user

30

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS Al Maidah:90).

Menurut Husain Hamid Hasan dalam tulisan Hasan Ali, judi

adalah akar gharar karena masing-masing pihak yang berjudi dan

bertaruh menentukan pada waktu akad jumlah uang yang diambil atau

jumlah yang ia berikan itu bisa ditentukan nanti, sehingga akadnya

menggantungkan pada suatu peristiwa yang tidak pasti. Syafi’i

Antonio mengatakan bahwa unsur maisir judi artinya salah satu pihak

yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian (Hasan

Ali, 2004: 134).

10) Larangan gharar (ketidakpastian)

Secara bahasa gharar berarti al khida (penipuan), yaitu suatu

tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

Menurut Anwar Ibrahim, para ahli fiqih hampir sepakat mengenai

definisi gharar, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan

tiada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin

terwujud. Seperti jual beli burung yang masih terbang bebas di udara

(Hasan Ali, 2004: 135)

Syafii Antonio menjelaskan bahwa gharar dalam asuransi ada

dua bentuk (Hasan Ali, 2004: 134):

a) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis

b) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerimaan

klaim itu sendiri.

Dalam akad syariah harus jelas berapa yang harus dibayarkan

dan berapa yang akan diterima peserta. Dalam akad konvensional,

gharar terjadi saat nasabah (pemegang polis) tahu berapa yang akan


commit to user

31

diterima (uang pertanggungan) namun tidak mengetahui berapa yang

akan dibayarkan karena hanya Allah yang tahu kapan ajal menjemput.

c. Filosofi Takaful

Filosofi dari konsep takaful adalah perpaduan rasa tanggung jawab

dengan persaudaraan diantara sesama peserta asuransi (Zainuddin Ali,

2008: 34). Oleh karena itu sebelumnya telah ada niat dari para peserta

dalam bentuk persetujuan untuk memberikan sumbangan sebagai

derma (tabarru‟) bila ada peserta yang mengalami musibah. Filosofi

tersebut antara lain:

1) Saling bertanggung jawab

2) Sesama peserta asuransi syariah takaful menanggung musibah

yang dialami peserta lain.

3) Bekerja sama untuk saling membantu

4) Saling melindungi dari segala kesusahan

d. Akad-Akad dalam Takaful

Akad atau perjanjian merupakan dasar hukum diselenggarakannya

takaful. Secara bahasa akad berarti ar ribthu (ikatan), yaitu ikatan yang

menggabungkan antara dua pihak. Menurut pandangan ulama fikih,

akad adalah ikatan antara ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan)

dalam bentuk yang sesuai dengan syariah yang membawa pengaruh

pada tempatnya (Hasan Ali, 2004: 136). Yan Pramdya Puspa

sebagaimana dikutip Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis

memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau

lebih (Chairuman dan Suhrawadi, 1996: 1).

Dalam Al Quran surat Al Maidah: 1 disebutkan


commit to user

32

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad ituDihalalkan

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS Al Maidah: 1).

Menurut Sayyid Sabiq yang menjadi syarat sahnya suatu akad

(Sayyid Sabiq dalam Chairuman dan Suhrawadi, 1992:2) adalah:

1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Berarti perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan dengan

hukum syariah, karena bila tidak perjanjian tersebut batal demi

hukum.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Akad tersebut didasarkan pada kesepakatan/keridhoan kedua pihak.

Dalam penyusunan akad tersebut tidak boleh ada paksaan dari satu

pihak kepada pihak yang lain.

3) Harus jelas dan gamblang

Para pihak harus sudah memahami sepenuhnya isi akad. Sehingga

tidak akan terjadi kesalahan dalam penafsiran akad di lain hari


commit to user

33

Akad dalam takaful ditentukan oleh tujuan kedua belah pihak

dalam melakukan investasi, sehingga akad yang digunakan adalah

akad mudharabah, musyarakah, wadhi,ah dan semacamnya sesuai

hukum Islam. Bila tujuan investasi itu murni untuk tamin atau asuransi

syariah maka akad yang paling tepat adalah akad wakalah karena

terdapat penyerahan urusan kepada perusahaan untuk mengelola dana.

Sedangkan akad antara peserta takaful adalah akad hibah dimana

peserta menghibahkan sebagian hartanya kepada peserta lain yang

tertimpa musibah (Zainuddin Ali, 2008: 39).

Akad-akad investasi bagi hasil yang dapat diaplikasikan pada

produk-produk takaful antara lain (Zainuddin Ali, 2008: 40):

a) Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara

pemilik modal (shahibul mal) dengan pelaksana proyek

(mudharib), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua belah

pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat

kedua belah pihak atau lebih.

Mudharabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

(1) Mudharabah muthlaqah, yaitu perjanjian kerja sama antara

mudharib dan shahibul mal tidak memiliki batasan dalam

spesifikasi usahanya, tempat maupun waktunya selama tidak

bertentangan dengan syariah.

(2) Mudharabah muqayyadah, yaitu perjanjian antara mudharib

dan shahibul mal dibatasi sesuai kehendak shahibul mal selama

tidak bertentangan dengan syariah.


commit to user

34

b) Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih dalam

menjalankan usaha tertentu dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan. Mahzab Hanafi

membagi musyarakah kedalam dua bagian, yaitu:

(1) Syarikah muawwadah, pemilik modal secara bersama-sama

berkontribusi dalam modal dan manajemen.

(2) Syarikah al-inan, tidak semua pemilik modal harus melibatkan

diri dalam manajemen den boleh menyerahkan urusan

pengelolaan kepada orang lain yang dianggap mampu.

Muhammad Taqi Usmani memberikan pengertian

Musharakah is a specific form of shirkah, which means „sharing‟

of various kinds, including shirkat al-milk (“joint ownership of two

or more persons in a particular property”), shirkat al-[aqd (“a

partnership in business effected by a mutual contract”).

Musharakah “has been introduced recently by those who have

written on the subject of Islamic modes of financing and it is

normally restricted to a particular type of shirkah, that is, the

shirkat al-amwal, where two or more persons invest some of their

capital in a joint commercial venture (Sebagaimana dikutip

Mohammad Omar Farouq. Review of Islamic Economics, Vol. 11,

Special Issue, pg. 69), yang artinya musyarakah adalah bentuk

khusus dari syirkah, yang berarti berbagi dalam berbagai bentuk

termasuk syirkah kepemilikan bersama dua orang atau lebih dalam

kepemilikan harta, kerja sama berdasarkan perjanjian dan syirkah

yang memberikan kesempatan dua orang atau lebih menanamkan

modalnya dalam usaha bersama.


commit to user

35

Dasar hukum akad musyarakah terdapat dalam QS An-Nisa ayat

12 dan QS Shad ayat 24,

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-

isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat

dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang

mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu


commit to user

36

tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para

isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah

dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan

tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan

yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah,

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An

Nisaa:12)

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang

yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada


commit to user

37

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta

ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

(QS. As Shad:24)

Selain itu dalam HR Abu Dawud dan Al Hakim disebutkan dari

Abi Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa

jalla berfirman “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat

selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.” (HR. Abu

Dawud dan Al Hakim)

c) Wadhi‟ah (Deposit)

Secara etimologi wadhiah berarti “meninggalkan”. Menurut

Sayyid Sabiq wadhiah memiliki pengertian suatu yang

ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga (Sayyid

Sabiq dalam Chairuman dan Suhrawadi, 1996: 69).

Bila dilihat dari aspek tehnikal, wadhi‟ah berarti harta atau

uang yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk tujuan

disimpan, sehingga dana yang disimpan tersebut tidak boleh

digunakan pada dasarnya. Tetapi bila pemilik mengizinkan

dananya digunakan, maka penyimpan diperbolehkan untuk

menggunakannya (Zainuddin, 2008: 43).

Dasar hukumnya adalah QS An-Nisa ayat 58 dan QS Al Baqarah

ayat 283


commit to user

38

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

mendengar lagi Maha melihat” (QS. An Nisa: 58)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;

dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan

Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui

apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah: 283)


commit to user

39

d) Muzara‟ah

Merupakan akad antara pemilik lahan dan penggarap di

bidang pertanian dimana seluruh modal berasal dari pemilik modal

dan petani cukup menggarap lahan dengan pembagian keuntungan

sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukumnya adalah Hadis yang

diriwayatkan oleh Al Jamaah dari Ibnu Umar serta dari Ibnu Abbas

dan Jarir.

e) Akad-akad jual beli

Akad-akad jual beli yang dapat diaplikasikan dalam institusi

keuangan syariah antara lain sebagai berikut:

(1) Bai al Murabahah (Defereed Payment Sale)

Merupakan jual beli sesuai harga asal dengan tambahan

keuntungan yang disepakati kedua pihak. Sebagaimana

diterangkan dalam QS Al Baqarah ayat 275,


commit to user

40

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni

neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS Al Baqarah: 275).

(2) Bai as Salam (In Front Payment Sale)

Is a forward sale, whereby payment is made at time of

contract and item is delivered at later yang artinya merupakan

suatu kontrak dimana pembeli terlebih dahulu membayar harga

barang dan barang diserahkan kemudian (Mohammad Omar

Farouq. Review of Islamic Economics, Vol. 11, Special Issue,

pg. 71). QS Al Baqarah ayat 282 menyebutkan,


commit to user

41


commit to user

42

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara

kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah

ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

(di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh)

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas

waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu

jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit


commit to user

43

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha

mengetahui segala sesuatu” (QS Al Baqarah: 282).

Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah berkata “barang

siapa yang melakukan salaf (salam) hendaknya ia melakukan

dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula dalam

jangka waktu yang diketahui”.

(3) Bai al Istishna‟ (Purchase by Order or Manufacture)

Merupakan kontrak jual beli dengan pesanan.

Pembayaran boleh dilakukan dengan tunai dan boleh juga

dengan cicilan sesuai dengan kesepakatan. Bai al Istishna

merupakan bentuk khusus dari bai as salam.

f) Ijarah

Sayid Sabiq menerangkan ijarah sebagai suatu jenis akad

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayid Sabiq

dalam Chairuman dan Suhrawadi, 1996: 52). Menurut Zainuddin

Ali al ijarah ialah akad untuk pemindahan hak guna atas barang

atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti

pemindahan kepemilikan yang dalam bahasa Indonesia dikenal

dengan istilah sewa. Sebagaimana disebutkan dalam QS Al

Baqarah ayat 233,


commit to user

44

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,

dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang


commit to user

45

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah

Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS Al Baqarah: 233).

g) Jasa

(1) Al Wakalah

Al wakalah berarti penyerahan/pendelegasian/penyerahan

mandat. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis

pengertian umum dari pemberian kuasa ini adalah suatu

perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau

menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang

lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain

tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas

nama pemberi kuasa (Chairuman dan Suhrawadi, 1996: ).

Zainuddin Ali memberikan pengertian wakalah sebagai

pelimpahan wewenang oleh seseorang kepada orang lain

sebagai pengganti dirinya atau mewakili kepentingannya dalam

mengurus urusannya selama dia masih hidup.

Dasar hukumnya adalah QS Yusuf ayat 55

“berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir);

Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi

berpengetahuan".

Dan juga dalam HR Imam Malik disebutkan “bahwasanya

Rasulullah saw mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang

Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah Binti Harits”.


commit to user

46

(2) Al Kafalah (Guaranty)

Kafalah merupakan pengalihan tanggung jawab

seseorang yang dijamin dengan berpegang teguh pada

tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam QS Yusuf

ayat 72 disebutkan,

“penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja,

dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh

bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin

terhadapnya" (QS Yusuf:72).

(3) Al Hawalah

Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang

kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Sebagaimana

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Menunda

pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman.

Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan)

kepada orang yang mampu, maka terimalah hawalah itu”

(4) Ar Rahn (Mortgage)

Ar rahn (gadaian) adalah seseorang yang meminjam

harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya

yang mempunyai nilai ekonomi, seandainya terjadi kegagalan

dalam pembayaran maka orang yang meminjamkan hartanya


commit to user

47

dapat memiliki barang tersebut (Zainuddin Ali, 2008: 48).

Dalam QS Al Baqarah ayat 283 disebutkan:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang

kamu kerjakan” (QS Al Baqarah: 283).

Kalimat “hendaklah ada barang tanggungan” dapat

diartikan sebagai gadai. Sebagaimana diriwayatkan dalam HR

Bukhari: “Dari Anas ra. Ia berkata: “Rasulullah menggadaikan

baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan

mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”


commit to user

48

(5) Qardh Hasan (Benevolent Loan)

Merupakan suatu bentuk peminjaman harta kepada

seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Dasar hukum qardh

hasan adalah QS Al Hadid ayat 11

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman

yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)

pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang

banyak” (QS Al Hadid:11).

B. Kerangka Pemikiran


commit to user

49

Asuransi sebagai berdasar syariah

Proteksi

konvensional takaful di AJB Bumiputera 1912

UU Nomor 2 Tahun 1992 Belum ada aturan khusus

Perlindungan hukum Pengelolaan Dana

Gambar 2. Kerangka pemikiran

Asuransi merupakan salah satu wujud perlindungan diri terhadap suatu

kejadian yang mungkin terjadi di masa depan (evenemen). Saat ini dikenal dua

sistem asuransi, yaitu asuransi konvensional yang telah dikenal selama ini dan

asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Dasar hukum asuransi konvensional adalah Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Akan tetapi, usaha perasuransian yang

berdasar Syariah atau yang disebut dengan takaful belum lama dikenal di

Indonesia dan belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur takaful. Dengan

demikian akan timbul pertanyaan mengenai bagaimana AJB Bumiputera Syariah

menjamin perlindungan hukum bagi peserta takaful dan bagaimana cara

perusahaan mengelola dana yang berhasil dihimpun agar sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah.


commit to user

47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum mengenai Kesesuaian dengan Syariah bagi

Peserta Takaful Dana Siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

Syariah

a. Perlindungan hukum bagi peserta takaful Dana Siswa (Mitra Iqra) dari

unsur maisir, gharar dan riba oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

Syariah

Divisi Syariah AJB Bumiputera beroperasi berlandaskan pada

fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentang

Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor Kep-268/KM-6/2002. Dalam ketentuan

tersebut dinyatakan bahwa produk perasuransian syariah harus bebas dari

unsur maisir, gharar dan riba. Berdasar hal tersebut, maka dalam

menjalankan kegiatan operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

Syariah menghindari adanya unsur-unsur tersebut dalam setiap aspeknya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Khairi Sjukur,

pelaksanaannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengelolaan dana yang terpisah dari divisi asuransi konvensional

Dalam pengelolaan dananya, divisi konvensional melibatkan

berbagai lembaga keuangan umum yang didalamnya masih terkandung

unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Oleh karenanya, untuk

melindungi dana peserta dari unsur maisir, gharar dan riba maka dana

yang diperoleh dari peserta dikelola secara terpisah dari divisi

konvensional. Walaupun dalam struktur manajemennya, divisi syariah

memiliki tubuh yang sama dengan divisi konvensional di perusahan

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.


commit to user

48

2) Berdasar akad bagi hasil (mudharabah)

Dalam asuransi konvensional yang menjadi landasan perjanjian

adalah akad jual beli. Syarat perjanjian jual beli adalah adanya penjual,

pembeli, harga dan barang yang diperjualbelikan. Dalam perjanjian

tersebut pertanggungan yang akan diterima sudah jelas, sedangkan

jumlah premi yang harus dibayarkan tidak jelas tergantung usia

tertanggung. Dengan demikian, terdapat unsur ketidakjelasan (gharar).

Produk “Mitra Iqra” dilaksanakan berdasarkan akad bagi hasil

(mudharabah). Akad ini menempatka peserta sebagai pemilik dana dan

perusahaan sebagai pengelola dana, dengan keuntungan dari

pengelolaan dan akan dibagi antara peserta dan perusahaan.

3) Adanya dana tabarru

Merupakan dana kebajikan yang diberikan secara ikhlas untuk

tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta ketika ada yang

mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru disimpan dalam

rekening khusus dimana bila ada yang tertimpa musibah, klaim yang

dibayarkan adalah dari rekening tabarru yang sudah diniatkan oleh

sesama peserta untuk saling menolong. Dengan demikian tidak

terdapat unsur gharar (penipuan) yang dalam pelaksanaannya tidak

ada unsur rela, sehingga termasuk memakan harta batil.

4) Dana disimpan di bank berdasarkan syariat Islam dan investasi di

bidang syariah

Dalam asuransi konvensional, sebagian dana diinvestasikan dengan

bunga, sehingga terkaitlah riba. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

Syariah menyimpaan dananya di bank syariah. Demikian pula dalam

berinvestasi selain di bank syariah juga pada bidang lain yang tidak

bertentangan dengan syariah.


commit to user

49

5) Tidak mengenal adanya dana hangus (anti lapse)

Pada asuransi konvensional peserta yang tidak dapat melanjutkan

pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebeum masa

reversing period, maka dana peserta akan hangus. Demikian pula

dengan asuransi non saving, jika habis kontrak dan tidak terjadi klaim

maka premi yang dibayarkan hangus dan sekaligus menjadi milik

perusahaan asuransi. Hal ini merugikan peserta yang disatu sisi tidak

dapat melanjutkan perjanjian karena tidak memiliki uang sedangkan

bila tidak melanjutkan maka dananya hangus. Dengan demikian,

peserta ada dalam posisi yang dizalimi, dan hal tersebut dilarang dalam

praktek bermuamalah.

Mitra Iqra tidak mengenal adanya Dana Hangus. Apabila peserta

karena suatu hal mengundurkan diri, dana premi yang sebelumnya

dimasukan dapat diambil kecuali sebagian kecil yang sudah diniatkan

untuk dana tabarru.

6) Dibentuk Dewan Pengawas Syariah

Untuk mengawasi kegiatan operasional divisi syariah agar tetap

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dibentuklah Dewan

Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga

independen dibawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) yang tugas utamanya adalah mengawasi

lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip

syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam

struktur organisasi Dewan Pengawas Syariah setara dengan Dewan

Komisaris, dengan anggota terdiri dari:

a) Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh sebagai Ketua

b) Dr. H.A. Fattah Wibisono, M.A. sebagai anggota

c) dr. H. Endy M. Astiwara, M.A., FIIS sebagai anggota


commit to user

50

Dewan Pengawas Syariah inilah yang megawasi seluruh kegiatan

perusahaan baik dari segi operasional, investasi maupun sumber daya

manusia. Dengan demikian, pelaksanaan akad antara perusahaan dan

peserta tidak akan keluar dari ketetapan syariah.

b. Unsur-unsur perlindungan dalam produk Mitra Iqra

1) Ketentuan dalam polis

Ketentuan pelaksanaan akad antara peserta dan perusahaan

dituangkan dalam syarat umum dan syarat khusus polis asuransi jiwa

syariah yang merupakan bagian dari polis. Ketentuan tersebut meliputi:

a) Hak dan Kewajiban

(1) Bagi peserta

(a) Mengisi dan menandatangani sendiri Surat Permintaan

Asuransi Jiwa Syariah beserta formulir pendukung dengan

jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

(b) Melakukan pembayaran premi sesuai akad yang telah

disepakati.

(c) Dapat melakukan pengambilan sebagian nilai tunai.

(d) Menerima pembayaran klaim.

(e) Menerima pembagian hasil investasi (mudharabah)

(f) Dapat memilih dan dipilih menjadi anggota Badan

Perwakilan Anggota Bumiputera.

(2) Bagi perusahaan

(a) Memberikan keterangan mengenai isi akad dengan jelas

pada peserta.

(b) Menerima pembayaran premi dari peserta.


commit to user

51

(c) Memproses permintaan peserta sehubungan dengan

pengambilan sebagian nilai tunai, perubahan polis dan

pemulihan polis.

(d) Membayar klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(e) Melakukan pembayaran hasil investasi (mudharabah).

b) Cara dan Waktu Pembayaran Premi

Premi dapat dibayarkan secara sekaligus, tahunan,

setengahtahunan, triwulanan dan bulanan. Untuk pembayarannya

dapat dilakukan di kantor perusahaan maupun melalui penagihan.

Masa pembayaran premi tergantung pada jumlah premi dan waktu

pembayaran atau sampai peserta ditakdirkan meninggal dunia

dalam masa asuransi. Dalam pembayaran premi lanjutan, diberikan

masa leluasa untuk melakukan pembayaran selama tiga puluh hari

dari tanggal jatuh tempo.

c) Jenis Akad

Jenis akad tijarah pada “Mitra Iqra” dicantumkan pada

lembaran polis, yaitu akad mudharabah (bagi hasil). Dana

pendidikan akan diserahkan pada saat pihak yang ditunjuk akan

memasuki lembaga pendidikan. Dengan rincian:

(1) Taman Kanak-Kanak sebesar 10% dari Manfaat Awal. Manfaat

awal adalah sejumlah uang yang disepakati antara peserta

dengan perusahaan sebagai dasar untuk menentukan Manfaat

Asuransi. Adapun Manfaat Asuransi adalah uang yang akan

dibayarkan oleh perusahaan kepada peserta atau orang yang

ditunjuk.

(2) Sekolah Dasar sebesar 10% dari Manfaat Awal.

(3) Sekolah Menengah Pertama sebesar 20% dari Manfaat Awal.

(4) Sekolah Menengah Atas sebesar 25% dari Manfaat Awal.


commit to user

52

(5) Perguruan Tinggi

(a) Pada tahun pertama sebesar 35% dari Manfaat Awal.

(b) Tahun kedua sebesar 25% dari Saldo Nilai Tunai.

(c) Tahun ketiga sebesar 35% dari Saldo Nilai Tunai.

(d) Tahun keempat sebesar 50% dari Saldo Nilai Tunai, dan

(e) Tahun kelima sebesar 100% dari Saldo Nilai Tunai.

2) Syarat-syarat dalam pengajuan klaim

Ketentuan mengenai pembayaran klaim diatur dalam Aturan

Umum, yaitu:

a) Apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, maka yang berhak

menerima manfaat asuransi adalah ahli waris yang ditunjuk atau

ahli waris lainnya yang ditunjuk dalam polis.

b) Bila ahli waris yang ditunjuk tidak ada, maka akan ditentukan

berdasar fatwa waris yang dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang.

c) Manfaat Asuransi dibayarkan setelah persyaratan dipenuhi.

d) Pembayaran akan dilakukan di kantor pusat perusahaan atau

ditempat lain yang ditetapkan.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan klaim adalah:

a) Melengkapi dokumen berupa surat pengajuan klaim, polis asli atau

polis pengganti, kwitansi premi yang terakhir serta fotokopi

identitas.

b) Untuk klaim meninggal dunia dilengkapi dengan surat keterangan

kematian dari pamong praja setempat dan surat kematian dari

dokter apabila peserta ditakdirkan meninggal dalam perawatan

dokter. Apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia karena

kecelakaan, maka dokumen harus dilengkapi dengan surat bukti

kecelakaan diri.

Khusus untuk “Mitra Iqra” apabila peserta ditakdirkan meninggal

dunia dalam masa asuransi, pihak yang ditunjuk akan menerima


commit to user

53

Manfaat Asuransi yang terdiri dari saldo tabungan, bagi hasil

(mudharabah) sebesar 70% dari hasil investasi, santunan kebajikan

(tabarru), dan dana pendidikan yang telah direncanakan.

3) Penyelesaian sengketa

Terkadang dalam pelaksanaan akad antara peserta dan perusahaan

terjadi kesalahpahaman dan menyebabkan terjadinya sengketa. Demi

memberikan perlindungan bagi peserta, Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera Syariah menunjuk Badan Mediasi Asuransi Indonesia

(BMAI) sebagai wadah penyelesaian sengketa yang timbul antara

perusahaan dengan peserta. BMAI sebagai lembaga independen

dianggap sebagai pilihan yang bijak sebagai lembaga penyelesaian

sengketa di luar pengadilan.

Ada dua tahap penyelesaian sengketa di BMAI:

a) Mediasi

Pada tahap ini BMAI akan menyediakan seorang mediator

yang akan membantu Tertanggung/Pemegang Polis dan

Perusahaan Asuransi untuk dapat menyelesaikan perselisihan klaim

yang dilaporkan, secara damai dan adil bagi kedua belah pihak,

sejauh kasus klaim tersebut berada di dalam yuridiksi BMAI.

b) Ajudikasi

Jika perselisihan klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat)

tidak dapat diselesaikan melalui tahap mediasi, maka kasus

sengketa tersebut akan dibawa ke tingkat Ajudikasi, dimana pada

tahapan ini BMAI akan menunjuk Ajudikator yang dapat

memberikan keputusan atas sengketa klaim tersebut berdasarkan

fakta-fakta yang ada. Untuk tingkat ini, Tertanggung/Pemegang

Polis dan Perusahaan Asuransi juga dibebaskan dari biaya.


commit to user

54

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Takaful di Asuransi Jiwa

Bumiputera Syariah

Dana yang diperoleh perusahaan merupakan suatu amanah yang diberikan

oleh peserta untuk dikelola dengan cara yang halal untuk menolong sesama

peserta yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah disepakati

sebelumnya. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah sebagai mudharib

(pengelola) memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana yang diberikan

peserta sebagai shahibul maal untuk memperoleh hasil sebaik-baiknya dengan

tetap berpegang pada syariah.

a. Sistem Pengelolaan Dana

Dalam mengelola dananya, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

Syariah menggunakan mekanisme sistem yang mengandung unsur

tabungan. Dengan demikian, maka dana yang dibayarkan oleh peserta

akan dipisahkan ke dalam dua rekening, yaitu:

1) Rekening tabungan, yang merupakan kumpulan dana milik peserta

yang akan dibayarkan saat habis kontrak, pengunduran diri dan apabila

peserta meninggal dunia.

2) Rekening tabarru, sebagai rekening khusus yang berisi iuran peserta.

Tabarru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk

tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta. Sehingga

ketika ada peserta yang mendapat musibah, klaim yang dibayarkan

adalah dari rekening tabarru yang sudah diniatkan oleh sesama peserta

untuk saling menolong.

Dana yang diperoleh akan diinvestasikan perusahaan sesuai dengan

kebijakan yang telah ditentukan, yang hasilnya akan dibagi sesuai akad

yang telah ditentukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan

dana. Prinsip-prinsip itu adalah:


commit to user

55

1) Pemisahan yang jelas antara dana yang diperoleh dari pemegang

saham dengan dana yang diperoleh dari peserta. Hal ini penting untuk

menentukan besar bagi hasil yang diperoleh nantinya.

2) Dana pemegang saham dicatat sesuai dengan nilai nominal saham.

3) Dana peserta sesuai dengan dana yang tercantum dalam premi, dengan

skema pembagian mudharabah.

4) Harus ada pemisahan yang jelas antara dana tabungan, dana tabarru

dan sebagainya.

b. Investasi dana peserta

Pengelolaan dana takaful di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

Syariah dikelola sendiri oleh divisi syariah dan sama sekali terpisah dari

usaha konvensional. Hal ini dikarenakan pentingnya batasan halal-haram

dalam usaha berbasis syariah. Dalam pengelolaan dana, sama sekali tidak

boleh terkandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama seperti unsur riba,

investasi pada hal-hal yang haram dan tidak jelas asal-usulnya serta

perjudian.

Dana yang diterima dari peserta akan dikelola secara hati-hati agar

perusahaan selalu mampu memenuhi kewajibannya secara terencana,

dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah. Dana tersebut oleh

perusahaan ditanamkan dalam jenis investasi berupa:

1) Deposito dan sertifikat deposito syariah.

2) Sertifikat Wadhiah Bank Indonesia

3) Penyertaan langsung syariah, baik pada anak perusahaan maupun

melalui afiliasi

4) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah

(SUKUK).

5) Obligasi syariah, antara lain obligasi Indosat Syariah, Apexindo PD

Syariah, PLN Syariah dan Mandiri Syariah.


commit to user

56

6) Unit Penyertaan reksadana syariah, antara lain pada Bank Mandiri

Syariah dan Batasa.

7) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan

bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli

dengan pembayaran ditangguhkan).

8) Pembiayaan modal kerja dengan skema bagi hasil (mudharabah)

9) Investasi dalam bentuk bangunan atau tanah dan bangunan

Walaupun ketentuan mengenai investasi telah diatur secara jelas,

namun dalam pengelolaan investasi AJB Bumiputera Syariah masih

memiliki beberapa kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia di

bidang syariah, kurangnya instrumen investasi syariah dan minimnya

sistem jaringan guna mengakses produk investasi syariah selain deposito.

Sehingga semenjak tahun 2006, pengelolaan dana takaful dialihkan dari

Divisi Syariah kepada Divisi Pengelolaan Dana.

Demi mengatasi kendala-kendala yang ada, ditetapkanlah strategi

investasi sebagai pedoman guna mendapatkan kemanfaatan yang optimal

dari dana premi yang dikumpulkan dari peserta takaful. Strategi investasi

tersebut adalah:

1) Mengkaji ulang seluruh portofolio syariah yang telah dilakukan

sebelumnya

2) Rekomposisi deposito ke instrumen syariah lain dengan bagi hasil

yang lebih baik

3) Mengoptimalkan dana yang menganggur

4) Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain yang berpengalaman di

bidang syariah seperti pihak perbankan, lembaga sekuritas, Dewan

Syariah Indonesia, dan pihak-pihak lainnya yang berkompeten.

5) Penempatan dana investasi yang sesuai dengan regulasi dan dikelola

berdasarkan prinsip syariah


commit to user

57

6) Menjaga keseimbangan antara aset dan liabillity secara

berkesinambungan

c. Pembagian hasil investasi

Keuntungan yang diperoleh melalui investasi yang dilakukan oleh pihak

perusahaan, akan dibagikan sesuai akad yang tercantum dalam masing-

masing polis. Dengan ketentuan:

1) Pendapatan yang dibagikan kepada peserta adalah semua pendapatan

yang berasal dari pengelolaan dana mudharabah yang dihimpun (dana

yang diperoleh dari premi).

2) Apabila penghimpunan dana mudharabah lebih besar dari penyaluran

(pembiayaan) perusahaan , maka pendapatan dibagikan kepada peserta.

3) Apabila penghimpunan dana mudharabah lebih kecil dari penyaluran

(pembiayaan), maka pendapatan yang dibagikan sebesar porsi dana

mudharabah yang dihimpun.

Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perbandingan keuntungan

yang diperoleh dari hasil investasi adalah 30:70. Dimana 30% dari

keuntungan investasi bagi hasil diterima oleh perusahaan, dan 70% sisanya

diterima oleh peserta sebagai pemilik modal mudharabah. Hingga tahun

2009, hasil keuntungan investasi syariah rata-rata mencapai 12-15%.

Dengan demikian peserta akan memperoleh bagi hasil sebesar 70% x

(12% x dana investasi mudharabah).

Dengan demikian, maka mekanisme pengelolaan dana Asuransi

Jiwa Bumiputera Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:


commit to user

58

Gambar 3. Mekanisme pengelolaan dana Bumiputera Syariah

Tabungan Peserta

Tabarru’

Dana Terkumpull

Tabungan Peserta

Tabarru’

Tabungan Peserta

Dibayarkan

ke Peserta

Dibayarkan

ke Peserta

Hasil Investasi

Biaya Operasional

Perusahaan

Premi

Peserta

Investasi

Manfaat

Biaya PESERTA

PERUSAHAAN

Hubungan Al-Mudharabah

30%

70%


commit to user

59

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum mengenai Kesesuaian dengan

syariah bagi Peserta Takaful Dana Siswa di Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera Syariah

a. Perlindungan terhadap produk takaful yang bebas dari unsur maisir,

gharar dan riba

Bebas dari unsur maisir, gharar dan riba merupakan syarat mutlak

yang harus dimiliki produk takaful dan merupakan pembeda takaful

dengan asuransi konvensional. Ketentuan mengenai asas perlindungan ini

tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Bagian Pertama

(Ketentuan Umum) yang menyebutkan “Asuransi Syariah (Ta’min,

Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-

menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk

aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan

syariah” dan ketentuan dalam nomor 2 yang berbunyi “Akad yang sesuai

dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak

mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm

(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.”

Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18

/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha

Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, perusahaan wajib

menerapkan prinsip dasar syariah. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1) Adanya kesepakatan tolong menolong (ta’awun) dan saling

menanggung (takaful) di antara para Peserta

2) Adanya kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru ’

3) Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana Tabarru ’


commit to user

60

4) Dipenuhinya prinsip keadilan (‘adl), dapat dipercaya (amanah),

keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan

(syumul)

5) Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti

ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga

(riba), penganiayaan (zhulm), suap (risywah), maksiat, dan objek

haram.

Untuk mengawasi pelaksanaan takaful agar tidak menyimpang dari

ketentuan syariah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Dewan

Pengawas Syariah adalah lembaga independen dibawah naungan Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tugas

utamanya adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai

dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan

Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah inilah yang mengawasi

seluruh kegiatan perusahaan baik dari segi operasional, investasi maupun

sumber daya manusia. Dengan demikian, dibentuknya Dewan Pengawas

Syariah oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syaria merupakan

perwujudan perlindungan bagi peserta dari adanya unsur maisir, gharar

dan riba dalam setiap produknya termasuk untuk produk Mitra Iqra’.

Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua anggota Dewan

Pengawas Syariah memiliki kompetensi atau latar belakang keahlian di

bidang syariah. Hal ini dibenarkan oleh Bp. Muhammad Amir yang

mengungkapkan, khususnya di Surakarta, MUI Surakarta sebagai belum

pernah dimintai pertimbangan mengenai pendirian usaha berbasis syariah.

Perusahaan cenderung memilih anggota Dewan Pengawas Syariah dari

kalangan pejabat di perusahaan tersebut yang belum tentu memiliki

kompetensi di bidang syariah. Terutama bagi perusahaan yang memiliki

beberapa divisi lain yang tidak bergerak di bidang syariah, hal ini menjadi

sangat riskan. Karena tugasnya sebagai pengawas agar kegiatan usaha

syariah tetap berlandaskan pada syariat, ketidakkompetensian anggota


commit to user

61

Dewan Pengawas Syariah dapat mengurangi perlindungan bagi peserta

takaful dan usaha syariah pada umumnya.

DR. M. Akhyar Adnan, M.B.A, Ak, dalam seminar nasional

Dewan Pengawas Nasional 7 Mei 2005 menyampaikan enam kriteria

standar profesionalitas Dewan Pengawas Syariah. Sebagaimana dikutip

dari tulisan Yogi Ihwan, “Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syariah

(DPS) dalam Memastikan Pemenuhan atas Kepatuhan pada Prinsip

Syariah di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (herman-

notary.blogspot.com/2009/06/analisa atas peran dewan pengawas.html), m

enam kriteria DR. Akhyar Adnan adalah:

1) Mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam bentuk keahlian yang

dihasilkan lewat pendidikan formal sesuai profesi tersebut (setidaknya

dalam ilmu fiqh muamalat, operasional bank, pengawasan, menguasai

administrasi umum).

2) Seorang profesional harus dapat bekerja penuh waktu (full time).

3) Mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi.

4) Mempunyai komitmen untuk meningkatkan ilmu dan ketrampilan,

baik melalui media asosiasi profesi ataupun dari media lain.

5) Memiliki, memahami dan mempraktikkan etik profesi (akhlaqul

karimah).

6) Menerima kompensasi yang memadai.

Apabila keenam kriteria tersebut benar-benar diterapkan dalam

pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah, tentunya tujuan bentuknya

Dewan Pengawas Syariah dapat benar-benar terpenuhi dan bukan lagi

menjadi sekedar formalitas belaka. Mengingat Dewan Pengawas Syariah

merupakan infrastruktur penting untuk memastikan perusahaan tidak

menyimpang dari jalur syariah dan memberikan perlindungan bagi

peserta sesuai dengan syariat agama.


commit to user

62

b. Analisis ketentuan polis Mitra Iqra menurut peraturan perundang-

undangan

Sebagaimana dengan produk takaful lainnya, perlindungan yang

diberikan kepada peserta tergantung pada akad yang disepakati. Bentuk

perjanjian “Mitra Iqra” adalah perjanjian baku. Syarat-syarat dalam polis

telah ditetapkan sebelunya, dengan demikian wujud kesepakatan dengan

peserta adalah dengan diterimanya ketetapan dalam polis oleh peserta

dengan bergabung sebagai pemegang polis. Segala ketentuan harus dengan

jelas tertuang dalam polis, sehingga peserta terlindung dari unsur penipuan

dan penganiayaan. Sedangkan ketentuan dalam polis disusun berdasar

akad yang disepakati peserta dan perusahaan.

Dalam fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 bagian Kedua

mengenai akad dalam asuransi disebutkan:

1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad

tijarah dan atau akad tabarru'.

2) Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah.

Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah.

3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

a) Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;

b) Cara dan waktu pembayaran premi;

c) Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang

disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18

/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha

Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah disebutkan bahwa

Akad Tijarah adalah Akad antara Peserta secara kolektif atau secara

individu dan Perusahaan dengan tujuan komersial. Sedangkan Akad

Tabarru ’ adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu


commit to user

63

Peserta kepada Dana Tabarru ’ untuk tujuan tolong menolong di antara

para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Sesuai ketentuan dalam fatwa MUI, produk Mitra Iqra berjalan

dengan menggunakan akad tijarah dengan prinsip mudharabah untuk

mengelola dana peserta dan akad tabaru’ sebagai dasar kerelaan sesama

peserta untuk saling menolong. Pasal 7 PMK Nomor 18/PMK.010/2010

menyebutkan bahwa Polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan

prinsip syariah wajib mengandung Akad Tabarru ’ dan Akad Tijarah.

Pasal 8 menyebutkan Akad Tijarah tersebut harus memuat sekurang-

kurangnya,

1) Kesepakatan para Peserta untuk saling tolong menolong (ta’awuni)

2) Hak dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu

3) Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dalam kelompok

4) Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim

5) Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh

Peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh Peserta

6) Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian Surplus

Underwriting; dan

7) Ketentuan lain yang disepakati

Sedangkan untuk akad Tijarah yang digunakan dapat berupa Akad

Wakalah bil Ujrah, Akad Mudharabah, dan Akad Mudharabah

Musytarakah sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan

tersebut. Mitra Iqra menggunakan akad Mudharabah sebagai dasar

investasi dana peserta. Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa akad

Mudharabah sekurang-kurangnya harus memuat,

1) Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara

individu sebagai shahibul mal (pemilik dana)


commit to user

64

2) Hak dan kewajiban Perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana)

termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian

yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh

kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan

Perusahaan

3) Batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan

4) Bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan

5) Ketentuan lain yang disepakati.

Keterangan mengenai jenis akad yang menjadi landasan

operasional produk, dapat dilihat di dalam lembaran polis menyertai

keterangan mengenai nama pemegang polis, nama peserta, macam produk,

rincian bagi hasil dan pihak penerima santunan. Sedangkan mengenai

ketentuan-ketentuan yang menyertai seperti yang dijelaskan di dalam

pasal-pasal akad di dalam PMK Nomor 18/PMK.010/2010, dijabarkan di

dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus polis, sehingga peserta Mitra

Iqra mendapat jaminan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam

undang-undang dan dapat terhindar dari unsur penipuan. Menurut K.H.

Muhammad Amir, pengurus Majelis Ulama Indonesia Surakarta, unsur

penipuan merupakan unsur yang perlu diwaspadai dalam asuransi.

Penipuan ini dapat terjadi bila perusahaan dengan sengaja tidak

mencantumkan klausul-klausul tertentu yang dapat menimbulkan kerugian

bagi peserta (penganiayaan). Sehingga dengan dicantumnya klausul-

klausul akad dengan lengkap dan jelas dalam polis, maka peserta dapat

merasa aman dan terlindungi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9

Keputusan Menteri Keuangan nomor 422/KMK.06/2003, “Polis Asuransi

harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaa dengan mudah dan dapat

dimengerti dengan baik langsung maupun tidak langsung baik oleh

pemegang polis dan atau tertanggung”.


commit to user

65

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klaim peserta takaful

Dalam takaful dana siswa, peserta dapat mengajukan klaim pada

waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian polis yang telah

disepakati. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001

disebutkan bahwa

1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal

perjanjian.

2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang

dibayarkan.

3) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan

merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4) Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan

kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Takaful Dana Siswa menggunakan akad tijarah sebagai dasar

investasi dan akad tabarru’ sebagai perwujudan tolong-menolong sesama

peserta. Klaim untuk akad tijarah dilakukan pada saat jatuh tempo masa

pertanggungan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam polis sebagai

dana bantuan pendidikan. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 18/PMK.10/2010 disebutkan bahwa cara dan waktu pembayaran

klaim harus disebutkan dalam akad. Sedangkan klaim akad tabarru’

apabila terjadi musibah selama masa pertanggungan apabila tertanggung

mengalami musibah sesuai dengan yang tercantum dalam polis.

Namun adakalanya dana tabarru’ tidak mencukupi untuk

melakukan pembayaran klaim. Untuk itu perusahaan wajib memberikan

pinjaman pada dana tabarru’ dalam bentuk qardh, yang nantinya akan

dibayarkan dari surplus underwriting atau kelebihan dana tabarru’.


commit to user

66

d. Penyelesaian sengketa antara peserta dengan perusahaan takaful

Dalam pelaksanaan perjanjian atau akad diantara dua pihak,

terkadang terjadi perbedaan pengertian mengenai pelaksanaan perjanjian

tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan adanya sengketa antara

kedua belah pihak. Dalam perjanjian takaful, sengketa ini dapat terjadi

antara peserta dengan perusahaan dan perusahaan dengan perusahaan

reasuransi.

Sengketa di bidang perekonomian syariah yang termasuk

didalamnya sengketa di bidang asuransi syariah/takaful, dapat diselesaikan

melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama dan melalui jalur non litigasi di

luar pengadilan:

1) Perdamaian (islah), dimana kedua belah pihak yang bersengketa sepakat

untuk melepaskan sebagian atau seluruh tuntutannya agar persengketaan

mereka berakhir. Dasar hukumnya adalah Alquran surat Al Hujaraat

ayat 9,

....

“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang

hendaklah kamu damaikan antara keduanya...”

2) Arbitrase (at Takhim)

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

menyebutkan yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian

suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang


commit to user

67

bersengketa. Dimana dalam Pasal 66 huruf b dijelaskan bahwa sengketa

perdata itu hanya terbatas dalam ruang lingkup perdagangan termasuk di

dalamnya di bidang keuangan. Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat

disimpulkan bahwa sengketa takaful dapat diselesaikan melalui arbitrase

karena merupakan perusahaan takaful termasuk dari lembaga keuangan

bukan bank.

Pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase

Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang telah berganti nama

menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang

diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002 sebagai lembaga arbiter

yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi

syariah (Suhartono. Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan

Syariah di Indonesia.pdf). BASYARNAS sebagai lembaga permanen

yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan

kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam

hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa.

3) Pengadilan biasa (al Qadla)

Penyelesaian sengketa takaful melalui Pengadilan Agama diatur

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyebutkan

bahwa Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Dalam keterangannya,

disebutkan penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang

perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya

antara lain di bidang asuransi syariah (Rifyal Ka’bah. Al-Mawarid Edisi

XVII Tahun 2007:37). Dengan demikian, sengketa takaful termasuk

dalam ranah hukum peradilan agama karena perusahaan takaful


commit to user

68

merupakan badan hukum yang menundukan diri dengan sukarela

kepada hukum Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Pada tanggal 12 Mei 2006, berdirilah Badan Mediasi Asuransi

Indonesia yang digagas oleh Pemerintah dan semua Asosiasi Perusahaan

Perasuransi Indonesia (FAPI) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

(AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi

Sosial Indonesia (AAJSI) (http:/wordpress.com/2010/01/14/badan-

mediasi-asuransi-indonesia-bmai/). Badan ini merupakan lembaga

independen dan imparsial yang memberikan pelayanan untuk penyelesaian

sengketa klaim berupa tuntutan ganti rugi atau manfaat asuransi antara

perusahaan asuransi dan pemegang polis (http://sigitandi.blogspot.com/

peran-badan-mediasi-asuransi-indonesia.html).

Kehadiran badan ini setidaknya membuat biaya yang harus

dikeluarkan pemegang polis jika bersengketa dengan perusahaan asuransi

bisa lebih kecil. Sebab, penyelesaian lewat badan ini tidak memungut

biaya sepeser pun. Proses penyelesaian sengketa pun lebih cepat karena

prosedur yang harus dilalui lebih sederhana dibandingkan dengan proses

arbitrase atau pengadilan. Akan tetapi BMAI memiliki kelemahan karena

sengketa yang dapat ditangani hanya sebatas mengenai pembayaran klaim,

sehingga BMAI hanya dapat menyelesaikan sengketa bagi perusahaan

yang menolak untuk melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan

oleh peserta.

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful Menurut Syariah

a. Sistem pengelolaan dana takaful

Operasional asuransi syariah merupakan suatu bentuk tanggung

jawab dan tolong-menolong diantara peserta asuransi. Sementara

perusahaan asuransi menjalankan amanah peserta untuk mengelola dana


commit to user

69

dengan cara yang halal untuk dapat menolong sesama peserta yang

mengalami musibah sesuai dengan kesepakatan.

Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor

21/DSN-MUI/X/2001 memberikan ketentuan mengenai pengelolaan dana

perusahaan asuransi syariah, yang menyebutkan ketentuan kesepuluh

mengenai pengelolaan:

1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga

yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

2) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan

dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).

3) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan

dana akad tabarru’ (hibah).

Perusahaan sebagai pengelola dana akan mendapat keuntungan dari

sistem mudharabah sebagai mudharib dari modal yang diberikan oleh

peserta sebagai shahibul mal. Keuntungan dari modal tersebut akan dibagi

antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan akad yang telah disepakati

sebelumnya. Mekanisme pengelolaan dana peserta tersebut terbagi

menjadi dua sistem, yaitu:

1) Sistem yang mengandung unsur tabungan

Perusahaan sebagai pengelola dana akan memisahkan premi yang

dibayarkan peserta ke dalam dua rekening yang berbeda. Rekening-

rekening tersebut adalah:

a) Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana milik peserta yang

dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan

peserta meninggal dunia.

b) Rekening tabarru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan peserta

sebagai iuran kebaikan untuk saling tolong-menolong yang


commit to user

70

dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan bila perjanjian telah

berakhir (bila ada surplus dana).

Gambar 4. Pengelolaan dana dengan unsur tabungan

2) Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Dana yang dibayarkan peserta berupa premi akan disimpan dalam

rekening tabarru oleh perusahaan. Apabila terjadi risiko, maka dana

klaim yang diberikan adalah dana dari rekening yang sudah diniatkan

peserta untuk tolong-menolong, yang akan dibayarkan apabila peserta

meninggal dunia dan bila peranjian berakhir (bila ada surplus dana).


commit to user

71

Gambar 5. Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan

Kumpulan dana tabarru akan diinvestasikan oleh perusahaan.

Keuntungannya akan dibagi dengan prinsip mudharabah dengan

presentase sesuai dengan akad yang telah disepakati.

b. Investasi bagi perusahaan takaful

Dalam fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, diterangkan bahwa

perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana

yang terkumpul sesuai dengan syariah. Dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 dijelaskan Dana Investasi Peserta

adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi Peserta atas produk

asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola Perusahaan

sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Bentuk dan jenis investasi yang diakukan didasarkan pada akad

yang disepakati antara perusahaan dengan peserta. Misalnya untuk bentuk

akad mudharabah, perusahaan wajib menanggung seluruh kerugian yang

terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh

kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan

Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 PMK Nomor

18/PMK.010/2010. Selain itu, dana investasi resiko dikelola secara


commit to user

72

terpisah dari dana investasi tabarru dan merupakan kekayaan dan

kewajiban masing-masing peserta secara individu. Dalam pengelolaannya,

perusahaan dapat menerapkan akad tijarah yang berbeda antara investasi

dana resiko dengan dana tabarru.

Dalam pengelolaan dana, sama sekali tidak boleh terkandung

unsur-unsur yang dilarang oleh agama seperti unsur riba, investasi pada

hal-hal yang haram dan tidak jelas asal-usulnya serta perjudian. Fatwa

Dewan Syariah Nasional Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang

Pedoman Umum Asuransi Syariah Kedelapan mengenai investasi dimana

“Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah”.

Batasan-batasan mengenai investasi yang diperbolehkan bagi

perusahaan asuransi syariah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal

Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian

dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Jenis investasi yang diperbolehkan ialah:

1) Deposito dan sertifikat deposito syariah

2) Sertifikat wadiah Bank Indonesia

3) Saham syariah yang tercatat di bursa efek

4) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek

5) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah

6) Unit penyertaan resadana syariah

7) Penyertaan langsung syariah

8) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi

9) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor,

dan barang modal dengan skema murabahah

10) Pembiayaan modal dengan skema mudharabah

11) Pinjaman polis

c. Pembagian dana hasil investasi pada perusahaan takaful


commit to user

73

Keuntungan yang diperoleh melalui investasi yang dilakukan oleh

pihak perusahaan, akan dibagikan sesuai akad yang tercantum dalam

masing-masing polis, dengan ketentuan:

1) Pendapatan yang dibagikan kepada peserta adalah semua pendapatan

yang berasal dari pengelolaan dana mudharabah yang dihimpun (dana

yang diperoleh dari premi).

2) Apabila penghimpunan dana mudharabah lebih besar dari penyaluran

(pembiayaan) perusahaan , maka pendapatan dibagikan kepada peserta.

3) Apabila penghimpunan dana mudharabah lebih kecil dari penyaluran

(pembiayaan), maka pendapatan yang dibagikan sebesar porsi dana

mudharabah yang dihimpun.

Sedangkan waktu pembagian hasil investasi, tergantung pada akad dan

jenis produk takaful yang diambil oleh masing-masing peserta.


commit to user

69

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai dua masalah. Yaitu (1)

tentang perlindungan hukum mengenai kesesuaian dengan syariah bagi peserta

takaful dana siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Surakarta, dan (2)

tentang pengelolaan dana premi takaful di perusahaan tersebut.

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok diatas,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum mengenai kesesuaian dengan syariah bagi peserta

takaful dana siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Surakarta

Sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur

mengenai kegiatan usaha perasuransian syariah. Sehingga dalam operasional

perusahaan dan sebagai dasar hukum perlindungan peserta takaful dana siswa

di divisi syariah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera didasarkan pada fatwa

Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSNMUI/X/2001

tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor Kep-268/KM-6/2002.

Bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan bagi peserta takaful dana

siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Surakarta adalah perlindungan

dari unsur-unsur maisir, gharar dan riba yang membedakannya dari

asuransi konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan

dalam polis yang menjabarkan mekanisme pengelolaan premi takaful yang

bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah tersebut. Sehingga

peserta dapat terhindar dari penipuan yang mungkin menyertai perjanjian

karena isi klausul yang tidak jelas dan terperinci dan justru bertentangan

dengan syariah.

Keberadaan Badan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi

berjalannya operasional perusahaan agar tetap berada di jalur yang sesuai

dengan ketentuan syariah merupakan bentuk perlindungan bagi peserta yang


commit to user

70

diatur dalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan

Menteri Keuangan. Dengan demikian, kemurnian produk takaful dari unsur-

unsur maisir, gharar dan riba lebih terjaga. Selain itu, bentuk perlindungan

bagi peserta apabila terjadi konflik dengan perusahaan dalam hal klaim

terlihat dalam kesediaan perusahaan unruk mengikatkan diri pada

ketetentuan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai wadah

penyelesaian sengketa yang timbul antara perusahaan dengan peserta.

2. Mekanisme pengelolaan dana premi takaful di Asuransi Jiwa Bumiputera

Syariah

Pengelolaan dana premi takaful di divisi syariah Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera dilakukan secara terpisah dari pengelolaan dana premi

konvensional. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah menggunakan

mekanisme sistem yang mengandung unsur tabungan. Mekanisme tersebut

memisahkan dana yang diperoleh dari peserta menjadi dua bagian, yaitu

rekening tabungan dan rekening tabarru.

Rekening tabungan adalah dana yang diinvestasikan peserta untuk dikelola

oleh perusahaan dengan sistem mudharabah (bagi hasil). Keuntungan yang

diperoleh, nantinya akan dibagi antara perusahaan sebagai pengelola

(mudharib) dengan peserta sebagai pemilik modal (sahibul mal). Sedangkan

rekening tabarru adalah kumpulan dana dari peserta yang diniatkan untuk

saling menolong apabila selama masa perjanjian terjadi musibah.


commit to user

71

B. Saran

1. Untuk pemerintah:

a. Perlunya disusun undang-undang yang khusus mengatur mengenai

kegiatan asuransi syariah mengingat tingginya angka pertumbuhan

kegiatan perasuransian yang berlandaskan pada syariah. Sehingga

terdapat instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian hukum

bagi peserta takaful.

b. Adanya pengembangan dalam istrumen investasi syariah sangat

diperlukan sejalan dengan angka investasi syariah yang semakin

meningkat setiap tahunnya.

c. Pembangunan data base yang memadai dan mudah diakses akan

dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan yang bergerak di

bidang syariah untuk dapat menjangkau berbagai instrumen investasi

yang sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Untuk perusahaan (AJB Bumiputera Syariah):

a. Untuk diadakan pelatihan khusus bagi sumber daya manusia yang

bergerak di bidang syariah agar bisa menjalankan kegiatan usaha yang

benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai sistem syariah dalam

asuransi untuk menghilangkan keragu-raguan masyarakat terhadap

kehalalan takaful.


commit to user

DAFTAR PUSTAKA

Agen Asuransiku. Pengelolaan Dana Asuransi Syariah I.

http://agenasuransiku.wordpress.com/2009/07/06/pengelolaan-dana-

asuransi-syariah/

Ahmad Ali Khan. 2005. “Difference Between Islamic and Conventional

Insurance”. (e book)

AM. Hasan Ali. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan

Analisis, Historis, Analisis dan Praktis. Jakarta: Kencana

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. 1996. Hukum Perjanjian dalam

Islam. Jakarta: Sinar Grafika

Data Statistik Indonesia. Tingkat Pendidikan di Indonesia. http://datastatistik-

indonesia.com

Faisal Saleh. Implementasi Sistem Asuransi Syariah.

http://faisalsaleh.wordpress.com/

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Gemala Dewi, et.al. 2006. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana

H.B. Sutopo.2002. Metodologi Penelitian Kualitatif “Dasar Teori dan

Penerapannya dalam Penelitian”. Surakarta: Sebelas Maret University

Press

Ibnu Anwaruddin. 2008. “Investasi di Produk Ekonomi Syariah”. Nuansa Persada.

Volume X Nomor 50

Jason Benham. Islamic Insurance to Grow Up to 40 Percent.


Jogjainfo. Rendahnya Tingkat Pendidikan Picu Kemiskinan.

(http://jogjainfo.net/rendahnya-tingkat-pendidikan-picu-kemiskinan.html)

Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000

tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Reasuransi

http://agenasuransiku.wordpress.com/2009/07/06/pengelolaan-dana-asuransi-syariah/

http://agenasuransiku.wordpress.com/2009/07/06/pengelolaan-dana-asuransi-syariah/

http://faisalsaleh.wordpress.com/



commit to user

Laosdesyamri. Konsep & Pengertian Asuransi.

http://id.shvoong.com/tags/pengertian-asuransi

Lexi J. Moleong. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. 1997. Hukum Asuransi: Perlindungan

Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian. Bandung:

Alumni

Media Asuransi Blog. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

http://mediaasuransi.wordpress.com/2010/01/14/badan-mediasi-asuransi-

indonesia-bmai/

Mohammad Omar Farooq. 2007. “Partnership, Equity-Financing and Islamic

Finance: Whither Profit-Loss Sharing?”. Review of Islamic Economics, Vol.

11, Special Issue

Mohd. Ma’sum Billah. 2001. “Takaful (islamic Insurance) Premium: a Suggested

Regulatory Framework”. International Journal of Islamic Financial

Services Vol. 3. No. 1

Omar Fisher and Dawood Y. Taylor. 2000. “Prospect for Evolution of Takaful in

the 21st Century”. Harvard University Mass

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan

Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi

dengan Prinsip Syariah

Rifyal Ka’bah. 2007. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai Sebuah

Kewenangan Baru Peradilan Agama”. Al-Mawarid Edisi XVII

Sigit Andi. Peran badan mediasi asuransi indonesia (BMAI).

http://sigitandi.blogspot.com/

Soejono dan Abdurrahman. 2005. Metode Penelitian; Suaut Pemikiran dan

Penerapan. Jakarta: PT Rineka Cipta

Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas

Indonesia (UI-Press)

http://mediaasuransi.wordpress.com/2010/01/14/badan-mediasi-asuransi-indonesia-bmai/

http://mediaasuransi.wordpress.com/2010/01/14/badan-mediasi-asuransi-indonesia-bmai/


commit to user

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif (Suatu

Tinjauan Singkat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suhartono. 2008. “Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di

Indonesia”. (e book)

Suhrawadi K. Lubis. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika

Sumadi Suryabrata. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Peradilan Agama

Winarno Surachmad, 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung : Tarsito

Wirdyaningsih, et.al. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta:

Kencana

Yeni Simanjuntak. Asuransi Syariah Proteksi Dunia Akherat.

http://www.sinarharapan.co.id/index.html.

___________________. Mengenal Asuransi Syariah.

http://www.sinarharapan.co.id/index.html

Yogi Ihwan. Analisa atas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam

Memastikan Pemenuhan atas Kepatuhan pada Prinsip Syariah di Lembaga

Keuangan.

http://herman_notary.blogspot.com/2009/06/analisaatasperandewanpengawa

s.html

Zainuddin Ali. 2008. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika

Zulfajri. 2006. “Asas Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Asuransi

Syariah (Studi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan)”. Thesis

untuk program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan



http://herman_notary.blogspot.com/2009/06/analisaatasperandewanpengawas.html

http://herman_notary.blogspot.com/2009/06/analisaatasperandewanpengawas.html

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id bentuk ... · mengenai bagaimana skema pengelolaan dana...

Documents