dimas septia bistama115030107111118

14
Dimas Septia Bistama 115030107111118 M. Fajrul Islam P. 115030101111088 Dicky Setya Abdi 115030100111108 Achmad Geovani Awang M. 115030107111073 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR KELOMPOK 1

Upload: aviva

Post on 09-Jan-2016

89 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Dicky Setya Abdi115030100111108. KELOMPOK 1. Dimas Septia Bistama115030107111118. M. Fajrul Islam P.115030101111088. Achmad Geovani Awang M.115030107111073. MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR. POKOK PEMBAHASAN. ADMINISTRASI PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Dimas Septia  Bistama115030107111118

Dimas Septia Bistama115030107111118

M. Fajrul Islam P.115030101111088

Dicky Setya Abdi115030100111108

Achmad Geovani Awang M.115030107111073

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR

KELOMPOK 1

Page 2: Dimas Septia  Bistama115030107111118

POKOK PEMBAHASAN

ADMINISTRASI PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN PIBLIK DAN PERKEMBANGAN PARADIKMA ADMINISTRASI PUBLIK

HAKEKAT MAKNA PELAYANAN PUBLIK

APA DAN MENGAPA MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

RUANG LINGKUP MPP

Page 3: Dimas Septia  Bistama115030107111118

ADMINISTRASI PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK

Pengertian Pelayanan publik menurut (Poltak Sinambela, 2006) Pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan

Pengertian Teoritis Menurut UU No 25 / 2009kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

Mengapa Pelayanan Publik Dibutuhkan?

• Kebutuhan semua orang, semua stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan prima• Merupakan ranah-domain di mana semua pihak berinteraksi dengan atribut hak dan kewajibannya• Ranah-bidang di mana nilai-nilai citizenship dilekatkan• Perwujudan dari negara kesejahteraan (perwujudan dari tanggung jawab sosial politik pemerintah)• Karena semakin kompleks masyarakat, kebutuhan akan barang dan jasa publik semakin tidak terbatas. Sehingga diperlukan manajemen pelayanan publik sebagai bentuk evaluasi kualitas organisasi pelayanan baik pemerintah pusat maupun daerah.

Page 4: Dimas Septia  Bistama115030107111118

Hubungan Adm. Publik dan Pelayanan Publik?

ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI PROSESESENSI, HAKEKAT, ATAU STATE OF THE ART DARI KEGIATAN ADMINISTRASI PUBLIK ADALAH PELAYANAN PUBLIK

SEBAGAI ORGANISASIFUNGSI DAN TUGAS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI PUBLIK ADALAH PELAYANAN PUBLIK

DENGAN DEMIKIAN KINERJA SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK DAPAT DINILAI DARI KINERJA PELAYANAN PUBLIK (pelayanan sebagai bidang kegiatan utama dari administrasi publik)

•Public problem, public need, public interest•Pelayanan publik adalah “core” fungsi praktik adm publik•Pelayanan publik adalah (determinan) kinerja adm publik•Kajian pelayanan publik merupakan bagian studi Adm Publik•Perkembangan paradigma adm publik berpengaruh pada pelayanan publik•Pelayanan menjadi indikator kinerja administrasi publik

Page 5: Dimas Septia  Bistama115030107111118

PERKEMBANGAN PARADIKMA ADMINISTRASI PUBLIK

ADM PUBLIK

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

OLD PUBLIC ADMINISTRATION

NEW PUBLIC MANAGEMENT

NEW PUBLIC SERVICE

Page 6: Dimas Septia  Bistama115030107111118

OLD PUBLIC ADMINISTRATION

-Pemerintah (Administrasi publik) sebagai penyelenggara semua pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh kebijakan publik

- Program-program publik dikelola oleh organisasi yang herarkhis dimana para pemimpinnya (manager) mengontrol dari atas ke bawah

- Pemberian pelayanan dilaksanakan oleh para administrator yang harus bertanggungjawab kepada pejabat terpilih (pejabat politik) dan diberi kewenangan yang sangat terbatas

-Birokrasi pemerintah lebih banyak mengatur (regulatory) dari pada menyelenggarakan pelayanan (service delivery)

- Lebih fokus proses dari pada hasil

Karkteristik Pelayanan Publik di dalam New Public Management

1. Mencapai tujuan kebijakan melalui mekanisme pasar dengan pelaku utama swasta dan masyarakat2. Pelayanan yang diberikan lebih urgen daripada swasta, yaitu tidak sekedar memberikan pelayanan yang menguntungkan saja3. Pelayanan yang diberikan biasanya monopoli atau semi monopoli, yaitu mengelola bidang bidang yang urgent sebagai kewajiban negara4. Pelayanan relatif berdasarkan regulasi, yaitu dalam melaksanakan kegitannya menekankan pemberlakuan aturan aturan yang ada.5. Pelayanan tidak ditentukan oleh harga pasar, yaitu bukan menekankan pada keseimbangan permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar6. Pelayanan lebih ditentukan oleh penilaian publik, yaitu dalam mengukur kinerja pelayanan yang diberikan sesuai pendapat yang diberikan masyarakat7. Lebih berfokus pada hasil ( efesiensi, efektifitas, dan kualitas pelayanan ) dan sistem manajemen yang lebih fleksibel

Page 7: Dimas Septia  Bistama115030107111118

1

• melayani masyarakat secara demokratis : adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel

2

•Melayani Warga Negara bukan Pelanggan (Customers)

3

•Membangun koalisi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam Pelayanan Publik

4

•Struktur Organisasi Kolaboratif, kepemimpinan bersama secara internal dan eksternal dalam rangka memebrikan pelayanan kepada masyarakat

Karakteristik Pelayanan Publik di New Public Service

Page 8: Dimas Septia  Bistama115030107111118

HAKEKAT MAKNA PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan umum adalah pemberian jasa baik yang diberikan oleh pemerintah, swasta atas nama pemerintah, atau swasta, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.Bagi organisasi, melayani konsumen merupakan “saat yang menentukan” (moment of thruths), peluang bagi organisasi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya.Pelayanan publik pada hakekatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003),

Pelayanan publik pada hakekatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003),

Page 9: Dimas Septia  Bistama115030107111118

HAKEKAT MAKNA PELAYANAN PUBLIK

(Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003)

Pelayanan publik oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik yakni untuk menjalankan visi & misi serta mencari dukungan suara.

Pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sosial (volunteer), tetapi lebih banyak bermotif ekonomi yakni mencari keuntungan.

Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak, ataupun ditarik bayaran.

Tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau.

Pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warganegara sebenarnya justru tidak adil karena kebutuhan & kepentingan masyarakat berbeda-beda.

Page 10: Dimas Septia  Bistama115030107111118

APA DAN MENGAPA MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Manajemen Pelayanan Publik dapat difahami sebagai segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik

Manajemen Pelayanan Publik itu penting karena:

•SEMAKIN KOMPLEKSNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (TUNTUTAN, AKTOR, OBYEK/PRODUK PELAYANAN)•DEMOKRATISASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN (PEMERINTAHAN)•BANYAKNYA FAKTA KINERJA PELAYANAN YANG BURUK KARENA ASPEK MANAJEMEN (KEGAGALAN PELAYANAN KARENA ASPEK MANAJEMEN)•TANPA MANAJEMEN, PELAYANAN PUBLIK BUKAN HANYA TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN MASALAH PUBLIK, TETAPI JUGA MEMBUAT MASALAH BARU •SEMAKIN BERKEMBANGNYA STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Page 11: Dimas Septia  Bistama115030107111118

RUANG LINGKUP MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009

Pelayanan barang publik

pelayanan atas jasa publik

pelayanan administratif

Page 12: Dimas Septia  Bistama115030107111118

Wasistiono (2004:9)mengapa perhatian pemerintah terhadap arti

pentingnya manajemen pelayanan umum masih relatif terbatas

Instansi pemerintah pada umumnya menyelenggarakan kegiatan yang bersifat monopoli

Dalam menjalankan kegiatannya, aparatur pemerintah lebih mengandalkan kewenangan dari pada kekuatan pasar ataupun kebutuhan konsumen

Belum atau tidak diadakan akuntabilitas terhadap kegiatan suatu instansi pemerintah

Dalam aktivitasnya, aparat pemerintah seringkali ter-jebak pada pandangan “etic”

Kesadaran anggota masyarakat akan hak dan kewajiban-nya sebagai warga negara maupun sebagai konsumen masih relatif rendah

Penyelenggaraan pemerintah yang tidak demokratis dan cenderung refresif

Page 13: Dimas Septia  Bistama115030107111118

Wasistiono (2004:9)pembaharuan manajemen pelayanan umum melalui berbagai strategi

AMewajibkan semua aparatur pemerintah memahami filosofi, strategi dan teknis pemberian pelayanan umum yang baik.

BMenyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk semua jenis pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah.

CMemperkuat unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat

DMengembangkan iklim kompetisi di antara unit-unit pemberi layanan umum,

ESecara periodik mengadakan survey kepuasan konsumen untuk memperbaiki kinerja unit pemberi pelayanan umum.

GMembuka kotak pengaduan atau kotak saran untuk menampung keluhan masyarakat konsumen.

FMewajibkan semua aparatur pemerintah memahami filosofi, strategi dan teknis pemberian pelayanan umum yang baik.

Page 14: Dimas Septia  Bistama115030107111118

TERIMAKASIH