perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id .../pertanggung... · perpustakaan.uns.ac.id...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
PERTANGGUNGJAWABAN BIROKRASI
DISPERINDAG (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)
DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA
GALABO (GLADAG LANGEN BOGAN) SURAKARTA
Oleh :
SINDI MARGASARI
D 1110015
Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : SINDI MARGASARI
NIM : D1110015
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :
“Pertanggungjawaban Birokrasi Disperindag (Dinas Perindustrian dan
Perdagangan) Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen
Bogan) Surakarta” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya
saya, dalam Skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari
skripsi tersebut.
Surakarta, Januari 2013
Yang membuat pernyataan,
Sindi MargasariNIM. D1110015
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO
“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangNYA.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan di minta
pertanggungjawabannya”
QS AL Isra 36
“Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh
Albert Einstein
“Yesterday is a history, Tommorow stil a mistery, and Today is a gift”
(Kemarin adalah sejarah, hari esuk masih menjadi misteri dan hari ini adalah anugrah)
Mater Ogway
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
PERSEMBAHAN
Teriring rasa syukur kepada Allah SWT.
Kupersembahkan karya ini untuk :
Ibu dan Ayah tercinta,
Terima kasih atas kasih sayang, ketulusan, pengorbanan
Dan segala doanya.
Suamiku
Terimakasih atas ketulusanya mendampingi aku
Kakak dan Adikku
Atas segala doa, semangat dan bantuannya.
Teman- temanku
Terima Kasih atas dukungannya selama ini
Almamater
Terima kasih atas
Bekal ilmu yang kau berikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRAK
Sindi Margasari, D 1110015, Pertanggungjawaban Birokrasi Disperindag (DinasPerindustrian dan Perdagangan) Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki LimaGalabo (Gladag Langen Bogan) Surakarta, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,2013, 125 Hal.
Pemerintah mengembangkan sector informal dengan tujuan untuk membukalapangan kerja yang tersedia secara terencana dan terorganisir di suatu wilayah yangpadat penduduknya dan membutuhkan lapangan pekerjaan. Kota Surakarta yangdikenal sebagai kota perdagangan, mempromosikan diri sebagai kota yangmempunyai tiga (3) macam wisata, yaitu wisata kuliner, wisata belanja dan wisataBudaya. Sebagai Kota yang berkembang, kota Surakarta tidak bisa luput dari incaranpara Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya pengembangan suatu wilayahtersebut pemerintah kota solo memutuskan untuk membuat suatu wilayah wisata yangberbasis kuliner yang dapat menjadikan ikon wisata kuliner di kota Solo. Tempatwisata yang berbasis kuliner itu adalah Galabo (Gladag Langen Bogan). Pihak yangbertanggungjawab adalah Disperindag khusunya UPTD Kawasan Kuliner.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian yaituDisperindag Surakarta khususnya pada UPTD Kawasan Kuliner yang menanganimasalah Manajemen Pengelolaan di Galabo Surakarta. Data dan informasi yangdiperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari key informan (informan kunci) yaituorang-orang yang dianggap mengetahui dan bisa dipercaya. Teknik pengumpulan datayang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara secara mendalam,observasi langsung pada lokasi penelitian, dan telaaah dokumen. Analisis data padapenelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan menggunakananalisis yang interaktif. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode Triangulasi data.
Hasil penelitian yang dilakukan dalam tanggungjawab Disperindag untukmengatasi masalah pada Galabo maka pihak disperindag mempertanggungjawabkanbagaimana mencari solusi untuk pembenahan agar Galabo menjadikan salah satu iconwisata kuliner yang bersih, nyaman, dan ramah. Pertama Mengetahui kondisi Galabodengan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor manajemen yang terdiridari masalah tata ruang, pengelolaan parkir dan pelayanan dan faktor pemeliharaanyang terdiri masalah fasilitas dan kebersihan. Selanjutnya yang ke dua dalampertanggungjawaban birokrasi tersebut indikator yang digunakan dalam mengukurpertanggungjawaban Disperindag Surakarta dalam menangani ini adalahResponsivitas, keadilan, responbilitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan Deskresi.Selanjutnya yang ke tiga adalah Langkah yang dilakukan Disperindag adalahMemberikan pengarahan terhadap pedagang, revitalisasi pedagang Galabo sertamemperbaiki manajemen Galabo.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semuaindikator pertanggungjawaban Deperindag Surakarta diantaranya Responsivitas,keadilan, responbilitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan Deskresi. Sedangkanunsur keadilan sebagian masih perlu diperbaiki terutama terjadinya kesenjanganantara Kawasan Galabo dengan PKL Siang hari meskipun menempati kawasan yangrelatif sama.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
ABSTRACT
Sindi Margasari, D 1110015, Bureaucratic Accountability Disperindag(Department of Industry and Trade) On Management Against Merchants StreetMarkets Galabo (Gladag Langen Bogan) Surakarta, Bachelor Thesis,Administration Department, Faculty of Social and Politics Science, SebelasMaret University, Surakarta, 2013, 125 pages.
The government developed the informal sector in order to create jobs that areavailable in a planned and organized in an area that is densely populated and in needof employment. Surakarta City, known as the city of commerce, promoting itself as acity that has three (3) kinds of travel, namely culinary tours, shopping and culture. Asa city, the city of Surakarta can not escape from the target of the Merchants StreetMarkets (PKL). With the development of an area of the city government decided tomake a solo tourist areas can make based culinary icon in the city of Solo. Place-based culinary tour is Galabo (Gladag Langen Bogan). Those responsible areespecially UPTD Disperindag Culinary Regions.
The research method used in this research is descriptive qualitative researchmethod so as to explain the object of research is particularly Desperindag. Surakartadeal Zone Management Culinary Management at Galabo Surakarta. The data andinformation required in this study were obtained from key informants are the peoplewho know and are considered trustworthy. Data collection techniques used in thisstudy is the in-depth interviews, direct observations at the study site, and documents.Analysis of the data in this study using a qualitative data analysis by using theinteractive analysis. The validity of the data used in this research is a method oftriangulation data.
Results of research conducted under the responsibility of Industry and Trade toaddress the problem at hand Disperindag Galabo accountable for how to find asolution for revamping that Galabo make one culinary icon clean, comfortable, andfriendly. Knowing first Galabo condition with several factors affecting themanagement factors that consist of spatial issues, management of parking and serviceand maintenance factors comprising facilities and hygiene issues. accountablebureaucracy. Furthermore, the second in Indicators used to measure accountability indealing with the Ministry Surakarta is responsiveness, fairness, responbilitas,accountability, service quality, and Deskresi. Furthermore, the third is a step takenDisperindag is Directing the merchants, traders Galabo revitalization and improve themanagement Galabo.
Based on these results it can be concluded that all accountability indicatorssuch as the Ministry of Surakarta responsiveness, fairness, responbilitas,accountability, service quality, and Deskresi. While most elements of justice stillneeds to be improved, especially the gap between the areas with street vendorsDaytime Galabo despite occupying the same relative area.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan terang berkatnya bagi penulis sehingga penulisan Skirpsi ini
dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
Penulisan Skripsi ini dengan judul Pertanggungjawaban Birokrasi
Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Dalam Pengelolaan
Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) Surakarta. Selain itu,
penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial di program studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta.
Di dalam penulisan Skripsi ini banyak kesulitan yang penulis hadapi, namun
berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya ksulitan yang timbul
dapat teratasi. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima
kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada :
1. Bapak Drs. Sudarmo, MA. Ph.D, selaku pembimbing yang telah membimbing
penulis, hingga terselesainya penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Drs.Is Hadri Utomo,M.Si, selaku Ketua yang telah menguji dan
membimbing penulis, hingga terseleseinya penulisan skripsi ini dan sebagai Ketua
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
3. Ibu Faizatul Ansoriyah, S.Sos, M.Si, Selaku Sekertaris yang telah menguji dan
membimbing penulis, hingga terselesinya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sudarto, M.si, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan
akademis yang telah diberikan selama ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
5. Drs. Agus Siswuryanto selaku Kepala UPTD Kawasan Kuliner Disperindag Kota
Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian serta telah memberikan bantuan,
informasi, dan semua hal yang penulis butuhkan demi kelancaran skripsi ini.
6. Ibu MT Suprapti Lestari selaku Kepala Sub Bag Tata Usaha UPTD Kawasan
Kuliner, dan segenap staff Disperindag Kota Surakarta yang telah memberikan
bantuan, informasi, dan semua hal yang penulis butuhkan demi kelancaran skripsi
ini.
7. Orangtuaku Joko Hudi Rohmad dan Widartining serta Mertuaku Drs Kresno
Sarosa Pribadi, M.Si dan Dra Nunung Srimulyani. Serta Suamiku Kusumo
Nindito,SH yang telah memberikan kasih sayangnya serta doa yang tulus terhadap
penulis
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian dan penulisan Skripsi
ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya mngingat keterbatasan
kemampuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapakan saran dan masukan dari
pembaca demi meningkatkan pengetahuan penulis. Harapannya, karya sederhana ini
dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri secara pribadi dan pembaca atau pihak-
pihak pada umumnya.
Surakarta, Januari 2013
Penulis,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
DAFTAR GAMBAR
I.1 Tempat Galabo Pada Malam Hari………………………………………………7
II.I Skema Kerangka Pemikiran…………………………………………………..52
III.1 Skema Analisis Model Interaktif……………………………………………..62
IV.1 Wilayah Surakarta…………………………………………………………....64
IV.2 Bagan Organisasi Kepegawaian Disperindag Surakarta……………………..71
IV.3 Struktur Organisasi UPTD Kawasan Kuliner………………………………..74
IV.4 Tempat Sementara Galabo…………………………………………………..108
IV.5 Desain New Galabo…………………………………………………………112
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
DAFTAR TABEL
I.1 Data Penataan PKL……………………………………………………………...3
I.2 Data Paguyuban dan Wilayah di Kota Surakarta………………………………..4
IV.1 Data Pegawai UPTD Kawasan Kuliner……………………………………....74
IV.2 Data Beban Tiap Pedagang Perbulan………………………………………...110
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan di Negara Indonesia memiliki tujuan yang sangat
penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun
masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan tersebut merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari kegiatan suatu Negara. Dapat di lihat dalam proses
perkembangan di Negara Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat yang lebih baik. Pada dasarnya pembangunan di rencanakan
agar suatu Negara dan masyarakatnya menjadi lebih maju, lebih meningkat,
lebih modern, melihat perkembangan di Negara yang cukup pesat. Proses
pembangunan secara singkat tidak hanya mencakup satu aspek kehidupan
saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek kehidupan yang saling berkaitan
antara satu dengan yang lainnya. Maka diperlukannya pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, pemerataan hasil pembangunan secara adil dan merata serta
kesempatan masyarakat untuk berkembang.
Dengan semakin berkembangngya kegiatan perekonomian dan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mencapai tujuan Negara yaitu
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual dan materiil,
maka pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat
secara merata. Penyebaran yang merata dari hasil pembangunan akan dapat
diwujudkan melalui kebijakan perdagangan yang mendorong dan membantu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
pengusaha kecil dalam sector perdagangan. Dalam memajukan kegiatan
perekonomian perlu melibatkan banyak kelompok individu yang terkait dalam
pembentukan suatu keputusan dalam mengelola manajemennya atau biasa di
sebut dengan stake holder. Perkembangan suatu kota akan menjadi lebih baik
jika sarana dan prasarana yang sudah direncanakan dapat terlaksana dan
dikelola secara baik dengan penuh tanggungjawab.
Kota Solo adalah salah satu kota yang berkembang dan
perkembanganya tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat
Solo, baik perkembangan sosiokultural maupun pembangunan tata kotanya
sendiri. Sejak beberapa tahun yang lalu pemerintahan kota Surakarta selalu
menegaskan bahwa pembangunan dimulai dari tata letak kota yang
mencerminkan kota Solo. Slogan Solo Past is Solo Future adalah slogan yang
diberikan oleh pemerintah kota Surakarta, hal tersebut sudah diwujudkan
dengan sejumlah program seperti relokasi pasar Banjarsari ke pasar Notoharjo,
penataan kembali Pkl Manahan dan masih banyak lagi. Melihat penataan dan
pembinaan PKL cukup baik di kota ini dalam menata kota Solo. Kinerja
Pemerintahan dan Walikota Solo dalam mengembangkan Kota Solo sangat
memuaskan sehingga perkembangan kota Solo mendapat respon positif dari
seluruh kalangan masyarakat di kota Solo. Namun belum sepenuhnya PKL
tersebut tertangani adapun data jumlah pkl yang sudah dan belum tertangani
sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Tabel 1.1
DATA PENATAAN PKL
Penataan PKL Kota Surakarta
Tahun Belum ditata Sudah di tata
2005 5.817 -
2006 4.828 989
2007 3.406 1.422
2008 2.657 749
2009 2.344 313
2010 2.106 238
JUMLAH SUDAH TERTATA 3.711
Sumber : http://terlalu-bersama.blogspot.com
Data tersebut diatas adalah jumlah PKL yang sudah tertata maupun
belum ditata. Data diatas menjelaskan bahwa masih banyak lagi pkl yang
belum tertata. Tidak hanya itu kendala lain yaitu banyaknya tempat relokasi
yang sudah di berikan oleh Pemerintah kota Solo namun tidak digunakan
secara efektif. Walaupun hingga kini masih terdapat sejumlah persoalan
terkait penataan PKL tersebut. Terutama kondisi pasar-pasar yang menjadi
tempat relokasi PKL dari sejumlah kawasan. Contoh ini dapat dilihat di
kondisi Pasar Panggungrejo, Jebres, yang saat ini masih sepi dan juga PKL
yang berada di daerah Manahan depan hotel agas solo yang tempatnya banyak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
yang tak terpakai. Walaupun belum berhasil 100% tetapi Penataan PKL
(Pedagang Kaki Lima) di Solo dapat dijadikan percontohan ditingkat nasional.
Tidak hanya itu, Kota Solo juga dapat memberikan contoh baik di
seluruh wilayah Indonesia, dibawah penanganan Pak Joko Widodo selaku
Walikota Surakarta. Kota Solo terlihat rapi dan berseri melihat kota Solo
adalah kota Budaya. Dalam penataan PKL agar terlihat lebih rapi maka
dibentuklah organisasi kelompok di setiap wilayah yang terdapat PKL nya
yang biasa di sebut paguyuban. Paguyuban adalah perkumpulan yg bersifat
kekeluargaan, didirikan orang-orang yg sepaham (sedarah) untuk membina
persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya Adapun paguyuban di kota
Solo sebagai berikut :
Tabel 1.2
Data Paguyuban dan wilayahnya di Kota Surakarta
NO Nama Paguyuban Wilayah
1 RAS Kleco dan Pajang
2 Kalipur Purwosari
3 Sami – Rukun Slamet Riyadi – Gendengan
4 Sringapono Sriwedari-Sar pon – Ngapeman
5 Benteng Utara Benteng Utara
6 Jiwa Manunggal Gladag
7 Kota Barat Gendengan Kota Barat
8 Usaha Maju Adi Sucipto
9 PPKL Pasar Klewer
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
10 PAKAR Alun – alun Utara
11 Paguyuban pasar cinderamata Pasar perkapalan
12 PPSK Utara kampus Uns
13 Manunggal Karso Baturono ke utara
14 Pasar Bunga Pasar Nongko Pasar Nongko
15 Letjen Suprapto Jl. Letjen Suprapto Sumber
16 Tirtonadi Barat dan depan Terminal
Tirtonadi
17 Utara Kampus UNS Depan Kecamatan Jebres Ke
Barat
18 Pengen Maju Banjarsari Utara bagian Timur
19 PKL Gading baru Timur perempatan Gading
20 Gotong Royong Manahan Manahan
21 Gotong Royong Veteran Gemblegan ke timur gading
22 Jebres RS Moewardi - RS
23 Jagalan Tiplakan
24 Sayuk Rukun HIP – Ketimur Tipes
25 Ronggo Lawe Sabar Motor Baron
26 Setia Hati Jl. Urip Sumoharjo
27 KB Selatan Plasa Beteng
28 Hasanudin Jl. Hasanudin – Agas Ke Timur
29 Galabo Gladak depan pgs dan btc
(Sumberdata: http://konsorsiumsolo.multiply.com)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
Data paguyuban diatas menjelaskan bahwa sudah banyak tempat-
tempat yang di jadikan perkumpulan atau tempat dimana para PKL tersebut
berkumpul atau biasa di sebut organisasi para PKL. Pemerintah
mengembangkan sector informal dengan tujuan untuk membuka lapangan
kerja yang tersedia secara terencana dan terorganisir di suatu wilayah yang
padat penduduknya dan membutuhkan lapangan pekerjaan. Kota Surakarta
yang dikenal sebagai kota perdagangan, mempromosikan diri sebagai kota
yang mempunyai tiga (3) macam wisata, yaitu wisata kuliner, wisata belanja
dan wisata Budaya. Sebagai kota, kota Surakarta tidak bisa luput dari incaran
para Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya pengembangan suatu
wilayah tersebut pemerintah kota solo memutuskan untuk membuat suatu
wilayah wisata yang berbasis kuliner yang dapat menjadikan ikon wisata
kuliner di kota Solo. Hal tersebut akan membantu perekonomian masyarakat
dan membuat kota solo lebih rapi dalam penataan para pedagang serta
memberikan hiburan masyarakat yang datang khususnya masyarakat Solo
dengan memudahkan untuk mencari makan dalam berbagai macam menu
yang tersedia.
Memang dikota Solo sekarang ini yang merupakan salah satu
tempat perkembangan perekonomian yang cukup besar. Banyak asset dari
sector apa saja yang apabila dikembangkan dapat menghasilkan keuntungan
yang tidak sedikit terutama di bidang kebudayaan, bisnis dan pariwisata.
Dalam Sektor bisnis Kuliner di Solo sangat berkembang dan besar dampaknya
bagi para pengusaha di bidang kuliner dan sector pariwisata. Salah satu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
potensi tempat wisata yang kuliner di kota solo adalah “Galabo” kepanjangan
dari Gladag Langen Bogan. Sejak di resmikan tanggal 13 April 2008 Galabo
merupakan salah satu icon wisata kuliner di kota solo, yang bertempat di
Slamet Ryadi di depan PGS (Pusat Grosir Solo) dan BTC (Beteng Trend
Center) Yang masih berada di wilayah solo Kelurahan Kedung Lumbu dan
Kecamatan Pasar Kliwon. Tempatnya tersebut sangat strategis karena berada
di tengah kota solo dan banyak yang mengenal wilayah tersebut karena
bertepatan dengan perbelanjaan yang terkenal di kota solo. Tujuan didirikan
wisata kuliner tersebut agar para masyarakat dapat dengan mudah mencari
hiburan beserta kuliner dengan berbagai macam makanan yang tersedia. Hal
tersebut membuat masyarakat menjadi gemar untuk mendatangi wisata kuliner
tersebut. Berikut ini adalah dokumentasi dari Galabo pada malam hari :
Gambar I.1
Sumber : Dokumentasi
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang ada di kota Solo
maka pemerintah Kota Solo semakin mempunyai komitmen kuat untuk
melaksanakan peraturan yang ada di kota Solo terkait dengan penataan kota
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
solo dengan memutuskan membuat tempat wisata kuliner Galabo (Gladag
Langen Bogan) di Kota Solo. Kota Solo memiliki peraturan perundang-
undangan tentang penataan di Kota Solo yang telah diimplementasikan.
Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Kota
Perda No. 8 Tahun 1995 Tentang Pembinaan dan Penataan
PKL Kota Surakarta;
Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL Kota
Surakarta;
Perda No 9 Tahun 2011 tentang retribusi daerah.
. Peraturan tersebut sebagai landasan dalam keputusan yang
mendukung dalam keberadaan Galabo. Sedangkan Dinas yang terkait dengan
perdagangan di Galabo ini adalah Disperindag namun di kelola oleh UPTD
Kawasan Wisata Kuliner
Seiring dengan perjalanan waktu pesona galabo kian lama kian
memudar. Tempat kuliner tersebut berangsur - angsur sepi pengunjung tak
lama setelah di resmikan, sebenarnya galabo cukup mampu menjelma ikon
wisata kuliner malam hari . Letaknya pun cukup strategis dan unik karena
menutup jalan raya, tepatnya di jalan Mayor Sunaryo depan Beteng Trade
Center dan Pusat Grosir Solo. Sejumlah fasilitasnya mendukung disiapkan
mulai dari suguhan music secara live hingga fasilitas hotspot internet . Terlihat
dalam merencanakan semuanya sangat cukup matang, hanya dalam masa kini
pesona galabo memudar dan pengunjung terus merosot, akibatnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
pedagangpun berkurang. Berdasarkan data yang peneliti peroleh , jumlah
pedagang saat ini hanya 35 orang dari 78 pedagang di awal kemunculan
Galabo. Melihat pedagang merasa keberatan untuk memenuhi retribusi akibat
jualannya tak laku, apalagi jumlah pedagang di Galabo menurun drastis.
Sebagai contoh 22 pedagang dari total 33 pedagang Galabo di sektor timur
gulung tikar. Oleh karena itu dalam suatu sector yang di kembangkan tak luput
dari bagaimana manajemen yang diatur dalam mengelola sector wisata kuliner
tesebut harus sesuai dengan konsep awal dari pendirian Galabo tersebut.
Melihat keadaan Galabo, hal tersebut sangat mengkawatirkan banyak
kalangan. Sikap para pedagang makanan kuliner di Gladak Langen Bogan
(Galabo) akhir-akhir ini mulai dikeluhkan banyak kalangan. Sebab, cara
mereka dalam menarik simpatik pembeli tak jauh beda dengan pedagang
asongan yang saling berebut calon pembeli sambil mengerubunginya.
Akibatnya, para pengunjung justru merasa tak nyaman ketika mengunjungi
kawasan di Benteng Vastenburg itu.
Ditemui Pengunjung Galabo, bernama dilla warga Sangkrah juga
mengungkapkan hal yang sama. Bahkan, lantaran pelayanan pedagang yang
tak membuat nyaman itu, justru telah membuatnya kapok untuk mencobanya
lagi.
“Jujur kami baru sekali ini mencoba berkunjung di wisata kulinerGalabo. Karena penasaraan dengan nama Galabo yang dikatakanpada awalnya adalah pusat wisata kuliner yang menarik untukdikunjungi dengan tersedianya berbagai macam kuliner di kota Sololantas saya mencobanya. Ternyata malah kayak begini,” dan “Sayatadi sempat di kerumuni para pedagang yang menawari itu. Akhirnya,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
saya pasrah. Yang penting lekas bisa terbebas dari kerumunanpedagang itu, dengan memilih menu sedapatnya”..
(Wawancara, 5 Juni 2012)
Dapat dilihat sesuai informasi dari saudara dilla tersebut dapat
dikatakan Sikap pedagang seperti itu, terkadang juga setengah memaksa.
Bahkan, lantaran saking banyaknya pedagang yang berebut menawari, seorang
pengunjung tak sedikit yang akhirnya tak mampu mengelak tawaran. Sehingga
dapat diketahui bahwa management dari penjualan di Galabo sangat buruk
sekali.melihat banyak pembeli yang merasa kecewa dengan pelayanan
tersebut.
Tidak hanya itu keluhan para pedagang pun timbul, para pedagang
dalam kalangan masyarakat rendah yang ingin bekerja untuk menghidupi
keluarganya dengan menggantungkan kehidupanya dari penghasilan di
Galabo. Sedangakan para masyarakat yang bekunjung ingin mendatangi
wisata kuliner tersebut juga kurang peminatnya dan masih banyak lagi
masalah yang ditimbulkan dari permasalahan yang timbul di galabo. Selain
persoalan menurunnya jumlah pengunjung dan berkurangnya pedagang,
pemerintah mengidentifikasi ada enam persoalan lain, yaitu rancangan fisik
sudah tidak sesuai, harga jajananan mahal, dan persaingan pedagang yang
sudah tidak sehat. Berbagai persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, namun
merupakan efek domino atau berkelanjutan yang diawali satu atau dua
masalah. Menurut Ketua Paguyuban Pedagang Galabo sisi timur Atmanto
Setyo Budiono meminta Pemkot cepat bergerak dan menata Galabo secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
adil. ”Dikarenakan Akses masuk pembeli hanya di sebelah barat
(http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/391478/). Oleh
karena itu, akibatnya pedagang sisi timur terkena dampaknya.Jualan di sisi
timur sepi,”tuturnya. Sehingga masalah yang timbul akan menjadi masalah
public. Kritik pertama yang muncul soal galabo adalah mahalnya harga
jajanan di lokasi tersebut yang tidak sesuai dengan harga biasanya, kemudian
persoalanan tingginya biaya parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang
ada. Dua masalah tersebut bisa tidak akan menjadi masalah jika diimbangi
dengan pelayanan dan kualitas kuliner yang memuaskan
Permasalahan yang ditimbulkan, perlu penekanan dalam manajemen
pengelolaan dan perubahan konsep galabo yang sesuai dengan keadaan
sekarang ini. Untuk mengembalikan kesan Galabo dan mengundang perhatian,
hal tersebut menjadi tanggungjawab oleh UPTD Kawasanan Kuliner. Oleh
karena itu pemerintah kota Surakarta bersepakat untuk berupaya membenahi
pengelolaan manajemen di Galabo. Pemerintah Kota Surakarta harus
memberikan perhatian terhadap pengaturan pengelolaan manajemen agar hasil
dari implementasinya berjalan dengan lancar. Sehingga permasalahan yang
menjadi factor utama dalam penataan kembali di galabo dapat di olah dan
diatasi dengan baik yang pada akhirnya mendukung terciptanya wisata kuliner
yang tertib, dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sehingga dapat
terbina sesuai dengan aturan Pemerintah Kota Surakarta, serta tertata dengan
rapi dan tidak lagi menimbulkan kerugian masyarakat luas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan : “ Bagaimana Pertanggungjawaban Birokrasi Disperindag
(Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki
Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) Surakarta?”.
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut maka yang menjadi
tujuan penelitian ini adalah :
1. Tujuan Operasional
Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Birokrasi Desperindag terhadap
Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) di Surakarta.
2. Tujuan Fungsional
a. Hasil Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan
pembaca dalam memahami mengenai Pertanggungjawaban Birokrasi
Disperindag terhadap Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen
Bogan) di Surakarta.
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat kepada
Dinas terkait dengan pendirian Wisata Kuliner Galabo (Gladag Langen
Bogan) di Surakarta
3. Tujuan Individual
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
Untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi di Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai bahan referensi dan masukan bagi Dinas terkait mengenai
pertanggungjawaban Birokrasi Disperindag terhadap Pedagang
Kaki Lima (PKL) Galabo (Gladag Langen Bogan) di Surakarta.
b. Sebagai bentuk tambahan dalam penelitian dan penerapan teori
Administrasi Negara terhadap masalah management public
terutama masalah yang berkaitan dengan wisata kuliner yaitu
Galabo (Gladag Langen Bogan), sehingga penelitian selanjutnya
dapat melengkapi dan memperbaiki penelitian yang ada
sebelumnya.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan saran
sebagai bahan pertimbangan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Surakarta, khusunya pada UPTD Wisata Kuliner.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Pustaka
1. Pertanggungjawaban Birokrasi
Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan
dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang
saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan
dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara
sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya
masing-masing. Sekarang ini dengan adanya perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan nasional,
regional dan internasional yang cenderung berubah sangat dinamis,
aneka aspirasi kearah perubahan meluas di berbagai negara di dunia,
baik di bidang politik maupun ekonomi. Perubahan yang diharapkan
dalam hal ini perombakan terhadap format-format kelembagaan
birokrasi pemerintahan yang tujuannya untuk menerapkan prinsip
efisiensi agar pelayanan umum (public services) dapat benar-benar
efektif.
Negara Indonesia merupakan lembaga yang legal yang
berperan mengatur kehidupan masyarakat salah satu dari peran
tersebut adalah dengan adanya kebijakan public (public policy) berupa
Undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang lain. Hal tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
merupakan solusi bagi permasalahan public seperti masalah pada
manajemen pengelolaan Gladag Langen Bogan (Galabo) Surakarta
yang diangkat pada penelitian ini.
Peraturan-peraturan tersebut merupakan alat control yang
mengatur mengenai masalah pertanggungjawaban lembaga yang
terkait dalam menangani masalah pada Gladag Langen Bogan tersebut.
Dimana masyarakat menjadi peran utama dalam merasakan dan
menilai secara langsung terhadap bagaimana birokrasi pemerintahan
membuat tempat kuliner sekaligus rekreasi tersebut. Dengan
pengelolaan dan manajemen Galabo, perkembangan sekarang ini
sangat memprihatinkan karena banyak fasilitas Galabo yang tidak bisa
terpakai dan masih banyak lagi. Dari masalah tersebut untuk
mewujudkan birokrasi pemerintahan yang memiliki orientasi untuk
bertanggungjawab kepada rakyat. Birokrasi pemerintahan yang
bertanggungjawab kepada public adalah birokrasi yang menempatkan
dirinya bukan sebagai pelayan pemerintah, tetapi sebagai pelayan
masyarakat sehingga orientasi dalam kinerja pemerintahpun bisa
dipertanggungjawabkan kepada public. Untuk itu pemerintah
memerlukan sebuah alat control yang dimaksud adalah
pertanggungjawaban.
Pengertian tanggung jawab menurut ensiklopedia umum
(http://samsul-amin.blogspot.com/2012/03/manusia-dan-tanggung-
jawab_02.html)adalah kewajiban dalam melakukan tugas tertentu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Seperti
wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara
pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi, tanggung jawab
seimbang dengan wewenang.
Sedangkan menurut WJS Poerwodarminto (http://samsul-
amin.blogspot.com/2012/03/manusia-dan-tanggung-jawab_02.html)
tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan)
untuk dilaksanakan, dibalas dan sebagainya. Dengan demikian jika
terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib
menanggung segala sesuatunya. Oleh karena itu, manusia yang
bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri
bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum, sebab
baik menurut seseorang belum tentu baik menurut orang lain atau apa
yang dikatakan baik menurut pendapat dirinya ternyata ditolak oleh
orang lain.
Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia
(http://rissaurus.wordpress.com/2012/04/17/pengertian-tanggung-
jawab-dan penerapannya/) adalah, keadaan wajib menanggung segala
sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum Bahasa
Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab,
menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan
menanggung akibatnya.Tanggung jawab adalah kesadaran manusia
akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan
kesadaran akan kewajiban.
Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses
pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi
setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota
masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan,
sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan
itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat
berada secara sah (legal) di wilayah negara tersebut, berhak menerima
layanan sipil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.
Pemerintahan adalah fungsi-fungsi yang melekat pada negara;
Yakni fungsi manajemen, politik, produksi, operasi, pemasaran dan
distribusi dalam rangka mengakui, memenuhi dan melingudngi
kebutuhan serta tuntutan soverign dan konsumer akan jasa publik dan
layanan sipil.
Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai, dan mata
rantai terpenting, yang menghubungkan perintah, janji (commitment),
dan status, dengan percaya dalam hubungan pemerintahan.
Melihat penjelasan mengenai tanggungjawab maka dapat di
ketahui bahwa terdapat dimensi-dimensi tanggung jawab yang
mencakup hal tersebut. Adapun dimensi tanggung jawab
(http://www.partabelajar.web.id/2011/06/pemerintah-yang-
bertanggung-jawab.html) antara lain : .
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
1) Konsep tanggung jawab
Konsep tanggung jawab mendefinisikan sebagai, pertama,
accountability (perhitungan) yang disampaikan kepada atasan atau
pemberi tugas oleh bawahan atau diberi kuasa dalam batas-batas
kekuasaan yang diterimanya. Kedua, sebagai obligation
(kewajiban) yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan
dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga negara dan
sebagai pelaku pemerintahan.
2) Tanggung jawab sebagai input dan tanggung jawab sebagai output.
Tanggung jawab sebagai input adalah tanggung jawab yang
given, prescribed, dijanjikan, sedangkan tanggung jawab sebagai
output adalah tanggung jawab yang achieved, terbukti, teruji
melalui social control.
3) Pentingnya tanggung jawab
Ilmu Administrasi mengajarkan bahwa dimana ada
kewenangan, di situ diperlukan tanggung jawab. Integritas
seseorang ditunjukkan oleh kesediaan memikul tanggung jawab
dan tidak melemparkannya kepada orang lain.
4) Isi pertanggungjawaban
Isi pertanggungjawaban terkandung di dalam definisi
tanggung jawab, penggunaan wewenang yang diterima dari
sumbernya; Sumpah jabatan; Janji-janji kepada yang diperintah
(rakyat) melalui pidato, kampanye, tindakan, dan ucapan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
Komitmen pribadi atas pilihan bebas menerima jabatan yang
bersangkutan; Tindakan yang dilakukan atas prakarsa sendiri;
Tindakan pribadi (oknum); Warisan pejabat pendahulunya.
Jika definisi tersebut digunakan, hal yang harus
dipertanggungjawabkan bukan hanya pelaksanaan tugas sebagaimana
tercantum di dalam job description atau mandat yang diterima hasil-
hasilnya, tetapi juga kegagalan, faktor-faktornya, dan atau dampak
negatifnya di dalam masyarakat.
Batas dan bentuk pertanggungjawaban dari segi obyektif, ada
tiga macam pegangan. Pertama, tanggung jawab dibuat dalam bentuk
laporan. Kedua, berbentuk kewajiban untuk menepati, menunaikan,
dan memenuhi hal-hal yang dijanjikannya. Ketiga, bentuk kesediaan
menanggung akibat, resiko, dan dampak tindakan yang diambilnya
sesuai dengan keputusan batin berdasarkan pilihan bebas. Sedang dari
sudut subjektif, seseorang bertanggung jawab sejauh ia tahu, mau, dan
mampu.
Pemerintah bertangggungjawab karena, berdasarkan kehendak
bebas menawarkan berbagai pilihan yang berisi janji-janji kepada
masyarakat berdasarkan pilihan bebas, memilih untuk menerima
kepercayaan yang diperintah (rakyat). Pemerintah yang bertanggung
jawab, pada dasarnya, setiap pelaku pemerintahan bertanggung jawab.
Pejabat politik, birokrasi, dan pelaksana (dinas-dinas, badan usaha dan
unit pelaksanan teknikal)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
Menurut Ilmu Pemerintahan, pemerintah bertanggung jawab
kepada pihak pemberi tugas, kepada siapa ia berjanji dalah hal apa dan
kepada siapa ia diharapkan melakukan suatu kebijakan.
Pertanggungjawaban dilakukan menurut asas, Terbuka timbal balik,
jangan hanya sepihak; Langsung; Informatif dan tuntas; Evaluable,
evaluasi jika data pertanggungjawaban jelas, sufficient, dapat, dan
mudah diukur, alat ukur yang valid dan reliable, diukur oleh lembaga
yang kompeten dan netral cukup waktu untuk penganalisisan, dan
feedback terkomunikasikan dengan efektif; Konsumeristik, artinya
pertanggungjawaban dan evaluasinya selalu dilihat dari sisi
kepentingan konsumer.
Dari beberapa pengertian pertanggungjawaban diatas maka
dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban merupakan perwujudan
kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodic.
Birokrasi Indonesia telah mengalami pertumbuhan,
perkembangan serta terpaan yang beragam sejak berdirinya republic
ini. Beberapa ahli menjelaskan pengertian Birokrasi menurut
pandangan mereka masing-masing. Max Weber mengemukakan bahwa
model birokrasi yang ideal, memiliki karakteristik sekaligus menjadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
nilai-nilai perilaku bagi anggota birokrasi, mengandung arti
rasionalisasi. Kata kunci dalam rasionalisasi birokrasi ialah
menciptakan efisiensi dan produktivitas yang tinggi tidak hanya
melalui rasio yang seimbang antara volume pekerjaan dengan jumlah
pegawai yang professional tetapi juga melalui penggunaan anggaran
penggunaan sarana, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Administrasi professional merupakan pendekatan sosiologis
yang memandang birokrasi adalah sebuah bagian dari tipe organisasi.
Dalam tipe ideal birokrasi Max Weber memuat beberapa unsure
menurut Kristian Widya Wicaksono (2006 : 8)yang meliputi sebagai
berikut : Pembagian divisi pegawai yang terdefinisi secara jelas,
Struktur otoritas impersonal, Memiliki jenjang hirarki, Bergantung
pada aturan formal, Menggunakan system kepada pegawai,
ketersediaan karier, Pemisahan jarak antara kehidupan sebagai anggota
organisasi dan kehidupan pribadi. Max Weber menyatakan pula bahwa
sebagai bentuk representasi organisasi, aktivitas birokrasi merupakan
rasionalisasi aktivitas kolektiv guna mencapai tingkatan tertinggi dari
efisiensi.
Selain pendekatan administrasi professional, kita juga dapat
memahami birokrasi melalui pendekatan minimalis yang di
perkenalkan oleh Brown dalam Kristian Widya Wicaksono (2006:8).
Brown menyusun definisi birokrasi dengan mendasarkan asumsinya
terhadap (bagaimana) birokrasi seharusnya bekerja pada (bagaimana)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
secara actual mereka bekerja. Definis yang kemudian dihasilkan dari
pendekatan tersebut menyatakan bahwa birokrasi adalah system
stratifikasi hirarki pegawai dimana orang di pekerjakan untuk upah dan
gaji.
Dalam konteks birokrasi pemerintahan menurut Randall B.
Ripley dan Grace A. Franklin dalam Kristian Wicaksono (2006 : 8 - 9)
menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan berhubungan dengan
urusan – urusan public. Hal tersebut telihat apabila memberikan
pelayanan public dengan baik maka birokrasi tersebut mampu
menunjukan indikasi perilaku tersebut : Memproses pekerjaan secara
stabil dan giat; Memperlakukan individu yang memperlakukan indiidu
yang berhubungan dengan nya secara adl dan berimbang;
Memperkerjakan dan mempertahankan pegawai berdasarkan
kualifikasi professional dan orientasi terhadap keberhasilan program;
Mempromosikan staff berdasarkan system merit dan hasil pekerjaan
yang baik yang di butuktikan; Melakukan pemeliharaan terhadap
prestasi yang sudah di capai sehingga dapat segera bangkit bila
menghadapi keterpurukan.
Sedangkan tujuan penyediaan birokrasi pemerintahana
sebagaimana diuraikan oleh Ripley dan Franklin dalam Kristian Widya
Wicaksono (2006 : 9-10) sebagai berikut : Menyediakan sejumlah
layanan sebagai hakikat dari tanggungjawab pemerintah; Memajukan
kepentingan sector ekonomi spesifik seperti pertanian, buruh, atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
segmen tertentu dari bisnis privat; Membuat regulasi atas berbagai
aktivitas privat; Mendistribusikan sejumlah keuntungan seperti
pendapatan, hak – hak perawatan medis dan lain-lain.
Namun secara factual, Birokrasi menghadapi sejumlah masalah
yang kerap kali menjadi rintangan dalam pencapaian tujuan,
diantaranya : Proses pekerjaan seringkali tidak dapat di perkirakan dan
langkah yang diambil birokrasi juga terkesan lamban; Menunjukan
favoritism dalam perlakuanya terhadap klien tertentu dan diskriminasi
pada yang lain; Mempekerjakan staff yang menunjukan ketertarikan
yang rendah terhadap standar professional dan kualitas pelayanan
program; Mempromosikan saff berdasarkan favoritism politis atau
criteria yang tidak professional; Menciptakan timbunan kertas yang
tidak berguna dan tidak mampu menyesuaikan diri secara relevan
dengan perkembangan social.
Dari penjelasan mengenai pertanggungjawaban dan
birokrasi maka dapat di ketahui ada beberapa macam indicator
mengenai penjelasan pertanggungjawaban birokrasi tersebut. Dapat di
ketahui indicator pertanggungjawaban birokrasi Menurut Sudarmo
(2011 : 124 - 145) Terdapat enam indicator yang digunakan apakah
birokrasi public telah memenuhi tanggungjawabnya kepada public. Hal
tersebut meliputi tingkat responsivitas, responsibilitas, akuntabilita
kualitas pelayanan, Keadilan dan Diskresi. Adapun penjelasan dari 6
indikator pertanggungjawaban birokrasi tersebut di bawah ini :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
a. Responsivitas
Menurut Darwin (1997) dalam Joko Widodo (2001 : 257),
Responsivitas yaitu kemampuan untuk menanggapi aspirasi /
kebutuhan public. Kebijakan public yang dihasilkan oleh
pemerintah, harus mampu mengakomodasikan kepentingan,
kebutuhan, dan aspirasi public sehingga sasaran kebijakan public
(masyarakat negara) dapat tercapai. Sedangkan menurut Charles
Levine (1990) dalam Tjipto Atmoko (2008 : 3), Responsivitas
menggambarkan kemampuan organisasi public dalam menjalankan
misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Penilaian Responsivitas bersumber pada data
organisasi dan masyarakat, data organisasi tersebut dipakai untuk
mengidentifikasi jenis – jenis kegiatan dan program organisasi,
sedangkan data masyarakat penggunan dasa diperlukan untuk
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Pengguna jasa diperlukan
untuk mengidentifikasi demand dan kebutuhan masyarakat.
Secara singkat dapat di artikan bahwa responsivitas juga
dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang
menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu negara. Dalam hal ini
responsivitas merupakan cara yang efisien dalam memanage atau
mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau
lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya
baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi
diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan menggunakan
pengetahuan yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa
yang menjadi kepentingan publik.
Dengan demikian birokrasi publik dapat dikatakan
bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas
atau daya tanggap yang tinggi terhadap apa yang menjadi
permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat yang
diwakilinya. Mereka cepat memahami apa yang mnjadi tuntutan
publik dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya. Mereka
dapat menangkap masalah yang dihadapi oleh publik dan berusaha
untuk mencari jalan keluar atau solusi yang baik. Disamping itu
juga mereka tidak suka menunda-nunda waktu dan memperpanjang
jalur pelayanan atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan
substansi yang ada. Dengan demikian ukuran yang digunakan
dalam indikator responsivitas organisasi, meliputi: kemampuan
mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya
pengguna layanan; dan daya tanggap serta kemampuan organisasi
mengembangkan program-program pelayanan sesuai kebutuhan
dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.
b. Keadilan
Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,
pengertian Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut
sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang
besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu
filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan
adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana
halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi, menurut
kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak
hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa
ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan
sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan
keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan
memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari
keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan
itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala
sesuatunya pada tempatnya.
Pemenuhan rasa keadilan bagi warga Negara adalah bukan
persoalan mudah mengingat banyak nilai, criteria dan pendekatan
yang selalu tidak sejalan satu sama lain sehingga untuk
mendapatkan keadilan yang universal sulit untuk diwujudkan.
Frederickson ( dalam Sudarmo, 2011 : 129), menjelaskan berbagai
jenis-jenis keadilan (1) individual equalities (termasuk didalamnya
adalah (a) simple individual equalities, (b) segmented equalities,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
(2) block equalities (3) the domain of equalitie), (4) equality of
opportunity dan (5) the value of equality.
Menurut Sudarmo (2011 : 129) Salah satu pendekatan
dalam menilai keadilan adalah prinsip atau mekanisme harga pasar
yang dikendalikan ilmu ekonomi, yang menekankan pada simple
individual equalities (keadilan individu atau kesetaraan individu
secara sederhana); Sebagai contoh Setiap pemilihan suara satu
orang hanya berhak dalam satu suara . Penilaian keadilan
berdasarkan keadilan individu juga bisa digunakan dengan
menekankan pada segmented equality. Pada prinsipnya, segmented
equality mendasar system keadilan secara hirarkis mengingat
masyarakat yang sangat kompleks cenderung memiliki system
pembagian kerja yang kompleks pula. Sebagai contoh dalam
masyarakat kita jumpai orang – orang yang bekerja sebagai
pegawai negeri (dengan jenjang dan kepangkatan dan jabatan yang
berbeda), petani (dengan luas tanah yang berbeda) dll, dengan
adanya pekerjaan yang berbeda – beda maka tingkat pelayanan
pemerintah untuk masing – masing kebutuhan peroranganpun juga
saling berbeda. Dengan demikian segmented equality menuntut
perlakuan yang berbeda oleh pemerintah kepada warga Negara
sesuai dengan kondisi mereka masing – masing. Karena jika
pelayanan pemerintah dilakukan dengan sama namun kenyataan
kondisi mereka berbeda maka akan menimbulkan ketidak adilan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
sebagai contoh orang yang cacat yang sedang membutuhkan
pelayanan pemerintahan maka dia membutuhkan perlakuaan yang
berbeda dari yang lainya. Sedangkan dengan penilaian keadilan
individu dapat diketahui block equalities, yaitu keadilan secara
kelompok. Sebagaimana contoh dari block equalities adalah
sekolah khusus putri dan sekolah khusus putra , hal tersebut dinilai
adil karena mengingat ada hal tertentu yang membedakan antara
perempuan dan laki – laki. Jenis keadilan domain of equality
mengindikasi barang, jasa (pelayananan) atau kemanfaatan yang
distribusikan. Hal tersebut berkenan dengan alokasi – alokasi
sumber daya milik institusi public (bisa berupa barang, jasa,
kemanfaatan), bagi sekelompok warga Negara dengan kepentingan
tertentu atau klaim – klaim yang didasarkan pada tuntutan atau
permintaan para pemohon untuk mendapatkan kesetaraan.
Contohnya yang berkenaan dengan alokasi – alokasi sumber daya
milik institusi public, misalnya pemerintahan solo melakukan
relokasi pedagang kaki lima (pkl) dari banjarsari ke Notoharjo
dengan kondisi atau jumlah tempat penjualan yang sama tidak ada
perbedaanya. Yang terakhir adalah jenis keadilan equalities of
opportunities yang terbagi menjadi dua jenis yaitu (1) prospect
opportunity dan (2) means opportunity. Dalam keadilan ini
berdasarkan prospect opportunity adalah bahwa situasi dianggap
adil jika dua orang yang memiliki kesempatan yang sama untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
mendapatkan pekerjaan tersebut. Dalam keadilan berdasarkan
means opportunity jika dua orang yang memiliki kesempatan yang
sama memperoleh pekerjaan, mereka itu memiliki kualifikasi dan
talenta yang sama, hanya talenta masing – masing orang tidak
dapat dikembangkan secara sama karena sifatnya sangat unik yang
sangat lekat dengan pribadi orang tersebut sehingga untuk benar –
benar memenuhi rasa keadilan berdasarkan means opportunity
dengan mengembangkan talenta tidaklah mudah di capai. Terkait
dengan realisasi means opportunity, kolaborasi antara pemerintah,
swasta dengan lembaga lain non-bisnis untuk menyelenggarakan
forum public dalam upaya menggali talenta tersebut penting untuk
dilakukan. Namun demikian forum tersebut diselenggarakan belum
tentu masyarakat berpartisipasi karena beberapa factor kendala
seperti : (1) para individu dalam masyarakat belum mampu
mengenali masing – masing talenta yang dimiliki, (2) terdapat
kendala hirarkhi social / status social ekonomi dalam masyarakat,
(3) kendala tata nilai dan budaya dalam masyarakat, (4) kurangnya
informasi yang mudah diakses, (5) tidak tersedianya biaya yang
memadai untuk berpartisipasi, dan (6) ketidaktahuan prosedur
birokrasi forum – forum public untuk berpartisipasi.
Selain keadilan tersebut diatas, menurut Sudarmo (2011 :
134), ada satu jenis keadilan yang sering digunakan dalam
distribusi penyediaan layanan public sebagai efek atau tindak lanjut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
sebuah kebijakan adalah the value of equality. Jenis keadilan
tersebut didasarkan pada perlakuan, penyediaan pelayanan atau
distribusi barang, jasa atau kemanfaatan secara sama kepada warga
Negara secara umum tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik dari
masing – masing individu. Contohnya adalah penyediaan fasilitas
secara sama dll.
c. Responsibilitas
Responsibilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan
standar professional dan kompetisi tekhnis yang dimiliki
administrator public (birokrasi/organisasi publik) dalam
menjalankan tugasnya. (Friedrich dalam Darwin (1997)) dikutip
oleh Joko Widodo (2001 : 254).
Menurut Charles Levine (1990) dalam Tjipto Atmoko
(2008:3) yang dimaksud responbilitas merupakan pelaksanaan
kegiatan organisasi public yang dilakukan sesuai dengan prinsip –
prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan
organisasi baik yang implicit atau yang eksplisit. Responbilitas
dapat di nilai dari analisis terhadap dokumen dan laporan kegiatan
organisasi.
Administrator public dikatan responsible jika pelakunya
memiliki standar profesionalisme dan kompetensi tekhnis yang
tinggi. Untuk bisa menilai terhadap apa yang menjadi sikap,
perilaku dan sepak terjang para administrator public harus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
memiliki standar penilaian sendiri yang sifatnya administrative
atau teknis, dan bukan politis. Oleh karena itu responbilitas juga
sering disebut dengan “ subjective responbility atau
admninistrative responbility”
Responbilitas berkenaan pulan dengan proses dari
penetapan tujuan sampai dengan pencapaian tujuan yang
merupakan kinerja dari sebuah organisasi dan bagaimanakah suatu
organisasi melaksanakan peraturan yang telah ada dan di buat
mengenai prosedur pelayananya.
Responbilitas sering juga digunakan secara silih berganti
dengan responsivitas. Namun responsivitas menuntut agar pejabat
pemerintahan memenuhi permintaan dan tuntutan warga Negara.
Sedangkan responbilitas menuntut agar mereka dalam hal ini
adalah pemerintah / pegawai negeri akan patuh / terikat pada nilai –
nilai administrative dan kebijakan baik secara implicit maupun
eksplisit, sehingga pejabat responsible pasti tahu tentang hokum
dan memiliki keterkaitan terhadap administrative dari program –
program yang dilaksanakan dan sesuai dengan hokum yang
berlaku.
d. Akuntabilitas
Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa
Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawab atau
keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
pertanggunganjawaban. Akuntabilitas (accountability) yaitu
berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan
perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari
individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk
mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan
dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut
pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan
instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian
hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara
transparan kepada masyarakat.
Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk
sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong
pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk
bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik
yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan
pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh
pihak yang terkait harus mampu mempertanggung jawabkan
pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya.
Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung
jawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran
atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Pengertian akuntabilitas menurut Herman Finner dalam
Darwin (1993) di kutip oleh Joko Widodo (2002 : 256),
Akuntabilitas yaitu konsep pertanggungjawaban yang berhubungan
dengan standar yang sifatnya eksternal yang menentukan
kebenaran suatu tindakan administrator public, Sedangkan telah
menjelaskan mengenai pengertian akuntabilitas yang merupakan
konsep pertanggungjawaban yang berhubungan dengan standard
yang sifatnya eksternal menentukan kebenaran suatu tindakan
administrator public. Dengan kata lain akuntabilitas didefinisikan
sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodic. Berkaitan dengan istilah
akuntabilitas, Sirajudin H. Saleh dan Aslam Iqbal ( dalam
dppka.jogjaprov.go.id/.../artiakuntabilitas.doc ) berpendapat
bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan
manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal
seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan
pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan
akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang
tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-
bawahan) maupun lingkungan masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate
governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas
keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang
dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola
organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan
sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan
pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas
menuntut 2 (dua) hal, yaitu : 1) kemampuan menjawab dan 2)
konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang bermula dari
responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para
aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-
pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka
menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah
digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan
sumber daya tersebut.
Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas
adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-
kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan.
Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak
terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup
juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan
informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan
maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai
landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan
demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.
Akuntabilitas, sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan
negara yang baru, didasarkan pada konsep organisasi dalam
manajemen, yang menyangkut :
1). Luas kewenangan dan rentang kendali (spand of control)
organisasi.
2). Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (controllable) pada level
manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu.
Pengendalian sebagai bagian penting dari masyarakat
yang baik saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata
lain, dapat disebutkan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan
dengan efesien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme
akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya. Dari uraian
tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan
perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk
mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui
media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini
merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang
seharusnya dapat diukur dan diidentifikasikan secara jelas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang
harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap
usaha dari karyawan organisasi sehingga tercapai kelancaran dan
keterpautan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan.
e. Kualitas Pelayanan
Pelayanan Publik adalah kewajiban birokrasi. Pelayanan
kepentingan public berarti menempatkan orientasi tugas aparat
birokrasi pada terselenggaranya pelayanan yang baik kepada
masyarakat pengguna jasa birokrasi pemerintah, sedangkan
partisipasi masyarakat tercipta manakala tersedianya ruang public
yang signifikan bagi saluran partisipasi masyarakat, adanya ruang
public bagi setiap kebijakan.
Ruang public sebagaimana dimaksud akan menentukan
kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan
birokrasi. Kepuasan merupakan tingkat perasaan setelah
membandingkan kinerja dengan harapan. Apabila masyarakat tidak
di beri kesempatan untuk melihat kinerja dan melakukan penilaian
terhadap kinerja tersebut, maka sejak awal masyarakat sudah tidak
mendapat kepuasan tersebut.
Tingkat kepuasan adalah perbedaan antara kinerja yang
dilihat dan di rasakan dengan harapan. Dengan demikian apabila
masyarakat adalah pelanggan, maka pelanggan akan dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
merasakan kekecewaan apabila mendapati kinerja birokrasi
pemerintah di bawah harapan dan akan merasakan kepuasaan
apabila mendapati kinerja birokrasi pemerintahan berbanding lurus
dengan sesuai harapan para masyarakat. Perlu di pahami dalam
penilaian tersebut diperlukan adanya ruang bagi masyarakat untuk
melihat bahkan merasakan langsung dalam kinerja birokrasi
pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan kualitas pelayanan yang
memuaskan untuk masyarakat.
Sedangkan menurut Sudarmo (2011 : 140), pelayanan
tang berkualitas adalah pelayanan dengan menekankan pada
manajemen organisasi dengan komitmen budaya kualitas yang
ditandai dengan kenyataan bahwa setiap pekerjaan atau setiap
proses pekerjaan atau setiap saat dilakukannya proses pelayanan /
pekerjaan dan selalu tepat dan benar dalam setiap saat
dilakukannya proses pekerjaan / pelayananan untuk waktu – waktu
selanjutnya. Adapun ciri dari pelayanan yang berkualitas antara
lain :
1) Reliability; bahwa penyelenggaraan pelayanan dilakukan
secara tepat waktu, atau sesuai dengan waktu yang telah di
sepakati / ditentukan / direncanakan
2) Responsiveness; bahwa pihak penyedia pelayanan bersedia
bersedia memberikan pelayananan tanpa keterpaksaan namun
dilaksanakan dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
3) Acces; Bahwa para pelayanan public dan institusinya bisa
didekati dan diakses dengan mudah, baik secara langsung
maupun tak langsung.
4) Courtesy; bahwa pelayanan public sikap yang sopan santun,
menghargai dan menghormati setiap pemohon pelayanan, dan
bersikap ramah dan menerima kehadiran mereka serta
memperlihatkan sikap tak menyenangkan.
5) Communication; para pelayan public dan atau institusinya
selalu bersedia memberikan informasi kepada pelanggan sesuai
dengan bahasa yang mudah atau bisa di pahami secara utuh;
bersedia mendengarkan kepentingan dan keluhan mereka;
bersedia memberikan penjelasan tentang pelayanan yang di
berikan; Bersedia menjelaskan secara jelas setiap pilihan atau
biaya yang mungkin harus dikeluarkan oleh pengguna
pelayanan; bersedia memberikan jaminan kepada pelanggan
bahwa permasalahan yang dihadapi pengguna pelayanan
tersebut akan segera dapat ditangani seperti yang di harapkan.
6) Credibility; Memiliki kemampuan untuk memperlihatkan diri
dan memberikan kenyakinan kepada para pengguna pelayanan
bahwa para penyedia pelayanan tersebut merupakan para
pelayan public yang sangat bisa diandalkan kinerjanya
sehingga memenuhi harapan dan kepentingan para pengguna
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
pelayanan dan terpercaya serta jujur dalam setiap proses
pelayanan.
7) Security; Bahwa pelayanan yang diberikan bebas dari
marabahaya, resiko dan kebingungan serta keraguan.
8) Understanding/knowing the customer; para pelayanan public
bersedia untuk melakukan sejumlah usaha untuk mengetahui
kebutuhan – kebutuhan nyata para pelanggan dengan
memberikan perhatian secara individual.
9) Appearance / presentation; institusi penyedia pelayanan
bersedia menyediakan fasilitas – fasilitas fisik, penampilan
pegawai yang terlihat rapi, alat / perangkat yang digunakan
(seperti computer, meja, alat diteksi antrian, pengeras suara)
yang memdai bagi terselenggaranya pelayanan seperti yang
diharapkan (parasuraman dalam Sudarmo,2011)
f. Diskresi
Pengertian Diskresi dapat diketahui pengertinnya (dalam
http://studihukum.blogspot.com/2010/10/penerapan-asas-diskresi-
dalam-pembuatan.html) Menurut pendapat dari Saut P. Panjaitan,
berpendapat bahwa suatu bentuk penyimpangan terhadap asas
legalitas. Sedangkan menurut Gayus mendefinisikan diskresi
adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang
intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan
yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah
kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berdasarkan definisi diatas
maka dapat di simbulkan bahwa unsure – unsure yang
diberpengaruh adalah Ada karena adanya tugas-tugas public
service yang diemban oleh administratur negara; Dalam
menjalankan tugas tersebut, para administratur negara diberikan
keleluasaan dalam menentukan kebijakan. Kebijakan-kebijakan
tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun
hukum.
Dengan demikian diskresi muncul karena adanya tujuan
kehidupan bernegara yang harus dicapai, tujuan bernegara dari
faham negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan
kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut
maka pemerintah berkewajiaban memperhatikan dan
memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya.
Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan
mencampuri kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public service)
yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak
untuk mengambil keputusan.
Kebebasan tersebut akan dapat menimbulkan masalah
karena menyimpangi asas legalitas dalam arti sifat ”pengecualian”
oleh karena itu hal tersebut berpeluang lebih besar untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
menimbulkan kerugian kepada warga masyarakat. Oleh karena itu
terhadap diskresi perlu ditetapkan adanya batas toleransi. Batasan
toleransi dari diskresi yaitu adanya kebebasan atau keleluasaan
administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri; untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum
ada aturannya untuk itu; tidak boleh mengakibatkan kerugian
kepada masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum dan juga secara moral.
Menurut Prof. Muchsan (dalam
http://studihukum.blogspot.com/2010/10/penerapan-asas-diskresi-
dalam-pembuatan.html), pelaksanaan diskresi oleh aparat
pemerintah (eksekutif) dibatasi oleh 4 (empat) hal, yaitu: Apabila
terjadi kekosongan hukum; Adanya kebebasan interprestasi;
Adanya delegasi perundang-undangan;Demi pemenuhan
kepentingan umum. Oleh karena itu Diskresi tidak perlu diatur atau
di batasi Selanjutnya mengenai apakah diskresi perlu diatur atau
dibatasi karena sudah ada pertanggungjawabannya sendiri baik
secara moral maupun hukum. Ditambahkan lagi oleh Prof. Bintan
R. Saragih, bahwa pengaturan mengenai diskresi pejabat hanya
lazim digunakan pada sistem parlementer, sementara sistem
presidensial lebih menggunakan kebiasaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
2. Pedagang Kaki Lima
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan informal yang
merupakan permasalahan di setiap kota-kota di Indonesia dalam
pertumbuhan dan perkembangan suatu Kota. Perkembangan PKL
disuatu kota yang bisa dikatakan maju sangatlah pesat. Seperti yang di
kemukakan oleh Rachbini dalam Alisjahbana (2006 : 1-2) yang
mengatakan bahwa ketika kota tersedia kesempatan kerja di sector
formal, maka sebagian besar kaum migrant akan terserap disana, tetapi
berhubung arah investasi yang terjadi di Indonesia bias urban dan tidak
ramah terhadap tenaga kerja migrant yang tidak atau kurang
berpendidikan, hal itulah yang menyebabkan perkembangan sector
informal menjadi tak terhindarkan. Sedangkan dengan banyaknya para
PKL tersebut Kegiatan yang dilakukan menimbulkan masalah ketika
mereka memakai tempat atau area public yang mereka anggap strategis
untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan mereka. Mereka
memilih tempat seperti pinggir jalan, trotoar, taman atau tempat-
tempat public lainya untuk berdagang dan berjualan. Perkembangan
para PKL sangatlah pesat. Oleh karena itu, suatu tempat yang terdapat
beberapa PKL disana semakin lama akan terlihat padat oleh para
pedagang PKL. Sehingga, hal pertama yang dilakukan Pemkot Solo
dalam penataan PKL adalah penyediaan kawasan PKL yang nyaman
dan aman. PKL membutuhkan ruang yang selama ini tidak pernah
disediakan pemerintah dan dengan penyediaan ruang yang strategis,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
bahkan jauh lebih menguntungkan dibandingkan kawasan sebelumnya,
para PKL mau dipindahkan dengan suka rela, sekalipun melalui proses
yang tidak mudah.
John C.Cross,Ph.D menjelaskan bahwa salah satu usaha dalam
sector ekonomi informal adalah PKL, yang mengatakan bahwa :
“Street vending usually falls within the category of informaleconomic activity. This category includes “the production andexchange of legal goods nd services that involves the lack ofappropriate business permits, violation of zoning codes, failure toreport tax liability, non compliance with labor regulations governingcontracts and work conditions, and/or the lack of legal guarantees inrelations with suppliers and clients (Cross 1999:580).” (StreetVendors, Modernity and Posmodernity : Conflict and Compromise inThe Global Economy. Vol.20.1 hal 37-38) (“ Pedagang Kaki Lima(PKL) biasanya termasuk dalam kategori kegiatan ekonomi informal.Kategori ini mencakup “ produksi dan pertukaran barang-barang legaldan jasa servise dimanausaha tersebut termasuk dalamusaha dengankurangnya izin usaha yang tepat, pelanggaran kode zonasi, kegagalanuntuk melaporkan kewajiban pajak tidak sesuai dengan peraturanketenagakerjaan yang mengatur kontrak dan kondisi kerja, dan/ ataukekurangan jaminan hokum dalam hubungan dengan pe,asok danklien.” (Cross 1999 : 580). (PKL, Modernitas dan Pastmodernitas ;Konflik dan Kompromi dalam Ekonomi Global. Vol.20 No.1 Hal 37-38) ).
Sedangkan menurut Ray Bromley mendefisinikan PKL sebagai
berikut :
“ Street vending is an ancient and important occupation foundin virtually every country and major city around the world. Streetvendors add vitality to the streetscape and contribute economic activityand service provision, but many observers also associate them withcongestion, health and safety risks, tax easion and the sale of shoddymerchandise. Numerous national laws, local lows and municipalordinances apply to street vending or are specifically targeted at streetvendors, and most countries have a long history of regulating their
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
activity. “ (Street vending and public policy : a global Review1International Journal. Vol.20 no.1 hal:1) “ Pedagang Kaki Lima(PKL) adalah pekerjaan lama dan penting yang ditemukan hampersetiap Negara dan kota besar di seluruh dunia. PKL menambahkanvitalitas untuk pedagang pinggir jalan dan berkontribusi untuk kegiatanekonomi dan penyediaan jasa, tapi banyak pengamat jugamengasosiasikan mereka dengan kemacetan, kesehatan dan resikokeamanan, penggelapan pajak dan penjualan barang dagangan buruk.Sejumlah undang-undang nasional, hokum local dan tata kota berlakuuntuk PKL atau yang secara khusus ditujukan pada PKL, dan sebagianbesar Negara memiliki sejarah panjang mengatur kegiatan mereka.”(PKL dan kebijakan public: Suatu Resensi Global 1 JurnalInternasional. Vol.20 No.1 Hal:1)
Sedangkan menurut Edi Suharto dalam Sudarmo (2011 : 80 -
81) mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai berikut : (1) Mereka
beroprasi di ruang public yang tidak diperuntukan bagi kepentingan
bisnis, seperti dipinggir jalan, trotoar dan ruas – ruas jalan yang
menghubungkan tempat – tempat strategis seperti pasar, alun – alun
ruang hijau. (2) Mereka memperdagangkan berbagai item seperti
makanan barang – barang atau pelayanan untuk keuntungan ekonomi
yang mengandung transaksi pasar . (3) Mereka membentuk hubungan
dengan sector ekonomi lainnya,terutama hubungan dengan sector
ekonomi formal modern (misalnya banyak komoditas yang dijual oleh
pedagangkaki lima notabene buatan industry perpabrikan); (4) Mereka
pada awalnya tidak memiliki surat izin tetapi tidak bisa dikategorikan
sebagai criminal menurut aturan hokum atau aturan pemerintah
setempat; (5) Mereka tidak membayar pajak, tetapi retribusi harian
kepada pemerintah untuk kepentingan kebersihan dan keamanan; (6)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Bisnis mereka biasanya melibatkan anggota keluarga dalam hal
kepemilikan dan system manajemen; (7) Perusahan mereka kecil dan
pada umumnya pemilik sekaligus merangkap sebagai pekerjaan kurang
dari lima buruh atau anggota keluarganya; (8) Kepegawaianya dalam
hal perolehan kemanfaatan tidak dilindungi pemerintah misalnya
dalam hal pelayanan social dan pension; maupun oleh serikat buruh
misalnya dalam hal asuransi atau gaji tetap; (9) Tempat mangkal atau
lapak mereka pada umumnya ditandai dengan infrastruktur dan
tekhnologi yang sederhana dan modal ekonomi dan sumber daya yang
terbatas.
Namun menurut Sudarmo definisi tersebut belum mencakup
kemungkinan adanya pengusaha informal dengan capital yang besar.
Namun menjalankan aktivitas ekonominya mereka seperti pedagang
kaki lima sehingga kemungkinan pelaku usaha informal memiliki
modal kecil itu kurang tepat karena pada kenyataanya pedagang kaki
lima memiliki modal yang cukup besar Sehingga dapat diketahui
bahwa pengertian PKL adalah orang yang menjalankan aktivitas bisnis
yang menawarkan barang atau pelayanan ekonomi secara nformal di
ruang-ruang public atau tempat-tempat umum yang bukan
peruntukannya secara hokum namun mudah diakses atau dikunjungi
atau dilalui banyak orang, yang dalam aktivitasnya itu menggunakan
pelatan infrastruktur ataupun tekhnologi tertentu betapapun
sederhananya atau modern peralatan, infrastruktur atau tekhnologi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
tersebut, dengan skala modal yang berfariasi dari skala yang sangat
kecil sampai skala besar., dan dengan jumlah pekerja tertentu yang
dilibatkan sesuai dengan skala usahanya termasuk pemilik maupun
orang lain yang dipekerjakannya.
Definisi-definisi mengenai PKL diatas menunjukan bahwa
siapa saja berpeluang menjadi PKL. Kemudahan ini mendorong
pesatnya jumlah PKL dikota-kota pada saat ini. Karena pada dasarnya
usaha tersebut cukup berpeluang besar bagi mereka yag tidak bisa
tertampung di sector formal, serta bagi mereka yang tidak memiliki
ketrampilan dan keahlian khusus.
Mengenai pengertian PKL, dalam Peraturan Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor 8 tahun 1995 menurut Pendataan Potensi PKL
Surakarta tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Bab
I tentang ketentuan umum, pasal 1 huruf c di sebutkan : “ Pedagang
Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa
di tempat umum, baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu
dalam melakukan usaha dagang”. Sedangkan tempat usaha PKL
adalah tempat umum yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar dan lapangan
serta tempat lain diatas tanah Negara yang di tetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah. Kemudian pada bagian selanjutnya
ditegaskan bahwa setiap pedagang kaki lima bertanggung jawab
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
terhadap ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan lingkungan dan
keamanan di sekitar tempat usaha.
Berikut ini adalah beberapa karateristik dari Pedagang Kaki
Lima (PKL) yang dijadikan sebagai suatu usaha yang dijalankan oleh
masyarakat ( http://terlalu-bersama.blogspot.co.uk/2011/12/pkl-
pedagang-kaki-lima-di-kota.html.), yaitu :
a. Modal usaha terbatas/kecil
b. Waktu tidak teratur
c. Tempat tidak permanen
d. Pelanggan pada umumnya menengah kebawah
e. Pendapatan kecil dan untuk sendiri
f. Menggunakan tenaga kerja sedikit
g. Tanpa keahlian dan ketrampilan khusus
h. Tidak ada keterkaitan dengan usaha lain
i. Jenis dagangan tertentu
j. Menyediakan barang dan jasa
k. Tanpa ijin/ilegal
l. Tidak teratur dan bersifat kompetitif
Melihat beberapa karakteristik diatas tersebut mencerminkan
banyak sekali kegiatan para PKL disuatu titik kota tertentu. Di
berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Surakarta/Solo
keberadaan para PKL dianggap sebagai usaha yang bergerak di bidang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
informal tetapi juga mempunyai banyak segi manfatnya, adapun sisi
positif/manfaat adanya PKL (http://terlalu-
bersama.blogspot.co.uk/2011/12/pkl-pedagang-kaki-lima-di-kota.html
diakses pada tanggal 23 November 2012) adalah sebagai berikut :
a. Dapat dilakukan banyak orang
b. Menghidupkan daerah yang sepi
c. Alternatif lapangan pekerjaan
d. Mengurangi pengangguran
e. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan
f. Menggerakkan dinamika pembangunan /pemberdayaan ekonomi
g. Penyumbang PAD
Selain mempunyai sisi positif, ternyata keberadaan PKL dikota
Solo juga mempunyai beberapa segi negatifnya. Adapun segi negatif
adanya PKL di Kota Solo adalah sebagai berikut :
a. Menyebabkan kemacetan lalu lintas
b. Terganggunya kebersihan dan keindahan kota
c. Terganggunya kenyamanan pemilik lahan/rumah
d. Terganggunya fasilitas umum kota
e. Potensi konflik horisontal
f. Salah satu sumber kekumuhan kota
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
B. KERANGKA PIKIR
Kerangka pemikiran merupakan landasan berfikir seseorang yang
bertujuan untuk menjelaskan fakta atau suatu hubungan antar factor
maupun variable dengan landasan teori. Sebgai salah satu jenis usaha
informal, tidak dapat dipungkiri bahwa para PKL mampu menjadi solusi
bagi para pengangguran dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi
bergeraknya roda ekonomi bangsa. Disamping pemerintah merasa bingung
dengan keberadaan mereka. Dilihat dari dampak positifnya sebagai sarana
pemenuhan kebutuhan mereka yang kurang mampu, namun disis
negatifnya berdampak negative karena dapat menimbulkan kesemrawutan
kota serta mengganggu ketertiban kota yang pada akhirnya dapat
menimbulkan konflik. Kebanyakan dari para mereka adalah menjual
makanan khas solo. Oleh karena itu dari pada para pedagang itu terlihat
semrawut, maka pemerintahan kota Solo memberikan sarana dan fasilitas
bagi mereka yang berdagang untuk menjadi satu. Gladag Langen Bogan
(Galabo) Disamping untuk memberikan tempat rekreasi, tempat tersebut
memberikan hiburan dengan menjajakan makanan khas solo.Dengan hal
tersebut maka para PKL yang menjajakan makanan tersebut terlihat rapi
dan teratur.
Pihak yang bertanggungjawab penuh adalah Disperindag.
Birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan ini harus
tanggungjawab dengan manajemen pengelolaan Galabo. Tindakan yang
dilakukan Pemkot Surakarta dalam menangani Galabo ini bukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
merupakan sebatas penanganan konflik yang sifatnya sementara yang
mampu memunculkan konflik lagi di kemudian hari. Indikator yang
digunakan dalam mengukur pertanggungjawaban Disperindag Surakarta
dalam menangani ini adalah Responsivitas, keadilan, responbilitas,
akuntabilitas, kualitas pelayanan, Deskresi. Dari ke enam indicator
tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk menilai tanggungjawab
Disperindag dalam menangani masalah manajemen pengeloalaan di
Galabo Surakarta.
Adapun tujuan akhir dari pelaksanaan penanganan di Galabo
adalah mewujudkan kawasan kuliner makanan khas Solo berbasis rekreasi
dan hiburan untuk keluarga dengan nyaman dan santai. Serta mewujudkan
kawasan yang rapi, Tertib, Tertata dan pada akhirnya mewujudkan Kota
Surakarta sebagai kota Berseri ( bersih, sehat, rapid an indah)
Alur kerangka berfikir dari penelitian tentang pertanggungjawaban
Dinas Desperindag Kota Surakarta dapat dilihat dari gambar di bawah ini :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
Gambar II.1
Skema Kerangka Pemikiran
Masalah yang ada di Galabo :1. Manajemen pengelolaanya
kurang baik2. Fasilitas galabo tidak terawat
dengan baik3. Pelayanan Pengunjung tidak
sesuai yang diharapkan
Pertanggungjawaban Birokrasi :1. Responsivitas2. Keadilan3. Responsibilitas4. Akuntabilitas5. Kualitas Pelayanan6. Diskresi
Peraturan perundang-undangan :1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata
Ruang Kota2. Perda No. 8 Tahun 1995 Tentang
Pembinaan dan Penataan PKL KotaSurakarta;
3. Perda No. 3 Tahun 2008 TentangPengelolaan PKL Kota Surakarta;
4. Perda No 9 Tahun 2011 tentangretribusi daerah.
Menjadikan tempat wisata kulinerkhas masakan Solo menjadi rapi,tertib, terawat dan ramah denganberbagai fasilitas, dan pelayanan yangdi berikan sehingga para pedagangdan pembeli merasa nyaman disana.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu keadaan
sebagaimana adanya. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian
gambaran secara objektiff tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek
yang di teliti. Oleh sebab itu bentuk penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan “ untuk memahami
fenomena social melalui gambaran holistic dan memperbanyak
pemahaman mendalam” (Lexy J Moleong, 2004:31)
Penelitian kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci
dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya
terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (HB Sutopo, 2002 : 111).
Pada prinsipnya dengan metode diskriptif, data-data yang dikumpulkan
berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian laporan
penelitian ini berupa kutipandata untuk member gambaran penyajian
laporan tersebut.
Jadi penelitian deskreptif kualitatif digunakan untuk menyusun
gambaran mengenai objek apa yang di teliti dengan terlebih dahulu
peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian, lalu data itu diolah dan
diartikan untuk kemudian di analisa dari data yang telah di sajikan dalam
arti hasil penelitian ini lebih menekankan gambaran mengenai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
pertanggungjawaban Birokrasi Dinas Desperindag dalam menangani
masalah manajemen pengelolaan di Gladag Langen Bogan (Galabo)
Surakarta.
B. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di
Dinas Desperindag Surakarta khususnya pada UPTD Kawasan Kuliner
yang menangani masalah Manajemen Pengelolaan di Galabo Surakarta.
Adapun pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada beberapa
pertimbangan sebagai berikut :
- Karena dalam bidang pengelolaan manajemen di tempat wisata
kuliner Galabo (Gladag Langen Bogan ) merupakan tanggungjawab
oleh UPTD Kawasan Kuliner Surakarta dalam memajukan dan
mengembangkan tempat dan sarana bagi masyarakat. Serta membenahi
Prasarana dan Fasilitas yang rusak yang menjadi tanggungjawab
Disperindag.
- Adanya kesempatan dan ijin penelitian yang diberikan oleh Dinas
Desperindag kepada penulis untuk meneliti masalah yang ada Galabo
Surakarta.
C. Jenis Data
Menurut Lofland dan Lofland, “ sumber data utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata tindakan, selbihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain”(Moleong, 2004:157). Pada
penelitian inidi kelompokan menjadi dua jenis data yaitu :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
a. Data Primer
Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya, yang
berawal dari keterangan para informan dengan cara wawancara
(interview). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Kepala
UPTD Kawasan Kuliner Surakarta, Kepala Sub Bagian UPTD
Kawasan Kuliner, serta para pedagang yang berjualan di Galabo
Surakarta
Informan dalam Penelitian ini terdiri dari :
1). Kepala UPTD Kawasan Kuliner Surakarta
2). Kepala Sub Bagian UPTD Kawasan Kuliner Surakarta
3). Beberapa pedagang yang berjualan di Galabo Surakarta serta
sebagian para pengunjung Galabo.
b. Data Sekunder
Yang dimaksud Data Sekunder dalam penelitian ini adalah
data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam
penelitian sumber data sekunder yang dipakai adalah referensi dari
buku-buku serta internet,dokumen dan laporan dari UPTD Kawasan
Kuliner pada Dinas Desperindag Surakarta, beberapa Jurnal
Internasional, Serta beberapa Perda yang menunjang Wisata kuliner
Galabo tersebut. Data Sekunder ini digunakan sebagai pelengkap dan
pendukung data primer.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
D. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber
data yang dimanfaatkan , maka tekhnik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
a. Observasi
Tekhnik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber
data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda, serta rekaman
gambar (H.B Sutopo 2002:64). Obserasi dilakukan secara langsung di
lokasi selama kegiatan penelitian dilakukan. Observasi di fokuskan kepada
Pertanggungjawaban Birokrasi Disperindag Terhadap Pedagang Kaki
Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) Surakarta dan segala peristiwa yang
mengikutinya.
Dalam observasi ini peneliti dapat dikatakan sebagai observer yang
berperan pasif, karena peneliti hanya datang mendatangi lokasi, tetapi
tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif, namun hadir
dalam konteksnya. Observasi ini dilakukan tidak hanya sekali, baik secara
formal maupun informal, namun berulang kali sebagai usaha pemantapan
makna mengenai pemakaian atau pemanfaatan yang berkaitan dengan
peristiwa yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Peneliti
melakukan Observasi di UPTD Kawasan Kuliner Disperindag Surkarta
dan Gladag Langen Bogan sebagai wisata kuliner yang diteliti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
b. Wawancara
Wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau
lebih secara langsung, (Slamet Widodo, 2004:67). Jadi untuk
mengumpulkan informasi dari sumber data ini di perlukan tekhnik
wawancara, yaitu tekhnik pengumpulan data yang menggunakan
komunikasi langsung dengan informan untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan terbuka, sehingga informasi yang diperoleh semakin
lengkap dan mendalam serta berkaitan dengan masalah yang di teliti.
Dalam penelitian ini tekhnik wawancara yang dilakukan untuk
memperoleh data adalah dengan bertanya pada informan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan tekhnik pengumpulan data dengan
mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang relevan
dengan penelitian berupa arsip, laporan, peraturan dokumen. Menurut
Slamet Widodo (2004:79) tekhnik pengumpulan data dengan
dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui
dokumen-dikumen. Dokumen merupakan sumber data yang memiliki
posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian
mengarah pada latarbelakang atau berbagai kondisi masa lampau yang
sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang di teliti.
Dalam penelitian ini dokumen yang di gunakan yaitu :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
a) Arsip-arsip mengenai Galabo
b) Peraturan Daerah Mengenai No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah mengenai Pemakaian Kekayaan Daerah
c) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-Y Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tekhnis Pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta
d) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19-N tentang Pedoman
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Surakarta
e) Artikel Internet berkaitan dengan Gladag Langen Bogan (Galabo)
Surakarta .
E. Tekhnik Pengambilan Sampel
Metode penarikan sampel yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah metode purposive sampling dimana sampel diambil berdasarkan
pertimbangan tertentu. Dipilihnya metode ini karena; pertama purposie
sampling di pandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan
kedalaman data di dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal
(HB.Sutopo,2002 : 36). Hal ini sesuai dengan maksud dari purposie
sampling yang tidak menentukan sample terlebih dahulu. Tetapi sample
ditentukan berdasarkan tujuan dari penelitian untuk mendapatkan variasi
informasin sebanyak – banyaknya sesuai pokok permasalahan penelitian
(H.B.Sutopo, 2002:36).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
Untuk melengkapi data yang diperoleh dan untuk kepentingan
informasi, maka digunakan tekhnik purposive sample ini diikuti dengan
tekhnik snow ball sampling. Tekhnik ini digunakan apabila informasi yang
didapat sangat terbatas, yaitu dengan cara bertanya kepada informan
pertama barang kali informan pertama mengetahui siapa yang lebih
mengetahuiinformasi, sehingga penulis bisa menemui informan
berikutnyadan bertanya lebih jauh mendalam tentang permasalahan yang
ingin di angkat.
F. Validitas Data
Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang
diperoleh sesuai dengan kenyataan / fakta. Untuk itu peneliti
menggunakan cara triangulasi data. Menurut Lexy J. Moleong (2004:330)
dapat di capai dengan langkah :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan
apa yang di katakana secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang
situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang
berbeda, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
yang berkaitan.
Berdasarkan langkah-langkah diatas maka dalam penelitian ini
pengumpulan data dialakukan dengan cara membandingkan data hasil
pengamatan dengan data hasil wawancara dari berbagai sumber yang
berbeda yang tersedia atau meneliti jawaban anatara aparatur Pemerintah
yaitu UPTD Kawasan Kuliner pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Surakarta dengan para pedagang Gladag Langen Bogan (Galabo) dan para
masyarakat pengunjung Galabo. Dengan demikian data yang satu akan di
teliti dengan data yang lain dari sumber yang berbeda.
G. Tekhnik Analisis Data
Tekhnik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis interaktif. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah
analisis dari interakti, menurut Miles dan Huberman, 1984 (H.B. Sutopo
2002:91), tekhnik tersebut meliputi :
a. Reduksi Data
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data yang
kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dan mengatur data
sedemikian rupa sehingga bisa di tarik kesimpulan. Proses ini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian
berlangsung.
b. Penyajian Data
Merupakan suatu kumpulan informasi, diskripsi dalam bentuk narasi
yang memungkinkan penarikan suatu kesimpulan yang dapat
dilakukan. Susunan penyajian data yang baik dan jelas sistematikanyan
akan banyak membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam hal
ini penyajian data berbagai skema, gambar, jaringan kerja atau
kegiatan serta tabel. Kesemuanya itu direncang guna untuk menarik
informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan di mengerti.
c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data berhasil
dikumpulkan. Kemudian setelah menganalisis data data tersebut pola,
tema, ketentuan penjelasan dan kesamaan – kesamaan yang muncul.
Dalam proses ini landasan yang kuat sangat diperlukan agar
kesimpulan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan.
Unrtuk lebih jelasnya proses tersebut dapat di gambarkan sebagai
berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
Gambar III.1
Skema Analisis Model Interaktif
.
Sumber : H.B Sutopo (2002 : 96)
Penjelasan mengenai skema ;
a. Pengumpulan data adalah proses dimana peneliti mencari dan
mengumpulkan data dari lapangan dari berbagai sumber dengan berbagai
jenis data.
b. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas,
memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting,
dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat
dilakukan.
c. Sajian data merupakas suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam
bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan,
sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan
sistemais sehingga bila di baca akan bisa mudah di pahami berbagai hal
yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada
analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut.
Pengumpulan Data
Reduksi Data
Penarikan Simpulan
Penyajian Data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
d. Penarikan Simpulan / verifikasi dilakukan dari awal pengumpulan data.
Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan
data berakhir dan simpulan perlu di verifikasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
BAB IV
DISKRIPSI LOKASI DAN PEMBAHASAN
A. DISKRIPSI LOKASI
1. Keadaan Umum dan Letak Geografis Kota Surakarta
Gambar IV.1
wilayah Surakarta
Sumber : http://didit34.wordpress.com/letak-dan-geografis/
Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo,
merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng
pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m
diatas permukaan air laut. Dengan Luas sekitar 44 Km2, Kota Surakarta
terletak diantara 110 45` 15″ – 110 45` 35″ Bujur Timur dan 70` 36″ – 70` 56″
Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai
besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama
serta lalu lintas perdagangannya.
a. Batas Wilayah
Batas wilayah Kota Surakarta sebelah Utara adalah Kabupaten
Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Batas wilayah sebelah Timur
adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar, batas wilayah
sebelah Barat adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar,
sedang batas wilayah sebelah selatan adalah Kabupaten Sukoharjo.
Surakarta terbagi dalam lima wilayah Kecamatan yang meliputi 51
Kelurahan
b. Keadaan Cuaca dan Iklim
Suhu udara Masimum Kota Surakarta adalah 32,5 derajad Celsius,
sedang suhu udara minimum adalah 21,9 derajad Celsius. Rata-rata
tekanan udara adalah 1010,9 MBS dengan kelembaban udara 75%.
Kecepatan angin 4 Knot dengan arah angin 240 derajad. Solo beriklim
tropis, sedang musim penghujan dan kemarau bergantian sepanjang 6
bulan tiap tahunnya
2. Gambaran Umum Disperindag Surakarta
a. Sejarah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakata berdiri
pada tahun 1950, yang pada saat itu bernama Kantor Pengadaan dan
Penyaluran di bawah Departemen Perekonomian Umum yang
menangani masalah bidang industri, bidang perdagangan dan bidang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
koperasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta yang
mula-mula tugasnya mengurus tentang pemberian izin pendirian
perusahaan dan usaha dagang, tetapi setelah berjalan 5 (lima) tahun
yakni 1955 berganti nama menjadi Kantor Industri Perdagangan dan
Koperasi.
Tahun 1957 Departemen Perekonomian Umum dihapuskan dan
diganti menjadi Departemen Perdaganga Luar Negeri. Pada tahun 1971
Kantor Industri Perdagangan dan Koperasi berubah menjadi Kantor
Departemen Perdagangan yang tidak berpengaruh pada Kantoe
Perdagangan dan Koperasi yang selokasi dengan Kantor Perindustrian
yang letaknya, di jalan Yosodipuro 150 Surakarta.
Baru kemudian pada tahun 1980 kantor dijadikan satu yang
tempatnya dii jalan Slamet Riyadi 320 Surakarta yang mula-mula
merupakan kantor Tera. Pada tanggal 22 September 1980 oleh Bapak
Kardjono Wiryo diresmikan pembukaannya, namun ruang lingkupnya
lebih sempit dari pada kantor yang dulu, sebab hanya meliputi
Kotamadya saja. Kemudian dipersempit lagi dengan didirikannya
kantor-kantor perdagangan dibeberapa daerah Eks-Karisidenan
Surakarta, seperti halnya kantor perdagangan Sragen, Klaten dan
Sukoharjo.
Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI Nomor : 814 / MPP / Kep / 4 / 1996 tanggal 16 April
1996, kemudian berganti nama menjadi Departemen Perindustrian dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
Perdagangan. Pada surat keputusan tersebut berisi tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kotamadya Surakarta yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan
Perdagangan Kotamadya Surakarta.
Pada waktu otonomi daerah digulirkan pada tahun 2000, Kntor
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta
mengalami Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
Kotamadya Surakarta yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2001, yang berisi tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang termuat dalam
Lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2001 Nomor 14 Seri D.12.
Kemudian mengalami perubahan dan perkembangan lagi
dengan berganti nama menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Surakarta yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta.
b. Lokasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berada di
Jalan Yosodipuro No. 164 Surakarta yang lokasinya sangat strategis.
Dikatakan strategis sebab terletak di jalan raya yang dilalui dari
berbagai jurusan. Bila dilihat dari letaknya juga memudahkan
karyawan untuk mencapai tempat kerja, serta memonitor segala
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan dan
perkembangan masyarakat Surakarta.
c. Tujuan Pendirian
1) Membentuk Struktur industri yang kuat dan seimbang antara
intra sektor besar, mnengah dan kecil serta sektor industri
dengan sektor peminjamnya sehingga industri mampu menjadi
sumber utama pertumbuhan ekonomi serta perolehan devisa
negaraserta peningkatan pendapatan masyarakat.
2) Terciptanya iklim perdagangan yang sehat serta sistem
disribusi yang semakin meluas danmantap.
3) Tersedianya kebutuhan pokok masyarakat disegala lapisan atau
tingkat ekonomi dari kalangan atas, menengah maupun bawah
termasuk barang baku / modal, konsumsi maupun suku cadang
sehingga tidak terjadi kelangkaan barang di pasar.
4) Memacu peningkatan perdagangan Luar Negeri (ekspor) baik
migas maupun non migas.
d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1) Kedudukan Dinas Perindustrian danPerdagangan Kota Surakarta
a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta
merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang
perindustrian dan perdagangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.
2) Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum
pemerintah Kota Surakarta padabidang perindustrian dan
perdaganga dalam rangka pengembangan perekonomian di daerah
Kota Surakarta.
3) Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta
a. Penyelenggaraan Kesekretarisan Dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi
pelaporan;
c. Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian;
d. Pembinaan dan Pengembangan pengusaha industri menengah,
besar, kecil dan pengendalian pencemaran
e. Penyelenggaraan Perlindungan terhadap konsumen;
f. Penyelenggaraan sosialisasi;
g. Pembinaan jabatan fungsional.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
e. Visi dan Misi
1) Visi
Terwujudnya Kota Solo sebagai kotaperdagangan dan industri
yang maju dan berwawasan budaya.
2) Misi
a. Terciptanya kesempatan berusaha di sektor perdagangan dan
industri yang berwawasan lingkungan dan budaya
b. Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa
perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.
f. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah pedoman pokok sebagai kerangka
dalam melaksanakan suatu organisasi, yang berguna untuk mengetahui
status dan kedudukan pegawai serta tata kerja pegawai sehingga
kelancaran jalannya pekerjaan dapat terkoordinasi dan terkontrol dan
masing-masing karyawan dapat benar-benar mengetahui tugas-tugas
yang dibebankan atau tanggungjawabnya.
Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
Gambar IV.2
Bagan Organisasi Kepegawaian Disperindag
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
3. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kuliner
Sebelum berdirinya UPTD Kuliner, Pemerintah Surakarta
membuat peraturan sehubungan dengan pengelolaan kawasan wisata
kuliner di Kota Surakarta, yaitu Peraturan Wlikota Surakarta Nomor 15-Y
Tahun 2011 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis
Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta . Sesuai dengan
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-Y 2011, menimbang bahwa
dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas tekhnis operasional
dan/atau kegiatan tekhnis penunjang pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tekhnis pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta.
UPTD Kawasan Kuliner mempunyai tugas pokok melakukan
sebagian kegiatan tekhnis operasional dan/atau kegiatan tekhnis penunjang
Dinas di bidang pengelolaan kawasan kuliner sesuai dengan kebijakan
tekhnis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas. Untuk melakukan tugas
pokok UPTD Kawasan Kuliner sesuai dengan pasal 13 Peraturan Walikota
Surakarta Nomor 15-Y Tahun 2011 terdiri dari :
a. Penyusunan rencana tekhnis operasional bidang pengelolaan kawasan
kuliner meliputi : sarana prasarana, system manajerial, kebutuhan
anggaran dan pelayanan prima di bidang pengelolaan kawasan kuliner;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
b. Pelaksanaan kebijakan tekhnis operasional meliputi pembinaan dan
fasilitasi pedagang serta pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada
warga masyarakat guna menumbuhkembangkan potensi di kawasan
kuliner;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan
kuliner;
d. Pengelolaan Ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-Y Tahun
2011, tentang pembentukan unit pelaksana kawasan kuliner Kota
Surakarta. Adapun susunan organisasi pada unit tersebut adalah :
1) Kepala;
2) Subbagian Tata Usaha : Subbagian Tata Usaha di pimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Kawasan Kuliner.
3) Kelompok Jabatan Fungsional : Kelompok Jabatan Fungsional
di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua
kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui
Kepala UPTD Kawasan Kuliner.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
Gambar IV.3
Struktur Organisasi UPTD Kawasan Kuliner
(Perwali Nomor 15-Y Tahun 2011)
(Sumber : UPTD Kawasan Kuliner )
Tabel IV.1
Data Pegawai UPTD Kawasan Kuliner
Nama Pegawai Keterangan
Drs. Agus Siswuryanto Kepala UPTD Kawasan Kuliner
MT Suprapti Lestari Kepala Sub Bag Tata Usaha UPTD Kuliner
Bambang Widaryanto Staff Administrasi
Tris Setyaningsih Staff Administrasi
Kepala
Administrasi
Kasubag TU
PetugasLapangan
Staff
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
Fengky Daryanto Petugas Lapangan
Kustoro Petugas Lapangan
Surahman Petugas Lapangan
Ribut Petugas Lapangan
(Sumber : UPTD Kawasan Kuliner)
Adapun uraian tugas susunan organisasi pada unit pelaksana
kawasan kuliner kota Surakarta adalah sebagai berikut :
1) Kepala UPTD Kawasan Kuliner di Lingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Surakarta mempunyai tugas
memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dalam pasal 13 dan 14.
2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan,
rumah tang, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.
3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional
secara administrative dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian
Tata Usaha. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlianya. Jumlah
tenaga Fungsional sebagaimana pada ayat (1) yang terlampir
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan
jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat
(1) yang terlampir di atur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakub
Namun demikian, setelah disahkan Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta maka Peraturan Walikota
Surakarta Nomor 15-Y Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola
Kawasan Kuliner Kota Surakarta sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun
2011 tntang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Surakarta.
(Sumber : Dokumen UPTD Kawasan Kuliner)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
B. PEMBAHASAN
1. Kondisi Gladag Langen Bogan (Galabo) Surakarta
Joko Widodo selaku Walikota Solopada waktu itu yang baik
dalam menata keindahan dan ketertiban kota Solo. Dalam hal
kreatifitas Jokowi memang patut di puji oleh masyarakatnya. Banyak
program yang dia jalankan dalam rangka memajukan kota Solo. Salah
satunya adalah program wisata kuliner Gladag Langen Bogan yang
lebih dikenal dengan Galabo. Namun program tersebut belum berjalan
sesuai rencana yang diharapkan karena ada beberapa factor menurut
peneliti yang menjadi permasalahan mengapa hal tersebut kurang
belum berhasil, diantaranya adalah factor manajemen dan
pemeliharaan seperti yang sudah di bahas sebelumnya pada latar
belakang masalah. Oleh karena itu, pedagang Galabo menginginkan
pemerintah segera merespon dan mengatasinya. Karena jika di biarkan
saja akan dapat merugikan pedagang, pembeli dan program pemerintah
akan sia-sia.
Melihat faktor permasalahnya peneliti dapat mengetahui bahwa
permasala=han itu ada 2 macam yaitu dalam segi managemen dan segi
pemeliharaan. Dalam segi managementnya galabo dapat di bedakan
menjadi 3 masalah, yaitu masalah tata ruang, pengelolaan parkir dan
pelayanan. Kendala yang pertama adalah masalah tata ruang, pembeli
merasa kurang nyaman jika sedang musim hujan, oleh karena itu
pengunjung akan berkurang. Padahal pedagang Galabo sudah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
mempersiapkan jajanan makanannya selengkap mungkin untuk di beli
dan santap para pengunjung, hasilnya pengunjung berkurang
makananpun akan membusuk dan sudah kurang enak untuk di jualkan
ke esokan harinya. Seperti yang di katakan oleh Retno pedagang
Galabo warga sangkrah yang mengatakan bahwa:
“ Wah mba saya itu untung jualannya disini banyak tapiruginya juga banyak. Apalagi kalau musim hujan , kita hanyaberfasilitaskan meja payung dan tikar untuk pembelisedangkan untuk jalanya dari parkiran motor ke tempat kitamereka akan kehujanan. Meja payung itu juga belummenjamin kalau mereka akan menyantap makanan denganaman dari hujan. Alhasil kalau sepi makanan kita tidak lakujadinya sudah tidak enak untuk dimakan. Mau nggak mauharus ganti yang baru.Kalau ganti yang baru harus punyamodal tambahan lagi mba”
(Wawancara, 5 Juni 2012)
Hal tersebut menjadi salah satu factor kendala dari program
Pemerintahan yaitu wisata kuliner Galabo yang ingin memberikan
kenyamanan tempat bagi penjual maupun pengunjung. Untuk
mengetahui lebih detailnya peneliti juga mewawancari pembeli yang
bernama Indri warga Sangkrah Pasar Kliwon mengenai kenyaman
tempat di Galabo.
“ Saya memang suka tempatnya mba sejuk banget langsungkena angin malam, apa lagi bisa makan lesehan di jalan raya.Tapi yang saya kawatirkan kalau turun hujan gimana nasibpara pengunjung ya mba, yang sedang menikmati danmenyantap makanan tiba-tiba karena hujan mereka haruscepat-cepat mencari tempat berteduh dan segeramengamankan makanannya”
(Wawancara, 5 Juni 2012)
Mendengar komentar langsung dari indri memang ada
benarnya. Salah satu kendalanya adalah hujan. Jika hujan turun maka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
nasib para penjual sangat memprihatinkan karena sepinya pengunjung.
Mungkin para pengunjung lebih memilih untuk menyantap makanan
yang di dalam ruangan (in door) selain aman dari hujan mereka akan
merasa lebih nyaman. Oleh karena itu banyak pengunjung yang
enggan ke wisata kuliner galabo jika cuaca sudah terlihat mendung,
sehingga dampak dari sepinya pengunjung membuat sebagian para
pedagang gulung tikar.
Mengenai masalah tata ruangnya Galabo terbagi menjadi 2
bagian yaitu bagian timur dan barat. Bagian Timur adalah jalan masuk
dari arah Pasar kliwon dan perkampungan sedangkan dari arah barat
akses jalannya dari kota, sehingga kebanyakan pengunjung lebih
banyak masuk dari arah barat. Untuk itu banyaknya para pengunjung
yang datang dari arah barat, menjadikan pengunjung lebih banyak
membeli makanan yang berada di jalur barat, di karenakan jika sampai
ke timur mencari makannya akan menempuh jalan yang cukup
panjang. Oleh sebab itu pengunjung lebih tertarik dengan masalakan
yang ada di sebelah barat. Tidak hanya itu menu makanan yang ada di
sebelah barat menurut peneliti lebih banyak yang tertarik disamping
mudah mencarinya, makanann yang ada di galabo kebanyakan
makanan yang sudah ada dan terkenal di kota Solo. Jadi pengunjung
tidak usah mencari satu-satu cukup mencari tempat dengan nama
dagangannya dengan mudah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
Melihat banyaknya pengunjung dari arah barat, para pedagang
dari arah timurpun terlihat sepi. Hanya ada beberapa pengunjung saja
yang menikmati makanannya dari arah timur. Akibatnya para
pedagang banyak yang gulung tikar, dikarenakan banyak makanan
yang tidak laku. Sehingga para pengunjung yang ingin menikmati
makanan lebih memilih mana penjual yang terlihat laris/laku itulah
yang kelihatan enak. Oleh sebab itu sekarang banyak yang berdatangan
dan masuk dari arah barat. Seperti yang dikatakan oleh saudari dilla
warga Sangkrah Pasar Kliwon, Namun dia kebetulan dia tinggal di
Jakarta, yang kebetulan ada di Solo, dia datang bersama rombongan
keluarganya karena menurut dia baru pertama kalinya di Galabo dia
masuk dari arah timur yang sempat mengeluh mengenai galabo :
“Walah mba saya kan niatnya disini mau makan barengkeluarga karena juga saya pertama kali disini soalnya tinggalsaya di jakarta. Saya pikir jalur ke galabo ada 2 arah dari arahtimur dan barat. Karena lebih deket dari arah Timur saya lewattimur. Lah, kok penjual makanannya kebanyakan di barat. Jadimau nggak mau saya jalan dari timur ke barat. Saya juga kagetkok pedagang di arah timur sudah banyak yang tutup”.
(Wawancara, 5 Juni 2012)
Dari komentar Dilla tersebut berarti ada kendala lain yaitu
penjual yang menjajakan makananya lebih banyak dan lebih laku pada
jalur barat. Dikarenakan lebih dekat jalur dari berbagai penjuru.
Sehingga nasib para pedagang sebelah timur banyak yang gulung
tikar.
Kendala yang ke dua peneliti meneliti dari segi parkirnya.
Dilihat dari parkirnya pun terlihat rapi. Namun kadang kalau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
pengunjung sedang banyak-banyaknya parkiranya sampai padat dan
membludak ke jalan raya. Menurut peneliti galabo hanya ramai pada
awal-awalnya saja, sekedar masyarakat ingin tau dan mencoba
masakan di Galabo. Setelah itu berkurang dengan sendirinya. Namun
menurut informasi dari para pedagang Galabo pada Sabtu atau biasa
disebut malam minggu lumayan padat pengunjungnya. Seperti yang di
katakana oleh salah satu pedagang yang bernama Ety sebagai berikut :
“ Kalau menurut saya mba banyaknya pengunjung hanya waktutertentu saja. Kalau hari biasa seperti ini pengunjung tidakterlalu banyak kecuali hari sabtu dan minggu. Namun kalaupas di hari liburan itu adalah masa kita mendapatkankeuntungan yang banyak. Soalnya jika waktu liburan banyaksekali dari dalam kota maupun luar kota yang ingin menyantapmakanan di dalam galabo”
(Wawancara, 5 Juni 2012)
Kembali mengenai parkirnya tarif parkir di anggap tinggi oleh
banyak pengunjung. Per motor kendaraan di tarik Rp. 2000,-sedangkan
untuk mobil Rp 4000,-. Tingginya tariff tersebut di karenakan Galabo
menempati area Slamet Ryadi. Menurut peneliti yang pernah mencoba
di sana pada tahun 2008 tarif parkir tesebut sudah berlangsung lama
pada awal peresmian galabo. Menurut peneliti tariff tersebut sangatlah
mahal dan kemungkinan banyaknya para pengunjung yang enggan
kesana di karenakan tarifnya mahal. Oleh sebab itu banyaknya
pengunjung yang semakin berkurang di wisata kuliner Galabo.
Kemungkinan biaya parker yang mahalpun juga menyebabkan masalah
berkurangnya pengunjung di galabo. Seperti yang di katakannya oleh
saudari dewi yang setelah memarkirkan motornya :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
“ Kalau tarif motor yang mahal memang sudah dari awal mba.Saya pertama kesini itu beberapa minggunya setelah habisdiresmikan. Saya lupa kapan itu tapi memang tariff parkerpada waktu itu tergolong tinggi juga. Padahal kebanyakanpengunjung kan masih muda, sekedar nongkrong atau apalahtapi kalau biayanya segitu termasuk mahal juga pada waktuitu. Tapi sekarang ini kan sudah di tetapkan kalau parker dizona slamet riyadi sekarang segitu yang kita sudah terbiasamba. Mungkin pas awalnya aja agak kaget”
(Wawancara, 5 Juni 2012)
Kendala yang ke tiga adalah masalah pelayananya. Pelayanan
adalah merupakan kunci utama baik buruknya tingkat kepuasan para
pelanggan wisata kuliner Galabo. Maka tingkat kepuasan pelayanan
wisata kuliner galabo Solo harus di tingkatkan dan perlu di tinjau serta
di cermati lagi. Namun dapat di ketahui sekarang ini pelayanan di
galabo memburuk sehingga tingkat kepuasan pengunjung menurun.
Hal tersebut dapat di ketahui karena kondisi galabo sepi pengunjung.
Melihat sepinya pengunjung menjadi permasalahan di galabo dan
menyebabkan kerugian bagi para pedagang. Mereka (pedagang) saling
ingin makanan yang dijualnya laku pada hari itu juga. Melihat keadaan
Galabo yang sepi hanya beberapa saja yang datang, akibatnya jika ada
pengunjung datang maka mereka yang berdagang saling berebut
pembeli. Melihat saling berebutnya pembeli peneliti mewawancarai
salah satu pembeli bernama tisna warga jajar, yang mengatakan :
“ Galabo sekarang berbeda mba dari yang saya tahu padaawalnya. Dulu saya sangat nyaman sekali mereka santun danmembiarkan pengunjung memilih sendiri makanannya.Walaupun harus mondar-mandir untuk membeli makanan daritempat satu ke tempat yang lain, namun saya pribadi merasapuas dan nyaman. Tapi sekarang yang saya lihat merekaseakan berebut untuk menawarkan makanan mereka masing-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
masing dan justru saya bingung karena saya merasa nggaknyaman dalam keadaan tersebut”
(Wawancara, 5 Juni 2012)
Hal tersebut direspon juga oleh Ibu Prapti Bagian TU UPTD
Kawasan Kuliner yang mengatakan :
“ Sebenarnya para pedagang sudah di terapkan mengenaiperaturan berdagang di Galabo mba. Bagaimana cara merekamemberikan pelayanan dan juga mengenai macam makanangalabo yang tidak diperbolehkan sama jenis makanan merekadan per selter di buat jenis makanan yang berbeda. Dari awalsudah di beri penjelasan juga mba, kami juga tidak tahu koktau-tau itu cara berjualannya seperti itu. Kami juga sangatmenyayangkan sekali kalau akhirnya pengunjung galabosemakin sepi pengunjung. Mungkin juga hal tersebut menjadifactor menurunya pengunjung”
(Wawancara, 6 November 2012)
Melihat dari komentar tersebut peneliti menilai bahwa kualitas
pelayanan yang buruk menyebabkan menurunya pengunjung dan respon
masyarakat. Karena di nilai sikap dari pedagang yang seperti itu setengah
memaksa. Bahkan menurut peneliti, banyaknya pedagang yang berebut
menawari seorang pengunjung tidak sedikit yang tidak mampu mengelak
tawaran. Hal tersebut memang di rasa kurang nyaman bagi para
pengunjung penikmat makanan di Galabo. Menurut peneliti, rata-rata
setiap pedagang memiliki rekan atau karyawan yang bertugas mencegat
setiap pengunjung yang lewat dan aksi tersebut terjadi terutama ketika
masih petang atau pengunjung masih sepi. Biasanya mereka mendekati
calon pembeli lalu dengan cepatnya mereka langsung membrondong
pengunjung dengan sekian menu, di tempat duduknya hingga pada tikar
yang sedang di duduki pengunjung. Diketahui bahwa tidak sedikitnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
pengunjung galabo yang menjadi tersudut akibat jumlah pedagang yang
saling berebutan.
Sedangkan dalam Segi Pemeliharaan, menurut peneliti terdiri dari
2 permasalahan yaitu dalam masalah fasilitas di Galabo dan Kebersihan di
Galabo. Dalam permasalahan fasilitas di galabo cendurung lebih buruk
dikarenakan lokasi yang di gunakan oleh galabo sebelumnya menjadi
tempat berdagangnya para pkl beteng. Para pkl beteng menggunakan selter
tersebut pada waktu pagi hingga sore hari, sedangkan para pedagang
galabo menggunakan selter tersebut pada malam harinya. Padahal fasilitas
yang di berikan pkl beteng sama dengan yang di berikan oleh galabo. Para
pkl beteng menggunakan fasilitas yang sama tempat, gerobak dan fasilitas
air yang digunakan. Sehingga dapat dikatakan pengguna fasilitas yang di
berikan oleh pemerintah di gunakan secara bergantian. Oleh sebab itu
selter yang digunakan secara tidak bertahan lama. Seperti halnya kran pada
wastafel di selter tersebut sudah tidak berfungsi lagi dan sebagian krannya
hilang. Beberapa gerobag juga sudah mulai rusak dan beberapa lampu
penerangan putus Akibatnya sebagian pedagang memberikan wadah
cucian di setiap masing-masing pembeli. Seperti yang di kemukakan oleh
Ety salah satu pedagang yang berada di Galabo :
“ Sudah beberapa tahun ini mba wisata kuliner ini berjalan.Menurut saya banyak fasilitas dan infrastruktur pendukungkawasan wisata malam itu pun sudah mulai rusak. Parapedagang mengeluhkan sanitasi air yang sering mengeluarkanbau busuk. Selin itu, sejumlah kran bersih dan wastafel untukcuci tangan pun sebagian besar rusak, bahkan ada yang hilang.Dan menurut saya ada beberapa gerobak rusak dan kuranglebih 30 lampu penerang putus dan kran air hilang atau rusak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
serta wastafel hilang. Saya juga ikut prihatin mengenaimasalah tersebut”
(Wawancara, 5 Juni 2012)
Sedangkan menurut ibu prapti Bagian TU UPTD Kawasan Kuliner
mengatakan bahwa :
“ Sangat di sayangkan ya mba banyaknya fasilitas yangdiberikan oleh pemerintah kota solo tidak dimanfaatkan sebaikmungkin. Maka dari itu pihak kami akan segera mengatasi haltersebut agar citra dari galabo sendiri akan membaik”
(Wawancara, 6 November 2012)
Selanjutnya dalam masalah kebersihan. Kebersihan suatu tempat
apa lagi tempat wisata kuliner menjadi penunjang kenyamanan para
pengunjung. Dalam selter galabo tidak di gunakan sendiri karena pada
pagi hari hingga siang hari di gunakan oleh para pkl beteng. Menerut
peneliti pkl beteng terlihat padat sekali dan tidak beraturan. Beraneka
penjual makanan ada disana. Oleh karena itu galabo mendapatkan tempat
setelah pkl beteng. Kemungkinan juga bagian selter para pedagang galabo
mendapat sisa-sisa kotoran sampah dari sebelumnya. Namun pihak
pemerintah sudah memberikan petugas kebersihan sendiri untuk
kebersihan seluruh selter tersebut. Seperti yang di kemukakan oleh ibu
prapti :
“ Dari pemerintah sudah menyediakan petugas kebersihansendiri mbak, karena kan sebelum di pakai oleh para pedaganggalabo selter-selter tersebut juga di pakai oleh para pkl betengpada sebelumnya jadi mungkin untuk masalah kebersihansudah teratasi”
(Wawancara, 6 November 2012)
Melihat komentar yang diberikan oleh ibu prapti memang ada
benarnya. Kesimpulanya sudah adanya petugas kebersihan maka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
lingkungan di selter-selter dan jalanan yang di gunakan untuk para
pengunjung makan sudah bersih dan rapi. Menurut peneliti kadang dari
pihak kebersihan sendiri mungkin kewalahan karena saking banyaknya
selter dan panjangnya jalan dari barat ke timur membuat kerjaanya kurang
maksimal. Akibat mungkin ada beberapa kotoran terlewat dan terlihat jelas
di sana dan sebagian pengunjung merasa kurang nyaman.
2. Indikator Pertanggungjawaban Publik Desperindag terhadap
Pedagang Kaki Lima Galabo (Gladag Langen Bogan) di Surakarta
Gladag Langen Bogan (Galabo) Disamping untuk memberikan
tempat rekreasi, tempat tersebut memberikan hiburan dengan menjajakan
makanan khas solo. Dengan hal tersebut maka para PKL yang menjajakan
makanan tersebut terlihat rapi dan teratur. Pihak yang bertanggungjawab
penuh adalah Dinas Desperindag yang dekelola oleh UPTD Wisata
Kuliner Surakarta. Birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan
ini harus tanggungjawab dengan manajemen pengelolaan Galabo. Kinerja
yang dilakukan Pemkot Surakarta dalam menangani Galabo ini bukan
merupakan sebatas penanganan konflik yang sifatnya sementara yang
mampu memunculkan konflik lagi di kemudian hari. Indikator yang
digunakan dalam mengukur pertanggungjawaban Dinas Desperindag
Surakarta dalam menangani ini adalah Responsivitas, keadilan,
responbilitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan, Deskresi. Dari ke enam
indicator tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja Dinas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
Desperindag dalam tanggungjawabnya menangani masalah manajemen
pengeloalaan di Galabo Surakarta.
Pada penelitian ini pertanggungjawaban digunakan dasar
pembahasan menurut Sudarmo (2011 : 124 - 145) yang telah dipaparkan
pada BAB II, terdapat enam indicator yang digunakan apakah birokrasi
public telah memenuhi tanggungjawabnya kepada public, diantaranya
responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, kualitas pelayanan,
Keadilan dan Diskresi. Dalam penelitian ini digunakan 6 Indikator
pertanggungjawaban birokrasi yang dikemukkan oleh Sudarmo sebagai
dasar pembahasan diantaranya :
1. Responsivitas
Responsivitas yaitu kemampuan untuk menanggapi aspirasi /
kebutuhan public. Kebijakan public yang dihasilkan oleh pemerintah,
harus mampu mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan, dan
aspirasi public sehingga sasaran kebijakan public (masyarakat negara)
dapat tercapai. Terkait dengan pembentukan Galabo, pemerintah
memiliki inisiatif terbentuknya UPTD Kawasan Kuliner ini tujuannya
untuk menfokuskan menfasilitasi pedagang kaki lima khususnya
kuliner, sebagai bentuk peran pemerintah dalam mengayomi PKL,
sehingga mereka dapat berjualan dapat keuntungan, sehingga dapat
menghidupi diri sendiri, keluarga sehingga tidak membebani
pemerintah, masyarakat maupun dikembalikan lagi tidak membebani
keluarga.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
Dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kawasan Kuliner
(Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut :
“Pertama peran pemerintah, dalam perencanaan jangka pendek,terbentuknya UPTD Kawasan Kuliner ini tujuannya untukmenfokuskan menfasilitasi pedagang kaki lima khususnyakuliner merupakan tugas pemerintah, menfasilitasi dalambentuk bagaimanana yaitu bagaimana mengayomi PKLsehingga PKL dalam mencari uang, mencari nafkah itumendapatkan ketenangan merupakan tugas pemerintah,sehingga jika PKL berjualan di suatu tempat mereka merasaterayomi sehingga mereka terayomi, sehingga mereka dapatberjualan dapat keuntungan, sehingga dapat menghidupi dirisendiri, keluarga sehingga tidak membebani pemerintah,masyarakat maupun dikembalikan lagi tidak membebanikeluarga.”
(Wawancara, 22 November 2012)
Namun dapat di lihat dari tanggapan salah satu pedagang
Galabo yang bernama pak wawan, sebagai berikut :
“Kalau menurut saya ya mba 80 % pemerintah sudahmenanggapi kebutuhan para pedagang, artinya tidak semuaberdasarkan kompensasi setiap pedagang punya kepentinganmasing-masing. Kalo semua terakomodasi juga tidak mungkin.Tidak mungkinya dalam arti macam-macam istilahnya setiappedagang punya keinginan sendiri-sendiri dalam penggunaangerobak dalam hal fasilitas, penempatan dan sebgainya. Semuapunpunya kepentingan sendiri-sendiri dan itu tidak bisa setiapkepentingan di satukan dan itu pasti ada perbenturannya”.(Wawancara, 19 Januari 2013)
Dengan hasil wawancara tersebut diatas, dapat dijelakan bahwa
pemerintah memiliki inisiatif terbentuknya UPTD Kawasan Kuliner ini
tujuannya untuk menfokuskan menfasilitasi pedagang kaki lima
khususnya kuliner, sebagai bentuk peran pemerintah dalam
mengayomi PKL, sehingga mereka dapat berjualan dapat keuntungan,
sehingga dapat menghidupi diri sendiri, keluarga sehingga tidak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
membebani pemerintah, masyarakat maupun dikembalikan lagi tidak
membebani keluarga. Namun dapat di lihat dari komentar pedagang
tersebut bahwa tidak semua kebutuhan para pedagang terpenuhi oleh
Pemerintah, karena setiap pedagang mempunyai kebutuhan sendiri-
sendiri dalam berdagang. Apalagi kalau urusan masing-masing
disamakan maka akan terjadi perbedaan pendapat antara pedagang.
Secara singkat dapat di artikan bahwa responsivitas juga dapat
diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi
tuntutan seluruh rakyat di suatu negara. Dalam hal ini responsivitas
merupakan cara yang efisien dalam memanage atau mengatur urusan
baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah
pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para
pembuat kebijakan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki,
secara tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan
publik.
Dari pernyataan diatas, digunakan untuk melihat kemampuan
pemerintah (Disperindag) untuk menyediakan tuntutan warga Galabo
dapat diungkapkan seperti diungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan
Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut :
“Karena Disperindag merupakan UPTD Kawasan Kuliner,khususnya untuk Disperindag, kita menyediakan tempatkemudian memberikan rasa aman, nyaman, kepada merekadengan cara dibuatkan tempat yang nyaman, aman, dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
representative sehingga menarik pengunjung, intinya untukmembina pedagang kawasan kuliner inilah tugas UPTD, cara-cara pembinaan khususnya untuk UPTD.”(Wawancara, 22 November 2012)
Tahap perencanaan memang sudah di rencanakan dengan baik.
Namun hasil dari pelaksanaan perencanaan tersebut dapat di ketahui
dengan merasakan di lapangannya. Faktanya belum semua fasilitas
yang di berikan oleh pemerintah dapat di gunakan dengan baik. Seperti
halnya pendapat dari salah satu pedagang Galabo yang bernama pak
Wawan, sebagai berikut :
“Kemampuan memberikan fasilitas dalam pengelolaan Galabo,dalam hal tersebut belum terpenuhi, tetap ada kurangnyaseperti halnya kursi, meja, wastafel sliding yang kurangstandar tidak sesuai dengan rancangan awal”
(Wawancara, 19 Januari 2013)
Dari pernyataan diatas dapat di sederhanakan bahwa
kemampuan pemerintah (Disperindag) untuk menyediakan tuntutan
warga Galabo, Disperindag menugaskan UPTD Kawasan Kuliner,
untuk menyediakan tempat kemudian memberikan rasa aman, nyaman,
kepada mereka dengan cara dibuatkan tempat yang nyaman, aman, dan
representative sehingga menarik pengunjung, intinya untuk membina
pedagang kawasan kuliner. Namun pada faktanya sekarang pemerintah
belum memberikan fasilitas yang merata sehingga kebutuhan para
pedagang belum terpenuhi semuanya.
Birokrasi publik dapat dikatakan bertanggungjawab jika
mereka dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi
terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Mereka cepat memahami apa
yang mnjadi tuntutan publik dan berusaha semaksimal mungkin
memenuhinya.
Hasil wawancara dapat diketahui bahwa bentuk tanggungjawab
pemerintah dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang
tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan
dan aspirasi anggota Galabo. Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPTD
Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut :
“Cara-cara pembinaan khususnya untuk UPTD Kawasan Kulineradalah menu, men, money, market, setelah 4 icon itu barubranding, yang utama nanti yang lainnya mengekor adalah menbagaimana membangun perilaku pedagang, bagaimana caramenyajikan kepada konsumen kepada calon pembeli sehinggamereka yakin dan mantab bahwa mereka yakin bahwa yangmereka beli, bersih, enak, halal dan penyajiannya, bagaimanaberpenampilan bahwa penampilannya dapat enak ditonton,seragam untuk tahun 2013. Man yang kedua setelah tadi menuadalah penampilan adalah kedepan harus bersifat uniform yaitupakai seragam, pake celemek, tidak boleh pake baju pakaiancangklek, tidak boleh celana pendek baik siang sedangkan untukPKL siang belum dikelola masih di bawah DPP sehingga jikaada comment di Koran, dikala belum pegang SK saya lebih baikdiam tetapi akan berusaha mengandeng DPP (Dinas PengelolaanPasar) untuk berembuk. kemudian money kedepan, dikala sudahditata dengan baik maka dikala pedagang laris, tetapi modalkurang apa yang diperbuat sebagai Kepala UPTD, semua akandi fasilitasi dengan hutang misalnya pedagang mie ayam denganmodal 100 ribu tetapi minta modal 1 juta kan tidak balance,maka semua akan menjalin dengan permodal seperti bank,UPTD juga membangun jalinan permodalan yang berkompetenseperti pihak bank dengan mengelolaan manejemen yang baik.UPTD juga membina pedagang tentang permodalan bagipedagang. Market, kita pasarkan kita fasilitasi dengan caramengadakan kegiatan, even-even dengan mengandeng EO,setelah marketnya semua sudah tercover sehingga menjadibranding sehingga PKL Galabo terkenal teratur, kebersihan,murah, enak, dan lain-lain. Market, kita pasarkan kita fasilitasidengan cara mengadakan kegiatan, even-even dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
mengandeng EO, setelah marketnya semua sudah tercoversehingga menjadi branding sehingga PKL Galabo terkenalteratur, kebersihan, murah, enak, dan lain-lain.”(Wawancara, 22 November 2012)
Pendapat lain dari salah satu pedagang yang bernama Noviyang mengatakan mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang diberikan oleh pihak UPTD Kawasan Kuliner, sebagai berikut :
“ Kalau mengenai kenyamanan para pedagang, kami sudahmerasa cukup nyaman dengan tempat yang baru ini mba.Namun yang menjadi permasalahan disini ialah bagaimanamemberikan kepercayaan kembali kepada para pengunjungagar mereka mau berkunjung ke Galabo ini. Memang kamisudah di berikan pengarahan mengenai cara kita berperilakudengan para pembeli jadi kami bisa mengerti sedikit demisedikit. Namun kita juga harus bisa bersabar mba soalnya kanpengunjung yang dulu taunya Galabo yang sepi. Ya kitatunggu waktunya aja mba..”
(Wawancara, 19 Januari 2013)
Dari pernyataan tersebut diatas dapat disederhanakan bahwa
Cara-cara pembinaan yang dilakukan oleh UPTD Kawasan Kuliner
dengan menu, men, money, dan market, setelah 4 icon tersebut akan
membentuk branding. Men pertama adalah membangun perilaku
pedagang, cara menyajikan, meyakinkan pembeli bahwa mereka beli,
bersih, enak, halal dan penyajiannya, berpenampilan enak ditonton.
man kedua adalah penampilan bersifat uniform yaitu pakai seragam,
pake celemek, tidak boleh pake baju pakaian cangklek, tidak boleh
celana pendek baik siang sedangkan untuk PKL siang. Man ketiga
money, terkait dengan permodalan dengan menjalin perbankan dengan
cara proporsional misalnya pedangan mie ayam dengan modal 100 ribu
tetapi minta modal 1 juta kan tidak balance. Man keempat adalah
Market, dengan cara mengadakan kegiatan, even-even dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
mengandeng EO, sehingga menjadi branding seperti PKL Galabo
terkenal teratur, kebersihan, murah, enak, dan lain-lain.
Berbagai permasalahan yang ditimbulkan, tidak mudah
membangun kepercayaan para pengunjung lagi, jadi mereka harus bisa
memberikan kenyamanan para pengunjung agar mereka merasa
tertarik kembali dengan pesona yang di berikan Galabo dan juga
mereka dapat menangkap masalah yang dihadapi oleh publik dan
berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusi yang baik. Disamping
itu juga mereka tidak suka menunda-nunda waktu dan memperpanjang
jalur pelayanan atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan
substansi yang ada.
Hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemerintah memiliki
kemampuan mengenali kebutuhan dan aspirasi dari anggota Galabo.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus
Siswuryanto) sebagai berikut :
“Sebenarnya menjamurnya PKL dari yang liar kemudian ditata,itu juga kesalahan pemerintah karena dibiarkan kurangpenertipan tetapi karena terlanjur banyak maka harus ditata.Tugas saya adalah membina, Keterkaitan dengan SDM tadiperilaku yang penting wis kowe dodolan di sana, menunya jugaterserah, mainset seseorang diubah nanti, mengubah mainsetseseorang harus perlahan-lahan, perilaku pedagang harus diubahmisalnya pakaian, penyajian, penampilan, pengunjung datingkita harus berbuat apa atau pelayanan, pelayanan baik, menuenak, Bagaimana memfasilitasi pedagang kemudian dapatmenjaga materi seperti wastafel, gerobak, kursi, meja, dan lain-lain, harus dijaga dengan baik sehingga pedagang harusdipertanggungjawabkan sehingga awet sehingga harus menjagamaintenan milik pemerintah.Tugas selajutnya UPTD selanjutnyayaitu dengan mengandeng instansi lain terkait seperti Satol PP,Polisi lalu lintas, dinas perhubungan, Polisi Lalu Lintas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
mengatur arus, memberikan tindakan jika perlu tindakanmisalnya parkir sembarangan menganggu, mengatur lalu lintaskerjasama Dishub berkerjasama dengan Polisi lalu lintasmengatur perparkiran, untuk Satpol PP mengatur tentanggelandangan, pengamen, dan pengemis agar tidak ada di situ. Inisemua merupakan rencana pengaturan PKL untuk siang hariuntuk yang malam sudah tertata rapi, karena mainset udahtertata rapi dan berjalan dengan baik.”
(Wawancara, 22 November 2012)
Hal tersebut di ketahui bahwa masih banyak permasalahan yang
ditimbulkan oleh para PKL. Semakin banyaknya PKL yang menjamur,
semakin pula dampak permasalahan tersebut di rasakan oleh
masyarakat. Oleh karena itu semakin banyaknya para pedagang di
Galabo maka semakin banyak pula permasalah yang di timbulkan
disana. Namun hal tersebut Pemerintah tidak tinggal diam, dengan
berbagai cara pemerintah merencanakan penertiban-penertiban khusus
sehingga terlihat tertata rapi. Adapun pendapat dari salah satu
pedagang Galabo yang bernama pak wawan, sebagai berikut :
“Sebetulnya sudah sering diadakan pertemuan yang diadakansetiap bulanya yang diadakan setiap bulannya. Pertemuan itusesuai tanggal peresmian Galabo dan forum itu membahaspermasalahan yang ada di Galabo biasanya pertemuan itu antarapengurus Paguyuban dengan bagian pengelolaan Disperindagyaitu UPTD Kawasan Kuliner artinya kalau permasalahnpedagang sudah di tampung dulu oleh ketua paguyubanbiasanya menyampaikan permasalahn tersebut ketika bertemudengan pihak pengelola, tapi tidak bisa serta merta ituterselesaikan karena permasalahnya begitu kompleks dan rumitmisalkan yang pernah terjadi disini tentang penempatan,kebersihan, fasilitas yang di berikan oleh pedagang dan lain-lainwalaupun sudah ada fasilitasnya penempatannya sudah bariutapi masih ada permasalahan di sana – sini tapi yang jelasgalabo saat ini menurut saya penataannya pengelolaanya sudah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
lebih bagus dari yang dulu, walaupun belum bisa memenuhisesuai perminttaan para pedagang”.
(Wawancara, 19 Januari 2013)
Dari pernyataan diatas dapat disederhanakan bahwa sebenarnya
menjamurnya PKL merupakan kesalahan dari pemerintah, tugas
pemerintah dalam hal ini UPTD Kawasan Kuliner adalah membina.
Pembinaan tersebut dengan cara diadakan pertemuan bagi para
pedagang dan pengurus Galabo. Namun biasanya jika ada masalah,
masalah tersebut ditampung oleh ketua paguyuban selanjutnya di
bicarakan pada pertemuan bersama pedagang.Namun biasanya tidak
secara langsung maslah tersebut selesai pasti ada tahap-tahap
penyelesaianya. Selanjutnya dalam pembinaan di Galabo biasanya
dalam keterkaitan dengan SDM tadi perilaku pedagang yang
terpenting, sedangkan untuk mengubah mengubah mainset seseorang
harus perlahan-lahan. Selanjutnya pemerintah mengubah penampilan,
pelayanan, pemberian fasilitas, dan menyediakan faslitas selanjutnya
mengandeng pihak Bank untuk penyediaan modal kerja bagi pedagang.
Dengan demikian ukuran yang digunakan dalam indikator
responsivitas organisasi, meliputi: kemampuan mengenali kebutuhan
dan aspirasi masyarakat, khususnya pengguna layanan; dan daya
tanggap serta kemampuan organisasi mengembangkan program-
program pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang
dilayaninya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
Dari hasil wawancara tentang daya tanggap serta kemampuan
organisasi mengembangkan program-program pelayanan sesuai
kebutuhan dan aspirasi anggota Galabo diungkapkan Kepala UPTD
Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut :
“Melakukan pembinaan dan pemantauan, petugas chekermelakukan pantauan pendapatan pedagang di Galabo tiap hari,ada omzet, ada cheker, sejauh mada pendapatannya,pengunjungnya, untuk selama ini omzst baik. Yangdikeluhkan pedagang dikala hujan omzet kecil, untuk tahun2013 maka akan dilakukan sladding maju sehingga tidakkehujanan. Pada selanjutnya PKL siang dan malam akandilakukan perlakukan sama.”
(Wawancara, 22 November 2012)
Dalam hal pembinaan dan pemantauan yang di berikan oleh
UPTD Kawasan Kuliner memang benar. Hal tersebut berfungsi untuk
menilai kinerja para pedagang, misalnya dalam memberikan pelayanan
yang baik terhadap pembelinya. Adapun komentar dari salah satu
pedagang Galabo yang bernama Pak Wawan, sebagai berikut :
” Pada waktu dulu beberapa sudah dilakukan oleh pemerintah.Dalam hal ini seperti team Disperindag secara tersembunyimelihat model pelayanan di Galabo ini, tapi juga yang namanyaorang banyak yang punya berbagai macam latar belakang tapiada juga yang sudah punya brand yang bagus ketika belummenjadi pedagang Galabo yang bisa menjaga kredibilitas.Namun ada juga yang baru-baru aja merintis usaha, ada yangmemang Cuma ikut-ikutan. Jadi dengan berbagai latarbelakangitu terkadang ada pengunjung atau mungkin ada survey daripihak yang berwenang pas ada tempat yang bagus layananyaada juga yang ngepasi di pelayanan yang kurang bagus tetapihal tersebut selalu di bina dengan baik”(Wawancara, 19 Januari 2013)
Hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa wujud daya
tanggap pemerintah dalam hal ini UPTD dengan melakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
pembinaan dan pemantauan yang dilakukan petugas cheker dengan
tugas pokok melakukan pantauan pendapatan pedagang di Galabo tiap
hari, sejauh mada pendapatannya, banyak pengunjung, bagaimana
mengenai pelayanannya, komunikasi dengan para pengunjung dan
lain-lain, semua sudah di pantau oleh petugas UPTD Kawasan Kuliner.
Sedangkan keluhan para pedagang dikala hujan omzet kecil, untuk
mengantisipasi tahun 2013 maka akan dilakukan sladding maju
sehingga tidak kehujanan, dan untuk membangun prinsip keadilan
PKL siang dan malam akan dilakukan perlakukan sama.
2) Keadilan
Pemenuhan rasa keadilan bagi warga Negara adalah bukan
persoalan mudah mengingat banyak nilai, kriteria dan pendekatan yang
selalu tidak sejalan satu sama lain sehingga untuk mendapatkan
keadilan yang universal sulit untuk diwujudkan. Keadilan itu
merupakan ukuran yang harus di berikan untuk mencapai
keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan
bersama. Oleh karena itu, rasa keadilan di dalam para pedagang
Galabo, yang menginginkan di berikan fasilitas dan porsi yang merata
harus segera di atasi agar tidak terjadi perselesihan antara pedagang
satu dengan pedagang yang lain. Sehingga dalam hal tersebut para
pedagang akan merasa seimbang karena porsi yang di berikan
Pemerintah semua sama dan rata. Keadilan dalam suatu lingkup
perdagangan yang di kelola oleh pemerintah sangatlah penting agar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
tidak terjadi kesenjangan para pedagang karena merasa yang satu di
prioritaskan dan yang satu biasa saja.
Mendistribusikan penyediaan layanan public sebagai tindak
lanjut sebuah kebijakan mengembangkan Galabo dapat dikemukan
oleh Kepala UPTD (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut :
“Maksud pelayanan public itu pelayanan pedagang, Semuapelayanan pedagang, cukup air dan listrik, even-even yangmenarik untuk PKL siang dan malam diperlakukan sama,misalnya penempatan orang aneh/badut di buatkantempat/pangung, rencanannya akan dibuatkan tempat ataupanggung yang tidak rentan terhadap cuaca atau pengunjung.”(Wawancara, 22 November 2012)
Pendapat lain di jelaskan oleh salah satu pedagang bernama
Pak Wawan yang mengemukakan mengenai pengembangan Galabo,
sebagai berikut :
“Selama ini yang dilakukan dengan beberapa event kota yangdilaksanakan di Galabo kemudian yang sudah-sudah melaluimedia masa termasuk pemberitaan-pemberitaan di Koran itujuga secara tak sadar juga menjadi ajang promosi juga, tapisecara khusus belum liputan di TV Nasional tetapi mungkinTV local seperti TATV sudah melipunya tetapi frekuensinyamungkin yang jarang. Malah dulu awalan bagus sekalipromosinya sudah sampai ke TV Nasional.(Wawancara, 19 Januari 2013)
Pernyataan diatas dapat diartikan mendistribusikan penyediaan
layanan public sebagai tindak lanjut sebuah kebijakan
mengembangkan Galabo, pelayanan public ditujukan oleh pelayanan
pedagang di Galabo, misalnya dengan pelayanan pedagang, cukup air
dan listrik, even-even yang menarik untuk PKL siang dan malam
diperlakukan sama, misalnya penempatan orang aneh/badut di buatkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
tempat/pangung, sedangkan rencana selanjutnya akan dibuatkan
tempat atau panggung yang tidak rentan terhadap cuaca atau
pengunjung. Namun hal lain dapat diketahui dari para pedagang karena
mungkin promosi Galabo tidak seperti dulu. Oleh karena itu
banyaknya pengunjung juga tidak seperti waktu pertama kalinya.
Mungkin dengan promosi bertambah di TV Nasional maka dengan
mudah orang-orang tahu tempat wisata kuliner di Solo.
Selanjutnya pada penilaian keadilan individu dapat diketahui
misalnya mengenai kesetaraan terhadap fasilitas yang di gunakan laki-
laki dan perempuan harus sama dan juga sarana dan fasilitas yang
diberikan agar terawat dengan baik. Hal tersebut berkenan dengan
alokasi-alokasi sumber daya milik institusi public (bisa berupa barang,
jasa, kemanfaatan), bagi sekelompok warga Negara dengan
kepentingan tertentu atau klaim-klaim yang didasarkan pada tuntutan
atau permintaan para pemohon untuk mendapatkan kesetaraan.
Dari hasil wawancara dengan resonden dapat diketahui cara
mengalokasikan sumber daya milik institusi public yang ada di Galabo
sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi semua pedagang di
ungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus
Siswuryanto) sebagai berikut :
“Intinya musyawarah bersama, biaya yang timbul yang tidakdi back up pemerintah, kita musyaarahkan kita akomudir,dimusyawarahkan, sehingga Dikala yang tidak diback uppemerintah, merasa tenang, nyaman dan tenteram. Sedangkanyang tidak difasilitasi pemerintah dilakukan pertemuan jika diGalabo dilakukan di Galabo, sedangkan PKL belum pernah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
Biasanya kami menggunakan even berdirinya, Galaboberdirinya tanggal 14 April jadi setiap tanggal 14 digunakanuntuk rapat rutin 2 bulan sekali. Kita tidak memiliki misinegativ, orang yang memiliki del-del tertentu tidak beranimenghadapi masyarakat nanti diprotes tetapi kita tidakmemiliki maksud tertentu, kita niatnya menata, kita sebagaiperpanjangan pemerintah, jika terjadi perbedaan kitaberbicara, duduk bersama, berbicara seperti kita harusmemakai skedul, kapan kita berbicara, menata semua harusada timingnya.”(Wawancara, 22 November 2012)
Pendapat lain dari salah satu pedagang Galabo yang
bernama Tutik yang mengatakan :
“Yang namanya keadilan itu relative sekali kadang adapedagang yang merasa adil karena mereka sudah enak sudahmerasa di berikan istilahnya di berikan fasilitas di berikanfasilitas yang menurut dia sudah mencukupi tapi ada jugabeberapa yang merasa belum di berikan fasilitas yang samadan penangan tempat yang belum. Misalnya ada yang diberikan kursi sandaran dan yang tidak pakai sandaran sepertihalnya di sini dan dari situ menjadikan kesenjangan bagibeberapa para pedagang”(Wawancara, 19 Januari 2013)
Penyataan diatas dapat disederhanakan bahwa cara
mengalokasikan sumber daya milik institusi public yang ada di Galabo
sehingga menurut Kepala UPTD Kawasan Kuliner dapat
mencerminkan keadilan bagi semua pedagang, Intinya musyawarah
bersama, biaya yang timbul yang tidak di back up pemerintah
dilakukan musyawarah antar pedagang diakumudir oleh UPTD
Kawasan Kuliner sehingga dikala yang tidak diback up pemerintah,
merasa tenang, nyaman dan tenteram. Sedangkan kegiatan yang tidak
difasilitasi pemerintah dilakukan kesepatakan bersama. Untuk
pertemuan rutin dilakukan tanggal 14 April setiap 2 bulan sekali
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
dengan seluruh anggota Galabo. Namun hal lain dapat di ketahui dari
pedagang bahwa memang belum merata. Adanya pedagang yang
merasa sudah adil karena ada pedagang yang sudah enak dengan
fasilitas yang di berikan. Misalkan penempatan shelternya ada di
sebelah barat maka dari iru mereka tidak merasakan di shelter bagian
timur yang berbeda jauh pengunjungnya dari sebelah barat. Hal
tersebut juga membuat pedagang disebelah Timur merasa kurang
diperhatikan.
Menurut Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus
Siswuryanto), yang menjadi kendala distribusi penyediaan layanan
public di Galabo sebagai berikut :
“Secara prinsip tidak ada kendala yang berarti, pedagang yangsepi masih nekat berdagang, untuk bagian timur karenabanyak yang yang tidak memiliki skill yang mumpuni untukmengelola PKL. Perkembangan PKL semakin besar dari awalCuma 15 orang untuk sekarang 45 orang saat pembangunanselesai sekitar 57 orang full penuh. Untuk iuran yang 15 ributidak ada keluhan karena merupakan hasil keputusan bersama.Untuk keluhan pedagang adalah biasa karena factor perilakupedagang (manusia) yang selalu mengeluh bagaimanapunkeadaannya karena mainset manusia. Sebagai pemimpin ituibarat laut yang menerima keadaan sesuai keadaan apapunbaik atau buruk. Dikala kita membina dan mengatur tidak adamisi pribadi kiatnya positi, kita punya mainset, skill, karenatidak ada masalah karena ini bidang saya ini bidang saya, sayamampu, apa mintamu, apa keperluanmu, apa masalahmu,tidak ada masalah yang tak ada yang tidak bisa dipecahkan,tidak ada masalah yang buntu.”
(Wawancara, 22 November 2012)
Pernyataan lain yang di berikan oleh salah satu pedagang
Galabo yang bernama pak wawan mengatakan lain bahwa di dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101
pelaksanaan Galabo setiap harinya masih ada banyak sekali kendala
yang timbulkan, pernyataan tersebut sebagai berikut :
“Katakanlah begini, fasilitas yang mestinya hujan bisa di pakaitapi pembeli tidak bisa pakai. Tempat duduk yang kurangnyaman, ada juga seperti halnya fasilitas lain seperti toiletyang kurang nyaman karena wanita dan pria jadi satu, Musoladisana juga tidak ada wastafel juga banyak yang rusak. Yamungkin untuk pengelolaannya dalam pembenahan di dalamdulu perlu waktu dan proses yang cukup lama sehingga untukdistribusi keluarnya akhir-akhir ini juga terhambat. Kan, harusmemenuhi kedalam dulu sebelum nanti kita distribusikankeluar. Ketika itu di dalam sudah benar-benar mapan baru didistribusikan keluar lebih lancer. Kalau di dalamnya masihpembenahan terus, dari pihak Disperindag yang belumselesei”.
(Wawancara, 19 Januari 2013)
Pernyataan diatas diartikan bahwa Secara prinsip masih banyak
kendala-kendala yang timbul di Galabo Untuk keluhan pedagang
menurut Kepala UPTD Kuliner adalah biasa karena factor perilaku
pedagang (manusia) yang selalu mengeluh bagaimanapun keadaannya
karena mainset manusia. Sedangkan pihak UPTD akan bersikap
professional karena memiliki kemampuan untuk mencarikan solusi
yang tepat apa yang dikeluhkan pedagang. Namun pada kenyataanya
memang banyak fasilitas yang diberikan masih kurang dalam
perencanaan awalnya. Seperti halnya kursi yang diberikan berbeda-
beda, sudah memakai shliding tapi para pembeli tetap saja kehujanan,
ukuran shliding tidak sesuai yang direncanakan pada awalnya , toilet
yang kurang pantas di pakai karena pria wanita menjadi satu dll.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
102
3) Responsibilitas
Responbilitas merupakan pelaksanaan kegiatan organisasi
public yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang
benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implicit atau
yang eksplisit. Responbilitas dapat di nilai dari analisis terhadap
dokumen dan laporan kegiatan organisasi.
Dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD (Drs. Agus
Siswuryanto), pelaksanaan kegiatan organisasi/manajemen di Galabo
public berjalan sesuai dengan dengan prinsip-prinsip administrasi yang
benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Menurut
kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto) sebagai
berikut :
“Kita dari awal UPTD, kita sudah memiliki Tupoksi yaitumenawarkan meningkatkan pelayanan public, kalau di UPTDmeningkatkan PKL dalam rangka meningkatkan ekonomikerakyatan. Apa yang diinginkan masyarakat diberikan,pemantauan rutin tiap hari, pencatatan kejadian (mulai cheker: berapa penghasilannya, omzetnya, ada kejadian apa, jumlahpengunjung, keluhan, ) sehingga kita tahu persis.”(Wawancara, 22 November 2012)
Adapun Komentar dari salah satu pedagang yang bernama
Tutik, sebagai berikut :
“Kalau dari dulu di pegang dari UPTD Kuliner artinya iturembukan pemerintah yang sudah di percaya, mestinya dalamsegi administrasi, penataan dan kebijakan lebih di percaya daripada yang belum dari instansi pemerintah saya kira sudahmapan dari yang dulu”(Wawancara, 19 Januari 2013)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
103
Secara prinsip pernyataan diatas diartikan UPTD memiliki
Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yaitu menawarkan meningkatkan
pelayanan public, untuk meningkatkan PKL dalam rangka
meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Administrator public dikatan responsible jika pelakunya
memiliki standar profesionalisme dan kompetensi tekhnis yang tinggi.
Untuk bisa menilai terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan
sepak terjang para administrator public harus memiliki standar
penilaian sendiri yang sifatnya administrative atau teknis, dan bukan
politis. Oleh karena itu responbilitas juga sering disebut dengan “
subjective responbility atau admninistrative responbility.
Sedangkan standar penilaian yang digunakan di Galabo oleh
pemerintah, diungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs.
Agus Siswuryanto) sebagai berikut :
“Ya ada standar, di kala ada peningkatan pendapatan berartiada peningkatan ekonomi kemakmuran untuk kerakyatan,standarnya adalah banyak pengunjung, banyak omzet, adagalabo yang dibiayai dengan tinggi 5 milyar kalau tidak adapengunjung kan sayang. Peningkatan pendapatan itu ituukuran / indicator peningkatan pendapatan Daerah (PAD).Ilustrasinya, Pengunjung dari Surabaya atau dari Jakartamelakukan belanja atau maka maka akan meningkatkanpengunjung, secara makro yaitu kontribusi secara menyuluruhseperti parkir, pembelian barang, dan lain-lain sehinggadiperoleh pendapatan daerah meningkat secara tidaklangsung.”(Wawancara, 22 November 2012)
Dapat diketahui dari komentar salah satu pedagang Galabo
yang bernama pak wawan, sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
104
“Standar pelayanan tersebut selalu di kejar yak arena tidaksedikit juga pedagang itu lolos dari yang sebelumnya. Belumpernah punya usaha yang sebelumnya mencaoba-coba kalauyang sudah buka usaha dalam pelayanan ke konsumennya itulebih enak jadi ketika ada beberapa pedagang yang mungkinnotabennya belum punya usaha sebelumnya belum punyastandar pelayanan dalam hal itu dan itu perlu secaraberkesinambungan untuk di bina misalnya dalam halpenyajian dan pelayanan kepada konsumen dan prose situharus selalu di pantau tapi yang saya amati selama iniperbedaannya sudah cukup drastic dan pembinaan itu dariUPTD Kuliner.
(Wawancara, 19 Januari 2013)
Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa standar
standarnya adalah banyak pengunjung, banyak omzet, peningkatan
pendapatan itu itu ukuran / indicator peningkatan pendapatan Daerah
(PAD). Meningkatkan pengunjung, secara makro yaitu kontribusi
secara menyuluruh seperti parkir, pembelian barang, dan lain-lain
sehingga diperoleh pendapatan daerah meningkat secara tidak
langsung. Namun dari cara berdagang mungkin perlu pembinaan lagi
oleh pemerintah karena masih banyak sekali pedagang yang belum
mengerti cara berdagang, cara berjualan dan cara memberikan
pelayanan kepada pedagang. Hal tersebut tugas nya pemerintah untuk
memberikan pembinaan lagi.
Responbilitas berkenaan pula dengan proses dari penetapan
tujuan sampai dengan pencapaian tujuan yang merupakan kinerja dari
sebuah organisasi dan bagaimanakah suatu organisasi melaksanakan
peraturan yang telah ada dan di buat mengenai prosedur pelayananya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
105
Sedangkan prosedur pelayanan organisasi di Galabo
melaksanakan peraturan yang telah disepakati bersama diungkapkan
oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto)
sebagai berikut :
“Karena sudah ada peraturan maka harus mengikuti peraturan,tidak boleh menawarkan menu, prosedur pelayanan bolehgrudug-grudug. Sejak adanya UPTD semua itu tidak adakarena kita semua tahu bahwa kemauan pengunjung jadisemua yang tidak sesuai harus dipangkas.”(Wawancara, 22 November 2012)
Pendapat lain yang di kemukakan oleh salah satu pengunjung
yang bernama Andi mengenai pelayanan yang di berikan oleh para
pedagang Galabo :
“ Ya yang saya tau mengenai pelayanan para pedagang Galabopada waktu itu sangat mengecewakan mba, karena denganberebut an pembeli kami sebagai pembeli makanana menjadikurang nyaman pengennya santai eh malah jadikemrungsung. Ya kalo sudah ada peraturan untuk parapedagang demi kenyaman pembeli saya sangat setuju mbakarena kami juga ingin mendapatkan kenyamanan bisamakan dengan santai sesuai yang saya harapkan”(Wawancara, 5 Juni 2012)
Hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa prosedur
pelayanan organisasi di Gasebo, jika sudah ada aturan maka semua
harus mengikuti peraturan yang ada atau kesepakatan bersama yang
telah ditentukan oleh pedagang, misalnya tidak boleh menawarkan
menu, prosedur pelayanan boleh grudug-grudug.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
106
4) Akuntabilitas
Accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan
untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta
pertanggunganjawaban. Akuntabilitas (accountability) yaitu
berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan
perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari
individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola
sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk
dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.
Bentuk kewajiban-kewajiban dari individu-individu anggota
Galabo dan penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-
sumber daya public di Galabo dapat diketahui dari hasil wawancara
dengan Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus Siswuryanto)
sebagai berikut :
“Membayar iuran yang telah disepakati bersama, sehinggadapat digunakan untuk merawat fasilitas-fasilitas yang ada,sehingga ada kontribusi pada pemerintah secara tidaklangsung, tapi itu dikembalikan pada pedagang, 15 ribu ituuntuk membayar listrik, air, perawatan peralatan, gerobak,kebersihan dan lain-lain. Kalau restribusi yang digunakan diGalabo perda 9 tahun 2012 adalah RPKD (RestribusiPemakaian kekayan Daerah) ketentuan perluasan meter, permeter 200 rupiah.”
(Wawancara, 22 November 2012)
Adapun komentar dari salah satu pedagang bernama Tutik
mengenai pengelolaan Galabo, sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
107
“Kalau selama ini sudah cukup baik ya ada beberapa petugasyang bertanggungjawab dengan tugasnya. Adanya petugas dariUPTD Kuliner memantau terus setiap harinya demi kelancarandagangan kami. Di panatu bagaimana kita memberikanpelayanan kepada pembeli dan berkomunikasi dengan pembelidll.”(Wawancara, 19 Januari 2013)
Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa bentuk kewajiban-
kewajiban dari individu-individu anggota Galabo adalah Membayar
iuran yang telah disepakati bersama, sehingga dapat digunakan untuk
merawat fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga ada kontribusi pada
pemerintah secara tidak langsung, tapi itu dikembalikan pada
pedagang, 15 ribu itu untuk membayar listrik, air, perawatan peralatan,
gerobak, kebersihan dan lain-lain. Sedangkan Pemerintah
mendapatkan restribusi RPKD sesuai dengan Perda 9 tahun 2012
adalah RPKD (Restribusi Pemakaian kekayan Daerah) ketentuan
perluasan meter, per meter 200 rupiah.
Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan
kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik
dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Aspek
yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik
mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil
oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Akuntabilitas akan tumbuh
subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai
landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi
serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Sedangkan cara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
108
menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat bagi
pemeritah di Galabo disampakan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner
(Drs. Agus Siswuryanto) sebagai berikut :
“Semua di sampaikan terbuka kepada pemerintah, tujuangalabo ini, perdanya terbuka, peraturan bagi pengelola galaboini. Seperti peraturan yang telah disepakati bersama.”
(Wawancara, 22 November 2012)
Hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa cara
menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat bagi
pemerintah di Galabo, semua dilakukan dengan terbuka, dari tujuan,
perdanya, peraturan bagi pengelola dan lain-lain.
5) Kualitas Pelayanan
Pelayanan Publik adalah kewajiban birokrasi. Pelayanan
kepentingan public berarti menempatkan orientasi tugas aparat
birokrasi pada terselenggaranya pelayanan yang baik kepada
masyarakat pengguna jasa birokrasi pemerintah, sedangkan partisipasi
masyarakat tercipta manakala tersedianya ruang public yang signifikan
bagi saluran partisipasi masyarakat, adanya ruang public bagi setiap
kebijakan.
Menurut Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus
Siswuryanto), dalam penempatan aparat birokrasi pada
terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna
jasa birokrasi pemerintah di Galabo sebagai berikut :
“Menggunakan keterpengawasan tadi seperti mengandenginstansi lain terkait seperti checker, ada Satpol PP, Polisi lalulintas, dinas perhubungan, Polisi Lalu Lintas mengatur arus,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
109
memberikan tindakan jika perlu tindakan misalnya parkirsembarangan menganggu, mengatur lalu lintas kerjasamaDishub berkerjasama dengan Polisi lalu lintas mengaturperparkiran, untuk Satpol PP mengatur tentang gelandangan,pengamen, dan pengemis.”
(Wawancara, 22 November 2012)
Pernyataan dapat diartikan bahwa penempatan aparat
birokrasi pada terselenggaranya pelayanan yang baik kepada
masyarakat dengan menggunakan keterpengawasan seperti
mengandeng instansi lain terkait seperti checker, ada Satpol PP, Polisi
lalu lintas, dinas perhubungan, Polisi Lalu Lintas.
Ruang public sebagaimana dimaksud akan menentukan
kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan birokrasi.
Kepuasan merupakan tingkat perasaan setelah membandingkan kinerja
dengan harapan. Apabila masyarakat tidak di beri kesempatan untuk
melihat kinerja dan melakukan penilaian terhadap kinerja tersebut,
maka sejak awal masyarakat sudah tidak mendapat kepuasan tersebut.
Bentuk partisipasi anggota Galabo tercipta manakala
tersedianya ruang public yang signifikan bagi saluran partisipasi
masyarakat diungkapkan oleh Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs.
Agus Siswuryanto) sebagai berikut :
“Dengan iuran 15 ribu karena kesepakatan bersama, untukmerawat memperbaiki kualitas dan fasilitas di Galabo.Misalnya pembangunan Toilet putri/putra yangbaik/represintatif seperti bandara kamar mandi kering,Panggung promosi, kebersihan, ini adalah wujud peran daripemerintah, untuk menaikkan branding dari Galabo sehinggadana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang besar itubermanfaat bagi masyarakat.”
(Wawancara, 22 November 2012)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
110
Dari hasil wawancara dapat disederhanakan bentuk
partisipasi anggota Gasebo adalah Dengan iuran 15 ribu karena
kesepakatan bersama, untuk merawat memperbaiki kualitas dan
fasilitas di Galabo. wujud peran dari pemerintah, untuk menaikkan
branding dari Galabo sehingga dana yang dikeluarkan oleh pemerintah
yang besar itu bermanfaat bagi masyarakat.
6) Diskresi
Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat
sampai daerah yang intinya memberikan keleluasaan kepada pejabat
publik melakukan sebuah kebijakan atau tindakan untuk kepentingan
bersama.
Diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara
yang harus dicapai, tujuan bernegara dari faham negara kesejahteraan
adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai
tujuan bernegara tersebut maka pemerintah berkewajiaban
memperhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti
seluas-luasnya. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif
berperan mencampuri kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public
service) yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak
untuk mengambil keputusan.
Menurut Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus
Siswuryanto), pemerintah secara aktif berperan mencampuri kehidupan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
111
sosial-ekonomi masyarakat (public service) di Galabo diungkapkan
dalam pernyataan sebagai berikut :
“Kita mendengarkan apa yang dimaui oleh masyarakat demiterciptanya masyarakat yang sejahtera, bisa menghidupidirinya sendiri, mengurangi beban keluarga, pemerintahsehingga tidak menjadi beban pemerintah. Intinya kitakomunikasikan setiap langkah-langkah itu. Contoh kita tidakperlu PKMS karena udah cukup mampu, mengurangi bebanpemerintah/masyarakat.”(Wawancara, 22 November 2012)
Seperti yang di ungkapkan salah satu pedagang Galabo yang
bernama Pak Wawan, sebagai berikut :
“Peran pemerintah dalam hal ini lebih banyak ke pembinaanmulai dari penataan, fariasi menu kemudian pelayanan.Sebenarnya itu semua adalah pendidikan yang baik untukpara pedagang dan untuk kelangsungan usaha itu pun kalaumereka para pedagang menyadari sebenarnya konsep dari pakjoko widodo pada waktu itu adalah tempat wisata kulineryang sebenarnya ada yang datang di Solo yang mencarimakanan khas di Solo yang terdapat di Galabo,kemudian adateam survey khusus yang melakukan Pengamatan,Pedagangkuliner apa saja yang di pilih ,dan menjadi Brand atauMakanan Khas Solo”
(Wawancara, 19 Januari 2013)
Pernyataan ini dapat diartikan bahwa pemerintah secara aktif
berperan mencampuri kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public
service) di Galabo dengan mendengarkan apa yang dimaui oleh
masyarakat demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan
indicator bisa menghidupi dirinya sendiri, mengurangi beban keluarga,
dan tidak menjadi beban pemerintah.
Kebebasan tersebut akan dapat menimbulkan masalah karena
menyimpangi asas legalitas dalam arti sifat ”pengecualian” oleh karena
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
112
itu hal tersebut berpeluang lebih besar untuk menimbulkan kerugian
kepada warga masyarakat. Oleh karena itu terhadap diskresi perlu
ditetapkan adanya batas toleransi. Batasan toleransi dari diskresi yaitu
adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk
bertindak atas inisiatif sendiri; untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu; tidak
boleh mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, harus dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral.
Menurut Kepala UPTD Kawasan Kuliner (Drs. Agus
Siswuryanto), pelaksanaan pelayanan publik di Galabo memberikan
keleluasaan kepada pejabat public dalam melakukan peraturan
pemerintah diungkapkan dalam pernyataan sebagai berikut :
“Masyarakat kita sadarkan, bertentangan denganmenyelaraskan dengan institusi terkait, beri penyegaran,fasilitas pemerintah ini dari rakyat untuk rakyat, rakyat harusdiatur, maka pemerintah membuat aturan supaya aturan itujelas, tujuannya terjadi sinergi dengan masyarakat, dikala adaperaturan harus ditegakkan jika belum ada aturan perlumusyawarah, perlu di fasilitasi, konsultasi, koordinasi,evaluasi.”(Wawancara, 22 November 2012)
Komentar lain dari pak wawan salah satu pedagang di Galabo,
yang mengatakan :
“Artinya ada sosialisasi jika itu untuk kepenyingan bersama,saya kira pedagang bisa menerima ,seperti itu harus denganpendekatan khusus ada pembinaan yang terus menerus danberkesinambungan pasti akan jadi lebih baik,tidak harus iniharus itu yang terpenting Synergi (kesepahaman),antarapedagang Dan Pemerintah dalam hal ini UPTD kuliner”.(Wawancara, 19 Januari 2013)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
113
Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa pelaksanaan
pelayanan publik di Galabo harus bertentangan dengan peraturan
pemerintah maka masyarakat disadarkan, jika bertentangan dengan
menyelaraskan dengan institusi terkait, pemerintah membuat aturan
dengan jelas, peraturan harus ditegakkan jika belum ada aturan perlu
musyawarah, sehingga tercipta sinergi dengan masyarakat.
3. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Disperindag
Mengenai dari beberapa permasalahan yang ada pada wisata
kuliner Gladag Langen Bogan atau biasa di singkat Galabo peneliti
mencari informasi di UPTD Kawasan Kuliner Disperindag Surakarta
segera untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Tindakan-tindakan tersebut sebagaimana adalah
bentuk tanggungjawab pihak Disperindag terhadap program wisata kuliner
yang sebagai satu-satunya icon wisata kuliner di Solo. Setelah peneliti
mendapatkan beberapa informasi terkait dengan Galabo, menurut peneliti
langkah yang di gunakan oleh pihak Disperindag adalah :
1). Strategi memberikan pengarahan terhadap para pedagang.
Para pedagang di Galabo di beri pengarahan terlebih dahulu
sebelum pemerintah bertindak untuk memperbaiki Galabo. Hal
tersebut membuat para pedagang galabo mengerti bahwa pemerintah
tidak tinggal diam dalam mengatasi permasalahan Galabo. Sebenarnya
pihak Disperindag sudah mengetahui memang ada beberapa masalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
114
yang menyangkut galabo seperti yang di katakana oleh Drs. Agus
Siswuryanto Kepala UPTD Kawasan Kuliner Disperindag Solo :
“Sebenarnya pihak kami sudah mengetahuinya jika adapermasalahan-permasalahan yang timbul di Galabo. Wong yanamanya program pemerintah baru pertama kalinya pasti nggaklangsung mulus. Pasti ada permasalahan yang di timbulkan, nahini fungsinya pemerintah tidak hanya tinggal diam setelahmembuat program terus tidak memantau keadaan mereka. Kamiselalu memantau keadaan di Galabo namun kan tidak semudahmembalikan telapak tangan semua butuh proses jika inginmemperbaiki suatu program yang sudah berjalan. Namun kamijuga butuh pengertianya untuk para pedagang agar lebih bersabarlagi”
(Wawancara, 22 November 2012)
Pendapat lain dari saudara andit pengunjung Galabo yang
menanggapi permasalahan yang ada di Galabo, sebagai berikut :
” Kalau menurut saya sih ada benernya ya yang namanya programpemerintahan yang baru pasti tidak selalu berjalan dengan muluspasti ada permasalahan yang timbul dengan ini pasti pihak yangbertanggungjawab akan belajar dari sebelumnya dan saya percayanantinya Galabo akan menjadi lebih baik lagi”
(Wawancara, 13 Januari 2013)
Melihat komentar dari Kepala UPTD Kuliner dan pengunjung
Galabo tersebut, bahwa memang benar sutu program pelaksanaanya
tidak mudah. Memang butuh proses yang sangat panjang. Namun
melihat prosesnya pihak Disperindag juga memberikan pengarahan
dan pengertian terhadap mereka. Bahwa Pemerintah tidak tinggal diam
dan akan merevitalisasi tempat Selter di Galabo. Pengerjaan Galabo
tidak hanya dari pemerintah saja namun para pedagang pkl dan galabo
diminta untuk supaya mengerti dan membantu pelaksanaannya, agar
selter di Galabo segera di perbaiki. Oleh karena itu para pedagang PKL
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
115
dan galabo diminta untuk mau dipindahkan ke lokasi darurat untuk
sementara waktu sampai batas penyelesaian selter yang baru. Lokasi
darurat yang disediakan oleh Pemerintah adalah lokasi area parker bis
atau mobil di samping Galabo itu sendiri. Adapaun kondisi tempat
darurat semantara pada gambar dibawah ini:
Gambar IV.4
Tempat Sementara Galabo
Sumber : Dokumentasi Peneliti
Melihat keadaan tempat tersebut sangat memperhatinkan bagi
para pedagang , namun itu demi kebaikan dan nasib para pedagang
juga. Tapi dengan lokasi darurat ini tidak sedikit yang mengeluh
dengan keadaan ini, hampir semuanya mengeluhkan mengenai tempat
sementara ini, kebanyakan mengeluhkan tempatnya terlalu banyak
debunya, dan para pedagang merasa kurang nyaman dengan keadaan
tersebut. Sehingga para pedagang kebanyakan untuk memilih menutup
dagangannya saja. Seperti yang di ungkapkan oleh saudari Diah salah
satu pedagang di Galabo :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
116
“ Bagaimana mau laku mba kalau tempatnya seperti ini, mungkinpara pembeli nggak mau kalau tempatnya banyak debunya.Kalau saya dagangan tetep saya buka mba soalnya ini adalahsatu-satunya mata pencaharian kita”(Wawancara, 3 November 2012)
Ungkapan yang sama dari salah satu pedagang yang bernama Novi
yang mengatakan :
“ Kalau dulu waktu di tempat darurat kami sangat bingung mba.mau dibuka atau tidak dagangan kami. Masalahnya daganganhanya berkurang sedikit selanjutnya dagangan kami selalu busuk,saya jadi rugi mba. Padahal dengan berjualan di galabo inilahmasukan pendapatan saya sekarang ini”(Wawancara, 13 Januari 2013)
Menurut peneliti dapat disimpulkan memang sangat
memprihatinkan tempat itu hampir semua tidak membuka
dagangannya pada siang harinya mungkin hanya sekitar 10 dagangan
saja yang di buka. Sebagian besar mereka hanya mengandalkan
lakunya makanan dari para penumpang bis pariwisata di pagi hari
sampai dengan sore hari. Berbeda dengan keadaan malam harinya,
lebih banyak dengan siangnya sekitar lebih dari sepuluh dagangan
masih di buka disana. Walaupun tidak semua mereka tetap membuka
dagangannya. Namun Kepala UPTD Kawasan Kuliner Agus
Siswuryanto menegaskan bahwa :
“ Jika kondisi pasar darurat berdebu, tolong di pahami, sebablokasi pasar darurat berada di tanah kosong di sisi selatan BankDanamon, yang biasa di gunakan oleh parker bus atau mobil parawisatawan. Dipasar darurat kan sifatnya sementara. Setelahrevitalisasi Galabo finish pedagang akan kembali ke lokasi asalmereka dengan suasana tempat dan fasilitas yang lebih nyaman”(Wawancara, 22 November 2012)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
117
Dengan pindahnya lokasi darurat para pedagang tersebut tetap
di kenakan biaya retribusi setiap harinya. Menurut Ibu Prapti biaya
yang harus di keluarkan oleh para pedagang adalah sebagai berikut :
Tabel VI.2
Beban tiap pedagang perbulan
No Pengeluaran Nomonal/hari Perbulan
1 Retribusi Rp. 15.000,- Rp. 450.000,-
2 Uang Listrik Rp 500,- Rp. 15.000,-
3 Uang Kebersihan Rp. 10.000,-
4 PPN Rp.53.000,-
Jumlah Rp. 528.000,-
(Wawancara, 6 November 2012 )
Tingginya pengeluaran yang di bebankan para pedagang,
sangat dirasa terlalu berat. Dikarenakan pemasukan sudah berkurang
namun retribusi yang di bebankan para pedagang tetap sama
2). Revitalisasi Selter pedagang Galabo.
Selter para pedagang di kawasan kuliner Gladag Langen
Bogan (Galabo), di jalan Mayor Sunaryo pada saat ini sudah mulai di
bongkar terkait dengan program revitalisasi kawasan tersebut.
Pembokaran shelter dalam rangka revitalisasi kawasan kuliner tidak
mengganggu kegiatan para pedagang karena sudah di jelaskan bahwa
pihak pemerintah tidak tinggal diam dan bertanggung jawab demi
kelancaran semua para pedagang di pindah sementara di sisi utara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
118
galabo. Program dari pemerintahanpun di buat sebaik mungkin
Pedagang akan menempati pasar darurat sampai pembangunan galabo
kelar Desember 2012 mendatang. Kepala UPTD Kuliner Agus
Siswuryanto menjelaskan, selama di pasar darurat, pedagang yang
berjualan dan malam akan menggunakan gerobak yang sama :
“Biasanya pedagang siang dan malam pakai gerobak sendiri-sendiri. Tetapi selama di pasar daarurat, semntara ya pakaigerobak yang sama. Hal tersebut dikarenakan akan mempermudahdalam penataanya.”
(Wawancara, 22 November 2012)
Selanjutnya rencana pemerintah dalam revitalisasi dilakukan
pada tanggal 5 September 2012. Galabo akan di perbaiki sesuai dengan
yang di harapkan dan akan selesai pada bulan Desember sesuai yang di
janjikan. Redesain pembangunan Gladag Langen Bogan (Solo), di
pastikan selesai pada bulan Desember. Pusat kuliner malam tersebut
akan di lengkapi dengan penutup atau kanopi pada bagian atasnya. Hal
tersebut juga di kemukakan oleh Kepala UPTD Kuliner Disperindag
Surakarta :
“ Dalam desain yang sudah di buat tidak dilengkapi denganpenutup atau kanopi pada bagian atasanya. Padahal desain galabodi harapkan bisa di lengkapi dengan fasilitas tersebut demimembuat pedagang dan pengunjung merasa nyaman khususnyapada waktu musim hujan. Jadi kemungkinan akan di buattambahan kanopi untuk kenyamanan semuanya. Terkaitpenambahan penutup atau kanopi tersebut juga sudah mendapatpersetujuan Walikota Solo pada waktu itu”
(Wawancara, 22 November 2012)
Pendapat lain di kemukakan oleh salah satu pengunjung Galabobernama Andit yang merespon mengenai desain Galabo, sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
119
“ Kalo mengenai desain Galabo yang saya baca di koran spertinyaterjadi kekeliruan di pemasangan sliding yang manual harus ditarik atau di geser dengan kayu padahal pemerintah memintasliding di buat secara otomatis jadi memudahkan para pedagang”(Wawancara,13 Januari 2013 )
Kesimpulan yang dapat di ambil dari komentar diatas adalah
bahwa proses revitalisasi tidak mudah. Harus memerlukan rencana
program yang sesuai dan di setujui oleh semua kalangan terkait dengan
revitalisasi galabo. Tidak hanya pada rencana program saja anggaran
yang di keluarkan juga tidak sedikit. Total anggaran yang tersedia
sebesar Rp 2,281 miliar . Jika terjadi kekeliruan yang tidak sesuai yang
di harapkan maka pihak yang bertanggungjawab akan segera
mengubahnya. Walaupun menggunakan dana baru lagi untuk
membiayai perbaikan sliding tersebut. Adapun rencana pembangunan
Galabo desain nya sebagai berikut :
Gambar IV. 5
Desain New Galabo
Sumber : http://regional.kabar24.com/2012/soloraya/solo/desain-baru-galabo-disetujui-dprd-194882
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
120
Dalam desain tersebut, dipastikan semua selter pedagang dan
kursi pengunjung akan dilengkapi atap berupa kanopi yang dipasang
dengan sistem sliding atau geser manual. Lebar kanopi tersebut 5
meter dengan ketinggian 3 meter. Pembahasan rencana perombakan
total pusat kuliner malam itu sempat berlangsung alot. Salah satunya
karena Pemkot berencana memasang dua unit parasol (payung
berukuran besar-red) dengan ketinggian 10 meter dan lebar sekitar 12
meter, di antara 57 selter pedagang di kawasan.
3). Memperbaiki Manajemen Galabo,
Memperbaiki Manajemen Galabo yaitu dengan menyatukan
manajemen di Galabo hal ini dilakukan agar memberikan kemudahan
birokrasi dan pertanggungjawaban pada pihak-pihak yang
berkepentingan di Galabo misalnya pedagang, pemerintah, pembeli,
dan lain-lain. Pada manajemen sebelumnya, Galabo hanya menanggani
Pedagang malam hari dengan penangganan oleh Disperindag.
Selanjutnya penangganan PKL siang dikelola oleh Dinas Pengelolaan
Pasar. Pada manajemen yang baru PKL Siang dan malam dikelola oleh
Disperindag.
Dengan pengelolaan satu atap tersebut diharapkan pelayanan di
Galabo baik pada siang maupun malam hari tetap sama sehingga
image yang ada di masyarakat tetap baik dan memudahkan dalam
pengelolaan Galabo. Dengan pengelolaan satu manajemen ini
diharapkan kualitas pelayanan PKL di Galabo tetap meningkat dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
121
pendapatan, kualitas pelayanan pada konsumen, fasilitas dan lain-lain.
Pelayanan satu manajemen ini memudahkan fungsi kontrol terhadap
PKL dan pengunaan sarana-prasarana di Galabo. Dengan satu
manajemen ini menjadikan tidak ada ruang bagi pengelola untuk saling
menyalahkan, perasaan tidak senang, iri dan perbedaan dalam
pengelolaan PKL di Galabo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
122
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban Galabo
belum maksimal, ada beberapa yang masih kurang dan perlu di perbaiki lagi.
Pihak yang bertanggungjawab dalam permasalahan Galabo (Gladag Langen
Bogan) adalah Disperindag (Dinas Perdagangan dan perindustrian). indikator
yang digunakan dalam mengukur pertanggungjawaban Disperindag Surakarta
dalam menangani ini adalah Responsivitas, keadilan, responbilitas,
akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan Deskresi. Dari ke enam indicator
tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk menilai tanggungjawab Dinas
Desperindag dalam menangani masalah manajemen pengelolaan di Galabo
Surakarta. Dilihat dari beberapa Indikator bahwa dalam indicator
Responsivitas belum sepenuhnya teratasi di karenakan masih ada beberapa
fasilitas yang belum merata, sliding yang tidak sesuai dengan yang diharapkan
dll. Karena pada saat ini lebih terfokuskan pada shelter bagian Barat, oleh
karena itu nasib shelter bagian Timur sepi pengunjungnya. Hal tersebut belum
teratasi oleh Pemerintah. Selanjutnya dalam indicator Keadilan juga kurang
seperti halnya banyaknya pemberian fasilitas yang berbeda-beda itu membuat
rasa kesenjangan terhadap para pedagang, misalnya kursi yang bebeda,
penataan tempat yang lebih ramai di bagian barat sehingga nasip pedagang
bagian timur kurang peminatnya. Indikator Responbilitas dapat dilihat daari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
125
prosedur pelayanan organisasi di Galabo, misalnya tidak boleh menawarkan
menu, prosedur pelayanan boleh grudug-grudug, namun yang masih tidak di
taati dalam mengenakan pakaian yang seharusnya seragam memakai sepati
dan tidak diperbolehkan memakai celana pendek.. Indikator akuntabilitas
dapat diimplementasikan kedalam cara menyampaikannya secara transparan
kepada masyarakat bagi pemerintah di Galabo dengan cara di beri pembinaan.
dengan terbuka, dari tujuan, perdanya, peraturan bagi pengelola dan lain-lain.
Indikator kualitas pelayanan dilihat pada partisipasi anggota Galabo adalah
Dengan iuran Rp15000,-karena kesepakatan bersama, untuk merawat
memperbaiki kualitas dan fasilitas di Galabo, wujud peran dari pemerintah,
untuk menaikkan branding dari Galabo agar para pengunjung merasa nyaman
di Galabo. Namun Indikator dekresi pelaksanaan pelayanan publik di Galabo
memberikan keleluasaan kepada pejabat publik untuk melakukan kebijakan.
Sedangkan indikator keadilan sebagian masih perlu diperbaiki terutama
terjadinya kesenjangan antara Kawasan Galabo dengan PKL Siang hari,
kesenjangan antara pedagang satu dengan pedagang yang lain meskipun
menempati kawasan yang relatif sama.
Implementasi program-program UPTD Kawasan Kuliner dan
Disperindag sebagai bentuk solusi permasalahan di Galabo adalah a) Strategi
memberikan pengarahan terhadap para pedagang; b) Merevitalisasi bangunan
selter di Galabo; c) Memperbaiki management Galabo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
125
B. Saran
Dari hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut :
1. Bagi UPTD Kawasan Kuliner
a. Implementasi program UPTD Kawasan Kuliner seperti halnya,
pembayaran retribusi daerah yang sebagian di gunakan untuk
perbaikan fasilitas di Galabo dilakukan dengan transparansi agar para
pedagang mengetahui dan merasakan hasil dari program pemerintahan
tersebut.
b. Pendekatan khusus yang di lakukan oleh UPTD Kawasan Kuliner
dengan mengadakan pertemuan secara musyawarah setiap bulannya
atau disaat ada permasalahan yang timbul untuk meningkatkan kualitas
pedagang. Caranya dengan melibatkan PKL dalam pembuatan
kebijakan yang mengatur PKL, menampung dan menginventarisasi
sekaligus menindaklanjuti seluruh keluhan.
c. Terkait dengan revitalisasi Galabo, rencana program disesuaikan dan
disetujui oleh semua kalangan terkait. Program revitalisasi yang
dilakukan oleh pemerintah seharusnya dilakukan sesuai dengan yang
direncanakan dan keputusan pada awalnya, sehingga dapat bermanfaat
secara maksimal bagi pedagang serta tidak mengecewakan para
pedagang.
2. Bagi Pedagang
a. Pedagang harus ikut mendukung program UPTD Kawasan Kuliner
seperti halnya pembayaran retribusi daerah yang lancar agar semua
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
125
berjalan dengan baik, Pedagang juga di wajibkan mengikuti pertemuan
setiap bulannya agar jika ada permasalahan dapat terselesaikan dengan
baik.
b. Pedagang harus melakukan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas yang
ada di Galabo sehingga fasilitas itu dapat digunakan dalam jangka
waktu yang lama.
c. Pedagang di wajibkan juga mematuhi peraturan yang sudah di sepakati
bersama seperti halnya peraturan dalam memberikan pelayanan,
menjaga kebersihan, menggunakan pakaian yang sudah di tetapkan dll,
agar pedagang Galabo terlihat tertib sehingga para pengunjung Galabo
merasa nyaman